BAB XXV INSPEKTORAT Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 506 Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi, terdiri dari: a. Inspektur; b. Sekretaris membawahkan: 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Kepala Sub Bagian Keuangan; 3. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Inspektur Pembantu Wilayah I; d. Inspektur Pembantu Wilayah II; e. Inspektur Pembantu Wilayah III; f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; g. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Inspektur Pasal 507 (1) Inspektur
sebagaimana
mempunyai
tugas
pelaksanaan
urusan
pembinaan
atas
dimaksud
pokok
dalam
melakukan
pemerintah
Pasal
huruf
pengawasan
provinsi,
penyelenggaraan
506
a,
terhadap
pelaksanaan
pemerintahan
dan
daerah
kabupaten/kota. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penunjang
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah
di
bidang
pengawasan; b. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengawasan; c. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan; d. pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang pengawasan; e. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan; f. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.
- 615 -
(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merumuskan rencana operasional di lingkungan inspektorat; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merumuskan kebijakan teknis dan fasilitasi di bidang pengawasan; e. mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan, pengujian,
dan
penilaian tugas di bidang pengawasan; f.
membina dan melaksanakan tugas di bidang pengawasan;
g. merencanakan, menyusun, dan menetapkan Rencana Strategis Inspektorat,
Rencana
Kerja
Inspektorat,
serta
program
dan
kegiatan di bidang pengawasan yang disesuaikan dengan rencana strategis Pemerintah Daerah; h. memberikan usulan untuk menjadi bahan pertimbangan kepada Gubernur dalam rangka pelaksanaan kegiatan; i.
merumuskan
pelaksanaan
kegiatan
koordinasi
di
bidang
pengawasan; j.
memimpin pelayanan teknis administratif dan fungsional sebagai penunjang kegiatan pada penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
k. merumuskan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan; l.
merumuskan dan mempertanggungjawabkan hasil Tim Penilaian Angka Kredit bagi Pengawas Pemerintahan dan Auditor;
m. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi dalam pelaksanaan tugas; n. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur; o. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a.
Sekretaris;
b.
Inspektur Pembantu Wilayah I;
c.
Inspektur Pembantu Wilayah II;
d.
Inspektur Pembantu Wilayah III;
e.
Inspektur Pembantu Wilayah IV
f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
- 616 -
Bagian Ketiga Sekretaris Pasal 508 (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan perumusan rencana program dan kegiatan, dan mengoordinasikan serta memonitoring urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan dan program, evaluasi, dan pelaporan. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyusunan rencana program dan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; b. perumusan pembinaan
kebijakan, dan
pedoman,
pengembangan
standarisasi, administrasi
koordinasi, umum
dan
kepegawaian, keuangan, dan program, serta evaluasi dan pelaporan; c. perumusan pengaturan, pembinaan, pengembangan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan program, serta evaluasi dan pelaporan; d. pelaksanaan standarisasi
evaluasi, program
supervisi, administrasi
dan
pelaporan
umum
dan
kebijakan
kepegawaian,
keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; e. penyiapan data dan bahan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, dan program, serta evaluasi dan pelaporan; f. pengelolaan
urusan
administrasi
umum
dan
kepegawaian,
keuangan, dan program, serta evaluasi dan pelaporan; g. pengendalian mutu draft laporan hasil pengawasan. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional di lingkungan kesekretariatan inspektorat; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan rumusan kebijakan, pedoman, standarisasi, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan;
- 617 -
e. merencanakan pembinaan dan pengembangan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, serta evaluasi dan pelaporan; f. merencanakan
bahan
rumusan
rancangan
kebijakan
teknis
penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, kepustakaan, dan efisiensi tatalaksana inspektorat; g. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahkan: a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Kepala Sub Bagian Keuangan; c. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Paragraf 1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 509 (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
dalam
melaksanakan
penyiapan
administrasi
surat
menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, kepustakaan, kehumasan, administrasi kepegawaian, dan pengelolaan inventaris barang milik daerah di lingkungan Inspektorat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun
rencana
operasional
Sub
Bagian
Umum
dan
Kepegawaian; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. melaksanakan
administrasi
ketatausahaan
di
lingkungan
inspektorat; e. melaksanakan urusan rumah tangga di lingkungan inspektorat; f. melaksanakan kegiatan kearsipan dan pengelolaan kepustakaan; g. melaksanakan
penyusunan
rencana
lingkungan Inspektorat; - 618 -
kebutuhan
barang
di
h. melaksanakan pengelolaan inventaris barang dan aset di lingkungan inspektorat; i. melaksanakan pembinaan dan manajemen kepegawaian lingkup di lingkungan inspektorat; j. melaksanakan fungsi kehumasan; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Paragraf 2 Kepala Sub Bagian Keuangan Pasal 510 (1) Kepala Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan
