2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI PUNCAK JAYA

ACARA MENDENGARKAN LAPORAN PSU KPU PROVINSI PAPUA, KPU RI, BAWASLU PROVINSI PAPUA, DAN BAWASLU RI (IV)

JAKARTA RABU, 27 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XV/2017 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Puncak Jaya PEMOHON 1. Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen TERMOHON KPU Kabupaten Puncak Jaya ACARA

Mendengarkan Laporan PSU KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI (IV) Kamis, 27 Juli Maret 2017, Pukul 09.53 – 11.29 WIB Ruang Sidang Panel I Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Maria Farida Indrati Suhartoyo Wahiduddin Adams Saldi Isra Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul

Ria Indriani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Yustus Wonda 2. Kirenius Telenggen B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Heru Widodo Jou Hasyim Waimahing Sudharmono K. Lewa Yusuf Dhimas Pradana Aan Sukirman Supriyadi Adi

C. Termohon: 1. Adam Arison

(Ketua KPU Provinsi Papua)

D. Kuasa Hukum Termohon: 1. Thomas Ulukyana 2. Abraham Ulukyana E. Bawaslu RI: 1. Fritz Edward Siregar F. Pihak Terkait: 1. Yuni Wonda 2. Deinas Geley G. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Paskalis Letsoin 2. Noviani

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.53 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Puncak Jaya dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Agenda persidangan pada siang hari ini agak terlambat, mohon maaf. Karena kita dari pagi sudah rapat permusyawaratan yang tidak bisa kita stop karena waktu, tapi distopnya karena selesainya pembahasan atau pembicaraan, sehingga mohon maaf agak terlambat memulai persidangan pada kali ini. Agendanya adalah mendengarkan keterangan, mendengarkan laporan dari pelaksanaan putusan Mahkamah mengenai PSU di Kabupaten Puncak Jaya sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Urutan-urutannya laporan yang harus disampaikan adalah yang pertama laporan PSU yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, kemudian KPU RI, Bawaslu provinsi, dan Bawaslu RI, kemudian kalau itu sudah baru keterangan Pihak Terkait, dan terakhir dari Pemohon, keberatankeberatan dan laporan dari Pemohon mengenai bagaimana penyelenggaraan menurut versi Pihak Terkait dan Pemohon. Laporannya semuanya sudah masuk secara tertulis dan sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah, hanya ada satu tambahan hari terakhir batas waktu adalah 21 Juli 2017, tapi Pemohon kemudian melengkapi laporan itu masuk pada tanggal 26, ya? Baik. Jadi tidak perlu disampaikan secara keseluruhan karena waktunya jelas tidak memungkinkan karena Majelis sudah membaca laporan ini, maka silakan disampaikan pokok-pokoknya saja, highlightnya yang penting. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan, satu, yang hadir dari Pemohon siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Hadir Pemohon Prinsipal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 Bapak Yustus Wonda dan Kirenius Telenggen, didampingi kami Tim Kuasa Hukumnya, Yang Mulia. Berurutan, Sudarmono Lewa Yusuf, Kemudian Jou Hasyim Waimahing, saya sendiri (...)

1

3.

KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Assalammualaikum wr. wb. Saya Jou Hasyim Waimahing. Terima kasih, Yang Mulia.

4.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari KPU Provinsi Papua? Silakan.

5.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Majelis Hakim yang kami muliakan, kami Kuasa Hukum dari KPU Provinsi Papua, Thomas Ulukyana dan Abraham. Hadir juga Prinsipal Ketua KPU Provinsi Bapak Adam Arisoy.

6.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari KPU RI tidak ada yang mewakili, ya? Baik. Kemudian dari Bawaslu? Silakan.

7.

BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Selamat pagi, Yang Mulia. Nama saya Fritz Edward Siregar dari Anggota Bawaslu Republik Indonesia. Mohon maaf, Bawaslu Provinsi Papua tidak bisa hadir, Yang Mulia. Karena mereka baru melakukan pemungutan suara ulang kemarin di Yapen. Jadi seluruh anggota Bawaslu masih di Yapen. Terima kasih, Yang Mulia.

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pihak Terkait?

9.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait yang hadir Pengacaranya, Kuasa Hukum Paskalis Letsoin dan Noviani. Juga hadir adalah Prinsipal Pak ... Calon Bupati Pak Yuni Wonda dan Wakil Bupati Deinas Geley. Terima kasih, Yang Mulia.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Ini saya mau klarifikasi dulu dari Pemohon, Kuasa Pemohon Jou Hasyim itu menyampaikan surat kepada Mahkamah minta dokumen berupa laporan tertulis dan bukti-bukti yang disampaikan oleh KPU, Bawaslu, dan tentang hasil PSU di Kabupaten Puncak Jaya. Itu 2

tidak bisa dipenuhi karena ini tidak menanggapi laporan, ya. Perlu saya sampaikan bahwa pada agenda hari ini kita itu hanya mendengar laporan-laporan, kemudian nanti Majelis memutus, ya. Ini laporan versi dari Pemohon bagaimana? Jadi permintaan dari Kuasa yang ditandatangani Jou Hasyim dan Sudarmono, tidak bisa dipenuhi karena di dalam persidangan ini tidak menanggapi apa yang disampaikan oleh KPU dan Bawaslu. Jadi bagaimana laporan penyelenggaraan PSU versi Pemohon yang disampaikan, bukan menanggapi hasil dari yang dilaporkan, ya. Itu. Jadi ini tidak ditanggapi suratnya dan itu sudah klir proses beracara di persidangan dalam pilkada, itu. Setelah PSU maka laporan-laporan, bukan menanggapi. Sekali lagi, ya. Baik, kita mulai dari KPU Provinsi Papua, silakan. Laporannya secara jelas, ringkas karena sudah dilaporkan secara tertulis dokumendokumennya. 11.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Baik, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta Hakim Anggota. Kami akan menyampaikan secara ringkas laporannya. Yang pertama, untuk PSU di Distrik Lumo, Distrik Yamoneri, Ilamburawi, Molanikime, Dagai, Yambi, pada tanggal ... telah dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2017 di 52 kampung, 72 TPS. Tahapan persiapan, anggap dibacakan karena sudah ada di ... di laporan. Yang kedua, angka III tentang pelaksanaan pemungutan suara di enam distrik. Untuk hasil perolehan suara di Distrik Lumo, di Distrik Lumo ada 9 kampung, 12 TPS, DPT-nya 4.467. Pada saat rekap, Saksi Pasangan Nomor 1, 2, 3, dan panwas ada, dengan hasil untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 3.458, Pasangan Calon Nomor Urut 2=0, Pasangan Calon Nomor Urut 3=1.464. Distrik Ilamburawi, ada 5 kampung, 6 TPS, jumlah DPT=2.812, saksi pasangan calon masing-masing hadir, panwas lapangan, dan pihak keamanan. Perolehan suara untuk Disrtik Ilamburawi, Pasangan Nomor 1=2.018, Pasangan Nomor 2=0, Pasangan Nomor 3=794. Distrik Dagai, ada 10 kampung, 13 TPS, jumlah DPT=4.153, hadir saksi masing-masing Pasangan Calon Nomor 1, 2, 3, panwas lapangan, dan pihak keamanan. Kemudian, perolehan suaranya Pasangan Calon Nomor Urut 1=1.623, Pasangan Calon Nomor Urut 2=0, Nomor 3=2.429. Khusus untuk 3 distrik yang telah kami sebutkan di atas, pada saat pleno di tingkat distrik maupun PPD dan provinsi, itu diterima oleh saksi pasangan calon maupun panwas. Kemudian, masuk ke Distrik Molanikime. Untuk Distrik Molanikime, itu ada 5 kampung, 7 TPS, dengan jumlah DPT=3.348. Dengan perolehan suara, Pasangan Calon Nomor 1=0, Nomor 2=0, Nomor 3=3.348.

