3.1 Prestasi Kinerja Sebagaimana
telah
diuraikan
pada
Bab
sebelumnya,
berdasarkan
implementasi balanced scorecard (BSC) dalam manajemen pengelolaan kinerja, pada tahun 2013 Sekretariat Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Setditjen P2HP) telah menyempurnakan dan menetapkan 15 (lima belas) Sasaran Strategis (SS) dengan 41 (empat puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU). Pengukuran capaian kinerja Setditjen P2HP tahun 2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja Setditjen P2HP di tingkat korporat tahun 2013 sebesar 105,01%, yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut: 1. Perspektif Pemangku Kepentingan (Stakeholder Perspective) dengan bobot (weight) 25%, capaian kinerja 107,12%; 2. Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) dengan bobot (weight) 15%, capaian kinerja 101,83%; 3. Perspektif Internal (Internal Process Perspective) dengan bobot (weight) 30%, capaian kinerja 103,09%; 4. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) dengan bobot (weight) 30%, capaian kinerja 105,39%. Berdasarkan hasil capaian kinerja 2013, Setditjen P2HP telah dapat memenuhi tugas dan fungsi yang dibebankan kepada organisasi. Hal ini dapat tercermin dari hasil evaluasi kinerja sasaran yang menunjukkan keberhasilan semua sasaran strategis yang ditargetkan dalam tahun 2013.
13
Gambar 3.1. Ikhtisar Pencapaian Sasaran Strategis Setditjen P2HP Tahun 2013
Tabel 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Setditjen P2HP Tahun 2013 SASARAN STRATEGIS Customer Perspective 1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional 2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses 3.
Terwujudnya good governance dan clean government di DJP2HP
INDIKATOR KINERJA UTAMA 1.
2. 3.
4. 5. 6.
Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP (%) Service Level Agreement (SLA) lingkup DJP2HP (%) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi DJP2HP (skala likert 1-5) Tingkat ketaatan terhadap SAP DJP2HP (%) Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJP2HP (%) Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK DJP2HP
14
TARGET
REALISASI
%
60
56,96
105,34
70
91,23
130,33
4
4,37
109,25
100
100%
100,00
100
100%
100,00
Cukup
Cukup
100,00
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA UTAMA 7. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJP2HP (%) 8. Nilai Perencanaan Kinerja DJP2HP 9. Nilai Pengukuran Kinerja DJP2HP 10. Nilai Pelaporan Kinerja DJP2HP 11. Nilai Evaluasi Program DJP2HP 12. Nilai Pencapaian Kinerja DJP2HP 13. Nilai Integritas DJP2HP 14. Nilai inisiatif anti korupsi DJP2HP 15. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) DJP2HP 4. Terkelolanya anggaran 16. Persentase penyerapan DIPA DJP2HP secara optimal DJP2HP (%) Internal Process Perspective 5. Terwujudnya 17. Persentase pegawai yang perencanaan dan kompeten dan profesional pengembangan sesuai kebutuhan (%) pegawai DJP2HP sesuai kebutuhan 6. Terintegrasinya data 18. Data dan statistik P2HP yang dan informasi P2HP terintegrasi (Provinsi) 19. Media informasi dan komunikasi DJP2HP yang valid, handal dan mudah diakses (tampil di media) 20. Persentase informasi manajemen kepegawaian DJP2HP yang terintegrasi (%) 21. Persentase data surat dan arsip DJP2HP yang tertib (%) 7. Terpenuhinya 22. Persentase dokumen peraturan peraturan perundangperundang-undangan bidang undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai P2HP sesuai mandate mandat (%) 23. Persentase dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%) 8. Terwujudnya 24. Rekomendasi penataan dan organisasi dan pengembangan organisasi dan tatalaksana DJP2HP tatalaksana DJP2HP yang yang efektif efektif (Rekomendasi)
15
TARGET 100
REALISASI 94,98%
% 94,98
27
31,98
118,44
15,5
16,31
105,23
11,5
13,43
116,78
4
3,54
88,50
15,5
17,8
114,84
6,5 7,5
7,12 8,0
109,54 106,67
75 (setara level 4) > 95
79,2
105,60
96,99
100,00
60
60
100,00
33
33
100,00
270
300
111,11
100
100
100,00
100
100
100,00
50
75
150,00
100
100
100,00
5
5
100,00
INDIKATOR KINERJA UTAMA 25. Persentase dokumen perencanaan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%) 26. Persentase dokumen pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%) 27. Persentase implementasi kerjasama bidang P2HP (%) 10. Terselenggaranya 28. Persentase Pengelolaan pengelolaan Keuangan Keuangan DJP2HP yang Negara dan BMN transparan dan Akuntabel (%) DJP2HP yang 29. Persentase pengelolaan BMN akuntabel DJP2HP yang akuntabel (%) 11. Terselenggaranya 30. Persentase kesesuaian rencana pengelolaan anggaran belanja dengan bagan akun yang optimal standar (%) 31. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal (%) 32. Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (%) Learning and Growth Perspective 12. Tersedianya SDM 33. Indeks Kesenjangan Setditjen P2HP yang Kompetensi Pejabat Eselon II kompeten dan dan III lingkup Setditjen P2HP profesional 13. Tersedianya informasi 34. Service Level Agreement (SLA) Setditjen P2HP yang lingkup Setditjen P2HP valid, handal dan 35. Persepsi user terhadap mudah diakses kemudahan akses informasi Setditjen P2HP (Skala Likert 15) 14. Terwujudnya good 36. Rekomendasi Aparat Pengawas governance dan clean Internal dan Eksternal government di Pemerintah (APIEP) yang Setditjen P2HP ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen P2HP 37. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP 38. Nilai integritas Setditjen P2HP 39. Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen P2HP 40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP 15. Terkelolanya anggaran 41. Persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP secara Setditjen P2HP optimal 9.
SASARAN STRATEGIS Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu
16
TARGET 100
REALISASI 100
% 100,00
100
100
100,00
60
60
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
60
56,96
105,34
70
91,23
130,33
4
4,37
109,25
100%
94,98% 94,98
Nilai AKIP A 6,5 7,5
Nilai AKIP A 7,12 8,0
100,00
75 (setara level 4) > 95%
79,2
105,60
97,35%
100,00
109,54 106,67
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja CUSTOMER PERSPECTIVE Capaian kinerja Setditjen P2HP pada Perspektif Pelanggan (Customer Perspective) sebesar 107,12%, yang berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut: 1. Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional: 105,34%; 2. Tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses: 114,63%; 3. Terwujudnya good governance dan clean government di DJP2HP: 106,43%; 4. Terkelolanya anggaran DJP2HP secara optimal: 102,09%;
3.2.1
Sasaran Strategis 1 Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
Tersedianya SDM P2HP yang kompeten dan profesional hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: 1.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks kesenjangan kompetensi pejabat Eselon II dan III lingkup DJP2HP (%)
TARGET 60
REALISASI 56,96
% 105,34
1. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Ditjen P2HP Kompetensi merupakan kombinasi keterampilan, pengetahuan dan sikap yang kompleks yang ditunjukkan oleh seorang anggota organisasi yang sangat penting bagi terselenggaranya fungsi organisasi secara efektif dan efisien. Kombinasi keterampilan, pengetahuan, perilaku dan atribut personal yang terobservasi dan mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kinerja seorang pegawai dan kesuksesan organisasi. SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi adalah SDM yang memiliki sikap (attitude) dan kapasitas (skill) yang memadai dalam meningkatkan kinerja organisasi. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan SDM yang memiliki komitmen yang tercermin pada integritasnya. Penempatan pejabat dalam jabatan sesuai dengan kompetensinya dilaksanakan melalui sistem penempatan yang sesuai
17
dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Angka ini dihitung berdasarkan Level Kompetensi pada Kamus Kompetensi Manajerial. Nilai minimum seorang dikatakan telah memenuhi kompetensi jabatannya adalah telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. IKU yang digunakan untuk memenuhi sasaran strategis ini adalah indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon II dan III lingkup Ditjen P2HP. Nilai indeks tersebut bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, karena menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat lingkup Ditjen P2HP. Target IKU telah diseragamkan bagi seluruh Eselon I lingkup KKP yaitu sebesar 60%, dan telah tercapai melebihi target, yaitu sebesar 56,96%. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka perlu upaya keras untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi antar pejabat lingkup Ditjen P2HP sehingga dapat tercapai sesuai target. Capaian kinerja IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: (1) assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) transformasi budaya kerja Ditjen P2HP untuk pejabat Eselon I, II, III dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; (3) memetakan standar kompetensi jabatan; dan (4) mengusulkan kebutuhan diklat.
18
3.2.2
Sasaran Strategis 2 Tersedianya Informasi P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
tersedianya informasi P2HP yang valid, handal dan mudah diakses terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: 2. 3.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Service Level Agreement (SLA) lingkup DJP2HP (%) Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi DJP2HP (skala likert 1-5)
TARGET 70 4
REALISASI 91,23 4,37
% 130,33 109,25
2. Service Level Agreement (SLA) lingkup Ditjen P2HP Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen Ditjen P2HP untuk memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat secara online. Layanan online yang dimaksud adalah layanan website Ditjen P2HP (www.p2hp.kkp.go.id). Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU SLA yang merupakan kesepakatan formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi. SLA di Ditjen P2HP dihitung berdasarkan penyediaan sarana aksesibilitas data dan informasi menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini data dan informasi yang terdapat pada website Ditjen P2HP, yang dihitung melalui: (i) jaringan koneksi internet berfungsi dalam setahun; (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Berdasarkan penjelasan di atas, dilakukan perhitungan SLA sebagai berikut: a. Jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari; b. Dalam kurun waktu setahun telah terjadi down time selama 32 hari yang disebabkan oleh: (i) pengembangan website Ditjen P2HP selama 30 hari; (ii) pemindahan server dari Telkom Slipi ke Telkom Jatinegara selama 1 hari; dan (iii) website shutdown selama 1 hari; c. Sehingga capaian SLA adalah 91,23%
(
19
⁄
)
Target SLA Ditjen P2HP tahun 2013 adalah 70. Sampai dengan akhir tahun 2013, capaian nilai SLA Ditjen P2HP adalah 91,23%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75%, maka capaian ini telah dapat dipenuhi. Meskipun capaian tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014, nilai SLA ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk itu, target nilai SLA tahun 2014 sebesar 75% tetap dipertahankan. Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detail SLA yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date.
3. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP Layanan informasi ke masyarakat dilakukan melalui website Ditjen P2HP (www.p2hp.kkp.go.id) dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi, khususnya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Sejalan dengan capaian nilai SLA, tingkat kepuasan pengguna/pemanfaat informasi terhadap kemudahan akses data dan informasi Ditjen P2HP telah tercapai sebesar 4,37 dari target yang ditetapkan sebesar 4, atau dengan tingkat capaian 109,25%. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan hasil jajak pendapat terhadap kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap website Ditjen P2HP, untuk kemudian mengukurnya dalam sekala likert 1-5. Ditjen P2HP, melalui website www.p2hp.kkp.go.id, menyimpulkan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi melalui jajak pendapat terhadap kepuasan terhadap website Ditjen P2HP, dalam kaitannya dengan kemudahan akses informasi, dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.
20
Adapun dasar penghitungan dan teknik menghitung IKU ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3.2. Persepsi User terhadap Kemudahan Akses Informasi Ditjen P2HP Komponen Survei Kepuasan terhadap website Ditjen P2HP (kemudahan akses informasi)
1 Tidak Baik
2 Kurang
Skor 3 Cukup
4
5 Sangat Baik
Baik
Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP (Kepuasan terhadap website Ditjen P2HP) Indikator Skor ∑ Responden Sangat Baik 5 1.506 Baik 4 1.856 Cukup 3 140 Kurang 2 29 Tidak Baik 1 0 Total 3.531 Rata-Rata
Nilai 7.530 7.424 420 58 0 15.432 4,37
Sama halnya dengan nilai SLA, bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 4,25, maka capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP ini telah dapat dipenuhi. Meskipun capaian tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014, persepsi user ini juga lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap website Ditjen P2HP. Untuk itu, target persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP tahun 2014 sebesar 4,25 tetap dipertahankan. Dari hasil penilaian tersebut di atas akan diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3.2.3
Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Ditjen P2HP Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
terwujudnya good governance dan clean government di Ditjen P2HP terdiri atas 12 (dua belas) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
21
4. 5. 6. 7.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
INDIKATOR KINERJA UTAMA Tingkat ketaatan terhadap SAP DJP2HP (%) Tingkat Kepatuhan terhadap SPI DJP2HP (%) Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK DJP2HP Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di DJP2HP (%) Nilai Perencanaan Kinerja DJP2HP Nilai Pengukuran Kinerja DJP2HP Nilai Pelaporan Kinerja DJP2HP Nilai Evaluasi Program DJP2HP Nilai Pencapaian Kinerja DJP2HP Nilai Integritas DJP2HP Nilai inisiatif anti korupsi DJP2HP Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) DJP2HP
TARGET 100 100 Cukup 100
REALISASI 100 100 Cukup 94,98
% 100,00 100,00 100,00 94,98
27 15,5 11,5 4 15,5 6,5 7,5 75 (setara level 4)
31,98 16,31 13,43 3,54 17,8 7,12 8,0 79,2
118,44 105,23 116,78 88,50 114,84 109,54 106,67 105,60
4. Tingkat Ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP Tingkat ketaatan satker dalam menggunakan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah) sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan laporan BMN, mulai dari laporan realisasi anggaran, neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan, diwajibkan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/2011. Tingkat ketaatan terhadap SAP Tahun 2013 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut, bahwa Laporan Keuangan Ditjen P2HP Tahun 2013 disajikan sesuai dengan SAP dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Tim BPK RI. Laporan Keuangan Ditjen P2HP Tahun 2013 telah memenuhi karakteristik kualitatif, seperti Relevan (memiliki feedback value, memiliki predictive value, disajikan lengkap, dan disajikan tepat waktu), Andal (disajikan dengan fair, dapat diverifikasi netral (tidak mengandung unsur kepentingan tertentu)), dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Disamping itu, komponen-komponen pokok pada Laporan Keuangan Ditjen P2HP Tahun 2013 juga dapat dipenuhi, seperti Neraca, LRA, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Ditjen P2HP Tahun 2013 juga telah memenuhi prinsip-prinsip akuntansi, seperti Basis akuntansi, Prinsip nilai historis, Prinsip realisasi, Prinsip substansi mengungguli bentuk formal, Prinsip periodisitas, Prinsip konsistensi, Prinsip pengungkapan lengkap, dan Prinsip penyajian wajar.
22
Oleh karena itu, Laporan Keuangan Ditjen P2HP Tahun 2013 telah menyajikan informasi dengan cukup, yakni penjelasan yang memadai mengenai angka-angka dalam LRA dan Neraca beserta informasi pendukungnya. Tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP ditargetkan 100% setiap tahunnya. Oleh karenanya, apabila pencapaian tahun 2013 dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 100%, maka capaian kinerja ini telah dapat dipenuhi. Untuk itu, perlu upaya pembinaan dan pengendalian pengelolaan keuangan secara berkala agar kinerja ini dapat dipertahankan, mengingat eksternal terhadap kinerja ini sangat besar, yakni tingkat ketaatan satker lingkup Ditjen P2HP dalam menggunakan SAP sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan dan BMN.
5. Tingkat Kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP Tingkat kepatuhan terhadap SPI merupakan salah satu komponen yang dinilai dalam rangka menuju WTP. Tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP tahun 2013 tercapai 100% sesuai dengan target. Pencapaian kinerja ini didukung oleh dilaksanakannya verifikasi terhadap dokumen pertanggungjawaban atas beban APBN pada satker lingkup Ditjen P2HP. Sama halnya dengan kinerja tingkat ketaatan terhadap SAP Ditjen P2HP, kinerja tingkat kepatuhan terhadap SPI Ditjen P2HP juga ditargetkan 100% setiap tahunnya. Oleh karenanya, apabila pencapaian tahun 2013 dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 100%, maka capaian kinerja ini telah dapat dipenuhi. Untuk itu, akan diupayakan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan dokumen pertanggungjawaban atas beban APBN pada satker lingkup Ditjen P2HP agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
6. Kecukupan Pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintah serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, terutama terkait dengan Bagan Akun Standar (BAS) yang dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi dari seluruh satker lingkup Ditjen P2HP.
23
Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP Tahun 2013 mencapai tercapai 100%. Kecukupan pengungkapan BAS dalam LK Ditjen P2HP juga ditargetkan 100% setiap tahunnya, sehingga apabila dibandingkan, maka target kinerja tahun 2014 juga telah dapat terpenuhi. Untuk itu, sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan dokumen anggaran sesuai dengan BAS akan terus dilakukan secara simultan dengan pendampingan penyusunan laporan keuangan Ditjen P2HP agar anggaran yang dikelola Ditjen P2HP sesuai dengan BAS yang telah ditetapkan.
7. Jumlah Rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding Total Rekomendasi di Ditjen P2HP Laporan hasil pemeriksanaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan cerminan komitmen suatu unit kerja untuk memperbaiki diri, termasuk dalam pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sampai dengan tahun 2013, jumlah rekomendasi APIEP kepada Ditjen P2HP adalah sebanyak 936 rekomendasi, yang terdiri dari 40 rekomendasi dari Aparat Pengawas Eksternal (BPK dan BPKP) dan 896 rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal KKP). Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Ditjen P2HP telah berkoordinasi dengan APIEP, namun demikian belum seluruh rtersebut dapat terselesaikan secara tuntas, karena terkait dengan proses dan waktu yang diperlukan. Dari 936 rekomendasi yang diberikan kepada Ditjen P2HP, sebanyak 94,98% atau 889 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan predikat “tuntas”, sehingga masih terdapat 15,02% atau 47 rekomendasi yang belum tuntas. Tabel 3.3. Rekomendasi APIEP yang ditindaklanjuti di Ditjen P2HP Tahun 2013 No 1 2 3
APIEP BPK BPKP Itjen KKP Jumlah
Jumlah 39 1 896 936
24
Rekomendasi Tindak Lanjut 34 1 854 889
Sisa 5 0 42 47
8. Nilai Perencanaan Kinerja Ditjen P2HP Perencanaan Kinerja di lingkup Ditjen P2HP telah dilakukan dengan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Sasaran pada dokumen perencanaan tersebut juga telah berorientasi hasil dan telah direviu secara berkala. Penilaian terhadap perencanaan kinerja Ditjen P2HP merupakan bagian dari penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP. Untuk itu, selain LAKIP Ditjen P2HP, dokumen perencanaan kinerja seperti Renstra, RKT, dan PK, juga merupakan dokumen yang dievaluasi dalam penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP. Hasil penilaian terhadap perencanaan kinerja Ditjen P2HP memperoleh nilai 31,98 dari nilai maksimal 35. Capaian ini relatif menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 32,43, sehingga ke depan perlu ditingkatkan. Berdasarkan capaian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti, yaitu: a. Dokumen Renstra belum memuat indikator tujuan; b. Indikator kinerja yang ditetapkan belum cukup untuk mengukur peningkatan daya saing; c. Rencana aksi belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja, terutama analisis dan pencarian alternatif solusi terhadap deviasi capaian kinerja.
9. Nilai Pengukuran Kinerja Ditjen P2HP Pengukuran kinerja dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja Ditjen P2HP yang tertuang dalam dokumen perencanaan kinerja, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK). Penilaian terhadap pengukuran kinerja Ditjen P2HP juga merupakan bagian dari penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP. Indikator kinerja sasaran telah dapat diukur secara obyektif dan relevan dengan sasaran yang akan diukur. Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya dan hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja. Hasil penilaian terhadap pengukuran kinerja Ditjen P2HP
25
memperoleh nilai 16,31 dari nilai maksimal 20. Sama halnya dengan penilaian terhadap perencanaan kinerja Ditjen P2HP, capaian ini relatif menurun apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 16,82, sehingga ke depan terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti dalam rangka perbaikan , yaitu: a. Pengukuran kinerja individu baru mencapai 74% dari total pegawai Ditjen P2HP dan masih dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi informasi; b. Sistem Informasi Manajemen Monitoring dan Evaluasi Penetapan Kinerja (SIMETA) yang dibangun oleh Biro Perencanaan belum diimplementasikan untuk pengukuran kinerja Ditjen P2HP.
