ULP (UNIT LAYANAN PENGADAAN) KOORDINATOR WILAYAH PERADILAN BANGKA BELITUNG Sekretariat : Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Komplek Perkantoran dan Permukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kel. Air Itam PANGKALPINANG 33148 Telepon : (0717) 431929
BERITA ACARA EVALUASI KUALIFIKASI Nomor : 10/BA-EK/Pokja-JK/PA-MTK/PL.01/III/2014 Tanggal 28 Maret 2014
Kode Lelang Satker Nama Paket Nilai HPS Sumber Dana
: : : : :
646555 Pengadilan Agama Mentok Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mentok T – 1000 (Tahap – III) Rp. 1.706.136.000,00 APBN 2014
Pada hari ini, JUMAT tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan MARET tahun DUA RIBU EMPAT BELAS (28-03-2014), Kami Pokja Unit Layanan Pengadaan Jasa Konstruksi Wilayah Peradilan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mentok Nomor : W28-A4/KPA.006/SK.P.GDG-PL.01/III/2014 tanggal 03 Maret 2014, telah melakukan Evaluasi Kualifikasi yang masuk pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mentok T – 1000 (Tahap – III) di Website LPSE Mahkamah Agung RI, dan hasil evaluasi tersebut, penawaran yang memenuhi syarat/lulus akan dilanjutkan ke pembuktian kualifikasi (sebagaimana daftar terlampir) 1. Nama Penyedia Jasa yang telah memenuhi Syarat Evaluasi Administrasi, Teknis, dan Kewajaran Harga
No.
Nama Penyedia Jasa
Hasil Evaluasi
1.
CV. KARYA LESTARI
Memenuhi Syarat
2. Hal-hal yang dikoreksi pada Evaluasi Kualifikasi Penilaian Kualifikasi dilakukan berdasarkan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen kualifikasi dengan tahapan sebagai berikut: 1) Evaluasi Formulir Isian Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur. 2) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah substansi Formulir Isian Kualifikasi. 3) Evaluasi Kualifikasi sudah merupakan kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi. 4) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi, apabila: a) Formulir Isian Kualifikasi ditandatangani oleh: Ditandatangani oleh Pemimpin/Direktur Utama atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama atau Peserta Perorangan;
b) Memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pekerjaan konstruksi, kecuali peserta perorangan; c) Menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya; d) Salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam Daftar Hitam; e) Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak berakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF); f) Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak; g) Memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha kecil; h) Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas dan peralatan serta personil yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan; i) Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dikerjakan; j) Memiliki surat keterangan dukungan keuangan dari Bank Pemerintah/Swasta untuk mengikuti pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 10% (sepuluh perseratus) dari nilai paket; k) Dalam hal peserta akan melakukan kemitraan: a) Peserta wajib mempunyai Perjanjian Kerja Sama Operasi/Kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan b) Untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi persyaratan dilakukan untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan kecuali untuk Kemampuan Dasar (KD) yang diperhitungkan dari perusahaan. l) Memiliki Kemampuan Dasar (KD) pada pekerjaan yang sejenis dan kompleksitas yang setara, hanya untuk usaha kecil, dengan ketentuan: a) KD = 3 NPt; NPt = Nilai pengalaman tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sejenis dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir. b) Dalam hal kemitraan yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan; c) KD sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS; d) Pengalaman perusahaan dinilai dari subbidang pekerjaan, nilai kontrak dan status peserta pada saat menyelesaikan kontrak sebelumnya; e) Nilai pengalaman pekerjaan dapat dikonversi menjadi nilai pekerjaan sekarang dengan present value menggunakan perhitungan sebagai berikut: NPS = Npo x Is Io
NPs NPo
= =
Io
=
Is
=
Nilai pekerjaan sekarang. Nilai pekerjaan keseluruhan termasuk eskalasi (apabila ada) saat serah terima pertama. Indeks dari Biro Pusat Statistik (BPS) pada bulan serah terima pertama Indeks dari BPS pada bulan penilaian prakualifikasi (bila belum ada dapat dihitung dengan regresi linier berdasarkan indeks bulan-bulan sebelumnya). Indeks BPS yang dipakai adalah indeks yang merupakan komponen terbesar dari pekerjaan.
m) Mempunyai Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan: a) SKP = KP – jumlah paket yang sedang dikerjakan; KP = Kemampuan menangani paket Pekerjaan. b) Untuk usaha kecil KP = 5; c) Untuk usaha non kecil KP = 6 atau KP = 1,2 N; N : Jumlah paket Pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. d) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah SKP dari semua perusahaan yang bermitra. Bagi penyedia jasa yang lulus penilaian kualifikasi harus dilakukan pembuktian kualifikasi. 3. Hasil Evaluasi Kualifikasi Dari Evaluasi Kualifikasi yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil sebagai berikut: a) Penyedia Jasa yang dinyatakan memenuhi kualifikasi adalah:
No.