3

Majelis Hakim Yang Terhormat, perlu kami sampaikan bahwa untuk Molanikime ini persoalannya ada di tempat pelaksanaan pemungutan suara. Jadi, tanggal 14 Juni itu sebelum pemilihan besok harinya, itu ada rapat koordinasi yang dihadiri oleh KPU provinsi, Bawaslu, Komisioner KPU RI, bapak kapolda, bupati, kasdam, dan bupati incumbent juga hadir. Dan pada saat itu, bupati incumbent menjelaskan tentang khusus di Molanikime ini daerahnya rawan. Pada saat yang bersamaan, tetapi Pak Ketua KPU pada saat itu bersama kapolres di Lapangan Udara Mulia, dan langsung menggunakan pesawat, mengecek kira-kira di Molanikime ini ... Distrik Molanikime ini untuk pelaksanaan PSU di ... dilaksanakan di mana. Karena sebelumnya, pemilihan umum sebelum selalu dilaksanakan di Mewoluk, kabupaten induk. Nah, di sana ditemukan bahwa ternyata Bina yang direncanakan pesawat bisa mendarat dengan ... dengan logistik, ternyata Bina adalah masuk di wilayah Kabupaten Puncak. Lalu setelah kembali, dalam rapat koordinasi itu diputuskan bahwa pelaksanaan pemilihan untuk Distrik Molanikime dilaksanakan di Belabaga dan lewat jalan darat. Kemudian, pukul 12.00 WIT setelah koordinasi, KPU provinsi bersama juga PPD, dan panwas, Bawaslu juga hadir dengan kendaraan, tetapi sampai di tengah jalan, itu ada longsor, sehingga baru sampai di tempat, di Mewoluk itu jam 19.00 WIT. Sampai di sana, tetap komisioner KPU maupun PPD, tetap berkeinginan sesuai dengan kesepakatan, tentu menuju ke Belabaga. Tetapi dari keterangan, baik dari kepolisian maupun masyarakat bahwa kalau sampai di Belabaga itu kira-kira akan … dari jam 19.00 WIT itu akan sampai subuh dan ada longsor. Sehingga ada kesepakatan masyarakat yang hadir di situ bahwa pelaksanaan PSU tetap dilaksanakan di … pada tanggal 15 itu di Mewoluk. Untuk Yambi, Distrik Yambi. Distrik Yambi itu ada 9 TPS … 9 kampung, 14 TPS, dengan jumlah DPT=7.279. Pada saat PSU ada juga komisioner KPU yang ada di situ, Komisioner KPU Provinsi Bapak Tarwinto dan Komisioner Bawaslu Provinsi itu Bapak Yacob Paisei, hadir pasangan calon masing-masing, dan pihak keamanan. Bahwa untuk perolehan suara di situ dari cara masyarakat memberikan suara, muncul 2 versi. Yang pertama ada 7 kampung, 10 TPS, yang bersepakat memberikan dukungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3. Ada 2 TPS, 4 … ada 2 kampung, 4 TPS, menyatakan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1. Terjadi masalah karena pada saat itu menurut data KPU provinsi bahwa dari Kelompok Pasangan Calon Nomor 1 meminta supaya dibagi lagi dari 7 kampung 4 … 7 kampung, 10 TPS, itu suaranya dibagi rata. Akhirnya, Pak Majelis Hakim, itu ada 2 versi suara yang ketika dibawa ke KPU Kabupaten Puncak Jaya, telah diarahkan oleh ketua KPU untuk mengadakan pleno bersama-sama. Tetapi ada 2 kelompok

4

penyelenggara yang mestinya netral, itu ada 2 kelompok yang nyatanyata memberikan dukungan kepada pasangan calon. Lalu ketika membawa datang data-data itu, ketua KPU, panwas, menyatakan tidak bisa bawa masuk ke dalam, diawasi oleh pihak keamanan. Jadi kotak itu tetap ada di luar dan diarahkan untuk merekap pleno dulu, tetapi ternyata tidak ada hasil. Untuk Distrik Yamoneri, itu KPU tidak mendapat laporan dari … dari tingkat TPS, KPPS, sehingga tidak memberikan laporan. Nanti data dan laporan mengapa tidak dilaksanakan … tidak ada data itu, itu muncul dalam laporan ketika rekapitulasi tingkat kabupaten di Jayapura. Itu untuk TPS, KPPS. Untuk perolehan suara di tingkat PPD, rekap PPD. Sama seperti yang telah kami sampaikan di atas. Untuk Distrik Lumo, Ilamburawi, dan Dagai, 3 pasangan calon dan saksi menerima. Terkecuali distrik Molanikime, Yambi, Yamoneri, yang ada perbedaan pandangan di situ. Kami langsung masuk ke laporan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten yang pada saat itu berdasarkan kesepakatan Berita Acara oleh KPU provinsi dan Bawaslu provinsi dipindahkan ke Jayapura karena beberapa alasan terutama karena soal keamanan, dimana laporan telah kami sampaikan di atas. Dari perolehan suara yang direkap, maka untuk pasangan di tingkat provinsi, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 di 6 distrik ini yang direkap. Yang pertama, Dagai. Untuk pasangan calon … Calon Urut Nomor 1 mendapat suara 9.280, Nomor Urut 2 mendapat suara 37 suara, Nomor Urut 3 mendapat suara 13.096. Total suara yang dapat direkap 22.413, terkecuali Yamoneri. Yamoneri. Khusus untuk Yamoneri, tidak dapat direkap sampai dengan provinsi. Karena menurut laporan KPU, kebetulan juga ketua KPU ada pada saat itu di tempat pemilihan suara. Bahwa proses penyerahan suara atau ikat suara dari masyarakat itu belum terjadi. Sementara masyarakat yang kumpul dari pagi itu sudah mulai ricuh, bahkan ketika kapolda datang, ketua KPU datang, itu lagi sengitsengitnya terjadi kericuhan di antara masyarakat. Sehingga entah bagaimana pihak keamanan juga tidak dapat menyelamatkan dokumen yang ada, Bawaslu juga tidak bisa bertanggung jawab sebagaimana disampaikan oleh ketua Bawaslu di rekapitulasi tingkat provinsi. Bahwa menyatakan, “Tidak bertanggung jawab, tidak mampu untuk melaporkan suara ... perolehan suara untuk Distrik Yamoneri ya karena memang datanya belum ada.” Demikian ringkas yang kami sampaikan dari 46 halaman laporan yang telah kami sampaikan beserta bukti-buktinya. Dan apabila masih kurang, Ketua KPU sendiri hadir di sini, dapat melengkapinya. Demikian, Yang Mulia, kami sampaikan.

5

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Kuasa KPU Provinsi. Dari meja Hakim, ada yang akan di ... silakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

13.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Mahkamah minta dijelaskan untuk tiga distrik itu persoalan yang mendasar apa yang untuk Yambi, Molanikime? Itu dulu, yang dua itu. Kalau yang Yamoneri kan yang nol ini, kan?

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Di-nol-kan semua itu.

15.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan?

