BAB XXVIII BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 558 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretaris, membawahkan: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Data dan Informasi Kepegawaian, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Bidang Data dan Informasi; 2. Kepala Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian. d. Bidang Mutasi, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; 2. Kepala Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai. e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan; 2. Kepala Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan. - 678 -
f.
Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, membawahkan: 1. Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai; 2. Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pasal 559 (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 558 huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kepegawaian Daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan Badan; b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengembangan kepegawaian; c.
perencanaan pengembangan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
d. penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah; e.
penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah;
f.
perumusan dan pengelolaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
g. pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Daerah; h. pengelolaan dan penyelenggaraan data dan informasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional Badan Kepegawaian Daerah; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan
bahan
rumusan
kebijakan
umum
di
bidang
kepegawaian; e. merumuskan kebutuhan dan pengembangan pegawai melalui jalur diklat, non diklat dan/atau pendidikan formal; - 679 -
f. merumuskan
dan
mengoordinasikan
pengelolaan
manajemen
kepegawaian bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota; g. merumuskan penyelenggaraan pembinaan kepegawaian; h. merumuskan penyelenggaraan mutasi kepegawaian; i. merumuskan
sistem
informasi
kepegawaian
dan
sistem
administrasi pengelolaan pegawai; j. merumuskan
penyelenggaraan
Kepengurusan
hak
dan
atau
kesejahteraan Pegawai; k. menegakkan peraturan disiplin pegawai; l. merumuskan,
mengoordinasikan,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; m. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Sekretaris; b. Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; c. Kepala Bidang Mutasi; d. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur; e. Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai; f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; g. Jabatan Fungsional. Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 560 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (4) huruf a, mempunyai
tugas
melaksanakan
pokok
membantu
perumusan
mengoordinasikan,
rencana
monitoring,
urusan
Kepala program
Badan dan
administrasi
dalam
kegiatan,
umum
dan
kepegawaian, keuangan, serta perencanaan evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan
kebijakan
di
bidang
kepegawaian;
- 680 -
administrasi
umum
dan
c. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi umum dan kepegawaian; i. pelaksanaan evaluasi dan supervisi di bidang administrasi umum, kepegawaian, dan keuangan; j. penyiapan dan pengelolaan data dan informasi; k. penyiapan bahan laporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian; l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan Badan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana badan; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 561 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu
- 681 -
Sekretaris
dalam
melaksanakan
menyurat,
kearsipan,
penyiapan
perlengkapan,
administrasi
rumahtangga,
surat
kepustakaan,
kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang dan aset Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan administrasi ketatausahaan badan; e. melaksanakan urusan rumah tangga badan; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; g. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang badan; h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset badan; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup badan; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan sesuai, tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 562 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam menyiapkan bahan
penyusunan rencana pelaksanaan
anggaran,
pembukuan, verifikasi, dan perbendaharaan Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan;
- 682 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan badan; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran, dan belanja badan; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja badan dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan badan; h. menyusun laporan keuangan badan; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 563 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 560 ayat (4) huruf c, mempunyai fungsi membantu Sekretaris dalam menyiapkan perumusan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) Badan; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) badan; f. mengoordinasikan rencana
penyusunan
pembangunan
jangka
laporan
kinerja
menengah
badan,
daerah,
bahan Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) badan. - 683 -
g. mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran belanja Badan yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan badan; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi badan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keempat Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian Pasal 564 (1) Kepala
Bidang
Data
dan
Informasi
Kepegawaian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 559 ayat (4) huruf b,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang data dan informasi kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan kegiatan program bidang; b. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang Kepegawaian; c. penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang tata usaha kepegawaian; d. penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di bidang data dan informasi kepegawaian; e. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian ketatausahaan dan rumah tangga. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Data dan Informasi Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada - 684 -
bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan perumusan kebijakan teknis ketatausahaan, administrasi kepegawaian, data dan informasi kepegawaian; e. merencanakan bahan petunjuk teknis ketatausahaan, administrasi kepegawaian, data dan informasi kepegawaian; f. merencanakan bahan peningkatan pengelolaan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, data dan informasi kepegawaian; g. merencanakan
pengelolaan
sistem
informasi
manajemen
kepegawaian; h. merencanakan
administrasi
tata
naskah
pegawai
(menyusun,
menyimpan dan memelihara); i. merencanakan bahan daftar urut kepengkatan pegawai dan statistik pegawai; j. merencanakan bahan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Data
dan
Informasi
Kepegawaian
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Bidang Data dan Informasi; b. Kepala Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Pasal 565 (1) Kepala Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang
Data
dan
Informasi
Kepegawaian
dalam
melaksanakan
penyusunan bahan petunjuk teknis dan pengelolaan data dan informasi kepegawaian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Data dan Informasi; - 685 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan petunjuk teknis pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian; e. menyusun bahan daftar urut kepangkatan pegawai; f. melaksanakan pola pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian; g. menyusun bahan pengelolaan, penyajian dan layanan data pegawai; h. melaksanakan pengelolaan, penyajian dan layanan data pegawai; i. menyusun bahan Buku Statistik Kepegawaian; j. melaksanakan
dan
memelihara
Sistem
jaringan
Informasi
Kepegawaian secara elektronik/komputerisasi; k. melaksanakan pembinaan teknik terhadap aparat kepegawaian dalam rangka Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian, Sistem Aplikasi Pengelolaan Kepegawaian dan Sistem Sasaran Kinerja Pegawai; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian Pasal 566 (1) Kepala Sub Bidang Tata Usaha Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Data dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Tata
Usaha
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi dan menilai hasil kerja bawahan dalam - 686 -
pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
rumusan
kebijakan
teknis
administrasi
kepegawaian; e. melaksanakan ketatausahaan kepegawaian: f. melaksanakan pembinaan ketatausahaan kepegawaian g. menyusun bahan dan mengolah data tata naskah pegawai yang meliputi seluruh dokumen pegawai sejak diangkat sampai yang bersangkutan diberhentikan/meninggal dunia/pensiun; h. melaksanakan pengadministrasian Karpeg, Karsu/Karis, dan Kartu Taspen di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; i. membuat
laporan
berkala
setiap
jenis
mutasi
kepegawaian
(peremajaan data pegawai); j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Kepala Bidang Mutasi Pasal 567 (1) Kepala Bidang Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang mutasi. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Mutasi mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan kegiatan program sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang mutasi pegawai; c. penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan
kepegawaian
di
bidang
kepangkatan
dan
penggajian; d. penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan
kepegawaian
di
bidang
pemberhentian
dan
pensiun; e. penyiapan data dan bahan dalam rangka perumusan kebijakan penyelenggaraan kepegawaian di bidang pemindahan pegawai. - 687 -
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Mutasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Mutasi; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan pengelolaan dan mutasi kepegawaian; e. merencanakan bahan rumusan petunjuk teknis pengelolaan mutasi kepegawaian; f. merencanakan pelaksanaan koordinasi administrasi kepegawaian; g. merencanakan bahan proses administrasi kenaikan pangkat dan penggajian; h. merencanakan
bahan
pengelolaan
dan
proses
administrasi
perpindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai; i. merencanakan
pelaksanaan
pengelolaan
sistem
informasi
manajemen berkaitan proses mutasi pegawai; j. merencanakan pelaksanaan administrasi kenaikan pangkat, mutasi kenaikan gaji berkala, peninjauan masa kerja, pensiun dan penyesuaian pendidikan, pemberhentian Batas Usia Pensiun dan Pensiun Atas Permintaan Sendiri, serta pemindahan pegawai antar perangkat daerah; k. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala
Bidang
Mutasi
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; b. Kepala Sub Bidang Perpindahan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian Pasal 568 (1) Kepala
Sub
Bidang
Kepangkatan
dan
Penggajian
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 567 ayat (4) huruf a,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan penyiapan - 688 -
bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kepangkatan dan penggajian. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan kebijakan umum sistem pengelolaan dan proses administrasi kenaikan pangkat; e. menyusun bahan petunjuk teknis sistem pengelolaan kenaikan pangkat; f. menyusun bahan dan memproses kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, bahan sumpah peningkatan status cpns menjadi PNS, serta pengambilan sumpah PNS dan peninjauan masa kerja, dan lain-lain yang berhubungan dengan kepangkatan; g. melaksanakan evaluasi dan rekomendasi pertimbangan kenaikan pangkat; h. menyusun bahan dan mengolah data sistem informasi manajemen kepegawaian berkaitan proses kenaikan pangkat; i. melaksanakan usulan nota pertimbangan teknis BKN dan konsep surat keputusan mutasi dan petikannya; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Pasal 569 (1) Kepala Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 567 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perpindahan, pemberhentian, dan pensiun pegawai.
