2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 3 AGUSTUS 2017 i

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 44/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Habiburokhman ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 3 Agustus 2017, Pukul 11.19 – 11.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Anwar Usman 2) Maria Farida Indrati 3) Saldi Isra Ria Indriyani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Habiburokhman B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Kris Ibnu T Wahyudi 2. Hisar Tambunan 3. Agustar 4. Y. Nurhayati 5. Fauziah Dewi Widiastuti 6. Muda R. Siregar 7. T.B. Ali Asqar 8. Hendarsam Marantoko 9. M. Saidi Bakhri 10. Jamaal Kasim 11. Ali Hakim Lubis 12. Ali Akbar 13. Syarief

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.19 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 44/PUU-XV/2017, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI Terima kasih, Yang Mulia. Kami izin memperkenalkan diri, dari sebelah kanan, Ibu Dewi, kemudian Fauziah selaku Kuasa Hukum-Kuasa Hukum dari Habiburokhman, kemudian Ibu Nurhayati, lanjut Prinsipal kami Pak Habiburokhman. Saya sendiri Kris Ibnu. Sebelah kiri saya, Hendarsam. Kemudian sebelah kirinya, Agustiar. Kemudian paling kiri, Pak Ali Akbar, dan di belakang kami ada Bapak Hisar Tambunan, kemudian Pak Ali Lubis, kemudian Pak Ali Asqar, Pak Syarief, Pak Jamaal, Pak Muda Siregar, kemudian Pak Saidi, Pak Deden, dan Pak Herman. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Perlu disampaikan ada beberapa Kuasa Hukum yang belum menandatangani Surat Kuasa, apa tetap dijadikan Kuasa Hukum atau mau dicabut?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI Tetap, Yang Mulia. Kami akan sesuaikan.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti dilengkapi, ya. Baik, kami sudah baca permohonan Pemohon, ya. Untuk itu, dipersilakan untuk menyampaikan poin-poin dari permohonan.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebelumnya, kami ingin merevisi sedikit, itu ada di halaman 5, Yang Mulia, terkait dengan 1

masalah objek daripada permohonan kami ini, Pasal 222 itu. Di situ berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20%. Dan jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilih anggota DPR periode sebelumnya.” Yang ingin kami perbaiki di sini, frasa periode itu ingin kami hilangkan, Majelis. Karena pada saat pengiriman … apa namanya itu ... draft dari DPR kepada setneg, kan itu ternyata frasa periode itu dihilangkan, jadi kami ingin merenvoinya itu, Yang Mulia. Itu yang pertama, Yang Mulia. Mohon izin, terkait dengan uraian permohonan uji materiil ini, kami hanya menyampaikan hal-hal yang pokok-pokok saja, supaya untuk mempersingkat dan mengefisiensi waktu kita, kami akan mulai, Yang Mulia. Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 terhadap UndangUndang Dasar Tahun 1945, adapun yang menjadi alasan permohonan uji materiil ini adalah sebagai berikut. Pertama, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mohon izin, Yang Mulia, mungkin ini sudah kita lewatkan saja karena mungkin sudah berulang-ulang tadi kami katakan. 7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Yang kedua, tentang kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional Pemohon atau legal standingnya. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu perorangan warga negara Indonesia, yang dalam hal ini termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. Berikutnya adalah kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Berikutnya adalah badan hukum publik atau privat, dan yang terakhir adalah lembaga negara. Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia, yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hal mana yang diatur dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang berbunyi, “Setiap orang 2

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Bahwa pemenuhan hak Pemohon, untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin adalah kewajiban negara dan hanya bisa dilaksanakan jika penyelenggara negara dilakukan sesuai dengan ketentuan konstitusi termasuk dalam hal pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahwa pengaturan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3), tentu akan menghasilkan pemerintahan yang tidak konstitusional, tersandera kepentingan politik, dan pada akhirnya tidak akan mampu menyelenggarakan negara dengan baik, sehingga tidak akan mampu pula memenuhi hak Pemohon untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Bahwa jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 tidak berlaku, maka Pemohon akan terhindar dari kerugian konstitusional karena tidak ada peluang terpilihnya presiden yang tersandera kepentingan politik. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ini. Berikutnya, tentang pokok permohonan. Bahwa pada hari Kamis, 20 Juli 2017, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Pemilu, untuk selanjutnya Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Bahwa meskipun pada saat permohonan ini dia daftarkan, undang-undang a quo belum diundangkan dalam lembaran negara, akan tetapi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan Pasal 222 sudah tidak dapat diubah lagi oleh pembuat undang-undang. Menurut penalaran yang wajar, Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 akan segera berlaku sebelum persidangan perdana permohonan ini digelar. Maka dengan alasan efisiensi waktu, permohonan uji materiil terhadap Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 sudah bisa didaftarkan. Bahwa pasal yang Pemohon persoalkan dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 adalah Pasal 222 yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR periode sebelumnya ... maaf, pada pemilu anggota DPR sebelumnya.” Bahwa yang menjadi batu uji dalam permohonan ini adalah Pasal 4, Pasal 6 ... Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah kami jelaskan di awal. Mohon izin kami untuk menerangkan secara singkat mengapa pasalpasal tersebut, ya, bertentangan dengan Pasal 222 Undang-Undang 3