10. Nilai Pelaporan Kinerja Ditjen P2HP Pelaporan kinerja dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah terhadap tugas dan fungsi yang diembannya. Dokumen pelaporan yang wajib disampaikan merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penilaian terhadap LAKIP Ditjen P2HP ini juga merupakan bagian dari penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP. Hasil penilaian terhadap pelaporan kinerja Ditjen P2HP memperoleh nilai 13,43 dari nilai maksimal 15. Capaian ini relatif sama apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LAKIP Ditjen P2HP Tahun 2012 telah disusun dan menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome serta menyajikan evauasi dan analisis mengenai capaian kinerja berikut pembandingan dengan tahun sebelumnya, namun belum terdapat pembandingan lain atas capaian kinerja, misalnya konsumsi ikan di ASEAN atau pembandingan nilai ekspor di Asia.
11. Nilai Evaluasi Program Ditjen P2HP Evaluasi program perlu dilakukan sebagai masukan dan perbaikan dalam perencanaan kinerja. Hasil evaluasi SAKIP Ditjen P2HP tahun2013 belum memuat nilai evaluasi program, sehingga untuk mengakomodir capaian evaluasi program Ditjen P2HP maka diidentikkan dengan capaian nilai evaluasi program KKP.
26
Hasil penilaian terhadap evaluasi program Ditjen P2HP memperoleh nilai 3,54 dari nilai maksimal 10. Upaya perbaikan yang telah dilakukan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja dan program/kegiatan adalah evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan sebagai umpan balik untuk perbaikan perencanaan dan penerapan manajemen kinerja (fungsi feedback).
12. Nilai Pencapaian Kinerja Ditjen P2HP Pencapaian kinerja merupakan ukuran terhadap target konerja yang telah diperjanjikan. Pencapaian kinerja yang dinilai adalah capaian kinerja output, kinerja outcome dan kinerja tahun berjalan. Penilaian terhadap pencapaian kinerja Ditjen P2HP ini juga merupakan bagian dari penilaian terhadap akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP. Hasil penilaian terhadap pencapaian kinerja Ditjen P2HP memperoleh nilai 17,08 dari nilai maksimal 20. Capaian ini relatif meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni 15,30. Hasil penilaian menunjukkan bahwa capaian kinerja output dan outcome masih belum optimal, yaitu capaian kinerja belum menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
13. Nilai Integritas Ditjen P2HP Survei integritas sektor publik dilakukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh Ditjen P2HP kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Ditjen P2HP. Upaya perbaikan dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan. Survei integritas sektor publik menyertakan pula layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan
27
daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, LAKIP mendapat nilai A, dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12. Capaian nilai integritas Ditjen P2HP tahun 2013 sebesar 7,12 atau tercapai 109,54% dari target (6,5). Capaian tersebut merupakan nilai integritas KKP yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun di tingkat eselon I ke bawah penilaian integritas belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian di tingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas ditingkat eselon I ke bawah. Nilai tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas good govermance and clean govermment di lingkup KKP. Dari target yang telah dicapai pada tahun 2013 akan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
14. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungan internalnya. Tabel 3.4. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP, 2011–2013 Indikator Kinerja Utama Nilai Inisiatif Anti Korupsi Ditjen P2HP
2011 6,64 (peringkat 5 dari 10 eselon I)
Tahun 2012 7,84 (peringkat 3 dari 10 eselon I)
2013 8,00 (peringkat 2 dari 10 eselon I)
Pertumbuhan (%) 2011-2013 2012-2013 10,03
2,10
Penilaian Inisiatif Anti Korupsi tahun 2013 menggunakan 8 (delapan) indikator kuantitatif dan 1 (satu) laporan kualitatif. 8 (delapan) indikator kuantitatif tersebut, yaitu: Kode etik khusus; Transparansi dalam manajemen SDM; Transparansi penyelenggara negara, Transparansi dalam pengadaan barang/jasa;
28
Mekanisme pengaduan masyarakat; Akses publik dalam memperoleh informasi unit utama; Pelaksanaan rekomendasi yang diberikan KPK/BPK/APIP; dan Kegiatan promosi anti korupsi. Sedangkan laporan kualitatif berisi kegiatan-kegiatan unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungannya yang tidak terakomodir dalam indikator kuantitatif. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dilakukan dengan metode self assessment check list. Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner indikator kuantitatif dan membuat laporan kualitatif dengan melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2013, Nilai PIAK Ditjen P2HP sebesar 8,0 atau tercapai 106,67%, melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 7,5. Capaian PIAK Ditjen P2HP tahun 2013 tersebut meningkat 2,1% jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni 7,84%. Sedangkan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, capaian PIAK Ditjen P2HP meningkat rata-rata 10,03% per tahun. Dalam hal peringkat penilaian di lingkungan KKP, terjadi peningkatan peringkat setiap tahunnya, pada tahun 2011 Ditjen P2HP peringkat 5 dari 10 Eselon I, tahun 2012 peringkat 3, dan tahun 2013 peringkat 2. Dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan Ditjen P2HP, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya korupsi, antara lain: a. ESQ Mission and Character Building, dilaksanakan untuk menanamkan visi dan misi Ditjen P2HP sebagai panduan dalam bekerja melayani masyarakat, sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya korupsi. Diharapkan, dampak dari kegiatan ini adalah berkurangnya peluang terjadinya korupsi dimulai dari dalam diri setiap pegawai Ditjen P2HP; b. Peningkatan kualitas pelayanan publik pada Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Ijin Pemasukan Hasil Perikanan ke dalam Wilayah RI melalui penyusunan dan publikasi Maklumat Pelayanan, serta melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala. Diharapkan, masyarakat pengguna layanan mengetahui bahwa pelayanan tidak dipungut biaya, dan untuk mengetahui persepsi masyarakat pengguna layanan terhadap pelayanan yang kita berikan dan untuk perbaikan pelayanan;
29
c. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui monitoring capaian kinerja dan anggaran Ditjen P2HP secara berkala, yang diakhiri dengan penyusunan LAKIP Ditjen P2HP. Diharapkan, pencapaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan; d. Peningkatan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) melalui sosialisasi dan identifikasi resiko dalam rangka sistem pengendalian intern lingkup Ditjen P2HP; e. Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi melalui sosialisasi dan asistensi wilayah bebas korupsi. Diharapkan kegiatan ini akan berdampak yang besar dan bersifat jangka panjang. Kegiatan inisiatif anti korupsi Ditjen P2HP di atas menekankan pada 3 (tiga) unsur yaitu: a. Penyempurnaan sistem dilakukan untuk menemukan tahapan birokrasi yang berpeluang terjadinya korupsi; b. Dengan adanya kesadaran pegawai diharapkan setiap pegawai tidak melakukan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) yang merupakan awal terjadinya korupsi; c. Perlunya mencari persepsi masyarakat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan (customer perspective) adalah untuk mendapatkan penilaian yang obyektif terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan selaku pelayanan masyarakat. Dalam rangka meningkatkan capaian target di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang dilakukan adalah dengan tetap menyelenggarakan sosialisasi terhadap budaya anti korupsi di lingkungan internal Ditjen P2HP.
15. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Ditjen P2HP Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan
perubahan
mendasar
terhadap
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan
30
Sistem SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan Intern; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Berbagai
permasalahan/hambatan
yang
mengakibatkan
sistem
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP
harus
segera
mengambil
langkah-langkah
yang
bersifat
mendasar,
komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Ditjen P2HP sebagai salah satu unit kerja eselon I yang membidangi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dikatakan bahwa terdapat 8 area perubahan yaitu organisasi,
tatalaksana,
peraturan
perundang-undangan,
SDM
aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set, yang kemudian diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 bahwa program reformasi birokrasi terdapat 3 tingkat yaitu makro, meso dan mikro. Hasil penyusunan kertas kerja, dokumen bukti, dan survei internal dikonversi ke dalam sistem online www.pmprb.menpan.go.id sehingga terbentuk Profil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ditjen P2HP sebagai berikut:
31
Tabel 3.5. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi Ditjen P2HP Tahun 2013 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Program Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundang-undangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Penguatan Pengawasan Penguatan Akuntabilitas Kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Monitoring dan Evaluasi Rata-rata Level
Komponen Komponen Pengungkit Hasil 80 81 80 81 78 82 80 82 79 81 80 82 80 82 78 81 80 81 79,44 81,44 (Level 4) (Level 4) 79,20 (Level 4)
Selisih +1 +1 +4 +2 +2 +2 +2 +3 +1 +2
Profil PMPRB yang baik apabila Komponen Hasil lebih tinggi dari Komponen Pengungkit. Komponen Pengungkit adalah berbagai kriteria dan pendekatan yang telah dilakukan oleh suatu unit kerja untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Komponen Hasil adalah (i) capaian yang diperoleh dari pengukuran atas persepsi pegawai, warga negara/pengguna, dan masyarakat terhadap suatu unit kerja; (ii) pengukuran atas indikator kinerja internal dan eksternal yang menunjukkan seberapa baik suatu unit kerja mencapai tujuan dan sasaran/target yang telah ditetapkan. Untuk Komponen Pengungkit, Ditjen P2HP berada di level 3 dari 5 level, dengan makna bahwa Ditjen P2HP telah melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan. Untuk Komponen Hasil, berada di level 4 dari 5 level, dengan makna bahwa hasil telah menunjukkan perkembangan yang substansial dan/atau semua target yang relevan terpenuhi. Pada tahun 2013, hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal KKP, Ditjen P2HP berada pada level 4 dengan nilai 79,2 dari target yang ditetapkan sebesar 75, atau setara dengan tingkat capaian 105,6%. Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, telah dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut: a. Telah dibentuk Tim Pembantu Assesor PMPRB Ditjen P2HP dengan Keputusan Dirjen P2HP Nomor 02/KEP-DJP2HP/2013. Tim tersebut mempunyai tugas membantu Sesditjen P2HP selaku Assesor PMPRB Ditjen P2HP;
32
b. Dalam rangka penyelesaian PMPRB, telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: -
Melaksanakan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyelesaian PMPRB pada tanggal 29-30 Januari 2013 dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Inspektorat Jenderal KKP;
-
Melaksanakan rapat pembagian tugas Tim Pembantu Assesor PMPRB Ditjen P2HP pada tanggal 20 Februari 2013;
-
Melaksanakan rapat penyusunan Kertas Kerja dan pengumpulan Dokumen Bukti pada tanggal 28 Februari-1 Maret dan 11-19 Maret 2013 dengan didampingi oleh Inspektorat IV;
-
Melaksanakan Survei Internal pada tanggal 1 Maret 2013 dengan responden 20 orang pegawai Ditjen P2HP dengan komposisi 7 orang Gol. IV, 7 orang Gol. III, dan 6 orang Gol. II. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan
birokrasi adalah penerapan program RB Ditjen P2HP secara menyeluruh dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen P2HP secara berkala.