16.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

17.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu. Yang dua dulu, Pak, supaya kita stressing ke tiga distrik ini, kan?

18.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

19.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang tiga distrik ... eh, yang tiga selebihnya kan normal dan (...)

20.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Diterima.

21.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa ... laporkan aman, kan? 6

22.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

23.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Coba, yang Yambi gimana, Pak? Meskipun ada muncul perolehan suara (...)

24.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

25.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Persoalan yang mendasar apa di situ?

26.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Jadi, pelaksanaan pemilihan sudah dilaksanakan tanggal 15. Namun, PPD-nya tidak mau (...)

27.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bulan apa itu? Juli, ya?

28.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA 15 Juni.

29.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Juni, ya?

30.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA 15 Juni 2017.

31.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO PPD-nya kenapa, Pak?

7

32.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA PPD-nya ketika hasilnya sudah di ... di ... dila ... disampaikan oleh masyarakat, itu PPD tidak mau plenokan dua versi suara tadi yang kami sampaikan. Satu versi itu 7 kampung, 10 TPS memberikan dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 1 (...)

33.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

34.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Eh, Nomor 3. Sementara, dua TPS ... 2 kampung, 4 TPS memberikan suara kepada Pasangan Nomor 1.

35.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini noken, ya?

36.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Noken, ya. Nah, ternyata bahwa PPD tidak kompak dan tidak mau memplenokan secara bersama-sama. Bahkan besok harinya, ketua PPD mengumumkan bahwa telah men ... me ... memplenokan 2 ... 2 kampung, 4 TPS dan mendiskreditkan 10 TPS. Di provinsi, ternyata bahwa 2 kampung, 4 TPS itu malah datanya tidak dimasukkan dalam kotak. Itu baru diserahkan pada saat provinsi kepada pleno, semua hadir di situ.

37.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

38.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Sementara, 4 ... 7 TPS, 10 kampung itu datanya di dalam kotak.

39.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini yang dipakai Termohon untuk anu ... dari dua versi yang mana ini jadinya? Yang dilaporkan ini adalah versi yang mana?

8

40.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Jadi, ketua KPU ... eh, KPU waktu itu menyatakan, “Silakan masing-masing pihak membuat dalam laporan.” Kemudian karena PPD tidak mau merekap secara bersama-sama, akhirnya KPU provinsi waktu itu mengambil alih untuk merekap dua versi itu menjadi satu laporan dengan tetap memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan dalam Format DB Keberatan.

41.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

42.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Barangkali dijelaskan oleh ketua (...)

43.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dua versi dibuat satu laporan?

44.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya, satu laporan.

45.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, versi mana yang dipakai? Kan enggak mungkin digabung?

46.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Pak.

47.

Jadi, hasil tadi karena kan tidak mau diplenokan bersama-sama,

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

48.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Maka KPU provinsi yang ambil alih, kemudian dua versi itu tetap dimasukkan di dalam (...)

9

49.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, sekarang kan ada laporan yang Bapak sebutkan tadi ... ada satu kan perolehan suara untuk Yambi ini (...)

50.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

51.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Adalah Nomor 1=2.181.

52.

KUASA HUKUM TERMOHON: THOMAS ULUKYANA Ya.

53.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nomor 2=37, Nomor 3=5.061. Ini versi yang mana yang dipakai KPU? Coba. Karena ini nanti pasti meruncing ini kalau sudah ada laporan Pihak Terkait dengan Pemohon, nanti Mahkamah yang harus mencermati untuk mengambil sikap, nanti kan harus komprehensif menerima ... apa ... penjelasan-penjelasan dari Para Pihak ini. Coba, Pak, gimana, Pak?

54.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, baik. Terima kasih, Majelis yang saya muliakan. Pada prinsipnya, distribusi logistik untuk enam distrik berjalan aman sampai dengan selesai dan (...)

55.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, langsung, Pak. Langsung ke pokok persoalan.

56.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya.

57.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Versi mana yang dipakai? Terus, alasannya apa? Itu saja.

10

58.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya. Ya, baik, Majelis. Jadi, perlu saya jelaskan bahwa distribusi logistik itu dilaksanakan di tingkat distrik pemilihannya dan setelah PPD menyampaikan kotak suara kepada masing-masing PPS, itu dilaksanakan. Setelah itu, 4 kotak dikembalikan ... dikembalikan kepada PPD dan (...)

59.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebelum ini? Sebelum ... sebelum pencoblosan?

60.

TERMOHON: ADAM ARISOY Setelah pemilihan ... setelah pemilihan, setelah pencoblosan (...)

61.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, setelah pemilihan?

62.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, dikembalikan kepada (...)

63.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

64.

TERMOHON: ADAM ARISOY PPD. Dan yang 10-nya sampai dengan rekap PPD, itu belum dikembalikan. Sehingga PPD cuma mengantar 4 kotak ke Kantor KPU dan sampai di sana pas saya ada di kantor. Jadi, saya bertanya kepada mereka, “Di Yambi ini kan ada 14 kotak, kenapa cuma datang 4?” Mereka katakan bahwa 4 itu dibawa oleh PP … PPS dan mereka lakukan rekap, sampai sekarang mereka belum kembalikan. Saya bilang, “Kenapa … ada panwas dan ada saksi, kenapa itu tidak dicari, ada barangnya di mana?” Setelah itu kita menunggu datanglah yang 10 kotak. Ah, saya perintahkan kepada mereka bahwa kotak-kotak ini harus diambil kembali ke Yambi dan kalian harus pleno di sana, tidak bisa dibawa ke sini karena ini belum lengkap, harus diplenokan kembali di Yambi. Setelah mereka tawar-menawar, mereka tidak mau menerima 10 kotak ini, makanya saya berkomunikasi dengan pihak keamanan untuk menindaklanjuti 10 kotak ini bagaimana? Karena PPD-nya tidak ke … 11

mau kembali lagi ke Yambi. Saya bilang, “Kenapa tidak mau kembali? Kan Yambi dekat, kalian boleh kembali.” Mereka bilang, “Kita kembali lagi, kita terancam.” Sehingga kita bawa alternatif, “Oke, kalian silakan pleno di ruang … ya, di halaman kantor pemberdayaan perempuan, sebelah … sebelah KPU.” Di dalam mereka laksanakan pleno, PPD-nya tidak mau melanjutkan pleno ini. Mereka lapor kepada saya, saya bilang, “Kenapa kalian tidak mau pleno?” “Pak Ketua, kami tidak mau pleno karena … ini laporan PPD, ya, untuk saya. “Karena di dalam penandatangan C1-KWK tidak ditandangain … ditandatangani oleh KPPS di tingkat bawah.” Alasannya mereka sehingga mereka tidak mau melakukan pleno, memasukkan 10 kotak perolehan suaranya ke dalam rekapitulasi DA1-KWK, sehingga mereka cuma melaporkan 4 kotak yang mereka sudah plenokan di Distrik Yambi. Sehingga untuk melengkapi itu, semua kami ambil yang 10 kotak di bawah, gabung dengan yang 4, akhirnya kami minta dukungan dari pihak keamanan dan panwas, akhirnya semua proses kami ambil ke Jayapura, dan PPD-nya kami berhentikan, dan kami masukan 10 … 10 kotak itu, perolehan suara ke dalam (...) 65.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak, unsur apa ini yang menyaksikan itu? Bapak mengambil diskresi itu sudah melibatkan panwas?

66.

TERMOHON: ADAM ARISOY Untuk mengambil 10 kotak ini, kami sudah sampaikan (...)

