Perihal
: Laporan Harian Perkembangan Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa s.d. Hari Selasa Tanggal 25 Maret 2014
INFORMASI PERKEMBANGAN HASIL PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Sampai Dengan Hari Selasa/25 Maret 2014 Jam 17.00 WIB Berdasarkan hasil perkembangan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa sampai dengan hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014 jam 17.00, diinformasikan hal – hal sebagai berikut : A. KAMPANYE RAPAT UMUM Hasil pengawasan dan penanganan pelanganggaran kampanye rapat umum yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan laporan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah sebagai berikut : 1) Bawaslu RI telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan sinkronisasi jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan oleh KPU dan masing – masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu menilai bahwa jadwal kampanye rapat umum yang telah ditetapkan tidak menggunakan metode yang sama untuk seluruh daerah, sehingga berpotensi merugikan peserta pemilu dan berpotensi konflik di lapangan. 2) Berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ditemukan indikasi pelanggaran oleh peserta pemilu dalam kampanye rapat umum sebagai berikut : No.
Parpol
Jumlah Indikasi Pelanggaran 39
1
NasDem
2
PKB
21
3 4
PKS PDIP
17 47
5
Golkar
29
6
Gerindra
23
7
Demokrat
23
8 9 10
PAN PPP Hanura
16 13 48
11 12
PBB PKPI Jumlah
9 2 287
Keterangan Sumut, DKI, Jabar, Jateng, Banten, Jatim, NTB, Kalbar, Sulteng, Gorontalo Sumut, Jabar, Jatim, NTT, Kalteng, Sulteng, Sulsel, Maluku Sumut, DKI, Jabar, Jateng, NTB, Kaltim, Sulteng Sumut, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, NTT, Kalteng, Sulteng, Gorontalo. Sumut, Jabar, Jateng, DIY, Banten, NTB, Kalsel Sulsel, Gorontalo, Maluku Sumut, Sumsel, Riau, Jateng, Jatim, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel, Gorontalo, Maluku Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Sulbar. Sumut, Babel, Jabar, Jateng, NTT, Kalbar, Sulut Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, NTT, Sulut Sumut, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Sulut, Maluku Sumut, Jabar, Jatim, NTB, Sulteng, Maluku Sumut, Sulteng.
3) Berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, trend modus dugaan pelanggaran kampanye rapat umum adalah sebagai berikut : No 1. 2.
Trend Indikasi Pelanggaran Parpol Pelaksana Kampanye tidak sesuai dengan Daftar Golkar, PPP. Pelaksana Kampanye yang didaftarkan Petugas Kampanye tidak didaftarkan kepada KPU NasDem, PKB, PKS, sesuai tingkatannya PIDP, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PKPI.
No 3. 4. 5.
6.
Trend Indikasi Pelanggaran Peserta Kampanye yang hadir adalah WNI yang tidak berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu tidak memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye rapat umum kepada Kepolisian RI setempat Kampanye mengganggu peraturan lalu lintas
Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu, tempat, daya tampung tempat dan hari ibadah Agama
7.
Adanya dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilarang dalam pasal 86 ayat (1) UU 8 Tahun 2012 8. Adanya dugaan pelaksana kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung 9. Kampanye melibatkan pejabat Negara/Pemerintah yang dilarang dalam pasal 86 ayat (2) UU 8 Tahun 2012 10. Keikutsertaan dalam kampanye: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang tidak memiliki ijin cuti 11. Penggunaan fasilitas Pemerintah oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Pejabat Negara 12. Melibatkan WNI yang belum memiliki hak pilih
Parpol NasDem, PKB, PIDP, Demokrat, Hanura, PBB NasDem,PKS, Gerindra, PAN, Hanura. NasDem, PKB, PKS, PIDP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB, PKPI NasDem, PKB, PIDP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB NasDem, Golkar, Hanura. NasDem, PKB, PKS, PIDP, Golkar, Gerindra, Hanura. NasDem, PKB, Golkar, Demokrat, PPP, Hanura. NasDem, PIDP, Golkar, Hanura. NasDem, Demokrat.
