2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA SENIN, 12 JUNI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 26/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [Pasal 70, Pasal 71, dan Penjelasan Umum Alinea ke-12] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON Zainal Abidinsyah Siregar ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 12 Juni 2017, Pukul 12.57 – 13.11 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Saldi Isra 2) Aswanto 3) Wahiduddin Adams A.A. Dian Onita

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ade Kurniawan 2. Andi Ryza Fardiansyah 3. Heru Widodo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.57 WIB 1.

KETUA: SALDI ISRA Bismillahirrahmaanirrahim. Sidang Perbaikan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 26/PUU-XV/2017, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia, hadir Kuasa Hukumnya. Saya sendiri Heru Widodo, kemudian di sebelah kiri saya ada Andi Ryza Fardiansyah. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih. Ini kita sekarang adalah tentang perbaikan permohonan sesuai dengan agenda sidang kita yang lalu. Dan kepada Pemohon, dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan atau perbaikan apa yang sudah dilakukan sesuai yang pernah disarankan oleh Majelis pada persidangan sebelumnya. Disilakan, pokok-pokoknya saja.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Jadi, sesuai dengan saran dan masukan yang disampaikan oleh Majelis pada persidangan pendahuluan yang lalu, telah kami coba elaborasi di dalam perbaikan permohonan. Yang pertama, berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon, jadi sudah coba kami elaborasi bahwa ini bukan case, tapi ini merupakan betul-betul menimbulkan kerugian konstitusional manakala pasal yang dimohonkan tetap berlaku. Selanjutnya, mengenai perbedaan ... perbedaan antara permohonan yang sudah diajukan dan diputus oleh Mahkamah, dengan dikabulkan berkaitan dengan penjelasan Pasal 70 sudah juga kami elaborasi bahwa permohonan ini berbeda, bukan mengenai penjelasan Pasal 70, tetapi batang tubuh Pasal 70, kemudian juga beberapa pasal lain. Sehingga, menurut hemat Pemohon, permohonan ini tidak nebis in idem.

iii

Selanjutnya hal-hal lain yang berkaitan dengan materi, sebagaimana Yang Mulia Majelis Hakim sarankan untuk dipertajam, juga sudah kami perbaiki di dalam pokok permohonan di angka 7, angka 4, angka 7, angka 10, dan angka 11, serta angka 13, Yang Mulia. Sebagaimana terinci dalam perbaikan permohonan. Demikian pula, berkaitan dengan ketika itu ada kesalahan penulisan, yang seharusnya kata tertulis frasa, yang seharusnya kalimat sudah diganti menjadi frasa. Terakhir Yang Mulia, dari perbaikan yang sudah kami sampaikan. Petitumnya hampir sama, dengan ketika permohonan pertama didaftarkan kepada Mahkamah. Dan untuk lebih jelasnya, kami sampaikan ulang, petitum yang kami mohonkan. Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kemudian menyatakan frasa diduga dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang ketiga, menyatakan frasa surat dan frasa a. Surat atau

dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. Dan frasa c. Putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang tidak dimaknai bahwa surat atau dokumen yang diakui palsu, atau dinyatakan palsu, dan putusan diambil dari hasil tipu muslihat dibuktikan dengan putusan pengadilan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Yang keempat, menyatakan Pasal 17 ... Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang terakhir, yang kelima. Menyatakan frasa antara lain, dalam kalimat karena beberapa hal, antara lain pada penjelasan umum alinea ke-12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian Yang Mulia, pokok-pokok perbaikan yang sudah Pemohon elaborasi sesuai dengan saran Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang pendahuluan yang lalu. Terima kasih, Yang Mulia.

2

5.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih, jadi beberapa saran tadi dilaporkan atau disampaikan kepada Majelis bahwa sudah diperbaiki. Dan ada tambahan lain, enggak?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Dari Pemohon, manakala diperkenankan nanti untuk masuk ke sidang Pleno, kami sudah siapkan saksi dan ahli, Yang Mulia.

7.

KETUA: SALDI ISRA Itu nanti, itu kan kami harus ... harus bahas dulu, belum sampai ke sana. Terkait dengan perbaikan ini ada tambahan lagi?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Terima kasih, Yang Mulia. Jika dianggap perlu, tambahantambahan atas masukan dari Majelis. Kalau misalnya kita membacakan posisi tata letak ... posisi atau tata letak penambahan tersebut, bisa kita bacakan atau sudah cukup poin-poin saja. Mungkin di halaman 6 ada tambahan di paragraf pertama. Itu kalimat yang ditambahkan, yaitu hal mana lembaga peradilan arbitrase yang dia pilih oleh Pemohon dan pihak (suara tidak terdengar jelas) adalah badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang ada dalam undang-undang, di antaranya putusannya bersifat final and binding, yang merdeka, dan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yakni Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian, tambahan kalimat pada huruf b di halaman yang sama, di baris terakhir. Dimana putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut tanpa melalui proses hukum yang seharusnya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24A ayat (5), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 karena di antaranya yaitu yang pertama, belum adanya putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, sebagaimana hakikat dari alasan yang terdapat dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase dalam membatalkan suatu putusan arbitrase melainkan hanya berdasarkan frasa diduga, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut. Kemudian dengan ... dengan (...)

