MARET 2014

NOMOR: 805/III/2014

I/MARET 2014

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id dan tvparlemen.com

Edisi 805

Buletin Parlementaria / Maret / 2014

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA MARET 2014 Laporan kegiatan AKD DPR-RI pada minggu pertama Maret 2014 berisi tentang hasil Rapat Paripurna 25 Februari 2014. Dilaporkan juga jumlah RUU yang berhasil diselesaikan DPR sampai 25 februari 2014. Berikut ringkasannya: Rapat Paripurna 25 Februari Rapat Paripurna 25 Februari 2014, mengagendakan: pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran; kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan International Convention for the Suppresion of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005 (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan Bangsa-Bangsa 2005); ketiga, Pendapat Fraksi-Fraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI; keempat, Penjelasan Wakil Pengusul Atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenaga kerjaan Outsourcing di Perusahaan BUMN, dilanjutkan pengambilan keputusan. Pada agenda pertama, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Keinsinyuran, didahului dengan laporan Panitia Khusus yang disampaikan Ir. Rully Chairul Azwar Msi, tentang hasil pembicaraan tingkat I atas RUU ini. Ketua Pansus menyampaikan beberapa hal penting, yaitu: salah satu misi arah pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dengan mengedepankan pembangunan SDM berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan Iptek melalui penelitian, pengembangan dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan misi luhur tersebut, perlu ada pengaturan yang bisa menjamin terwujudnya SDM yang berkualitas dan bermartabat di berbagai bidang. DPR-RI berinisiatif untuk menyusun draf UU tentang Keinsinyuran yang sebenarnya sudah digagas oleh komunitas insinyur Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Akhirnya Baleg DPR-RI menetapkan RUU ini masuk dalam Prolegnas 2012.

2

Pertimbangan selanjutnya, bahwa profesi insinyur adalah salah satu profesi penting yang memiliki peran strategis dan sangat dibutuhkan sebagai tenaga penggerak pembangunan. Pengaturan tentang profesi ini diharapkan mampu mendorong lahir dan tersedianya sumberdaya keinsinyuran, yang tidak saja cukup secara kuantitas, namun juga handal dan profesional secara kualitas. Peningkatan kuantitas dan kualitas insinyur Indonesia, pada gilirannya, mampu meningkatkan nilai tambah produk lokal, sehingga bisa meningkatkan daya saing bangsa di kancah global. Kehadiran UU ini mutlak dan penting, serta mendesak, dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). RUU ini terdiri dari 15 bab dan 56 pasal, dan pada Rapat Paripurna secara musyawarah disahkan untuk disetujui menjadi UU. Sambutan presiden diwakili oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Agenda kedua, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Tentang Pengesahan International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism United Nation 2005 (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindak Terorisme Nuklir Perseritakan BangsaBangsa 2005). RUU ini merupakan prakarsa pemerintah yang ditangani oleh Komisi I sejak 8 juli 2013, dan pembahasan mulai 15 Januari 2014. Pembahasan terhadap RUU ini berlangsung secara kritis mendalam serta terbuka. Pertimbangan atas lahirnya UU ini antara lain adalah, terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena pelakunya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi sosial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme mampu menciptakan rasa takut masyarakat. Salah

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH: Dr. Winantuningtyastiti, M. Si ( Sekretaris Jenderal DPRRI) | WAKIL KETUA PENGARAH: Achmad Djuned SH, M.Hum | PIMPINAN PELAKSANA: Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | PIMPINAN REDAKSI: Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) | WK. PIMPINAN REDAKSI: Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) | REDAKTUR: Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias | SEKRETARIS REDAKSI: Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | ANGGOTA REDAKSI: Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH PENANGGUNGJAWAB FOTO: Eka Hindra | FOTOGRAFER: Rizka Arinindya | SIRKULASI: Abdul Kodir, SH | ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: [email protected]; www.dpr.go.id/berita


satu metode efektif menebar teror dan luka fisik maupun nyawa, adalah dengan metode pemboman. Dalam banyak kasus, pemboman memiliki dampak yang masif dan meminta korban jiwa yang tidak sedikit. Penya lahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku teror akan berakibat fatal, karena metode pemboman dilakukan penambahan materi lain atau ditambahkan zat radio aktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Dalam pengawasannya, tidak mungkin penggunaan nuklir hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi institusi dan lembaga tersebut harus berkoordinasi bekerjasama, baik di lingkup nasional maupun internasional, untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak berbahaya bagi kehidupan. Hal inilah yang mendasari pembetukan dan perumusan international Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism. Konvensi internasional penanggulangan tindakan terorisme nuklir mengatur secara komprehensif meng enai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir. Dalam konvensi dirumuskan daftar kegiatan yang dilakukan setiap orang yang diklasifikasikan sebagai terorisme nuklir, yang merupakan tindakan kriminal. Secara singkat dikatakan bahwa seseorang dimasukkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme, jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak fasilitas nuklir atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. Dalam proses pembahasan antara Komisi I DPR-RI dan Pemerintah, ada beberapa pandangan yang perlu disampaikan dalam pernyataan dan persyaratan, dan beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah untuk implementasi UU ini, antara lain, tidak serta merta menempatkan konvensi ini seolah-olah berada diatas hukum internasional Indonesia, sehingga segala upaya pencegahan, penindakan dan penanggulangan tindakan aksi terorisme nuklir dalam segala bentuk dan manifestasinya harus dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepan kan peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku. UU ini terdiri dari 2 pasal, namun

salinan naskah asli Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism, dengan declaration (pernyataan) terhadap pasal 4 dan reservation (persyaratan) terhadap pasal 23 ayat 1 dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia seba gaimana dilampirkan dalam naskah, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU ini. Rapat paripurna memberikan persetujuan, dan sambutan Presiden dalam Pembicaraan Tingkat II diwakili Menteri Luar Negeri. Agenda ketiga, Pendapat FraksiFraksi dan Pengambilan Keputusan Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPRRI Tentang Perubahan Atas UU No 15 Tahun 2006 Tentang BPK Menjadi RUU Usul DPR-RI. Beberapa anggota dari fraksi-fraksi mempertanyakan mengenai materi atas perubahan UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK yang disiapkan oleh Baleg DPR-RI. Anggota juga me ngusulkan, kiranya dalam penyusunan draft RUU ini, untuk menjadi RUU DPR harus melibatkan Komisi terkait, yaitu Komsii XI dan BAKN. Atas pendapat beberapa anggota fraksi-fraksi tersebut, akhirnya Rapat Paripuirna memutuskan bahwa pengambilan keputusan atas RUU Inisiatif Baleg terhadap RUU BPK ini ditunda untuk memberikan kesempatan Komisi terkait untuk ikut dalam pembahasan. Agenda keempat, Penjelasan Wakil Pengusul atas Usul Hak Interpelasi Kasus Ketenagakerjaan outsourcing di Perusahaan BUMN. Sebelum pengusul memberikan penjelasan atas usulnya kepada Rapat Paripurna Dewan, anggota DPR dari Fraksi Demokrat lebih dulu menyampaikan bahwa sebaik nya masalah ketenagakerjaan yang berkaitan dengan outsourcing di perusahaan BUMN ditangani oleh Komisi IX. Kemudian, beberapa anggota dari Fraksi PAN, PKB, dan PPP, juga meminta bahwa supaya tidak menimbulkan dampak yang tidak dikehendaki di tahun politik, sementara permasalahannya harus tuntas, maka sebaiknya Komisi terkait mengundang Menteri BUMN untuk memberikan penjelasan terhadap masalah ini. Kemudian apabila penjelasannya tidak memuaskan, maka baru interpelasi tetap berjalan. Akhirnya Rapat Pariupurna memberikan kesempatan lebih dulu kepada pengusul untuk membacakan penjelasan tentang usul interpelasi kasus ketenagakerjaan.

Pengusul mengatakan bahwa, usul interpelasi ini dikeluarkan karena sejak dikeluarkannya rekomendasi Panja outsourcing BUMN Komisi IX bulan Oktober 2013, respon menteri terkait pada jajaran Pemerintahan dan jajaran Direksi BUMN secara tegas menyatakan untuk tidak menjalankan rekomendasi Panja tersebut dan menyatakan, secara publik bahwa rekomendasi tersebut merupakan produk politik. Mereka menambahkan bahwa produk politik tidak layak seprti produk hukum yang harus langsung dipatuhi. Pernyataaan tersebut adalah sikap yang sangat merendahkan martabat Dewan. Oleh karena itu, beberapa anggota berprakarsa mengajukan hak interpelasi yang dimotori oleh Dr. Poempida Hidayatullah. Setelah mendengarkan penjelasan pengusul, Paripurna mengambil keputusan bahwa hak interpelasi belum dapat dilakukan, karena Dewan akan meminta Komisi IX untuk lebih dahulu mengundang Menteri BUMN memberikan penjelasan. Kehadiran Menteri BUMN dalam Raker diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Prolegnas Prioritas Tahun 2014 Tahun 2014, sampai tanggal 25 Februari 2014, telah diselesaikan 5 RUU, yaitu 2 RUU prioritas dan 3 RUU Kumulati Terbuka. Dua RUU Prioritas Prolegnas adalah RUU tentang Perdagangan (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 11 Februari 2014) dan RUU tentang Keinsinyuran (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 25 Februari 2014). Tiga RUU Kumulatif Terbuka adalah RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Repu blik Korea tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tgl. 18 Februari 2014); dan RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Nuklir (disetujui menjadi UU pada Rapat Paripurna tanggal 25 Februari 2014). 3

Edisi 805


UU Keinsinyuran: Beri Perlindungan Profesi Insinyur

Disahkannya Undang-Undang Keinsinyuran oleh peme rintah dan DPR bukanlah egoisme dari para insinyur Indonesia, akan tetapi UU itu merupakan salah satu kebutuhan bangsa Indonesia. Pasalnya, sumber daya alam bukan lagi sebagai faktor utama pemicu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi knowledge yang didapat dari sumber daya manusia. Apalagi, insinyur dipandang sebagai profesi yang dapat memberikan nilai tambah dan inovasi terhadap segala jenis industri yang ada. Demikian mengemuka dalam diskusi Forum Legislasi tentang RUU Keinsinyuran yang digelar di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/2). Hadir dalam acara forum legislasi tersebut, Ketua Pansus RUU Keinsinyuran DPR, Rully Chairul Azwar, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia (PII) Bobby Gafur Umar, dan Ketua Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) Danang Parikesit. Menurut Rully, ada beberapa alasan penting dalam pengesahan Rancang Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi UU, yaitu banyaknya insinyur Indonesia yang lari ke luar negeri karena kurang mendapatkan apresiasi di Indonesia, banyak insinyur asing yang menguasai level menengah di banyak perusahaan negara dan swasta, dan untuk meningkatkan nilai tambah bagi inovasi produk dan siap ekspor. 4