3.2.4 Sasaran Strategis 4 Terkelolanya Anggaran Ditjen P2HP secara Optimal Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terkelolanya anggaran Ditjen P2HP secara optimal hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 16. Persentase penyerapan DIPA DJP2HP
TARGET > 95
REALISASI 96,99
% 100,00
16. Persentase Penyerapan DIPA Ditjen P2HP Pelaksanaan anggaran, harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Sampai dengan akhir tahun 2013, penyerapan anggaran Ditjen P2HP sebesar 96,99%, setara dengan pencapaian 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu >95%. Persentase penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 ini meningkat 1,25% apabila
33
dibandingkan dengan penyerapan anggaran Ditjen P2HP pada tahun sebelumnya. Sama halnya dengan periode setahun terakhir, penyerapan anggaran Ditjen P2HP pada periode 4 tahun terakhir (2010-2013) juga relatif meningkat, dengan rata-rata peningkatan 0,82% per tahun. Tabel 3.6. Persentase Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013 Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan DIPA Ditjen P2HP (%)
Tahun 2011 2012 93,55 95,79
2010 94,67
2013 96,99
Pertumbuhan (%) 2010-2013 2012-2013 0,82 1,25
Sedangkan apabila penyerapan anggaran tahun 2013 ini dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian penyerapan anggaran tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014. Namun demikian, penyerapan anggaran lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni bergantung pada penyerapan anggaran masingmasing Satker lingkup Ditjen P2HP. Untuk itu, target penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2014 sebesar >95% tetap dipertahankan. Apabila digambarkan, maka capaian penyerapan anggaran Ditjen P2HP sejak tahun 2010-2013 dapat disajikan sebagai berikut: 653.737
615.951 552.567
96,99% 93,55%
95,79%
206.552
94,67%
2010
2011
2012
Pagu (Rp juta)
Tahun 2010 2011 2012 2013
Pagu 206.552.100.000 615.951.009.000 552.567.014.000 653.736.995.000
2013
Realisasi (%)
Anggaran (Rp) Realisasi 195.539.248.061 576.197.552.685 529.304.563.196 634.061.318.366
% 94,67 93,55 95,79 96,99
Fisik (%) 95,77 98,43 98,45 99,23
Gambar 3.2. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP, 2010-2013
34
Pada tahun 2013, anggaran pembangunan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang dikelola oleh Ditjen P2HP sebesar Rp 719.688.000.000,- (Tujuh ratus sembilan belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah), yang kesemuanya merupakan APBN rupiah murni. Anggaran tersebut dialokasikan bagi 183 Satuan Kerja (Satker) lingkup Ditjen P2HP, yang terdiri atas 6 Satker Pusat, 1 Satker UPT, 33 Satker Dekonsentrasi, 33 Satker Tugas Pembantuan Provinsi dan 110 Satker Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota. Pada perjalanan tahun 2013, tepatnya bulan Juli 2013, Ditjen P2HP melakukan penghematan anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden, sehingga pagu anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 menjadi Rp 658.616.602.000,- (Enam ratus lima puluh delapan miliar enam ratus enam belas juta enam ratus dua ribu rupiah). Pada bulan November 2013, Ditjen P2HP mendapatkan alokasi APBN-P sebesar Rp 4 Miliar sebagai tindak lanjut direktif Presiden untuk percepatan pembangunan Provinsi NTT, sehingga pagu anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 menjadi Rp 662.616.602.000,- (Enam ratus enam puluh dua miliar enam ratus enam belas juta enam ratus dua ribu rupiah). Terakhir, pada bulan Desember 2013, Ditjen P2HP mendapatkan pengurangan anggaran yang diperuntukkan bagi pembayaran tunjangan kinerja, sehingga pagu anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 menjadi Rp 653.736.995.000,- (Enam ratus lima puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Sampai dengan akhir tahun 2013, penyerapan anggaran Ditjen P2HP adalah sebesar Rp 634.061.318.366,-, atau setara dengan 96,99% dan realisasi fisiknya sebesar 99,23%. Tabel 3.7. Alokasi Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 No
Satuan Kerja
1 2
Pusat UPT
3
Dekonsentrasi
4 5
Tugas Pembantuan Provinsi Tugas Pembantuan Kab/Kota Total
∑ Satker 6 1
Pagu Awal 392.181.572.000 81.705.538.000
Anggaran (Rp) Revisi Inpres Revisi APBN-P 345.964.853.000 349.464.853.000 66.850.859.000 67.350.859.000
Revisi Tukin 341.671.246.000 66.264.859.000
33
59.534.795.000
59.534.795.000
59.534.795.000
59.534.795.000
33
41.151.661.000
41.151.661.000
41.151.661.000
41.151.661.000
110
145.114.434.000
145.114.434.000
145.114.434.000
145.114.434.000
183
719.688.000.000
658.616.602.000
662.616.602.000
653.736.995.000
35
Apabila ditelaah menurut kewenangan pelaksanaan anggaran, maka penyerapan anggaran di Pusat, UPT dan Tugas Pemantuan berkontribusi besar pada penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2013. Sedangkan penyerapan anggaran melalui kegiatan Dekonsentrasi relatif masih di bawah target >95%, namun demikian secara fisik pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan 100%. Tabel 3.8. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Kewenangan No 1 2 3 4 5
Satuan Kerja Pusat UPT Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Provinsi Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Total
Anggaran (Rp) 341.671.246.000 66.264.859.000 59.534.795.000 41.151.661.000
Realisasi Anggaran Rp 335.852.454.156 64.468.163.000 56.090.956.951 39.633.507.970
% 98,30 97,29 94,22 96,31
Fisik (%) 100,00 97,29 100,00 99,63
145.114.434.000
138.023.865.389
95,11
97,87
653.736.995.000
634.061.318.366
96,99
99,23
Apabila ditelaah menurut kegiatan dan unit kerja pelaksana, maka secara umum penyerapan anggaran di masing-masing kegiatan dapat tercapai melampaui target, meskipun ada satu kegiatan, yakni Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan yang capaiannya sedikit di bawah target. Namun demikian, secara fisik pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan jauh melebihi target. Tabel 3.9. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Kegiatan No 1
2
3 4
5
6
Kegiatan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri Hasil Perikanan Fasilitasi Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Luar Negeri Hasil Perikanan Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan Fasilitasi Pengembangan Produk Hasil Perikanan NonKonsumsi
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha dan Investasi Perikanan Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen P2HP Total
Penanggung Jawab Direktorat Pemasaran Dalam Negeri Direktorat Pemasaran Luar Negeri Direktorat Pengolahan Hasil Direktorat Pengembangan Produk NonKonsumsi Direktorat Usaha dan Investasi Sekretariat Ditjen P2HP
36
Anggaran (Rp) 99.435.597.000
Realisasi Anggaran Rp % 96.568.020.543 97,12
23.601.782.000
22.240.916.584
94,23
209.307.405.000
201.993.597.465
96,51
47.791.365.000
46.072.503.044
96,40
111.983.270.000
109.854.814.009
98,10
161.617.576.000
157.331.466.721
97,35
653.736.995.000
634.061.318.366
96,99
Apabila ditelaah menurut sumber pembiayaan, maka penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 keseluruhannya merupakan APBN Rupiah Murni, mengingat pada tahun 2013 tidak ada kegiatan PHLN yang dikelola oleh Ditjen P2HP. Tabel 3.10. Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber Pembiayaan No 1 2
Sumber Pembiayaan Rupiah Murni PHLN Total
Realisasi Anggaran Rp % 634.061.318.366 96,99 634.061.318.366 96,99
Anggaran (Rp) 653.736.995.000 653.736.995.000
Fisik (%) 99,23 99,23
Sedangkan apabila capaian penyerapan anggaran ditelaah berdasarkan perkembangan penyerapan anggaran per bulan, maka penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 relatif masih rendah pada triwulan ke-1, ke-2 dan ke-3. Penyerapan anggaran Ditjen P2HP tahun 2013 baru menunjukkan progress yang cukup signifikan pada triwulan ke-4.
Gambar 3.3. Perkembangan Penyerapan Anggaran Ditjen P2HP Tahun 2013
37
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE Capaian kinerja Setditjen P2HP pada Perspektif Internal (Internal Process Perspective) sebesar 101,83%, yang berasal dari 7 (tujuh) Sasaran Strategis berikut: 1. Terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai DJP2HP sesuai kebutuhan: 100%; 2. Terintegrasinya data dan informasi P2HP: 102,78%; 3. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat: 110%; 4. Terwujudnya organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif: 100%; 5. Tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu: 100%; 6. Terselenggaranya pengelolaan Keuangan Negara dan BMN DJP2HP yang akuntabel: 100%; 7. Terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal: 100%. Penjelasan tentang capaian indikator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:
3.2.5
Sasaran Strategis 5 Terwujudnya Perencanaan dan Pengembangan Pegawai Ditjen P2HP sesuai Kebutuhan Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
terwujudnya perencanaan dan pengembangan pegawai Ditjen P2HP sesuai kebutuhan hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 17. Persentase pegawai yang kompeten dan profesional sesuai kebutuhan (%)
38
TARGET 60
REALISASI 60
% 100,00
17.
