2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT (XII)

JAKARTA RABU, 27 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter [Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Pradana Soewondo, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pihak Terkait (XII) Rabu, 27 September 2017, Pukul 11.11 – 13.37 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Manahan MP Sitompul Saldi Isra Suhartoyo Wahiduddin Adams

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Erfen Gustiawan 4. Kunto Raharjo B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Vivi Ayunita 2. Ai Latifah Fardiyah 3. Andi Muhammad Asrun C. Pemerintah: 1. Mulyanto 2. Ninik Hariwanti 3. Toni Prayogo 4. Barlian 5. Purwanta 6. Kirana Pritasari 7. Akmal Taher D. Pihak Terkait: 1. Ilham Oetama Marsis 2. Mohammad Adib E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Zulhaina Tanamas 2. Muhammad Joni F. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Reno Fitri Rafly 2. Anwar Santoso G. Saksi dari Pihak Terkait: 1. Bambang Supriyatno 2. Abdul Razak Thaha

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.11 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 10/PUUXV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Ya, saya cek kehadirannya, Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita, dengan Bapak Andi Muhammad Asrun dan Ai Latifah. Beserta Pemohon ada dr. Judilherry Justam, kemudian ada dr. Erfen. Di sebelah kanan saya, ada dr. Nurdadi dan dr. Kunto. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden?

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

6.

PEMERINTAH: MULYANTO Hadir dari Pemerintah dari Kementerian Kesehatan Bapak Barlian, S.H., M.Kes., Staf Ahli Menteri Bidang Kesehatan. Bapak Purwanta dari Kementerian Hukum dan HAM. Ibu Ninik Hariwanti, S.H., L.L.M., Direktur Litigasi. Saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian Bapak Toni Prayogo. Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Terkait?

1

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Selamat pagi bagi kita sekalian. Atas perkenan Yang Mulia, kami hari ini hadir Pihak Terkait. Nama saya Muhammad Joni, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia dan Zulhaina Tanamas, S.H., sebagai Kuasa Hukum. Hari ini hadir juga Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG(K)., sebagai Ketua Umum, Dr. Mohammad Adib, Sp.OT., sebagai Sekretaris Jenderal. Yang Mulia, berkenan kiranya kami menghadirkan 2 orang ahli dan 2 orang saksi. Yang pertama adalah Ibu Reno Fitri Rafly, M.S., sebagai Ahli. Kemudian Bapak Dr. dr. Anwar Santoso, Sp.JP., sebagai Ahli. Kemudian yang ketiga, Bapak Prof. Dr. dr. Bambang Supriyatno, Sp.A., sebagai Saksi. Yang keempat, Prof. Dr. dr. Abdul Razak Thaha, M.Sc., Sp.GK., sebagai Saksi. Demikian, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ini saya tadi membuka agak kaget. Perkara Nomor 47 Tahun 2017 sudah diputus. Ini Perkara Nomor 10 masih sidang terus ini, panjang sekali ini. Baik, kita ambil sumpah terlebih dahulu untuk Ahli dan Saksi. Saya persilakan maju ke depan, Ibu Reno, Pak Anwar, Prof. Bambang, dan Prof. Abdul Razak, silakan maju. Semuanya beragama Islam. Mohon berkenan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Agak terpisah untuk Ahli dulu. Nah, begitu. Baik.

12.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli Ibu Reno dan Dr. Anwar Santoso, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

2

13.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

15.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Saksi Pak Bambang Supriyatno dan Pak Abdul Razak Thaha. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

16.

SAKSI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Silakan kembali ke tempat.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada informasi yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Pemohon Prinsipal. Mohon didengarkan secara cermat, terima kasih.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, 1-2 menit saja, silakan.

3

22.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Terima kasih, Yang Mulia. Ini hal yang ingin kami sampaikan rasanya cukup sensitif, namun substansinya agak penting. Kami memeroleh informasi bahwa Pengurus Besar IDI berupaya melakukan pendekatan-pendekatan pada Hakim-Hakim Konstitusi.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ah, enggak!

24.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Enggak, ini … ini ... maaf, saya mohon maaf sebelumnya.

25.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Keberatan, Yang Mulia. Karena tidak bisa dibuktikan.

26.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Ya, ya, ini disampaikan di dalam Rapat Pleno PB IDI yang diperluas pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu enggak anu, enggak mungkin.

28.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Betul, saya hanya ingin bahwa barengan diklarifikasi kepada PB IDI, apakah melakukan hal-hal seperti itu dan dikatakan juga pernah dilakukan sebelumnya?

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Hakim Mahkamah Konstitusi, negarawan, tidak bisa ditekan.

30.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Kami percaya sepenuhnya.

4

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, contoh saya pada minggu yang lalu jagong di Semarang, teman saya seorang dokter mantu. Saya baru saja cerita, saya digiring untuk ke VIP room, saya tidak mau karena di situ sudah banyak guru besar senior yang mau menemui saya, saya langsung pulang. Jadi, enggak mungkin sekali, kita selalu hindarkan itu, ya. Hal-hal yang tidak senonoh, pasti kita hindari, ya. Jadi, informasi itu di sini tidak ada sama sekali, ya. Gitu saja, supaya sudah selesai, enggak ada. Baik. Ya, ini atas permintaan Hakim, klarifikasi dari Pihak IDI, apakah benar ada upaya-upaya itu atau bagaimana?

32.

PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD ADIB Terima kasih, Hakim Yang Mulia. Izinkan saya menyampaikan laporan. Karena mohon maaf, terus terang ada proses-proses internal di organisasi. Yang itu kemudian kalau itu ternyata ada rekaman yang memang membuktikan itu, kami bisa mengajukan tuntutan. Karena kami menyatakan bahwa dalam setiap proses rapat pleno, prosesproses yang internal, yang kemudian tidak menjadi keputusan, maka itu tidak menjadi kebijakan dari pengurus. Jadi, apa yang disampaikan tadi ... dan itu bisa menjadikan dasar bagi kami untuk melakukan sebuah tuntutan karena sudah melakukan penyadapan terhadap proses di internal. Terima kasih, Pak Ketua.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya sampaikan bahwa ini sudah selesai, tidak ada. Karena Hakim tidak ada sekali yang bisa ditekan, ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau ditekan IDI, ditekan sama Pemerintah, atau ditekan polisi saja enggak bisa kita, ya. Mohon untuk di ... sudah selesai, Pak Asrun.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya. Jadi, sifatnya klarifikasi?

5

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Kalau tidak, kita sangat berbesar hati.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Karena kita harus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul, betul.

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN IDI juga punya kewajiban seperti itu. Terima kasih, Yang Mulia.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Jadi, ini sudah diklarifikasi dan Hakim juga sudah mengklarifikasi, tidak benar sama sekali kita dipengaruhi apa pun, ya. Baik. Kita lanjutkan. Pemohon ... Pihak Terkait, siapa dulu yang akan didengar? Ahli atau Saksi?

44.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Berkenan kiranya Ahli lebih dahulu, yaitu Ibu Reno Fitri Rafly, Yang Mulia, terima kasih.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ibu Reno terlebih dahulu. Untuk Ahli waktunya maksimal 15 menit dan Saksi nanti maksimal 10 menit. Setelah itu, kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan, Ibu.

6

46.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RENO FITRI RAFLY Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Reno Rafly, salah satu Diaspora yang baru kembali ke Jakarta Januari lalu. Pendidikan saya S1 Bidang Psikologi (lulus Magna Cum Laude) dan S2 dalam Bidang Organization of Behavior atau Perilaku Organisasi dari New York University, dimana saya mendapat beasiswa dan lulus dengan hasil terbaik. Pengalaman saya kurang-lebih ... lebih 10 tahun di New York dalam bidang Organization Development dan Human Capital (sumber daya manusia). Saya juga menjadi Dosen Psikologi Organisasi di City University of New York dan dosen tamu di UI dan Trisakti. Saya juga aktif dalam Society of Industrial Organizational Psychology Divisi 14 dalam naungan American Psychological Association (APA). Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. IDI telah meminta kesediaan saya untuk memberikan pandangan tentang permasalahan organisasi IDI saat ini dari sudut pandang perilaku organisasi, sistem, dan sumber daya manusia. Harap dicatat bahwa saya tidak memiliki afiliasi dengan IDI dan tidak memiliki kaitan secara personal apa pun di dalamnya. Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan etimologinya, organisasi adalah di mana terdapat dua orang ... dua orang atau lebih yang membentuk suatu entitas dengan visi bersama untuk mencapai suatu tujuan. Ketika kita melihat, mengapa kita membutuhkan sebuah organisasi untuk profesi tertentu di sebuah negara yang juga meliputi dokter? Ada beberapa alasan utama, yaitu: 1. Bahwa ada kebutuhan masyarakat untuk mengetahui single source of truth (satu sumber kebenaran), dimana mereka bisa kunjungi dan berkonsultasi, juga mempunyai akuntabilitas. 2. Organisasi profesi seperti untuk dokter dibutuhkan untuk ketahanan negara, untuk melindungi bangsa dan masyarakat dari ancaman internal atau eksternal. 3. Organisasi profesi dibutuhkan untuk memajukan penelitian, pendidikan, dan inovasi. Dimana dokter, masyarakat umum, dan pemerintah memiliki kepentingan untuk berinteraksi, mendiskusikan gagasan, dan memecahkan permasalahan demi kepentingan publik. 4. Organisasi profesi dibutuhkan untuk menyediakan tempat yang aman bagi para anggotanya untuk mengemukakan gagasan, mendiskusikan, dan berdebat satu sama lain dengan saling menghormati demi kemajuan pengetahuan mereka, kemajuan profesi, dan untuk melayani kepentingan publik.

7

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Dari Amerika Serikat dengan krisis kepemimpinan dan bencana alam saat ini, ke Eropa dengan pengungsi, terorisme, dan brexit ke Asia dengan bangkitnya ekonomi digital dan krisis kemanusiaan di Rohingya. Di Indonesia, dengan 17.000 pulau dan sekitar 260 juta penduduk, rakyat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah untuk menjadi tumpuan dalam memberikan kepastian dan rasa aman dalam membangun kehidupannya. Siapakah yang dimaksud rakyat ini? Ini termasuk anak-anak yang membutuhkan akses kesehatan dasar dan pendidikan yang perlu tumbuh sebagai pemimpin masa depan. Ibu-ibu yang membutuhkan nutrisi dan pengetahuan yang memadai dalam perawatan kesehatan keluarganya, serta para ayah untuk dapat bekerja dan memberikan nafkah bagi keluarga mereka. Jika kita melihat mar … Maslow’s Hierarchy of Needs atau hierarki kebutuhan, manusia mempunyai kebutuhan dasar dan kebutuhan fisiologis yang perlu dipenuhi terlebih dahulu untuk mencapai self-actualization atau aktualisasi diri dengan mengembangkan potensi dirinya. Oleh karena itu, untuk memiliki negara yang kuat harus ada pemahaman yang kuat bahwa perawatan kesehatan, kesejahteraan, dan akses terhadap pendidikan yang merupakan hak asasi warga negara yang paling mendasar. Setelah kebutuhan fisiologis mereka terpenuhi, agar warga dapat melakukan yang terbaik, warga harus merasa aman. Keamanan ini mencakup kepercayaan pada pemerintah untuk mencar … menjadi tumpuan terbaik mereka. Masyarakat kita memilih komunitas masing-masing, tempat kerja, tempat bermain, dan ikatan-ikatan di dalam masyarakat lainnya. Oleh karena itu, mengapa rukun tetangga, rukun warga, dan organisasi berbasis komunitas, serta berbasis profesi lainnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sense of belonging. Kebutuhan ini sangat penting bagi bangsa untuk dilindungi. Komitmen bangsa ini adalah dalam merangkul keragaman dan inklusivitas, terlepas dari jenis kelamin, agama, ras, dan etnisitas, Bhinneka Tunggal Ika (berbeda tapi satu). Inilah yang dila ... diyakini oleh para pendiri bangsa, sebagai inti dari membangun sebuah bangsa dengan banyak perbedaan dan budaya. Indonesia menjadi kuat saat kita merangkul keragaman sebagai bagian dari identitas bangsa. Aktualisasi diri terjadi ketika masyarakat siap untuk berkarya dan di-support dengan sarana yang mereka perlukan untuk bisa berprestasi. Kebutuhan tersebut, yaitu self-esteem atau percaya diri dan selfefficacy (kemampuan diri), istilah yang diperkenalkan oleh seorang Psikolog, Albert Bandura pada tahun 1977 yang didefinisikan sebagai

8

keyakinan seseorang tentang kepam … kemampuannya untuk unggul dan menyelesaikan sebuah tugas. Saat ini terda … dapat tantangan dari bidang kesehatan dan kesejahteraan bangsa kita. Menurut OECD atau Organization for Economic Cooperation and Development, dalam ta … laporan tahun 2014. Harapan hidup di Indonesia hanya sampai dengan 70 tahun, 10 tahun lebih rendah dari rata-rata OECD, yaitu 80 tahun. Angka kematian bayi adalah 26 kematian dari 1.000 kelahiran, lebih tinggi dari rata-rata OECD, yaitu 4 dari 1.000. Pada tahun 2015 hampir 40% penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas adalah perokok harian dengan biaya triliunan rupiah yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengobati penyakit-penyakit yang terkait. Maka jelaslah bahwa kita perlu mengembangkan sistem pendukung yang kuat untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan, sarana dan menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk memajukan bangsa ini. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dalam konteks ini, Dokter Indonesia adalah bagian dari warga negara yang perlu dilindung … dilindungi dan diberi ruangan … ruang yang aman bagi mereka untuk mengembangkan pengetahuan profesinya, untuk memajukan bangsa kita, dan melayani masyarakat. Mereka adalah talenta-talenta yang penting bagi negr … negara. Sangat penting bagi masyarakat untuk percaya pada dokter mereka. Dan oleh karena itu, penting juga bagi para dokter untuk memercayai peneri … pemerintah dan sistem bahwa mereka diberi keamanan dan sarana dan prasarana yang memadai dalam membantu pasien-pasien mereka. Yang Mulia Ketua dan Majelis ha … Hakim Mahkamah Konstitusi, jika kita melihat tujuan IDI dari AD/ART dari tahun 2015, IDI bertujuan: “Pertama, mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan kedua, memadukan segenap potensi dokter di Indonesia, meningkatkan harkat, martabat, dan kehormatan diri dan profesi kedokteran di Indonesia, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan rakyat Indonesia menuju masyarakat sehat dan sejahtera.” Jadi, tujuan IDI adalah sebagai wadah pemersatu bagi dokterdokter di Indonesia … seluruh Indonesia untuk me … berkolaborasi dan meningkatkan profesinya untuk melayani kepentingan publik di bawah payung Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan 140.000 anggotanya yang tersebar di berbagai wilayah geografis dengan berbagai ras dan etnis adanya konflik, tentu tak terelakkan. Anggota mungkin memiliki beragam minat dan kebutuhan dan melihat kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka. Tantangan ini terjadi di semua jenis organisasi, baik ma … swasta 9

maupun publik. Dalam ilmu organisasi, konflik tidak hanya tak terelakkan tetapi diperlukan dan penting untuk memupuk inovasi, tanpa konflik, asumsi-asumsi tidak akan ditentang dan riset mungkin tidak akan maju. Berdasarkan sebuah penelitian pada tahun 2016 dari Akademi Manajemen, menyatakan bahwa konflik meningkatkan inovasi organisasi dalam pengembangan produk baru dan memicu pembaharuan organisasi. Untuk memenuhi tantangan saat ini dan masa depan, IDI sebagai sebuah organisasi harus berkembang dengan memahami kebutuhan anggota dan memberikan suasana yang aman bagi mereka untuk mengemukakan gagasan, opini, untuk memajukan profesi dan terus melayani kepentingan publik. Apakah penting untuk Indonesia memiliki satu organisasi profesi untuk dokter? Ya dan IDI adalah wadah yang cukup untuk tujuan ini. Sebagai ilmuwan organisasi, saya melihat IDI sebagai satu kesatuan yang melindungi masyarakat dan anggotanya dari ancaman internal seperti merupakan solusi untuk mencegah penyakit dan ancaman eksternal seperti masuknya dokter-dokter asing yang belum tentu mempunyai kepentingan terbaik untuk bangsa Indonesia. Apakah IDI perlu berubah? Ya. IDI perlu berkembang dan terus meningkatkan pelayanan bagi anggotanya dan masyarakat. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi konflik dalam organisasi seperti IDI? Dalam konsep organisasi, jawabannya adalah mencari superordinate goals, yaitu tujuan tertinggi yang ingin diraih setiap anggota di dalam organisasi tersebut, sehingga tiap-tiap anggota bisa bekerja sama dan berkolaborasi dalam meraih superordinate goals yang sudah disepakati bersama. Lalu untuk pelaksanaannya harus dibentuk good governance system sehingga terjadi trust. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, mungkin ada yang berpendapat bahwa adanya lebih dari satu organisasi profesional diperlukan untuk mencegah monopoli dan mewujudkan persaingan yang sehat. Ini mungkin benar di industri swasta, dimana persaingan diperlukan di pasar dan bagi perusahaan untuk menurunkan biaya guna meningkatkan nilai dan efektivitas. Namun, dalam organisasi profesional yang merumuskan kompetensi standar sepenting dokter adanya lebih dari satu organisasi akan berbahaya karena: 1. Potensi dalam menciptakan ambiguitas dalam standar dan kompetensi profesional. 2. Tidak ada single source of truth atau satu sumber kebenaran. 3. Tidak ada akuntabilitas yang jelas. Ketiga efek potensial ini tidak diragukan lagi dapat menyebabkan ketidakpercayaan pasien terhadap dokter mereka dan dapat menyebabkan efek bola salju yang menjadi ancaman lebih besar pada kesehatan masyarakat dan ketahanan bangsa. 10