Politisi dari Partai Golkar itu mengatakan, UU ini merupakan inisiatif DPR, karena sudah diproses selama 15 tahun dan baru sekarang ini bisa disahkan menjadi UU. “Menjadi inisiatif DPR karena peningkatan pasar industri dan teknologi luar negeri yang luas biasa terutama dalam sepuluh tahun terakhir,” ujar Rully. Selain itu lanjut Rully, perlu meningkatkan tenaga insinyur yang terus menurun, adanya kerancuan antara kesarjanaan yang merupakan hasil proses pendidikan dan keinsinyuran yang merupakan profesi pekerjaan, banyak terjadi malpraktek yang dilakukan insinyur atau sarjana teknik atau sarjana teknologi yang tidak kompeten, kemampuan riset dan teknologi yang rendah, dan sedikitnya jumlah insinyur yang memiliki kesetaraan kompetensi profesi internasional, sehingga daya saing SDM nasional menjadi lemah. Sementara itu kata Hermanto Dardak, UU Keinsinyuran ini harus memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan kualitas lingkungan, dengan konsisten mendukung program pembangunan nasional, yang mempunyai nilai tambah melalui penguasaan teknologi canggih. “Jadi, UU Keinsinyuran ini tak saja mengatur tanggung jawab teknik, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan,” ujarnya. Ketua Umum PII, Bobby Gafur Umar menyatakan lahirnya UU tentang Keinsinyuran memberikan tanggung jawab


tersendiri bagi PII. Pasalnya kata Bobby, dengan UU ini, harus dilakukan proses registrasi insinyur dan pengembangan sumber daya manusia keinsinyuran di Indonesia. Registrasi dan pengembangan sumber daya manusia tersebut menurut Bobby sangat relevan sekali mengingat tahun 2015 merupakan tahun dimulainya ASEAN Economic Community yang harus dipandang sebagai kesempatan emas bagi insinyur Indonesia untuk unjuk prestasi di kawasan ASEAN. “UU ini juga memberikan kesetaraan hak, termasuk upah, bagi insinyur Indonesia terhadap insinyur asing,” ujarnya. Disetujui Paripurna Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Keinsinyuran untuk disahkan menjadi UU dalam acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, di Gedung Nusantara

II, Selasa, (25/2). “RUU Keinsinyuran merupakan perhatian DPR terhadap profesi insinyur,” terang Ketua Pansus RUU Keinsinyuran Rully Chairul Azwar dihadapan sidang Paripurna DPR. Menurutnya, RUU ini sangat penting dan mendesak dalam menunjang dan mendorong master plan MP3EI pasalnya, tantangan kedepan semakin nyata karena Indonesia akan menghadapi Asean Economic Comunity. “Karena dengan adanya Asean Economic Community maka banyak tenaga kerja Asing masuk ke Indonesia, kehadiran RUU Keinsinyuran untuk menjawab tantangan besar memberikan jaminan dan rasa aman terhadap profesi insinyur, peluang berkiprah dan menjamin kesejahteraan bagi profesi insinyur, dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi persaingan global,” terangnya. (sc,nt,si)

Bentuk PPRS Baru Selesaikan Kisruh ITC Mangga Dua Menyikapi kisruh antara beberapa penghuni dengan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun (PPRS) dan pengelola ITC Mangga Dua, DPR akan tetap berpegang pada undang-undang dan kembali kepada khittah. Bahwa ada pelanggaran hukum itu lain persoalan, ada persoalan perjanjian yang tidak dipenuhi itu perdata. Ada tindak pidana umum, itu persoalan lain, tetapi terkait dengan pengurus rumah susun tadi kembali ke khittah. Demikian ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie ketika melakukan mediasi dengan PPRS dan pengelola ITC Mangga Dua serta dihadiri Wakil dari Pemda DKI, Kemenpera, Ditjen Pajak, PLN dan Bareskrim Mabes Polri, di Gedung DPR, Selasa (25/2). Hadir juga ratusan penghuni rumah susun lain di wilayah Jakarta, serta pakar komunikasi Effendy Ghazali dan pengacara Palmer Situmorang. Menurut Marzuki Alie, guna menyelesaikan kasus tersebut, perlu dikumpulkan semua penghuni pemilik, pilih pengurus baru PPRS, akan selesai urusannya. ”Itulah yang paling sah. Ini harus diterima karena ini aturan perundangan. Tidak ada seorangpun di republik ini seenaknya dengan kekuat annya menginjak-injak perundangundangan,” tegas dia.

setuju kaimat kalau kedua pihak setuju, harus setuju, kita harus tegas. Kalimat-kalimat yang bias harus diluruskan. Pemda DKI harus fasilitasi, Kemenpera di depan, DPR diatas mengawasi bersama polisi. “Ini tidak main-main, nggak ada yang tidak bisa dilaksanakan,” katanya.

Wakil dari Pemda DKI dalam kesempatan ini menyatakan setuju dengan Ketua DPR bahwa secepatnya dibuat Persatuan Penghuni Rumah Susun (PPRS) baru yang sesuai dengan undang-undang. “Pemda DKI siap memfasilitasi apabila kedua pihak saling membuka diri untuk melakukan islah kembali ke khittah,” katanya. Ditegaskannya, di Pemda DKI ada beberapa ijin yaitu surat ijin penggunaan tanah, ijin bangunan dan ijin penggunaan bangunan atau sekarang disebut sertifikat layak fungsi. Lalu ijin pengelolaan, ini kalau kembali pada satu perijinan namun kalau harta bersama maka tidak boleh diakui oleh pengembang. Marzuki Alie

menegaskan, tidak

Kabareskrim Komjen Suhardi Alius mengatakan, saat ini Polri menangani 22 laporan dengan rincian satu di Bareskrim, 10 di Polda Metro Jaya, 7 di Jakarta Pusat dan 4 di Jakarta Utara. Satu perkara sudah P21 dan sudah menjadi kewenangan kejaksaan. Kaitannya dengan dua kubu yang berseteru dan saling lapor, Suhardi berjanji polri betul-betul netral. Diakui pula bahwa di Polres Jakpus ditahan si pelapor dan lawannya juga ditahan. “Tapi sudah saya perintahkan barubaru ini, agar kedua-keduanya ditangguhkan dengan jaminan keluarga masing-masing,” ujarnya dengan menambahkan bahwa untuk menangani kasus ini aparatnya ditekannya supaya betul-betul sesuai fakta hukum dan empati kepada semuanya. Bahkan diingatkan kepada penyidik, layanilah masyarakat sebagai keluarga sendiri. “ Itu yang paling penting, dan ke depan bisa lebih baik lagi,” jela Suhardi Alius. (mp), foto : iwan armanias/parle/hr.

5

Edisi 805


Indonesia Harus Mampu Berlakukan Sistem E-Hajj Komisi VIII DPR RI mendorong Kementerian Agama untuk ikut memberlakukan sistem E-Hajj. Bahkan menurut Anggota Komisi VIII, Soemintarsih Muntoro Pemerintah harus mampu mengikuti sistem E-Hajj yang ditawarkan Kementerian Haji Pemerintah Arab Saudi.

Oleh karena itu ditambahkan Mien, hal yang harus diantisipasi sejak dini adalah mengenal instrumen persiap an. Misalnya bagaimana kualitas pe mondokannya, jauh atau tidak dari tempat ibadah, begitupun dengan transportasi dan kateringnya juga harus memiliki SOP yang jelas.

“Sistem E-Hajj yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi merupakan sebuah sistem yang terpadu, dan komprehensif integral, menurut saya sangat baik. Karena penyelenggaraan haji yang melibatkan negara-negara sedunia akan lebih baik jika memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) internasional dengar parameter yang jelas. Misalnya bagaimana SOP pemondokan dan kateringnya,” ungkap Politisi dari Fraksi Hanura ini.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Anggito Abimanyu mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik gagasan untuk memberlakukan sistem E-Hajj oleh pemerintah Arab Saudi. Karena salah satunya akan meningkatkan efektivitas pelayanan dan efisiensi biaya pemondokan ataupun pelayanan lainnya.

Namun apakah Indonesia mampu menjalankan hal tersebut? Menurut anggota yang akrab disapa Mien ini, Indonesia harus mampu mengikuti sistem tersebut. Apalagi jika hal tersebut menjadi sebuah sistem yang wajib dijalankan oleh sebuah negara penye lenggara haji.

Selain itu,sistem E-Hajj akan mendukung transparansi oleh para pemilik pemondokan khususnya. Meski demikian sesuai masukan dari Menteri Agama, Anggito mengatakan jika pemberlakuan sistem E-Hajj itu tidak dimulai tahun 2014 ini. Pasalnya dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan dan uji coba hal tersebut terlebih dahulu pada tahun ini.

Komisi X Audensi dengan Mahasiswa Unpas (25/02). Mereka tentu saja bukan untuk berdemo tentang Kurikulum 2013, tapi bertujuan untuk menggali informasi terkini terkait perkembangan pendidikan di Indonesia.

Sedikitnya 50 mahasiswa Jurusan Kewarganegaraan, Fakultas Keguru an dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pasundan, memadati Ruang Rapat Komisi X, Gedung Nusantara, Selasa 6

Dalam pertemuan yang dipimpin oleh Anggota Komisi X Popong Otje Djunjunan itu, Anggota Komisi X Rohmani menyarankan kepada para mahasiswa untuk membedah buku Kurikulum 2013. Mahasiswa dapat melakukan penelitian buku itu, apakah sesuai dengan tingkatannya. “Dengan berlakunya Kurikulum 2013 ini, saya berharap mahasiswa dapat membedah buku-buku yang diberlaku-

“Ada beberapa alasan sehingga Menteri Agama mengusulkan untuk menunda pelaksanaan E-Hajj, diantaranya karena belum terlihat adanya kesiapan SDM, serta belum terintegrasinya sistem di masing-masing negara apalagi ada wacana bahwa penyelesaian pelayanan sistem E-Hajj ini menjadi persyaratan diberikannya visa haji,”jelas Anggito yang juga pesimis jika ditahun 2014 ini Indonesia mampu melaksanakan sistem E-Hajj dengan baik. Bahkan dikatakan Anggito, akibat belum ada kepastian adanya pemberlakuan sistem E-Hajj ini, membuat tim perumahan sempat terlambat mengajukan biaya atau harga sewa pemondokan haji. (Ayu)

kan di Kurikulum itu. Dikaji, apakah buku yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tingkatan pendidikannya,” kata Rohmani. Pada kesempatan yang sama, Sunatra, salah satu dosen pendamping menyatakan tujuan mahasiswa Unpas ke DPR adalah untuk bersilaturahmi dengan Anggota DPR. “Kami berasal dari FKIP, jadi kami ingin mengetahui sejauh mana kiprah Komisi X dalam memperjuangkan sistem pendidikan nasional kita. Kami menyadari, selama ini praktik pendidikan di Indonesia belum mencapai apa yang diharapkan. Baik dari aspek


rekruitmen, penempatan, pendidikan, hingga sertifikasi guru. Bagi kami, guru memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Tanpa guru, pendidikan di negara ini tidak

akan berjalan,” kata Sunatra. Sunatra berharap, apa yang disampaikan oleh Anggota Komisi X pada pertemuan ini dapat menjadi bahan

mahasiswa untuk meningkatkan kualitas guru Indonesia. Pertemuan diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Unpas kepada Komisi X dan foto bersama. (sf)