Persentase Pegawai yang Kompeten dan Profesional sesuai Kebutuhan Pegawai yang memiliki kemampuan dan karakteristik berupa pengetahuan,
keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Ditjen P2HP memiliki 7 unit kerja yang terdiri dari 6 unit kerja eselon II dan 1 unit pelaksana teknis. Persentase pegawai yang kompeten dan profesional sesuai dengan kebutuhan Ditjen P2HP pada tahun 2013 adalah 60%, sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Capaian ini berarti masih ada 40% pegawai Ditjen P2HP yang belum ditempatkan berbasis kompetensi. Penempatan dan penataan pegawai sangat penting untuk memperoleh kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan unit kerja.
3.2.6 Sasaran Strategis 6 Terintegrasinya Data dan Informasi P2HP Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terintegrasinya data dan informasi P2HP terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 18. Data dan statistik P2HP yang terintegrasi (Provinsi) 19. Media informasi dan komunikasi DJP2HP yang valid, handal dan mudah diakses (tampil di media) 20. Persentase informasi manajemen kepegawaian DJP2HP yang terintegrasi (%) 21. Persentase data surat dan arsip DJP2HP yang tertib (%)
18.
TARGET 33 270
REALISASI 33 300
% 100,00 111,11
100
100
100,00
100
100
100,00
Data dan Statistik P2HP yang Terintegrasi Ketersediaan data yang valid, mutakhir dan dapat dipercaya menjadi
dambaan dan kebutuhan setiap organisasi. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis menuntut Ditjen P2HP untuk mampu menyediakan data secara tepat, akurat dan terkini. Sangat disadari bahwa ketersediaan data-data tersebut akan banyak membantu dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan dan pengambilan
39
keputusan setiap organisasi, baik pemerintah, swasta, organisasi politik, organisasi masyarakat, organisasi sosial budaya maupun organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat. Data P2HP yang akurat akan menghasilkan proses perencanaan yang benar dan pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan para pengolah maupun pemasar hasil perikanan. Ditjen P2HP sebagai salah satu unit kerja Eselon di lingkup KKP, mempunyai tanggung jawab melaksanakan kegiatan statistik sesuai amanah Pasal 46 UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan. Bertitik tolak pada hal tersebut, maka Ditjen P2HP melaksanakan pengembangan data dan statistik melalui kegiatan pengumpulan data unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara nasional untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat sesuai kondisi saat ini, sehingga diharapkan data tersebut dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Dalam pelaksanaannya, diperlukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Pusat Data, Statistik dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pusat Statistik, Dinas yang menangani Kelautan dan Perikanan di Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengembangan statistik P2HP, monitoring dan evaluasi menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan agar kegiatan tersebut tidak hanya memperoleh output yang telah ditetapkan, tetapi juga mendapatkan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Kinerja data dan statistik P2HP tahun 2013 menunjukkan bahwa telah tersedia data dan statistik P2HP di 33 Provinsi di seluruh Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa data dan statistik P2HP telah terintegrasi, baik tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Ditjen P2HP menyadari bahwa masih diperlukan proses yang panjang dalam mengembangkan statistik P2HP yang dapat menggambarkan kondisi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan secara nasional. Untuk itu, Ditjen P2HP akan bekerja lebih keras lagi dan menumbuhkan komitmen yang kuat sehingga dalam melaksanakan kegiatan pengembangan data dan statistik P2HP benar-benar secara
40
tegas sesuai kenyataan yang ada dan rekomendasi yang disarankan adalah rekomendasi yang tepat untuk membangun sektor kelautan dan perikanan, lebih khususnya di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dengan demikian diharapkan ke depan statistik P2HP akan berkembang dengan lebih baik seiring dengan terciptanya kemitraan antara pengelola dan pengguna statistik, serta perbaikan kelembagaan dan sumber daya manusia.
19.
Media Informasi dan Komunikasi Ditjen P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses Media informasi dan komunikasi memiliki peranan yang besar dalam
mensosialisasikan dan mempublikasikan kepada mayarakat perihal kebijakan dan pencapaian Ditjen P2HP. Untuk itu, terselenggaranya publikasi dan pelayanan komunikasi dengan media informasi dan komunikasi yang optimal perlu dilakukan. Pada tahun 2013, melalui media informasi dan komunikasi, Ditjen P2HP telah menyampaikan dan mempublikasikan kegiatan P2HP sebanyak 300 kali, atau tercapai 111,11%, melampaui target publikasi yang telah ditetapkan, yakni 270 kali. Jumlah tampilan di media informasi dan komunikasi ini telah mencapai target 100% apabila dibandingkan dengan target di tahun 2014, yakni sebanyak 300 kali. Ke depan, Ditjen P2HP akan terus mengupayakan optimalisasi kegiatan ini pada sarana komunikasi massa yang mudah diakses dalam bentuk cetak dan/atau elektronik dalam rangka menyebarkan berita dan pesan yang valid dan handal tentang P2HP kepada masyarakat luas.
20. Persentase Informasi Manajemen Kepegawaian Ditjen P2HP yang Terintegrasi Ketersediaan data dan informasi kepegawaian yang valid dan mutakhir menjadi kebutuhan setiap organisasi. Perkembangan kepegawaian yang sangat dinamis menuntut Ditjen P2HP untuk mampu menyediakan data kepegawaian secara tepat, akurat dan terkini. Ketersediaan data kepegawaian ini akan banyak membantu
dan
memudahkan
organisasi
pengembangan pegawai.
41
dalam
proses
perencanaan
dan
Pada tahun 2013, integrasi data dan informasi manajemen kepegawaian Ditjen P2HP telah dilaksanakan 100%. Informasi manajemen kepegawaian Ditjen P2HP ini telah terintegrasi dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) online KKP. Di dalam sistem informasi ini telah disajikan data pegawai Ditjen P2HP yang terkini secara lengkap dalam satu kesatuan yang utuh dan dapat diakses dengan mudah sehingga dapat memberikan informasi yang berarti untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan kepegawaian.
21.
Persentase Data Surat dan Arsip Ditjen P2HP yang Tertib Pengelolaan administrasi persuratan dan kearsipan Ditjen P2HP yang tertib
merepresentasikan pencapaian standar pelayanan administrasi persuratan dan kearsipan, serta ketatausahaan Setditjen P2HP sesuai standar operasional prosedur. Pada tahun 2013, persentase data surat dan arsip Ditjen yang tertib telah tercapai 100%. Hal ini mengindikasikan data surat dan dokumen terkait Ditjen P2HP, baik secara tertulis, lisan maupun gambar telah tersimpan dalam media tulis dan/atau elektronik dan dipelihara di tempat khusus untuk dijadikan referensi dan ketertelusuran dokumen sesuai kebutuhan. Pencapaian ini salah satunya didukung melalui pelaksanaan kegiatan penatausahaan persuratan dalam bentuk pelayanan kegiatan persuratan yang meliputi penomoran, pencatatan dan pemberian stempel surat. Disamping itu, penataan arsip inaktif yang berasal dari unit kearsipan lingkup Ditjen P2HP juga terus dilakukan untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan, pendataan, pendeskripsian penjelasan isi informasi tiap arsip. Pembinaan kearsipan juga terus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab atas tugas dan fungsi Setditjen P2HP.
3.2.7
Sasaran Strategis 7 Terpenuhinya Peraturan Perundang-Undangan Bidang P2HP sesuai Mandat Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
terpenuhinya peraturan perundang-undangan bidang P2HP sesuai mandat terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
42
INDIKATOR KINERJA UTAMA 22. Persentase dokumen peraturan perundangundangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%) 23. Persentase dokumen kebijakan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat (%)
22.
Persentase
Dokumen
TARGET 50
REALISASI 75
% 150,00
100
100
100,00
Peraturan
Perundang-Undangan
Bidang P2HP yang Ditetapkan sesuai Mandat Dokumen peraturan perundang-undangan bidang P2HP yang ditetapkan sesuai mandat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan bidang P2HP yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan dan/atau Peraturan Presiden, dan Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada tahun 2013, persentase pencapaian kinerja ini relatif tinggi, yakni tercapai 150% dari target yang telah ditetapkan, yakni 50% dokumen peraturan perundang-undangan bidang P2HP yang telah ditetapkan sesuai mandat.
23.
Persentase
Dokumen
Kebijakan
Bidang
P2HP
yang
Ditetapkan sesuai Mandat Dokumen kebijakan bidang P2HP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal P2HP, baik melalui Keputusan maupun Peraturan. Pada tahun 2013, persentase pencapaian kinerja ini tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh kebijakan bidang P2HP yang ditargetkan untuk ditetapkan, seluruhnya dapat ditetapkan sebagaimana mandat yang diberikan.
3.2.8 Sasaran Strategis 8 Terwujudnya organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
43
INDIKATOR KINERJA UTAMA 24. Rekomendasi penataan dan pengembangan organisasi dan tatalaksana DJP2HP yang efektif (Rekomendasi)
TARGET 5
REALISASI 5
% 100,00
24. Rekomendasi Penataan dan Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Ditjen P2HP yang Efektif Penataan dan pengembangan organisasi dan tata laksana Ditjen P2HP bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masing-masing, sehingga organisasi menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Disamping itu, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada unit kerja. Pelaksanaan penataan dan pengembangan organisasi dan tata laksana Ditjen P2HP yang efektif didasarkan pada rekomendasi berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB maupun internal KKP. Pada tahun 2013, persentase pencapaian kinerja ini tercapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni tercapai 5 rekomendasi. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh target penataan dan pengembangan organisasi dan tata laksana Ditjen P2HP dapat terlaksana sesuai dengan mandat yang telah ditetapkan.
3.2.9 Sasaran Strategis 9 Tersedianya Dokumen Perencanaan, Kerjasama dan Pelaporan Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya dokumen perencanaan, kerjasama dan pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
44
INDIKATOR KINERJA UTAMA 25. Persentase dokumen perencanaan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%) 26. Persentase dokumen pelaporan DJP2HP yang berkualitas dan tepat waktu (%) 27. Persentase implementasi kerjasama bidang P2HP (%)
25.
