2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA KAMIS, 2 FEBRUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran I huruf DD angka 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Suhaelah 2. Reni Setiawati 3. Susi Marfia ACARA Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 2 Februari 2017, Pukul 14.00 – 14.17 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Suhartoyo 3) Maria Farida Indrati Hani Adhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Suhaelah 2. Reni Setiawati 3. Susi Marfia 4. Novi Mulyati 5. Amirudin Rahman 6. Rina Nurrinawati.

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.00 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Assalamualaikum wr. wb. Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUUXV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan perkenalkan siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2.

PEMOHON: SUHAELLAH Assalamualaikum wr. wb. Saya perkenalkan dari tim yang ada, Kuasa dari Pemohon, mulai dari kiri saya, Novi Mulyati, kemudian Amirudin Rahman, saya sendiri Suhaellah, S.H., MBA, kemudian Reni Setiawati, S.H., kemudian Susi Marfia, S.H., kemudian Ibu Rina … Ibu Rina Nurrinawati.

3.

KETUA: ASWANTO Baik. Ini tidak menggunakan kuasa hukum, ya?

4.

PEMOHON: SUHAELLAH Tidak.

5.

KETUA: ASWANTO Langsung Prinsipal semua?

6.

PEMOHON: SUHAELLAH Ya.

7.

KETUA: ASWANTO Kami sudah menerima perbaikan sejak tanggal 31, ya, 31 Januari sudah masuk. Walaupun sudah dibaca, kami tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan. Tidak perlu disampaikan secara keseluruhan, cukup poin-poin yang dilakukan perbaikan. Silakan. iii

8.

PEMOHON: SUHAELLAH Baik, Yang Mulia. Kami akan bacakan secara bergantian dimulai dari legal standing nomor 11, halaman 4. Bahwa kualifikasi Pemohon dalam permohonan ini adalah badan hukum publik, hal mana dapat dijelaskan sebagai berikut. B. BPSK dibentuk dengan keputusan presiden yang biaya pelaksanaan tugasnya dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam hal BPSK Kabupaten Sukabumi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya, dan pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dan Kabupaten Jeneponto tanggal 18 Oktober 2004, bukti P-6 dengan biaya pelaksanaan tugas seluruhnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi. 13. Bahwa mengacu pada lima tolak ukur kerugian konstitusional yang telah ditentukan Mahkamah melalui Putusan Nomor 006/PUUIII/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 tersebut, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini oleh karena: a. Pemohon sebagai badan hukum publik memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang adil sebagai konsekuensi dari dinyatakannya negara Indonesia adalah negara hukum dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). b. Hak konstitusional Pemohon sebagaimana diuraikan dalam angka 13 huruf a di atas telah dirugikan dengan berlakunya lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diuji melalui permohonan ini. c. Kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik atau khusus dan aktual. Dan juga bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi karena berlakunya Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf DD Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi, dimana frasa pelaksanaan perlindungan konsumen telah ditafsirkan di dalamnya 2

juga termasuk penganggaran pelaksanaan tugas BPSK. Padahal penganggaran pelaksanaan tugas BPSK dilakukan oleh pemerintah daerah atau kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Keputusan Presiden tentang Pembentukan BPSK, akibatnya adalah Pemohon tidak dapat memberikan pelayanan pengaduan keliling dan pelaksanaan sidang di tempat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Dua. Pemohon tidak dapat memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, khususnya di wilayah Kabupaten Sukabumi. Pemohon yang mengemban amanah sebagai pengadilan konsumen telah menjadi harapan masyarakat yang mendambakan penyelesaian sengketa dengan efisien, cepat, murah, dan profesional, tidak dapat melaksanakan tugas sesuai dengan amanah UUPK atau melindungi masyarakat dari perlakuan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. F. Dalam hal permohonan ini dikabulkan, maka jelas sudah objek permohonan yang diuji itu tidak berlaku lagi atau diterapkan kepada Pemohon, sehingga hak konstitusional Pemohon tidak dirugikan lagi karena ketentuan yang diuji tersebut akan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah. 9.

