Bagian Ketiga Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pasal 106 (1) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Daerah
Administrasi
Umum
melaksanakan
pembinaan,
koordinasi, evaluasi, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Biro Perlengkapan dan Aset mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan, serta pengelolaan kekayaan daerah; b. perumusan kebijakan perencanaan, dan pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengelolaaan kekayaan/aset daerah; c. perumusan pelaporan,
kebijakan dan
analisis
penyusunan
pedoman
penyelenggaraan
pelaksanaan,
perencanaan
dan
pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan serta pengelolaan kekayaan daerah; d. perumusan kebijakan penyusunan pedoman pelaksanaan, pelaporan dan
analisis
penyelenggaraan
perencanaan
dan
pengadaan,
pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah; e. perumusan kebijakan evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan perencanaan, dan pengadaan, pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah; f. pelaksanaan
koordinasi
dan
pembinaan
penyelenggaraan
perencanaan, dan pengadaan, pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah; g. pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pemerintahan, dan pembangunan, serta sumber daya aparatur di bidang perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah.
- 138 -
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Biro Perlengkapan, dan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional Biro Perlengkapan dan Aset; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan
kebijakan
dan
petunjuk
teknis
perencanaan,
pengorganisasikan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi di bidang penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, serta
pengelolaan
kekayaan
daerah,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; e. merumuskan
perencanakan,
pengorganisasian,
pelaksanaan,
pengendalikan, dan evaluasi pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mengoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan perencanaan dan pengadaan, pemanfaatan, serta pengelolaan kekayaan daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan pengadaan,
pemanfaatan,
serta
pengelolaan
kekayaan
daerah
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. mengoordinasikan upaya pemecahan masalah di lingkungan Biro Perlengkapan
dan
Aset
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; m. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Biro Perlengkapan dan Aset, membawahkan: a. Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan; b. Kepala Bagian Pemanfaatan; c. Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah.
- 139 -
Paragraf 1 Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pasal 107 (1) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi serta perumusan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; c. penyiapan
bahan
perencanaan,
pengorganisasian,
koordinasi,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan perencanaan kebutuhan, serta pengadaan barang inventaris; d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Bagian
Perencanaan
dan
Pengadaan Biro Perlengkapan dan Aset; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan, dan petunjuk teknis di bidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris; e. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
dan
pengendalian,
serta
evaluasi
pelaksanaan
penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris;
- 140 -
f. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan koordinasi
dan
pengendalian,
penyelenggaraan
serta
kebijakan
evaluasi
pelaksanaan
bidang
perencanaan
di
kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; g. merencanakan bahan penyusunan program dan
kegiatan di
lingkungan bagian perencanaan dan pengadaan barang inventaris; h. merencanakan bahan penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian
pelaksanaan
fasilitasi
kebijakan
di
bidang
perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; i. merencanakan bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; j. merencanakan
bahan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
simplifikasi pelaksanaan perencanaan kebutuhan, dan pengadaan barang inventaris; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan; b. Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan Pasal 108 (1) Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Perencanaan dan Pengadaan dalam melaksanakan perencanaan kebutuhan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perencanaan Kebutuhan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Bagian Perencanaan Kebutuhan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan
kebutuhan,
berdasarkan
perundang-undangan;
- 141 -
ketentuan
peraturan
e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi penyusunan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan barang di lingkungan Sekretariat Daerah, serta penyusunan standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, berdasarkan ketentuan perundang –undangan. f. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, penelahaan, dan evaluasi kompilasi perencanaan kebutuhan, barang dan jasa milik daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang - undangan; g. melaksanakan fasilitasi kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan pelaksanaan
pembinaan,
koordinasi,
dan
sinkronisasi
kegiatan perencanaan kebutuhan perlengkapan dan
barang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan penatausahaan administrasi perencanaan kebutuhan perlengkapan
dan
barang,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris Pasal 109 (1) Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris mempunyai tugas pokok
membantu
Kepala
Perencanaan,
dan
Pengadaan
dalam
melaksanakan pengadaan barang inventaris. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pengadaan Barang Inventaris; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 142 -
d. menyusun bahan rumusan kebijakandan petunjuk teknis tatacara pengadaan barang dan perlengkapan daerah
di lingkungan
Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi penyusunan bahan dokumen pengadaan barang perlengkapan daerah di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang dan perlengkapan inventaris daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun
penatausahaan
administrasi
pengadaan
barang
inventaris, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 4 Kepala Bagian Pemanfaatan Pasal 110 (1) Kepala Bagian pemanfaatan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pedoman, dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan
evaluasi,
serta
perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan
sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pemanfaatan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pendistribusian dan pemanfaatan serta tata usaha biro; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro; c. penyiapan
bahan
perencanaan,
pengorganisasian,
koordinasi,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro;
- 143 -
d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro; e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bagian Pemanfaatan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan
kegiatan
di
bidang
pemeliharaan
sarana
dan
prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun
bahan
penyusunan
perencanaan,
pengorganisasian,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun
bahan
pelaksanaan
dan
penyusunan
perencanaan,
pengendalian,
serta
pengorganisasian,
evaluasi
pelaksanaan
koordinasi penyelenggaraan kebijakan di bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. menyusun bahan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan bagian pemanfaatan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; h. menyusun
bahan
penyusunan
perencanaan,
pengendalian
pelaksanaan
fasilitasi
pemeliharaan
sarana
prasarana,
pemanfaatan,
serta
dan
tata
usaha
biro
pengorganisasian,
kebijakan
di
pendistribusian berdasarkan
bidang dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. menyusun bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang pemeliharaan pemanfaatan,
sarana serta
dan
tata
prasarana,
usaha
biro,
peraturan perundang-undangan;
- 144 -
pendistribusian berdasarkan
dan
ketentuan
j. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana, pendistribusian dan pemanfaatan, serta tata usaha biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Pemanfaatan, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; c. Kepala Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan. Paragraf 5 Kepala Sub Bagian Bagian Tata Usaha Biro Pasal 111 (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas pokok membantu
Kepala
Bagian
Pemanfaatan
dalam
melaksanakan
pengelolaan dan pelayanan administrasi Biro. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Tata Usaha Biro; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan penyusunan kebijakan dan penyusunan petunjuk teknis
pelaksanaan
pengelolaan
administrasi
keuangan,
kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi aset, rumah tangga dan kearsipan
lingkup
biro,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi penatausahaan keuangan, kepegawaian perlengkapan, rumah tangga, kearsipan, dan inventarisasi aset di lingkup biro; f. melaksanakan
pengelolaan
sistem
informasi
administrasi
penatausahaan keuangan, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga dan inventarisasi aset biro, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - 145 -
g. menyusun
rencana
kerja,
perjanjian
kinerja,
bahan
rencana
strategis setda, bahan rencana pembangunan jangka menengah daerah lingkup Biro; h. menyusun laporan akuntabilitas, laporan keuangan, bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan fisik dan keuangan; i. menyelenggarakan
penatausahaan
data
dan
informasi,
serta
kehumasan biro; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 6 Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasal 112 (1) Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas
pokok
melaksanakan
membantu penyiapan
Kepala bahan
Bagian
Pemanfaatan
perumusan
kebijakan
dalam kegiatan
pemeliharaan sarana dan prasarana. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bagian
Pemeliharaan
Sarana
dan
Prasarana
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
rumusan
kebijakan
dan
petunjuk
teknis
Pemeliharaan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya,
berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Pemeliharaan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; - 146 -
f. melaksanakan penatausahaan administrasi pemeliharaan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikelola oleh Dinas Daerah lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 7 Kepala Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan Pasal 113 (1) Kepala Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pemanfaatan dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan pendistribusian dan pemanfaatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pendistribusian dan Pemanfaatan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
rumusan
kebijakan
dan
petunjuk
teknis
pendistribusian dan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh SKPD, TLD, Dinas, Kantor, Setwan, Sekretariat Komisi,
berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian pengendalian fasilitasi,
dan
evaluasi
pelaksanaan
pendistribusian
pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah
dan di
lingkungan Sekretariat Daerah, serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh SKPD, TLD, Dinas, Kantor, Setwan, Sekretariat Komisi, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; - 147 -
f. melaksanakan penatausahaan administrasi pendistribusian dan pemanfaatan barang, sarana dan prasarana milik daerah di lingkungan Sekretariat Daerah, serta barang, sarana dan prasarana yang tidak dikuasai oleh SKPD, TLD, Dinas, Kantor, Setwan, Sekretariat Komisi, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 8 Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah Pasal 114 (1) Kepala
Bagian
Pengelolaan
Kekayaan
Daerah
mempunyai
tugas
menyiapkan bahan pembinaan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi, serta perumusan kebijakan di bidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pemantauan dan evaluasi penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset serta penghapusan aset; b. penyiapan bahan perumusan kebijakan penatausahaan aset, dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta penghapusan aset; c. penyiapan
