PUTUSAN NOMOR : 107/PID.B/2011/PT MDN. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ------ PENGADILAN TINGGI MEDAN, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa-terdakwa : 1.
Nama lengkap
: TEDUNG SIAHAAN
Tempat lahir
: Aek Nabara
Umur / Tanggal lahir
: 77 tahun/31 Agustus 1933
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia Tempat/ Tinggal
: Jln. TK. Dusun Cinta Makmur Rt / Rw 002/003 Desa Pondok Batu, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara.
Agama
: Kristen.
Pekerjaan
: Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa.
2.
Nama lengkap
: AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY.
Tempat lahir
: Sigalapang
Umur / Tanggal lahir
: 40 tahun/8 Maret 1970
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia Tempat/ Tinggal
: Jln. Siringo-ringo, Gang Melati, Kecamatan Rantau Utara, Rantau Prapat, Kabupaten Labuhan Batu, Propinsi Sumatera Utara.
Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Wiraswasta Ketua II Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa.
3.
Nama lengkap
: ELY
IRWAN
HARAHAP
Bin
DAHRIN
HARAHAP. Tempat lahir
: Labuhan Batu.
Umur / Tanggal lahir
: 46 tahun/14 Juni 1964 Jenis ..........
2 Jenis Kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia Tempat/ Tinggal
: Jln.
KP. Baru No. 32 / 62
Kelurahan Sioldengan,
Kacamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu 21415 Propinsi Sumatera Utara. Agama
: Islam.
Pekerjaan
: Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa.
------ Terdakwa ditahan oleh : 1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2010 s/d tanggal 30 Mei 2010 ; 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2010 s/d tanggal 09 Juli 2010; 3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Juli 2010 s/d tanggal 12 Juli 2010 ; 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juli 2010 s/d tanggal 01 Agustus 2010 ; 5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Agustus 2010 s/d tanggal 24 Agustus 2010 ; 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Agustus 2010 s/d tanggal 23 September 2010 ; 7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2010 s/d tanggal 23 Nopember 2010 ; 8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, yang pertama sejak tanggal 24 Nopember 2010 s/d tanggal 23 Desember 2010, yang kedua kalinya sejak tanggal 24 Desember 2010 s/d tanggal 22 Januari 2011 ; 9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Januari 2011 s/d tanggal 10 Februari 2011; 10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d tanggal 11 April 2011 ;
------ PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; ------ Telah membaca berkas perkara dan surat-surat sebagai berikut : 1. Surat
Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-205/Ep.2/Psp/07/2010
tanggal 24 Agustus 2010 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut : ----- Bahwa terdakwa I. TEDUNG SIAHAAN selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, terdakwa II. AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY Ketua II Koperasi Unit Desa ..........
3 Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, terdakwa III. ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Unit Usaha Otonom Barumun Sosa, bersama-sama dengan saksi H. SUYONO Bin KARISMAN selaku Ketua KUD Kota Pinang dan selaku Mandataris Koperasi Unit Desa Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa (yang disidangkan dalam berkas tersendiri) pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam tahaun 2005 sampai dengan tahun 2010, bertempat di areal kawasan hutan Padang Lawas Desa Persombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan Desa Ujung Batu Kecamatan Barumun Sosa Kabupaten Padang Lawas Propinsi Sumatera Utara dan setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, telah melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah yaitu tanpa izin dari yang berwenang dengan mengatasnamakan Badan Hukum atau Badan Usaha, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -
Bahwa Menteri Kehutanan tidak memberikan ijin atas kawasan hutan yang dimintakan oleh saksi H. SUYONO Bin KARISMAN namun saksi H. SUYONO Bin KARISMAN berusaha mencari investor untuk pengembangan dan karena adanya krisis moneter, selanjutnya saksi H. SUYONO Bin KARISMAN dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP menemui terdakwa TEDUNG SIAHAAN dan berembuk untuk membentuk KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudian terbentuklah KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa pada tanggal 3 Mei 2005 sebagaimana Akta Notaris No.03 dan Akta Notaris H. Djatim Solin, SH. Di Rantau Prapat dengan susunan pengurus sebagai berikut : 1. Mandataris/Pembina
: H. SUYONO
2. Penasehat
: - H. HERMAN - H. PANGADUAN HASIBUAN - BASKAMI GINTING - HAMLET RITONGA
-
3. Ketua I
: TEDUNG SIAHAAN
4. Ketua II
: AHMAD ZULPAN
5. Sekretaris
: ELY IRWAN HARAHAP
6. Bendahara
: SUNEDI, Sarjana Ekonomi.
