26. STANDAR PELAYANAN
1. 2. 3. 4.
IZIN PEMAN FAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN untuk: Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi Pembangunan/Penempatan Bangun-Bangunan Pembangunan/Penempatan Bangunan di dalam Ruang Milik Jalan KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA CIMAHI
No. 1.
2.
3.
Komponen Dasar Hukum
Maksud dan tujuan
Klasifikasi/sasaran
Uraian (1)
Peraturan Pemrintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
(2)
Peraturan Menterin Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
(3)
Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 23 Tahun 2011 tentang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan
(1)
Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan dimaksudkan untuk menjamin bahwa pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukannya, penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan, serta penggunaan ruang pengawasan jalan dapat dilaksanakan secara tertib.
(2)
Pengaturan pemanfaatan dan penggunaan bagian–bagian jalan bertujuan untuk pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan
(1)
Subjek Izin adalah orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, Instansi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah
(2)
Objek Izin adalah persetujuan pemanfaatan ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan selain peruntukkannya meliputi bangunan dan jaringan utilitas, iklan, media informasi, bangun-bangunan dan bangunan gedung didalam ruang milik jalan
4.
Persyaratan
Terlampir pada Lampiran II
5.
Sistem, mekanisme dan prosedur
Terlampir pada Lampiran I
6.
Jangka Waktu Penyelesaian
14 (empat belas) hari kerja
7.
Pemberi pertimbangan
Tim Teknis
8.
Biaya/tarif
Tidak ada biaya retribusi
9.
Produk Pelayanan
Dokumen Izin: Kertas HVS 100 gram, kop warna, gambar latar logo Cimahi warna, font: arial narrow, ukuran 10 point, cap basah KPPT Cimahi sebelah kiri, cap emboss logo Cimahi sebelah kanan, materai tanda tangan dan cap penerima izin sebelah kiri
144
No. 10.
Komponen Masa berlaku
Uraian a. Untuk Pembangunan/Penempatan Bangunan dan Jaringan Utilitas berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang serta pemohon diharuskan untuk melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap tahun; b. Untuk Pembangunan/Penempatan Iklan dan Media Informasi berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang; c. Untuk Pembangunan/Penempatan Bangun-Bangunan berlaku 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang; d. Untuk Pembangunan/Penempatan Bangunan di dalam Ruang Milik Jalan berlaku 15 (lima belas) tahun dan dapat diperpanjang.
11.
Sarana, prasarana dan/atau fasilitas
Terlampir pada Lampiran III
12.
Kompetensi Pelaksana
a. Jenjang pendidikan : - minimal Diploma III, Semua Jurusan (Front Office), diutamakan Jurusan Teknik Sipil - D3, Semua Jurusan (Back Office) b. Pelatihan : Diklat PTSP c. Pangkat : minimal Pengatur, II/c d. Jabatan : Fungsional Umum
13.
Pengawasan Internal
-
Kepala Seksi Pelayanan (Front Office) Kepala Seksi Pengolahan dan Pelaporan (Back Office) Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan
Pelaksanaan pengawasan tertulis melalui lembar kendali dan uraian proses berkas pada map berkas izin 14.
Jumlah Pelaksana
-
2 orang (Front Office) 1 orang (Back Office)
15.
Jaminan Pelayanan
Janji Pelayanan
16.
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
Security printing dalam dokumen izin, kunci pintu digital
17.
Evaluasi kinerja Pelaksana
Lembar Kerja Evaluasi Kinerja Pelaksana
145
LAMPIRAN I 27. IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN
Kasi Pengolahan
Kelapa KPPT
Loket Penyerahan Izin
Petugas Arsip
Tim Teknis
2
Entry Data
1
Kasi Pelayanan
Kegiatan
Loket 3
No
Mutu Baku
Pemohon
Pelaksana KPPT Kota Cimahi Kelengkapan
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 Mengisi Formulir Permohonan dan melengkapi persyaratan
Waktu (hari kerja)
13
Formulir permohonan
Menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan beserta persyaratannya, Jika lengkap dibuatkan resi dan diserahkan kepada Kasi Pelayanan untuk ditandatangani, juka tidak lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon
14
Keterangan
15
Formulir Permohonan yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai beserta kelengkapannya
Tidak
2
Output
Ya
Buku register, check list kelengkapn berkas (map)
1
Draft resi
Melakukan verifikasi ulang kelengkapan berkas permohonan beserta 3 persyaratannya dan menandatangani resi yang selanjutnya diserahkan kembali ke petugas loket 3 untuk dilakukan penomoran resi
Formulir Permohonan beserta kelengkapannya dan draft resi
Membuat dan menyampaikan undangan pembahasan kepada Tim 4 Teknis (Dinas PU, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan) dan pemohon
Formulir Permohonan beserta kelengkapannya
1
Undangan Rapat Pembahasan dan Jadwal pemeriksaan lapangan
Buku catatan, daftar absensi rapat, format BAPL, meteran roll, GPS dan Kamera
4
Berita Acara hal rapat pembahsaan, BAPL dan persetujuan prinsip