Nama Penyedia Jasa
Hasil Evaluasi Kualifikasi
1.
CV. KARYA LESTARI
Memenuhi Persyaratan Kualifikasi
b) Penyedia Jasa yang dinyatakan tidak memenuhi evaluasi kualifikasi adalah: NIHIL
Demikian Berita Acara Evaluasi Kualifikasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan dengan semestinya. Selanjutnya bagi Penyedia Jasa yang memenuhi Persyaratan Kualifikasi akan dilakukan Pembuktian Kualifikasi.
Pangkalpinang, tanggal tersebut diatas Kelompok Kerja ULP Jasa Konstruksi Wilayah Peradilan Bangka Belitung 1. Mahfud Widi Priyono, ST., MH. Ketua (ttd) 2. Eko Febrianto, SH. Sekretaris 3. Dewi Wulandari Anggota
(ttd)
(ttd)
4. Sevia Dwi Krisnawaty, S. Akt. Anggota 5. Ilha, A. Md. Anggota
(ttd)
(ttd)
RESUME PENILAIAN KUALIFIKASI Satker Nama Paket Lokasi Kualifikasi Nilai HPS Sumber Dana
NO.
1. 2. 3.
: : : : : :
Pengadilan Agama Mentok Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mentok T – 1000 (Tahap – III) Komplek Perkantoran Kabupaten Bangka Barat Dusun Daya Baru Mentok Kecil Rp. 1.706.136.000,00 APBN 2014
SYARAT PENILAIAN
PENYEDIA JASA
Lulus/Gugur
CV. KARYA LESTARI
ASPEK YANG DINILAI
Penilaian Administrasi Lulus/Gugur Kemampuan Dasar Lulus/Gugur Sisa Kemampuan Dasar Lulus/Gugur KETERANGAN (LULUS/GUGUR)
Lulus Lulus LULUS Pangkalpinang, 28 Maret 2014 Kelompok Kerja ULP Jasa Konstruksi Wilayah Peradilan Bangka Belitung
1. Mahfud Widi Priyono, ST., MH. Ketua (ttd) 2. Eko Febrianto, SH. Sekretaris 3. Dewi Wulandari Anggota
(ttd)
(ttd)
4. Sevia Dwi Krisnawaty, S. Akt. Anggota 5. Ilha, A. Md. Anggota
(ttd)
(ttd)
EVALUASI DOKUMEN KUALIFIKASI KEMAMPUAN DASAR/KEMAMPUAN PAKET (LULUS/GUGUR)
Kode Lelang Satker Nama Paket Nilai HPS Sumber Dana Penyedia Jasa
: : : : : :
646555 Pengadilan Agama Mentok Pembangunan Gedung Pengadilan Agama Mentok T – 1000 (TAHAP – III) Rp. 1.706.136.000,00 APBN 2014 CV. KARYA LESTARI
NO.
URAIAN
I.
KEMAMPUAN DASAR (KD)
1.
Tahun Selesai Kontrak
:
2.
Nilai Kontrak
:
3.
Indeks BPS saat PHO (Io)
:
4.
Indeks BPS saat ini (Is)
:
5.
Nilai Pekerjaan Sekarang (NPt)
:
6.
Kemampuan Dasar (KD)
:
II.
SISA KEMAMPUAN PAKET (SKP)
1.
Jumlah Paket yang sedang dikerjakan
: 0
2.
Kemampuan menangani paket pekerjaan (KP)
: 5
3.
Sisa Kemampuan Dasar (KD)
: 5
-
SYARAT MINIMUM
KETERANGAN (LULUS/GUGUR)
>1
LULUS
Kemampuan Paket (KP) ditentukan : 1. Golongan Non Kecil
: 6 (Gred 5, Gred 6 dan Gred 7)
2. Golongan Kecil
: 5 (Gred 2, Gred 3 dan Gred 4)
LULUS
DIEVALUASI LEBIH LANJUT