Komisi IV Setuju Perubahan Peruntukan

Kawasan Hutan di 4 Provinsi

atas pelanggaran hukum yang mungkin terjadi sebelum dikeluarkannya persetujuan ini,” kata Wakil Ketua Komisi IV Firman Subagyo, setelah rapat Kerja Komisi IV dengan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa (25/2), di gedung parlemen, Senayan. Firman Subagyo mengatakan Komisi IV menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada Pemerintah dan tindak lanjut dari perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

Komisi IV DPR RI menyetujui permohonan Menteri Kehutanan terhadap usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta berdampak strategis (DPCLS) dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawsi Utara dan Kalimantan Timur. “Persetujuan perubahan peruntukan kawasan hutan yang DPCLS terhadap 4 provinsi ini tidak meniadakan sanksi

“Komisi IV DPR RI akan melakukan pengawasan sehubu ngan dengan terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan terhadap perubahan peruntukan kawasan hutan yang menjadi kewenangan Menteri dalam proses revisi RTRWP Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Timur,” imbuhnya. Patut diketahui luasan termasuk kategori DPCLS yang disetujui Komisi IV, yaitu Provinsi Jambi seluas 336 ha, Kepulauan Bangka Belitung seluas 4.452 ha, Sulawesi Utara seluas 703 ha, dan Kalimantan Timur seluas 73.731. (As)

Parlemen AS dan DPR Punya Tantangan Sama Hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat menjadi topik perbincangan utama pertemuan antara Ke tua DPR RI Marzuki Alie dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert O Blake. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Senin (24/02). “Ini pertemuan yang bagus. Beliau cukup arif, dan cukup matang sebagai diplomat yang mewakili Amerika Serikat untuk Indonesia. Prinsipnya adalah hubungan yang terjalin selama ini, antara AS dan Indonesia, terjalin hubungan yang saling menghormati dan saling menguntungkan. Banyak hal yang dapat kita pelajari terkait dengan praktek demokrasi di AS,” jelas Marzuki usai pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, Marzuki menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan AS. Ia menilai, kondisi di AS tidak begitu berbeda dengan 7

Edisi 805


Indonesia. “Tidak ada perbedaan yang signifikan antara Indonesia dengan AS, termasuk kebebasan media. Mereka (AS) juga terpaksa harus memiliki TV Cable untuk mempublikasikan kegiatan DPR kepada masyarakat, termasuk produk-produk yang dihasilkan Parlemen AS (Kongres AS), agar publik tahu apa yang sudah dihasilkan Parlemen,” jelas Politisi Demokrat ini. Politisi berdarah Sumatera Selatan ini menambahkan, walaupun AS, maupun Indonesia sudah mempublikasikan hasil kerjanya, namun masih ada masyarakat yang belum puas dengan hasilnya. Bahkan, ada yang menilai, Anggota DPR yang dinilai tidak berkompeten, tidak pantas menduduki jabatan tersebut. “Walaupun sudah ada informasi soal kinerja Parlemen, masyarakatnya masih tetap menilai kinerjanya tidak memuaskan, bahkan juga masyarakatnya menilai Parlemen AS itu memiliki wajah yang buruk juga, hal yang juga terjadi di Indonesia. Apa yang dipandang masyarakat itu, mereka juga menilai Anggota DPR itu tidak pantas untuk menduduki jabatan di Parlemen. Hal ini juga terjadi di Indonesia,” jelas Marzuki.

Namun, dibalik persamaan itu, ditemui perbedaan karak teristik antara Parlemen kedua negara. Marzuki menilai, akibat perbedaan ini, membuat pemahaman yang berbeda antar kedua parlemen. “Ada hal yang agak berbeda antara Kongres AS (Parlemen) dengan Parlemen yang ada di negara lain. Dalam konteks hubungan antar Parlemen, tidak diatur dalam konstitusi AS. Sehingga hubungan antara Parlemen AS dengan negara lain cukup terbatas. Dan AS tidak aktif dalam kegiatan Parlemen Internasional, seolah-olah hubungan Parlemen Indonesia dengan AS itu sedikit sekali komunikasinya, hingga seringkali membuat pemahaman yang berbeda, antara apa yang terjadi di kedua Parlemen,” urai Marzuki. Sementara itu, Robert mengapresiasi hubungan kerjasama antara kedua negara, yang meliputi bidang keamanan, perdagangan, dan perubahan iklim. Ia berharap, hubungan kedua negara dapat terjalin semakin baik. Sebagaimana diketahui, Robert menggantikan Scot Marciel untuk jabatan Dubes AS untuk Indonesia. Sehingga, ia bertemu dengan Ketua DPR untuk memperkenalkan dirinya. (sf)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Terorisme Makin Canggih Ikuti Perkembangan Teknologi II/Pengambilan Keputusan terhadapRUU tentang Pengesah an International Convention For The Suppression of Acts of Nuclear Terorrism (Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan Terorisme Nuklir) pada rapat Paripurna DPR yang di Pimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso,Selasa, (25/2) siang. Agus Gumiwang mengatakan, bahwa metode pembom an lain adalah dilakukan dengan penambahan materia lain atau dapat juga ditambahkan zat radioaktif dalam bom konvensional oleh para teroris. Kemungkinan aksi terorisme lainnya adalah dengan cara menguasai instalasi nuklir dan melakukan sabotase, atau dengan menyebarkan zat radioaktif, termasuk bahan nuklir ke fasilitas umum dengan tujuan menyebarkan radiasi dan kontaminasi. Tindakan terorisme yang terjadi belakangan ini semakin canggih metodenya karena para pelaku mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kondisi so sial masyarakat terkini, sehingga aksi-aksi terorisme mampu menciptakan rasa takut di masyarakat. Salah satu metode yang paling efektif untuk menebar teror dan luka fisik maupun nyawa adalah metode pemboman. Dalam banyak kasus, pemboman memilikidampak yang masif dan korban jiwa yang tidak sedikit. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam Pembicaraan Tingkat 8

Penyalahgunaan tenaga nuklir oleh pelaku kriminal atau pelaku teror akan berakibat sangat fatal. Dalam pengawasannya, tidak mungkin penggunaan nuklir ini hanya bergantung pada satu institusi atau lembaga, tetapi lembaga tersebut harus berkoordinasi, dan bekerjasama baik dilingkupnasional maupun internasional untuk mencegah dan menaggulangi penyalahgunaan tenaga nuklir agar tidak menjadi bahaya bagi kehidupan. Politisi Partai Golkar ini menambahkan, Konvensi Internasional Penanggulangan Tindakan terorisme Nuklir mengatur secara komprehensif mengenai pencegahan dan penindakan terorisme nuklir. Dalam Konvensi ini, secara singkat


diatur bahwa seseorang dimaksukkan kategori melakukan tindakan melawan hukum berupa tindakan terorisme jika orang tersebut mendapatkan zat radioaktif secara melawan hukum, merusak suatu fasilitas nuklir, atau berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tersebut. Indonesia tidak memberikan dukungan, dorongan, pembiaran, pembenaran, atau legitimasi penggunaan atau

ancaman penggunaan senjata nuklir untuk maksud atau tujuan apapun. Adapun persyaratan tersebut menegaskan bahwa Indonesia memberikan revisi, yaitu di dalam setiap sengketa yang terkait dengan interprestasi atau penerapan Konvensi ini tidak dapat diajukan kepada Arbitrase atau Mahkamah Internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) kecuali dengan persetujuan dari para pihak yang bersengketa. (spy)/foto:iwan armanias/parle.

Interpelasi Outsourcing BUMN Soroti Penyimpangan Kontrak di BUMN Anggota Komisi IX DPR indra dari Fraksi PKS mengatakan, para peng usul Interpelasi outsourcing BUMN bertujuan untuk mengetahui berbagai penyimpangan kontrak dan penyalahgunaan kontrak kerja yang kerap terjadi di BUMN.

Sebelumnya, terang Indra, Menteri BUMN sempat menyatakan apapun hasil rekomendasi Panja dirinya akan menjalankannya. “Itu jelas dan lugas tanpa tafsir karena itu kita bekerja meminta data di lapangan kepada semua pihak,” terangnya.

“Kalau di BUMN saja UU ketenaga kerjaan dilecehkan dan dilanggar secara masif bagaimana kita mene gakkan UU bagi Karyawan swasta,” ujarnya dihadap an sidang Paripurna, Selasa, (25/2).

Indra mengatakan, realitasnya sudah tiga bulan ternyata rekomendasi Panja tidak dilaksanakan. “Bahkan kita mendapatkan informasi Direksi BUMN melecehkan rekomendasi Panja tersebut, mereka kalau taat UU tentunya akan mematuhinya,” jelasnya.

Menurutnya, karena itu Komisi IX DPR ingin membenahi entitas negara baru kita bisa membenahi swasta. “Kita telah memanggil berbagai pihak diantaranya Menteri BUMN, dan Direksi BUMN,” katanya.

Dia menilai persoalan interpelasi tidak pas bila dibalikkan kepada Komisi IX DPR. “DPR itu sudah clear, bila tidak dilaksanakan maka kita akan mengajukan hak interpelasi tersebut,” katanya. (si)/foto:iwan armanias/parle/andri*

Pimpinan Didesak Kirim Surat ke Presiden Terkait Outsourcing BUMN Anggota DPR totok Daryanto dari Fraksi PAN mendesak Pimpinan DPR untuk segera mengirim surat kepada Presiden agar Menteri BUMN menyelesaikan persoalan outsourcing di BUMN. “Kita harap persoalan outsourcing tidak membuat kegaduhan politik karena memang rakyat sudah mulai jengah dengan masalah politik,” ujarnya dihadapan sidang Paripurna di Gedung Nusantara II, Selasa, (25/2). Totok mengatakan, intinya paripurna telah memberikan mandat pimpinan DPR segera mengirim surat

dalam menyelesaikan masalah dan sangat ditunggu oleh masyarakat yang melihat Paripurna ini sekarang,” katanya. Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, pekerja outsourcing BUMN yang telah bekerja puluhan tahun hendaknya memang diangkat menjadi pegawai tetap. kepada Presiden. dimana isinya agar Menteri BUMN segera menjalankan hasil mandat Panja Outsourcing. “Cara ini merupakan langkah bijak

“Persoalan interpelasi ditunda buat ruang baru dialog dengan meminta penjelasan Menteri BUMN dan Menakertrans,” katanya.(si)/foto:iwan armanias/parle.