Bahwa mekanisme Organisasi KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapnuli Selatan dilakukan Rapat Kelompok dan Rapat Anggota Tahunan .........
4 Tahunan dan sistem pelaporan rapat yang disampaikan ke Dinas Koperasi Kabupaten Labuhan Batu ; -
Bahwa terdakwa TEDUNG SIAHAAN Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY Ketua II Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna
Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, dan
terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Unit Usaha Otonom Barumun Sosa, resmi menjadi pengurus KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, kemudian terdakwa TEDUNG SIAHAAN, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP mengetahui surat nomor 522/1440/2005 tanggal 19 September 2005 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tapanuli Selatan menyampaikan bahwa lahan yang dimohon sesuai dengan peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 44/Menhut-II/05 tanggal 16 Februari 2005 skala 1 : 250.000 terletak dalam Kawasan Hutan Register 40 Padang Lawas dengan fungsi sebagai kawasan hutan Produksi Tetap ; -
Bahwa struktur Organisasi KUD Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapnuli Selatan adalah sebagai Pembina H. Herman, H. Pangaduan Hasibuan, Baskami Ginting dan Halmet Ritonga sebagai Penasehat, terdakwa TUDUNG SIAHAAN Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY Ketua II Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa, terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Unit Usaha Otonom Barumun Sosa dan SUNEDI, SE sebagai Bendahara, sedangkan jumlah anggota KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan sekarang ini sekitar 350 orang ;
-
Bahwa terdakwa TEDUNG SIAHAAN selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa bertugas dan bertanggung jawab mengawasi data-data lapangan, data-data perawatan dan data-data produksi kebun kelapa sawit tiap bulannya dan terdakwa TEDUNG SIAHAAN bertanggung jawab ke KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan melalui Rapat Anggota Tahunan ;
-
Bahwa terdakwa
AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL
HAKIM DAULAY selaku Ketua II Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom
Pengembangan Unit Barumun Sosa, bertugas membantu terdakwa TEDUNG ..........
5 TEDUNG SIAHAAN Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa dan melaksanakan perintah lisan saksi H. SUYONO Bin KARISMAN dalam menandatangani surat-surat terkait pengurusan dan pengelolaan kebun kelapa sawit yang berlokasi di Desa Persombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas
dan membantu
menyelesaikan masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan penjarahan kebun oleh pihak lain ; -
Bahwa terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Unit Usaha Otonom Barumun Sosa bertugas dan mengendalikan dan mengawasi operasional kebun kelapa sawit seluas 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) hektar yang berlakosi di Desa Persombaan, Kecamatan Lubuk Barumun, Kabupaten Padang Lawas, untuk kelapa sawit seluas lebih kurang 2.000 (dua ribu) hektar yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas pengendalian operasionalnya dilakukan oleh 4 (empat) kelompok dalam wadah KUD Serba Guna Unit Usaha Otonom Sosa, selain itu terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP juga bertanggung jawab kepada terdakwa TEDUNG SIAHAAN dan seluruh anggota KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa ;
- Bahwa terdakwa AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY dan terdakwa ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP menandatangani Surat kepada Menteri Kehutanan RI melalui surat Nomor : 048/KUD-SG/2005 tanggal 15 September 2005 perihal untuk mendapatkan persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk usaha perkebunan kelapa sawit seluas 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) hektar masing-masing 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar dengan alas hak sertifikat yang berlokasi di Kecamatan Barumun tetapi Menteri Kehutanan tidak pernah menerbitkan surat ijin dimaksud ; - Bahwa dalam lokasi kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 1.350 m(seribu tiga ratus lima puluh) hektar di Desa Persombaan, Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas terdapat tanaman Produktif kelapa sawit seluas 628(enam ratus dua puluh delapan) hektar yang telah berusia antara 10-12 tahun yang ditanami secara bertahap pada tahun 1999-2001 oleh KUD Serba Guna Kota Pinang atau yang ditanami oleh H. SURYONO Bin KARISMAN yang bekerja sama dengan FAJAR, kemudian terdapat jalan poros dan jalan cabang dan parit batas keliling kebun yang dibuat oleh KUD Serba Guna Kota Pinang pada tahun 1998, terdapat barak karyawan sejumlah 10(sepuluh) pintu, Mess sebanyak 2(dua) pintu dan gudang sejumlah 3(tiga) pintu yang dibangun pada tahun 1997, kemudian sarana dan prasarana yang dibangun oleh KUD Serba Guna Unit Otonom Barumun Sosa di Kebun .........