TARGET 100
REALISASI 100
% 100,00
100
100
100,00
60
60
100,00
Persentase Dokumen Perencanaan Ditjen P2HP yang Berkualitas dan Tepat Waktu Dokumen perencanaan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu adalah
dokumen perencanaan pembangunan P2HP dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Ditjen P2HP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah ditentukan. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program peningkatan daya saing produk perikanan, pada tahun 2013 telah tersusun 100% dokumen perencanaan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu. Capaian ini merupakan dukungan terhadap manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen P2HP. Dalam bidang perencanaan, semua satker di lingkungan Ditjen P2HP telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen P2HP. Dukungan tersebut berupa pelaksanaan koordinasi/rapat kerja teknis dan anggaran, sinkronisasi dan integrasi program. Disamping itu, Ditjen P2HP melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, RKAKL, KAK dan RAB, dan penelaahan RKAKL di lingkup Ditjen P2HP.
26. Persentase
Dokumen
Pelaporan
Ditjen
P2HP
yang
Berkualitas dan Tepat Waktu Dokumen pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu merupakan dokumen tertulis yang dilaporkan oleh Ditjen P2HP dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan Ditjen P2HP untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jadwal pelaporan yang telah ditentukan.
45
Pelaksanaan kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala. Pada tahun 2013, melalui kegiatan penyusunan laporan telah dapat dihasilkan 100% dokumen pelaporan Ditjen P2HP yang berkualitas dan tepat waktu. Penyusunan Laporan Bulanan bertujuan untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Ditjen P2HP setiap bulan. Selain itu dalam laporan bulanan juga dilaporkan perkembangan capaian kinerja Ditjen P2HP untuk setiap bulannya. Pelaksanaan kegiatan selama satu tahun tercermin dari Laporan Tahunan Ditjen P2HP. Laporan Tahunan disusun untuk memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Ditjen P2HP selama satu tahun, termasuk didalamnya capaian realisasi anggaran dan fisik, perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai Ditjen P2HP serta hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai oleh Ditjen P2HP. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi sejalan misi organisasi Ditjen P2HP dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping itu, LAKIP ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja program dan kegiatan, termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Ditjen P2HP.
27.
Persentase Implementasi Kerjasama Bidang P2HP Implementasi
kerjasama
bidang
P2HP
merupakan
penerapan
hasil
kesepakatan antara Ditjen P2HP dengan Kementerian/Lembaga, Badan, Swasta, di dalam dan luar negeri dalam rangka mendukung pelaksanaan pengembangan P2HP. Pada tahun 2013, telah diimplementasikan 60% kerjasama bidang P2HP. Pencapaian kinerja ini dilaksanakan diantaranya melalui kegiatan persiapan kerjasama program, yang terdiri dari identifikasi kebutuhan kerjasama program dan inventarisasi kerjasama terkait dalam rangka persiapan bahan informasi yang terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya, dalam kaitan pelaksanaan kerjasama program, telah dilaksanakan pendampingan proyek kerjasama yang terkait kegiatan pendampingan teknis bidang kerjasama dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, yang terdiri dari penyusunan dokumen evaluasi kerjasama program.
46
3.2.10 Sasaran Strategis 10 Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Negara dan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terselenggaranya pengelolaan keuangan negara dan BMN Ditjen P2HP yang akuntabel terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 28. Persentase pengelolaan keuangan DJP2HP yang transparan dan akuntabel (%) 29. Persentase pengelolaan BMN DJP2HP yang akuntabel (%)
28. Persentase
Pengelolaan
TARGET 100
REALISASI 100
% 100,00
100
100
100,00
Keuangan
Ditjen
P2HP
yang
Transparan dan Akuntabel Persentase pengelolaan keuangan Ditjen P2HP yang transparan dan akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Ditjen P2HP sesuai dengan kriteria yang harus terpenuhi dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan Ditjen P2HP menyajikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. Disamping itu, laporan keuangan Ditjen P2HP juga mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik Pada tahun 2013, pengelolaan keuangan Ditjen P2HP dapat memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas secara penuh (100%). Hal ini salah satunya tercermin dalam penyampaian laporan keuangan Ditjen P2HP secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah dalam kerangka sistem pengendalian intern.
47
29. Persentase Pengelolaan BMN Ditjen P2HP yang Akuntabel Sama halnya dengan pengelolaan keuangan Ditjen P2HP, pengelolaan BMN Ditjen P2HP yang akuntabel juga merupakan wujud pertanggungjawaban pengelolaan BMN Ditjen P2HP sesuai dengan kriteria yang harus terpenuhi dalam menciptakan pengelolaan BMN yang memenuhi prinsip akuntabilitas. Pada tahun 2013, pengelolaan BMN Ditjen P2HP telah dilaksanakan 100%. Kegiatan pengelolaan BMN dilaksanakan melalui penataan BMN Ditjen P2HP, pemrosesan pemindahtanganan BMN (hibah dan penghapusan), dan pencatatan jumlah BMN Ditjen P2HP yang dicatat sebagai aset tetap. Secara berkala, setiap semester juga telah dilaksanakan penyusunan laporan BMN Ditjen P2HP.
3.2.11 Sasaran Strategis 11 Terselenggaranya Pengelolaan Anggaran yang Optimal Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terselenggaranya pengelolaan anggaran yang optimal terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 30. Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar (%) 31. Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan B/J sesuai jadwal (%) 32. Persentase ketepatan waktu penyampaian LK (%)
TARGET 100
REALISASI 100
% 100,00
100
100
100,00
100
100
100,00
30. Persentase Kesesuaian Rencana Belanja dengan Bagan Akun Standar Persentase kesesuaian rencana belanja dengan bagan akun standar dapat diketahui dalam pelaksanaan anggaran Ditjen P2HP. Pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen anggaran (RKAKL) Ditjen P2HP menunjukkan bahwa rencana belanja Ditjen P2HP telah sesuai 100% dengan bagan akun standar. Pada tahun 2013, telah dilaksanakan pemantauan dan pengendalian terjadap dokumen anggaran, yang meliputi aspek kesesuaian dengan bagan akun standar, kesesuaian dengan standar biaya masukan dan kesesuaian dengan perlakuan dan pengakuan keuangan. Melalui pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen
48
anggaran ini dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan negara sebelum dilakukan pembayaran. Disamping itu, dapat diperoleh kebenaran secara subtantif dan formal, bahwa dokumen yang di ajukan ke KPPN telah lengkap dan benar, serta dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati oleh satker atau masih di perlukan tindakan koreksi atau perbaikan oleh satker.
31.
Persentase Ketepatan Waktu Pelaksanaan Pengadaan B/J sesuai Jadwal Pelaksanaan pengadaan barang/jasa merupakan bagian penting sebagai
dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan Ditjen P2HP. Ketepatan waktu pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan jadwal akan memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat sebagai pemanfaat barang/jasa dimaksud. Pada tahun 2013, Ditjen P2HP telah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara tepat waktu. Pengadaan barang/jasa ini dilaksanakan dan tersebar di seluruh satker lingkup Ditjen P2HP. Perkembangan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Ditjen P2HP juga telah dilaporkan secara berkala kepada Tim Evaluasi Percepatan Penyerapan Anggaran (TEPPA) – UKP4 secara berkala sebagai bentuk pemantauan dan pengendalian terhadap pengadaan barang/jasa di Ditjen P2HP.
32.
Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian LK Penyampaian laporan keuangan Ditjen P2HP yang tepat waktu merupakan
wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Ditjen P2HP sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan Ditjen P2HP yang menyajikan informasi keuangan yang jujur dan juga mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Ditjen P2HP telah disampaikan secara periodik. Pada tahun 2013, pelaporan keuangan Ditjen P2HP telah disampaikan secara tepat waktu. Hal ini salah satunya tercermin dalam penyampaian laporan keuangan Ditjen P2HP secara tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat surat teguran dari Kementerian Keuangan.
49
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE Capaian kinerja Setditjen P2HP pada Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan (Learning and Growth Perspective) sebesar 105,39%, yang berasal dari 4 (empat) Sasaran Strategis berikut: 1. Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional: 105,34%; 2. Tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses: 114,63%; 3. Terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP: 99,12%; 4. Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal: 102,47%;
3.2.12 Sasaran Strategis 12 Tersedianya SDM Setditjen P2HP yang Kompeten dan Profesional Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya SDM Setditjen P2HP yang kompeten dan profesional hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 33. Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP
33.
TARGET 60
REALISASI 56,96
% 105,34
Indeks Kesenjangan Kompetensi Pejabat Eselon II dan III Lingkup Setditjen P2HP Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Setditjen P2HP, diperlukan
Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
memiliki
pengetahuan,
kemampuan
dan
keterampilan dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat dan unit kerja lingkup Ditjen P2HP. Penempatan pejabat dalam jabatan yang sesuai dengan kompetensinya didasarkan pada Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) yang merupakan jenis dan level kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Sementara itu, indeks kesenjangan kompetensi jabatan merupakan angka yang menunjukkan perbandingan antara kompetensi yang dibutuhkan untuk satu jabatan dan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat tersebut sebagaimana ditetapkan
50
dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan. Nilai minimum seorang telah memenuhi kompetensi jabatan adalah telah memenuhi level kompetensi yang dipersyaratkan. IKU yang digunakan untuk memenuhi sasaran strategis ini adalah indeks kesenjangan kompetensi pejabat eselon II dan III lingkup Setditjen P2HP. Nilai indeks tersebut bersifat minimize yang artinya semakin kecil semakin baik, karena menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan kompetensi pejabat lingkup Setditjen P2HP. Target IKU telah diseragamkan bagi seluruh unit kerja lingkup KKP yaitu sebesar 60%, dan telah tercapai melebihi target, yaitu sebesar 56,96%. Capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dikarenakan merupakan IKU baru yang baru dihitung di tahun 2013. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 50% maka perlu upaya keras untuk meminimalisir kesenjangan kompetensi antar pejabat lingkup Setditjen P2HP sehingga dapat tercapai sesuai target. Capaian kinerja IKU ini didukung oleh beberapa kegiatan, seperti: (1) assesment bagi pejabat Eselon I, II, III dan IV oleh Biro Kepegawaian, Kementerian Kelautan dan Perikanan; (2) transformasi budaya kerja Ditjen P2HP untuk pejabat Eselon I, II, III dan IV guna meningkatkan kemampuan manajerial, khususnya dalam melakukan perencanaan; (3) memetakan standar kompetensi jabatan; dan (4) mengusulkan kebutuhan diklat.