9

Edisi 805


Komisi III Mulai Uji Calon Hakim Konstitusi sore hari kemaren disampaikan tidak dapat pesawat pagi ini, baru dapat pesawat untuk sore hari ini. Saya minta pandangan perwakilan fraksi apakah memberi dispensasi untuk mengikuti uji penulisan naskah besok atau ditolak,” tanya Muzammil.

Komisi III DPR RI memulai proses pengujian calon Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada tahap pertama 11 kandidat diminta menulis makalah dengan judul yang telah ditetapkan dalam waktu 1 jam. Makalah ini akan didalami lebih jauh pada proses uji kepatutan dan kelayakan yang akan dilaksanakan mulai 3 Maret yang akan datang. “Makalah ditulis paling banyak 5 halaman dengan lama pembuatan 1 jam. Dalam fit and proper test nanti setiap kandidat akan diberikan waktu 10 menit untuk memaparkan makalah yang ditulisnya hari ini,” kata Wakil

Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf yang memimpin jalannya sidang di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/14). Dalam kesempatan itu ia menyampaikan 1 peserta Dr. Drs. Ermansjah Djaja, SH., M.Si yang berasal dari Balikpapan, Kaltim tidak dapat hadir pada waktunya karena kesulitan mendapatkan tiket pesawat. Ia mengaku baru memperoleh tiket untuk keberangkat an sore hari. “Surat via pos baru sampai pukul 3 sore dan sudah ditelpon sekretariat

Mayoritas fraksi kemudian menyatakan dapat memaklumi keterlambatan kandidat. “Kami memahami dapat memberikan kesempatan untuk memberi kesempatan mengikuti ujian susulan besok. Proses pengujian masih lama, ada proses yang lebih substansi selanjutnya. Apalagi ini calon dari luar jawa dan memang tidak mudah bagi kita mencari calon hakim konstitusi,” kata anggota FPAN Taslim saat menyampaikan pandangannya. Dari 12 calon hakim MK yang men daftar, 9 di antaranya berasal dari kalangan akademisi, 1 orang notaris, 1 orang mantan pejabat Kemenkumham dan 1 anggota DPR dari FPPP Dimyati Natakusumah. Anggota dewan lain Benny K. Harman (FPD) yang disebutsebut akan mencalonkan diri ternyata tidak terbukti. (iky)

Diyat Jangan Dijadikan Alat Pemerasan Kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tak kunjung henti. Terakhir, salah satu TKI bernama Satinah terancam akan dieksekusi mati pada 3 April besok, jika Pemerintah Indonesia tidak membayar diyat (denda) sebesar Rp 21 miliar. Beredar kabar, sampai saat ini Peme rintah hanya mampu menganggarkan Rp 12 miliar. “TKI ini persoalan yang banyak terjadi di kita. TKI terkena kasus-kasus kekejaman di Arab Saudi, dimana juga banyak sekali TKI kita dirugikan. De ngan prinsip ganti rugi diyat yang Arab Saudi terapkan, ini seolah-olah menjadi pemerasan bagi Indonesia. Hasil 10

TKI itu ribuan kali lipatnya. Ini sangat memprihatinkan kita,” jelas Ketua DPR RI Marzuki Alie, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (24/02). Marzuki menambahkan, sebagai negara sahabat seharusnya Pemerintah Arab Saudi dapat membantu TKI yang terjerat hukum. Ia khawatir, alasan hukum ini menjadi alat pemerasan terhadap Indonesia.

yang TKI dapatkan relatif tidak banyak secara individu. Tetapi jika terjadi kasus, denda yang dibebankan kepada

“Kita akan minta peran dari Peme rintah Arab Saudi, untuk memberikan penjelasan, dan juga membantu War ga Negara Indonesia yang terjerat masalah hukum di sana. Supaya tidak


menjadikan ini sebagai pemerasan, ini persepsi kami. Ini akan menyulitkan pemerintah Indonesia, kecuali TKI ini di-cover oleh asuransi, dimana asuransi yang akan memenuhi kewajiban TKI itu, sehingga TKI bisa dibebaskan dan kembali ke Indonesia dengan selamat,” tambah Marzuki. Politisi Partai Demokrat ini berharap,

ada aturan-aturan yang konkrit antara Pemerintah Indonesia dengan Peme rintah Arab Saudi, terkait dengan per lindungan TKI. Termasuk dengan moratorium antara kedua negara yang dimulai pada 2010 lalu. “Moratorium sudah dilakukan pada 2010 atas desakan DPR. Kedua negara sudah membuat perjanjian

khusus dalam perlindungan TKI, tetapi memang Arab Saudi ini cukup alot. Kita bersyukur akhirnya mereka mau menerima perjanjian itu. Sebagai negara yang berdaulat dan bersahabat, Hak Asasi Manusia ini harus benarbenar ditegakkan di negara sahabat. Indonesia harus bersikap tegas, agar kedepannya tidak terjadi lagi,” harap Marzuki. (sf)

Belanda Harus Akui Kemerdekaan Indonesia Sampai saat ini, Pemerintah Belanda masih bersikeras mengakui Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tahun 1949. Padahal, negara lain di seluruh dunia mengakui bahwa Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Hal itu menjadi topik pembicaraan utama antara Ketua DPR RI Marzuki Alie dengan perwakilan Komite Utang Kehormatan Belanda (KUKB). KUKB sendiri diketuai oleh Batara Hutagalung. Pertemuan berlangsung di Ruang Tamu Ketua DPR, Gedung Nusantara III, Senin (24/02). “Ini aspirasi dari sebagian masyarakat, bagaimana Belanda harusnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, bukan pada tahun 1949. Apa yang dilakukan KUKB ini sangat bagus. Sebagai Pimpinan DPR, tentu ini akan kita tindaklanjuti, akan kita bawa ke rapat pimpinan, dan akan kita teruskan ke Komisi terkait, karena ini menyangkut hubungan antara kedua negara,” kata Marzuki usai pertemuan. Namun, walaupun ini langkah baik, Marzuki tetap mempertimbangkan upaya ini. Jangan sampai, permintaan pengakuan ini malah merugikan kedua negara. “Banyak hal yang harus kita pertimbangkan, jangan sampai justru langkah yang dilakukan ini merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Langkah ini jangan menggangu hubungan antara Indonesia dengan Belanda. Tentunya, hal ini diharapkan untuk memperbaiki

hubungan, jangan sampai ada ganjalan untuk membangun hubungan ke depannya,” jelas Marzuki. Politisi Demokrat ini menambahkan, Pemerintah Belanda harus berbesar hati dalam hal ini. Pasalnya, ini menyangkut martabat Indonesia di mata Belanda. Pengakuan ini penting untuk memperbaiki hubungan Indonesia dengan Belanda ke depannya. “Martabat negeri ini harus betulbetul diakui dan dihargai, secara de jure Belanda harus mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Tentunya kita berharap agar ada kelegowoan dari Belanda untuk meng akui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, semua negara meng akui itu, hanya Belanda yang tidak. Ini kan sesuatu yang menurut saya sangat aneh,” heran Marzuki.

Pada kesempatan yang sama, Batara menyambut baik pertemuan ini. Ia menyatakan bahwa pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda merupakan harga mati. “Kami mengapresiasi Ketua DPR mendukung perjuangan kami. Menurut kami, pengakuan de jure dari Pemerintah Belanda terhadap Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, itu menyangkut dua hal, kedaulatan dan martabat bangsa. Untuk kami, ini harga mati, tidak bisa ditawar lagi,” jelas Batara. Ia menambahkan, jika memang Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, efeknya secara tidak langsung Belanda mengakui agresi militer terhadap negara yang merdeka. Konsekuensinya, Belanda harus membayar pampasan perang. 11

Edisi 805


“Kami mengetahui kesulitan Belanda. Kalau pemerintah Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia adalah 17 Agustus 1945, berarti mereka terpaksa mengakui yang mere ka namakan aksi polisional itu adalah agresi militer terhadap satu negara yang merdeka dan berdaulat. Konsekuensi logisnya mereka harus membayar pampasan perang dan yang paling parah, tentara Belanda akan menjadi penjahat perang, ini yang paling mereka takuti,” tambah Batara. Untuk itu, tambah Batara, upaya pengakuan dari Belanda diharapkan dapat memuaskan kedua negara, dan tercipta

rasa saling menghargai dan menghormati. “Kami usulkan, mari kita duduk bersama, dan mencari win-win solution. Dengan artian, upaya ini memuaskan kedua belah pihak. Martabat Indonesia tetap kami perta hankan. Di lain pihak, Tentara Belanda tidak dicap sebagai penjahat perang. Kegiatan kami bukan untuk membalas dendam, yang kami tawarkan adalah suatu rekonsiliasi yang bermartabat, artinya antara kedua negara yang setara dan sederajat, dan tercipta saling menghargai dan menghormati,” tutup pria berkacamata ini. (sf) Foto:odjie/parle/hr.

DPR Tunda Usul Interpelasi Outsourching BUMN Rapat Paripurna DPR RI menunda usul penggunaan hak interpelasi terkait kasus ketenagakerjaan outsourcing di perusahaan BUMN. Keputusan ini diputuskan dalam Rapat Paripurna Selasa (25/2) dipimpin Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso, di Gedung DPR RI, Jakarta.

Gerindra tidak setuju permasalahan ini dikembalikan ke tingkat komisi. Fraksi-fraksi yang menyetujui penundaan beralasan bahwa interpelasi bukanlah langkah yang efisien untuk mencari solusi. Pasalnya, hanya akan menggiring masalah ke ranah politik. Apalagi, Menteri BUMN sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah outsourcing.

“Hak interpelasi belum perlu digunakan. DPR akan meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan untuk memberikan penjelasan di tingkat komisi,” kata Priyo. Dijelaskan Priyo, jika nanti anggota DPR tidak puas de ngan penjelasan Menteri BUMN, maka interpelasi tetap berjalan.