6 Kebun Barumun terdiri dari Barak karyawan sejumlah 10(sepuluh) pintu yang dibangun pada sekitar bulan Nopember 2005, 1(satu) unit Kantin, Dapur Umum yang dibangun pada pertengahan tahun 2006, 1(satu) buah Musholla yang dibangun sekitar awal tahun 2007 dan Bengkel yang dibangun pada pertengahan tahun 2008 ; -
Bahwa dalam lokasi kebun kelapa sawit seluas lebih kurang 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar di Desa Ujung Batu Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas terdapat fasilitas, sarana dan prasarana serta bangunan di dalam areal peruntukan lain/Enclave Sosa I dan II yang ada di kawasan hutan Register 41 untuk arela Enclave I terhadap tanaman kelapa sawit seluas 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) hektar, bangunan barak karyawan, jalan poros, jalan Hok. Untuk areal Enclave II terdapat tanaman kelapa sawit seluas 368 (tiga ratus enam puluh delapan) hektar, bangunan barak karyawan dan perkantoran, musholla, bengkel, gudang dapur umum, pos jaga, jalan poros dan jalan blok, sementara untuk areal yang berada dikawasan hutan register 40 terdapat sekitar 400 (empat ratus) hektar lebih tanaman kelapa sawit, bangunan barak karyawan sebanyak 34(tiga puluh empat) pintu, jalan poros dan jalan blok ;
-
Bahwa menurut Ahli Perkata Tata Usaha Negara, Supardi, SH Bin Adi Suwiryo persetujuan prinsip Menteri Pertanian hanya merupakan salah satu syarat untuk permohonan pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian/perkebuanan. Persetujuan Prinsip Menteri Pertanian pada prinsipnya berisikan rekomendasi terhadap jenis komoditas yang akan diusahakan oleh Pemohon (saksi H. Suyono Bin Karisman dan para Terdakwa) dalam rangka pengembangan usaha pertanian/perkebunan, bahwa persetujuan prinsip Menteri Pertanian bukan merupakan dasar bagi pemohon (saksi H. Suyono dan para terdakwa) untuk melakukan kegiatan pertanian/perkebunan di dalam kawasan hutan ;
-
Bahwa telah dilakukan penyitaan terhadap benda/barang dari hutan Padang Lawas seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus)hektar, secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Parsombaan dan sekitarnya Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas beserta yang ada diatasnya yang dikuasai oleh Koperasi Unit Desa Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa ;
-
Bahwa Ahli Perkata Tata Usaha Negara,
Supardi, SH Bin Adi Suwiryo juga
mengatakan berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut : a. Dalam ayat (1) dinyatakan bahwa apabilan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan sedangkan hal itu menjadi kewajibannya maka hal tersebut desamakan dengan keputusan Tata Usaha Negara ; b. Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha .........