3

9.

KETUA: SALDI ISRA Itu sampai apa, ya ... sampai halaman 7, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Sampai halaman 7.

11.

KETUA: SALDI ISRA Ada norma (...)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Ya, norma.

13.

KETUA: SALDI ISRA Titik yang terakhir itu ... oke, apa lagi?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Kemudian di halaman 8.

15.

KETUA: SALDI ISRA Ya.

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Beberapa kalimat yang pada intinya, dengan demikian dengan dikabulkannya permohonan ini, maka tidak lagi terjadi kerugian konstitusional warga negara dan juga Pemohon selaku ... selaku pengusaha yang terlibat dalam proses peradilan arbitrase, sebagaimana yang diuraikan pada huruf d di atas.

17.

KETUA: SALDI ISRA Ya.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Kemudian pada halaman 11, paragraf pertama di baris terakhir. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara permohonan a quo dan Permohonan Nomor 15 Tahun 2014, yaitu permohonan a quo bukan 4

terkait adanya norma baru atau perubahan norma secara terselubung di penjelasan pasal, melainkan terkait penegakan roh dari batang tubuh Pasal 70 Undang-Undang Arbitrase tersebut yang berimplikasi secara teknis, yakni Pasal 71 Undang-Undang Arbitrase. Selanjutnya halaman 13, poin 3. Ada terselip kalimat tambahan di baris ketiga yang dalam perkembangannya diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian tambahan full dari poin 4, dari halaman 13 sambung sampai halaman 14, itu seluruhnya tambahan. 19.

KETUA: SALDI ISRA Poin 4, ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Ya. Terkait eksistensi Pasal 24.

21.

KETUA: SALDI ISRA Oke.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Selanjutnya halaman 16, typo terhadap ejaan beyond reasonable doubt.

23.

KETUA: SALDI ISRA Ya.

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Halaman 17, poin 7, baris kedua. Kalimat yang ditambah, yaitu dapat memberikan perluasan alasan pembatalan putusan arbitrase melebihi daripada ... halaman 17, di poin 8, baris kelima. Tambahannya, yaitu sehingga keberadaan frasa antara lain dalam penjelasan umum tersebut telah menambah norma baru dan ... selanjutnya halaman 18, Yang Mulia.

25.

KETUA: SALDI ISRA Ya.

5

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Itu typo terhadap ejaan general principles of law. Di halaman 18 juga, di poin 10 ada tambahan beberapa kalimat, yaitu pada poin 1. Sebagaimana bukti P-12 dalam permohonan bahwa. Kemudian lanjut di halaman 19. Itu hampir mayoritas tambahan full sampai dengan titik pada lembaga arbitrase.

27.

KETUA: SALDI ISRA Oke.

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Selanjutnya di halaman 20, poin 11. Hampir mayoritas tambahan kalimat dari kalimat sebagaimana sampai dengan baris ketujuh terakhir dengan kata sehingga.

29.

KETUA: SALDI ISRA Oke.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ADE KURNIAWAN Selanjutnya halaman 21, Yang Mulia, baris ... dari baris ke 14 dari bawah. Kalimat adapun. Kemudian lanjut ke halaman 22 ke ... sampai dengan baris ke 15 dari bawah dengan kalimat pengadilan umum titik. Selanjutnya, halaman 23. Itu hanya perbaikan frasa, tata letak frasa dan kalimat pada poin 13. Kemudian halaman 24, itu penambahan full dari kalimat peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis dan seterusnya sampai dengan di bawah. Halaman 25, baris ke-5, ada tambahan kalimat, yaitu “Terlebih lagi penjelasan umum terhadap suatu undang-undang membuka peluang untuk memberikan tafsiran yang melebihi daripada yang tercantum secara limitatif dalam suatu pasal. Di samping itu,” sampai sebatas itu, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia. Yang lainnya mungkin hanya penambahan penyambung kalimat yang tidak substansial. Terima kasih.

31.

KETUA: SALDI ISRA Oke, jadi banyak juga yang diperbaiki, ya. Kita ... apa ... ini ada bukti yang diajukan, ya. P-1 sampai dengan P-14, ya bukti-bukti tersebut telah diverifikasi dan lengkap dan dinyatakan sah. 6

KETUK PALU 1X Pada Pemohon, disampaikan bahwa karena tidak ada tambahan lagi, catatan lagi, maka kami dari ... apa ... Majelis Panel akan melaporkan ini kepada pleno hakim. Jadi bukan kami yang memutuskan, jadi kalau Mas Heru tadi sudah mempersiapkan ini segala macam itu mendahului dari ... apa ... dari proses berperkara di Mahkamah Konstitusi, begitu. Jadi kami akan laporkan dan sidang selanjutnya akan ditentukan kemudian, para pihak menunggu perkembangan dari Kepaniteraan di Mahkamah Konstitusi, ya. Ada yang lain? 32.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

33.

KETUA: SALDI ISRA Kalau begitu, sidang selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.11 WIB Jakarta, 12 Juni 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

7