Fraksi yang menyetujui penundaan hak interpelasi antara lain Partai Demokrat, PAN, PPP dan PKB. Sementara Fraksi Partai Golkar, PKS, PDIP dan

Sementara fraksi-fraksi yang menolak penundaan hak interpleasi, menilai pihak BUMN tidak mengindahkan rekomendasi dari Panja Outsourching. Karenanya, perlu adanya pertanggungjawaban dari presiden langsung. (sc)

RUU PPHMHA Sangat Aspiratif Bagi Masyarakat Adat

RUU tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (PPHMHA) yang sedang dibahas oleh Pansus DPR RI sangat aspiratif terhadap masyarakat adat. Semua kepentingan masyarakat adat dilindungi dan diapresiasi. Inilah salah satu RUU yang cukup monumental yang dihasilkan DPR. Ketua tim kunjungan kerja Pansus RUU PPHMHA, Herman Kadir (F-PAN) kepada pers dan masyarakat adat di Jambi, meyakinkan bahwa RUU ini sangat aspiratif terhadap masyarakat 12


adat yang ada di Jambi, juga masyarakat adat di seluruh Tanah Air. “Hari ini kami sudah terima masukan yang bagus dari para tokoh masyarakat adat Jambi. RUU ini sangat melindungi masyarakat adat,” jelas Herman di Jambi, Senin (24/2). Selama ini, kata Herman, banyak tanah adat yang dirampas perusahaanperusahaan daerah. Di sinilah pen tingnya BPN daerah memetakan kembali tanah milik masyarakat adat. Bila sudah dipetakan, sebaiknya segera tanah-tanah tersebut dikembalikan

kepada masyarakat adat. Di Jambi, tanah masyarakat adat banyak dirampas untuk HPH, kebun kelapa sawit, dan lain-lain. Sementara masyarakat adat sendiri tak memiliki bukti-bukti kepemilikan atas riwayat tanahnya. Konflik kerap terjadi, dan tanahtanah yang memang riwayatnya sudah turun temurun diwarisi masyarakat adat tak bisa diselesaikan dengan hukum positif. Tanah tersebut dikembalikan ke masyarakat adat dengan menggunakan hukum adat setempat. Bila Pemda ingin memanfaatkan lahan

milik adat, sebaiknya dibuat pola kemitraan usaha yang saling menguntungkan. “Tanah adat harus disertifikasi dan tidak bisa diperjualbelikan,” papar Herman. Bila melihat penerapan hukum adat di luar negeri, mereka malah diberi tambahan tanah oleh pemerintahnya. Di Indonesia malah banyak yang dirampas. Seperti diketahui, masyarakat adat justru sumber penghidupannya dari tanah yang mereka miliki itu. (mh) foto: hr/parle/m.husen*

Komisi V DPR Akan Perjuangkan Anggaran Infrastruktur Malut Komisi V DPR berjanji akan memperjuangkan infrastruktur di Provinsi Maluku Utara (Malut). Pasalnya infrastruktur di Provinsi yang dimekarkan pada tanggal 12 Oktober 1999 ini masih dijumpai beberapa kekurangan baik di beberapa kota kabupaten maupun di Ibukota Provinsi Sofifi. Hal itu mengemuka saat Tim Kunker Spesifik Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi Michael Wattimena melakukan kunjungan ke Provinsi Malut Rabu pekan lalu. Tim DPR begitu tiba di Ternate langsung menggelar pertemuan de ngan Pemda Malut diwakili oleh Asisten II Bidang Ekonomi & Kesra Abuhari Hamzah dan jajarannya serta didampingi Kepala Bandara Babullah Taslim Badaruddin. Menurut Michael, kunker spesifik dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan terutama terkait pembangunan infrastrukur dan transportasi yang didanai APBN, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat untuk diusulkan dalam APBN Perubahan 2014 maupun penyusunan RAPBN 2015. Kepada Tim Komisi V, Abuhari menyatakan, sejak dimekarkan Provinsi Malut masih kekurangan infrastruktur. “Kami belum puas jika dibandingkan dengan sejumlah provinsi kepulauan lainnya. Kekurangan infrastuktur tidak hanya di kabupaten/kota, tetapi juga ibukota Provinsi Malut Sofifi,” ujarnya. Ia menambahkan, Malut adalah Provonsi kepulauan, tentunya sangat membutuhkan pelabuhan penyeberangan, meski saat ini telah memiliki beberapa pelabuhan. Selain itu untuk pembangunan jalan masih memerlukan bantuan dana dari pusat melalui APBN. Michael usai pertemuan mengatakan Bandara Babullah Ternate dibangun sejak tahun 1971 dan saat ini telah berhasil didarati pesawat berbadan lebar. Untuk menunjang aktifitas yang kian meningkat, maka lebar landasan yang selama ini hanya 30 meter akan diperluas menjadi 45 meter yang dibiayai APBN. “Proses pelebaran ini sedang dalam tahap

pekerjaan, Komisi V akan memperjuangkan dan diakomodir dalam APBN,” katanya. Seusai pertemuan Tim DPR selanjutnya mengunjungi Sofifi- yang disiapkan sebagai Ibukota Malut menggantikan kota Ternate sekaligus memantau kondisi jalan serta meninjau pelabuhan Fery Guraping serta meninjau Bendungan Kali Oba yang menyediakan air bersih yang didistribusikan penduduk di kota Tidore. Dalam pantauan langsung jalan darat dari Sofifi ke Dodi nga, Tim DPR sangat mengapresiasi kondisi jalan yang cukup baik. “Kami apresiasi kepada Bina Marga Balai 9 Wilayah Malut, hampir sepanjang 1.000 km jalan nasional dan jalan strategis digabung, jalan yang kami lewati luar biasa,” tandas Wattimena memuji kondisi jalan yang mulus beraspal.

(mp), foto : hr/parle/mastur*

13

Edisi 805


Komisi VIII Soroti Rendahnya Penyerapan BSM Sementara Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Mahfud Sudar menjelaskan masalah BSM tahun 2013 untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah yang ada di Provinsi Jawa Timur ini dari berbagai sumber yaitu dari APBN, APBNP dan sebagian dari jalur aspirasi. “Untuk BSM yang bersumber dari APBN dan APBNP melalui aturan yang ada,” kata Mahfud. Dari APBN ini untuk sekolah negeri berjumlah 63.925 siswa, untuk sekolah swasta berjumlah 359.618 siswa, jadi jumlah seluruhnya negeri dan swasta 429.543 siswa dari sumber APBN. Dari APBNP untuk negeri maupun swasta berjumlah 739.401 siswa. Kuota yang ada 1.162.943 siswa dari jumlah APBN maupun APBNP. Sedangkan dari jalur aspirasi, mendapatkan 9.469 siswa. Tim Panitia Kerja Bantuan Siswa Miskin (Panja BSM) Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Komisi VIII Ida Fauziyah (F-PKB) menyoroti masalah program BSM yang tidak mulus pelaksanannya. Pasalnya, kata Fauziyah, program ini tidak semulus perencanaannya karena sampai bulan Agustus 2013 yang lalu daya serap terhadap BSM ini baru 12-13 persen. “Ini sungguh menjadi perhatian yang serius bagi Panja BSM Komisi VIII, karena ternyata penyerapannya sangat rendah,” tegas Fauziyah saat pertemuan dengan Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, di Gedung Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Kamis pekan lalu. Menurutnya, ada anak didik yang seharusnya mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan, dan juga anak didik yang tidak mampu memenuhi persyaratan administratif karena persyaratan untuk mendapatkan BSM tidak sederhana. Sedangkan realisasinya tidak tepat waktu, dan bebe rapa minggu ini saja masih banyak yang belum mendapatkan BSM. “Padahal ini sudah bulan Februari 2014,” katanya. Menurutnya, program BSM merupakan program nasional yang bertujuan mulia dan menghilangkan halangan bagi siswa miskin untuk mengakses layanan pendidikan yang layak. Disamping itu, mencegah angka putus sekolah, membantu siswa miskin memenuhi kebutuhan dan kegiatan pembelajaran serta mendukung pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun, dan tentu saja menyambut program pendidikan menengah universal. “Komisi VIII ingin mendapatkan peta permasalahan terkait dengan penyelenggaraan implementasi program BSM Kemenag serta berbagai kendala, hambatan dan permasalahan yang terkait dengan penyaluran BSM tersebut,” katanya. 14

“Dengan terlalu banyaknya siswa yang hampir 1,2 juta, Provinsi Jawa Timur tidak mampu untuk menyalurkan di tingkat provinsi. Akhirnya, pada akhir tahun tepatnya bulan November kami sebarkan ke kabupaten/kota se-Jawa Timur, dengan kuota masing-masing kabupaten/kota seJawa Timur,” jelasnya. Dia menambahkan, karena tidak ada satu pun yang namanya Bank atau Kantor Pos mampu untuk membuka rekening siswa yang jumlahnya hampir 1,2 juta, akhirnya dibagi di masing-masing kabupaten/kota. “Jadi bukan berarti kami lepas tanggungjawab, tapi supaya segera bisa tersalurkan,” ujarnya. Terkait dengan realisasi program BSM tahun 2013 yang bersumber dari APBN, Mahfud menjelaskan untuk sekolah negeri maupun swasta yang berjumlah 429.543 siswa sudah terealisasi 88,5 persen. Pasalnya, dari Madrasah Ibtidaiyah kelas 6 itu bisa diterima di SMP, jadi tidak otomatis berada di Tsanawiyah. Yang tidak di Tsanawiyah itu tidak otomatis masuk di Aliyah bisa juga diterima di SMA. “Akhirnya dari sekian ini ternyata memang tidak bisa 100 persen terserap, itu penyebabnya,” jelasnya. Mahfud mengakui, sampai sekarang itu masih ada siswa yang belum mendapatkan BSM. Permasalahannya bukan berarti tidak sampai, tapi terkendala di bank dalam pengambilan uangnya. Dia memberi contoh, siswa yang mendapatkan BSM ini melibatkan orangtua dalam rekening banknya tetapi saat mengambil uangnya tidak membawa KTP. Ia berharap agar penerimaan BSM ini bisa dilewatkan ke lembaga masing-masing seperti BOS itu, “Insya Allah” lebih cepat dan tidak sampai ada kendala yang berarti. (iw)/

foto:iwan armanias/parle.


Wakil Bicara

Anggota Komisi VIII Ahmad Rifai Suftyadi

“Sesuai persyaratan yang kita setujui, kita tidak mau ada catering atau Pemondokan yang sudah di black list masuk lagi. Begitupun dengan maskapai haji, jangan hanya tergantung dengan dua airlines. DPR ingin transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji.”

“Sikap kenegarawanan mesti kita dahulukan dan lepaskan semua kepentingan. Apapun hasil Pemilu nanti, DPR periode sekarang ini hendaknya bisa menyelesaikan pembahasan RUU MD3. Kita harus tetap menyelesaikan, biar ini jadi dedikasi terakhir, kalaupun tidak terpilih kembali menjadi anggota DPR.” “Saya pribadi tidak puas dengan kinerja anggota DPR yang ada. Ini adalah DPR pertama dengan sistem suara terbanyak. Ini bisa dikatakan eksperimen. Sebelumnya nomer urut sehingga partai bisa mengatur... Rakyat harus bisa memilih yang terbaik. Kita juga tahu rakyat ada juga yang transaksional, memilih yang bayar, makanya hasilnya jadi demikian.”