7 Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud ; c. Kemudian dalam ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal peraturan perundangundangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu 4(empat) bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan putusan menolak ; - Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka terhadap permohonan pemohon yaitu KUD Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa (saksi H. SURYONO Bin KARISMAN) kepada Menteri Kehutanan untuk izin pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan pertanian/perkebunan yang tidak ditanggapi harus dianggap telah ditolak oleh Menteri Kehutanan dan ini yang dalam Hukum Administrasi Negara disebut sebagai Keputusan Negara Fiktif ; - Bahwa Ahli Hukum Pidana Pertanahan dan Kehutanan, Kurnia Toha, SH. LLM.Ph.D Bin H. Moch. Toha mengatakan para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dengan UU No.41 Tahun 1999, maka para terdakwa selanjutnya yang secara sadar meneruskan perbuatan melawan hukum tersebut juga dapat dipersalahkan melanggar ketentuan yang sama, kecuali apabila para terdakwa yang meneruskan tersebut tidak mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan. Apabila setelah para terdakwa yang meneruskan perbuatan tersebut kemudian mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan kawasan hutan akan tetapi para terdakwa terus melanjutkan perbuatan tersebut maka para terdakwa dapat dipersalahkan melanggar ketentuan yang sama ; -
Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diatas tidak ada ijin dari Menteri Kehutanan namun para terdakwa tetap mengolah/menggarap hutan tersebut ;
----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) jo ayat (14) UU RI No.14 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana.
2. Surat Tuntutan Pidana Jaksa
Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-
205/Ep.2/Psp/07/2010 tanggal 03 Januari 2011 yang pada pokoknya menuntut Terdakwa-terdakwa sebagai berikut: 1. Menyatakan mereka Terdakwa I. TEDUNG SIAHAAN, Terdakwa II. AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY, Terdakwa III. ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP, terbukti secara sah dan meyakinkan ..........
8 meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Turut melakukan mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah” sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar pasal 50 ayat (3) huruf (a) jo pasal 78 ayat (2) jo ayat (14) UU RI No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. TEDUNG SIAHAAN, Terdakwa II. AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY, Terdakwa III. ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP, berupa pidana penjara masing-masing selama 4(empat) tahun dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah mereka Terdakwa
tetap
ditahan
dan
membayar
denda
masing-masing
sebesar
Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan kurung ; 3. Menyatakan barang bukti berupa : 1. Asli 1(satu) lembar Kartu Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang Nomor Anggota A.02/KUD-SG/05/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. T. SIAHAAN selaku Ketua dan Sdr. ELY IRWAN HARAHAP selaku Sekretaris KUD Serba Guna Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan ; 2. 2(dua) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Kebun dari T. SIAHAAN, AHMAD ZULPAN DAULAY, ELY IRWAN HARAHAP selaku Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang dengan Sdr. MULIADI CHANDRA tertanggal 29 September 2007 ; 3. Fotocopy yang telah dilegalisir 1(satu) berkas sebanyak 7(tujuh) lembar Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh Notaris HAJI DJATIM SOLIN, SH. yang berkedudukan di Rantau Prapat berupa perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli lahan seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar di wilayah Desa Barumun Kec. Lubuk Barumun antara HAJI SUYONO selaku Direktur Perseroan Terbatas ”PT. PERKEBUNAN BAGAN NIBUNG” TEDUNG SIAHAAN, AHMAD ZULPAN, ELY IRWAN HARAHAP dengan Sdr. MULIADI CHANDRA ; 4. Asli 1(satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. DANIEL HILMAN selaku Manager Unit Pengembangan Barumun Tapanuli Selatan
kepada Sdr. TORKIS
DAULAY tertanggal 18 Agustus 1997 ; 5. Asli 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 005/SG/SPK/IX/1997 tanggal 24 September 1997 dari DANIEL HILMAN selaku Unit Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang kepada Sdr. TORKIS DAULAY ; 6. Asli .........
