Perihal
: Laporan Harian Perkembangan Pengawasan, Penanganan Pelangaran dan Penyelesaian Sengketa s.d. Hari Senin Tanggal 24 Maret 2014
INFORMASI PERKEMBANGAN HASIL PENGAWASAN, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA Sampai Dengan Hari Senin/24 Maret 2014 Jam 17.00 WIB Berdasarkan hasil perkembangan pengawasan, penanganan pelanggran dan penyelesaian sengketa sampai dengan hari Senin, tanggal 24 Maret 2014 jam 17.00, diinformasikan hal – hal sebagai berikut : A. KAMPANYE RAPAT UMUM Hasil pengawasan dan penanganan pelanganggaran kampanye rapat umum yang dilakukan oleh Bawaslu RI dan laporan dari daerah (provinsi dan kabupaten/kota) adalah sebagai berikut : 1) Bawaslu RI telah menyampaikan rekomendasi kepada KPU terkait dengan sinkronisasi jadwal kampanye rapat umum yang ditetapkan oleh KPU dan masing – masing KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Bawaslu menilai bahwa jadwal kampanye rapat umum yang telah ditetapkan tidak menggunakan metode yang sama untuk seluruh daerah, sehingga berpotensi merugikan peserta pemilu dan berpotensi konflik di lapangan. 2) Berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ditemukan indikasi pelanggaran oleh peserta pemilu dalam kampanye rapat umum sebagai berikut : No.
Parpol
Jumlah Indikasi Pelanggaran 25 20
1 2
NasDem PKB
3 4
PKS PDIP
15 31
5
Golkar
18
6
Gerindra
19
7
Demokrat
15
8 9 10
PAN PPP Hanura
4 7 25
11 12
PBB PKPI Jumlah
4 1 187
Keterangan Aceh, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, NTB Sumut, Jabar, Jatim, NTT, Kalteng, Sulsel, Maluku DKI, Jabar, Jateng, NTB, Kaltim Sumut, DKI, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, NTT, Gorontalo. Sumut, Jabar, Jateng, DIY, Banten, NTB, Sulsel, Gorontalo, Maluku Riau, Jateng, Jatim, Banten, NTT, Kaltim, Sulsel, Maluku Sumut, Sumsel, Jabar, Jateng, Jatim, NTB, Sulbar. Jabar, NTT, Kalbar, Sulut Sumut, Jateng, Jatim, NTT, Sulut Sumut, Jateng, Jatim, Banten, NTB, NTT, Kalbar, Kalteng, Maluku Sumut, jatim Maluku Sumut
3) Berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, trend modus dugaan pelanggaran kampanye rapat umum adalah sebagai berikut : No 1. 2.
Trend Indikasi Pelanggaran Parpol Pelaksana Kampanye tidak sesuai dengan Daftar Golkar, PPP Pelaksana Kampanye yang didaftarkan Petugas Kampanye tidak didaftarkan kepada KPU PKB, PKS, PDIP, sesuai tingkatannya Demokrat, PAN, PPP, Hanura, PKPI
No 3. 4. 5.
Trend Indikasi Pelanggaran Peserta Kampanye yang hadir adalah WNI yang tidak berdomisili di daerah pemilihan tempat pelaksanaan kampanye Peserta Pemilu tidak memberitahukan rencana pelaksanaan kampanye rapat umum kepada Kepolisian RI setempat Kampanye mengganggu peraturan lalu lintas
6.
Pelaksanaan Kampanye dilaksanakan tidak sesuai dengan waktu, tempat, daya tampung tempat dan hari ibadah Agama 7. Adanya dugaan pelaksana kampanye memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu secara langsung ataupun tidak langsung 8. Kampanye melibatkan pejabat Negara/Pemerintah yang dilarang dalam pasal 86 ayat (2) UU 8 Tahun 2012 9. Keikutsertaan dalam kampanye: Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang tidak memiliki ijin cuti 10. Melibatkan WNI yang belum memiliki hak pilih
NasDem, PBB
Parpol PKB,
PDIP,
PDIP, Gerindra, Hanura NasDem, PKB, PKS, PKS, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura, PBB NasDem, PKB, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura NasDem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Hanura PKB, Golkar, Demokrat, Hanura PDIP, Hanura
NasDem, PKB, PKS, PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat, PPP, Hanura, PBB 4) Bawaslu RI sedang melakukan kajian pengawasan dan klarifikasi serta kajian hukum terhadap dugaan pelanggaran kampanye rapat umum, yakni : a. PKS di Jakarta Dugaan Pelanggaran
Klarifikasi I
Klarifikasi II
Klarifikasi III
: 1. Pelibatan WNI yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu (anak-anak) dalam pelaksanaan kampanye rapat umum tangal 16 Maret 2014 di GBK Jakarta 2. Pernyataan Anis Matta (Presiden PKS) yang dengan sengaja melibatkan anak – anak dalam kampanye rapat umum PKS pada wawancara Metro TV tanggal 16 Maret 2014 : 1. Dilaksanakan tanggal 21 Maret 2014 di Gedung Bawaslu RI 2. Tidak dihadiri oleh Presiden PKS (Anis Matta) 3. Hadir mewakili PKS: Ketua Tim Advokasi DPP PKS yakni Jazuli Juwaini, Yanuar Arif, Selamet Nurdin, dan Tubagus Arif. : 1. Sesuai undangan Bawaslu, klarifikasi II dilaksanakan tanggal 22 Maret 2014. 2. Tidak dihadiri oleh Presiden PKS (Anis Matta) 3. DPP PKS Menyampaikan surat jawaban atas surat panggilan klarifikasi II kepada Bawaslu RI : 1. Sesuai undangan Bawaslu, klarifikasi II dilaksanakan tanggal 24 Maret 2014 2. Tidak dihadiri oleh Presiden PKS (Anis Matta)
b. Gerindra di Jakarta Dugaan Pelanggaran
: 1. Pelibatan WNI yang tidak memiliki hak pilih dalam pemilu (anak-anak) dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Hari Minggu tangal 23 Maret 2014 di GBK Jakarta;
Proses Penanganan
2. Adanya dugaan politik uang dalam pelaksanaan kampanye rapat umum Hari Minggu tangal 23 Maret 2014 di GBK Jakarta; : Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta sedang dalam proses kajian pengawasan, sampai dengan batas maksimal 7 hari sejak ditemukan, yakni tanggal 29 Maret 2014.