Sebagai perbandingan, saya ingin menjelaskan bahwa American Medical Association adalah salah satu organisasi profesional untuk dokter terbesar di Amerika Serikat yang didirkan pada tahun 1847 dan saat ini memiliki lebih dari sekitar 240.000 anggota. Seperti organisasi lainnya, AMA memiliki tantangan tersendiri. Namun, AMA memiliki kepercayaan publik dan terus melayani sebagai advokat kesehatan di Amerika Serikat. Berdasarkan deklarasi World Medical Association kelima, dimana IDI adalah salah satu anggotanya menyatakan bahwa metode yang merupakan standar internasional untuk menilai kompetensi dan kinerja profesional harus dikembangkan dan diterapkan dalam pendidikan kedokteran Basic Medical Education, Post Graduate Medical Education, and Continuing Professional Development, ini berarti harus ada satu standar professional, termasuk di Indonesia untuk memastikan kompetensi profesional tertinggi. Ini berarti satu organisasi profesi tunggal tidak hanya diperlukan, namun juga sangat penting untuk memastikan kompetensi dan standar tertinggi dari penyedia layanan medis di Indonesia. Akhirnya dalam kesempatan ini, saya ingin menyatakan bahwa IDI harus dilihat sebagai simbol persatuan untuk melindungi dan melayani rakyat kita, bersatu kita teguh. Selama IDI tidak menyimpang dari tujuannya dan dari Undang-Undang Dasar 1945, maka adalah tanggung jawab kita bersama. Pemerintah juga masyarakat untuk melindungi hak-hak dokter dan melindungi IDI sebagai organisasi profesinya agar dokter tetap dapat mengaktualisasikan dirinya dan memberikan layanan kesehatan terbaik untuk seluruh rakyat Indonesia. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, nasib publik dan masa depan bangsa ini ada di tangan Majelis Hakim. Saya percaya bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi akan membuat keputusan berdasarkan kebaikan publik dan masa depan keluarga kita serta negeri yang kita cintai ini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Bu Reno. Silakan duduk. Langsung Pak Anwar Santoso. Silakan.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bisa menggunakan mik sebelah kanan. Ya? 11

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terkait dengan Ahli ini, Prof. Dr. Anwar Santoso, kami telah menerima yang tertulis, ini sebagian besar dia bicara tentang hukum dan menilai posisi gugatan (...)

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti kita yang menilai.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Oleh karena itu, kami mau tanya, Yang Mulia.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, keterangan ini (...)

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ini ahli hukum atau ahli bidang kedokteran ini?

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kita yang menilai. Ya, silakan, Pak Anwar.

56.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANWAR SANTOSO Bismillahirrahmaanirrahiim. Robbish rohli sodri wayasirli amri wahlul uqdatamilisaani yafqahu qauli. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, assalamualaikum wr. wb. Mengawali pendapat Ahli dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya pada sidang Majelis Yang Mulia ini. Saat ini saya bertugas sebagai Dokter Pendidik Klinis dan Dosen Kedokteran di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, dan Departemen Kardiologi Kedokteran Vaskular FKUI. Dan sekaligus dari tahun 2016 sampai dengan sekarang, bertugas sebagai Ketua Kolegium Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah. Dan sebelumnya tahun 2014 dan 2016 bertugas sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiologi dari Kedokteran Vaskular Indonesia. Saat ini juga bertugas sebagai Ketua Terpilih Asean Federation of Cardiology dari tahun 2016 sampai sekarang, atas pemilihan secara demokratis seluruh organisasi profesi dokter spesialis kardiologi di 10 negara ASEAN. 12

Dari tahun 2011 sampai sekarang, masih dipercaya mengemban tugas sebagai Ketua Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia atau ARSPI dan asosiasi ini termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Dan atas dasar hal tersebut, saya terlibat dalam panitia kerja Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 dan pembuatan NSPK (norma, standar, pedoman, dan kriteria) turunan dari undang-undang tersebut. Dari latar belakang inilah, insya Allah saya sebagai muslim bersedia di bawah sumpah menjadi Ahli dan mempunyai latar belakang pemahaman yang cukup memadai. Untuk memberikan pendapat sesuai dengan keahlian saya dalam Sidang Majelis Yang Mulia ini. Majelis Yang Mulia. Mencermati dan mempelajari permohonan pengujian pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 tentang Pendidikan Kedokteran, saya mencoba memberikan beberapa butir pendapat Ahli, sesuai dengan apa yang menjadi pemahaman dan pengalaman saya. Menanggapi tentang kerugian konstitusional yang didalilkan Pemohon pada Pasal 1 angka 4 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, maka Pemohon menyebutkan ada istilah sertifikat profesi yang disamakan dengan sertifikat kompetensi. Implikasinya adalah istilah profesi dan kompetensi menjadi sama. Majelis Hakim Yang Mulia, kompetensi pada diri seseorang mempunyai beberapa unsur, yaitu codified knowledge atau ilmu pengetahuan yang terstruktur atau terkodifikasi dengan baik berdasarkan body of knowledge, tacit knowledge atau pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman dan jam terbang yang ditransfer dalam praktik di lapangan. Kemudian technical skill atau keterampilan teknik, cognitive skill atau keterampilan kognitif, dan perceptual ability atau kemampuan pencerapan. Sedangkan profesi seseorang adalah pekerjaan yang mempunyai karakteristik khusus, seperti keterampilan berdasarkan pengetahuan teoretis, hasil dari pendidikan yang ekstensif, lulus ujian kompetensi, menjalani pelayanan ... pelatihan institusional selain ujian tertulis dan dipersyaratkan mengikuti pelatihan praktis pada institusi-insitusi profesional, dan yang paling penting adalah adanya kode etik yang dipenahu ... dipenuhi oleh anggota-anggota profesi. Jadi, mencermati uraian tersebut, Ahli berpendapat bahwa seseorang akan disebut profesional setelah dia menjalani ujian di perguruan tinggi dan juga lulus ujian kompetensi di lapangan pekerjaan oleh organisasi profesi. Ahli, prihatin bahwa Pemohon salah di dalam memahami konsep ini, yaitu Pemohon gagal di dalam melakukan abstraksi suatu ide atau gagasan, sehingga menyamakan begitu saja antara sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi. Begitu pula nomenklatur, sertifikat profesi 13

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sebenarnya tidak dikenal. Sehingga Ahli berpendapat Pemohon rancu dalam memahami dan mendalilkan kedua terminologi tersebut, sehingga adanya kerugian konstituional tersebut sebenarnya tidak lagi relevan. Begitu juga kerugian konstitusional yang didalilkan dengan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 201 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pemohon juga mendalilkan dengan Pasal 44 UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berbunyi, “Sertifikat kompetensi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang uji kompetensi.” Dan jika kita menyimak lebih jauh tentang penjelasan pasal demi pasal undang-undang tersebut, disebutkan bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (1) berbunyi, “Yang dimaksud dengan keahlian dalam cabang ilmunya adalah kemampuan seseorang yang diakui oleh masyarakat. Karena keahlian praktis seperti potong rambut, desain grafis, montir, dan bentuk keahlian praktis lainnya.” Maka Ahli berpendapat bahwa Pemohon tidak cermat di dalam mendalilkan adanya kerugian konstitusional tersebut. Karena pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, itu sejatinya ditujukan bukan ... ditujukan pada profesi lain, di luar profesi kedokteran dan pada kenyataannya banyak profesi lain di luar profesi kedokteran yang tidak atau belum mempunyai organisasi profesi atau kolegium, sehingga sertifikat kompetensi diberikan oleh perguruan tinggi atau program studi. Jika kita mencermati dan mempelajari justifikasi dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sebagai lex specialis, maka bahwa pendidikan kedokteran sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk menumbuhkembangkan penguasaan, pemanfaatan, penelitian, serta pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Namun, upaya melakukan penataan pendidikan kedokteran untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud di atas, pada saat tersebut belum diatur secara komprehensif di dalam peraturan perundangundangan, sehingga amat beralasan dan justifikasinya cukup kuat untuk dibentuknya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran sebagai lex specialis vis a vis lex generalis, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Majelis Hakim Yang Mulia, memang sejatinya pendidikan kedokteran dan praktik kedokteran itu bersifat spesifik, partikuler, dan mengacu pada kebutuhan asasi manusia terhadap kesehatan, serta berlandaskan pada etika kedokteran yang luhur, serta berorientasi pada tujuan keselamatan pasien. Keluaran dari pendidikan kedokteran ini 14

harus mengacu pada Standar Kompentensi Dokter Indonesia atau SKDI dan standar ini pun mengacu pada standar daripada World Federation of Medical Education yang menjadi standar pendidikan kedokteran di dunia. SKDI ini juga dilengkapi dengan Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia atau SPPDI dan kedua standar tersebut harus disahkan oleh konsil kedokteran sebagai lembaga negara dengan melibatkan secara aktif seluruh pemangku kepentingan yang terkait, seperti Institusi Pendidikan Kedokteran, Organisasi Profesi dan Kolegium, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia atau AIPKI, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia atau ARSPI, bahkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah dan masyarakat. Majelis Hakim yang kami hormati, mencermati kerugian konstitusional Pemohon tentang makna organisasi profesi seperti yang termaktub dalam Pasal 1 angka 12 dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, dan Pasal 38 huruf c, yaitu untuk mendapatkan surat izin praktik dokter atau dokter gigi harus memiliki rekomendasi dari organisasi profesi. Pemohon mendalilkan bahwa hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sebagaimana diatur, dijamin, dan dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merasa dibatasi oleh organisasi profesi IDI. Hal itu sejatinya tidak benar dan hal-hal ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Rekomendasi IDI untuk mendapatkan surat izin praktik tidak pernah atau jarang dipersulit oleh IDI, sepanjang yang bersangkutan tidak tersangkut perkara pidana dan/atau pelanggaran etik kedokteran yang berat. Justru batasan pelanggaran pidana dan pelanggaran etik berat ini untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran yang tidak bermartabat. Berdasarkan pengalaman Ahli yang masih aktif sebagai anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiologi yang tergabung dalam PB IDI masih dengan bebas berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjalankan kegiatan akademik dan profesinya dalam organisasi perhimpunan dokter spesialis tanpa adanya intervensi dari PB IDI dalam kebijakan umum atau kebijakan teknis. Ahli mengalami dan berpendapat bahwa IDI dalam kenyataannya tidak mengintervensi kewenangan kolegium dalam menyusun standar pendidikan profesi kedokteran, sebagaimana termaktub dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yaitu standar pendidikan profesi kedokteran disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan untuk pendidikan profesi dokter gigi disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran dan Kedokteran Gigi. Untuk

15

pendidikan profesi dokter spesialis, disusun oleh kolegium kedokteran atau kedokteran gigi. Ahli yang bertugas sebagai ketua kolegium dokter spesialis juga tergabung dalam MKKI, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, dimana MKKI masih bisa dan bebas melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membina pendidikan profesi kedokteran, yaitu berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IDI tahun 2015. Begitu juga seperti yang termaktub di dalam kompendium MKKI PB IDI Tahun 2015-2018 bahwa organisasi profesi dokter dalam hal ini adalah perhimpunan dokter spesialis mempunyai dua badan yang berdiri sejajar, bekerja secara otonom, dan bertanggung jawab pada muktamar atau kongres perhimpunan. Jadi, menyimak dan menghayati uraian-uraian fakta sosilogis tersebut, Ahli berpendapat tidak ada sama sekali kerugian konstitusional untuk mendapatkan surat izin praktik dan tidak ada pembatasan kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Selanjutnya, Pemohon juga menggagas bahwa IDI sebagai medical asosiation, seyogianya hanya berfungsi sebagai serikat pekerja atau serikat buruh atau trade union atau political body bagi dokterdokter Indonesia, sedangkan kolegium dan MKKI sebagai Academy of Medicine of Indonesia adalah akadami body bagi dokter-dokter Indonesia. Dan untuk menjamin independency-nya, kolegium seyogianya dibentuk oleh fakultas kedokteran atau program studi dan menyimak ini pemikiran-pemikiran ini tampaknya bernas, tampaknya bernas. Tetapi jika dicermati lebih lanjut, bisa berbahaya dan tidak bisa diterima dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, gagasan tersebut sama sekali tidak memperhatikan perspektif filosofis dan perspektif historis terbentuknya organisasi profesi IDI di negeri yang tercinta ini. Embrio organisasi profesi ini berawal dari terbentuknya Veregining van Indonesische Geneeskundigen (VIG) dan menurut Prof. Dr. Bahder Djohan yang pernah menjabat sebagai Sekretaris VIG selama 10 tahun dari 1928 sampai 1938, landasan terjadinya embrio organisasi ini adalah akibat timbulnya rasa nasionalisme, kebangsaan, dan perlunya rasa kesatuan, persatuan dokter-dokter di Indonesia. Maka menilik sejarah berdirinya IDI dan adanya nilai historis berupa rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan kesatuan Dokter Indonesia tersebut justru menjadi obor pemersatu IDI. Dokter Indonesia sebagai warga bangsa yang ikut aktif dalam gerakan dan perjuangan kemerdekaan sadar akan hak dan kewajibannya, serta peran dan tanggung jawabnya kepada umat manusia, dan bangsanya, dan bertekad memberikan darma baktinya untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam kehidupan 16

keprofesian. Dan juga ada upaya-upaya untuk memisahkan kolegium dan PB IDI, sama sekali tidak mempunyai landasan filosofis dan landasan historis yang kuat. Begitu juga pemikiran bahwa IDI sebaiknya menjadi trade union, atau serikat buruh, atau serikat pekerja, maka pemikiran tersebut tidak relevan sama sekali karena fakta-fakta sejarah menunjukkan berdirinya IDI tidak bisa dipisahkan dengan benih-benih berdirinya Negara Republik Indonesia dan banyak sekali tokoh-tokoh pejuang kebangsaan dan kemerdekaan yang berlatar belakang dokter dan organisasi ini adalah organisasi yang berbasiskan pada keluhuran profesi dan etika, serta pemajuan ilmu pengetahuan kedokteran dan teknologi. Majelis Hakim Yang Mulia. Ahli amat khawatir dan prihatin terhadap pemikiran Pemohon yang patut diduga bersumber pada filosofis sosialisme, yaitu perjuangan buruh (proletar) vis a vis kaum pemodal, artinya strategi berlandaskan lewat perjuangan antarkelas dalam masyarakat dan ini sama sekali tidak bersumber pada nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Suatu pemikiran yang tidak berasaskan kebangsaan, kekeluargaan, dan kenusantaraan yang justru akan memecah belah unsur-unsur dalam organisasi profesi ini di Nusantara Indonesia. Bagaimana mungkin pemikiran-pemikiran tersebut akan didalilkan dengan nilai-nilai Pancasila dan amanat Pembukaan dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 (...) 57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Anwar, mohon dipersingkat waktunya.

58.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANWAR SANTOSO Siap. Bagaimana mungkin pemikiran tersebut akan didalilkan dengan nilai Pancasila dan Amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, suatu pertanyaan yang amat mendasar untuk diajukan pada sidang ini, apa sebenarnya maksud dan tujuan permohonan uji materiil undangundang ini? Majelis Yang Mulia, saya akan langsung kepada kesimpulan. Yang pertama. Bahwa pendidikan kedokteran yang bersifat spesifik telah memiliki pengaturan hukum secara khusus (lex specialis) dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 yang memperkuat prinsip-prinsip etika dan kepentingan keselamatan pasien dan masyarakat. Sementara UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hanya sebagai landasan normatif bagi penyelenggaraan pendidikan secara umum saja (lex generalis).

