2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA RABU, 7 JUNI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 22/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 7 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Endang Wasrinah 2. Maryanti 3. Rasminah ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 7 Juni 2017, Pukul 12.53 – 13.03 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Aswanto 3) Saldi Isra Ria Indriyani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ajeng Gandini Kamila 2. Lia Anggiasih 3. Erasmus Napitulu

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 12.53 WIB 1.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, ke Pemohon Kuasanya untuk memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: LIA ANGGIASIH Selamat siang, hadir Kuasa Hukum, saya Lia Anggiasih, terima kasih.

3.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, untuk hari ini, agenda kita adalah Perbaikan Permohonan dan silakan Kuasanya untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja, ya. Cukup tujuh menit mungkin, ya? Silakan.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: LIA ANGGIASIH Baik, Yang Mulia. Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kami Tim Kuasa Hukum atas masukan Hakim pada sidang acara perbaikan pertama tanggal 24 ... 24 Mei 2017, sudah melakukan perbaikan atas isi permohonan. Yang pertama, perbaikan atas legal standing dan elaborasi kerugian konstitusional Pemohon di Pasal 7 ayat (1) UndangUndang 1945, yang isinya tentang Diskriminasi Para Pemohon dengan Saudara Laki-Laki, di halaman 4 nomor 16. Kemudian, perbandingan status sosial dengan saudara laki-laki, selanjutnya pembedaan usia atas dasar alasan jenis kelamin. a, Putusan Nomor ... poin 28 sampai 29 Tahun 2006 tentang Diskriminasi. Selanjutnya, elaborasi kerugian konstitusional Pemohon pada unsur segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 halaman 9 sampai 12 nomor 56, 62, 64, dan 73. Kemudian, dampak usia 16 tahun jadi acuan bagi sebagian besar masyarakat setempat dalam menentukan batas usia kawin perempuan di poin 63. Selanjutnya, pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal pendidikan, di halaman 15 sampai dengan 16 nomor 86 dan 88.

1

Data yang kami ambil dari data BPS tahun 2016 berdasarkan Susenas Tahun 2013 dan 2015 tentang Putuskannya ... Terputusnya Berpendidikan Perempuan yang Menikah Seusia ... di usia, mohon maaf ... di Usia 18 tahun. Persentase perempuan pernah kawin, usia 20-24 tahun yang menikah, sebelum usia 18 tahun menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan berdasarkan data tahun 2013 dan 2015. Kemudian, persentase perempuan pernah kawin usia 20 sampai 24 tahun menurut usia perkawinan pertama dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan tahun 2015, di poin nomor 89 data dari pusat studi wanita UGM. 5.

KUASA HUKUM PEMOHON: AJENG GANDINI Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, mohon maaf sebelumnya, dia terlambat, Yang Mulia. Saya Ajeng Gandini beserta Bapak Erasmus Napitulu Kuasa Hukum dari Pemohon. Untuk selanjutnya dalam hal perbaikan permohonan, kami mengelaborasi mengenai pendalaman data pembedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hal kesehatan. Kami memasukkan pemaparan ahli dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30 Tahun ... dan 74 Tahun 2014, di halaman 12 hingga 14. Poin nomor 78 sampai 80, kami menggunakan pemaparan Ahli dari Dr. Fransisca Handi mengenai 12 resiko kesehatan, lalu nomor 81 kita menggunakan ... kami menggunakan data dari ahli Unicef Nomor 82, kami menggunakan data dari WHO. Lalu, perbaikan selanjutnya nomor 4, perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam risiko eksploitasi anak. Kami menambahkan bukti P-10 terlampir dalam permohonan, ada perbaikan di halaman 17, nomor 101 mengenai ketidakbebasan anak dalam menentukan pilihan dan pelanggaran terhadap anak untuk memberikan persetujuan. Lalu, perbaikan selanjutnya mengenai komparasi kesetaraan batas usia minimum kawin laki-laki dan perempuan di berbagai negara lain. Kami menemukan bahwa terdapat 18 negara yang menyetarakan usia kawin laki-laki dan perempuan. Ada di poin D5, halaman 18 hingga 19, nomor 103 hingga 109. Dalam poin tersebut juga terdapat tiga negara yang dapat mereformasi batas usia minimum perkawinan. Lalu perbaikan selanjutnya mengenai masukan Hakim. Kami masukkan Hakim Prof. Maria Farida, dalam Putusan 30 dan 74/PUU Tahun 2014, yang mengemukakan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusannya dapat melakukan perubahan hukum sebagai bentuk sarana rekayasa sosial atau law ... atau social engineering yang akan memberikan dampak pada perubahan penyesuaian dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan yang juga akan berdampak pada upaya 2

perubahan budaya dan tradisi perkawinan anak, sebagaimana selama ini masih berlaku dalam masyarakat. Hal ini terdapat perubahan dalam halaman 21 poin 123. Lalu perbaikan selanjutnya ada dalam Petitum. Yang asalnya kami menuliskan bahwa bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 telah dihapus dan diperbaiki menjadi hanya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, berada di halaman 23. Dan ada di halaman terakhir, tanda tangan kuasa hukum telah ditandatangani oleh semua kuasa hukum, yaitu 13 orang. Demikian, Yang Mulia, Perbaikan Permohonan dari Kuasa Pemohon. Terima kasih. 6.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih. Jadi yang disampaikan tadi hal-hal yang diperbaiki di halamannya. Kemudian, di butir atau angka-angkanya sudah disebutkan dan terakhir di petitum. Kemudian juga Kuasa Hukum Para Pemohon sudah menandatangani semuanya, ya. Cukup? Ada yang mau disampaikan lagi?

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: AJENG GANDINI Cukup, Yang Mulia.

8.

KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Baik, ini alat buktinya untuk Perkara Saudara 22 Tahun 2017. P-1 sampai dengan P-13, ya? Ya, sudah diverifikasi, sudah di ... cukup. Jadi kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X Ya, baik. Jadi perbaikan sudah kami terima. Kemudian tadi alat bukti sudah kita sahkan dan untuk selanjutnya, perbaikan ini akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim di Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti diputuskan bagaimana selanjutnya dari permohonan yang Saudara sudah ajukan, ya.

3

Baik, kalau tidak ada lagi. Jadi, sidang hari ini cukup dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.03 WIB Jakarta, 7 Juni 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

4