- 689 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Perpindahan, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bidang
Perpindahan,
Pemberhentian dan Pensiun Pegawai; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan petunjuk teknis sistem perpindahan atau alih tugas pegawai; e. menyusun bahan dan data perencanaan perpindahan atau alih tugas pegawai; f. menyusun bahan dan data serta mengolah sistem informasi sebagai bahan perpindahan tugas pegawai; g. menyusun bahan proses administrasi perpindahan pegawai antar daerah di Provinsi Banten, masuk dan keluar wilayah Provinsi Banten serta dengan Pemerintah Pusat; h. menyusun
bahan
petunjuk
teknis
sistem
pengelolaan
dan
administrasi pensiun; i. menyusun bahan dan data serta mengelola sistem informasi manajemen kepegawaian berkaitan penetapan pensiun; j. melaksanakan proses penetapan pensiun; k. menyusun bahan administrasi pemberhentian, Batas Usia Pensiun Pegawai,
dan
Pensiun
Atas
Permintaan
Sendiri,
serta
janda/dudanya atau yang meninggal dunia; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pasal 570 (1) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (4) huruf d, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan sumber daya aparatur. - 690 -
(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan kegiatan program sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan pegawai; c. penyiapan data dan bahan dalam rangka perencanaan pegawai yang meliputi kebutuhan, pengadaan, dan penempatan pegawai; d. penyiapan data dan bahan dalam rangka pengangkatan pegawai dalam jabatan; e. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta ujian dinas pegawai. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan kebijakan pengembangan karir pegawai dan profesionalisme; e. merencanakan bahan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai; f. merencanakan bahan penyusunan pola pengembangan assesment center, berdasarkan sistem karir dan prestasi kerja (merit sistem); g. merencanakan bahan penyelenggaraan pembinaan pengembangan pegawai; h. merencanakan bahan kriteria penempatan dalam jabatan; i. merencanakan
pelaksanaan
penempatan
dalam
jabatan
berdasarkan sistem informasi manajemen kepegawaian; j. merencanakan bahan rencana kebutuhan pegawai (baru dan pindahan), bezetting dan formasi pegawai meliputi formasi pegawai baru, pindahan, dan formasi kenaikan pangkat pegawai; k. merencanakan pelaksanaan seleksi penerimaan, persyaratan, dan penempatan calon pegawai dan ujian dinas; - 691 -
l. merencanakan
bahan
dan
data
dalam
rangka
pengangkatan
pegawai dalam jabatan (struktural dan fungsional) termasuk menyusun formasi jabatan; m. merencanakan
pelaksanaan
program
pengembangan
pegawai
(diklat, non diklat dan pendidikan formal); n. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan; b. Kepala Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan Pasal 571 (1) Kepala Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 570 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pegawai dan kediklatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kepala
Sub
Bidang
Perencanaan
Pegawai
dan
Kediklatan
mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Perencanaan Pegawai dan Kediklatan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun
bahan
mengevaluasi
data
dan
mengolah
perencanaan
data
pegawai
kediklatan;
- 692 -
menganalisis dan
dan
pengembangan
e. menyusun bahan rumusan kebijakan perencanaan pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan formal (tugas belajar dan izin belajar) ,dan kediklatan pegawai; f. menyusun bahan penetapan kriteria dan standar kebutuhan pegawai serta kediklatan; g. melaksanakan program rencana kebutuhan pegawai dan program peningkatan kediklatan pegawai berdasarkan informasi jabatan dan peta kebutuhan diklat secara profesional; h. melaksanakan rekruitment pegawai, pengadaan dan penempatan calon pegawai; i. melaksanakan tes kompetensi pegawai melalui ujian penyesuaian izazah dan ujian dinas berdasarkan formasi pegawai; j. melaksanakan fasilitasi seleksi calon praja IPDN; k. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 572 (1) Kepala
Sub
Bidang
Pengangkatan
Dalam
Jabatan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 570 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pengangkatan dalam jabatan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Pengangkatan Dalam Jabatan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan informasi pegawai dalam jabatan; e. menyusun bahan persidangan Baperjakat;
- 693 -