17

Usulan untuk memisahkan kolegium dan organisasi profesi dokter, yaitu IDI tidak berdasarkan perspektif filosofis, historis maupun kenyataan sosiologis organisasi profesi IDI beserta kolegium. Jika usulan pemikirannya diterima, maka pemikiran dan filosofi yang tidak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, akan masuk dan diterima dalam sistem hukum Indonesia dan akan terjadi kekacauan sistemik dalam sistem hukum nasional kita. Pada hakikatnya organisasi profesi tempat berhimpunnya organisasi perhimpunan dokter spesialis dan kolegium sudah lama bekerja sama secara koordinatif, serta tak terpisahkan dalam keluarga besar IDI. Kolegium kedokteran dalam menyusun standar pendidikan profesi selalu berkoordinasi dengan organisasi profesi, Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia, Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan Indonesia, Konsil Kedokteran, Kemenristekdikti, dan Kemenkes. Kerja sama antara organisasi profesi kolegium terselenggara dengan amat baik dan keduanya dipilih dan bertanggung jawab dalam muktamar. Organisasi profesi IDI tidaklah direduksi hanya menjadi serikat buruh saja, tetapi merupakan professional and scientific organization. Dengan demikian, Yang Mulia, berdasarkan pendapat saya tidak ada hal-hal, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis yang relevan sebagai bentuk kerugian konstitusional dengan batu uji Pasal 28 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Demikianlah pendapat Ahli menurut pengalaman dan keahlian saya selaku penggiat dan pelaku pendidikan kedokteran dalam praktik kedokteran. Dan mudah-mudahan Allah memberikan barokah pada kita semua. Assalamualaikum wr. wb. 59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Wassalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Pak Anwar. Berikutnya untuk Saksi, sekarang Prof. Bambang. Saya persilakan. Waktunya untuk Saksi hanya 10 menit.

60.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SUPRIYANTO wb.

61.

Terima kasih. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Wassalamualaikum wr. wb.

18

62.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SUPRIYANTO Salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pihak Pemohon, Pihak Terkait, Bapak/Ibu dari unsur Pemerintah. Sebelum saya menyampaikan kesaksian, perkenalkan nama saya Bambang Supriyatno sebagai Ketua Konsil Kedokteran Indonesia yang selanjutnya saya sebut sebagai KKI periode 2014-2019. Izinkan saya pada pagi hari ini menyampaikan keterangan sebagai Saksi Fakta untuk menanggapi berbagai hal yang menurut kami perlu diluruskan terkait dengan isu-isu yang telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya. Ada tiga hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang co-regulasi. Sebelum membahas lebih lanjut tentang co-regulasi, saya akan sedikit memperkenalkan tentang Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI. Konsil Kedokteran Indonesia merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran. Berbicara kedokteran, tentu kedokteran dan ... dokter dan dokter gigi, kemudian sebagai guidance untuk dokter maupun dokter gigi dan kepastian hukum. KKI adalah suatu badan otonom yang mandiri, nonstruktural, dan bersifat independent yang terdiri atas Konsil Kedokteran atau KK dan Konsil Kedokteran Gigi atau KKG. Tugas KKI antara lain adalah registrasi dokter yang selanjutnya saya sebut sebagai Surat Tanda Registrasi atau STR, kemudian mengesahkan standar pendidikan profesi dan standar kompetensi dokter dan dokter gigi, dan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, adanya STR ini adalah merupakan suatu pengakuan negara bahwa dokter maupun dokter gigi itu sudah bersifat profesional dan kompeten. STR dilakukan bagi seluruh dokter atau dokter gigi yang baru lulus dan berlaku untuk lima tahun, kemudian setelah lima tahun dilakukan lagi resertifikasi. Sejarah dibentuknya Konsil Kedokteran Indonesia adalah mempertimbangkan kondisi masyarakat yang beragam, memutuskan adanya keterlibatan berbagai unsur stakeholder, utama kedokteran, antara lain adalah organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi, sehingga unsur keanggotaan KKI berdasar undang-undang praktik kedokteran adalah yang pertama, organisasi profesi kedokteran dan kedokteran gigi dimana untuk kedokteran ada dua orang, untuk kedokteran gigi ada dua orang. Kemudian, asosiasi institusi pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi untuk kedokteran satu dan kemudian untuk kedokteran gigi satu. Juga terdiri dari kolegium, yaitu dokter dan dokter gigi ada dua sehingga kemudian juga ada dari asosiasi rumah sakit pendidikan baik dokter maupun dokter gigi, kemudian Kementerian Kesehatan, Kementerian Ristek Dikti, dan ada tiga orang tokoh masyarakat. 19

Calon anggota atau komisioner KKI ini dikirim oleh masing-masing organisasi atau kementerian terkait melalui proses seleksi di tim Kementerian Kesehatan yang selanjutnya mengusulkan nama-nama tersebut kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai anggota KKI. Adanya unsur ... berbagai unsur yang ada, maka berbagai masalah kedokteran dari hulu sampai hilir dapat secara komprehensif dipertimbangkan dan dicari solusinya. Mengapa kami meyakini demikian? Karena keberagaman yang ada merupakan kontribusi yang besar untuk memberikan pandangan berdasarkan pengalaman yang dipunyai, bahkan secara mendalam sebagai bahan kajian dalam menjalankan tupoksi dari KKI itu sendiri, sehingga masing-masing ini mempunyai suatu hak yang sama di dalam mengajukan pendapatnya. Dalam pengambilan keputusan, KKI tidak ada dominasi suara dari salah satu unsur. Kalau kita melihat dari unsur keanggotaan KKI yang ada bagaimana mungkin masing-masing itu saling memengaruhi. Mengapa demikian? Karena KKI itu tetap independent. Dalam menghasilkan regulasi, KKI menghasilkan sesuatu yang disebut sebagai perkonsil, ada tahapan-tahapan di dalam perkonsil, yaitu ada tahapan persiapan dimana divisi akan mengajukan masalahnya di dalam rapat, kemudian dibentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa anggota komisi, maksud saya divisi, kemudian dilakukan pada rapat koordinasi, selanjutnya baru dibahas di dalam rapat pleno. Setiap anggota KKI mempunyai hak yang sama, tidak ada dominasi dari setiap anggota, termasuk juga ketua. Jadi, semua sama dengan satu suara masing-masing bisa mengajukan pandangannya, sehingga tidak mungkinlah seorang atau beberapa orang itu dari komisioner yang lain dapat memengaruhi komisioner yang lain karena keputusan tertinggi dari suatu peraturan konsil adalah dalam hal rapat pleno. Majelis Hakim yang kami muliakan. Kemudian kita berbicara kedua adalah ada isu yang menyatakan tentang kelulusan dokter yang substandar oleh KKI. Izinkan saya menjelaskan sekilas mengenai STR dan mekanisme penerbitan STR. STR bagi dokter atau dokter gigi yang baru, itu mensyaratkan bahwa harus mempunyai ijazah yang dikeluarkan oleh institusi pendidikan atau dalam hal ini perguruan tinggi. Kemudian dia harus mempunyai sertifikat kompetensi berdasarkan undang-undang yang diterbitkan oleh kolegium. Itu untuk dokter maupun dokter gigi yang baru. Bagi registrasi ulang setelah 5 tahun, maka disertakan adanya copy dari STR yang lama, kemudian dengan sertifikat kompetensi dari kolegium terkait. Majelis Hakim Yang Mulia. Kalau kita melihat bahwa ada yang mengatakan STR itu ada yang substandar, mari kita lihat ada 2 syarat yang utama (…)

20

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Maaf, Prof. Karena waktunya dipersingkat.

64.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SUPRIYATNO Ya, ada syarat utama ijazah dan sertifikat kompetensi. Ijazah diterbitkan oleh institusi pendidikan. Kemudian sertifikat kompetensi oleh kolegium. Kalau ini dilakukan, maka dua institusi ini mungkin yang harus dipertanyakan. Jadi hal ini kemungkinan dan juga bukan kesalahan dari KKI karena kami menerima ijazah yang asli. Kemudian sertifikat kompetensi. Dan kalau ini ada, sebaiknya dilaporkan sehingga kami akan menindaklanjuti untuk melakukan evaluasi STR dan bila perlu kita melakukan pencabutan. Terakhir, Majelis Hakim Yang Mulia. KKI tidak pernah menolak Keputusan MK. Mengapa demikian? Dalam program studi dokter layanan primer, itu kita harus melihat. Apakah itu program studi lama atau program studi baru? Kalau dia lama, maka dia sudah harus mempunyai standar pendidikan profesi dan standar kompetensi yang harus disahkan oleh KKI. Kalau dia baru, maka dia harus membuat standar pendidikan dan standar kompetensi yang baru, yang ini harus juga disahkan oleh KKI. KKI menganggap bahwa DLP merupakan program studi yang baru karena ini setara, yang berbeda bukan sebagai dokter maupun dokter spesialis dan ini harus disahkan oleh KKI. Sampai saat ini, KKI belum menerima standar pendidikan dan standar kompetensi dari dokter layanan primer. Sehingga kami KKI tidak pernah menolak keputusan MK. Bahkan dalam setiap pertemuan yang membahas rancangan peraturan pemerintah tentang DLP, KKI selalu hadir. Demikian yang dapat kami sampaikan, Majelis Hakim Yang Mulia. Semoga bermanfaat, wabillahitaufikwalhidayah wassalamualaikum wr. wb.

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Bambang. Yang terakhir dari Saksi Prof. Abdul Razak Thaha, saya persilakan. Waktunya 10 menit.

66.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL RAZAK THAHA Bismillahirrahmaanirrahiim, assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Sebagai Saksi, saya akan menyampaikan fakta-fakta yang saya lihat, saya dengar, saya baca, 21

dan saya alami sendiri terkait dengan hal-hal yang diuji dalam persidangan yang terhormat ini. Pada kesempatan ini, saya akan membatasi kesaksian saya pada 2 hal, yakni: 1) mekanisme muktamar ini dalam hal pemilihan Ketua Umum PB IDI, Ketua MKKI, MKEK, MPPK, sesuai dengan permintaan dari Yang Mulia Hakim Prof. Dr. Sadli Isra. 2) Komitmen dan konsistensi IDI mengawal norma dokter layanan primer. Majelis Hakim Yang Mulia. Mekanisme Muktamar IDI dalam hal pemilihan Ketua Umum PB IDI, Ketua MKKI, Ketua MKEK, dan Ketua MPPK, diatur dalam anggaran rumah tangga. Bab III Pasal 9 angka 2 tentang Wewenang Sidang Pleno Muktamar, dikatakan bahwa memilih … muktamar mempunyai wewenang memilih ketua umum pengurus besar terpilih dan mengukuhkan ketua umum pengawas besar terpilih pada muktamar sebelumnya, menjadi ketua umum pengurus besar. Mengukuhkan Ketua Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI) yang dipilih oleh Sidang Khusus MKKI. Mengukuhkan Ketua Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK) yang dipilih Sidang Khusus MPPK. Mengukuhkan Ketua Majelis Kehormatan Etika Kedokteran yang dipilih oleh Sidang Khusus MPPK[Sic!]. Apa itu Sidang Khusus MPPK? Sidang khusus dijelaskan pada Anggaran Rumah Tangga Bab III Pasal 4, angka 3. Sidang khusus terdiri dari sidang khusus MKEK, sidang khusus MPPK, dan sidang khusus MKKI. Sidang khusus MKEK dihadiri oleh utusan MKEK wilayah, peninjau, dan undangan. Sidang khusus MPPK dihadiri oleh ketua pengurus pusat PDPP, PDSP, PDSM, dan utusan MPPK wilayah, peninjau, dan undangan. Sidang khusus MKKI dihadiri oleh utusan kolegium, peninjau, dan undangan. Singkatnya, Ketua Umum PB IDI, Ketua MKEK, Ketua MPPK, dan Ketua MKKI, dipilih pada muktamar Ikatan Dokter Indonesia dalam masing-masing sidang yang berbeda dan oleh utusan yang juga berbeda. Ketua Umum PB IDI Terpilih dari muktamar sebelumnya, Ketua MKEK Terpilih, Ketua MPPK Terpilih, dan Ketua MKKI Terpilih dikukuhkan pada Sidang Pleno Muktamar Ikatan Dokter Indonesia. Empat ketua yang telah dikukuhkan tersebut, bekerja secara otonom sesuai bidang tanggung jawab dan berkoordinasi secara terintegrasi dalam musyawarah pimpinan pusat (Anggaran Dasar Pasal 14 angka 1 huruf b). Keempat ketua yang telah dikukuhkan, masing-masing akan mempertanggungjawabkan kinerjanya pada muktamar berikutnya melalui sidang-sidang yang dibuat khusus untuk masing-masing ketua (Anggaran Dasar Pasal 14 angka 1 huruf c). Jadi, faktanya dalam proses muktamar, tidak ada intervensi kepada MKKI, MPPK, dan MKEK. Karena mereka melakukannya dalam forum sidang yang berbeda, walaupun dalam muktamar yang sama, 22

yakni Muktamar Ikatan Dokter Indonesia. Pembagian kekuasaan kepemimpinan dalam bentuk PB IDI, MKKI, MPPK, dan MKEK sesuai Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia. Keberatan Pemohon yang beberapa kali kemukakan, khususnya oleh teman sejawat, sahabat saya dr. Judilherry Justam tentang independency MKKI sebagai tertuang pada Anggaran Rumah Tangga Pasal 24 angka 1 yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugasnya (MKKI) bertanggung jawab dan melaporkan secara periodik kepada Ketua Umum PB IDI.” Faktanya, sejak ditetapkannya anggaran rumah tangga yang memuat pasal tersebut pada Muktamar IDI November 2012 di Makassar hingga saat ini, Ketua MKKI tidak pernah memberikan pertanggungjawaban dan/atau laporan kepada Ketua Umum PB IDI. Sebaliknya, Ketua Umum PB IDI tidak pernah menagih pertanggungjawaban dan laporan dari MKKI. Fakta ini disebabkan karena Anggaran Rumah Tangga Pasal 24 angka 1 tersebut bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 14 angka 1 huruf c yang menegaskan bahwa Ketua Umum PB IDI, dan majelis-majelis, termasuk MKKI, masing-masing memiliki wewenang secara internal organisasi dan bertanggung jawab kepada muktamar. Anggaran Dasar Pasal 18 angka 2 berbunyi, “Setiap peraturan organisasi yang dibuat, tidak boleh bertentangan dengan peraturan organisasi yang lebih tinggi.” Karena kedudukan anggaran dasar lebih tinggi dan anggaran rumah tangga dalam hierarki peraturan organisasi IDI dan dengan mengacu pada Anggaran Dasar Pasal 18 angka 2 di atas, maka Anggaran Rumah Tangga Pasal 24 angka 1 tidak berlaku demi hukum karena bertentangan dengan Anggaran Dasar Pasal 14 angka 1 huruf c. Majelis yang saya muliakan, izinkan saya mengemukakan faktafakta yang membuktikan komitmen dan konsistensi IDI dalam mendukung dan mengawal norma layak … dokter layanan primer. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Indonesia dan Kolegium Dokter Layanan Primer sebagai pengganti dokter … Kolegium Dokter Indonesia, dengan jelas mencantumkan dokter layanan primer. Dua. Ikatan Dokter Indonesia terlibat aktif dalam penyusunan SKDI (Standar Kompetensi Dokter Indonesia) 2012 yang jelas dan tegas menempatkan norma dokter layanan primer sebagai Kompetensi Dokter Indonesia. Tiga. Segera setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter, PB IDI menugaskan dr. Gatot Soetono, M.P.H. dan dr. Oktarina, M.Sc. membuat kajian akademik tentang pelayanan primer. Hasilnya, buku dengan judul Sistem Pelayanan Kesehatan Nasional Berorientasi Pelayanan Primer.