bahan penyusunan rencana
anggaran,
pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan Inspektorat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Keuangan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. menyiapkan
rencana
anggaran
kas
kegiatan
di
lingkungan
inspektorat; e. menyiapkan data, perhitungan anggaran dan belanja di lingkungan inspektorat; f. mengoreksi konsep pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas dari sumber APBD maupun APBN; g. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan di lingkungan inspektorat; h. menyusun laporan keuangan di lingkungan inspektorat; i. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. - 619 -
Paragraf 3 Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Pasal 511 (1) Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 508 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan perumusan program
dan
kegiatan,
evaluasi
dan
pelaporan
di
lingkungan
Inspektorat. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyusun rencana operasional Sub Bagian Pogram, Evaluasi dan Pelaporan; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. mengoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis (Renstra) di lingkungan Inspektorat; e. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja (Renja) di lingkungan inspektorat; f. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja inspektorat, bahan rencana
pembangunan
jangka
menengah
daerah,
Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Daerah (LKPD) Inspektorat; g. mengoordinasikan
penyusunan
rencana
anggaran
belanja
inspektorat yang bersumber dari APBD maupun APBN; h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan inspektorat; i. melaksanakan fasilitasi program dan kegiatan dari Pemerintah pusat untuk provinsi dan kabupaten/kota; j. melaksanakan pengelolaan data dan informasi di lingkungan inspektorat; k. melaporkan dan mengevaluasi hasil kegiatan, sesuai tugas dan fungsinya; l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 620 -
Bagian Keempat Inspektur Pembantu Wilayah I Pasal 512 (1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 ayat (4) huruf b,mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melakukan
Pemerintahan
pengawasan
Provinsi,
penyelenggaraan
terhadap
pelaksanaan
Pemerintahan
pelaksanaan
dan
Daerah
urusan
pembinaan
atas
Kabupaten/Kota
yang
dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Tata
Praja,
bidang
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan bidang Administrasi Umum; b. penyelenggaraan pengawasan di bidang Tata Praja meliputi Badan Kesatuan
Bangsa
dan
Politik,
Satuan
Polisi
Pamong
Praja,
Sekretariat DPRD dan Kantor Penghubung; c. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Pembangunan
dan
Kesejahteraan Rakyat meliputi Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian dan Peternakan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu; d. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Administrasi
Umum
meliputi Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, RSUD Malingping, dan RSUD Banten; e. penyelenggaraan
pengawasan
di
Kabupaten/Kota
meliputi
Kabupaten Lebak dan Kota Cilegon; f. penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu; g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional; h. pengawasan berdasarkan
terhadap azas
penyelenggaran
desentralisasi,
pemerintahan
dekonsentrasi,
dan
daerah tugas
pembantuan; i. penyampaian draft laporan hasil pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris; j. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Inspektur Pembantu Wilayah I; - 621 -
b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan analisis, evaluasi, dan pengujian/penilaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor; e. merencanakan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dan
memfasilitasi pengawasan; f. merencanakan
bahan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
di
bidang pengawasan; g. merencanakan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; h. merencanakan konsep program kerja pengawasan dan program Tim Pengawasan Mandiri; i. merencanakan bahan pengawasan pendahuluan sebagai bahan persiapan pelaksanaan pengawasan; j. merencanakan bahan penelitian dan evaluasi hasil pengawasan melalui
dokumen
pengawasan
dan
hasil
pemeriksaan
fisik
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercapai efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan; k. merencanakan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan untuk pedoman dan landasan kerja; l. merencanakan
bahan
inventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan dengan pengawasan dan mempersiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. merencanakan
bahan analisis informasi tentang pengawasan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. merencanakan bahan kajian, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan; o. merencanakan bahan konsultasi dan koordinasi dengan Pengawas Pemerintahan dan Auditor untuk memperoleh hasil kerja yang optimal; p. merencanakan
bahan
konfirmasi
dengan
pengawasan untuk mendapat validitas informasi;
- 622 -
pimpinan
objek
q. merencanakan bahan laporan hasil pengawasan yang telah disusun oleh Tim Pengawasan Mandiri untuk disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. merencanakan bahan ekspose hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten; s. merencanakan bahan pertimbangan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang pengawasan kepada Inspektur; t. merencanakan penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional; u. merencanakan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam tugas dan fungsinya; v. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Kelima Inspektur Pembantu Wilayah II Pasal 513 (1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 ayat (4) huruf c, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melakukan