9 6. Asli 1(satu) lembar surat dari Sdr. SUYONO pada Sdr. TORKIS DAULAY (KUD Serba Guna Unit Barumun) bertanggal 25 Desember 1997 ; 7. Asli 1(satu) lembar Peta Kerja L.C Tahun 2010 ; 8. Asli 1(satu) lembar Peta Rencana Penyisipan Tanaman Tahun 2010 ; 9. Asli 1(satu) buku terdiri dari 30(tiga puluh) lembar BUDGET Tahun 2010 KUD Serbaguna Barumun ; 10. Fotocopy 1(satu) lembar Surat Koperasi Serba Guna Kota Pinang Unit Sosa Nomor : 071/KUD.SG-5/1997 tanggal 25 Mei 1997 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 11. Asli 1(satu) lembar Peta Lampiran Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Varia Pertiwi seluas 1.363 Hektar di Kec. Sosa dan Kec. Hutaraja skala 1:45.000 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ; 12.Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinang tanggal 7 Mei 2005 ; 13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember 1997; 14. Fotocopy 1 (satu) berkas terdiri dari 4 (empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris SETIAWATI, SH ; 15. Foto Copy 1 (satu) berkas terdiri dari 5 (lima) lebar Akte Notaris SETIAWATI, SH .Nomor 21 tanggal 21 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris SETIAWATI, SH. ; 16. Asli 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 2250/Kw1-5/1997 tanggal 21 Mei 1996, kepada Pengurus KUD Serba Guna Kota Pinang perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 17. Asli 1 (satu) lembar Surat KUD Serba Guna Kota Pinang (H. SUYONO) Nomor : 071/KUD.SG-5/1997 tanggal 25 Mei 1997 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 18. Asli 4(empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 460.794/IL/VI/1996 tanggal 04 Juni 1996 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit ; 19. Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor :593/4144 tanggal 12 Juni 1997 perihal Proses Penerbitan Hak atas tanah Anggota KUD Serba Guna di Wilayah Kacamatan Sosa dan Barumun ; Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara ;
20. Hutan .........
10 20. Hutan di Kelompok Hutan Padang Lawas seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Hektar, secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Persombaan dan sekitarnya Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan batas-batas luar secara geografis sebagai berikut : 01º11’17.0” LU dan 99º51´21,9” BT ; 01º11’35.3” LU dan 99º50´38,2” BT ; 01º11’04.5” LU dan 99º51´36,9” BT ; 01º12’44.1” LU dan 99º52´48,0” BT ; 01º12’59.9” LU dan 99º51´26,9” BT ; 01º11’27.8” LU dan 99º50´48,7” BT ; 01º11’46.7” LU dan 99º52´59,7” BT ; beserta yang ada diatasnya yang dikuasai oleh Koperasi Unit Desa Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa ; Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan R.I. ; 4. Menetapkan agar Terdakwa-terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah) ; 3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 485/Pid.SUS/2010/PN-Psp. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : . 1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. TEDUNG SIAHAAN, Terdakwa II. AHMAD ZULPAN DAULAY Alias MIDUN Bin ABDUL HAKIM DAULAY, Terdakwa III. ELY IRWAN HARAHAP Bin DAHRIN HARAHAP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersamasama” ; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3(tiga) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2(dua) bulan ; 3. Menetapkan waktu lamanya Terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Memerintahkan agar Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ; 5. Menetapkan barang bukti berupa : 1. Asli 1(satu) lembar Kartu Anggota Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang Nomor Anggota A.02/KUD-SG/05/2006 tanggal 1 Mei 2006 yang ditanda tangani oleh Sdr. T. SIAHAAN selaku Ketua dan Sdr. ELY IRWAN
HARAHAP .........