23

Menindaklanjuti penerbitan buku tersebut pada tanggal 5 Januari, PB IDI membentuk pokja tim penyusunan konsep pelayanan dan pendidikan terpadu bagi dokter yang bekerja di layanan primer berbasis kebutuhan masyarakat. Saya ditugaskan sebagai ketua dan dr. Gatot Soetono penulis buku tersebut sebagai sekretaris. Pokja bekerja melengkapi buku hasil kajian akademis dan bukti-bukti empiris dari lapangan, terutama dari kota Malang yang teridentifikasi telah menerapkan prinsip-prinsip norma dokter layanan primer. Pokja melaporkan hasil kerjaannya pada Sidang Pleno PB IDI tanggal 19 tahun 2016. Rapat pleno menyetujui rekomendasi pelaksanaan norma dokter, yaitu: a. Peningkatan kompetensi dokter yang bekerja di tingkat pelayanan primer mendesak untuk dilakukan. b. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui P2KB terstruktur. c. Disiapkan modul sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Pokja juga ditugaskan untuk: a. Merampungkan modul yang telah tersedia dan menambah modul baru sesuai dengan kebutuhan dengan dukungan kolegium terkait. b. Menyiapkan metode belajar-mengajar dalam bentuk tatap muka dan jarak jauh. c. Melakukan uji coba model P2KB terstruktur dalam bentuk riset operasional pada tiga kabupaten/kota dengan kriteria urban, suburban, dan rural. d. Riset operasional bekerja sama dengan asosiasi pemilihan kabupaten dan kota. e. Menyosialisasikan hasil kerja pokja kepada para pemangku kepentingan di luar IDI. Pada tanggal 7 April 2015, dilakukan sosialisasi hasil kerja pokja kepada berbagai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan yang sempat hadir, antara lain Dirjen Yankes yang pada saat itu adalah Prof. Dr. Akmal Tahir, Kepala Badan PPSDM Kesehatan, dr. Usman Sumantri, wakil-wakil Kemristekdikti, Bappenas, Bank Dunia, WHO, Unicef, ADB, dan lain-lain. Lokakarya yang merekomendasikan agar pokja melanjutkan rencana tindak lanjut sesuai dengan tahapan yang sudah disusun. Ini disebabkan karena lokakarya menganggap rencana tindak lanjut pokja sebagai jalan keluar yang tepat. Tujuh. Pada muktamar ... Musyawarah Kerja Nasional di Mataram yang diselenggarakan pada 22 sampai 26 tahun 2014, sebagian peserta Mukernas mendesak agar Mukernas menolak norma dokter layanan primer. PB IDI berpendapat bahwa IDI tidak mungkin menolak norma dokter layanan primer dengan dua alasan: 1. Norma dokter layanan primer adalah perintah undang-undang. 2. PB IDI secara akrtif terlibat dalam pokja … Pokjanas dokter layanan primer. 24

Karena itu, desakan agar IDI menolak norma dokter layanan primer tidak dapat diterima oleh Pleno Muke … Mukernas. Delapan. MPPK menerima usul pembentukan Perhimpunan Dokter Layanan Primer Indonesia (PDLPI) dari sekelompok anggota IDI. Sampai pada batas akhir tahapan seleksi sebelum sidang pleno diperluas, pengusul belum berhasil melengkapi beberapa persyarat antara lain, rekomendasi dari MKKI agar usul dapat diteruskan ke rapat pleno diperluas untuk selanjutnya di serahkan oleh muktamar. Ketua MPPK pada saat itu Dr. Pranawa Sp.PD(K) didampingi oleh saya, berinisiatif menemui Ketua MKKI Prof. Dr. Errol Hutagalung untuk membantu kelompok pengusul memeroleh rekomedasi dari MKKI. Inisiatif Ketua MPPK adalah fakta yang membuktikan, komitmen MPPK sebagai salah satu unsur IDI mendukung norma dokter layanan primer. Tanggal 24 Oktober 2015, pada rapat pleno diperluas usul Perhimpunan Dokter Layanan Primer Indonesia yang disampaikan oleh MPPK untuk mendapat persetujuan menjadi agenda muktamar, ditolak oleh peserta RPD. Sepuluh. Pada Muktamar IDI, pada 18-12 ... 18 sampai 22 November 2015 di Medan, usul Pembentukan Prodi Dokter Layanan Primer yang telah dikeluarkan dari agenda muktamar tetap dipaksakan masuk di dalam agenda Komisi B, Komisi Pendidikan. Hasilnya, muktamar memutuskan untuk menolak pembentukan PDLPI dan program studi DLP. Perlu dicatat bahwa yang ditolak muktamar bukan norma DLP, tetapi program studi yang masuk dalam ranah pelaksanaan hokum, bukan norma. Sebelas. Pada tanggal 7 Desember, permohonan judicial review PDUI ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Tanggal 12 … 12 … pada tanggal 10 Desember 2015 dalam menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, PB IDI yang baru saja selesai dilantik mengeluarkan siaran pers yang intinya: 1. Menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah proses hukum yang konstitusional (...) 67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dipersingkat, maaf, Prof. Abdul Razak.

68.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL RAZAK THAHA Ya. Setelah siaran pers tersebut, terjadi tanggapan beragam lembaga tingkat cabang dan seterusnya. Oleh karena itu, kemudian dilakukan rapat dengan … rapat pleno diperluas yang dihadiri oleh bagian … dengan keputusan IDI terus mengawal proses penyusunan

25

RPP Dokter Layanan Primer agar tetap sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi. Membentuk tim yang bertugas mengelola serta mengkaji, membuat konsep konflik terkait masalah menyurat kepada Kemenristekdikti untuk menyampaikan hasil kajian. Sesudah itu, kita sampaikan hasilnya. Saya kebetulan ditugaskan untuk mempresentasikan kepada Kemenristekdikti. PB IDI konset … konsisten dan bersahabat terus mengikuti pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi yang belum dapat disepakati, terutama konten dan kompetensi pada Prodi DLP. Saya tidak akan lagi menjelaskan, telah dijelaskan oleh Saudara Akbar. Menyadari bahwa pertemuan formal tidak selalu mulus, IDI berusaha melakukan pendekatan-pendekatan informal. Saya sendiri hadir pada dua pendekatan … pertemuan informal, tanggal 5 November dengan Dirjen Yankes, Kepala Badan PPSDM dan tim. Tanggal 3 Januari dipimpin oleh Sekjen PB IDI bertemu dengan Dirjen Pembelajaran dan Mahasiswa didampingi oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Kesatuan Indonesia. Dalam perjalanan yang cukup panjang diselingi ja … gejolak dan perbedaan-perbedaan yang kadangkala tajam, itu kami akui. Pada akhirnya pada pertemuan pemangku kepentingan dari Panja RPP DLP pada tanggal 14 Februari di Kantor Kemeko PMK sepakat mendefinisikan dokter layanan primer sebagai dokter spesialis kedokteran ini. Saya ulangi, dokter layanan primer dengan huruf kecil seperti yang tertulis di dalam Undang-Undang Praktik … Undang-Undang Pendidikan Dokter. Majelis Hakim yang dimuliakan, fakta-fakta tersebut menegaskan sikap dan kebijakan IDI yang konsisten dalam mengawal dan mementingkan norma DLP dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Perbedaan yang terjadi dalam perjalanan penyusunan RPP DLP hanya menyangkut aspek pelaksanaan, bukan norma DLP. Meski selama perjalanan yang panjang itu, yang tidak sepi dari perbedaan pendapat yang kadang-kadang tajam, bahkan diselingi dengan berbagai gejolak, alhamdulillah perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan bersahabat. Izinkan saya menyelesaikan satu halaman ini. Majelis Hakim Konstitusi yang dimuliakan. Saya meluangkan waktu yang panjang untuk berpikir dan berenung sebelum mengiakan permin … permintaan Ketua Umum PB IDI menjadi Saksi pada hari ini. Umur saya yang segera masuk usia pensiun, masa pengabdian saya yang demikian lama diorganisasi PB IDI, pertemuan dan persahabatan saya yang panjang dan erat dengan sebagian besar dari 31 orang Pemohon JR, khususnya dengan Saudara saya dr. Judilherry, yang mulai saya kenal sejak tahun

26

1970 dan terus bersahabat dalam banyak suka dan duka sampai saat ini, menjadi pertimbangan pengambilan keputusan saya. Akhirnya, saya memutuskan untuk menerima permintaan Ketua Umum PB IDI sebagai Saksi dengan kesadaran bahwa sidang Mahkamah yang mulia ini, insya Allah memerlukan fakta-fakta dari apa yang saya ketahui, saya dengar, saya baca, dan saya alami sendiri. Oleh karena itu, saya perlu menyampaikan fakta-fakta tersebut dengan jujur dan ikhlas agar pada usia saya yang uzur ini, saya dapat membantu Sidang Mahkamah yang dimuliakan, agar Yang Mulia Hakim Konstitusi dapat membuat keputusan yang seadil-adilnya bagi saya. Dan saya yakin juga bagi sebagian besar Rakyat Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu dari amat sedikit lembaga negeri ini … dari lembaga negeri yang tercinta ini, yang masih menjadi tumpuan, harapan tempat rakyat ini mencari keadilan dan kebenaran. Bapak-Bapak Para Hakim Konstitusi, Bapak/Ibu Para Hakim Konstitusi adalah pengawal dan penjaga pilar keadilan, kebenaran tersebut. Majelis Hakim yang dimuliakan, izinkan saya mengakhiri kesaksian ini dengan mengutip 4 kalimat pendek dari sepotong puisi WS Rendra yang selalu dikumandangkan lebih dari seratusan pimpinan mahasiswa di seluruh Indonesia, dari balik tembok-tembok penjara di tahun 1970-an untuk tetap merawat semangat dan keyakinan perjuangannya melawan tirani pada era tersebut. Potongan puisi tersebut adalah sebagai berikut. “Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka, ada orang yang memanah rembulan, ada anak burung terjatuh dari sangkar, orangorang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan selalu terjaga.” Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumussalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Abdul Razak. Sekarang giliran kita diskusi agendanya. Saya persilakan, dimulai dari Pihak Terkait, ada yang akan dimintakan penjelasan lebih lanjut?

70.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ada, Yang Mulia. Ringkas saja.

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

27

72.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Pertama kepada Ahli Ibu Reno Rafly. Tadi disampaikan keahliannya soal behaviour organization dan saya mencatat pernyataan Ahli bahwa tidak bisa dipisahkan pendidikan dengan profesi atau dengan pelayanan profesi itu sendiri. Menurut Ahli, apa justifikasinya untuk kepentingan masyarakat profesi dan negara? Yang pertama. Yang kedua, sampai saat ini sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran, setelah Undang-Undang Praktik Kedokteran dan setelah Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, keberadaan kolegium dan dokter spesialis … perhimpunan dokter spesialis itu ada di dalam tubuh … dalam satu tubuh dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi. Menurut Ahli, apa penjelasannya secara behaviour organization begitu kukuhnya, begitu konsistennya, begitu ajegnya kolegium dan perhimpunan dokter spesialis ada di dalam organisasi profesi IDI. Penjelasan apa yang bisa diberikan dari sisi behaviour organization? Yang ketiga terakhir, tadi disebut organisasi profesi berbeda dengan organisasi bisnis atau komersial, dan organisasi profesi itu menurut Ahli beralasan untuk menjadi tunggal untuk menjaga apa yang tadi disebut sebagai kepentingan publik, bagaimana kalau ini tidak ada, atau tidak terjadi, bagaimana kalau lebih dari itu? Dan tambahan sedikit, bagaimana sebenarnya arus utama atau best practices di Amerika tentang organisasi tunggal profesi kedokteran ini. Yang kedua, untuk Dr. Anwar Santoso. Berdasarkan yang disampaikan, kolegium kedokteran dan organisasi profesi itu ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia dan itu berlangsung sampai saat ini. Menurut pendapat Ahli, bagaimana jika kolegium maupun dokter spesialis perhimpunan dokter spesialis itu kemudian bergeser atau sama sekali berada di luar dari pada organisasi profesi, apa implikasi yang dekat dan jauh bagi masyarakat, bagi negara, dan juga bagi profesi itu sendiri? Yang kedua, tentang tadi disebut soal kerja sama bahwa Kolegium Ikatan Dokter Indonesia ... Kolegium Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia itu sudah melakukan kerja sama, baik itu dengan perguruan tinggi melalui asosiasi perguruan tinggi juga dengan pemerintah dan pihak-pihak yang lain. Menurut Ahli, apakah keberadaan bentuk kerja sama antara organisasi profesi dan perguruan tinggi, dan pihak lain termasuk juga asosiasi perguruan tinggi itu sesuatu yang berguna, tidak, dalam rangka memastikan peran IDI atau organisasi profesi dalam mengembankan amanat pelayanan kesehatan masyarakat yang diamanatkan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945? Terakhir, menurut pendapat Ahli yang saya catat juga sebagai pernah menjadi kolegium, ketua kolegium bedah, kira-kira bisa tidak 28

dijelaskan sedikit saja proses pembentukan prodi dan kolegium? Katakanlah misalnya kolegium a atau kolegium b atau kolegium bedah yang dimana Ahli menjadi ketuanya. Yang ketiga untuk Prof. Bambang, sedikit saja, bagi Bapak, siapakah sebenarnya yang mengesahkan standar pendidikan kedokteran dan program prodi atau program studi, katakanlah menjadi DLP, siapakah sebenarnya yang mengesahkan? Apakah organisasi profesi punya peran apa dan bagaimana? Dan kalau perannya ada, apakah itu sah atau tidak? Pertama. Yang kedua, kalau tadi dikatakan belum ada naskah untuk mohon persetujuan untuk standar pendidikan kedokteran DLP, apakah memang sudah ada yang melakukan pendidikan itu? Dan apakah sudah diterbitkan STR-nya oleh KKI? Jika itu ada, sebenarnya fakta itu apa, bagi konsil kedokteran dan apa sebenarnya efek atau implikasinya? Yang terakhir, saya ingin penjelasan tentang fakta pelaksanaan UKRK, apakah KKI pernah me-justifikasi atau menerima laporan tentang pelaksanaan UKRK dan apa isinya yang dilakukan terhadap pelaksanaan UKRK itu sendiri? Terima kasih. Oh, untuk Prof. Abdul Razak Thaha, sama, saya ingin tanyakan terkait dengan ... karena ... terkait dengan kolegium dan ... dan perhimpunan dokter spesialis, bagaimana sebenarnya dalam pengalaman Saksi sebagai ... pada faktanya mengetahui apa, perihal relasi antara kolegium dan ... dengan organisasi profesi IDI dan perhimpunan dokter spesialis dengan organisasi profesi IDI? Apakah mereka ada di dalamnya? Dan apakah mereka bisa saling menginterfensi atau saling membuat laporan, dan apa, dan seterusnya, barangkali bisa diberikan penjelasan lebih lanjut. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Berikutnya dari Pemohon, ada? Silakan.

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Pak Judil, dulu barangkali ya. Karena esensial.

75.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Sebelumnya kami mohon perkenan waktu karena pertanyaan kami agak banyak. Semata-mata untuk menggali, mengeloborasi lebih lanjut. Pertama, kepada Ahli Retno ... maaf, Reno. Tadi disebutkan contoh di Amerika, apakah memang American Medical Association 29

mengurus pendidikan? Setahu saya, yang mengurusi pendidikan itu adalah college yang di Amerika namanya academy, academy of medical associations, academy of surgeons. American Medical Association terpisah, terpisah organisasinya, masing-masing berdiri mandiri. Dia tidak ada, sepengetahuan saya, American Medical Association mengurusi masalah pendidikan. Kedua, apakah semua dokter menjadi anggota AMA? Apakah American Medical Association mengeluarkan ... mengeluarkan rekomendasi izin praktik? Kalau di Indonesia mau-tidak mau wajib, dokter. Karena rekomendasi keluar dari IDI, itu untuk ... untuk Ahli Reno. Kemudian Ahli dr. Anwar Santoso. Begini, Pak Ahli, Ahli adalah seorang ketua kolegium, apakah Ahli menyadari bahwa sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 secara bertahap mulai ada AD/ART tahun 2006 ... besar 2004, status dan kewenangan MKKI, MPPK telah direduksi, di anggaran AD/ART. Kalau pada AD/ART tahun 2006, 2003 MKKI disebut sebagai badan otonom yang bertanggung jawab kepada muktamar dalam ... selanjutnya tidak lagi bertanggung jawab kepada muktamar, tapi (suara tidak terdengar jelas). Kemudian mengenai status otonomi, kalau dulu disebut otonom di tahun 2012-2015, sama sekali tidak ada kata-kata otonom bagi MKKI maupun MPPK, di sini perbedaannya. Kemudian, ini penting. Kalau di 2000 dan 2003 anggaran dasar, MKKI mempunyai kewenangan untuk menetapkan spesialisasi dan cabang ilmu kedokteran. Tetapi di AD/ART 2012 dan 2015, MKKI hanya berwenang mengusulkan dan merekomendasikan berbeda, tadinya menetapkan, kemudian mengusulkan. Ini menurut kami adalah apakah Ahli tidak sependapat bahwa ini merupakan pereduksian terhadap kewenangan dan status dari MKKI? Kemudian, Ahli, sebagai ketahui eksistensi MKKI itu dan MPPK, katakanlah itu diatur dalam AD/ART IDI, bagaimana kita mengatakan MKKI, MPPK itu independent? Dia diatur dalam AD/ART IDI. Padahal dalam setiap muktamar, perhimpunan maupun kolegium tidak punya hak suara. Yang punya hak suara hanya cabang. Apakah Anda merasa adil, sebagai ketua kolegium, nasib ditentukan oleh muktamar, oleh cabang-cabang IDI dan kolegium perhimpunan tidak mempunyai hak suara? Kemudian mengenai kolegium di luar negeri. Ahli adalah Ketua Kolegium Jantung, penyakit jantung. Tentu tahu bahwa di Amerika itu Asean medical ... American Medical Association terpisah dengan academy of cardiology. Di Inggris, British Medical Association terpisah dari royal college of cardiology, di Malaysia pun demikian. Malaysian Medical Association terpisah dari College of Cardiology of Malaysia.