Pemilu Tahun 2017. Pasal 4 ayat (1) undang-undang ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, hal mana dapat ditafsirkan secara jelas dari dipegangnya kekuasaan pemerintahan oleh presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut UndangUndang Dasar Tahun 1945.” Bahwa kami sedikit berteori, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memperkuat legitimasi presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengatur jika presiden dipilih langsung oleh rakyat dan karenanya juga mendapat mandat langsung dari rakyat. Dengan demikian, presiden dan DPR sama-sama dipilih dan mendapat mandat dari rakyat. Bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum tata negara yang tertuang dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, tertanggal Selasa, 23 Januari 2014, yang tercantum pada halaman 31 dan 32, berbunyi sebagai berikut. Kami sampaikan intisarinya saja. Dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan pimpinan eksekutif tertinggi, dalam hal ini adalah presiden, sama-sama mendapat mandat langsung rakyat, dengan cara mandat seperti itu, pilihan rakyat untuk satu lembaga tidak pada tempatnya digunakan dalam proses pengisian lembaga lain. 9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, itu kutipan dari Putusan MK itu, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Ya, betul, Yang Mulia.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Berikutnya. B. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 6A Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 6A ayat ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi … kami tidak akan bacakan, Yang Mulia.

4

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Langsung saja. Bahwa Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 berbunyi, “Pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, sebelum pelaksanaan pemilihan umum.” Bahwa dari ketentuan Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut di atas jelas bahwa yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden adalah partai politik peserta pemilihan umum. Tidak ada pembatasan sama sekali persyaratan perolehan kursi DPR atau perolehan suara sah nasional partai politik tersebut. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sama sekali tidak mendelegasikan pembuat undang-undang untuk mengatur lebih lanjut syarat partai politik yang bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (5) hanya mendelegasikan pembuat undang-undang untuk mengatur tata cara, bukan persyaratan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikutnya, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ini berarti rumusan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil karena secara jelas membuat partai-partai politik peserta pemilu, namun belum pernah mengikuti pemilu sebelumnya serta partai politik yang perolehan kursi di DPR pada pemilu sebelumnya kurang dari 20% atas perolehan suara sah nasionalnya kurang dari 25%, kehilangan hak untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden. Bahwa dengan demikian, jelas jika Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Berikutnya, Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ... ayat (3). Ini juga kami renvoi, Yang Mulia.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. 5

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Bahwa setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan, hal mana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Kami merujuk mungkin ini kepada asas dari hak asasi manusia, hak untuk memilih, seperti itu, Majelis. Kurang-lebih itu. Terkait alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, oleh Pemohon mengajukan alat bukti antara lain bukti tertulis, keterangan saksi, dan keterangan ahli. Oleh karena itu, alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Pemohon … maaf, telah sesuai dengan Pasal 36 juncto Pasal 42 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu tentang ... Tahun 2017 dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undangundang yang diajukan oleh Pemohon. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya,” bertentangan dengan Pasal 4, Pasal 6A, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 2017 yang berbunyi, “Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilih anggota DPR sebelumnya,” tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia, atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia mempunyai pendapat lain atas perkara ini, mohon agar diberikan putusan yang seadil-seadilnya. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.

6

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi sudah diakui sendiri oleh Pemohon tadi bahwa norma yang diuji ini undang-undangnya belum diundangkan, ya, cuman karena tadi alasannya untuk efisiensi waktu, ya. Kemudian, untuk petitum itu, ya. Petitum norma yang ada dalam pasal yang diuji, ya, itu tidak perlu dicantumkan, termasuk norma Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan batu uji tidak usah ditulis lengkap dalam petitum. Ya, hal-hal lain akan disampaikan oleh Yang Mulia. Silakan, Yang Mulia Prof.