PEMOHON: SUSI MARFIA C. Alasan-alasan permohonan uji materiil. Langsung ke nomor 18, Yang Mulia. Bahwa bunyi selengkapnya dari lampiran yang dimohonkan dalam pengujian ini adalah DD pembagian urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Nomor 1.5. Sub Urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Pemerintahan pusat penye ... penyelenggaraan, pengendalian, dan epalu ... evaluasi perlindungan konsumen, standarisasi, dan mutu barang serta pengawasan barang berer ... beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia. Daerah provinsi, pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota. Lima. Daerah pelaksanaan meterologi legal berupa tera, tera ulang, dan pengawasan. Mengenai pengujian lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf DD Nomor 5 tentang pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, dimana perasan ... dimana frasa pelaksanaan perlindungan konsumen telah ditafsirkan di dalamnya juga termasuk penganggaran pelaksanaan tugas BPSK.

3

10.

PEMOHON: RINA NURRINAWATI 22. Bahwa frasa pelaksanaan perlindungan konsumen telah ditafsirkan di dalamnya juga, termasuk penganggaran pelaksanaan tugas BPSK. Hal mana berdasarkan hasil penafsiran dari: a. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. b. Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. c. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. dan d. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia. Dari hasil penafsiran keempat lembaga tersebut dilanjuti dengan surat Menteri Dalam Negeri, salah satunya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tanggal 16 Januari tahun 2015, bukti P-7. Kendati tidak menyebut baik secara ekplisit maupun implisit mengenai penganggaran pelaksanaan tugas BPSK. Kemudian ditindaklanjuti pula dengan surat dari direktur pemberdayaan konsumen pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga tanggal 20 Desember tahun 2016, bukti P-8. Berbeda dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia yang menyatakan, “Penganggaran pelaksanaan tugas Republik Indonesia ... pelaksanaan tugas BPSK tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi khusus untuk Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.” 23. Bahwa penafsiran keempat lembaga sebagaimana dalam angka 22 bertentangan dengan prinsip negara hukum, sebab norma yang diuji lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bukanlah norma yang mengatur materi yang sama dengan UUPK, atau norma yang bertentangan dengan UUPK, atau norma yang lebih tinggi kedudukannya dari UUPK. Sebab penganggaran pelaksanaan tugas BPSK melalui keputusan presiden tentang pembentukkan BPSK dilakukan berdasarkan amanah UUPK. Penafsiran itu pun mengakibatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum yang dijamin oleh negara hukum menjadi terabaikan, sehingga tujuan hukum sebagaimana dimaksud oleh Gustav Radbruch, yakni menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum, dan kegunaan hukum tidak dapat terwujud. Hal mana terlintas jelas bahwa dari sisi keadilan hukum tidak adil adanya. Jika satu norma ... suatu norma yang tidak mengatur materi yang sama, atau tidak bertentangan, atau tidak lebih tinggi kedudukannya kemungkinan ditafsirkan tidak sesuai bahasa keilmuan, bahasa hukum, sehingga timbul ambigu ... ambiguitas. Atau dari sisi 4

kepastian hukum, norma yang ditafsirkan telah mengorbankan keadilan hukum dan menimbulkan ketidakpastian dalam upaya menetapkan penegakkan hukum. Atau dari sisi kegunaan hukum, norma yang ditafsirkan telah menyebabkan lembaga BPSK menjadi terhenti dalam menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen. Dalam Buku Menata

Ulang Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Jejak Langkah, dan Pemikiran Hukum Hakim Konstitusi, Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M. Penerbit, Sekretariat Jendral dan Konstitusi, 2008.

11.

Kepaniteraan Mahkamah

PEMOHON: NOVI MULYATI Langsung lanjutkan ke halaman 13, Yang Mulia. Petitum, berdasarkan segala uraian yang disampaikan di atas didukung dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf DD Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang disebut pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran atau biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, atau Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … 5587 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta. 3. Menyatakan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka I huruf DD Nomor 5 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan yang disebutkan pelaksanaan perlindungan konsumen menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan telah ditafsirkan termasuk di dalamnya anggaran atau biaya pelaksanaan tugas BPSK menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen, yakni BPSK termasuk penganggarannya adalah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan

5

kewenangan pemerintah daerah provinsi, khususnya untuk di Provinsi DKI Jakarta. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila majelis berpendapat lain mohonlah putusan yang seadil-adilnya. Demikian permohonan pengujian disampaikan. Atas terkabulnya permohonan pengujian ini Pemohon mengucapkan terima kasih, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi mendapat petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. 12.