30

Nah, di sinilah kami ... apakah memang Ahli masih nyaman berada di bawah ini dan diinterfensi oleh IDI. Mengenai interfensi mengatakan begini, ada intervensi internal PB IDI. Pertama, PB IDI pernah menginstruksikan kolegium untuk tidak menghadiri undangan BPPSDM Kemenkes untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pelayanan Teknis Pendidik Prodi DLP. Ini instruksi PB IDI kepada kolegium, satu bentuk intervensi, itu pada 23 Agustus 2016. Kemudian yang kita saksikan di sini, PB IDI memecat Ketua KDI Dr. Pandu Riono karena tidak bersedia begitu saja meluluskan 2.500 dokter retaker, apakah ini bukan bentuk intervensi? Ketiga, PB IDI menunjuk seorang guru besar FKM untuk menjadi ketua kolegium. Padahal kita ketahui, tugas kolegium adalah untuk mengampu ilmu kedokteran dan bukan ilmu kesehatan masyarakat. Ini satu bukti yang kami sampaikan bahwa adanya intervensi terhadap kolegium. Ketiga, kepada saudara saya, sahabat saya, Prof. Ahmad Razak Thaha. Prof. Thaha … Aca, Prof. Aca, Saudara Aca. Oke. Pak Aca, dalam AD/ART IDI Tahun 2003 disebut kepemimpinan IDI itu bersifat kolektif, kolektif kolegial, bersama adalah ketua PB IDI, Ketua MKEK, Ketua MPPK, dan Ketua MKKI. Tetapi, setelah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 di tahun 2006, kata-kata kolektif kolegial itu sudah menghilang sampai 2015. Jadi, kekuasaan itu kemudian terpusat pada Ketua Umum PB IDI, bukan lagi kolektif kolegial bersama, antara keempat. Itu 2003 jelas, kolektif kolegial. Kami sudah mengirimkan kepada Hakim Konstitusi perbandingan anggaran dasar yang itu. Ya. Nah selanjutnya, mengenai ini, prodi DLP. Di sini ada buku, namanya Buku Putih, IDI Menolak Program Studi Dokter Layanan Primer. Ini diterbitkan bulan Maret 2017. Saksi sendiri, saudara saya Aca adalah ketua tim penulis Buku Putih daripada tersebut. Pertanyaan saya, apakah substansi yang dimuat dalam buku ini bukan merupakan bukti bahwa IDI menolak putusan Mahkamah Konstitusi? Yang menolak secara keseluruhan uji materi Undang-Undang Pendidikan. Kemudian dalam pengantar, di pengantar disampaikan oleh Prof. Aca, ini agak menarik, disebutkan, “PB IDI ditengarai telah bermain mata dengan Kemenkes dan Kemenristekdikti dan dengan sengaja melanggar amanah muktamar yang jelas-jelas menolak prodi DLP. Desakan-desakan memuncak dalam bentuk suara-suara yang mengusulkan pemakzulan Ketua Umum PB IDI.” Ini disebut di dalam surat ini. Apakah Saksi bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat, “Bermain matanya PB IDI dengan Kemenkes dan Kemerisetdikti?” Ada yang ganjil di sini. Seorang Ketua Umum PB IDI yang ingin melaksanakan amar undang-undang dan menaati keputusan MK akan dimakzulkan karena dianggap melanggar amanah muktamar IDI. Saksi adalah seorang senior yang sangat dihormati di kalangan PB

31

IDI. Apakah tepat keinginan untuk memakzulkan Ketua Umum PB IDI tersebut? Kepada Saksi terakhir, Ketua MKKI … eh, ketua konsil, sori, maaf. Pertama, mengenai jabatan rangkap. Supaya diketahui, ada 2 orang anggota PB IDI yang duduk sebagai anggota KKI yang mewakili organisasi profesi IDI. Salah satunya adalah Ketua Umum PB IDI. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 disebutkan, didirikannya KKI untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Dalam hal ini, KKI berfungsi sebagai regulator yang melindungi perizinan jasa pelayanan kesehatan dari dokter dan dokter gigi. Jadi, yang menjadi objek regulasi adalah dokter dan dokter gigi. Sepakatkah atau tidak sepakatkah Saksi bahwa dalam hal ini terhadap potensi konflik kepentingan antara Ketua Umum PB IDI yang harus memperjuangkan kepentingan anggotanya, yaitu dokter yang menjadi objek regulasi dari KKI dan posisinya sebagai anggota KKI yang bertindak sebagai regulator? Mohon dijelaskan, apakah tidak ada potensi konflik kepentingan di sini? Kemudian mengenai lulusan UKD ini sangat penting. Saudara Ahli, kami tidak mengatakan STR itu substandar. Kami tidak mengatakan, tidak pernah mengatakan, KKI yang mengeluarkan STR. Tapi menurut kami, KKI adalah penjaga gawang terakhir untuk menilai, apakah mereka yang memeroleh serkom betul-betul kompeten dan mengevaluasi bagaimana proses uji kepentingan dilaksanakan, jadi betul-betul memenuhi standar. Tetapi, dalam hal penerbitan STR bagi dokter baru, tampaknya seolah-olah terjadi begitu saja menerbit STR asal dokter sudah memperoleh sertifikat kompetensi, tanpa berusaha memverifikasi kesahihan dan kebenaran serkom bersangkutan walaupun dikeluarkan oleh PB IDI. Kami punya beberapa indikasi, Saudara Saksi. dr. Pandu Riono yang diberhentikan oleh PB IDI sebagai Ketua KDI telah melaporkan secara langsung kepada Saksi sebagai Ketua KKI. Bahwa terdapat lulusan dokter yang tidak kompeten karena uji kompetensi dilakukan tidak standar. Dikatakan oleh dr. Pandu Riono bahwa KKI tidak boleh menutup mata adanya uji kompetensi yang tidak standar yang pada gilirannya berpotensi membahayakan keselamatan pasien. Atas laporan ini, menurut dr. Pandu tidak ada tindak lanjut dari KKI. Pada tahun 2014 dr. Yulherina eks pengurus KBUKDI pernah melaporkan ke KKI pada prosenasi Margarita dan Dra. Indah Sukma Ningsih mengenai adanya dugaan sejumlah dokter retaker khusus yang tidak lulus UKDI, tapi ternyata memeroleh STR dari KKI. Laporan itu tidak pernah ditanggapi (...) 76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Maaf, Pak Judilherry, dipersingkat. 32

77.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Baik, Pak. Satu lagi. Pada akhir Desember saya sebagai Ketua (suara tidak terdengar jelas) saya ... melaporkan secara tertulis kepada Ketua KKI, surat dengan lampiran 600 dokter, adanya uji kompetensi yang substandar, saya tidak mengatakan di sini, di rapat PB IDI pun saya mengatakan uji kompetensi substandar, bukan hanya di sini saya katakan. Dilaksanakan oleh KDPI yang pengurusannya juga substandar. Mengenai adanya ratusan lulusan-lulusan UKM yang diselenggarakan oleh KDI ... KDPI, surat kami tidak pernah dijawab oleh KKI. Nah, kami punya informasi, ada sejumlah dokter yang menghindari ujian resmi pemerintah UKMPPD lalu mengikuti uji kompetensi versi IDI KDPI. Kami punya temuan, kami punya bukti. Adanya seorang dokter yang didiskualifikasi dari UKM PPD karena melakukan pelanggaran. Tapi kemudian diketahui setelah mempunyai STR, kami punya buktinya. Artinya yang bersangkutan sudah mendapat sertifikat kompetensi. Nah, barangkali ini bisa dijelaskan oleh ... oleh ... apakah KKI tidak mau menginvestigasi karena menyangkut IDI? Di sini kami menduga KKI terkooptasi adanya pengurus IDI di Badan KKI. Mohon penjelasan dari Pihak Terkait. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Pak (...)

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Satu lagi, dari Pak Nurdadi (...)

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, singkat, Pak.

81.

PEMOHON: NURDADI SALEH Terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan saya singkat. Pertama, saya ingin bertanya kepada Ahli Ibu Reno tentang statement Bu Reno yang menyatakan bahwa apabila organisasi profesi lebih dari satu, itu sangat berbahaya dengan potensi-potensi yang disebutkan tiga buah di sini. Saya ingin Ibu Reno bisa menanggapinya bila dihubungkan dengan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran Nomor 20 Tahun 2013 33

yang menyatakan bahwa organisasi profesi itu dibentuk sesuai dengan kompetensinya dan diakui oleh pemerintah. Berarti kalau kita mengerti ilmu kedokteran itu kompetensinya begitu banyak ruang lingkupnya, berarti lebih dari satu. Itu yang pertama. Dan rasanya mungkin Ibu Reno mendapatkan mis-informasi dan misreading bahwa judicial review kami itu akan meminta untuk bisa adanya IDI-IDI baru. Sama sekali tidak benar, Ibu. Yang kami ajukan dalam judicial review ini adalah agar itu dimaknai bahwa PDSP (Persatuan Dokter Spesialis), termasuk sebagai organisasi profesi. Itu yang untuk Ibu Reno. Kemudian untuk Dr. Anwar. Saya ingin mengomentari pernyataan Dr. Anwar yang menyatakan bahwa selama ini fine-fine saja, mengurus sertifikat untuk pengajuan rekomendasi itu fine-fine saja. Saya mohon komentar, bagaimana kasus yang terjadi di Pogi Jaya yang dilaporkan oleh saksi Pogi Jaya pada sidang Mahkamah ini yang Pogi Jaya tidak mengeluarkan rekomendasi kepada seorang spesialis dokter kandungan, kemudian dikeluarkan oleh IDI wilayah Jakarta. Bagaimana kasus di Medan? Di mana Papdi Medan tidak mengeluarkan rekomendasi, IDI mengeluarkan rekomendasi, apakah itu fine-fine saja? Kemudian terakhir untuk Prof. Thaha. Mungkin ini tambahan dari Prof ... dari Dokter Judil. Bahwa Prof. Thaha menyatakan IDI secara substansial dan norma tidak menentang DLP, tapi faktanya demonstrasi itu ada spanduk yang mengatakan bahwa IDI menentang DLP dan spanduk itu disampaikan oleh Saksi dr. Danan Sari pada sidang-sidang sebelum ini yang saya telah mempertanyakan apakah ini autentik buktinya? Dia mengatakan bahwa ia mendapatkan itu secara autentik. Terima kasih, Yang Mulia. 82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup. Dari Pemerintah?

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Satu lagi, Pak, izin, Pak. Ini ada satu yang terkait dengan keterangan. Saya minta klarifikasi karena ini agak sensitif dikit ini dari (...)

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sensitif semua.

34

85.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, jadi pada halaman 10, Pak Dokter (...)

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Semua sensitif, saya kena anu ... saraf saya tergelitik semua, sensitif itu.

87.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, ini ada satu pernyataan satu saja, Pak. Ini pada halaman 10 keterangan Ahli, pada poin e dikatakan bahwa Ahli amat khawatir dan prihatin terhadap pemikiran ini, yang patut diduga bersumber pada filosofis sosialisme, yaitu perjuangan buruh (proletar) vis a vis kaum pemodal, artinya berlandaskan pada perjuangan kelas ... perjuangan antarkelas dalam masyarakat. Saya ingin klarifikasi, ini apa ini perjuangan kelas? Apakah Anda menuduh kami ini PKI, Pemohon? Ini penting ini. Kalau tidak, nanti bisa ada tindak pidana lain ini. Terima kasih.

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih, Pak Asrun. Dari Pemerintah, silakan.

89.

PEMERINTAH: MULYANTO Ada, Yang Mulia.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, dipersingkat, ya. Jangan terlalu panjang. Silakan. Prof.

91.

PEMERINTAH: AKMAL TAHER Terima kasih, Yang Mulia. Enggak panjang, ada tiga. Yang pertama, saya ingin mengomentari atau memberikan tanggapan pada Ahli Pak Dr. Santoso ... Anwar Santoso tentang bahwa ada statement, IDI sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap MKKI. Disampaikan tadi karena saya mengalami sendiri, kita yang mengundang dan untuk … majelis kolegium itu datang untuk membicarakan tentang kompetensi dokter layanan primer, kemudian PB IDI mengeluarkan surat untuk kepada MKKI untuk tidak datang, tidak menghadiri undangan itu dan betul-betul tidak datang kolegiumnya. Saya kira ketua ... dr. Anwar sebagai ketua kolegium juga 35

tidak datang waktu itu pada acara itu karena tidak ada wakil ... tidak ada juga wakil dari kolegium kardiologi yang dipimpin oleh Pak Anwar. Jadi, statement itu saya kira enggak pas pada kenyataannya. Yang kedua saya kira, dokter ... saya pikir kita enggak beretorika, gitu ya. Yang namanya norma DLP dengan program studi LP itu kan, norma itu kan, enggak ada artinya semua kalau itu tidak dilaksanakan dalam bentuk program studi karena kita ... dan DLP itu bukan norma, DLP itu nama profesi baru, kok. Yang ada kalau nama profesi baru itu ada standar kompetensi, ada standar pendidikannya nanti, sudah. Enggak bicara norma-norma kalau itu, itu action-nya tinggal dilakukan saja program studi, kemudian disahkan oleh KKI, dibikin, dilaksanakan di universitas, selesai, gitu. Dan itu tidak disetujui, artinya ya, enggak setuju DLP, gitu, aneh gitu namanya, pengertian apa maksudnya norma disetujui, tapi program studinya enggak disetujui. Kemudian, ada satu lagi yang menarik dari pengalaman Prof. Thaha bahwa ketua MPPK insiatif menemui ketua MKKI untuk membantu kelompok pengusul. saya ingin sampaikan Pemerintah dalam hal ini kelompok kerja untuk percepatan program studi layanan primer yang kebetulan saya ketuanya, saya tiga kali presentasi di depan MPPK, dua kali di MKKI, sampai hari ini tidak ada satu pun jawaban surat apa pun kepada kita, bukan sebagai pengusul, ya. Kalau tadi dikatakan tidak memenuhi syarat dan sebagainya, saya pernah tanyakan kepada DLP, ada enggak sih jawabannya? Mesti melengkapi apa segala? Enggak ada tuh jawabannya. Yang dijawab langsung adalah langsung di muktamar. Jadi, apa yang diceritakan di poin nomor 8 dari Prof. Thaha saya kira mesti dibuktikan dong, apakah betul pernah ada ini tidak memenuhi syarat? Mana suratnya. Mestinya kan, seperti itu administrasinya. Ada enggak buktinya kalau betul-betul seperti itu? Kemudian, betul enggak kalau MKKI sudah setuju atau enggak setuju? Saya sampai hari ini enggak tahu apakah MKKI itu setuju atau tidak setuju dengan DLP. Saya kira, itu barangkali mesti dijelaskan untuk kita semuanya supaya jelas kesaksian ini maknanya apa. Terima kasih, Pak. 92.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Yang Mulia?

93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada lagi? Sebentar, ini bagiannya Pemerintah dulu, jangan terlalu tergesa-gesa! Ini Belandanya masih jauh, sudah jauh. Silakan dari Pemerintah, silakan.

36

94.

PEMERINTAH: KIRANA PRITASARI Terima kasih, Majelis Hakim. Pertanyaan saya kepada Ibu Reno Fitri sebagai Ahli. Kami sangat menghargai keterangan Ahli yang sangat menghargai adanya perbedaan di negara kita yang sangat menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan seperti dibahas pada … baru saja disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 telah di-judicial review dan telah diputuskan dan dinyatakan bahwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bagaimana pendapat Ibu sebagai Ahli apabila ada sekelompok dokter yang memiliki minat yang berbeda dan mengharapkan kesempatan untuk aktualisasi diri sebagai seorang dokter yang ingin memberikan pelayanan kepada keluarga dan masyarakat dengan lebih baik dengan menuntut ilmu lebih tinggi, akan tetapi terhambat karena tidak didukung oleh organisasi profesi? Bagaimana pendapat Saudara terhadap kondisi ini? Terima kasih.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ada lagi? Satu atau dua saja cukup, ya.

