2017

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR : SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan angkutan umum yang berkeselamatan, perlu dilaksanakan inspeksi terhadap pemenuhan aspek keselamatan pada angkutan umum; b. dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman dalam pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Mengingat

: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594); 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585); 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1391) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 227); 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 225); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1012); 11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan; 12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Pasal 1 (1) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan menjamin Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap objek sebagai berikut: a. Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek; dan b. Angkutan Barang. (3) Kegiatan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (4) Pedoman pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan acuan dan keseragaman dalam pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 2 (1) Pedoman pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3), terdiri dari: a. Tata Cara Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan b. Formulir Inspeksi Keselamatan Angkutan Jalan.

Lalu Lintas

dan

(2) Tata cara pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan tahapan pelaksanaan serta metode pemeriksaan sebagai panduan bagi Petugas Pemeriksa terminal penumpang dan terminal barang dan/atau Tim Inspeksi dalam melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(3) Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan check list pemenuhan aspek keselamatan pada angkutan umum yang harus diisi oleh Petugas Pemeriksa terminal penumpang dan terminal barang dan/atau Tim Inspeksi pada saat melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (4) Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 3 Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan di: a. terminal penumpang; dan b. terminal barang. Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pemeriksa Terminal Penumpang dan Terminal Barang dan/atau Tim Inspeksi. Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan di Terminal Penumpang dan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebagai tugas rutin. Petugas Pemeriksa Terminal Penumpang dan Terminal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari: a. Penguji Kendaraan Bermotor; dan b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tim Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari: a. unsur administrasi; b. unsur teknis; dan c. unsur hukum.

Pasal 4 (1) Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang yang dilakukan oleh Tim Inspeksi, merupakan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Keselamatan.

(2) Inspeksi di terminal penumpang tipe B dan tipe C yang dilakukan oleh Tim Inspeksi, merupakan tugas pembinaan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi sarana dan prasarana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan kewenangannya. (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas yang membidangi sarana dan prasarana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya. Pasal 5 Tugas Petugas Pemeriksa dan Tim Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 6 Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui pemeriksaan: a. unsur administrasi; dan b. unsur teknis. Unsur administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Surat Izin Mengemudi (SIM) umum yang masih berlaku dengan klasifikasi sesuai jenis kendaraan; b. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku, nomor mesin, dan nomor rangka harus sesuai dengan fisik kendaraan; c. Bukti lulus uji berkala yang masih berlaku; dan d. Kartu Pengawasan (KP) yang masih berlaku. Unsur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. Unsur teknis utama; dan b. Unsur teknis penunjang. Unsur Teknis Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7 (1) Objek Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) akan dikenakan sanksi tilang. (2) Objek Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a akan dikenakan sanksi tidak diberangkatkan sampai terpenuhinya persyaratan teknis utama. (3) Objek Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan kesalahan yang sama akan dikenakan sanksi tidak diberangkatkan sampai terpenuhinya persyaratan teknis penunjang.

(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 8 Kepala terminal wajib melaporkan hasil Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Kepala terminal wajib melaporkan hasil Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Terminal Penumpang Tipe B dan Tipe C secara berkala 1 (satu) bulan sekali kepada Kepala Dinas yang membidangi sarana dan prasarana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai kewenangannya. Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat menggunakan sistem informasi. Format surat pelaporan hasil Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan contoh format dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 9 Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pasal 10 Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK. 523/AJ.402/DRJD/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Mei 2017 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, ttd. Drs. PUDJI HARTANTO, M. M. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590824 201603 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS Pembina (IV/a) NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 Tanggal : 15 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, ttd. Drs. PUDJI HARTANTO, M. M. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590824 201603 1 001

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 Tanggal : 15 Mei 2017

TUGAS PETUGAS PEMERIKSA DAN TIM INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

I.

Tugas Petugas Pemeriksa sebagai berikut: a. Pemeriksaan dilakukan untuk setiap bus atau kendaraan yang akan berangkat atau keluar terminal pada zona pengendapan; b. Petugas Penguji Kendaraan Bermotor melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis sesuai dengan formulir dan petugas Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi kendaraan; c. Semua hasil pemeriksaan dicatat dalam Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; d. Dalam hal salah satu hasil pemeriksaan tersebut di atas tidak memenuhi syarat, maka bus atau kendaraan tidak dapat diberangkatkan; e. Formulir hasil pemeriksaan wajib ditandatangani oleh petugas pemeriksa; f. Bukti hasil pemeriksaan dibuat rangkap dua, satu disampaikan kepada awak bus atau kendaraan sebagai syarat ke tahap berikutnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebelum bus diberangkatkan dan satu lagi untuk arsip Petugas Pemeriksa Kendaraan Bermotor.

II.