5) Berdasarkan laporan dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota, proses penanganan dugaan pelanggaran kampanye rapat umum terhadap beberapa kasus adalah sebagai berikut : a. PPP di Kab. Malang Provinsi Jatim Dugaan Pelanggaran
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Pelibatan Pejabat Negara yakni Surya Dharma Ali (Menteri Agama) tanpa surat izin cuti dalam kampanye PPP Kab. Malang pada tanggal 17 Maret 2014. : 1. Telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kab. Malang dan Bawaslu Prov. Jatim melalui kajian hukum 2. Sentra Gakkumdu menyatakan tidak memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti sebagai pelanggaran pidana pemilu
b. Golkar di Kab. Demak Provinsi Jateng Dugaan Pelanggaran
: Pelibatan Pejabat Negara yakni Cicip Syarief Soetardjo (Menteri Kelautan dan Perikanan) tanpa surat izin cuti dalam kampanye Golkar di Kab. Demak Jateng pada tanggal 16 Maret 2014.
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
:
- Bahwa panwaslu Kabupaten Demak telah melakukan supervisi terhadap keterlibatan cicip Syarief Soetardjo yang diduga melakukan orasi kampanye tanpa adanya izin cuti dan diduga menggunakan fasilitas negara yaitu dengan menggunakan helikopter. - Bahwa terhadap temuan tersebut, pada hari yang sama panwaslu kabupaten Demak merekomendasikan kepada KPU bahwa cicip Syarief Soetardjo tidak termasuk dalam juru kampanye nasional dan merupakan pelanggaran administrasi - Bahwa terkait dengan penggunaan fasilitas Negara yang dilakukan oleh cicip Syarief Soetardjo, panwaslu Kabupaten Demak sulit mendapatkan bukti-bukti. Sampai saat ini Panwaslu Kabupaten Demak masih mencari bukti-bukti dan informasi awal untuk dijadikan sebagai dugaan tindak pidana pemilu.
c. Golkar di Kab. Pelelawan Provinsi Riau Dugaan Pelanggaran
: Keterlibatan Bupati Pelelawan H.M. Harris dalam Kampanye Rapat Umum di Kab. Pelelawan, Riau.
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Bawaslu Riau menerima surat dari BEM Universitas Islam Riau terkait Bupati Pelalawan Riau yang terlibat dalam pemenangan anaknya sebagai calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Golkar. Namun isi suratnya
tidak mencantumkan locus dan tempus kejadian tersebut. Bawaslu Riau telah menyampaikan kepada Panwaslu Kab. Pelalawan terkait kasus tersebut. d. PBB di Kab. Sumbawa Provinsi NTB Dugaan Pelanggaran
: Keterlibatan Bupati Sumbawa dalam Kampanye Rapat Umum di Kab. Sumbawa, NTB pada tanggal 24 Maret 2014
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: - Bahwa benar ada laporan dari Panwaslu Kabupaten Sumbawa ke Bawaslu Provinsi terkait dengan adanya indikasi keterlibatan Bupati Sumbawa dalam kampanye rapat umum dari Partai Bulan Bintang pada tanggal 24 Maret 2014. - Bahwa dari hasil laporan tersebut, diduga bahwa Bupati Sumbawa ikut berkampanye tanpa adanya izin cuti. - Sehubungan dengan hal tersebut berdasarkan informasi dari Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten Sumbawa masih dalam proses melakukan pengawasan dan selalu melakukan koordinasi dengan Bawaslu Provinsi.