96.

PEMERINTAH: Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan mengajukan pertanyaan kepada saksi fakta Prof. Bambang, perlu saya sampaikan bahwa dalam persidangan tanggal 2 Agustus yang lalu Pemerintah menghadirkan ahli dari akademisi Universitas Indonesia itu juga berdasarkan surat permintaan dari pemerintah kemudian ditunjuklah dari UI menunjuk ahli bernama Prof. Dr. Dr. Herkutanto. Namun pada tanggal 29 Agustus, Sekjen PB IDI membuat surat ke Ketua KKI yang isinya bahwa pada intinya keberatan terhadap keterangan yang disampaikan oleh ahli dari pemerintah dan meminta kepada ketua KKI untuk memeriksa dan melakukan tindak lanjut. Yang kami tanyakan, sepengetahuan Saksi, apa yang sudah dilakukan terhadap permohonan Ketua PB IDI terhadap ahli yang dihadirkan oleh pemerintah itu? Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali ini juga kami mohon pencerahan dari Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau ada seorang ahli yang menyampaikan keterangan sesuai dengan keahliannya, tetapi juga di dalam keterangan itu menyampaikan keterangan keahliannya yang ada hubungannya dengan jabatan di luar, begitu, apakah dibolehkan? Terima kasih, Yang Mulia.

97.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak ... siapa ... Pak Joni, silakan apa Pak Joni tadi? 37

98.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Hanya untuk menyampaikan bahwa pertanyaan Prof. Dr. Akmal, apakah diperkenankan karena beliau juga sebenarnya sudah menjadi saksi atau ahli pada persidangan sebelumnya? Terima kasih.

99.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu nanti kita yang menilai ya, Pak Akmal. Karena Pak Akmal itu kan, juga dari Pemerintah ya. Sudah menjadi saksi dari pihak Pemerintah juga, nanti kita yang menilai. Tapi, silakan supaya apa yang berkembang bisa dijawab untuk kita ketahui bersama, ya. Silakan, jadi sekali lagi tadi dari Pemerintah bahwa antara ahli dan saksi berbeda. Ya, kalau dari saksi itu hanya faktanya, tapi kalau ahli dia menurut hasil penelitian atau dia menurut pendapat dia, itu bisa dilakukan. Di luar apa yang dia ketahui, selain dalam pekerjaannya boleh bisa dilakukan, ya. Silakan dari siapa dulu, Ibu Reno, silakan.

100. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RENO FITRI RAFLY Selamat siang, Yang Mulia. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaanpertanyaan pertama disampaikan oleh Bapak Joni. Ini adalah 3 pertanyaan, tapi saya coba rangkum menjadi satu … 2 paragraf. Apakah pendidikan itu harus dalam satu organisasi? Lalu apakah penting satu negara itu punya organisasi tunggal? Jawaban saya sebagai ahli organization behavior adalah sangat penting kalau suatu negara itu punya satu standar kompetensi yang mencakup pendidikan, profesi, dan science, atau keilmuan. Kalau ada satu … lebih dari satu kompetensi tidak ada sumber one single source of truth buat masyarakat untuk menjadikan pedoman. Itu kan membahayakan praktik di masyarakat, di society. Lalu, profesi pendidikan dan research itu harus selalu menjadi satu kesatuan. Artinya aktivitasnya dan behavior-nya itu ada keinterdependency. Kalau pendidikan itu dilepaskan dari satu organisasi, itu pendidikan itu akan menjadi obsolete. Jadi, tidak akan menjawab realita yang ada di lapangan. Kalau profesi itu dilepaskan dari pendidikan, artinya profesi itu para dokter tidak punya arahan tentang teori-teori yang terus maju, terus dikembangkan. Apalagi tentang riset, adalah riset-riset ini harus diterkaitkan dengan pendidikan-pendidikan yang akan membantu para dokter ini untuk praktik.

38

Jadi menurut hemat saya, profesi pendidikan dan research ini harus di bawah satu naungan. Supaya tidak ada keraguan untuk masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam pelayanan medis. Jadi, itu mudah-mudahan cukup, Bapak Joni. Untuk pertanyaan … dari Profesor Judil, apakah AMA itu benar-benar satu organisasi tunggal? Saya yang sudah jelaskan, American Medical Association itu, Pak, adalah organisasi terbesar yang member organisasinya ada di bawahnya itu ada beberapa macam organisasi, yaitu mungkin salah satunya Pak Judil bilang American Academy of Physician or American Academy of College of Physician. Jadi, selalu ada representatif dari organisasi-organisasi tersebut yang bertemu di naungan American Medical Association. Jadi kalau misalnya saya disuruh menjawab, apakah tentang ujian ini terkait dengan sistem ... apa namanya … apakah sistem di IDI atau sistem di AMA itu harus di-compare? Saya tidak bisa menjawab karena Amerika Serikat obviously beda dengan Indonesia. Yang saya bisa jelaskan adalah bagaimana profesi kedokteran … organisasi profesi kedokteran itu tetap menjadi ketahanan negara. Jadi, harus ada satu profesi tunggal yang masyarakat lihat dan masyarakat bebankan akuntabilitasnya. Itu yang saya bisa jawab, mudah-mudahan cukup. Kalau … juga ada pertanyaan dari … maaf, Pak, siapa, Pak? Dengan Pak Nurdadi. Terus terang, saya bukan ahli hukum dan saya tidak terlalu bisa merumuskan yang sudah dirumuskan oleh hukum tersebut. Jadi, saya tidak berani memberikan konteks secara hukum. Tapi menurut saya, apa pun itu, tetap seyogianya konflik itu harus di … bisa diselesaikan. Dengan tujuan seperti yang saya jelaskan tadi. Benar-benar membuat tujuan superordinate goals, dan menurut saya untuk profesi kedokteran, superordinate goals itu adalah harus tetap melayani masyarakat dan masyarakat Indonesia yang sehat dan sejahtera. Sehingga kalau memang ada konflik dan conflict of needs (kebutuhan), itu harusnya bisa diselesaikan dengan secara berkolaborasi dan secara baik. Itu yang bisa saya jelaskan. Terakhir, dari Pihak Pemerintah, Ibu. Ini kalau misalnya Ibu punya pertanyaan ... apa ... kalau misalnya ada sekelompok dokter yang ingin me ... mempunyai organisasi tertentu ... mempunyai kebutuhan tertentu. Menurut saya (...) 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bukan organisasi. Tapi yang ditanyakan adalah dia pengin berkembang (...)

39

102. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RENO FITRI RAFLY Oke. 103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. 104. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RENO FITRI RAFLY Oke, siap. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tetapi, program itu sudah di ... apa namanya ... dibentuk oleh pemerintah melalui undang-undang, tapi terhambat. Itu gimana? 106. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: RENO FITRI RAFLY Oke. Jadi, menurut saya, Yang Mulia, sepanjang sepengetahuan dari Ahli saya, itu dibalik ... dibalik lagi ke tujuan AD/ART IDI. Apakah IDI itu sudah melakukan yang diperlukan? Dan makanya tadi saya sudah jelaskan, harus ada good governance system. Sehingga kalau memang IDI ada yang menimpang, itu selalu harus diselesaikan secara internal. Sehingga semua aspirasi para dokter sebagai anggota itu harus menjadi tanggung jawab IDI sebagai organisasi untuk dijunjung tinggi harkat, martabat, dan pendapatnya. Sehingga kalau nanti akhir kesimpulannya itu sesuatu yang diputuskan secara bersama, saya kira akhirnya … menurut saya, para dokter ini akhirnya bisa bekerja sama untuk melayani rakyat Indonesia. Jadi, yang saya lihat untuk IDI, memang harus di-review lagi … apa namanya … sistem aspirasinya, sehingga terjadinya transparansi dan akuntabilitas di setiap fungsifungsi yang ada di organisasi IDI tersebut. Begitu penjelasan dari saya. Terima kasih, Yang Mulia. 107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Jadi, tidak harus semuanya sependapat ini, ini kita yang menilai. Silakan, Pak Anwar. 108. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: ANWAR SANTOSO Terima kasih banyak, Yang Mulia dan Majelis Hakim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Jony dan ada tiga

40

pertanyaan. Tetapi, mungkin ini saling berhubungan, sehingga bisa dijawabkan sekaligus. Yang pertama, bagaimana implikasinya bila kolegium dokter spesialis atau kolegium dokter itu terpisah sama sekali dengan organisasi profesi? Tentunya, fakta yang ada pada kita tidak terpisah, tetapi dia melakukan suatu koordinasi yang baik dan terintegrasi di dalam suatu … dalam satu aturan yang bisa dikerjakan. Manfaatnya besar sekali oleh karena bila kolegium dengan organisasi profesi terpisah para exclūsiōnum, maka dua-duanya tidak akan ada koordinasi. Adanya organisasi profesi di negeri ini, sebetulnya adalah demi kebutuhan pelayanan kesehatan dan seberapa banyak dokter yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat? Dan seberapa tinggi kualitas yang harus diampu dan harus dijaga? Sebenarnya intinya itu. Sehingga di sini kalau di dalam … di dalam satukesatuan organisasi tidak terpisah, tetapi ada pembagian wewenang, ada pembagian pekerjaan, maka itulah bentuk yang ideal sampai saat sekarang untuk Indonesia. Kenapa begitu? Kalau kita lihat perjalanan pendidikan profesi dokter ini, sudah kira-kira 100 tahun dan sebetulnya tidak ada persoalan yang terlalu substansial untuk dipertentangkan di dalam fakta-fakta perjalanan pendidikan kedokteran. Kemudian, apakah bermanfaat? Jelas bermanfaat karena ada pembagian wewenang. Yang pertama, organisasi profesi IDI sebagai induk organisasi. Jelas, dia harus mempunyai kebijakan umum yang akan menjawab, akan di ... akan dibuat sebagai satu representasi daripada civil society. Ada kebutuhan di sana, kebutuhan dari anggota, kebutuhan dari masyarakat, kebijakan umum ... kebijakan umum. Sedangkan MPPK yang mengurusi tentang standar pelayanan dan MKKI yang mengurus tentang pembentukan prodi, atau penjagaan mutu pendidikan, dan kemudian membuat standar pendidikan standar profesi adalah pada kebijakan teknis. Fakta sampai saat sekarang, tidak pernah ada sekalipun dari PB IDI yang mengintervensi tentang kebijakan teknis dalam MPPK maupun di dalam MKKI. Saya sebagai ... sekaligus menjawab pertanyaan dari sahabat saya dr. Judil. Bahwa kolegium kedokteran mempunyai wewenang ... secara otonom, mempunyai wewenang untuk membuat standar pendidikan profesi kedokteran, dalam hal ini adalah kardiologi dan juga mempunyai wewenang, membuat standar proses pendidikan. Dan kenyataannya, kita sudah mendaftarkan konsil kedokteran untuk disahkan ke dalam konsil kedokteran, sehingga ada perbedaan yang jelas pembagian wewenang, sehingga selama ini berjalan dengan baik. Bagaimana penjelasan tentang pembentukan prodi? Saya ingin mengambil contoh. Pada tahun ini, kita mengusulkan pembentukan satu program pendidikan profesi dokter spesialis di FK Unsyiah di Syiah Kuala. Sebelum itu dibuat, kita membuat kajian akademik tentang 41

kebutuhan-kebutuhan daripada dokter spesialis jantung dan pembedahan di Indonesia, pada khususnya di daerah Sumatera Utara atau Aceh. Dari analisa tentang geopolitik, analisa tentang kebutuhan pelayanan, memang betul-betul ada justifikasi yang cukup kuat yang harus dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Sumatera Utara maupun Aceh. Kita membuat usulan itu berdasarkan usulan daripada FK Unsyiah. Berdasarkan masukan dari FK Unsyiah dan Universitas Syah Kuala kemudian kita kaji di kolegium. Kemudian baru itu kita putuskan dalam rapat kolegium dan kemudian kita usulkan ke MKKI, ke PB IDI, kemudian proses terus berlanjut sampai ke Konsil Kedokteran maupun Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi. Jadi, prosesnya demikian sehingga proses yang betul-betul berjalan dari adanya kebutuhan di masyarakat, kebutuhan akan pelayanan, kebutuhan akan pendidikan, kebutuhan akan adanya standar. Karena kalau tidak, misalnya di daerah Aceh, maka kita menghadapi apa? Menghadapi ancaman-ancaman dari negara tetangga akan pasien-pasien yang akan lari ke Malaysia dan sebagainya. Ini semua dikaji oleh satu tim yang kita buat, kita bentuk di dalam kolegium. Kemudian berikutnya adalah pertanyaan dari sahabat saya dr. Judilherry, bagaimana tentang American Medical … American Medical Association and College. Saya kebetulan sebagai fellow daripada American College of Cardiology, memang college di Amerika adalah sama seperti kolegium … sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis yang ada Indonesia, mandiri, otonom, tetapi tetap dalam koordinasi American Medical Association. Jadi, tetap hampir sama kira-kira modelling-nya dalam hal pembagian kekuasa … wewenang dalam kebijakan umum, dalam hal menentukan apa yang disebut sebagai clinical practice guidelines. Jadi, sebetulnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara apa yang dikatakan, antara American Medical Association dengan American College of Cardiology. Kemudian, mengenai kasus Pogi Jaya maupun di Medan, saya tidak bersik … bersikap sebagai saksi, tapi sebagai Ahli dan saya tidak akan masuk ke dalam kasus ini, saya akan menggunakan hak saya untuk tidak mengomentari kasus ini. Kemudian tentang isu yang oleh Para Pemohon, terutama oleh Penasihat Hukum Pemohon tentang sosialisme. Saya kira, di sini kalau kita membaca dengan baik dan benar, bukan tuduhan, tapi adalah keprihatinan. Keprihatinan dan kekhawatiran. Oleh karena sepanjang pengetahuan yang saya baca tentang sosialisme, itu bukan berakar daripada filosofis Bahasa Indonesia, tapi berasal dari adalah filosofi negara-negara barat pada saat itu, dimana ada pertentangan kelas 42

antara kapitalisme dengan sosialisme. Dimulai dengan revolusi industri di Inggris, dimulai dengan di … di Jerman dan sebagainya. Saya khawatir saja, bila pemikiran-pemikiran ini diadopsi secara langsung, ini bukan tuduhan, tapi ini kekhawatiran dan keprihatinan, padahal kita mempunyai apa yang disebut sebagai asas negara kita Pancasila dan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang jelas. Bahwa inti daripada itu semua adalah bagaimana perwakilan itu bisa me … menghormati musyawarah dan mufakat. Saya hanya khawatir implikasi jauhnya adalah bila organisasi ini terpisah secara para exclūsiōnum, maka tidak ada koordinasi. Kebutuhan masyarakat tidak bisa dikoordinasikan dengan baik dan kemudian ada potensi-potensi. Kekhawatiran adanya potensipotensi konflik antara kolegium maupun dengan organisasi profesi. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, Majelis Hakim Yang Mulia, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan dan kami percaya Majelis Hakim adalah orangorang yang terhormat, yang masih mempunyai hati nurani untuk menegakkan kembali keadilan. Mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Pemerintah, sahabat saya Prof. Akmal Taher tentang IDI, waktu itu adalah diundang. Saya … seingat saya perwakilan dari PERKI hadir, yaitu untuk membicarakan tentang standar kompetensi yang akan dibicarakan dengan … dengan kolegium dokter layanan primer adalah kalau tidak salah akan saya cross-check kembali adalah dr. Deniel Tobing sebagai wakil perhimpunan dari PERKI maupun dari kolegium. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum wr. wb. 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Prof. Bambang, sekarang, silakan. 110. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: BAMBANG SUPRIYATNO Terima kasih, Yang Mulia. Perta … pertanyaan dari Terkait tentang siapakah yang mengesahkan standar ... sori, program studi? Saya akan membagi dua hal aturan main dari Ristekdikti. Pertama untuk program studi dokter dan dokter gigi. Kemudian yang kedua adalah untuk dokter spesialis atau pembukaan program studi spesialis. Kalau untuk program studi dokter, artinya itu semuanya melalui online dan KKI salah satu syarat untuk memberikan rekomendasi dari KKI. Setelah ada rekomendasi dari KKI, baru program