Tugas Tim Inspeksi sebagai berikut: a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b. Berkoordinasi dengan instansi terkait; c. Melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan; d. Pemeriksaan dilakukan terhadap bus yang berangkat atau keluar terminal pada zona pengendapan secara acak sesuai dengan yang direncanakan; e. Petugas Penguji melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis sesuai dengan formulir dan petugas Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi kendaraan; f. Semua hasil pemeriksaan dicatat dalam Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

g. Dalam hal hasil pemeriksaan tersebut di atas tidak memenuhi syarat, maka bus atau kendaraan tidak dapat diberangkatkan; h. Formulir hasil pemeriksaan wajib ditandatangani oleh Ketua Tim Inspeksi; i. Bukti hasil pemeriksaan dibuat rangkap dua, satu disampaikan kepada awak bus atau kendaraan sebagai syarat ke tahap berikutnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku sebelum bus diberangkatkan dan satu lagi untuk arsip petugas pemeriksa; j. Melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh angkutan umum oleh Tim Inspeksi yang berwenang; k. Melakukan rekapitulasi dan analisis data hasil inspeksi; l. Melaporkan hasil inspeksi kepada pimpinan. III. Tahapan Inspeksi 1. Petugas Pemeriksa Terminal: a. Menyiapkan Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum (Ramp Check); b. Mengecek kesiapan anggota; c. Melaksanakan inspeksi di zona pengendapan; d. Mencatat hasil pemeriksaan pada Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Angkutan Umum (Ramp Check); e. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada awak bus; f. Melakukan rekapitulasi dan analisis data hasil inspeksi; g. Melaporkan hasil inspeksi kepada Direktur Pembinaan Keselamatan yang sudah ditandatangani oleh kepala terminal. 2. Tim Inspeksi a. Tahap Persiapan Administrasi 1) Menyiapkan data dukung administrasi tim. 2) Berkoordinasi dengan: a) Dinas Perhubungan; b) Koordinator Terminal; dan c) Kepolisian. b. Tahap Persiapan Teknis 1) Pengarahan (briefing) terhadap petugas Inspeksi terkait dengan tata cara pelaksanaan di lapangan. 2) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan Inspeksi yang meliputi: a) Helm Keselamatan; b) Sarung Tangan; c) Rompi; d) Sepatu; e) Senter;

f) Scrub; g) Masker; dan h) ATK. c. Tahap Pelaksanaan 1) Melakukan pemeriksaan sesuai dengan Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2) Melaksanakan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di zona pengendapan; 3) Mencatat hasil pemeriksaan pada Formulir Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4) Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada awak kendaraan; 5) Menyampaikan hasil pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (aplikasi online). d. Evaluasi dan Pelaporan 1) Melakukan analisis dan evaluasi berdasarkan hasil Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di lapangan; 2) Melaporkan hasil analisis dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat. DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, ttd. Drs. PUDJI HARTANTO, M. M. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590824 201603 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS Pembina (IV/a) NIP. 19680223 199803 1 002

Lampiran III PeraturanDirekturJenderalPerhubunganDarat Nomor : SK.2574/AJ.403/DRJD/2017 Tanggal : 15 Mei 2017

UNSUR TEKNIS INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN No

Jenis

Metode Pemeriksaan

Nilai / Ukur / Jumlah

Sasaran

Keterangan

UNSUR TEKNIS UTAMA A. SISTEM PENERANGAN 1.

Lampu utama kendaraan a. dekat b. jauh

Aktifkan lampu utama dan periksa apakah semua lampu utama bisa dimatikan dengan satu klik (dengan saklar).

2.

Lampu penunjuk Berfungsi saat tuas Lampu penunjuk arah - Angkutan Orang - Lampu berwarna arah (sein) menunjuk arah diaktifkan menyala dengan kelap-kelip Umum Dalam kuning tua Trayek - Dilakukan sekurang - Angkutan Barang kurangnya oleh 2 (dua) orang petugas.

3.

Lampu Rem

4.

Lampu mundur

a. Berfungsi ketika rem diaktifkan, baik kiri maupun kanan b. Memancarkan cahaya merah stabil c. Tidak buram d. Tidak terganggu oleh pengoperasian lampu lain Berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur “R”.

Lampu dekat ataupun jauh - Angkutan Orang Dilakukan sekurangdapat menyala sesuai Umum Dalam kurangnya oleh 2 (dua) fungsinya, baik kiri Trayek orang petugas. maupun kanan. - Angkutan Barang

Lampu rem berfungsi - Angkutan Orang Dilakukan sekurangdengan baik (dapat Umum Dalam kurangnya oleh 2 (dua) menyala), baik kiri maupun Trayek orang petugas kanan - Angkutan Barang

Lampu mundur menyala saat penerus daya digunakan pada posisi mundur “R” -

Angkutan Orang - Lampu berwarna Umum Dalam putih atau kuning Trayek muda Angkutan Barang - Dilakukan sekurangkurangnya oleh 2 (dua) orang petugas

B. SISTEM PENGEREMAN 5.

Rem utama

Jalankan kendaraan dengan Rem berfungsi dengan baik kecepatan secukupnya, apakah berhenti saat rem diaktifkan

- Angkutan Orang Dilakukan sekurangUmum Dalam kurangnya oleh 2 (dua) Trayek orang petugas - Angkutan Barang

6.