3.2.13 Sasaran Strategis 13 Tersedianya Informasi Setditjen P2HP yang Valid, Handal dan Mudah Diakses Informasi yang baik adalah informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya, baik kelengkapan materi, waktu pemberian, keakuratan data sehingga informasi akan bersifat valid dan handal. Selain itu informasi juga harus mudah diakses melalui teknologi informasi, seperti website. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersedianya informasi Setditjen P2HP yang valid, handal dan mudah diakses terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut:
51
INDIKATOR KINERJA UTAMA 34. Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP 35. Persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP (Skala Likert 1-5)
34.
TARGET 70
REALISASI 91,23
% 130,33
4
4,37
109,25
Service Level Agreement (SLA) lingkup Setditjen P2HP Service Level Agreement (SLA) merupakan komitmen Setditjen P2HP untuk
memberikan jasa berupa jaminan pelayanan data dan informasi kepada pengguna/pemanfaat secara online (www.p2hp.kkp.go.id). Salah satu cara yang digunakan untuk menilai layanan tersebut adalah melalui IKU SLA yang merupakan kesepakatan formal dua entitas yaitu pihak penyedia layanan dan penerima layanan tentang penyediaan data dan informasi serta aksesibilitasnya melalui teknologi informasi. SLA di Setditjen P2HP mengadopsi nilai SLA Ditjen P2HP, yakni dihitung berdasarkan penyediaan sarana aksesibilitas data dan informasi menggunakan teknologi informasi, dalam hal ini data dan informasi yang terdapat pada website Ditjen P2HP, yang dihitung melalui: (i) jaringan koneksi internet berfungsi dalam setahun; (b) teraksesnya aplikasi sistem informasi oleh publik dalam 24 jam sehari. Berdasarkan penjelasan di atas, dilakukan perhitungan SLA sebagai berikut: a. Jumlah hari dalam setahun adalah 365 hari; b. Dalam kurun waktu setahun telah terjadi down time selama 32 hari yang disebabkan oleh: (i) pengembangan website Ditjen P2HP selama 30 hari; (ii) pemindahan server dari Telkom Slipi ke Telkom Jatinegara selama 1 hari; dan (iii) website shutdown selama 1 hari; c. Sehingga capaian SLA adalah 91,23%
(
⁄
)
Target SLA Setditjen P2HP tahun 2013 adalah 70, sedangkan capaiannya adalah 91,23%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 75%, maka capaian ini telah dapat dipenuhi. Meskipun capaian tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014, nilai SLA ini lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni terkait peranan penyedia layanan internet dan pengembangan aplikasi layanan, dimana setiap tahunnya perlu dilakukan penyempurnaan. Untuk itu, target nilai SLA tahun 2014 sebesar 75% tetap dipertahankan.
52
Guna meningkatkan capaian di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang akan dilakukan adalah melakukan melakukan penyusunan kuesioner tingkat kepuasan pengguna informasi dan menyebarkannya secara berkala untuk mengetahui secara detail SLA yang diperoleh. Pengguna dapat secara langsung mengisi kuesioner yang tersedia di website, sehingga dapat diperoleh hasilnya secara up to date.
35.
Persepsi
user
terhadap
kemudahan
akses
informasi
Setditjen P2HP (Skala Likert 1-5) Sama halnya dengan nilai SLA, persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP juga mengadopsi nilai Ditjen P2HP, mengingat Setditjen P2HP adalah operator teknis website Ditjen P2HP. Layanan informasi ke masyarakat dilakukan melalui website Ditjen P2HP (www.p2hp.kkp.go.id) dengan harapan masyarakat dapat mengetahui lebih banyak informasi bidang P2HP. Sejalan dengan capaian nilai SLA, tingkat kepuasan pengguna/pemanfaat informasi terhadap kemudahan akses data dan informasi Ditjen P2HP telah tercapai sebesar 4,37 dari target yang ditetapkan sebesar 4, atau dengan tingkat capaian 109,25%. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan hasil jajak pendapat terhadap kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap website Ditjen P2HP, untuk kemudian mengukurnya dalam sekala likert 1-5. Setditjen P2HP, melalui website www.p2hp.kkp.go.id, menyimpulkan persepsi user terhadap kemudahan akses informasi melalui jajak pendapat terhadap kepuasan terhadap website Ditjen P2HP, dalam kaitannya dengan kemudahan akses informasi, dengan satu kepercayaan bahwa data dan informasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi penggunanya. Sama halnya dengan nilai SLA, bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 4,25, maka capaian persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Setditjen P2HP ini telah dapat dipenuhi. Meskipun capaian tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014, persepsi user ini juga lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni kepuasan pengguna/pemanfaat terhadap website Ditjen P2HP.
53
Untuk itu, target persepsi user terhadap kemudahan akses informasi Ditjen P2HP tahun 2014 sebesar 4,25 tetap dipertahankan. Dari hasil penilaian tersebut di atas akan diupayakan peningkatan akses informasi yang lebih cepat dan terintegrasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3.2.14 Sasaran Strategis 14 Terwujudnya Good Governance dan Clean Government di Setditjen P2HP Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government Setditjen P2HP telah mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance dan clean government dalam pengelolaan organisasinya. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya good governance dan clean government di Setditjen P2HP terdiri atas 5 (lima) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 36. Jumlah rekomendasi Aparat Pengawas Internal dan Eksternal Pemerintah (APIEP) yang ditindaklanjuti dibanding total rekomendasi di Setditjen P2HP 37. Tingkat kualitas akuntabilitas kinerja di Setditjen P2HP 38. Nilai integritas Setditjen P2HP 39. Nilai Inisiatif anti korupsi Setditjen P2HP 40. Nilai penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP
36. Jumlah
Rekomendasi
Eksternal
Pemerintah
Aparat
TARGET 100%
REALISASI 94,98%
% 94,98
Nilai AKIP A
Nilai AKIP A
100,00
6,5 7,5 75 (setara level 4)
7,12 8,0 79,2 (setara level 4)
109,54 106,67 105,60
Pengawas
(APIEP)
yang
Internal
dan
ditindaklanjuti
dibanding total rekomendasi di Setditjen P2HP Laporan hasil pemeriksanaan aparat pengawas memuat antara lain rekomendasi yang diberikan dalam rangka perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemui selama proses audit. Rekomendasi menjadi sangat penting dan prioritas untuk ditindaklanjuti sebagai langkah perbaikan, pertanggungjawaban dan cerminan komitmen suatu unit kerja untuk memperbaiki diri, termasuk dalam pemberantasan KKN dan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
54
Pengukuran indikator kinerja ini pada Setditjen P2HP merujuk pada kinerja Ditjen P2HP. Sampai dengan tahun 2013, jumlah rekomendasi APIEP kepada Ditjen P2HP adalah sebanyak 936 rekomendasi, yang terdiri dari 40 rekomendasi dari Aparat Pengawas Eksternal (BPK dan BPKP) dan 896 rekomendasi dari Aparat Pengawas Internal (Inspektorat Jenderal KKP). Dalam menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Ditjen P2HP telah berkoordinasi secara intensif dengan Inspektorat Jenderal KKP selaku Pengawas Internal serta BPK dan BPKP selaku Pengawas Eksternal. Namun demikian belum seluruh temuan tersebut dapat terselesaikan secara tuntas, karena terkait dengan proses dan waktu yang diperlukan. Dari 936 rekomendasi yang diberikan kepada Ditjen P2HP, sebanyak 94,98% atau 889 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan predikat “tuntas”, sehingga masih terdapat 15,02% atau 47 rekomendasi yang belum tuntas.
37.
Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja di Setditjen P2HP Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian akuntabilitas kinerja Ditjen P2HP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal KKP selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di KKP. Penilaian akuntabilitas kinerja dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan capaian kinerja. Penilaian terhadap Sistem AKIP pada Setditjen P2HP juga merujuk pada penilaian Sistem AKIP Ditjen P2HP. Hasil penilaian Sistem AKIP pada Ditjen P2HP memperoleh nilai 78,80 dari nilai maksimal 90 atau dengan predikat penilaian A (Sangat Baik). Capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni Nilai AKIP A, dengan tingkat capaian 100%. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai AKIP Ditjen P2HP mengalami peningkatan (nilai AKIP tahun 2012 adalah 77,97), walaupun beberapa komponen penilaian mengalami penurunan, sehingga ke depan perlu ditingkatkan.
55
Tabel 3.11. Nilai AKIP Ditjen P2HP Komponen yang Dinilai 1 Perencanaan Kinerja 2 Pengukuran Kinerja 3 Pelaporan Kinerja 4 Pencapaian Kinerja Nilai Hasil Evaluasi Predikat Penilaian No
38.
Bobot (%) 35 20 15 20 90
Nilai 2012 32,43 16,82 13,43 15,30 77,97 A
2013 31,98 16,31 13,43 17,08 78,80 A
Nilai Integritas Setditjen P2HP Survei integritas sektor publik dilakukan dalam rangka memberikan
penilaian terhadap integritas layanan yang diberikan oleh Setditjen P2HP kepada masyarakat. Hasil penilaian merupakan cerminan bagaimana masyarakat sebagai pengguna layanan memberikan penilaian yang didasarkan dari pengalaman pengguna layanan dalam mengurus layanan di Setditjen P2HP. Upaya perbaikan dilakukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat, pemanfaatan teknologi informasi, ekspektasi petugas terhadap gratifikasi, perilaku birokrat maupun pengguna layanan dan tingkat upaya sosialisasi/kampanye antikorupsi terhadap petugas dan pengguna layanan. Survei Integritas Sektor Publik menyertakan pula layanan pengadaan barang dan jasa (PBJ) di tingkat pusat dan daerah. Penetapan PBJ sebagai salah satu obyek survei merupakan bentuk sinergitas program pencegahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pencanangan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan didasarkan pada suatu alasan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan dianggap telah memenuhi persyaratan, yaitu penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan, LAKIP mendapat nilai A, dan nilai hasil survei integritas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 7,12. Capaian nilai integritas Setditjen P2HP tahun 2013 sebesar 7,12 atau tercapai 109,54% dari target (6,5). Capaian tersebut merupakan nilai integritas KKP yang merupakan hasil penilaian KPK. Adapun di tingkat eselon I dan II ke bawah penilaian integritas belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian di tingkat KKP dapat digunakan sebagai nilai integritas di tingkat eselon I ke bawah. Nilai tersebut mencerminkan adanya
56
peningkatan kualitas good govermance and clean government di lingkup KKP. Dari target yang telah dicapai pada tahun 2013 akan menjadi acuan untuk peningkatan kinerja di tahun berikutnya.