f. menyusun bahan naskah keputusan pengangkatan dalam jabatan struktual dan fungsional tertentu beserta petikannya; g. melaksanakan pelantikan pejabat struktual dan naskah berita acara pelantikan; h. melaksanakan fasilitasi pengembangan jabatan fungsional tertentu; i. melaksanakan fasilitasi penilaian kompetensi bagi calon pejabat pimpinan tinggi, administratur, dan pengawas; j. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 573 (1) Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 559 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang disiplin dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana dan kegiatan program sesuai dengan bidang tugasnya; b. penyiapan data dan bahan dalam rangka kedudukan hukum dan peningkatan kinerja pegawai; c. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan di bidang kesejahteraan dan disiplin pegawai; d. penyiapan data dan bahan dalam rangka pelaksanaan peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan serta tanda jasa; e. penyiapan
data
dan
bahan
dalam
rangka
peningkatan
kesejahteraan pegawai dan pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual pegawai. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan
kegiatan
operasional
Kesejahteraan Pegawai; - 694 -
Bidang
Disiplin
dan
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan dan data dalam rangka kedudukan hukum dan peningkatan Kinerja Pegawai; e. merencanakan bahan dan data dalam pelaksanaan kegiatan di bidang peraturan perundang-undangan kepegawaian, disiplin, dan kesejahteraan pegawai; f. merencanakan
bahan
dan
data
dalam
rangka
pelaksanaan
peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan, serta tanda jasa; g. merencanakan
bahan
dan
data
dalam
rangka
peningkatan
kesejahteraan pegawai dan pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual pegawai; h. merencanakan
bahan
koordinasi,
integrasi,
sinkronisasi,
dan
simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; i. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai; b. Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai. Paragraf 1 Kepala Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai Pasal 574 (1) Kepala
Sub
Bidang
Kedudukan
Hukum
dan
Kinerja
Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kedudukan hukum dan kesejahteraan pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 695 -
a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Kedudukan Hukum dan Kinerja Pegawai; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyusun bahan rumusan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan mengenai kedudukan hukum pegawai yang meliputi pelaksanaan peraturan disiplin, izin perkawinan/perceraian, dan penyelesaian
kasus
pelanggaran
terhadap
sumpah/peraturan
kepegawaian; e. melaksanakan
sosialisasi
penerapan
perundang-undangan
kepegawaian; f. melaksanakan penyelesaian pelanggaran disiplin pegawai; g. melaksanakan monitoring kinerja pegawai; h. menyusun bahan rekapitulasi dan evaluasi absensi SKPD; i. melaksanakan evaluasi pembuatan dan pelaksanakan SK; j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten; k. melaksanakan monitoring pelaksanaan etika pegawai di lingkunan Pemerintah Provinsi Banten; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 575 (1) Kepala
Sub
Bidang
Penghargaan
dan
Kesejahteraan
Pegawai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 573 ayat (4) huruf b,mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan penetapan
kebijakan
di
bidang
penghargaan
dan
kesejahteraan
pegawai. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai rincian tugas sebagai berikut: - 696 -
a. menyusun rencana operasional Sub Bidang Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
program
peningkatan
dan
pengembangan
kesejahteraan pegawai; e. melaksanakan pembinaan mental pegawai dan fasilitasi PNS menjelang Purna Tugas; f. melaksanakan
penyelengaraan
olahraga,
bantuan
bantuan
belasungkawa pegawai yang meninggal dunia, fasilitasi bantuan perumahan pagawai (BAPERTARUM) dan kesejahteraan pegawai lainnya, serta pembinaan mental meliputi kesenian, asuransi pegawai (BPJS), bimbingan kerohanian dan kegiatan lainnya; g. menyusun bahan dan
pengolahan, serta
penganalisaan data
pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai; h. menyusun bahan dan calon penerimaan penghargaan dan tanda tanda jasa serta menyelenggarakan pemilihan pengumumannya; i. melaksanakan
fasilitasi
kegiatan
perawatan,
pemeliharaan
kesehatan pegawai; j. melaksanakan fasilitasi Hari Kesadaran Nasional, Hari-hari Besar Nasional dan Hari besar HUT Banten; k. melaksanakan fasilitasi tes kesehatan bagi CPNS yang akan di angkat statusnya menjadi PNS; l. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 697 -
