31
3 METODOLOGI
3.1 Waktu dan Tempat Kegiatan penelitian dengan judul “Analisis Praktik IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing dan Upaya Penanganannya melalui Adopsi Mekanisme Port State Measures di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta” dilaksanakan pada bulan Juli 2011 sampai Januari 2012 di PPS Nizam Zachman Jakarta dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan lokasi kasus di PPS Nizam Zachman Jakarta. Penelitian diarahkan untuk melihat kesiapan PPS Nizam Zachman Jakarta terhadap rencana Indonesia dalam meratifikasi dokumen port state measure agreement. Kesiapan ini menitikberatkan pada teknis inspeksi yang dilakukan
oleh
negara
pelabuhan
dalam mencegah, menghalangi,
dan
memberantas praktik IUU fishing. Kesiapan ini dilihat melalui butir-butir yang telah dirangkum dari dokumen port state measure agreement (kemudian disebut PSM Agreement).
3.2 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data Data yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Berikut disajikan data primer dan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. Tabel 3 Data primer penelitian No. 1.
Data Kesesuaian kewajiban negara pelabuhan mengacu dari dokumen port state measure agreement terhadap adopsi aturan nasional
Sumber data Cara pengumpulan Referensi pustaka Referensi Dokumen internasional dan aturan hukum Indonesia
Kepala pelabuhan, Wawancara kepala syahbandar dan pengawas perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan
Cara pengolahan Daftar periksa (check list) dan analisis deskriptif
32
Tabel 3 Data primer penelitian (lanjutan) No. 2.
Data Kesesuaian kewajiban negara pelabuhan mengacu dari dokumen port state measure agreement di PPS Nizam Zachman Jakarta
Sumber data Cara pengumpulan Kepala Wawancara pelabuhan, kepala syahbandar dan pengawas perikanan di PPS Nizam Zachman Jakarta
Cara pengolahan Daftar periksa (check list) dan analisis deskriptif
Tabel 4 Data sekunder penelitian No. 1.
Data Data IUU Vessel list
Sumber data Situs resmi RFMO terkait
Cara pengumpulan Referensi dokumen
Cara pengolahan Analisis deskriptif
Pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara.
Tujuan penelitian melalui studi pustaka atau
kepustakaan adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertianpengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, hubungan hukum dan lain-lain (Amalia dan Putri, 2008).
Studi
kepustakaan ini ditelusuri melalui sumber buku, artikel jurnal, hasil seminar atau workshop, dan beberapa kajian pemerintah yang terkait dengan port state mesures dan IUU fishing. Selain itu identifikasi tersebut juga dapat diperkuat melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Wawancara dilakukan pada sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Penelitian ini menjelaskan suatu regulasi hukum internasional yang ada pada dokumen port state measure agreement dalam mencegah, menghalangi, dan memberantas IUU fishing. Penelitian ini juga menguraikan regulasi yang ada di Indonesia sebagai suatu hubungan yang menggambarkan kesiapan Indonesia dalam rencana ratifikasi dokumen tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif.
Absah (2007) menjelaskan bahwa penelitian
eksploratif adalah jenis penelitian yang berusaha mencari ide-ide atau hubunganhubungan yang baru, sedangkan penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan menguraikan sifat-sifat atau karakteristik dari suatu fenomena tertentu. Abadi (2006) menjelaskan bahwa penelitian eksploratif dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan awal tentang suatu fenomena
33
secara kualitatif. Pemahaman dan penjelasan suatu fenomena secara kualitatif tersebut, dapat didukung dengan teknik pengambilan sampel melalui non-random sample. Non-random sample (nonprobability sampling) adalah suatu teknik pengambilan sampel yang dapat dilakukan apabila tidak dibutuhkan generalisasi dan penelitian perlu dilakukan secara cepat. Non-random sample memiliki unsur populasi yang dipilih atas dasar ketersediannya atau karena menurut penilaian peneliti sampel tersebut cukup mewakili populasi, sesuai tuntutan penelitiannya. Penelitian ini memilih sampel yaitu pada instansi atau pihak tertentu yang merupakan pelaku intinya. Pelaku inti ini mampu mewakili populasi dan sesuai dengan tuntutan penelitian sebagai pelaku dunia perikanan. Pelaku tersebut antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direkorat Jenderal Perikanan Tangkap (Direktorat Pelabuhan Perikanan dan Direktorat Sumberdaya Ikan), Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, serta Biro Hukum dan Organisasi. Sedangkan pelaku inti di PPS Nizam Zachman Jakarta yaitu Kepala PPS Nizam Zachman Jakarta, Kepala Syahbandar PPS Nizam Zachman Jakarta, Pengawas Perikanan PPS Nizam Zachman Jakarta, dan beberapa pihak lainnya. Pelaku inti tersebut mempunyai karakteristik kunci yang memungkinkan untuk dikaji dan diambil berdasarkan pertimbangan yang bersifat ilmiah. Sampel acak (random sample) tidak diperlukan jika peneliti ingin menjelaskan kondisi-kondisi yang khusus dengan pendekatan eksploratif (Losh 2000 dalam Abadi, 2006). adalah purposive sampling.