43

studi itu atau calon program studi itu atau calon fakultas kedokteran itu menyerahkannya kepada Ristekdikti untuk diproses. Setelah itu ada rekomendasi, baru kemudian nanti secara tim yang akan melihat. Dan ini pengesahannya bukan oleh KKI, tetapi oleh Ristekdikti. Kemudian yang kedua, untuk spesialis. Nah, spesialis … mohon maaf, terbalik. Yang tadi adalah untuk spesialis, mohon maaf … yang tadi untuk spesialis. Sementara untuk yang program studi dokter, itu biasanya mereka mengusulkan kepada Dikti, kemudian Dikti meminta rekomendasi kepada stakeholder, ada beberapa stakeholder untuk melakukan rekomendasi, yaitu dari timnya, ada dari KKI, dari organisasi profesi, kemudian dari AIPKI, kemudian dari ARSPI, dan dari Dikti itu sendiri, serta melibatkan juga Lam Ptkes itu untuk dokter umum. Nah, semuanya meskipun kadang-kadang rekomendasi itu dikeluarkan oleh tim, tapi pengesahan itu adalah mutlak wewenang dari Menristekdikti, jadi tidak ada pengesahan dari siapa pun. Yang kedua, tentang pendidikan DLP, apakah sudah ada atau tidak? Pertama yang kami tahu tentang pendidikan DLP itu memang sudah ada di Unpad. Ya, kemudian apakah mereka sudah meminta STR sampai saat ini? Sampai saat ini belum ada yang meminta tentang STR tentang DLP, ya. Yang ketiga, tentang UKRK, perlu diketahui bahwa periode kami, itu periode 2014-2019, dimana kami dilantik pada bulan Juni 2014. Nah, pada saat itu, memang ada boleh dikatakan gejolak tentang uji kompetensi. Sehingga, sebenarnya KKI berinisiatif untuk mempertemukan IDI dan kementerian pada waktu itu adalah masih Dirjen Dikti untuk bagaimana kita membuat suatu uji kompetensi yang baik dengan membuat panduan. Pada waktu itu, KKI bertindak sebagai mediator, jadi sebagai fasilitator begitu dengan perwakilan 5 dari IDI, kemudian 5 dari AIPKI untuk membuat suatu buku panduan sebagai panduan untuk melakukan uji kompetensi. Karena di dalam undang-undang itu harus dikatakan bahwa harus dilakukan uji kompetensi secara nasional. Jadi, dalam undang-undang itu dikatakan bahwa setelah lulus uji kompetensi secara nasional yang dimulai pada Agustus 2014, jadi kira-kira dua bulan setelah kami menjabat, itu akan mendapatkan 2 hal. Yang pertama adalah sertifikat kompetensi dari kolegium, yang kedua adalah ijazah atau sertifikat profesi dari institusi pendidikan. Berdasarkan dua hal itulah yang kami mintakan persyaratan untuk membuatkan STR, itu yang terjadi. Nah, mengenai pertanyaan dari Pemohon. Pertama, tentang jabatan rangkap, dalam hal ini Ketua Umum PB IDI menjadi anggota KKI. Dalam sa ... saya akan kemukakan bahwa berdasarkan undangundang, anggota KKI itu salah satunya ada unsur dari organisasi profesi, dimana untuk IDI itu ada dua orang, untuk PDGI artinya untuk 44

dokter gigi itu dua orang. Kami berjumlah 17 orang dan mekanisme yang kami ambil untuk mengeluarkan atau menghasilkan memproduksi regulasi yang berupa perkonsil atau peraturan konsil, itu melalui berbagai tahapan yang saya kemukakan cukup panjang dan itu berdasarkan rapat pleno. Apakah bisa terjadi konflik kepentingan? Kami memang pernah mendapat surat dari Menteri Kesehatan tentang adanya jabatan rangkap dari unsur IDI. Nah, kami tentu sebagai keputusan dari KKI yang tertinggi adalah rapat pleno, kami melakukan rapat pleno. Rapat pleno didahului dengan rapat pimpinan, kemudian dilakukan rapat koordinasi pada akhirnya rapat pleno. Dan sebagai ketua KKI, kami tidak bisa menghentikan atau memberhentikan salah satu anggota KKI. Karena di dalam Undang-Undang Pasal 19 bahwa anggota KKI itu berhenti atau diberhentikan karena yang pertama, berakhir masa jabatan sebagai anggota. Kedua, mengundurkan diri atas permintaan sendiri atas permintaan sendiri. Yang ketiga, meninggal dunia. Yang keempat bertempat tinggal tetap di luar wilayah Republik Indonesia, tidak mampu lagi melakukan tugas secara terus-menerus selama 3 bulan. Atau dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengusulan pemberhentian sebagaimana termaksud, diajukan oleh menteri kepada presiden. Jadi, KKI tidak berhak memberhentikan. Dan kami pada saat melakukan rapat pleno, kami juga mempertanyakan kepada yang bersangkutan, memang tidak ada untuk mengundurkan diri, sehingga kami tidak bisa memberhentikan atau me ... diberhentikan, begitu. Dan sekali lagi bahwa ada conflict of interest, kami melakukan rapat-rapat itu cukup panjang dan dari divisi, kemudian antardivisi, kemudian rapat pleno. Ada 17 anggota yang saya piker, kita semua komit, kita semua konsisten dan kita punya integritas yang tinggi, sehingga rasanya tidak mungkin ada satu atau dua orang yang dapat memengaruhi keputusan dari konsil itu sendiri. Kemudian tentang lulusan UKDI yang katanya tidak melakukan verifikasi. Pertama, untuk melakukan pemberian STR, ada dua hal yang penting selain yang lainnya juga penting, yaitu misalnya uji kesehatan, kemudian pernah melakukan sumpah, dan yang penting itu adalah satu ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Yang kedua adalah sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium. Kalau kita melihat akhir-akhir ini gitu, dengan adanya ujian UKMPPD, dimana panitianya ditentukan atau diputuskan atau ditetapkan oleh Kementerian Ristekdikti, maka kami menganggap itu sudah ujian yang betul-betul, ya. Sehingga apabila itu dinyatakan lulus oleh penitia, maka berhak si mahasiswa yang lulus itu mendapat dua, yaitu ijazah dan sertifikat kompetensi. Tentu kami tidak meragukan lagi sertifikat kompetensi yang diberikan oleh kolegium. Karena dari hasil ujian yang 45

memang betul-betul lulus. Ya, dan penentuan ini juga ditentukan berdasarkan tim kajian khusus. Nah, mengenai bahwa kemungkinan sebelum terjadinya UKMPPD yaitu, yang dilakukan pada Agustus 2014. Kami menyeleksinya adalah apabila dia mendapatkan ijazah, kemudian dia mempunyai sertifikat kompetensi, maka kami menganggap bahwa karena itu kewenangan ada pada masing-masing institusi, yaitu untuk ijazah dari perguruan tinggi, kemudian kompetensi dari kolegium, dan itu ranahnya masingmasing. Tetapi apabila ada aduan, ini pernah terjadi. Ada aduan bahwa ijazahnya palsu, begitu. Kami melakukan verifikasi kepada institusi pendidikannya dan kami pending. Kemudian kami pernah juga mendapatkan sertifikat kompetensinya diragukan, begitu, maka ini juga kita melakukan evaluasi. Kelau tadi Saudara Pemohon mengatakan bahwa ada sekian nama, saya rasa nanti kita lihat saja, kalau memang disampaikan nama-mana itu, kita bisa melakukan evaluasi terhadap yang bersangkutan, nama-nama yang ada. Kemudian, mengenai tadi ada pertanyaan dari Pemerintah tentang pada tanggal 2 Agustus Prof. Herkutanto itu salah satu anggota Konsil Kedokteran Indonesia menjadi ahli. Kemudian pada tanggal 29 Agustus ada surat dari IDI tentang sikap IDI terhadap apa yang disampaikan oleh Prof. Herkutanto. Saya harus jelaskan, ini fakta. Bahwa, ketika tanggal 2 Agustus Prof. Herkutanto itu ingin menjadi saksi atau ahli maksud saya, beliau bertelepon kepada saya untuk menyatakan bahwa saya akan menjadi ahli di dalam persidangan MK. Saya katakan bahwa Prof. Herku dari mana ... bukan mengatasnamakan KKI, itu intinya dari percakapan yang ada. Karena sebagai ... apa namanya ... keahliannya, punya keahliannya dapat saja melakukan pemberian keahliannya. Nah, pada saat itu yang bersangkutan memang menjawab tidak akan menjawab tentang hal-hal yang berhubungan dengan Konsil Kedokteran Indonesia. Sayangnya, setelah kami membaca risalah yang ada, itu ... risalah tanggal 2 Agustus, kami melihat ada beberapa yang berhubungan dengan Konsil Kedokteran Indonesia, sehingga kami pimpinan kemudian rapat koordinasi dan kemudian rapat pleno. Kami memang meminta klarifikasi kepada yang bersangkutan, itu betul adanya. Mengapa janji yang Prof. Herku tidak melibatkan KKI ke dalam persidangan ini, itu tidak terpenuhi. Sampai saat ini kita belum memberikan ... apa namanya ... sanksi ataupun tindakan kepada yang bersangkutan, masih dalam proses ya, dan itu adalah internal kami merupakan di dalam rapat pleno. Jadi, sampai dengan hari ini, memang kita sudah melakukan proses minta klarifikasi, kemudian persidangan-persidangan di dalam rapat pleno, sekali lagi. Rapat pleno itu juga kita lakukan rapat pleno secara tertutup. Artinya tertutup adalah hanya melibatkan komisioner saja. 46

jadi, internal saja dengan Prof. Herku juga ada di situ. Jadi, itu yang dapat kami sampaikan. Mengenai surat dari IDI tanggal 29 Agustus, rapat pleno memberikan kesempatan kepada Prof. Herkutanto untuk mengemukakan, itu jauh, jauh sebelum surat dari IDI. Jadi, begitu tanggal 2 kami membaca, setelah begitu, kami melakukan rapat pleno pada kesempatan pertama. Nah, pada saat itu pun, ini fakta, kami ketika rapat pleno, baru dapat … datang surat itu dari PB IDI. Jadi kami juga pada Prof. Herkutanto kami sampaikan, ini kami tidak membahas, kami tidak melakukan ini berdasarkan surat dari PB IDI, dan Prof. Herkutanto sendiri sebetulnya tahu bahwa kita prosesi itu sudah berjalan, di dalam tengah jalan memang ada surat dari IDI dan kami belum membalasnya sampai dengan hari ini. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan Majelis bisa mengambil hikmah dari apa yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Bambang. Silakan, Prof. Abdul Razak. Silakan. 112. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ABDUL RAZAK THAHA Ya. Pertama kepada Pihak Terkait. Saya pernah … saya sejak 2004 adalah anggota kolegium, Dokter Gizi Klinik Indonesia. Tahun 2008 sampai 2015 adalah Ketua Pengurus Pusat Dokter … Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik yang kolegiumnya adalah gizi klinik, dan saya … menurut pengalaman saya, seluruh yang terjadi baik dan justru dan sistem seperti itu, segala sesuatu berjalan dengan sangat lancar dan baik. Kemudian kepada Dr. Judil, sahabat saya. Anda membahas pertama ... saya mengenai pertama untuk kutipan Anda dari Buku Putih. Dalil Alquran atau hadis, kalau kita kutip-kutip setengahnya, yang halal bisa jadi haram, haram bisa jadi halal. Itu yang Anda lakukan di sini sekarang. Anda mengutip sepotong saja, saya baca lengkapnya. “Bermula dari gencarnya sosialisasi prodi DLP oleh Pokjanas percepatan RPPU pendidikan dokter,” bermula dari situ. Kita sedang berproses dengan Pokjanas, dan saya juga akan jawab sekaligus sahabat saya, Prof. Akmal. Anda di hadapan saya tidak berubah sampai sekarang, insya Allah ndak berubah, dan itu saya akan jawab dengan jujur. Anggota IDI, baik perorangan maupun kelembagaan, terutama di wilayah cabang PB IDI untuk keluar. Karena pembahasannya belum selesai, sosialisasi sudah kemana-mana. Mereka minta 47

pertanggungjawaban dari IDI yang jadi anggota Pokjanas. Di dalamnya itu ada ketua umum IDI, ada ketua MKKI, ada ketua MPPK. Itu sebabnya mereka menganggap bahwa sudah terjadi sesuatu main mata antara PB IDI, ya, Pokjanas. Itu juga yang menyebabkan sehingga keluarlah protes yang macam-macam, sekaligus saya mau menjawab tadi tentang … apa … aksi damai tadi. Aksi damai dengan jelas ditulis dalam buku ini. Akibat dari apa yang dilakukan oleh Pokjanas itu, maka terjadi gerakan besar-besaran di daerah cabang dan wilayah. Ada 300 surat yang dikirim untuk meminta pertanggungjawaban, minta impeachment terhadap ketua umum, atas alasan itu. Dan pada tanggal 2 Oktober 2016, 40 anggota IDI yang menamakan dirinya uji muda, menuntut agar dilakukan aksi damai. Kemudian IDI berdasarkan tuntutan itu, IDI rapat pleno pada tanggal 13, dan pada tanggal 13 itu, keputusan tidak ada aksi damai. Saya ingat betul, saya yang bicara itu. Tidak akan … tidak boleh ada aksi damai, sampai kalau benar-benar buntu hubungan kita. Tetapi, pada tanggal 18, tiba-tiba saya mendapat telepon untuk pertemuan cito, pleno PB IDI. (Suara tidak terdengar jelas) kenapa mesti kita harus damai, kan kita sudah putuskan. Ternyata ketika 40 orang ini pulang ke tempatnya masing-masing, disampaikanlah bahwa IDI menolak, maka berdatanganlah orang dari daerah, sudah ada di Jakarta sini, Pak. Oleh karena itu, PB IDI kalau tidak melakukan koordinasi, persoalannya akan menjadi liar, itu alasannya. Kalau kita mau benar, mau tanya, siapa penyebabnya? Tolong dijawab sendiri. Yang berikutnya, apa Buku Putih itu? Buku Putih ini saya ketua timnya, Pak. Kami melakukan analisis akademik dengan memiliki teori dan … dan … apa … evidence based, dan Buku Putih ini menulis bukan menolak DLP, menolak program studi. Tadi Prof. Akmal mengatakan menolak program studi LP sama dengan … menurut saya ndak benar, Bapak. Kita mendukung. Saya tidak menulis ini, Prof. Akmal, tapi saya secara pribadi 3 kali kalau ndak salah paling kurang ketemu secara informal dengan Prof. Akmal. Satu kali kita berdua di ruangan Prof. Akmal, yang rencana 15 menit menjadi 1 jam. Kita bahas tentang pentingnya dan kita sepakat bahwa DLP ini penting. Yang perbedaan kita waktu itu, bagaimana mencapai ini? Itu yang disebut dengan pelaksanaan, normanya ada DLP. Kedua pertemuan kita, saya ingat, kalau Prof. Akmal ingat, itu mendekati ... mendekati muktamar. Dulu waktu itu, saya tidak masuk dalam Pokjanas, tapi diundang. Menurut Prof. Akmal, katanya Menteri Kesehatan minta Prof. Aca harus ada. Berlima kita duduk. Prof. Akmal, Prof. Errol Hutagalung, Dr … Prof. Ilham Marsis, dan dr. Panawa. Kita

48

membahas bagaimana agar DLP ini bisa mulus masuk ke dalam … dalam muktamar. Itu pembahasan kita, Pak. Jadi niat baik apalagi yang dipertanyakan? Dan saya usul waktu itu, saya ... saya ingat. Bapak Akmal, begini, kita bisa identifikasi dimana suara-suara yang keras itu di wilayah Indonesia ini, mari kita turun bersama-sama antara Pokjanas dengan IDI melakukan sosialisasi ini. Dan sesuai itu, sosialisasi terjadi, tapi IDI tidak diikutsertakan, itulah akibatnya, semua cabang-cabang menolak ini barang, apalagi persoalannya? Kalau tadi pembicaraan mengenai ... apa ... NPPK, NPPK memang tidak pernah menulis surat karena keputusan NPPK ada. Salah satu syarat NPPK itu bisa mendapat ... meloloskan, kalau ada rekomendasi dari MKKI, MKKI hanya bisa mengeluarkan surat rekomendasi kalau ada naskah akademik dan pengusut tidak punya naskah akademik, itu persoalan. Dokter Nurdadi, ini tidak menolak. Dokter ... dokter layanan primer di dalam undang-undang ditulis dokter layanan primer dengan huruf kecil dan saya sudah tulis di sini, saya tidak baca tadi, pertemuan informal kita dengan Dirjen Yankes Prof. Bambang dan Kepala PPSDM yang sebenarnya secara hierarki itu bertanggung jawab terhadap DLP, ini mestinya menurut saya. Dan mereka menerima pandangan daripada IDI pada saat itu, “Oh, kalau IDI mengusulkan adalah dokter keluarga, sudah selesai.” Itu. Pada saat kita ketemu itu pada tanggal ... tanggal 4 Oktober. Pada saat itu sudah lama Perhimpunan Dokter itu sudah ada lama dan belum lama pada saat itu kita sudah mempunyai kolegium. Jadi apa persoalannya? Lalu kemudian ketemulah dengan Prof. Intan. Prof. Intan juga setuju dengan pandangan ini. Dan kenyataannya kan, di dalam rapat terakhir di Menko ... di Menko PMK, seluruh peserta setuju. Jadi perbedaan kita bukan kita menolak, perbedaan kita adalah yang saya tulis di sini. Kita memberikan, sesudah itu kita memberikan tiga catatan yang perlu. DLP adalah profesi baru yang contain-nya terdiri dari kedokteran komunitas, kedokteran keluarga, dan kedokteran masyarakat. Ini adalah ... adalah bagian dari keterangan dalam amar putusan MK, kita pegang itu. Sebagai profesi baru, maka sesuai dengan panduan prodi baru, prodi DLP harus sedikit paling banyak 30%, hanya paling banyak 30%. Tapi yang terjadi, 90% kedokteran keluarga. Kalau 90% keluarga, kenapa tidak dipakai yang sudah ada sekarang ini? Jadi apa masalahnya, gitu lho? Itu yang menyebabkan bergejolak di bawah. Jadi tolong juga pahami keadaan kami. Kami mencoba sedapat mungkin untuk selalu bekerja sama dengan pemerintah, dengan Pokjanas, tapi di bawah kami dihabisi oleh anggota kami. Itulah yang terjadi, hingga keluarlah surat-surat. Surat-surat itu adalah katalisasi untuk me ... sekadar menjembatani, sehingga mereka bisa tetap bertahan.