39. Nilai Inisiatif Anti Korupsi Setditjen P2HP Penilaian Insiatif Anti Korupsi (PIAK) dilakukan dengan tujuan untuk mengukur apakah suatu instansi publik telah menerapkan sistem dan mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mengurangi korupsi di lingkungan internalnya. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi tahun 2013 menggunakan 8 (delapan) indikator kuantitatif dan 1 (satu) laporan kualitatif. 8 (delapan) indikator kuantitatif tersebut, yaitu: Kode etik khusus; Transparansi dalam manajemen SDM; Transparansi penyelenggara negara, Transparansi dalam pengadaan barang/jasa; Mekanisme pengaduan masyarakat; Akses publik dalam memperoleh informasi unit utama; Pelaksanaan rekomendasi yang diberikan KPK/BPK/APIP; dan Kegiatan promosi anti korupsi. Sedangkan laporan kualitatif berisi kegiatan-kegiatan unit kerja dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungannya yang tidak terakomodir dalam indikator kuantitatif. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi dilakukan dengan metode self assessment check list. Peserta PIAK mengisi sendiri kuesioner indikator kuantitatif dan membuat laporan kualitatif dengan melampirkan bukti pendukung dan dinilai oleh Inspektorat Jenderal KKP. Pada tahun 2013, Nilai PIAK Setditjen P2HP sebesar 8,0 atau tercapai 106,67%, melebihi target yang ditetapkan di tingkat KKP sebesar 7,5. Capaian tersebut merupakan nilai PIAK Ditjen P2HP yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP. Adapun di tingkat eselon II ke bawah penilaian PIAK belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian di tingkat Ditjen P2HP dapat digunakan sebagai nilai PIAK di tingkat eselon II ke bawah. Dalam rangka meningkatkan capaian target di tahun mendatang, maka inisiatif strategis yang dilakukan adalah dengan tetap menyelenggarakan sosialisasi terhadap budaya anti korupsi di lingkungan internal Setditjen P2HP.
57
40. Nilai Penerapan Reformasi Birokrasi (RB) Setditjen P2HP Reformasi birokrasi yang dilaksanakan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan
dan
perubahan
mendasar
terhadap
sistem
penyelenggaraan
pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan melalui program-program yang meliputi: (1) Manajemen Perubahan; (2) Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3) Penataan dan Penguatan Organisasi; (4) Penataan Tata Laksana; (5) Penataan Sistem SDM Aparatur; (6) Penguatan Pengawasan Intern; (7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja; (8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan (9) Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Berbagai
permasalahan/hambatan
yang
mengakibatkan
sistem
penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi KKP dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi KKP merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Oleh karena itu KKP
harus
segera
mengambil
langkah-langkah
yang
bersifat
mendasar,
komprehensif, dan sistemik sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien sesuai dengan visi, misi, dan strategi KKP. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Setditjen P2HP sebagai salah satu unit kerja eselon II lingkup Ditjen P2HP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan reformasi birokrasi sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban. Dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dikatakan bahwa terdapat 8 area perubahan yaitu organisasi,
tatalaksana,
peraturan
perundang-undangan,
SDM
aparatur,
pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, mind set dan culture set, yang kemudian diatur dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 bahwa program reformasi birokrasi terdapat 3 tingkat yaitu makro, meso dan mikro.
58
Pada tahun 2013, hasil evaluasi PMPRB oleh Inspektorat Jenderal KKP, Setditjen P2HP berada pada level 4 dengan nilai 79,2 dari target yang ditetapkan sebesar 75, atau setara dengan tingkat capaian 105,6%. Capaian tersebut merupakan nilai RB Ditjen P2HP yang merupakan hasil penilaian Inspektorat Jenderal KKP. Adapun di tingkat eselon II ke bawah penilaian RB belum dilakukan, sehingga sesuai kebijakan implementasi BSC, untuk sementara waktu capaian di tingkat Ditjen P2HP dapat digunakan sebagai nilai RB di tingkat eselon II ke bawah. Beberapa hal yang harus diperbaiki untuk peningkatan reformasi dan birokrasi adalah penerapan program RB Ditjen P2HP secara menyeluruh dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB Ditjen P2HP secara berkala.
3.2.15 Sasaran Strategis 15 Terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terkelolanya anggaran Setditjen P2HP secara optimal hanya terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagai berikut: INDIKATOR KINERJA UTAMA 41. Persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP
41.
TARGET >95%
REALISASI 97,35%
% 100,00
Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP Anggaran harus dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah
ditetapkan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahun 2013, penyerapan anggaran Setditjen P2HP sebesar 97,35%, setara dengan pencapaian 100% dari target yang telah ditetapkan, yaitu >95%. Persentase penyerapan anggaran Setditjen P2HP tahun 2013 ini meningkat 0,87% apabila dibandingkan dengan penyerapan anggaran Setditjen P2HP pada tahun sebelumnya. Sama halnya dengan periode setahun terakhir, penyerapan anggaran Setditjen P2HP pada periode 4 tahun terakhir (20102013) juga relatif meningkat, dengan rata-rata peningkatan 0,58% per tahun. Tabel 3.12. Persentase Penyerapan DIPA Setditjen P2HP, 2010-2013 Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan DIPA Setditjen P2HP (%)
2010 95,71
Tahun 2011 2012 94,21 96,51
59
2013 97,35
Pertumbuhan (%) 2010-2013 2012-2013 0,58 0,87
Sedangkan apabila penyerapan anggaran tahun 2013 ini dibandingkan dengan target tahun 2014, maka capaian penyerapan anggaran tahun 2013 telah melampaui target tahun 2014. Namun demikian, penyerapan anggaran lebih banyak dipengaruhi faktor eksternal, yakni bergantung pada penyerapan anggaran masingmasing Satker lingkup Ditjen P2HP. Untuk itu, target penyerapan anggaran Setditjen P2HP tahun 2014 sebesar >95% tetap dipertahankan. Apabila digambarkan, maka capaian penyerapan anggaran Setditjen P2HP sejak tahun 2010-2013 dapat disajikan sebagai berikut:
200,000 180,000 160,000 140,000 120,000 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0
191,139 161,618
94,21% 97,35%
105,778 79,784 96,51% 95,71%
2010
2011
2012
Pagu (Rp juta) Tahun 2010 2011 2012 2013
Pagu 79.783.663.000 191.139.105.000 105.777.895.000 161.617.576.000
2013
Realisasi (%)
Anggaran (Rp) Realisasi 76.360.012.467 180.081.131.309 102.082.863.878 157.331.466.721
% 95,71 94,21 96,51 97,35
Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00
Gambar 3.4. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP, 2010-2013
Pada tahun 2013, anggaran yang dikelola oleh Setditjen P2HP sebesar Rp 161.617.576.000,-, yang kesemuanya merupakan APBN rupiah murni. Sampai dengan akhir tahun 2013, penyerapan anggaran Setditjen P2HP adalah sebesar Rp 157.331.466.721,-, atau setara dengan 97,35% dan realisasi fisiknya sebesar 100%. Apabila ditelaah menurut kewenangan pelaksanaan anggaran, maka penyerapan anggaran di Pusat, UPT dan Dekonsentrasi berkontribusi besar pada penyerapan anggaran Setditjen P2HP tahun 2013. Sedangkan penyerapan anggaran melalui kegiatan Tugas Pemantuan relatif masih di bawah target >95%, namun demikian secara fisik pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan 100%.
60
Tabel 3.13. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 No 1 2 3 4
Satuan Kerja Pusat UPT Dekonsentrasi Tugas Pembantuan Total
Anggaran (Rp) 63.064.520.000 66.264.859.000 20.394.276.000 11.893.921.000 161.617.576.000
Realisasi Anggaran Rp 62.468.429.520 64.468.727.996 19.414.211.439 10.980.097.766 157.331.466.721
% 99,05 97,29 95,19 92,32 97,35
Fisik (%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Apabila ditelaah menurut output dan unit kerja pelaksana, maka secara umum penyerapan anggaran di seluruh output dapat tercapai melampaui target dan secara fisik pelaksanaan kegiatan dapat diselesaikan jauh melebihi target. Tabel 3.14. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 Menurut Output No
Output
1
Dokumen perencanaan dan pelaporan Dokumen pengembangan SDM kompeten sesuai kebutuhan Dokumen fasilitasi produk hukum, ketatalaksanaan, humas
2
3
4
Dokumen pengembangan administrasi keuangan, ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Ditjen P2HP Total
Penanggung Jawab Bagian Program Bagian Kepegawaian Bagian Hukum, Organisasi, Humas, dan Perpustakaan Bagian Keuangan dan Umum
Anggaran (Rp) 84.843.367.000
Realisasi Anggaran Rp % 81.694.850.406 96,29
3.834.917.000
3.832.005.200
99,92
5.137.510.000
5.074.320.699
98,77
67.801.782.000
66.730.290.416
98,42
161.617.576.000
157.331.466.721
97,35
Apabila ditelaah menurut sumber pembiayaan, maka penyerapan anggaran Setditjen P2HP tahun 2013 keseluruhannya merupakan APBN Rupiah Murni, mengingat pada tahun 2013 tidak ada kegiatan PHLN yang dikelola oleh Setditjen P2HP. Tabel 3.15. Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013 menurut Sumber Pembiayaan
No 1 2
Sumber Pembiayaan Rupiah Murni PHLN Total
Anggaran (Rp) 161.617.576.000 161.617.576.000
61
Realisasi Anggaran Rp % 157.331.466.721 97,35 157.331.466.721 97,35
Fisik (%) 100,00 100,00
Sedangkan apabila capaian penyerapan anggaran ditelaah berdasarkan perkembangan penyerapan anggaran per bulan, maka penyerapan anggaran Setditjen P2HP tahun 2013 relatif tidak bergejolak tinggi, yang berarti menunjukkan peningkatan yang stabil.
Gambar 3.5. Perkembangan Penyerapan Anggaran Setditjen P2HP Tahun 2013
62