Rem parkir(Parking Aktifkan rem parkir, gerakan Rem berfungsi dengan baik Brake) kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir

- Angkutan Orang Dilakukan sekurangUmum Dalam kurangnya oleh 2 (dua) Trayek orang petugas - Angkutan Barang

C. BADAN KENDARAAN 7.

Kondisi kaca depan

Periksa kondisi permukaan Permukaan kaca rata, jelas - Angkutan Orang Kondisi kaca depan kaca depan, apakah ada untuk melihat keluar, tidak Umum Dalam retakan ada retakan Trayek - Angkutan Barang

D. SISTEM RODA BAN 8.

Kondisi ban

Periksa apakah terdapat : - Sayatan - Penyokan atau benjolan, terungkapnya kerangka, kawat atau terpisahnya alur - Pemasangan ban sudah sesuai - Kondisi tangkai katub dan tepi-tepinya (ban tipis)

- Tidak ada sayatan - Angkutan Orang - Tidak ada bagian yang Umum Dalam mengelupas Trayek - Tidak ada benjolan atau - Angkutan Barang penyokan - Keempat ban harus memiliki ukuran yang sama - Kedalaman alur minimal 1 mm (satu milimeter) pada seluruh bagian tapak ban.

Untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar banoriginal. Jika simbol segitiga sudah tidak utuh berarti kondisi kedalaman alur ban di bawah 1 mm (satu milimeter).

E. PERLENGKAPAN 9.

Sabuk keselamatan - Berfungsi mengunci pada di kursi pengemudi saat dihentakkan secara mendadak untuktempat duduk pengemudi

Mengunci dihentakkan tempat pengemudi

saat - Angkutan Orang Sabuk keselamatan untuk Umum Dalam duduk Trayek - Angkutan Barang

10.

Dimensi Muatan

1. Periksa, apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan; 2. Periksa, apakah tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 x Lebar Kendaraan, dengan maksimal tinggi 4,200 mm (empat ribu dua ratus milimeter); 3. Periksa, apakah bobot muatan tersebar diseluruh platform kendaraan.

Dimensi muatan harus Angkutan Barang memenuhi: 1. Lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan; 2. Tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 x Lebar Kendaraan, dengan maksimal tinggi 4,200 mm (empat ribu dua ratus milimeter); 3. Bobot muatan harus disebar diseluruh platform kendaraan (memenuhi aspek keseimbangan muatan).

11.

Pemenuhan persyaratan umum (plakat dan simbol kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3))

Periksa apakah Kendaraan Pengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3) memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pemenuhan plakat dan Angkutan Barang symbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun (B3) harus sesuai : Bentuk Ukuran Penempatan

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 725/AJ.302/DRJD/ 2004 tentang Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Jalan

UNSUR TEKNIS PENUNJANG A. PENGUKUR KECEPATAN (SPEEDOMETER) 12.

Pengukur kecepatan Jalankan kendaraan dengan Pengukur kecepatan - Angkutan Orang Kendaraan dapat (speedometer) kecepatan secukupnya, berfungsi dengan baik Umum Dalam dijalankan oleh apakah jarum penunjuk Trayek pengemudi yang kecepatan berfungsi dengan - Angkutan bersangkutan, petugas baik Barang mengamati panel pengukur kecepatan.

B. SISTEM PENERANGAN 13.

Lampu posisi

Berfungsi ketika utama diaktifkan.

lampu

Lampu posisi penerangan - Angkutan Orang - Lampu penerangan kendaraan dapat menyala Umum Dalam posisi depan berwarna sesuai fungsinya saat Trayek putih lampu utama dihidupkan. - Angkutan Barang - Lampu penerangan Umum posisi belakang berwarna merah

C. BAGIAN BADAN KENDARAAN 14.

Kaca Spion

15.

Penghapus (wiper).

Periksa apakah terdapat kaca spion -

kaca Berfungsi pada diaktifkan

saat

tuas -

Berjumlah 2 (dua) buah - Angkutan Orang atau lebih Umum Dalam Dibuat dari kaca atau Trayek bahan lain yang - Angkutan Barang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Kedua penghapus kaca - Angkutan Orang Karet wiper harus (wiper) berfungsi dengan Umum Dalam bagus (menghapus kaca baik Trayek dengan bersih). Dilengkapi dengan alat - Angkutan Barang penyemprot air

16.