49

Itulah sebabnya kita membuat sebuah rapat ... apa ... pleno diperluas, rapat pleno diperluas amat sangat mahal bagi IDI yang tidak punya uang, tapi terpaksa kita buat untuk menjelaskan kepada mereka. Saya harap mudah-mudahan seperti itulah kita bisa dapat ... saya bisa dapat menjelaskan semua pertanyaan dari Bapak/Ibu sekalian. Assalamualaikum wr. wb. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Wassalamualaikum wr. wb. Berkenaan dengan Buku Putih, jadi nanti Pemohon bisa ditambahkan sebagai bukti, ya. 114. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Siap, Yang Mulia, siap. 115. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari meja Hakim? Pak Suhartoyo? Silakan. 116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Kita memang Hakim jadi selalu tidak mendapatkan waktu yang cukup, ya. Karena jam 14.00 WIB kita harus sidang lagi. Tapi nanti bisa direspons kalau memang tidak cukup waktu, secara tertulis enggak apa-apa. Saya ke Saksi saja, ke Prof. Aca. Memang kemudian menjadi aneh, ya, artinya bahwa apa yang disampaikan Prof itu pada hari ini, senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua IDI ketika itu tentang bantahan berkenaan dengan DLP itu. Tapi persoalannya begini, Prof. Banyak surat-surat resmi yang dikeluarkan PB IDI yang semangatnya adalah semangat untuk ... kalau secara tidak ... secara jelas tegas mengatakan menolak, tapi semangatnya untuk menjauhi DLP itu. Kami punya bukti-bukti Mahkamah ini dan bisa kami bacakan satu per satu sebenarnya. Dan mungkin Prof. Aca juga tahu tentang surat-surat itu. Jadi, ada kemudian analisa dari Mahkamah itu seolah-olah kok tidak satu kata dengan apa yang ada dalam action ketika kemudian surat-surat resmi keluar ke cabang IDI lah, bahkan ke kementerian pun juga minta supaya itu dikeluarkan dari pembahasan, segala macam. Itu sebenarnya yang ... kami hanya kan bahwa Bapak juga sudah sepuhsepuh, artinya juga tidak perlu kami Mahkamah ini selalu mengingatkan, tapi Mahkamah bisa diberi pandangan yang jernih, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam itu? Itu. Pasti ada sesuatu yang ditutupi sebenarnya dan itu yang tahu adalah Bapak-Bapak sendiri. 50

Karena sesuatu yang sederhana kok, Pak, Prof. Bahwa secara sederhana Bapak menyampaikan seperti itu. Ketua IDI juga waktu itu seperti itu, tapi apa kenyataannya? Banyak surat-surat yang bertebaran, yang dikeluarkan oleh IDI yang waktu itu sudah dibenarkan bahwa itu produknya IDI, tapi semangatnya untuk menjauhi, dengan kata lain, ya pada titik akan menolak. Saya minta ketegasan itu, paling tidak nanti bolehlah diberi pandangan, tapi ya sebenarnya saksi ... tapi kan yang Anda alami, Prof. Bukan pendapat Anda. Kemudian ke Prof. Bambang barangkali juga penting, Prof. Begini. Kan KKI ini kan juga ada sisi-sisi pembinaan dan pengawasan untuk ... kalau tidak secara kelembagaan IDI-nya, ke personalnya, ke ... apa ... ke struktur organisasi, mungkin ke pengurus-pengurusnya barangkali. Kalau memang selama ini sebenarnya kan rumah besar IDI ini kan, banyak hal-hal yang muncul di persidangan ini yang sebenarnya muaranya adalah krisis kepercayaan, trust itu yang mesti dibangun. Mestinya dari KKI juga bisa membangun itu untuk bagaimana? Kalau memang rumah besar IDI ini sebaiknya seperti apa? Paling Prof. Bambang juga yang lebih tahu daripada kami sebenarnya. Contohnya seperti begini, Prof. Kalau Prof. Bambang selaku Ketua KKI jelas-jelas tahu bahwa lembaga KKI adalah lembaga yang independent, otonom, nonstruktural, itu artinya sampai dari hulu ke hilir mestinya ketika perekrutan ... apa anggotanya atau komisioner itu mestinya kan juga orang yang klir, tidak berafiliasi dari manapun mestinya kan, atau setidaknya ketika masuk sudah harus melepaskan itu. Karena sebenarnya kalau itu kemudian Prof. Bambang mengatakan kalau itu adalah keputusan tertinggi ada pada pleno, kemudian diperkuat lagi ada surat peringatan dari menteri, menteri ini kepanjangan dari presiden yang memperingatkan adanya anggota Ketua Umum IDI yang masih menjabat secara struktural menjadi salah satu anggota KKI, itu kan persoalannya di situ. Kenapa tidak kemudian semangat yang ada di dalam para anggota KKI itu adalah memberi pilihan kepada Ketua Umum IDI ini … kalau tadi kemudian Prof. Bambang mengatakan ada pembatasan, diberi pilihan dua, apakah memilih mundur dari Ketua Umum IDI ataukah mengundurkan diri dari keanggotaan KKI? Kan begitu. Kalau ada semangat yang sama, tadi Prof. Bambang juga mengatakan selalu membawa integritas tadi, sebenarnya itu kan sederhana. Kalau integritasnya ke sana sebenarnya, itu gampang kok itu kemudian semua bisa membangun ... apa ... sebuah keputusan, tidak harus voting mungkin barangkali kan, bisa musyawarah. Memberi pilihan kepada Pak Ketua Umum IDI supaya ... saya kira juga akan klir kalau memang murni pilihannya adalah menjadi anggota KKI, lepaskan Ketua Umum IDI-nya, kan begitu. Karena tidak bisa kemudian hanya alasan karena undang-undangnya harus mengundurkan diri, kemudian

51

bertempat tinggal selama tiga bulan berturut-turut. Itu kan alasanalasan klasik yang sebenarnya tidak substansial. Ini barangkali ... anu ... Prof. Bambang, saya kira juga di dalam konteks memberdayakan lembaga KKI, saya kira juga salah satunya bisa membantu persoalan ini. Kemudian yang kedua, Prof. Bambang. Kami juga dari Mahkamah ingin pandangan ... ingin ... apa ... cerita dari ... pendapat dari ... bukan pendapat, sori, fakta yang sudah dilakukan barangkali dari KKI sendiri kalau tadi mengatakan bahwa KKI tidak pernah menolak dokter layanan primer, memang persidangan tidak begitu mengemuka bahwa KKI ini menolak/tidak, tidak terlalu mengemuka, selain yang selalu dianu IDI-nya. Tapi kan, tadi ada secara struktural kan juga punya fungsi-fungsi pengawasan dan pembinaan tadi. Nah, apakah juga dari KKI ada keterlibatan di dalam mendorong bagaimana percepatan DLP supaya segera terwujud, Prof? Apa dalam bentuk ketika pembahasan RPP atau kemudian berusaha untuk memengaruhi secara kelembagaan IDI itu supaya bagaimana supaya DLP segera terwujud? Jangan semua hanya mengatakan atau ngeles bahwa ini belum ada standar pedoman, standar pendidikannya belum ada, sehingga semua karena ada kepentingan-kepentingan, kebetulan kepentingan-kepentingan ada di situ, kemudian diam atau saling ... apa ... tidak responsif begitu, nah saya ingin apakah sudah ada KKI ikut member ... berusaha untuk mendorong itu, Prof. Bambang? Terima kasih, Pak Ketua. 117. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, Prof. Aswanto. Ini waktunya sangat terbatas karena kita akan sidang lagi. Mohon bisa para Hakim dipersingkat, nanti pada Pihak Terkait supaya nanti jawabannya tertulis, ya. 118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Pak Ketua. Saya minta pandangan Ahli dr. Anwar, ya. Saudara Ahli, dalam pengembangan keilmuan bidang kedokteran, menurut Ahli, siapa sebenarnya yang lebih bertanggung jawab dan lebih tepat untuk melaksanakan tugas-tugas pengembangan dalam bidang kedokteran itu? Apakah profesi atau kolegium? Itu untuk Ahli. Lalu yang kedua untuk Saksi Prof. Bambang. Menurut pengalaman Prof selama ini, dalam pengembangan ilmu kedokteran siapa yang berperan? Apakah … atau siapa yang lebih banyak berperan dalam pengembangan ilmu kedokteran menurut pengalaman Bapak? Apakah kolegium atau profesi? Cukup, Yang Mulia. 52

119. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Wahid ada? Singkat, Pak Wahid. 120. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, singkat saja saya ke Prof. Bambang, Ketua KKI 2014 sampai periode 2019, ya. Tadi ditegaskan secara tegas ini bahwa KKI tidak pernah melakukan penolakan terhadap berdirinya program DLP. Dan terkait pengaturan DLP ini, memang Undang-Undang Dikdok kita di Pasal 7 itu mengatakan bahwa PP terkait lingkup materi Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK). Kemudian kedua, program intensif. Ketiga, program dokter layanan primer, itu harus dengan PP. Dan sampai sekarang PP-nya belum terbit. Yang sudah terbit itu adalah Permenkes Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Intensif Dokter dan Dokter Gigi. Berarti dari PP itu program intensifnya ada, terkait di sini. Nah, itu lalu kelihatan ada saran dari KKI bahwa ini karena mendesak, maka PP intensif segera diterbitkan, biar PP terkait DLP itu nanti. Menyusul setelah standar pendidikan kedokteran. Nah, pengalaman Pak Bambang ini, ya tadi menyambung dari Yang Mulia Pak Suhartoyo. Apakah sudah ada pikiran-pikiran dari KKI? Dan yang kedua, ini di mana sebetulnya pengalaman yang dialami, sehingga untuk muatan program dokter layanan primer ini kok nampaknya PP ini tidak terbit, pelaksanaan Pasal 7 itu karena materi yang ketiga ini? Sehingga usul dari Pak Bambang itu biarlah nanti menyusul. Nah, ini padahal ini diperlukan, kan? Bahkan kemarin kan sudah ada yang membuka ... apa … program studi ini, ya. Nah, ini bisa dijelaskan sesuai dengan ... apa … peran dari KKI juga bagian dari regulator. Meskipun ini kalau ... apa … KKI itu pun produk dari Undang-Undang Praktik Kedokteran, kan. Sementara DLP ini adalah dari program ... apa … pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Dikdok atau Pendidikan Kedokteran. Saya kira nanti bisa dijelaskan, kelihatan ya, di mana ini hambatan dan memang betul-betul bahwa ya KKI ya tidak pernah melakukan penolakan. Tapi justru yang mengambil inisiatif, peran, ya bagaimana terlaksana, begitu? Terima kasih, Pak. 121. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sudah cukup? Ini ada satu yang saya ingin klarifikasi, tapi itu nanti untuk jadi bukti. Tadi mengatakan bahwa dr. Prof. Herkutanto dipanggil oleh IDI. Ada surat panggilannya? Nanti diserahkan pada Mahkamah, ya. Dari 53

IDI yang memanggil Prof. Herkutanto. Nah, saya minta klarifikasi dari IDI. 122. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD ADIB Mohon izin, Hakim. Bukan IDI yang memanggil, bukan. 123. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 124. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD ADIB IDI yang bersurat kepada konsil. 125. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kepada konsil? Bukan kepada Prof. Herkutanto? 126. PIHAK TERKAIT: MOHAMMAD ADIB Bukan, terima kasih. 127. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti disampaikan, ya. Ya, baik, jawabannya tertulis, Pak Joni, ya. Karena waktunya kita akan Sidang Pilkada Jayapura. Itu malah tidak sengeri yang ini lho, sidang ini lho. Padahal itu Papua dan itu … jadi rasanya lho ini kok malah sidangnya lebih ngeri daripada sidang pilkada, gitu ya. Baik, sebelum saya akhiri. Pemohon mengajukan bukti lagi P-31 sampai dengan P-33, betul ya? 128. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Benar, Yang Mulia. 129. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Buku Putih kita jadikan nanti P-34. 130. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA P-34.

54

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik sudah. Ini yang 31, 33 sudah ada dan disahkan. KETUK PALU 1X Yang P-34 nanti disusulkan ya, baik. Kemudian saya tanya, Pihak Terkait masih ada yang ingin mengajukan ahli atau saksi atau sudah cukup? 132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Menurut pendapat kami dan atas informasi dari PB IDI sudah cukup, Yang Mulia. 133. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah cukup? Baik. 134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Dan tapi satu hal ingin kami sampaikan. Hari ini kami memasukkan surat dari dr. Mahesa Paranadipa Michael, perihal tuduhan kebohongan yang disampaikan oleh Kuasa Pihak Pemohon. Itu tidak benar sama sekali karena isinya adalah sesuai dengan Pasal 28. Dan untuk kebaikan kita bersama, dr. Mahesa melalui kami sudah memasukkan ini kepada Majelis Yang Mulia. Terima kasih. 135. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Baik, nanti kita akan lihat suratnya. Kita bagaimana. Berarti kalau rangkaian persidangan sudah selesai, maka tinggal penyerahan kesimpulan dari semua pihak, ya. Penyerahan kesimpulan itu diserahkan paling lambat pada hari Kamis, 5 Oktober 2017, pada pukul 14.00 WIB, ya. Saya ulangi, penyerahan kesimpulan Kamis, 5 Oktober 2017, pada pukul 14.00 WIB di ... langsung di Kepaniteraan. 136. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia. Apa bisa ditunda lagi? Misalnya, satu minggu lagi berikutnya? Karena ini bahannya begitu banyak ini, kita ini kan harus rangkum.

55

137. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Menurut PMK kita, tujuh hari setelah sidang berakhir, ya. Saya kira, harus bekerja keras, ya. Pak Judil, tolong itu dibantu Pak Asrun. Karena secara teknis Pak Asrun tidak menguasai. Jadi, supaya bisa tujuh hari menyerahkan kesimpulan. Saya ulangi kembali, seluruh apa yang harus di ... ya, sampaikan dimasukkan di dalam kesimpulan, termasuk bukti-bukti tambahan, dan tadi surat, termasuk bukti Buku Putih tadi. Kamis, 3 ... Kamis, 5 Oktober 2017, pada pukul 14.00 WIB, ya. Dan juga jawaban tertulis dari para Ahli, Pak Joni, ya, disertakan bersamaan dengan kesimpulan. 138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Baik, Yang Mulia. 139. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Kami akan sampaikan terpisah dengan kesimpulan. 141. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi nanti yang tertulis disampaikan, ya, bersamaan. Kalau mau sebelumnya juga bisa, tapi kalau mau bersamaan dengan kesimpulan, juga tidak masalah. 142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Siap, Yang Mulia, terima kasih. 143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ya, baik. Terima kasih kepada Para Ahli dan Saksi yang sudah memberikan keterangan di persidangan ini. Ada jauh-jauh dari Amerika tadi katanya.

56

Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.37 WIB Jakarta, 27 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

57