KETUA: ASWANTO Baik, sudah banyak perubahan yang dilakukan. Yang saya ingat permohonan pertama ada tiga srikandi, ya, sudah hilang tiga srikandinya. Yang kemudian oleh Pak Pal waktu itu menggantikan Prof. Maria menyebutkan dengan tiga diva. Baik, sudah jelas saya kira apa yang ingin Saudara sampaikan dalam perbaikan ini. Tugas kami sebagai Panel akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk kelanjutannya nanti akan disampaikan kepada Para Pemohon. Pemohon juga sudah memasukkan bukti, ya, P-1 sampai P-11 sudah diverifikasi dan lengkap, ya. Baik kita sahkan sebagai bukti. KETUK PALU 1X Masih ada yang ingin disampaikan?

13.

PEMOHON: AMIRUDIN RAHMAN Ada, Yang Mulia. Pertama, Yang Mulia, kami ini dari BPSK Kabupaten Sukabumi memang masih belajar, Yang Mulia. Baru pertama kali datang ke gedung yang luar biasa ini. Artinya, apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua bahwa sesuai dengan perubahan sekiranya jika masih ada perubahan itu kami sangat senang sekali, Yang Mulia. Jika kami masih diberi bimbingan untuk melakukan perbaikan. Itu yang pertama, Yang Mulia. Yang kedua tentang bukti … tentang bukti tertulis, apakah kami masih bisa mengajukan bukti tambahan jika seandainya itu ada? Yang ketiga tentang saksi, Yang Mulia. Kapan kami harus menyiapkan saksi termasuk ahli (...)

14.

KETUA: ASWANTO Baik (...)

6

15.

PEMOHON: AMIRUDIN RAHMAN Yang keempat, Yang Mulia. Mohon maaf, ini memang ada informasi dari teman-teman BPSK se-Indonesia, salah satunya dari Makasar, insya Allah mereka kalau ada panjang umur dan tidak ada halangan juga akan mengajukan hal yang sama. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon bimbingan. Terima kasih.

16.

KETUA: ASWANTO Baik. Untuk kelanjutan kasus ini kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Tugas kami sebagai Panel hanya menerima dan memperjelas atau meminta kejelasan kepada Saudara yang kemudian melalui mekanisme perbaikan kemarin, sehingga kita lebih mudah menangkap apa sebenarnya yang ingin Saudara sampaikan. Dan melalui perbaikan ini kami sudah memahami dengan baik apa yang Saudara-Saudara Pemohon ingin sampaikan. Selanjutnya kami akan laporkan pada Rapat Permusyawaratan Hakim. Rapat Permusyawaratan Hakim nantilah yang akan menentukan, apakah kasus ini akan dibawa ke Pleno atau tidak dibawa ke Pleno. Nah, untuk itu Saudara tinggal memberi pemberitahuan. Kalau misalnya Rapat Permusyawaratan Hakim memutuskan bahwa ini akan diPlenokan, maka Saudara juga akan disampaikan dan pada kesempatankesempatan itulah nanti Saudara bisa membawa saksi, Saudara bisa membawa ahli. Nanti akan disampaikan kemudian. Dan soal bukti, kalau masih ada bukti tambahan, silakan. Setiap saat nanti bisa ditambahkan, ya. Jelas, ya?

17.

PEMOHON: AMIRUDIN RAHMAN Jelas, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

18.

KETUA: ASWANTO Baik, tidak ada lagi yang ingin disampaikan?

19.

PEMOHON: SUHAELLAH Cukup, Yang Mulia.

7

20.

KETUA: ASWANTO Cukup, karena sudah cukup maka sidang hari ini kita anggap selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.17 WIB Jakarta, 2 Februari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

8