67.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan mengambil. Me … menghitung, ya kan? Perolehan suara yang 10 kotak itu kan?

68.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya.

69.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, itu sudah atas persetujuan siapa saja itu?

70.

TERMOHON: ADAM ARISOY Sudah. Atas persetujuan panwas. 12

71.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini supaya di (...)

72.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, atas persetujuan panwas (...)

73.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Persidangan supaya jelas (...)

74.

TERMOHON: ADAM ARISOY Akhirnya (...)

75.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Panwas, terus?

76.

TERMOHON: ADAM ARISOY Akhirnya di dalam laporan kami itu ada dua tabel. Tabel yang pertama, itu yang 2.000 yang diplenokan oleh PPD. Tabel yang kedua, setelah kami berhentikan PPD-nya, kami lakukan rekap dan itu dimasukkan, sehingga itu secara utuh dengan catatan-catatannya saksi pasangan calon (...)

77.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, jadi yang Bapak tampilkan di sini itu 14 kotak versi yang dilakukan perhitungan oleh Pihak KPU, ya kan? Setelah mendapat persetujuan dari panwas dan keamanan itu? Yang sekarang ditampilkan di laporan ini, lho.

78.

TERMOHON: ADAM ARISOY Yang ditampilkan di laporan itu ada dua versi, ada versi pertama yang cuma 2.000, itu yang 4 kotak. Yang versi kedua, setelah mendapat persetujuan panwas adalah yang 10 kotaknya.

79.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, Bapak juga menguraikan di … dua versi, ya?

13

80.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya.

81.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi di halaman ini hanya satu versi yang saya anggap ini merupakan bagian dari kesimpulan ini, berdasarkan itu kan? “Rekapitulasi perhitungan perolehan dari 6 distrik,” nah, ini Bapak tampilkan, halaman 45, Pak.

82.

TERMOHON: ADAM ARISOY Di halaman 40 (...)

83.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini halamannya juga enggak ada Bapak buat laporan. Coba di cek yang … ini KPU provinsi kan, Bapak?

84.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya.

85.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Di halaman (...)

86.

TERMOHON: ADAM ARISOY 40, 41 (...)

87.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya sudah nanti kami pertimbangkan, tapi nanti Bapak akhirnya me-declare di belakang itu satu versi saja, yang … yang hanya yang 2.181 untuk Nomor 1 … ya, Pak, ya? Oke. Itu waktu itu, sikapnya Pemohon seperti apa, Pak? Ada reaksi, enggak? Dan Pihak Terkait? Apa juga ikut menyaksikan (...)

88.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, dari … dari (...)

14

89.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Penghitungan yang (...)

90.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya (...)

91.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Akhirnya diambil alih oleh KPU itu?

92.

TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, memang dari Pihak Pemohon melakukan bantahan terhadap hasil yang kami lakukan. Kami lakukan itu karena sudah ada pemilihan dan sudah rekapitulasinya, sehingga kami memilah, memilah dua bagian ini.

93.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi memang ada keberatan dari Pemohon?

94.

TERMOHON: ADAM ARISOY Sehingga kami memberikan penjelasan kepada mereka dan Para Pihak Pemohon juga (...)

95.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

96.

TERMOHON: ADAM ARISOY Memberikan keberataan (...)

97.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bantahan?

98.

TERMOHON: ADAM ARISOY Bantahan terhadap (...)

15

99.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pihak Terkait, tidak?

100. TERMOHON: ADAM ARISOY Pihak Terkait menyetujui hasilnya, begitu. 101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke. Kemudian yang ini, Pak, yang ... yang Yamoneri ... itu tadi yang Molanikime, ya? Ya, Pak? 102. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya. 103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang Yambi? 104. TERMOHON: ADAM ARISOY Itu yang tadi, Majelis (...) 105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Yambi, ya? 106. TERMOHON: ADAM ARISOY Itu yang tadi, Majelis, yang saya jelaskan itu Yambi. 107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang dua versi, ya? 108. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya.

16

109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau yang Molanikime, Pak? Yang rencana mau dipindahkan ke Dilaga, ya? Dilaga, kemudian enggak jadi tadi kan, apa itu? Itu persoalan apa yang ada, Pak? Pak Ketua KPU? 110. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, baik. Majelis yang saya hormati, mungkin saya memberikan penjelasan tentang (...) 111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Singkat saja, Pak. 112. TERMOHON: ADAM ARISOY Molanikime. Karena Molanikime ini dari ... kami di Jayapura sampai di Punjak Jaya, kami tidak tahu bentuk Molanikime itu bagaimana. Sehingga kami memutuskan untuk kami lakukan survey untuk mengecek bagaimana Distrik Molanikime itu. Tapi kami sampai di sana kami mendarat dengan pesawat kecil di Kampung Bina. Nah, di sana kami disambut oleh kepala des ... kepala distrik. Kepala distrik menyatakan kepada kami bahwa ini Daerah Bina ini daerah masuk ke Kabupaten Puncak Ilaga. Akhirnya, kami kembali dan terjadi rapat antara KPU RI, KPU provinsi, kapolda, pasangan calon, dan kasdam, kami memutuskan bahwa pelaksanaannya dilaksanakan di Kampung Belabaga dan distribusi logistik didistribusikan lewat darat. Tapi proses penuju Kampung Belabaga, Majelis yang saya muliakan, sangat jauh sekali. Sehingga proses perjalanan menuju Belabaga itu mereka harus nginap di kampung di Mewoluk dan proses selanjutnya mereka tidak sampai di sana. Sehingga pencoblosannya dilakukan di Distrik Mewoluk. 113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Distrik? 114. TERMOHON: ADAM ARISOY Mewoluk. 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Malah (...)

17

116. TERMOHON: ADAM ARISOY Mewoluk. Ada salah satu distrik, yaitu Distrik Mewoluk. Mereka tidak sampai ke Belabaga (...) 117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mewoluk, Pak? 118. TERMOHON: ADAM ARISOY Mewoluk. Mereka tidak sampai ke Kampung Belabaga yang bagian dari Distrik Molanikime, begitu. Sehingga, proses pencoblosan dilakukan di ... di Kampung Ogolumo. 119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terus, ya, ini jauh juga kan dari tempat yang semula disepakati, kan? Jauh juga, Pak? 120. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya. Karena menurut penjelasan dari pihak keamanan (...) 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, oke, oke. Sudah. Jadi … tapi kemudian tata cara pencoblosannya gimana kalau harus menggeser tempat yang begitu jauh, kemudian pemilihnya ... ini juga masih noken? 122. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, itu masih tetap menggunakan noken. 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tata cara gimana? Yang hadir apakah juga pemilih, kemudian mewakilkan kepada aspirasi yang diinginkan, atau bagaimana, Pak, modus yang dipakai? 124. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, jadi yang digunakan di sana adalah lima kepala kampung hadir.

18

125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, hadir? 126. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, hadir di sana dan mereka menyatakan sikap sehingga pemilihannya dilakukan di Kampung Ogolumo. Jadi mereka tidak sampai di Kampung Belabaga. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, lima kepala anu itu mewakili seluruh warga yang punya hak pilih di kecamatan ... di Distrik Molanikime itu, ya? 128. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya. 129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu yang kemudian dasar perolehan itu yang Bapak tuangkan dalam laporan ini? 130. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, dasar perolehan itu yang diantar kembali dan kita tuangkan (...) 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 132. TERMOHON: ADAM ARISOY Di dalam rekapitulasi. 133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Satu lagi, pertanyaan saya yang ini, Pak, yamoneri yang 0 semua, saya ingin tanyakan saja, ini DPT-nya berapa?