Teknik non-random sample dalam penelitian ini Purposive sampling akan memilih sampel
berdasarkan pada kondisi khusus yang dianggap mampu mengindikasikan karakter populasi atau dengan kata lain populasi tersebut bersifat homogen (sama). Kesamaan dalam penelitian ini diasumsikan bahwa pemahaman suatu aturan atau regulasi hukum adalah sama dalam lingkup suatu instansi negara, sehingga hanya cukup diwakili oleh beberapa pihak saja (pelaku inti). Data yang diperoleh akan diolah melalui daftar periksa (check list) dan analisis deskriptif.
34
3.3 Metode Analisis Data Penelitian “Analisis Praktik IUU (Illegal, Unreported, Unregulated) Fishing dan Upaya Penanganannya melalui Adopsi Mekanisme Port State Measures di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta” menggunakan analisis deskriptif terhadap data yang diperoleh. Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan dengan alat analisis yaitu yuridis komparatif. Lambang (2009) menjelaskan bahwa yuridis komparatif adalah pendekatan berdasarkan pertimbangan atau perbandingan hukum. Penggunaan pendekatan yuridis komparatif erat kaitannya dari usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Data berupa informasi hukum akan dianalisis dengan membandingkan butir demi butir atau pasal demi pasal ketentuan yang terkait parameter dalam port state measures dengan hukum Indonesia. Kemudian dilakukan pula analisis atas perbandingan tersebut dengan pelaksanaannya di PPS Nizam Zachman Jakarta.
3.4 Metode Pembahasan Data yang diperoleh dan telah dianalisis akan dibahas secara deskriptif. Hal ini diharapkan dapat menjawab dari tujuan dilaksanakannnya penelitian ini, yaitu menganalisis kesiapan hukum Indonesia dalam menerapkan kebijakan port state measure agreement (PSM Agreement) untuk mencegah, menghalangi, dan memberantas praktik IUU fishing. Selain itu, kesiapan PPS Nizam Zachman Jakarta dapat ditentukan melalui analisis berbagai butir kewajiban negara pelabuhan yang disyaratkan dalam suatu port state measure agreement pada pelaksanaannya di lapang.
Analisis ini akan memberikan penjelasan dan
mengoreksi pelaksanaan yang telah ada serta memberikan rekomendasi perbaikan atau peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik lagi. Butir-butir yang diwajibkan, menurut FAO (2009) kepada negara pelabuhan yaitu sebagai berikut: 1.
Memastikan kegiatan perikanan yang terjadi di pelabuhan adalah menjamin perlindungan jangka panjang dan keberlangsungan pemanfaatan sumberdaya ikan (kegiatan pengelolaan dan konservasi);
2.
Melakukan pemeriksaan yaitu: 1) pemeriksaan dokumen perijinanan atau otoritas penangkapan;
35
2) pemeriksaan dokumen identitas kapal (negara bendera, jenis kapal dan penanda kapal meliputi nama, nomor registrasi eksternal, nomor identifikasi IMO); 3) pemeriksaan radio komunikasi penanda internasional, dan penanda lainnya serta data VMS (Vessel Monitoring System) dari negara bendera atau RFMO; 4) pemeriksaan logbook; 5) pemeriksaan hasil tangkapan, transshipment, perdagangan; dan 6) pemeriksaan daftar awak kapal; 3. Pemeriksaan seluruh bagian kapal (meliputi palkah, semua ruangan di atas kapal, dan dimensi kapal) serta alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan; 4.
Memastikan bahwa hasil pemeriksaan fisik sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam dokumen dan hasil wawancara dengan kapten atau pihak kapal;
5.
Membuat laporan hasil pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh pengawas dan kapten kapal;
6.
Melakukan pelatihan untuk pengawas atau pemeriksa; dan
7.
Jika
memungkinkan,
menggunakan
sistem
informasi
dengan
kode
internasional (meliputi kode negara, kapal, alat tangkap, jenis hasil tangkapan), seperti berikut. countries/territories: ISO-3166 3-alphaCountry Code species: FAO 3-alpha code vessel types: FAO alpha code gear types: FAO alpha code devices/attachments: FAO 3-alpha code ports: UN LO-code