Anggota Pansus RUU MD3 TB. Soenmandjaja

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudo Husodo

15

Edisi 805


Komisi V Dukung Percepatan Pengoperasian

Pelabuhan Cruise Tanah Ampo Komisi V DPR RI mendukung per cepatan proses pengoperasian Pela buhan Cruise Tanah Ampo, sehingga dapat memberikan kemanfaatan yang maksimal bagi masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Karang asem, Bali. Wakil Ketua Komisi V Muhidin Mohammad Said mengatakan program pembangunan Pelabuhan Cruise Tanah Ampo harus dilaksanakan dengan lebih meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan menghindari tumpang tindih program untuk memperluas cakupan program. “Kita semua menyadari, beban dan tanggung jawab membangun Kabupaten Karangasem bukan hanya dipundak Pemerintah Daerah, namun juga merupakan tanggung jawab kita semua,” katanya, saat memimpin Kunjungan Spesifik di Kabupaten Karang asem Provinsi Bali, Rabu pekan lalu. Kunjungan Kerja Spesifik ini dimaksudkan untuk meninjau existing dan lokasi rencana pembangunan Jetty dengan sistem rampdoor di Pelabuhan Cruise Tanahampo, Kabupaten Karang asem, sekaligus sebagai pelaksanaan tugas Komisi V memantu pembang unan di bidang infrastruktur serta evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2013 dan persiapan pelaksanaan APBN tahun 2014, Menurut Muhidin, kemampuan sektor pariwisata di Indonesia dalam menghasilkan devisa telah memposisikan pariwisata sebagai komoditi ekspor yang penting di samping migas. Diantara daerah wisata yang ada di Indonesia, Bali merupakan tujuan wisata favorit. Sebagai daerah tujuan wisata, Bali konsisten menempatkan sektor andalan. Pengembangan industri pariwisata di Bali secara umum menerapkan konsep implicit memasukan misi menumbuh suburkan kebudayaan Bali dalam setiap kegiatan pengembangannya. Di lain pihak, kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang mem16

berikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali, seperti tercermin dalam komposisi penyumbang pertumbuhan perekonomian Bali sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu menjadi sektor andalan Provinsi Bali. Dikatakan Muhidin, tidak salah untuk dikatakan bahwa tingkat perekonomian Bali sangat bergantung pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, untuk menunjang sektor andalan tersebut perlu didukung infrastruktur penunjang yang baik. “Ketersediaan pelabuhan untuk pelayanan kapal cruise dan yacht merupakan salah satu daya dukung dan daya tarik bagi wisatawan mancanegara yang menggunakan kapal laut bersandar di Pulau Dewata ini,” tegas Muhidin M. Said. Bupati Karangasem I Wayan Gerede menyatakan bahwa satu-satunya fasilitas infrastruktur pelabuhan Kapal pesiar di Indonesia dan di Bali hanya di lokasi Tanah Ampo Manggis Karang asem. I Wayan Gerede mengharapkan Pemerintah pusat dan DPR RI hendak nya fokus pada komitmen untuk penyelesaian pembangunan pariwisata Tanah Ampo dan menjadikannya prioritas untuk diselesaikan. “Strategi pembangunan infrastruk-

tur pelabuhan cruise merupakan upaya untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan, sekaligus mengurangi terjadinya kesenjangan pembangunan antara Bali Selatan dengan Bali Timur, mengingat Bali sa ngat tergantung dari sektor pariwisata,” katanya. Menurut I Wayan Gerede, Pelabuhan Pariwisata Cruise Tanah Ampo yang menjadi prioritas pembangunan sudah berdasarkan kajian teknis lengkap baik FS, DED, Amdal maupun kelayakan lainnya dengan panjang dermaga 154 meter, dibangun sejak tahun 2007 menyerap dana APBN sampai tahun 2010 antara lain dalam bentuk pembangun an pematangan lahan, pembangunan causeway, trestle dan dermaga, verlay jalan masuk dan badan jalan dan perkerasan akses keluar areal. Pemkab Karangasem sejak 2006 sampai 2008 membiayai berupa studi kelayakan, DED sisi darat, master plan, pengadaan tanah zona inti dan pe ningkatan jalan akses (pengaspalan) dan pembebasan lahan jalan masuk ke pelabuhan. Selain itu, Pemprop Bali telah mendukung untuk pembangunan gedung penumpang, gedung terminal, pengawas gedung terminal, gedung kantor Adpel dan CIQ, Konsultan pelaksanaan landscape dan konsultan pengawas landscape. (as)


Program BSM di Gorontalo Dilaksanakan dengan Baik Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kementerian Agama RI khususnya di Provinsi Gorontalo sangat memuaskan dan 100 % telah melaksanakan dengan baik, tegas Ketua Tim Panja Komisi VIII DPR RI TB. Ace Hasan Syadzily saat menggelar pertemuan dengan Kakanwil Kemenag, Kepala Kemenag Kab/Kota, Kepala Bidang Pendidikan Madrasah, Kepala Dinas Pendidikan dan Pimpinan/Kepala Sekolah/Pengelola MI, MTS, MA se-Provinsi Gorontalo Kamis pekan lalu. Lebih lanjut Ace menjelaskan bahwa, program bantuan dari Pemerintah ini dilaksanakan melalui anggaran Kemenag RI berupa sejumlah uang tunai yang diberikan secara langsung kepada peserta didik Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah serta Madrasah Aliyah yang orang tuanya miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Program BSM ini merupakan program nasional yang bertujuan untuk menghilangkan halangan bagi siswa miskin berpatisipasi untuk bersekolah dengan membantu siswa miskin agar memperoleh akses layanan pendidikan yang layak. Disamping itu, Program ini bersifat bantuan langsung kepada siswa dan bukan beasiswa, karena berdasarkan kondisi ekonomi siswa bukan berdasarkan prestasi (beasiswa) mempertimbangkan kondisi siswa. Sedangkan beasiswa diberikan dengan mempertimbangkan prestasi siswa. Sasaran program BSM adalah bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu/miskin, kepada setiap siswa yang menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau kartu BSM. Kepala kantor Wilayah Kemenag Prov. Gorontalo, Muhajirin Yanis menyatakan untuk tahun anggaran 2013/2014, Kementerian Agama RI menerapkan persyaratan/kriteria siswa yang berhak menerima manfaat dana BSM dengan mekanisme yang ada. Yakni, siswa yang berasal dari Rumah Tangga Sasaran yang mendapatkan/menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), khusus untuk siswa baru kelas 1 MI dan kelas 7 MTs tahun pelajaran 2013-2014 yang mendapatkan kartu calon

Penerima BSM (Kartu BSM). Selain kriteria di atas, Kepala Madrasah bersama de ngan Komite Madrasah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan BSM tetapi tidak mendapatkan kartu dengan kriteria orang tua siswa terdaftar sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau Rumah Tangga pemegang Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) sebagai pengganti Kartu Perlindungan Sosial. “Pencairan dana Program BSM dilakukan di Kanwil Kemenag Prov untuk siswa Madrasah Negeri maupun swasta, sedangkan bagi Madrasah Negeri yang memiliki DIPA yang telah mengalokasikan dana program BSM dapat melakukan pencairan secara mandiri sesuai dengan ketentuan,” ungkapnya. Adapun mekanisme penyaluran dana program BSM melalui pembayaran langsung dapat melalui rekening kas umum Negara ke rekening penerima dana program BSM pada bank/pos atau dari rekening kas umum Negara ke rekening bank/pos penyalur. “kata Muhajirin. (hr), foto : eka hindra/parle/hr.

Menyusul banyak penyadapan yang dilakukan intelijen asing lewat perusahaan-perusahaan telekomunikasi di Tanah Air, sudah saatnya perusahaan tersebut dinasionalisasi kembali. Bahaya penyadapan sudah sangat mengganggu stabilitas negara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso di ruang kerjanya, Jumat (21/2). Seperti diketahui Pemerintah Australia gencar menya dap para pejabat Indonesia. Bahkan, perusahaan telekomunikasi seperti Indosat yang sahamnya dikuasai asing diduga menyadap para pengguna pon17

Edisi 805


sel operator tersebut. “Ini sudah tentu sangat mengkhawatirkan karena seolah-olah segala tingkah dan semua keputusan-keputusan penting yang dilakukan oleh negara, ekonomi maupun politik, termonitor oleh negara-negara asing. Ini semua tentu mengecewakan kita bersama,” sesal Priyo. Pihaknya

menghimbau

otoritas

intelijen dan kementerian yang ber wenang untuk mengamankan negara dari bahaya penyadapan pihak asing. APBN telah mengalokasikan anggaran khusus untuk Kemenkominfo dan intelijen untuk menghalau penyadapan. Teknologi telekomunikasi Indonesia sudah cukup memadai untuk menghindari aksi sadap tersebut. Martabat dan harga diri bangsa terlecehkan lewat aksi sadap yang be-

gitu bebas dilakukan asing. “Saya rasa perlu langkah-langkah yang heroiknasionalis dari para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang nasionalisasi alat-alat telekomunikasi. Sahamsaham Telkom, saham-saham Indosat, saham-saham apapun yang berkaitan dengan alat telekomunikasi saatnya dinasionalisasi untuk kepentingan bangsa dan negara,” tegas Priyo. (mh)/ foto:iwan armanias/parle/andri*

BAKN Minta Garuda Perbaiki SPI pengawasan pada semua pembiayaan yang terkait dengan kontrak juga harus lebih ditingkatkan.