19

134. TERMOHON: ADAM ARISOY Baik, Majelis yang saya Muliakan. DPT untuk Yamoneri adalah 8.827. 135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 8.800? 136. TERMOHON: ADAM ARISOY 27. 137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 27. Toh, mau diapakan juga kan tetap sampai sekarang 0, kan? Sudah tidak bisa kita harapkan lagi untuk ... apa ada proses lagi yang masih berjalan di sana ya ... Yamoneri ini? Enggak, enggak lagi? Oleh KPU, masih ada kegiatan? 138. TERMOHON: ADAM ARISOY Memang waktu kami di sana, kami hadir ada dua kelompok masyarakat yang lagi tawar-menawar. 139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak. Sekarang sikap KPU untuk Yamoneri ini apa? Apakah masih akan dilakukan kemudian akan menjadi laporan susulan meskipun itu juga nanti menjadi wewenang Mahkamah untuk mempertimbangkan atau sudah memang ditutup? 140. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, Majelis (...) 141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dinyatakan selesai? 142. TERMOHON: ADAM ARISOY Jujur, kami tidak berani lagi (...)

20

143. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. 144. TERMOHON: ADAM ARISOY Untuk kembali ke sana. 145. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. 146. TERMOHON: ADAM ARISOY Karena (...) 147. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, sudah, Pak. Kami cukup ... apa ... ingin tahu jumlah DPT-nya saja. Oke. Terima kasih, Pak Ketua. 148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada yang lain lagi? Cukup? Baik, sekarang kita lanjutkan Bawaslu, silakan Pak Fritz. 149. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu RI, telah … bersama dengan Bawaslu provinsi telah menyampaikan keterangan tertulis kepada Yang Mulia. Dan kami berpendapat keterangan yang tertulis itu sudah cukup dan kami tidak punya tambahan lagi, Yang Mulia. Keterangan kami, kami sampaikan sama seperti yang sudah kami sampaikan secara tertulis. Apabila ada yang ditanyakan kami siap ... kami berusaha untuk menjawab, Yang Mulia. Terima kasih. 150. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silahkan, ada ... cukup, ya. Jadi laporan tertulis sudah diterima, ya. Baik. Sekarang Pihak Terkait, silakan. Laporannya bagaimana?

21

151. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya laporan kita menyangkut hasil PSU di enam distrik dengan KPU tentang hasilnya, sama. Yang berbeda itu adalah di Distrik Yamoneri. 152. KETUA: ARIEF HIDAYAT Peredaannya di mana itu? 153. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Perbedaannya bahwa di Distrik Yamoneri ini sebenarnya sudah terjadi proses pemilihan. 154. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em. 155. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Proses di PSU di enam distrik ini dilakukan dengan sistem noken. 156. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 157. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Dimana di sistem noken ini semua masyarakat, masyarakat kampung itu dipanggil di distrik, kemudian duduk bermusyawarah, kemudian di situ setelah pihak penyelenggara menyerahkan kotak suara, itu masing-masing kampung kemudian melempar suara kepada kotak, kemudian diserahkan kembali kepada PPD untuk ... sebelum di ... sesudah di muat dalam … hasilnya dimuat dalam C-1, kemudian diserahkan kepada PPD. Nah, untuk Yamoneri ini bahwa benar awalnya itu kalau kita melihat laporan kami dengan bukti seperti vide bukti PT-86 yang ada kami punya itu, prosesnya semua bermula awalnya dengan baik. Dimana ada pihak keamanan, penyelenggara PPD, maupun komisioner KPU. Bahwa kemudian memang sudah prosesnya ... sudah berjalan, kemudian ada berbeda paham yang tadi sudah dijelaskan. Terjadi kericuan dan kemudian oleh Tim Pasangan Nomor 1 dan 2 itu membakar kotak suara. Tetapi ada beberapa hasil yang ... hasil-hasil yang sudah disepakati, sudah dalam bentuk pelemparan suara itu sudah sempat diselamatkan 22

oleh masyarakat dan kemudian hasil itu diserahkan ke PPD ... yang sebagian PPD karena kemudian PPD juga ... semua orang lari termasuk pihak keamanan, penyelenggara, semua orang lari. Karena memang situasi tidak ... tidak ... tidak menguntungkan. Tetapi ada hasil-hasil yang kemudian bisa diselamatkan dan kemudian itu diserahkan kepada PPD. Dan PPD itu sudah ... kemudian membuat hasil ... rekap dan hasilnya di situ, Calon Nomor Urut 1 itu mendapat 0, Nomor 2=0, dan berdasarkan hasil C1-KWK, lampirannya, itu kita menghitung perolehan Calon Nomor 3 itu sebesar 8.891. 158. KETUA: ARIEF HIDAYAT 8.851? 159. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN 8.891. 160. KETUA: ARIEF HIDAYAT 91. 161. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Ini berdasarkan hasil dari for ... lampiran formulir C1-KWK. Itu yang kemudian kita dalam bukti PT-23 sampai 42, itu lampiran C1-KWK. Hasil itu yang kemudian kita menghitung mendapat ... ada perolehan suara sebesar 8.891. 162. KETUA: ARIEF HIDAYAT 91, ya. 163. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Kemudian hasil ini memang tidak diplenokan oleh KPU dengan argumentasi tadi. Tapi kami berpendapat bahwa KPU dan Bawaslu tidak berani mengambil sikap karena tidak ingin melihat situasi lebih buruk terjadi di Puncak Jaya sana secara keseluruhan, maupun secara khusus di Yamoneri. Oleh sebab itu, kalau Mahkamah Yang Mulia berkenan mungkin suara ini ... kalau berkenan mungkin bisa disahkan sesuai dengan permintaan masyarakat yang kami juga jadikan bukti dalam bukti surat, bagaimana suara mereka itu bisa disahkan. Kemudian menyangkut Molanikime yang tadi disebut. Bahwa benar itu ada perbatan pemilihan tempat PS ... untuk pelaksanaan PSU. 23

