2OIT TENTANG

Menteri Perindustrian Republik Indonesia

MENTER|PER|NDUSTR|ANREPUBL|K|NDoNESIA NOMOR : 73/T{-IND/P8il7 /2OIT TENTANG

PENUNJUKANLEMBAGAPENILAIANKESESUA|AN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR

NAS|oNAL|NDoNES|A(SN|)TAL|KAWATBAJADANTAL|KAWATBAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER|PER|NDUSTR|ANREPUBL|K|NDoNES|A'

Menimbang

pemberlakuan : a. bahwa dalam rangka kelanc^aran.pelaksanaan Indonesia (SNl)

dan penga*as"ni"rhadap Standar Nasional Tali kawit Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi yang dlberlakukan secara wajib d91O-al.Peraturan Menteri plrindustrian Nomor 45/M-lND/PER1412011 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 pasal 12 ayat (3) peraturan Menteri Perindustrian Nomor B6/M-lND/PER/9/2009 tentang standar

irn "v"i trl

NasionallndonesiaBidangIndustri,per|umenunjuk LembagaPeniIaianKesesuaianyangme|aksanakan sertifikasidanpengujianmutuTaliKawatBajadanTali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi;

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf

a,

perlu dikeluarkan Peraturan

Menteri

Perindustrian;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nornor 5l.ah.un 1984 tentang Perindustrian (LembJran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor )2, Tambahaniembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986

tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (iembaran l'{egara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 2'3, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang

Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik |ndonesia Tahun 2c00 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik lrrdonesia Nomor 4020);

,

"Copy Peraturan ini di buat untuk penayangan di website http://bpkimi.kemenperin.go.id/pusat/ "

PERATURAN

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 73/1"F}Jw/P!Ff'7 /ZOIL

-2-

4.

Republik Indonesia Nomor 4737);

5.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan - Organisasi Kementerian Negara;

6.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;

B. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 20Og tentang Pembentukan Kabinet lndonesia Bersatu ll Periode Tahun 2009-201 4:

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

'

10.

86/MIND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indohesia Bidang Industri;

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105/MIND/PER/1012010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perind ustrian;

11.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

45/MIND/PER/412011 tentang Pemberlakuan Standar Nasional lndonesia (SNl) Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN

TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNl) TALI KAWAT BAJA DAN TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI SECARA WAJIB.


Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Menteri Perindustrian Rl

Nomor: l:N-n:rD/PWz /20aI -3-

Pasal 1 Menunjuk: terakreditasi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf A dan Lampiran ll huruf A Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan Sertifikasi Produk masing-masing terhadap

Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi; dan

yang belum terakreditasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B dan Lampiran ll huruf B Peraturan Menteri ini untuk

b. Laboratorium Penguji

melaksanakan pengujian masing-masing terhadap Tali Kawat Baja dan Tali Kawat Baja Untuk Minyak dan Gas Bumi.

Pasal2 (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf a dan huruf b, masing-masing harus memproses akreditasi kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan Peraturan Menteri ini dan melaporkan akreditasi dimaksud kepada Kepala Badan Pengkajian Mutu Industri Kementerian Kebijakan, lklim Perindustrian.

dan

(2) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan sebagai Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite

Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini. (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji dimaksud belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan berakhir 2 (dua) tahun sejak diundangkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Lembaga Sertifikasi Produk

dan

Laboratorium Penguji

sebagaimana dimaksud dalam Pasal t harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur dan Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, lklim dan Mutu lndustri.


a. Lembaga Sertifikasi Produk yang belum

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 73lM-l N D/PER|7 1201 1

-4-

Pasal 4

Kepala Badan Pengkajian Kebijakan, lklim dan Mutu Industri

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri

ini

diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik lndonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juli 2011

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd. MOHAMAD S. H]DAYAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juli 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ttd.

PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 454

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perind ustrian Kepatd,'Fii'ijlrlukum dan Organ isasi,

PRAYONO


melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 atas pelaksanaan

LAMPIRAN

I

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI i 73/1"1-nw/PW7/201L NOMOR : 25 JuIi 2011 TANGGAL

INDONESIA (SNl) TALI KAWAT BAJA (SNl 0076:2008) SECARA WAJIB'

LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian

It. Sislngamangaradja No. 24 Medan -

LSPro Pustan - Kementerian

GAungRementerian Perindustrian

LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian

ll

21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes.2357, 5265285 Fax. (021) 5265285 JlJagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488

LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Perindustrian

.lL S'angfrriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 ext 123

LSPro PT. TUV Nord Indonesia

perkantoran Hijau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. (021) 78837338 Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang 15314 Tlp. (021) 7560565 Fax. (021) 7560903

LSPro LUK B2TKS - BPPT

LSPro MIDC

B.

23217 Telp. (061) 7365379, 7363471, 7362830 Fax. (061) 7362830

- Kementerian

Fax. (022)2502027

@2Bandung4o13s Telp. (022) 2503171 Fax. {o22]r 2503978

LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNl) TALI KAWAT BAJA (SNl 0076:2008) SECARA WAJIB NO

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

1

2

3

1

Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian

It. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027


DALAM A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI NASIONAL STANDAR RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN

Lampiran

I

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 73lM-l ND/PER|7 1201 1

-2NO

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

1

2

3

Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

3

Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi lndustri Surabaya - Kementerian Perindustrian Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - BPPT

Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Tlp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480

4

5

Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian

Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang 1 531 4 Tlp. (021) 7560565 Fax. (021) 7560903 Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7352830

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal

PRAYONO


2

LAMPIRAN

MENTERI PERINDUSTRIAN II PERATURAN.73/I'1,.I${D/PW7/20L"JNOMOR

TANGGAL

:

25 Jul-i

RI

201-1

(sNl |NDONES|A (SNt) TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI 07 27 :2008) SECARA WAJ I B. NO

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

,l

2

3

II

LSPro Baristand Industri Medan - Kementerian Perindustrian

z

LSPro Pustan - Kementerian Perindustrian

?

LSPro Baristand Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian

Jl. Sisingamangaradja No. 24 Medan 23217 Telp. (061 ) 7 36537 9, 7 36347 1, 7362830 Fax. (061) 7362830 Gedung Kementerian Perindustrian Lt 21, Jl. Jend Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Telp. (021) 5255509 Pes.2357, 5265285 Fax. (021) 5265285 Jl. Jagir Wonokromo No.360 Surabaya Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410488

4

LSPro Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Kementerian Peri nd ustrian

Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 ext 123 Fax. (022)2502027

LSPro PT. TUV Nord lndonesia

Perkantoran H'rjau Arkadia. Jl. Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 7Q4. Jakarta Selatan 12520 Telp. (021) 78837338 Fax. Q21\ 78837338 Gwasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang 15314 Tlp. (021) 7560565 Fax. (021) 7560903 Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022\ 2503978

-

LSPro LUK B2TKS - BPPT

7

B.

LSPro MIDC - Kementerian Perindustrian

LABORATORIUM PENGUJI YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (sNl) TALI KAWAT BAJA UNTUK MINYAK DAN GAS BUMI (SNl 0727:2008) SECARA WAJIB NO

NAMA LEMBAGA

ALAMAT

1

2

3

1

Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian

It. Sangt

SERTIFIKASI PRODUK YANG BELUM TERAKREDITASI DALAM A. LEMBAGA-.PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL RANGKA

Lampiran

ll

Peraturan Menteri Perindustrian Rl Nomor: 73lM-l N D/PER|7 l2O1 1

-2NO

NAMA LEMBAGA

1

2

ALAMAT 3

Laboratorium Penguji Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian

Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978

3

Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - BPPT

Jl. Jagir Wonokromo No. 360, Surabaya Tlp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480

4

5

Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian

Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220, Serpong, Tangerang 1531 4 Tlp. (021) 7560565 Fax. {o21\ 7560903 Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7352830

MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd.

MOHAMAD S. HIDAYAT Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Kementerian Perind ustrian Organisasi,


2

2OIT TENTANG

Recommend Documents