pemerintahan
pengawasan
provinsi,
penyelenggaraan
terhadap
pelaksanaan
pemerintahan
pelaksanaan
dan
daerah
urusan
pembinaan
atas
Kabupaten/Kota
yang
dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Tata
Praja,
bidang
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan bidang Administrasi Umum; b. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Tata
Praja
meliputi
Inspektorat, Sekretariat Komisi Penyiaran Informasi Daerah dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah; c. penyelenggaraan
pengawasan
di
Kesejahteraan Rakyat meliputi Biro
bidang
Pembangunan
dan
Ekonomi dan Administrasi
Pembangunan, Dinas Sumber Daya Air
dan Pemukiman, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan, dan Badan Lingkungan Hidup Daerah;
- 623 -
d. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Administrasi
Umum
meliputi Dinas Sosial, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah; e. penyelenggaraan
pengawasan
di
Kabupaten/Kota
meliputi
Kabupaten Tangerang dan Kota Serang; f. penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu; g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional; h. pengawasan berdasarkan
terhadap azas
penyelenggaran
desentralisasi,
pemerintahan
dekonsentrasi,
dan
daerah tugas
pembantuan; i. penyampaian draft laporan hasil pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris; j. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai rincian tugas sebagai berikut: a. merencanakan kegiatan operasional Inspektur Pembantu Wilayah II; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan analisis, evaluasi, dan pengujian/penilaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pengawas pemerintahan dan auditor; e. merencanakan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dan
memfasilitasi pengawasan; f. merencanakan bahan penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengawasan; g. merencanakan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; h. merencanakan konsep program kerja pengawasan dan program Tim Pengawasan Mandiri; i. merencanakan bahan pengawasan pendahuluan sebagai bahan persiapan pelaksanaan pengawasan; j. merencanakan bahan penelitian dan evaluasi hasil pengawasan melalui
dokumen
pengawasan
dan
- 624 -
hasil
pemeriksaan
fisik,
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercapai efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan; k. merencanakan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan pengawasan untuk pedoman dan landasan kerja; l. merencanakan
bahan
inventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan dengan pengawasan dan mempersiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. merencanakan
bahan analisis informasi tentang pengawasan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. merencanakan bahan kajian, penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengawasan; o. merencanakan bahan konsultasi dan koordinasi dengan Pengawas Pemerintahan dan Auditor untuk memperoleh hasil kerja yang optimal; p. merencanakan
bahan
konfirmasi
dengan
pimpinan
objek
pengawasan untuk mendapat validitas informasi; q. merencanakan bahan laporan hasil pengawasan yang telah disusun oleh Tim Pengawasan Mandiri untuk disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. merencanakan bahan ekspose hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten; s. merencanakan bahan pertimbangan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang pengawasan kepada Inspektur; t. merencanakan penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional; u. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam tugas dan fungsinya; v. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Keenam Inspektur Pembantu Wilayah III Pasal 514 (1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 ayat (4) huruf d, tugas pokok membantu Inspektur dalam - 625 -
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi,
pelaksanaan
dan
pembinaan
atas
penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi sebagai berikut: a. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Tata
Praja,
bidang
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan bidang Adminstrasi Umum; b. penyelenggaraan pengawasan di bidang Tata Praja meliputi Biro Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; c. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Pembangunan
dan
Kesejahteraan Rakyat meliputi Dinas Bina Marga dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Dinas Koperasi dan UMKM; d. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Administrasi
Umum
meliputi Biro Humas dan Protokol, Biro Perlengkapan dan Aset dan Dinas Pemuda dan Olahraga; e. penyelenggaraan
pengawasan
di
Kabupaten/Kota
meliputi
Kabupaten Serang dan Kota Tangerang Selatan; f. penyelenggaraan pengawasan dengan Tujuan Tertentu; g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional; h. pengawasan berdasarkan
terhadap azas
penyelenggaran
desentralisasi,
pemerintahan
dekonsentrasi,
dan
daerah tugas
pembantuan; i. penyampaian draft laporan hasil pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris; j. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional Inspektur Pembantu Wilayah III; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir;
- 626 -
d. merencanakan bahan analisis, evaluasi, dan pengujian/penilaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor; e. merencanakan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dan
memfasilitasi pengawasan; f. merencanakan
bahan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
di
bidang pengawasan; g. merencanakan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; h. merencanakan konsep program kerja pengawasan dan program Tim Pengawasan Mandiri; i. merencanakan bahan pengawasan pendahuluan sebagai bahan persiapan pelaksanaan pengawasan; j. merencanakan bahan penelitian dan evaluasi hasil pengawasan melalui