Ada yang mau di Bina, ada yang mau di Mowulok. Tetapi proses-proses pemilihan sebelumnya, baik itu pileg, pilpres, bahkan pilkada tanggal 15 Februari 2016 sebelumnya, sebelum dilakukan PSU, itu dilakukan di Distrik Mowulok. Yang kemudian diputuskan sekarang juga di ... tetapi KPU provinsi, Bawaslu, KPU RI memang berkeinginan untuk kemudian bagaimana pelaksanaan untuk Molanikime ini di Balabaga. Fakta kemudian, Belabaga ini tidak bisa didatangi oleh darat karena ada longsoran, begitu ada informasi dari pihak kepolisian, maupun ada surat. Secara infrastuktur pun juga di Kampung Balabaga ini ternyata tidak bisa melakukan pemungutan suara dengan infrastruktur yang ada di ... seperti Distrik Mowulok. Maka kemudian itu dilakukan di Distrik Mowulok. Dan pada waktu putusan itu tidak ada satu orang pun, tidak ada saksi pun, siapa pun yang keberatan tentang putusan yang itu. Nanti kemudian ada pihak-pihak yang kalah, baru kemudian sekarang mempersoalkan tentang pelaksanaan PSU di Molanikime. Menyangkut hasil itu kita tidak ... saya pikir untuk kaitan dengan Yambi, tadi pada prinsipnya Yambi itu yang sudah dijelaskan KPU itu benar bahwa hasilnya benar, sama seperti yang kita punya di Model C1-KWK bahwa perolehan suara seperti yang sudah ditetapkan. Bahwa memang terjadi ada … ada … masing-masing sudah membagi, tapi oleh KPU kemudian ini merekap kedua hasil itu. 164. KETUA: ARIEF HIDAYAT Menggabungkan 10 tadi, ya? 165. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Ya, begitu. Jadi hasilnya perolehan sama seperti yang sudah ditentukan. Ya, kaitan dengan … memang Majelis Hakim Yang Mulia, Mahkamah Yang Mulia, proses sejak pelaksanaan PSU ini, baik dalam proses pentahapan, persiapan, hingga pelaksanaan, begitu banyak temuan yang kami dapati, seperti demo yang terus-menerus di kantor KPU, perusakan rumah KPU, perusakan kantor KPU, perusakan rumah sekretaris KPU, kemudian pemaksaan kehendak, pemukulan terhadap tim kami Nomor 3. Itu kami sudah melapor sendiri suratnya ke Bawaslu provinsi, tapi mungkin itu tidak diproses. Tapi temuan-temuan itu terjadi, terjadi begitu. Proses pemaksaan kehendak untuk bagaimana penyelenggara ini harus … apa … harus ikut kemauan mereka. Di Distrik Lumo itu ada pesawat yang sebenarnya dikirim untuk mengambil logistik, tapi kemudian ditembak, itu pesawat Susi Air, dan kami mempunyai bukti ada anggota tim calon dari Nomor 1 yang menyiapkan peluru untuk dikasih, seperti itu. Jadi berbagai macam cara dipakai untuk kemudian melegalisasi tindakan-tindakan. 24

Ada beberapa calon anggota … eh, pegawai negeri yang kemudian waktu itu sudah dikeberatani menjadi saksi di pleno KPU. Padahal dia pegawai negeri atas nama James Telegen, Marius … Marius Telegen ini. Itu kami lampirkan dalam bukti PT-80 dan 81. Yang Mulia, saya pikir dengan melihat … menyikapi proses pelaksanaan PSU yang meskipun PSU-nya sudah selesai, tetapi muncul … masih saja terjadi perang-perang suku yang menurut kami tidak perlu. Oleh sebab itu, kami mohon kiranya, Mahkamah bisa memutuskan secara arif, bagaimana situasi PSU … Sidang Pilkada Puncak Jaya, dan kemudian untuk masalah-masalah pertikaian perang adat itu bisa selesai di sana. Sekian, terima kasih itu. Selanjutnya, kami sudah sampaikan dalam laporan tertulis. Demikian, Yang Mulia. 166. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Kuasa Pihak Terkait. Dari meja Hakim, ada? Prof. Saldi, saya persilakan. 167. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Pak Ketua. Kami ingin dengar … apa … respon KPU … Ketua KPU Provinsi, soal angka 8.891 tadi ya di … apa namanya … di distrik, distrik apa tadi itu? Yang (…) 168. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Yamoneri? 169. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya. Bagaimana respon KPU provinsi soal mereka menghitung setelah … apa namanya … setelah terjadi kerusuhan, ada beberapa suara yang bisa diselamatkan. Lalu, setelah dilihat-lihat, yang terselamatkan itu versinya … apa … Pihak Terkait itu kan 8.891. Itu didasarkan kepada hasil lapo … hasil penelisikan dari Formulir C1-KWK. Itu yang mereka sampaikan sementara ini. Namun ini tidak diplenokan karena … apa namanya … bisa membuat situasi menjadi lebih … lebih tidak terkendali. Nah, kami ingin dapat gambaran soal angka yang 8.891 ini dari KPU Provinsi, apakah benar misalnya C1-KWK itu, angka itu, diambil dari C1-KWK yang ditemukan setelah beberapa kejadian itu? Terima kasih.

25

170. TERMOHON: ADAM ARISOY Baik. Terima kasih, Majelis yang saya muliakan. DPT untuk 16 kampung dan 20 TPS secara keseluruhan adalah 8.827, secara keseluruhan. Jadi kalau menjadi 8.891, itu bukan DPT-nya Yamoneri. Demikian, Majelis. 171. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Jadi ini yang tersisa yang ditemukan saja lebih dari DPT, ya? Begitu? Oke. Terima kasih, Pak Ketua. 172. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari meja Hakim sudah tidak ada? Baik. Kalau begitu, terima kasih Pihak Terkait, Kuasanya. Sekarang laporan dari Pemohon, saya persilakan. 173. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Bismillahirrahmaanirrahiim. 174. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelumnya, Pak Heru. Selamat, ya, Pak Heru, ya. Sekarang doktor, ini tarifnya harus naik itu, doktor soalnya. 175. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih, Yang Mulia. 176. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 177. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat siang. Majelis Hakim yang kami hormati. Laporan yang disampaikan oleh Pemohon pada intinya sebagai berikut. Pertama adalah berkaitan dengan masalah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 15 Juni 2017, dimana tiga distrik yang menjadi perhatian bagi Pemohon, antara lain sebagai berikut karena itu pendugaan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan yang 26

secara syarat materiil perlu harus dibuktikan di muka persidangan Yang Mulia ini. Satu. Berkaitan dengan pelanggaran dan kecurangan-kecurangan di Distrik Yamoneri. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Distrik Yamoneri dimulai dengan pukul 07.00 WIT sampai dengan pukul 10.00 WIT berjalan aman, tertib, dengan penuh kedamaian. Dengan sistem mufakat, dimana Calon Nomor Urut I memperoleh suara sah=8.827. Dan itu sudah diplenokan dan diumumkan oleh PPD melalui ketuanya, setelah mendapat pemberitahuan dari Termohon dalam hal ini Bapak Ketua KPU Provinsi. Dan entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba pada saat mau dilakukan pemindahan suara 8.827 itu untuk Paslon Nomor Urut I ke dalam model DA-1, ternyata ada penyerangan ... di luar dugaan terjadi penyerangan. Sementara, sebagian besar masyarakat Yamoneri ada di dalam tempat pemilihan PSU. Menjadi pertanyaan secara materi, masyarakat dari mana ... berasal dari mana, yang melakukan penyerangan tersebut? Padahal, pada saat itu ada aparat kepolisian dan termasuk Bapak Kapolda Papua yang hadir ketika itu, sebelum pukul 12.00 WIT. Nah, hasil penghitungan perolehan suara yang sudah diplenokan dan sudah diumumkan oleh PPD, itu kami masukkan di dalam bukti P-8 ... P-48A sampai dengan P-89 ... P-48A sampai dengan P-48T, kemudian direkap menjadi total, 8.827 di papan tripleks, Yang Mulia, kami angkat. Ini adalah murni hasil musyawarah mufakat yang disampaikan oleh ketua PPD yang secara syarat materiil sudah memenuhi. Dan 20 TPS dari 16 kampung, ini bukti P-48 sampai dengan P-48T. Artinya, menurut kami sebagai Pemohon pelaksanaan PSU di Yamoneri sudah selesai dilaksanakan oleh penyelenggara, dalam hal ini KPU provinsi. Sesuai dengan perintah Mahkamah mendapat supervisi dari KPU Republik Indonesia dengan di bawah pengawasan Bawaslu. Bahkan, KPU Republik Indonesia juga pada saat itu hadir di Yamoneri. Dan itu semua kami juga lampirkan melalui rekaman video yang kami sudah lampirkan di dalam laporan kami. Nah, dari hasil tersebut ketika dibawa ke rekap ... ke KPU provinsi, ternyata sudah disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon, akan tetapi oleh KPU tidak mengikutsertakan atau mengabaikan hasil tersebut berjumlah 8.827 untuk Paslon Nomor Urut I. Keberatan sudah diajukan, kami sudah sampaikan juga di dalam bukti laporan kami. Nah, oleh karena itu, kami mohon kepada Mahkamah untuk menetapkan suara 8.827, sah untuk Paslon Nomor Urut 1. Hanya saja secara administrasi belum dipindahkan ke model DA-1 karena situasi dan kondisi adanya penyerangan, bukan kerusuhan pada saat itu, dan penyerangan itu dilakukan secara tiba-tiba di luar dugaan, dan posisi pada saat itu sebagian besar masyarakat pemilih yang memilih ada di dalam lokasi tempat PSU dilaksanakan.