18.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Saya rasa permohonannya sudah bagus. Cuman saya heran undang-undangnya belum ada nomornya kok sudah diajukan ke MK, ya, gitu. Ya, memang ... apa ... kalau kita melihat pada Pasal 20 ayat (5), memang, kalau rancangan undang-undang yang sudah disetujui bersama oleh DPR dan pemerintah tidak ... ditandatangani oleh presiden, maka sah berlaku sebagai undangundang. Tapi nanti kalau sampai 30 hari belum selesai juga, terus kita sudah mau sidang, pasti Anda kan ingin sidang cepat, kan? Kalau sampai sidang lanjutan berlangsung, tapi nomornya belum ada, terus bagaimana? Belum ada ... nanti coba Anda lihat ya, apakah di Setneg sudah ada itu nomor di lembaran negaranya. Ya, saya rasa enggak banyak yang perlu dipermasalahkan, tapi saya ingin meminta untuk Pemohon menjelaskan lebih jelas lagi hak konstitusional Anda karena Anda di sini mengatakan Nomor 9, ya. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hal mana diatur dalam Pasal 28H UndangUndang Dasar Tahun 1945, itu berbunyi, “Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Nomor 9, 10, 11 ini, saya .. apa benar sih Anda punyai hak konstitusional untuk mengajukan permohonan ini, gitu? Itu yang harus diperjelas. Pasalnya, permohonannya, saya sudah tahu, tapi karena MK itu kalau hak konstitusionalnya itu tidak terlihat sebagai orang yang bisa menjadi Pemohon, legal standing-nya enggak memenuhi, maka itu enggak akan diteruskan. Maka saya hanya menginginkan legal standing Pemohon itu dijelaskan, apakah Anda mau mencalonkan jadi presiden, apakah Anda menjadi anggota partai, atau apa, nah itu yang Anda harus jelaskan. Tapi kalau Pasal 28H dan ini saja, saya kurang yakin bahwa Anda punya legal standing di dalam permohonan ini. Saya rasa untuk saya, itu saja.

7

19.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Selanjutnya, Yang Mulia Prof.

20.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Ketua Sidang. Kepada Pemohon dan Kuasanya, ini kita kalau baca ini rasanya pemilu sudah dekat saja. Jadi harus butuh kesabaran juga, mestinya sabar saja ditunggu undang-undangnya ada normornya, kan jauh lebih enak sebetulnya. Karena tahapan kan, masih jauh juga kan, gitu. Tapi enggak apa-apalah, itu kan hak Pemohon, tapi saran Majelis tadi sudah disampaikan. Pertama, catatan saya, beberapa bagian dari permohonan ini kayaknya enggak sesuai betul dengan apa ... dengan PMK ya, tentang format ... format mengajukan permohonan. Misalnya, di halaman 11 itu, bagian ke-IV, ada alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, itu kan tidak jadi bagian yang masuk ke struktur permohonan. Tolong itu di ... apa ... disesuaikan karena ini kan usulan, saran, perbaikan dari Majelis. Itu soal format. Yang kedua, ini memang soal legal standing, harus benar-benar dikuatkan oleh Pemohon. Tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Maria Farida. Misalnya yang harus dibuktikan, potensial dirugikan, itu kan sebetulnya kalimatnya kan tidak apa ... tidak berhenti. Jadi, disebutkan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik, atau khusus, dan aktual, atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar pasti akan terjadi. Ini poin yang mestinya harus dikuatkan oleh Para Pemohon. Karena apa? Karena kita harus yakin, Majelis bahwa kalau ini tidak dikabulkan, pasti Pemohon akan dirugikan. Sebab konstitusi kita itu kan memberikan demarkasi yang jelas. Siapa yang boleh menjadi calon presiden, itu adalah orang yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Jadi, bukan kepada orangnya, tapi lebih kepada partainya. Nah, bagaimana nanti mengaitkan bahwa Pemohon sebetulnya adalah orang yang nanti kalau partai mengajukan, akan menjadi calon, begitu? Yang dicalonkan oleh partai politik. Itu harus dijelaskan betul. Makanya jauh lebih tepat, orang parpol sebetulnya yang mengajukan. Tapi kalau parpolnya sudah ada di DPR, itu kan jadi masalah juga. Nah, itu. Jadi, argumentasi kami bertiga bahwa mengkonkretkan legal standing, itu menjadi penting karena konstitusi kita itu tidak menyebut setiap orang dapat menjadi calon presiden. Konstitusi kita itu eksplisit menyebut partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu. Nah, itu. Itu ... itu ... itu poin yang ... yang paling apa ... yang paling krusial yang harus di ... apa ... dielaborasi oleh Pemohon.