bahan
perencanaan,
pengorganisasian,
koordinasi,
pengendalian, dan evaluasi kegiatan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta penghapusan aset; d. penyiapan bahan evaluasi kebijakan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan, dan pengawasan aset, serta penghapusan aset; e. penyiapan bahan penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan kegiatan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta penghapusan aset. - 148 -
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta
penghapusan aset, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; e. menyusun
bahan
penyusunan
pengendalian, dan
perencanaan,
pengorganisasian,
evaluasi pelaksanaan penatausahaan aset dan
inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta penghapusan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun
bahan
penyusunan
pengendalian, dan
perencanaan,
pengorganisasian,
evaluasi pelaksanaan tuntutan ganti rugi,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan
pembinaan
dan
penatausahaan
pengawasan
aset,
aset, serta
dan
inventarisasi,
penghapusan
aset
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. menyusun
bahan
pelaksanaan
dan
penyusunan
perencanaan,
pengendalian,
serta
pengorganisasian,
evaluasi
pelaksanaan
koordinasi penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan
aset,
penghapusan
aset,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; i. menyusun bahan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan bagian
pengelolaan
kekayaan
daerah,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; j. menyusun
bahan
pengendalian
penyusunan
pelaksanaan
perencanaan,
fasilitasi
pengorganisasian,
kebijakan
di
bidang
penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan aset, serta penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 149 -
k. menyusun bahan pelaksanaan penyelenggaraan kebijakan di bidang penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan, dan pengawasan aset, serta penghapusan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; l. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pelaksanaan penatausahaan aset dan inventarisasi, pembinaan dan pengawasan
aset,
penghapusan
aset,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; m. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah, membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi; b. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset; c. Kepala Sub Bagian Penghapusan Aset. Paragraf 9 Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi Pasal 115 (1) Kepala Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan di bidang penatausahaan aset dan inventarisasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian
Penatausahaan Aset dan Inventarisasi
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Penatausahaan Aset dan Inventarisasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
rumusan
kebijakan
dan
petunjuk
teknis
penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi
pelaksanaan
pelayanan - 150 -
penatausahaan
aset
dan
inventarisasi
aset
daerah,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; f. melaksanakan
penyiapan
penatausahaan
administrasi
penatausahaan aset dan inventarisasi aset daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penatausahaan aset
dan
inventarisasi
aset
daerah,
berdasarkan
ketentuan
peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data, pencatatan, inventarisasi aset daerah, termasuk
aset yang
tidak tercatat dan dikelola oleh Dinas Daerah lainnya, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; i. melaksanakan inventarisasi barang daerah melalui Sistem Informasi Barang Daerah; j. melakukan pemutakhiran data tentang realisasi belanja barang dari belanja modal; k. melakukan monitoring terhadap hasil laporan Pengurus Barang kepada atasan langsung di masing-masing SKPD; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 10 Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset Pasal 116 (1) Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan aset. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Pembinaan
dan
Pengawasan Aset; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- 151 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan penyiapan bahan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan aset daerah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan penyiapan penatausahaan administrasi pembinaan dan
pengawasan
aset,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; f. melaksanakan penyiapan penatausahaan administrasi pembinaan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan; g. melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; h. melaksanakan penyiapan penatausahaan administrasi pembinaan dan
pengawasan
aset,
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; i. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi, bimbingan, pembinaan dan pengawasan pada pejabat penyimpan dan pengurus barang, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 11 Kepala Sub Bagian Penghapusan Aset Pasal 117 (1) Kepala Sub Bagian Penghapusan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Pengelolaan Kekayaan Daerah dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan kegiatan di bidang penghapusan aset. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Penghapusan Aset mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Penghapusan Aset; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; - 152 -
c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan dan petunjuk teknis kebijakanSub Bagian
Penghapusan
Aset
berdasarkan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan; e. menyusun bahan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, evaluasi, pelaksanaan penghapusan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyusun bahan pengumpulan dan penilaian penghapusan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. melaksanakan
penyiapan
bahan
penatausahaan
administrasi
penghapusan aset; h. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 153 -