B. IKLAN KAMPANYE Berdasarkan informasi awal dari KPI, maka Bawaslu menyampaikan perkembangan pengawasan dan proses pengawasan terhadap dugaan pelanggaran iklan kampanye peserta pemilu yang melebihi spot sebagaimana diatur dalam UU. No. 8 Tahun 2012, yakni : 1) NasDem Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: NasDem memiliki 12 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV : Metro TV : 1. Klarifikasi NasDem Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, namun tidak hadir. 2. Klarifikasi TV: Metro TV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 15.00 WIB, dihadiri oleh Putra Nababan, M. Efendi dan Firdaus Hidayat
2) Golkar Dugaan Pelanggaran Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: Golkar memiliki 15 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV ANTV dan 16 Spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV INDOSIAR. : 1. Klarifikasi Golkar Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, ada Pengurus DPP Partai Golkar yang hadir, tetapi tidak menyampaikan klarifikasi terkait kasus tersebut. 2. Klarifikasi TV ANTV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 15.00 WIB namun tidak hadir. 3. Klarifikasi TV INDOSIAR Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 11.00 WIB, namun tidak hadir.
3) Hanura Dugaan Pelanggaran
: Hanura memiliki 15 spot iklan kampanye dalam sehari di stasiun TV : Global TV.
Perkembangan Penanganan Pelanggaran
: 1. Klarifikasi Hanura Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 09.00 WIB tetapi tidak hadir 2. Klarifikasi TV Global TV Tanggal : 24 Maret 2014 pukul 09.00 WIB, tetapi tidak hadir
C. PENYELESAIAN SENGKETA Sampai dengan hari Senin tanggal 24 Maret 2014 jam 17.00 WIB, permohonan sengketa yang telah lengkap syarat formil dan teregistrasi di Bawaslu RI sebanyak 28 pemohon dengan rincian sebagai berikut : No
Pemohon
1. 2.
Gerindra PAN
3.
PKPI
4.
PBB
5.
PPP
6.
Demokrat
7. 8.
Yakobus Kumis Ray Sahetapi Kasmawati Basalamah Agustinus Clarus Zakarias Zainuddin T. A Taufikurraman Sudir Santoso Arieston Dappa Asyera RA Wundlaero Romanus Ndau M. Said Aleksius A. Theofilus W Ir. Eric Sitompul, MH Drs. Johanes Mat Ngare Dr. H. Achmad
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kab. Donggala Calon Anggota DPRD Kab. Pelawan Calon Anggota DPRD - Kab. Kepulauan Anambas; - Kab. Probolinggo; - Kab. Hulu Sungai Selatan; dan - Kab. Gorontalo Utara. Calon Anggota DPRD - Kab. Serdang Bedagai; - Kota Gunung Sitoli; - Kota Sunga Penuh; - Kab. Ngadah; - Kab. Sumba Barat; - Kab. Bengkayan; - Kab. Hulu Sungai Selatan; - Kab. Minahasa Tenggara; - Kab. Toraja; dan - Kota Tomohon. Calon Anggota DPRD : - Kota Gunung Sitoli; dan - Kab. Ngada Calon Anggota DPRD : - Kab. Aceh Singkil - Kab. Majalengka Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov.Sulteng
Tanggal Lengkap / Registrasi 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014
19 Maret 2014
19 Maret 2014 19 Maret 2014 17 Maret 2014 19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Sulsel
19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov. Kalbar Calon Anggota DPD Prov. Sulteng Calon Anggota DPD Prov. Sumsel Calon Anggota DPD Prov. Jateng Calon Anggota DPD Prov. NTT
19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT
19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT Calon Anggota DPD Prov. Kaltim Calon Anggota DPD Prov. NTT Calon Anggota Prov. DPD Papua Calon Anggota DPD Prov. Sumut
19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014 19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. NTT
19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Banten
19 Maret 2014
No
24. 25. 26. 27.
Pemohon Rusdi Arief Tgk. T. Abdul Muthaleb Daniel Butu Drs. Kasmir Dirk. Dicky rumboirusi
Peserta Pemilu
Tanggal Lengkap / Registrasi
Calon Anggota DPD Prov. Aceh
19 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Papua Calon Anggota DPD Prov. Sultra
19 Maret 2014 20 Maret 2014
Calon Anggota DPD Prov. Papua
20 Maret 2014
Dari 27 pemohon tersebut, perkembangan proses musyawarah penyelesaian sengketa Pemilu sampai hari Senin tanggal 24 Maret 2014 jam 17.00 WIB adalah sebagai berikut : No
Pemohon
1.
Ray Sahetapi
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Yakobus Kumis Gerindra Kasmawati Basalamah Zakarias Zainuddin T. A Taufikurraman Sudir Santoso PAN
Jadwal Musyawarah Musyawarah I tanggal 21 Maret 2014 Musyawarah II tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014 Musyawarah I tanggal 24 Maret 2014
Demikian informasi perkembangan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa di Bawaslu RI dan seluruh jajaran Pengawas Pemilu sampai dengan hari Senin tanggal 24 Maret 2014 jam 17.00 WIB. Semoga bermanfaat bagi perwujudan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 yang berintegritas. Dari Bawaslu Kita Sematkan Pemilu Indonesia
Jakarta, 24 Maret 2014 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