27

Yang Mulia, secara syarat materiil mohon ini dipertimbangkan secara utuh demi kebenaran dan keadilan secara substantif yang abadi. Kami masuk ke Distrik Yambi. Distrik Yambi ini terdiri dari 9 kampung, 14 TPS. Tanggal 15 dilakukan pemilihan, berawal dari jam 07.00 WIT dengan didahului doa oleh hamba Tuhan dan adanya pembagian kotak suara sebanyak 14 dari 7 kampung tersebut. Mohon maaf, 9 kampung, 14 TPS, 14 kotak suara. Sementara dilakukan pembagian sebelum pukul 10.00 WIT, tibatiba ada keributan, tiba-tiba ada keributan. Yang terjadi adalah kotak suara sebanyak 10 dari 7 kampung dibawa lari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Lalu kemudian dilaksanakan PSU tanpa dilakukan di hadapan penyelenggara dalam hal ini KPPS dan PPD. PPD sudah berusaha untuk memberitahukan kepada Saksi Paslon Nomor Urut 3, panwas, lalu kemudian beberapa masyarakat yang ada di saat itu untuk mencari tahu 10 kotak suara itu yang dibawa kabur dan dilaksanakan sendiri PSU-nya di tempat lain, bukan yang di tempat yang sesungguhnya. Ditunggu sampai malam ... sore sampai malam, tidak dikembalikan 10 kotak suara dari 7 kampung itu tidak dikembalikan. Dan sampai besok pagi tanggal 16, hari Jumat, PPD melalui ketuanya melakukan rekap untuk 2 kampung, 4 TPS dengan perolehan suara 2.179, akan tetapi ditambah 2 suara lagi ketika rekap di KPU menjadi 2.181, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ketua KPU Provinsi tadi. Nah, sedangkan 10 TPS atau kotak yang dibawa kabur yang dilaksanakan di luar tempat PSU, tiba-tiba pada saat rekap di KPU tanggal 22 Juni 2017 muncul dan ada di KPU provinsi dan itu yang diplenokan dengan total suara 5.061. Nah, maka apa yang dilaporkan oleh Pak Ketua tadi, Pak Ketua Provinsi Papua tadi ada 2 versi, betul, tetapi yang dipakai adalah 5.061 untuk Paslon Nomor Urut 3. Padahal itu diperoleh di luar pelaksanaan PSU yang sesungguhnya karena itu kotak dibawa kabur, dibawa lari oleh oknum-oknum yang tidak bertanggun jawab. Semua kejadian ini sudah dibuat laporan oleh PPD, ya, sudah kami buktikan dalam laporan kami secara utuh tentang kecurangan dan pelanggaran yang terjadi di Distrik Yambi. Untuk itu bukti laporan kejadian khusus yang dibuat oleh PPD setelah ada laporan jadi Saksi Paslon Nomor Urut 1 dan disertai juga adanya panwas yang ada di dalam situ, ya. Nah, mohon dipertimbangkan laporan kejadian khusus yang dibuatkan oleh PPD yang di situ ada panwas, ada juga saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut 1. Nah, kemudian berkaitan dengan Distrik Molanikime. Distrik Molanikime ini persoalan sederhana, dalam hal ini tidak mengikuti perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42, tertanggal 4 April 2017. Dimana PSU ulang itu terdiri dari 6 distrik, salah satunya adalah di Molanikime, bukan di Distrik Mewoluk. Pertanyaannya, kenapa kemudian 28

bisa berpindah di situ? Di dalam laporan, kami sudah sampaikan secara rinci bahwa sebelum pelaksanaan tanggal 15 Juni 2017, PSU di Molanikime, bapak ketua umum, dengan bapak kapolres, dengan didampingi bawaslu, panwas, mendatangi Distrik Molanikime untuk melihat situasi dan kondisi di sana. Dan disampaikan kepada Saksi Paslon Nomor Urut 3 dan beberapa masyarakat di situ bahwa akan dilaksanakan PSU ... PSU di Molanikime. Itu tanggal 14, sehari sebelum pelaksanaan PSU, yaitu tanggal 15 Juni 2017. 178. KETUA: ARIEF HIDAYAT Mohon maaf, bisa dipercepat? 179. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Baik, Pak Hakim. Nah, lalu kemudian dan disampaikan logistik bahwa hari ini akan tiba di Molanikime tanggal 14 itu dengan pesawat. Entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba berubah, logistik lewat jalan darat, lalu kemudian logistik tersebut ditahan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab di Kampung Ogulumo, tempatnya di Distrik Mewoluk, sampai siang, sore itu, sampai malam hari. Sampai besok tanggal 15, hari Kamis, dilaksanakan PSU, bukan di Molanikime, melainkan di Kampung Ogulumo, Distrik Mewoluk. Siapa? Masyarakat dari mana? Berasal dari mana melakukan pemilihan tersebut? Sedangkan seluruh masyarakat Molanikime ada di Molanikime menunggu pemilihan itu sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 42. Dan malam itu ada beberapa … tanggal 14 ada beberapa masyarakat berangkat ke penahanan kotak itu di Kampung Ogolumo. Begitu beberapa masyarakat sampai di sana, kotak suara yang ditahan di kampung Ogolumo, Distrik Mewoluk, yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah itu, ke mana rimbanya? Kita enggak tahu. Tiba-tiba pada saat pleno tanggal 22 Juni, ada di KPU Provinsi Papua dan itu juga diplenokan, direkap, dengan perolehan suara 3.348 suara untuk Paslon Nomor Urut 3. Padahal bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 yang menyatakan bahwa pelaksanaan PSU itu adalah di Distrik Molanikime, tanpa alasan apa pun. Kalau soal tadi dibangun argumentasi itu saya kira itu cerita. Dari semua kejadian ini, Majelis Hakim Yang Mulia, baik di Yamoneri, maupun di Yambi, maupun di Molanikime. Di Yamoneri, panwas sudah membuat laporan pengajuan tentang pelanggaran ini. Panwas distrik, maksud kami. Dan itu diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua tanggal 22 Juni. Artinya, masih dalam tenggang waktu 7 hari. Dengan maksud dan harapan, Bawaslu provinsi selaku penerima supervisi dari Bawaslu RI sesuai dengan putusan Mahkamah, bisa dapat membuat rekomendasi atas kejadian di Yamoneri itu. Karena ya ... 29