Badan Akuntabilitas Keuangan Ne gara (BAKN) DPR RI meminta PT. Garuda Indonesia meningkatkan kinerja Sistem Pengendalian Intern (SPI) agar akuntabilitas di perusahaan BUMN ini lebih optimal. Hal ini mengemuka pada Kunjungan Kerja BAKN mendalami Hasil Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan Biaya dan Kegiatan Investasi Tahun Anggaran 2011 dan 2012 (Semester I) pada PT Garuda Indonesia dan Anak Perusahaan di Jakarta, Cengkareng dan Denpasar. “Setelah mendapat penjelasan dari jajaran direksi PT Garuda Indonesia atas laporan hasil pemeriksaan BPK, kami mendorong Garuda untuk meningkatkan pelaksanaan SPI. Sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan perusahaan. Pada akhirnya di masa yang akan datang tidak terjadi lagi temuan BPK,” kata Ketua BAKN DPR Sumarjati Arjoso di Denpasar, Bali, Rabu (19/2). Dalam pertemuan yang dihadiri Dirut PT. Garuda Emirsyah Satar dan 18

auditor Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI ini sejumlah temuan mendapat perhatian BAKN diantaranya kelebihan pembayaran tarif konsesi jasa ground handling PT Garuda Indonesai kepada PT Gapura Angkasa minimal selama tahun 2008-2012 dan pengelolaan suku cadang milik PT Garuda oleh PT. GMFAA tidak diserahkelolakan dengan baik mengakibatkan perusahaan berpotensi kehilangan pendapatan. Sumarjati menekankan BAKN seba gai alat kelengkapan DPR, berfungsi menindaklanjuti laporan hasil pemerik saan BPK dalam rangka pengawasan penggunaan keuangan negara. Dalam melaksanakan tugasnya BAKN dapat meminta penjelasan diantaranya kepada Pemerintah, Lembaga Negara lainnya, BUMN, BUMD dan badan lain yang mengelola keuangan negara. Sementara itu anggota BAKN dari Fraksi Partai Golkar, Kamaruddin Sjam mengingatkan SPI sangat penting dalam pelaksanaan teknis operasional. Ia juga meminta pengendalian dan

“Jadi kalau hanya mengatakan kami sudah melakukan penagihan, sudah melakukan penjadwalan kembali, itu tidak menyelesaikan masalah secara keseluruhan. Sistem pengendalian-lah yang harus diubah. Ini terkait pada ketidak patuhan terhadap ketentuan perundang-undangan atau kelemah an sumber daya manusia yang ada pada PT Garuda Indonesia sendiri,” tegasnya. Selain itu Sjam meminta dalam membuat klausul kontrak dengan pihak ketiga, PT Garuda Indonesia harus lebih cermat. Hal ini agar tidak menimbulkan celah kelemahan yang mengakibatkan kerugian di kemudian hari. Mantan auditor BPKP ini menyebut temuan BPK, terdapat kelemahan beberapa kontrak misalnya tentang ketentuan dan perubahan lebih lanjut akan diamandemen. Temuan BPK lain terkait klausul peng aturan denda keterlambatan dalam pembiayaan perawatan pesawat. PT Garuda mendapat denda keterlambatan sebesar 1,2 juta dollar dari pihak ketiga, tetapi efek dari keterlambatan ini Garuda harus memperpanjang sewa pesawat yang akhirnya berdampak pada kerugian sebesar 4,5 juta dollar. Bagi Sjam ini sangat merugikan PT Garuda. “Hal-hal seperti inilah yang dapat membuka peluang untuk terjadinya kesalahan dan kerugian pada perusahaan,” pungkas dia. (ray) foto:ry/parle


Komisi IX DPR Pantau Program JKN ke Kalsel Di tengah maraknya keluhan dari masyarakat, organisasi profesi maupun organisasi fasilitas pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jamin an Sosial (BPJS) Kesehatan, Komisi IX DPR dipimpin Wakil Ketua Komisi Soepriyatno melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka melakukan fungsi pengawasan ke Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (26/2). Pada pertemuan tersebut hadir Wakil Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy Resnawan, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo,Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Achmad Rudiansjah, para Direktur RSUD, Kepala Puskesmas, Kepala Kanwil BPJS Kalsel dan instansi terkait lainnya, bertempat di Aula Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel Banjarmasin. Menurut Soepriyatno, kunker spe sifik ini dilakukan untuk melihat secara langsung kinerja BPJS Kese hatan Provinsi Kalsel yang dulunya adalah PT. Askes dalam melaksanakan program JKN. Ia juga menengarai, program JKN yang belum genap dua bulan berjalan tentunya pasti ada kekurangan dan keluhan dari berbagai pihak yang terlibat. “Kami ingin mendengar secara langsung dari para pemangku kepen tingan terkait masalah-masalah yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaan program JKN. Seperti belum

maksimalnya sistem rujukan, perbedaan obat-obatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan melalui daftar Formularium Nasional (FORNAS) de ngan obat-obatan yang ditanggung sebelumnya oleh program JAMKESMAS melalui Daftar dan plafon Harga Obat (DPHO). Selain itu, rumah sakit daerah juga menghadapi masalah tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013 yang menyebabkan kesulitan bero perasi,” jelasnya. Di lain pihak, Wakil Gubernur Kalsel H. Rudy Resnawan menjelaskan, Pemerintah Provinsi Kalsel sangat mendukung dan telah berupaya mempersiapkan pelaksanaan program JKN dengan sosialisasi BPJS Kesehatan ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat. Selain itu, dipersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan pelayanan kesehatan

rujukan tingkat lanjutan, termasuk maping (pemetaan) kepesertaan BPJS Kesehatan. Menanggapi tunggakan dari program JAMKESMAS tahun 2013, Kepala BPSDM Kementerian Kesehatan RI Untung Suseno Sutarjo yang hadir mendampingi Anggota Komisi IX DPR RI, menjelaskan, berdasarkan data terkini jumlah dana yang belum dibayarkan sebesar Rp 2,9 Trilyun dan pada bulan Maret tahun ini akan dibayarkan Rp 1,3 Trilyun untuk seluruh provinsi di Indonesia. Tim Kunker Spesifik Anggota Komisi IX. DPR RI berjumlah 9 orang yaitu Soepriyatno, Nova Riyanti Yusuf, Didik Salmijardi, Anita Yacoba Gah, Gede Pasek Suardika, Verna Gladies Merry Inkiriwang, Aditya Anugrah Moha, Sri Rahayu, Abidin Fikri, dan Zuber Safawi. (Naefuroji)

RUU MD3 Perkuat Sistem Presidensial dan Parlemen yang Akuntabel Kalangan DPR mengapresiasi penyempurnaan rencana kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubah an Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (DPRD) (RUU MD3). Salah satu rencana kerja Pansus RUU MD3 adalah untuk memperkuat sistem presidensial dan membangun birokrasi parlemen yang kedap korupsi. “Jadwal (rencana kerja Pansus MD3-red) sangat memuas19

Edisi 805


pada Pansus,” katanya. Politisi dari Partai Demokrat itu menambahkan, Pansus juga mengikutsertakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam setiap pembahasan. “Dengan RUU MD3 yang nantinya disahkan menjadi UU, kita akan membangun parlemen yang kredibel, akuntabel, dan transparan,” kata Benny. Ia juga mengusulkan agar setiap fraksi mengutuskan anggota permanen untuk terlibat dalam pembahasan RUU ini. “Maksudnya anggota permanen di sini yang selalu mengikuti dari awal sampai selesai, poinnya ada anggota tetap disetiap fraksi,” katanya.

kan untuk kita kawal bersama karena kita akan menyiapkan pengaturan untuk yang akan datang, maka sikap negarawanan kita mesti kita dahulukan kita lepaskan semua kepenting an,” kata anggota Pansus RUU MD3 dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Soenmandjaja, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, (27/2), dalam rapat penyempurnaan rencana kerja Pansus dan penyampaian paparan tim teknis Pansus RUU MD3. Soemandjaja mengatakan apapun hasil Pemilu nantinya, pihaknya ber-

harap DPR periode saat ini tetap menyelesaikan pembahasan RUU MD3. “Kita harus tetap menyelesaikan, biar ini jadi dedikasi terakhir kalaupun tidak kembali lagi (terpilih kembali menjadi anggota DPR-red),” ujarnya. Sementara itu Ketua Pansus RUU MD3, Benny K Harman, mengatakan Pansus RUU MD3 bakal segera me ngundang berbagai pihak dalam pembahasan RUU MD3. “Kami akan undang para tokoh masyarakat, LSM, KPK, BPK, asosiasi-asosiasi DPRD. Semua itu untuk beri masukkan ke-

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU MD3 Ahmad Yani mengatakan pihaknya menginginkan adanya pe nguatan terhadap lembaga perwakilan termasuk DPD. “Peranan DPD dalam fungsi legislatif juga akan didiskusikan untuk dioptimalkan,” kata Yani. Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu berharap ke depan DPD dapat lebih bertanggung jawab. Sebab selama ini keberadaan DPD dinilai tidak jelas. “Penguatan DPD itu penting supaya bisa lebih bertanggung jawab. Sekarang ini DPD punya hak sama tapi tugas dankewajibannya berbeda,” ujarnya.(nt)

DPR Bisa Tolak Calon Hakim MK Jika Tidak Layak

Wakil Ketua Komisi III DPR Al Muzammil Yusuf mengatakan, DPR bisa menolak semua calon hakim konstitusi apabila semua calon tidak sesuai keinginan. 20

“Kalau tidak mumpuni ya bisa pilih satu atau tidak ada sama sekali,” kata Al Muzzamil dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2) tentang ‘‘Siapa pantas menjadi hakim konstitusi? Dalam diskusi itu, hadir pula anggota Komisi II DPR, Dimyati Natakusumah dan pakar hukum tata negara Irman Putra Sidin. Seperti diketahui, para calon hakim konstitusi akan melakukan uji kepatut an dan kelayakan (fit and proper test) pada 3 hingga 5 Maret 2014, setelah

sebelumnya 12 calon hakim konstitusi membuat makalah terlebih dahulu. Al Muzzamil mengatakan, Komisi III bersama tim pakar akan melihat kemampuan dari 12 nama calon itu, mulai dari pembuatan makalah hingga fit and proper test. Mereka pun telah menyiapkan tiga aspek penilaian yang menjadi perhatian komisi yang membidangi masalah hukum, keamanan dan perundang-undangan itu. “Keilmuan mereka terhadap konstitusi, MK, track record. Di luar kemampuan mereka dan visi misi. Itu tiga aspek yang akan


dinilai,” ujarnya. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menegaskan penilaian itu akan dibawa dalam forum antara Komisi III dengan tim pakar untuk mencari mereka yang layak menduduki kursi sebagai hakim konstitusi. “Tim pakar konsolidasi, maka fraksi mempertimbangkan apa yg disampaikan pakar itu. Hak pilihnya tetap ada di DPR,” ujarnya. Di tempat yang sama, pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin berharap DPR percaya diri dalam memproses rekrutmen calon hakim konstitusi. Sebab, kalau tidak percaya

diri, rakyat juga akan sulit percaya. Bahkan, kata Irman, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) juga harus percaya diri untuk mengembalikan kepercaya an rakyat pada lembaga peradilan konstitusi tertinggi tersebut dengan putusan-putusan yang konstitusional. “MK itu merupakan kristalisasi dari ketiga kekuasaan, yaitu DPR, Presiden dan Mahkamah Agung (MA), sehingga MK itu memegang tiga kekuasaan, yang mempunyai kepentingan konstitusionalnya sendiri-sendiri. Karena itu, sembilan anggota hakim MK itu diajukan oleh ketiga lembaga tinggi negara tersebut, masing-masing tiga orang,” jelasnya.