11 HARAHAP selaku Sekretaris KUD Serba Guna Unit Barumun Sosa Tapanuli Selatan ; 2. 2(dua) lembar fofocopy Berita Acara Serah Terima Kebun dari T. SIAHAAN, AHMAD ZULPAN DAULAY, ELY IRWAN HARAHAP selaku Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang dengan Sdr. MULIADI CHANDRA tertanggal 29 September 2007 ; 3. Fotocopy yang telah dilegalisir 1(satu) berkas sebanyak 7(tujuh) lembar Akta Notaris Nomor 14 tanggal 24 September 2007 yang dibuat oleh Notaris HAJI DJATIM SOLIN, SH. yang berkedudukan di Rantau Prapat berupa perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli lahan seluas 1.500 (seribu lima ratus) hektar di wilayah Desa Barumun Kec. Lubuk Barumun antara HAJI SUYONO selaku Direktur Perseroan Terbatas ”PT. PERKEBUNAN BAGAN NIBUNG” TEDUNG SIAHAAN, AHMAD ZULPAN, ELY IRWAN HARAHAP dengan Sdr. MULIADI CHANDRA ; 4. Asli 1(satu) lembar Surat Kuasa dari Sdr. DANIEL HILMAN selaku Manager Unit Pengembangan Barumun Tapanuli Selatan
kepada Sdr. TORKIS
DAULAY tertanggal 18 Agustus 1997 ; 5. Asli 1(satu) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 005/SG/SPK/IX/1997 tanggal 24 September 1997 dari DANIEL HILMAN selaku Unit Manager Koperasi Unit Desa (KUD) Serba Guna Kota Pinang kepada Sdr. TORKIS DAULAY ; 6. Asli 1(satu) lembar surat dari Sdr. SUYONO pada Sdr. TORKIS DAULAY (KUD Serba Guna Unit Barumun) bertanggal 25 Desember 1997 ; 7. Asli 1(satu) lembar Peta Kerja L.C Tahun 2010 ; 8. Asli 1(satu) lembar Peta Rencana Penyisipan Tanaman Tahun 2010 ; 9. Asli 1(satu) buku terdiri dari 30(tiga puluh) lembar BUDGET Tahun 2010 KUD Serbaguna Barumun ; 10. Fotocopy 1(satu) lembar Surat Koperasi Serba Guna Kota Pinang Unit Sosa Nomor : 071/KUD.SG-5/1997 tanggal 25 Mei 1997 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 11. Asli 1(satu) lembar Peta Lampiran Ijin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Duta Varia Pertiwi seluas 1.363 Hektar di Kec. Sosa dan Kec. Hutaraja skala 1:45.000 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Padang Lawas Nopember 2009 ; 12. Asli 1(satu) lembar Surat Pernyataan Pengurus Koperasi Serba Guna Kota Pinang tanggal 7 Mei 2005 ; 13. Asli 1(satu) lembar Surat Penyataan H. SUYONO tertanggal 21 Desember 1997; 14. Fotocopy .........
12 14. Fotocopy 1(satu) berkas terdiri dari 4(empat) lembar Akte Notaris SETIAWATI, SH. Nomor 20 tanggal 10 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris SETIAWATI, SH ; 15. Foto Copy 1 (satu) berkas terdiri dari 5 (lima) lebar Akte Notaris SETIAWATI, SH .Nomor 21 tanggal 21 Desember 1997 yang telah dilegalisir oleh Notaris SETIAWATI, SH. ; 16. Asli 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Kehutanan Propinsi Sumatera Utara Nomor : 2250/Kw1-5/1997 tanggal 21 Mei 1996, kepada Pengurus KUD Serba Guna Kota Pinang perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 17. Asli 1 (satu) lembar Surat KUD Serba Guna Kota Pinang (H. SUYONO) Nomor : 071/KUD.SG-5/1997 tanggal 25 Mei 1997 perihal Permohonan Ijin Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan ; 18. Asli 4(empat) lembar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor : 460.794/IL/VI/1996 tanggal 04 Juni 1996 Tentang Pemberian Ijin Lokasi untuk Keperluan Perkebunan Kepala Sawit ; 19. Asli 1 (satu) lembar Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan Nomor :593/4144 tanggal 12 Juni 1997 perihal Proses Penerbitan Hak atas tanah Anggota KUD Serba Guna di Wilayah Kacamatan Sosa dan Barumun ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; Hutan di Kelompok Hutan Padang Lawas seluas kurang lebih 1.500 (seribu lima ratus) Hektar, secara administratif termasuk dalam wilayah Desa Persombaan dan sekitarnya Kecamatan Lubuk Barumun Kabupaten Padang Lawas dengan batasbatas luar secara geografis sebagai berikut : 01º11’17.0” LU dan 99º51´21,9” BT ; 01º11’35.3” LU dan 99º50´38,2” BT ; 01º11’04.5” LU dan 99º51´36,9” BT ; 01º12’44.1” LU dan 99º52´48,0” BT ; 01º12’59.9” LU dan 99º51´26,9” BT ; 01º11’27.8” LU dan 99º50´48,7” BT ; 01º11’46.7” LU dan 99º52´59,7” BT ; beserta yang ada diatasnya yang dikuasai oleh Koperasi Unit Desa Serba Guna Otonom Pengembangan Unit Barumun Sosa ; Dirampas untuk Negara dalam hal ini Departemen Kehutanan Republik Indonesia ; 4. Membebankan kepada Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