NasDem, PKB, PKS, PIDP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PBB
4) Bawaslu RI sedang melakukan kajian pengawasan dan klarifikasi serta kajian hukum terhadap dugaan pelanggaran kampanye rapat umum, yakni : 1) PKS (Dugaan Pelanggaran Kampanye Rapat Umum) Dugaan Pelanggaran
:
Proses penanganan pelanggaran
:
a. Pelibatan WNI yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu (anak-anak) dalam pelaksanaan kampanye rapat umum tangal 16 Maret 2014 di GBK Jakarta b. Pernyataan Anis Matta (Presiden PKS) yang dengan sengaja melibatkan anak – anak dalam kampanye rapat umum PKS pada wawancara Metro TV tanggal 16 Maret 2014 a. Telah dilakukan klarifikasi I, II dan III b. Rekomendasi pelanggaran administrasi pemilu
2) PPP di Kab. Malang, Jawa Timur Dugaan Pelanggaran
: Pelibatan Pejabat Negara yakni Surya Dharma Ali (Menteri Agama) tanpa surat izin cuti dalam kampanye PPP Kab. Malang pada tanggal 17 Maret 2014.
Perkembangan
:
1. Telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Malang
Penanganan Pelanggaran
dan Bawaslu Prov. Jatim melalui kajian hukum; 2. Sentra Gakkumdu menyatakan tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilu.
3) Golkar di Kab. Demak, Jawa Tengah Dugaan Pelanggaran
: Pelibatan Pejabat Negara yakni Cicip Syarief Soetardjo (Menteri Kelautan dan Perikanan) tanpa surat izin cuti dalam kampanye Golkar di Kab. Demak Jateng pada tanggal 16 Maret 2014.
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Proses penanganan pelanggaran di Panwaslu Kab. Demak
4) Golkar di Kab. Pelelawan, Riau Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Keterlibatan Bupati Pelelawan H.M. Harris dalam Kampanye Rapat Umum di Kab. Pelelawan, Riau. : Proses penanganan pelanggaran di Panwaslu Kab. Pelelawan
5) PBB, Kab. Sumbawa, NTB Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Keterlibatan Bupati Sumbawa dalam Kampanye Rapat Umum di Kab. Sumbawa, NTB pada tanggal 24 Maret 2014 : Proses penanganan pelanggaran di Panwaslu Kab. Sumbawa
6) PKB di Jakarta Hasil pengawasan langsung tim Bawaslu RI terhadap kampanye rapat umum PKB pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 di Halaman Parkir Gedung Pacuan Kuda Pulo Mas Jakarta timur ditemukan dugaaan pelanggaran administrasi Pemilu, yakni pelibatan WNI yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih (anak-anak). Selain itu juga terdapat salah seorang juru kampanye yakni Rustini Mathardo (Istri Muhaimin Iskandar) yang tidak terdaftar dalam pelaksana kampanye tapi melakukan orasi pada saat acara berlangsung. Divisi Pengawasan telah menindaklanjuti hasil pengawasan dalam Form A-1, A-2, A-3 dan telah ditindaklanjuti oleh Divisi Penanganan Pelanggaran. 7) Golkar di Jawa Tengah Hasil pengawasan langsung tim Bawaslu RI terhadap kampanye rapat umum Gerindra pada hari selasa, tanggal 25 Maret 2014 di Sritex Arena Surakarta Basketball Stadium ditemukan dugaaan pelanggaran administrasi Pemilu, yakni pelibatan WNI yang tidak memenuhi persyaratan sebagai pemilih (anak-anak).
B. IKLAN KAMPANYE Berdasarkan informasi awal dari KPI, maka Bawaslu menyampaikan perkembangan pengawasan dan proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran iklan kampanye peserta pemilu yang melebihi spot sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 2012, yakni : 1) NasDem Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: NasDem memiliki 12 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV : Metro TV : 1. Klarifikasi NasDem Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, namun tidak hadir. 2. Klarifikasi TV: Metro TV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 15.00 WIB, dihadiri oleh Putra Nababan, M. Efendi dan Firdaus Hidayat
2) Golkar Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Golkar memiliki 15 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV ANTV dan 16 Spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV INDOSIAR. : 1. Klarifikasi Golkar Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, ada Pengurus DPP Partai Golkar yang hadir, tetapi tidak menyampaikan klarifikasi terkait kasus tersebut. 2. Klarifikasi TV ANTV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 15.00 WIB namun tidak hadir. 3. Klarifikasi TV INDOSIAR Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, namun tidak hadir.