dokumen
pengawasan
dan
hasil
pemeriksaan
fisik,
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercapai efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan; k. merencanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
dan
petunjuk
teknis
serta
bahan
lainnya
yang
berhubungan dengan pengawasan untuk pedoman dan landasan kerja; l. merencanakan
bahan
inventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan dengan pengawasan dan mempersiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah; m. merencanakan bahan analisis informasi tentang pengawasan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. merencanakan bahan kajian, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan; o. merencanakan bahan konsultasi dan koordiansi dengan Pengawas Pemerintahan dan Auditor agar memperoleh hasil kerja yang optimal; p. merencanakan
bahan
konfirmasi
dengan
pimpinan
objek
pengawasan untuk mendapat validitas informasi; q. merencanakan bahan laporan hasil pengawasan yang telah disusun oleh Tim Pengawasan Mandiri untuk disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. merencanakan bahan ekspose hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten; - 627 -
s. merencanakan bahan pertimbangan baik lisan maupun tertulis, sesuai bidang pengawasan kepada Inspektur; t. merencanakan penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional; u. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam tugas dan fungsinya; v. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis. Bagian Ketujuh Inspektur Pembantu Wilayah IV Pasal 515 (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 507 ayat (4) huruf e, mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam
melakukan
pemerintahan
pengawasan
provinsi,
penyelenggaraan
terhadap
pelaksanaan
pemerintahan
pelaksanaan
dan
daerah
urusan
pembinaan
atas
Kabupaten/Kota
yang
dilakukan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor. (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi sebagai berikut; a. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Tata
Praja,
bidang
Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, dan bidang Adminstrasi Umum; b. penyelenggaraan pengawasan di bidang Tata Praja meliputi Biro Pemerintahan dan Biro Organisasi; c. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Pembangunan
dan
Kesejahteraan Rakyat meliputi Dinas Budaya dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertambangan dan Energi, dan Badan Ketahanan Pangan Daerah; d. penyelenggaraan
pengawasan
di
bidang
Administrasi
Umum
meliputi Biro Umum, Dinas Pendidikan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, dan Badan Kepegawaian Daerah; e. penyelenggaraan
pengawasan
di
Kabupaten/Kota
Kabupaten Pandeglang dan Kota Tangerang; f. penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu; g. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional;
- 628 -
meliputi
h. pengawasan berdasarkan
terhadap azas
penyelenggaran
desentralisasi,
pemerintahan
dekonsentrasi,
dan
daerah tugas
pembantuan; i. penyampaian draft laporan hasil pengawasan kepada Inspektur melalui Sekretaris. (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai rincian tugas sebagai berikut : a. merencanakan kegiatan operasional Inspektur Pembantu Wilayah IV; b. menyelia dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan, sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku; c. memantau, mengevaluasi, dan menilai hasil kerja bawahan dalam pelaksanaan tugas untuk pembinaan karir; d. merencanakan bahan analisis, evaluasi, dan pengujian/penilaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemerintahan dan Auditor; e. merencanakan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
dan
memfasilitasi pengawasan; f. merencanakan
bahan
penyelenggaraan
Pemerintah
Daerah
di
bidang pengawasan; g. merencanakan bahan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan; h. merencanakan konsep program kerja pengawasan dan program Tim Pengawasan Mandiri; i. merencanakan bahan pengawasan pendahuluan sebagai bahan persiapan pelaksanaan pengawasan; j. merencanakan bahan penelitian dan evaluasi hasil pengawasan melalui
dokumen
pengawasan
dan
hasil
pemeriksaan
fisik,
berdasarkan ketentuan yang berlaku agar tercapai efisien dan efektifitas pelaksanaan tugas pengawasan; k. merencanakan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman
dan
petunjuk
teknis,
serta
bahan
lainnya
yang
berhubungan dengan pengawasan untuk pedoman dan landasan kerja; l. merencanakan
bahan
inventarisasi
permasalahan
yang
berhubungan dengan pengawasan dan mempersiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah; - 629 -
m. merencanakan
bahan analisis informasi tentang pengawasan,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku; n. merencanakan bahan kajian, penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pengawasan; o. merencanakan bahan konsultasi dan koordinasi dengan Pengawas Pemerintahan dan Auditor untuk memperoleh hasil kerja yang optimal; p. merencanakan
bahan
konfirmasi
dengan
pimpinan
objek
pengawasan untuk mendapat validitas informasi; q. merencanakan bahan laporan hasil pengawasan yang telah disusun oleh Tim Pengawasan Mandiri untuk disampaikan kepada pihakpihak yang berkepentingan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; r. merencanakan bahan ekspose hasil pengawasan di lingkungan Inspektorat Provinsi Banten; s. merencanakan bahan pertimbangan baik lisan maupun tertulis, sesuai bidang pengawasan kepada Inspektur; t. melakukan penilaian Angka Kredit Pejabat Fungsional; u. melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi dalam tugas dan fungsinya; v. membuat laporan dan evaluasi pelaksanaan tugas, sesuai tugas dan fungsinya; w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan, baik lisan maupun tertulis.
- 630 -