8

Yang kedua, saya menyarankan … karena sudah ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan threshold ini. Nah, itu juga harus dijelaskan, jangan-jangan nanti dianggap nebis in idem, kan, karena pernah ... sudah pernah diputuskan. Artinya, Pemohon harus mampu mencarikan basis argumentasi baru untuk dijadikan alasan. Atau Pemohon misalnya mengatakan, “Yang dulu itu kan tidak klir-klir amatlah, itu dibolehkan atau tidak.” Nah, itu harus di ... di ... dielaborasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya harus ... saya menyarankan juga, sebaiknya Pemohon menambah perdebatan di sekitar pembentukan Pasal 6 itu. Jadi, supaya orang bisa ada gambaran, apa sih sebetulnya rahasia di balik munculnya Pasal 6, terutama Pasal 6 ayat (2) itu. Jadi, dirujuk saja … apa namanya ... perdebatan-perdebatan para pengubah konstitusi itu. Itu. Lalu, saya mengusulkan juga, tolong diperjelas apa sih yang dimaksud dengan frasa diajukan oleh? Nah, ini ada kaitannya dengan legal standing tadi. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mencari bangunan argumentasi, yang di sini belum muncul sama sekali sih sebetulnya. Kan dasar argumentasinya kita dengar, kenapa harus ada presidensial threshold kan untuk memperkuat sistem presidensil. Nah, karena Pemohon tidak yakin dengan itu, kan harus dicari kontra argumen untuk membuktikan itu. Nah itu, jadi, poin-poin itu ... itu ... itu menurut saya, ini kan cuma saran. Kalau Pemohon mau menambahkan, silakan. Tidak, juga tidak apa-apa, begitu kan. Namanya juga saran. Karena undang-undang mengatakan bahwa Panel menyarankan kepada Pemohon. Nah, itu saran-sarannya. Jadi … apa namanya ... agar kita bisa melihat bahwa apa yang di ajukan oleh Pemohon ini memiliki dasar yang cukup. Terakhir, itu kan salah satu batu ujinya kan Pasal 6A, apakah Pasal 6A atau yang dijadikan batu uji benar-benar batu ujinya itu Pasal 6A ayat (2)? Nah, itu harus dijelaskan. Mau dikonkritkan lebih spesifik lagi di Pasal 6A atau mau diturunkan lebih spesifik 6A ayat (2), begitu, itu. Itu beberapa catatan dari apa ... dari saya dan juga catatan yang lain tadi, tapi ini lebih kepada apa ... kepada catatan soal legal standing, soal legal standing. Sebab kalau tidak salah, ini apa ... ada data yang di kami, Pemohon Prinsipal kan masuk susunan pengurus partai politik, kan? Ya, nah itu. Itu kan, itu bagi kami itu … apa namanya ... poin-poin yang harus dicatat betul oleh Para Pemohon, oleh Pemohon dan Kuasanya. Terima kasih, Yang Mulia.

9

21.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Jadi, itu beberapa catatan atau masukan dari Majelis Panel yang bisa dijadikan bahan untuk memperbaiki permohonannya. Nah, apakah mau diterima semua atau sebagian, atau tidak sama sekali, itu kembali kepada Pemohon. Ada hal-hal yang ingin diajukan lagi atau ingin disampaikan?

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI Cukup, Yang Mulia. Terima kasih banyak atas saran-sarannya.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI Mohon izin, Yang Mulia. Kami ada surat yang akan kami sampaikan kepada Yang Mulia, terkait untuk permohonan uji materiil ini dilakukan sebagai uji materiil yang permohonan untuk yang diprioritaskan. Mohon izin, Yang Mulia, untuk disampaikan kepada Majelis.

24.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, nanti ... sebentar.

25.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya, sebetulnya … apa namanya ... diprioritaskan, semua permohonan itu kan kita prioritaskan. Tapi kalau mau diprioritaskan, makanya saya katakan di awal-awal tadi, orang tahapan kan masih lama, bersabarlah, begitu. Masih lama kan apa … tahap apa ... pengajuan pasangan calon, kan masih lama itu.

26.

PEMOHON: HABIBUROKHMAN Izin, Yang Mulia. Tahapan pertama akan dimulai Oktober 2017, yaitu pendaftaran partai politik peserta pemilu karena pemilu kali ini adalah serentak, maka idealnya menurut kami memang sejak awal mendaftar, partai politik sudah ada bayangan siapa yang dicalonkan sebagai presiden di Oktober 2017 (...)

27.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Begini saja, Mas Habiburokhman, Pemohon. Nanti di perbaikannya itu ditambah satu item, ini minta diprioritaskan dengan alasan-alasan begini, jika perlu nanti di situ Anda cantumkan ini tahapan-tahapan 10

menuju 2019, begitu, ya. Jadi, yang surat-suratnya disimpan saja dulu, biar nanti pendukung ketika ada keterangan dalam permohonannya itu. 28.

KUASA HUKUM PEMOHON: YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI Terima kasih, Yang Mulia.

29.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Untuk perbaikan permohonan, paling lambat diajukan hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, langsung di Kepaniteraan, paling lambat pukul 14.00 WIB, ya. Sudah jelas, ya?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: KRIS IBNU T. WAHYUDI Siap, Yang Mulia.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi mengenai permohonan prioritas tadi, ya. Ya, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.47 WIB Jakarta, 3 Agustus 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11