4. Akta ..........
13 4. Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2011/PN-Psp. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan bahwa pada
Negeri Padangsidimpuan,
yang
menerangkan
tanggal 11 Januari 2011 Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa telah
mengajukan
permintaan
banding
terhadap
putusan
Pengadilan
Negeri
Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 No.485/Pid.Sus/2010/PN-Psp. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Februari 2011 ; 5. Akta Permintaan Banding No. 01/Akta.Pid/2011/PN-Psp. yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan bahwa pada
Negeri Padangsidimpuan,
yang
menerangkan
tanggal 13 Januari 2011 Penuntut Umum
telah
mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 No.485/Pid.Sus/2010/PN-Psp. dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa pada tanggal 04 Februari 2011 ; 6. Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa bertanggal 14 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 14 Februari 2011 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Februari 2011 ; 7. Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum bertanggal 22 Februari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 23 Februari 2011 dan salinannya telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terdakwaterdakwa pada tanggal 24 Februari 2011 ; 8. Surat
Pemberitahuan
Mempelajari
Berkas Perkara
yang dibuat dan
ditanda
tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, yang menerangkan bahwa selama 7(tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 09 Februari 2011 telah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa-terdakwa
untuk
mempelajari
berkas
perkara
pidana
Nomor
:
485/Pid.Sus/2010/PN-Psp. sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tanggi Medan ; ------ Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam UndangUndang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; - Menimbang, ........
14 ------ Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 485/Pid.Sus/2010/PN-Psp. serta telah membaca dan memperhatikan dengan sesama Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa-terdakwa dan
Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan
pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Mengerjakan dan menduduki kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana didakwakan kepada mereka ; ------ Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan perbaikan pada alinia terakhir pada halaman 87 sebagai berikut : bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan buktibukti surat berupa 702 sertifikat tanah yang diajukan Penasehat Hukum para Terdakwa yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sertifikat-sertifikat tersebut diterbitkan setelah tahun 1982 padahal tanah tersebut berada diatas kawasan hutan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut bertentangan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 923/KPTS/UM/12/1982 tanggal 27 Desember 1982, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 485/Pid.Sus/2010/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan ; ------ Mengingat dan memperhatikan pasal 50 ayat (3) huruf a jo pasal 78 ayat (2) jo ayat (14) Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH.Pidana jo Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; MENGADILI: -- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tanggal 11 Januari 2011 Nomor : 485/Pid.SUS/2010/PN-Psp. yang dimintakan banding tersebut ; -- Memerintahkan Terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
15 - Membebani .......... -- Membebani Terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
------ DEMIKIANLAH, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari Selasa,
tanggal 05 April
2011 oleh Kami : H.
FATHURRAHMAN, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DJERNIH SITANGGANG, Bc.IP, SH. dan H. KRESNA MENON, SH. M.Hum. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 02 Maret 2011 Nomor : 107/Pid/2011/PT-Mdn. untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota serta
Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.
Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Medan, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa.
Hakim Hakim Anggota,
Hakim Ketua,
DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP. SH.
H. FATHURRAHMAN, SH.
KRESNA MENON, SH. M.Hum.
Panitera Pengganti,
Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.
16
Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli ; P A N I T E R A,
TJATUR WAHJOE B. SP., SH. M.Hum. NIP. 19630517 199103 1003.