Klakson

Berfungsi pada saat tombol klakson ditekan -

Mengeluarkan suara saat tombol klason ditekan Tombol klakson sesuai bawaan pabrik

Angkutan Orang Bukan tombol klakson Umum Dalam tambahan. Trayek Angkutan Barang

D. KAPASITAS TEMPAT DUDUK 17.

Kesesuaian kapasitas duduk

Disesuaikan dengan bukti Jumlah tempat duduk Angkutan tempat lulus uji berkala kendaraan harus sesuai dengan yang Umum bermotor tertulis dengan bukti lulus Trayek uji berkala kendaraan bermotor

Orang Dalam

E. PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR 18.

Ban cadangan

19.

Segitiga pengaman

20.

Dongkrak

21.

Pembuka roda

Periksa apakah ban cadangan tersedia dan memiliki ukuran yang sama dengan ban yang terpasang pada kendaraan

Ban cadangan tidak dalam keadaan rusak, kempes dan kedalaman alur minimal 1 mm (satu milimeter) pada seluruh bagian tapak ban. Periksa apakah terdapat - Terdapat segitiga segitiga pengaman pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 (dua) buah - Mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari Periksa apakah terdapat Dongkrak ada dongkrak dan dapat berfungsi dengan baik dengan dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Periksa apakah terdapat Pembuka roda ada Pembuka Roda

- Angkutan Orang Umum Dalam Trayek - Angkutan Barang - Angkutan Orang Umum Dalam Trayek - Angkutan Barang

- Angkutan Orang Umum Dalam Trayek - Angkutan Barang - Angkutan Orang Umum Dalam Trayek - Angkutan Barang

22.

Lampu senter

Periksa apakah terdapat Lampu senter paling sedikit - Angkutan Orang lampu senter dan dapat 2 (dua) buah dan dapat Umum Dalam berfungsi dengan baik berfungsi dengan baik Trayek - Angkutan Barang

F. FASILITAS TANGGAP DARURAT 23.

Pintu Darurat

24.

Jendela Darurat

Periksa apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang mempunyai jumlah tempat duduk sekurangkurangnya 27 buah dan pintu darurat dicoba dibuka (minimal lebar 430 mm (empat ratus tiga puluh milimeter)) Periksa apakah terdapat jendela darurat, sekurangkurangnya : - 1 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk tidak lebih dari 26 buah kursi - 2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 s.d. 50 buah kursi - 3 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 51 s.d. 80 buah kursi - 4 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk lebih dari 80 buah kursi - Ukuran jendela darurat minimal (2 buah pada sisi kanan dan kiri untuk tempat duduk berjumlah 27 s.d. 50 buah kursi

Terdapat pintu darurat, Angkutan dapat berfungsi dan Umum terdapat pentunjuk cara Trayek membuka

Orang Dalam

Terdapat jendela darurat Angkutan dan tidak ada penghalang Umum Trayek

Orang Dalam

25.

Alat pemukul/pemecah kaca (martil)

Periksa apakah terdapat alat pemukul/pemecah kaca (martil) yang terpasang pada setiap jendela

- Paling sedikit berjumlah Angkutan 1 (satu) buah pada setiap Umum satu jendelaatau sisi Trayek jendela - Palu/martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip

Orang Dalam

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT, ttd. Drs. PUDJI HARTANTO, M. M. Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590824 201603 1 001 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

NASUTION BIN AS Pembina (IV/a) NIP. 1968 0223 199803 1 002

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK..2574/AJ.403/DRJD/2017 Tanggal : 15 Mei 2017

CONTOH FORMAT SURAT PELAPORAN HASIL INSPEKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KOP INSTANSI Nomor Klasifikasi Lampiran Perihal

: : : :

(Nama Kota), ............ .............. lembar Penyampaian Hasil Rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kepada Yth. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di TEMPAT

1. Memperhatikan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Nomor : .......................... tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bersama ini kami sampaikan hasil rekapitulasi Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Harian pada terminal ............. sebagaimana terlampir.

2.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

KEPALA TERMINAL (nama terminal)

Nama Pangkat/ Golongan NIP

FORM ULIR HASIL REKAPITULASI INSPEKSI KESELAM ATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN HARIAN HARI/ TANGGAL NAMA TERMINAL NO

: :

NOMOR KENDARAAN STUK

Keterangan : 1 : AKAP 2 : AKDP

*

**

1 : Berangkat 2 : Tidak Berangkat 3 : Tilang

NAMA PO

TRAYEK

JENIS ANGKUTAN

PELANGGARAN

KEPALA TERMINAL (nama terminal )

Nama Pangkat/Golongan NIP

SANKSI**