Hanya saja, lanjut Irman, masing-masing pembawa kepentingan konstitusional tersebut menurut Irman, belum tentu bisa meyakinkan yang lain. Misalnya ketiga utusan DPR itu belum tentu bisa meyakinkan 6 hakim dari Presiden RI dan MA RI. Sebab, masing-masing hakim MK tersebut ingin mewakili kepentingan lembaganya tersebut. Yang terpenting kata Irman, hakim MK itu menguasai konstitusi dan keta tanegaraan atau semacam negara wan, yang tidak lagi berkepentingan dengan popularitas dan elektabilitas, karena mereka sudah selesai dengan berbagai kepentingan politiknya.(nt)

Incar Sekjen IPU, Italia Minta Dukungan DPR Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Surahman Hidayat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Italia untuk Indonesia, Federico Failla. Kedatang annya dalam rangka menyampaikan keinginan negara itu untuk menduduki kursi Sekjen IPU (Inter Parliamentary Union). “Kita menyambut baik apabila Senator Barbara dicalonkan Italia, kita akan mempelajari. Keunggulan dan pe ngalamannya tentu akan jadi pertimbangan kami,” kata Surahman dalam pertemuan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/13). Ia menambahkan hubungan baik kedua negara sudah berlangsung sejak lama, tahun 1949. DPR secara khusus sudah membentuk Grup Kerja Sama Bilateral - GKSB Indonesia Italia dan mengirim delegasi untuk kunjungan persahabatan ke negara yang terkenal dengan Menara Pisa ini.

dalam rapat BKSAP siapa yang patut kita dukung,” ungkapnya usai rapat.

Politisi FPKS ini menyebut disamping Italia, 4 negara lain secara resmi sudah menyatakan minat untuk posisi Sekjen Organisasai Parlemen Dunia ini. “Kamerun, Pakistan, Finlandia dan Belgia juga sudah menyebut nama kandidat. Semua juga sudah melobi DPR, jadi nanti kita pelajari dan dibicarakan

Sebelumnya Dubes Italia menjelaskan Senator Barbara Debra adalah anggota parlemen yang aktif berke cimpung di IPU dan sejumlah organisasi internasional lainnya. “Pengalaman dan kepemimpinannya di IPU, LSM dan organisasai internasional di sejumlah negara sudah teruji,” paparnya.

Tingkatkan Investasi Dalam pertemuan tersebut Federico memberikan apresiasi karena seorang pengusaha Indonesia sudah berhasil melakukan investasi cukup besar di Italia. “Pertumbuhan Indonesia sa ngat menarik perhatian bangsa Italia, apalagi sejak pengusaha Erick Tohir berinvestasi cukup besar di Klub Sepak Bola Inter Milan,” ujarnya. 21

Edisi 805


Sejauh ini menurutnya minat pe ngusaha Italia untuk menanamkan modalnya di Indonesia juga cukup baik. Perusahaan minyak dan gas bumi dari negaranya tercatat telah menanam investasi senilai 500 juta Euro di Pulau

Karimun kemudian kerja sama Pirelli dengan PT. Astra senilai 100 juta Euro. Ketua BKSAP juga mempromosikan sejumlah peluang investasi di Indonesia yang terbuka lebar bagi pengusaha

Italia. “Pengusaha Erick Tohir juga wakil rakyat Indonesia yang sebagian besar mencintai bola. Kita harap investasi pengusaha Italia di Indonesia bisa ditingkatkan,” demikian Surahman. (iky)

DPR Targetkan RUU Pertanahan Rampung Periode Ini

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Rahardi Zakaria mengatakan penyusunan RUU Pertanahan dibuat bukan untuk menggantikan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), melainkan untuk memperkuatnya. Karena itu, kata dia, harus dipastikan RUU Pertanahan tidak bertentangan dengan UUPA. Lebih lanjut, menurut Rahardi, RUU Pertanahan juga akan mengatur me ngenai kepemilikan individu dan perusahaan, sehingga diharapkan konflikkonflik agraria mengenai kepemilikan tanah tidak akan terjadi lagi. “Paling tidak semangat UU ini tidak ada yang mengarah kecenderungan monopolitik perusahaan-perusahaan besar,” katanya. Komisi II DPR kembali membahas mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan di Gedung DPR yang ditargetkan dapat diselesaikan pada periode 2014 ini. Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja mengatakan RUU ini ditargetkan selesai pada DPR periode saat ini. “Jadi pembahasan DIM akan dilanjutkan setelah pileg pada bulan April,” kata Hakam Naja pada saat rapat dengan pakar hukum mengenai RUU Pertanahan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2). Sementara itu, pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Maria Sumardjono dalam rapat dengan Komisi II DPR mengatakan bahwa RUU Pertanahan harus dapat memberikan batasan yang jelas terkait kepemilikan tanah. Maria mengatakan bahwa saat ini 22

masih diperlukan adanya kejelasan mengenai batas maksimum atas hak kepemilikan tanah untuk keperluan usaha. Menurutnya hal tersebut diperlukan agar tidak kembali terjadi spekulasi dan alih fungsi tanah. Maria juga mengatakan bahwa perlunya peraturan yang lebih jelas terkait restrukturisasi penguasaan dan pemilikan tanah. Yang diharapkan dapat dilengkapi dengan pemberian kesempatan untuk memperoleh akses terhadap modal, teknologi hingga pasar bagi keperluan usaha. Selain itu Maria juga mengingatkan bahwa negara juga harus mengatur mengenai penyediaan tanah untuk ruang publik. Menurutnya RUU Pertanahan dalam memberikan hak atas tanah juga harus mengutamakan fungsi ekologis dibandingkan fungsi sosialnya.

Ia mengatakan RUU Pertanahan dipastikan akan mengakomodasi masalah kepemilikan tanah yang selama ini dirasa kurang maju dalam UUPA. “Di RUU ini semangatnya menyangkut kepemilikan petani, dan sebagainya. Karena kalau bicara kepemilikan jika tidak ada keadilan jadi masalah. Jadi ha rus diatur, karena sumber ketimpang an jadi sumber kemiskinan,” katanya. Menurut dia, bila disahkan nanti, RUU Pertanahan akan membawa konsekuensi bagi pemerintah untuk menertibkan kepemilikan tanah se suai dengan UU. Rahardi juga menyoroti mengenai kepemilikan tanah oleh perusahaan-perusahaan BUMN seperti PT Kereta Api Indonesia (KAI). Negara hanya menguasai, tapi BUMN itu memiliki. “Itu menjadi persoalan ketika perusahaan negara itu menjadi PT maka akan bersifat private oriented, apakah badan-badan tersebut masih bisa memiliki?” ujarnya. (nt), foto : nita/ parle/hr.


Himpun Masukan RUU Keuangan Negara, Pansus Datangi Polri

Dalam rangka pembahasan Ran cang an Undang-undang tentang Keuangan Negara, Pansus RUU Keuangan Negara menghimpun masukan dari Kepolisian Republik Indonesia. Pertemuan berlangsung di Markas Besar Polri, dan diterima langsung oleh Kapolri Jenderal (pol) Sutarman dan jajarannya.

usulan RUU ini, yang kira-kira dapat mencegah adanya tindakan kriminal yang merugikan negara. Kapolri memberikan masukan yang sangat bermanfaat, dan akan kami pertimbangkan untuk masuk ke dalam pasal-pasal di RUU. Ini rapat yang sangat produktif, dan teman-teman Pansus sangat mengapresiasi,” tambah Achsanul.

“Kunjungan ke Polri ini untuk me ngetahui sejauh mana pengelolaan keuangan negara, terutama tingkat kebocoran keuangan di Kepolisian. Kami ingin menyusun RUU ini lebih detail lagi. Selain itu, direncanakan kami juga akan mendatangi Kejaksaan Agung, KPK, dan BPK agar nanti ketika menyusun draft RUU ini, betul-betul sempurna,” jelas Ketua Pansus RUU Keuangan Negara Achsanul Qosasi, Kamis (27/02).

Hal senada disampaikan oleh Anggota Pansus Bukhori. Ia mengapresiasi masukan dari Polri terkait de ngan Single Identity Number. Dengan ada nya sistem ini, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan keuangan negara.

Politisi Demokrat ini menegaskan, Tim Pansus ingin mengetahui secara detail tentang kebocoran anggaran yang sering terjadi, agar nantinya keuangan negara tidak diakali oleh para koruptor Ia mengapresiasi berba gai masukan yang telah disampaikan oleh Kapolri. “Dalam pertemuan, disampaikan oleh Kapolri, ada sejumlah kasus dengan modus operandi. Kapolri juga menyampaikan langkah-langkah dan

“Polri juga memberi masukan tentang pentingnya Single Identity Number. Ini menjadi salah satu upaya penye lesaian secara preventif dari segala sektor penyimpangan, penyim pangan terkait dengan masalah perpajakan, penyimpangan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), ini adalah hal-hal yang sangat mendasar,” jelas Bukhori. Politisi PKS ini berharap, RUU dapat memberikan suatu guide yang besar, terkait dengan keuangan negara. Selain itu, dapat mencerminkan aspek preventifitas masalah-masalah penyimpangan keuangan negara, bukan hanya penindakan.

“Juga akan membentuk postur ke uangan negara itu. Selama ini sektor penerimaan keuangan negara itu kecil, maka dengan adanya UU Keuangan Negara ini, diharapkan penerimaan negara itu semakin besar,” tambah Anggota Komisi III ini. Sejatinya, saat ini masih berlaku UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Namun, masih ditemukan berbagai celah penyimpangan, sehingga muncul inisiatif dari DPR untuk merevisinya. “Jadi ini memang merevisi UU yang sudah ada, yaitu UU No 17 tentang Keuangan Negara yang saat ini sudah existing. Karena kita melihat masih ditemukan kelemahan-kelemahan dalam UU ini, khususnya dalam penanganan penyimpangan keuangan. Karena masih ditemukan celah kelemahan seperti korupsi, sehingga mendorong DPR untuk merevisi UU ini,” ujar Bukhori. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Sutarman mengaku pihaknya telah melakukan berbagai tindakan untuk mengatasi berbagai penyelewengan keuangan negara. Diantaranya dengan tindakan preventif, represif, koordinatif, dan melibatkan peran serta masyarakat. (sf)

23

EDISI 805 | Berita Bergambar

Ketua DPR RI Marzuki Alie menerima Dubes AS untuk Indonesia Robert O Blake di ruang kerjanya, Senin (24/2) Foto: Andri/Parle.

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menerima delegasi Anggota DPRD Kota Surabaya, Kamis (20/2) Foto: Andri/Parle.

Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Michael Wattimena meninjau bendungan kali Oba dan Pelabuhan Ahmad Yani di Maluku Utara, Rabu (19/2) Foto: Mastur/Parle.

Kunjungan Spesifik Komisi V DPR RI dipimpin Ali Wongso meninjau infrastruktur Provinsi Sumatera Utara dan Pertemuan membahas Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kawasan Strategis Nasional Danau Toba, Rabu (26/2) Foto: Rizka/Parle.

Sampaikan aspirasi Anda melalui SMS ASPIRASI DPR RI di 08119443344 Layanan Informasi Publik di www.ppid.dpr.go.id

MARET 2014

Recommend Documents