Melaksanakan Rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan serta membuat Berita Acara hasil rapat pembahasan dan Berita Acara 5 Pemeriksaan Lapangan (BAPL). Dari Hasil BAPL dikeluarkan persetujuan prinsip. Selanjutnya persetujuan prinsip tersebut diserahkan ke KPPT (Loket 3)
Tidak
Resi yang telah ditandatangani dan diberi nomor
Jadwal rapat pembahasan dan pemeriksaan lapangan diinformasikan ke pemohon oleh Petugas Loket 3
Menerima Hasil BAP dan persetujuan prinsip dari Tim Teknis. Jika diizinkan, pemohon melengkapi persyaratan berupa a. rencana teknis rinci; b. metode pelaksanaan; c. izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha; 6 d. perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan e. jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga, yang diserahkan kembali ke tim teknis untuk mendapatkan pertimbangan teknis
Ya
BAPL dan persetujuan prinsip
Draft surat penolakan
Jika ditolak dibuatkan draft surat penolakan dan diserahkan ke Kepala KPPT untuk ditandatangani 7 Menandatangani surat penolakan untuk diserahkan ke pemohon
BAPL
1
Tidak
8
Tim teknis mengeluarkan pertimbangan teknis sebagai dasar penerbitan izin dan menyerahkannya ke KPPT
8
Berdasarkan pertimbangan teknis, petugas entry membuat draft surat izin dan menyerahkannya ke Kasi Pengolahan
Ya
4 BAPL dan pertimbangan teknis
Memeriksa draft surat izin, jika sudah benar sesuai dengan tata naskah memerintahkan untuk melakukan pencetakan surat izin, jika belum 9 sesuai memerintahkan kepada petugas entry untuk melakukan koreksi terhadap draft surat izin
Draft surat izin
10 Mencetak dan menyerahkan surat izin kepada Kepala KPPT
Draft surat izin yang sudah dikoreksi
11
Surat penolakan yang telah ditandatangani
Menandatangani dan menyerahkan surat izin kepada petugas Loket Pengambilan Izin
Surat Izin
Menerima dan melakukan register surat izin yang telah ditandatangani 12 untuk selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan menyerahkan berkas izin kepada petugas arsip
Draft surat izin
1
Draf surat izin yang sudah dikoreksi
Surat Izin
1
Surat Izin yang sudah ditandatangani Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Surat Izin yang sudah ditandatangani 1
13
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Menerima Surat Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan
14 Menerima arsip surat izin dan mendokumentasikan arsip surat izin
Surat Izin yang sudah ditandatangani dan diberi nomor registrasi
Arsip berkas surat izin Total Waktu Proses
Data base surat izin 14
146
Petugas Loket Pengambilan memberikan informasi kepada pemohon untuk mengambil surat izin yang sudah jadi
LAMPIRAN II : PERSYARATAN IZIN PEMANFAATAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN I. Persaratan awal: Persyaratan administrasi 1. Surat permohonan bermaterai (form A1) 2. Surat pernyataan bertanggung jawab atas kewajiban memelihara dan menjaga bangunan dan jaringan utilitas/iklan/media informasi/bangun bangunan/bangunan gedung untuk keselamatan umum dan menanggung segala resiko atas segala akibat yang mungkin ditimbulkan dari kerusakan yang terjadi atas sarana atau prasarana yang dibangun/dipasang pada bagian–bagian jalan yang dimohon (form A2) Persyaratan Teknis 1. Peta lokasi 2. Rencana teknis 3. Jadwal waktu pelaksanaan II. Persaratan setelah dikeluarkan Persetujuan Prinsip: 1. 2. 3. 4. 5.
Rencana teknis secara rinci Metode pelaksanaan Izin Usaha, dalam hal pemohon adalah badan usaha Perizinan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan berupa jaminan bank serta polis asuransi kerugian pihak ketiga.
147
LAMPIRAN III: SARANA/PRASARANA/FASILITAS PENDUKUNG PELAYANAN UNIT SATUAN KERJA RUANGAN
No. Urut
: KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU : SEKSI PELAYANAN : LOKET 3
Nama Barang / Jenis Barang
Model
Ukuran
Bahan
No. Kode Barang
Jumlah Barang
1
Kursi kerja
Frontline
-
Plastik, Kain, Metal dll
02.06.02.01.30.
3
2
Meja Tulis / Rapat
½ Biro
-
Kayu
02.06.02.01.48
3
3
Filling Cabinet
4 laci
-
Besi
02.06.01.04.04
2
4
Komputer PC (OS & Office License)
Desktop
-
metal,plastik dll
02.06.03.02.01.
2
5
Jaringan Komputer
LAN & internet
-
metal,plastik dll
02.06.03.06.06
1
6
Printer
Laserjet
-
metal,plastik dll
02.06.03.04.08.
1
7
UPS / Stabilizer
10 A, 1200 Watt
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.01.52.
1
8
Kamera Digital
7,1 MP, 2,5"
-
Besi , plastik / Elektronik
02.07.01.02.03.
1
9
Multimedia Card
Flip
1 GB
Besi , plastik / Elektronik
02.06.03.03.12.
1
10
Pesawat Telepon Digital
PABX
-
Metal, Plastik dll
02.07.02.01.11.
1
11
Meteran digital
Laser, 60 m
-
Metal/plastik
02.04.03.01.31.
1
12
Meteran roda
-
-
Metal/plastik
13
Global Positioning system (GPS)
Colorada A 300 (Oregon)
2,4"x5,5"x1,4"
Besi , plastik / Elektronik
14
Kendaran roda 2
transmisi manual
Metal, Plastik dll
1
15
Mesin antrian
-
Metal, Plastik dll
1
1 02.04.03.01.71
Catatan: Standar Sarana/Prasarana/Fasilitas tersebut di atas digunakan bersama untuk pelayanan 8 jenis izin di loket 3.
148
1