3) Hanura Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Hanura memiliki 15 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV :Global TV. : 1. Klarifikasi Hanura Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 09.00 WIB tetapi tidak hadir 2. Klarifikasi TV Global TV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, tetapi tidak hadir
C. PENYELESAIAN SENGKETA Sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 jam 17.00 WIB, permohonan sengketa yang telah lengkap syarat formil dan teregistrasi di Bawaslu RI sebanyak 28 pemohon dengan rincian sebagai berikut : No
Pemohon
1. 2.
Gerindra PAN
3.
PKPI
4.
PBB
Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kab. Donggala Calon Anggota DPRD Kab. Pelawan Calon Anggota DPRD - Kab. Kepulauan Anambas; - Kab. Probolinggo; - Kab. Hulu Sungai Selatan; dan - Kab. Gorontalo Utara. Calon Anggota DPRD - Kab. Serdang Bedagai; - Kota Gunung Sitoli; - Kota Sunga Penuh; - Kab. Ngadah;
Tanggal Lengkap / Registrasi 19 Maret 2014 19 Maret 2014 20 Maret 2014 21 Maret 2014
No
Pemohon
5.
PPP
6.
Demokrat
7. 8. 9.
PDIP Yakobus Kumis Ray Sahetapi Kasmawati Basalamah Agustinus Clarus Zakarias Zainuddin T. A Taufikurraman Sudir Santoso Arieston Dappa Asyera RA Wundlaero Romanus Ndau M. Said Aleksius A. Theofilus W Ir. Eric Sitompul, MH Drs. Johanes Mat Ngare Dr. H. Achmad Rusdi Arief Tgk. T. Abdul Muthaleb Daniel Butu Drs. Kasmir Dirk. Dicky rumboirusi
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
Tanggal Lengkap / Registrasi
Peserta Pemilu - Kab. Sumba Barat; - Kab. Bengkayan; - Kab. Hulu Sungai Selatan; - Kab. Minahasa Tenggara; - Kab. Toraja; dan - Kota Tomohon. Calon Anggota DPRD : - Kota Gunung Sitoli; dan - Kab. Ngada Calon Anggota DPRD : - Kab. Aceh Singkil - Kab. Majalengka Kab. Timor Tengah Selatan Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov.Sulteng
21 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Sulsel
19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov. Sulteng Calon Anggota DPD Prov. Sumsel Calon Anggota DPD Prov. Jateng Calon Anggota DPD Prov. NTT
19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT
20 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT Calon Anggota DPD Prov. Kaltim Calon Anggota DPD Prov. NTT Calon Anggota Prov. DPD Papua Calon Anggota DPD Prov. Sumut
20 Maret 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014 21 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT
24 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Banten Calon Anggota DPD Prov. Aceh Calon Anggota DPD Prov. Papua Calon Anggota DPD Prov. Sultra Calon Anggota DPD Prov. Papua
20 Maret 2014 24 Maret 2014 17 Maret 2014 19 Maret 2014
24 Maret 2014 24 Maret 2014 24 Maret 2014 24 Maret 2014 24 Maret 2014
Dari 28 pemohon tersebut, perkembangan proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu sampai hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 jam 17.00 WIB adalah sebagai berikut : No
Pemohon
Jadwal Musyawarah
1.
Ray Sahetapi (Calon Anggota Musyawarah I tanggal 21 Maret 2014 DPD Prov. Sulteng) Musyawarah II tanggal 24 Maret 2014
2.
Yakobus Kumis
3.
Gerindra
4.
Kasmawati Basalamah
5. 6.
Zakarias Zainuddin T. A
Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014
No
Pemohon
7.
Taufikurraman
8.
Sudir Santoso
9.
PAN
10.
Ariseston Dappa
11.
Agustinus Clarus
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
PKPI Asyera Wundlaero Romanus Ndau Demokrat M. Said PBB Aleksius PPP Theofilus W
Jadwal Musyawarah Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 25 Maret 2014
Demikian informasi perkembangan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu RI dan seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai dengan hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 jam 17.00 WIB. Semoga bermanfaat bagi perwujudan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang berintegritas. Dari Bawaslu Kita Sematkan Pemilu Indonesia
Jakarta, 25 Maret 2014 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