karena panwaslu distrik tidak punya kewenangan untuk membuat rekomendasi. Vide Pasal 143 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Dia hanya mengajukan kronologis kejadian, tapi yang berwenang untuk melakukan rekomendasi adalah panwas kabupaten, panwas … Bawaslu provinsi. Nah, itu sudah kami buktikan di dalam laporan kami. Lalu, kemudian di Distrik Molanikime, juga panwas sudah membuat kajian sesuai dengan ketentuan Pasal 143 dan itu juga sudah diserahkan ke Bawaslu dengan harapan bisa dapat membuatkan rekomendasi atas kejadian, baik itu di Yamoneri maupun di Molanikime, tetapi sama ... sama sekali tidak dilakukan itu. Yambi, sudah tadi kami sudah jelaskan. PPD bersama panwas sudah membuat laporan, sudah kami lampirkan juga (...) 180. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jangan diulang-ulang, Pak! Ya, sudah kita anukan. 181. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Terima kasih, Majelis. Saya lanjutkan. 182. KETUA: ARIEF HIDAYAT Agak dipercepat. 183. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Ya. 184. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dipersingkat, ya! 185. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Baik, Yang Mulia. Nah, kami mohon karena proses kejadian di Yamoneri itu keamanan ada sesuai dengan putusan di Mahkamah Konstitusi, di amarnya menyatakan bahwa pelaksanaan PSU, keamanan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Jadi, amarnya jelas. Dan itu pada saat di Yamoneri, itu ada, keamanan ada. Bahkan, bapak kapolda ada. Untuk itu, dalam rangka mengungkap kebenaran materiil yang sesungguhnya di Yamoneri karena ini menyangkut masalah suara untuk Paslon Nomor Urut 2 yang sudah sah ... Nomor 1, ya. Kami ulang, Nomor 1. Maka melalui Sidang Yang Mulia ini, Majelis Hakim, mohon dihadirkan bapak kapolda, ya, agar bisa memberikan keterangan yang 30

berkaitan dengan masalah kejadian yang sesungguhnya di Distrik Yamoneri. Dari semua laporan kami ini, sudah kami ajukan tertanggal 4 Juni dan 5 Juni, beserta bukti-bukti, dan kemarin kami ajukan lagi, merupakan satu-kesatuan, tak ... tidak dipisahkan. Mohon dipertimbangkan secara utuh dan ada tambahan bukti, ada sembilan juga kami sudah ajukan kemarin, dan termasuk video. Dan kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah untuk memeriksa dan mengadili semua ini secara utuh, agar substansi kebenaran keadilan yang abadi bisa terwujud dengan baik sesuai dengan harapan dan mengakhiri laporan ini ... dari saya, ya, dari saya, ingin kami sampaikan bahwa satu, mohon Majelis Hakim Mahkamah menetapkan suara 8.827 untuk Paslon Nomor Urut 1 sah sesuai dengan bukti-bukti secara materiil yang sudah kami perlihatkan tadi dan ada dalam berkas. Yang kedua adalah di Distrik Yambi, sepanjang 7 kampung, 10 TPS yang dibawa kabur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, dengan total suara 5.061 untuk Paslon Nomor Urut 3, cacat hukum karena diperoleh secara ilegal. Dan yang ketiga di Distrik Molanikime karena itu tidak sesuai dengan perintah putusan Mahkamah, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah untuk melakukan PSU kembali, 5 kampung dan 7 TPS secara utuh sesuai dengan Putusan Mahkamah Nomor 42, mengingat suara 3.348 untuk Paslon Nomor Urut 3 adalah cacat hukum, ilegal karena dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedural. Dari saya cukup sekian. Tambahan dari rekan saya, Dr. Heru, S.H., M.H. Terima kasih (...) 186. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa yang ... yang mau ditambahkan apa, Pak, ini? 187. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Assalamualaikum wr. wb. 188. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. 189. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Salam sejahtera untuk kita semua.

31

190. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, apa yang mau ditambahkan? 191. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sedikit, Yang Mulia. Berkaitan dengan persoalan ini, nampaknya Para Pihak belum bisa mendengarkan keterangan Bawaslu provinsi, sehingga apa pun alasan ketidakhadiran karena memang ada tugas lain. Tapi menurut hemat Pemohon, itu sangat penting mengingat begini, Yang Mulia. Bahwa dalam proses pemungutan suara, khususnya di 3 distrik yang bermasalah itu, ada laporan dari Pemohon kepada panwas distrik. Panwas distrik ada klarifikasi kepada PPD dan kepada Pemohon selaku pelapor. Kemudian panwas distrik juga membuat laporan kepada Bawaslu Provinsi. Dan bahkan, Yang Mulia, panwas distrik sebagaimana alat bukti yang kami peroleh, ada menghadap kepada Bawaslu RI, menghadap kepada Bawaslu RI, melaporkan kejadian-kejadian yang berlangsung di 3 distrik itu. Oleh karena itu, mohon kiranya dipertimbangkan kembali oleh Mahkamah untuk dibuka kembali sidang dengan mendengarkan Bawaslu provinsi dan juga menghadirkan panwas-panwas distrik di 3 distrik yang bermasalah tersebut. Kiranya demikian, Yang Mulia. Terima kasih. 192. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Yang tadi disampaikan oleh Bawaslu. Yang bertugas sekarang di sana kan, sebetulnya Bawaslu, ya? Bawaslu, kan? 193. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Bawaslu provinsi. 194. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi Panwas Kabupaten Puncak, itu kan sebetulnya tidak ada kegiatan, kenapa tidak hadir? 195. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Karena sudah … sudah berhenti, Pak. Karena kan sudah diberhentikan panwas (…)

32

196. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masa jabatannya sudah habis, ya? 197. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Sudah habis, Pak. 198. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita klarifikasi ke panwas memang, kita merasakan itu. Ya, silakan. 199. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Baik, Yang Mulia, terima kasih. Mohon maaf, memang … memang Bawaslu provinsi tidak bisa hadir pada hari ini, tapi apabila saya bisa memberikan pendapat, Yang Mulia, mengenai apa yang telah terjadi. Berdasarkan … kebetulan saya yang pergi ke Puncak Jaya kemarin. 200. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Kalau gitu kan, Anda menyaksikan sendiri, ya? 201. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya bisa klarifikasi berkenaan dengan Molanikime. 202. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 203. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Memang pada saat kita membahas Distrik Molanikime, memang itu cukup pelik, Yang Mulia. Karena kalau kita mengacu kepada UndangUndang Pilkada bahwa PSU kan tempatnya tidak boleh berubah, jumlah DPT juga tidak berubah. Tetapi apabila kita mengacu kepada 15 Juli … kepada pemungutan suara kemarin, TPS di Distrik Molanikime, itu dilakukan di distrik, bukan di Distrik Molanikime. Tetapi di distrik yang lain, yaitu di distrik induk, yaitu Distrik Mewoluk. Kemudian kita berdiskusi. Kalau begitu, apakah boleh sebuah PSU dilakukan di distrik yang lain dan bukan di distrik dimana seharusnya PSU itu terjadi? Akhirnya dilakukanlah survei. Setelah survei lewat 33

pesawat, ternyata di ibu kota distrik itu tidak ada orang. Terakhirnya, kita harus mencari sebuah desa yang kami tarik garis lurus, dimana yang berada desa terdekat dengan Mewoluk Tua itu, tetapi masuk di dalam Distrik Molanikime. Itulah terakhir kemarin rapat kita bersama dengan KPU RI, kemudian KPU provinsi, dan Bawaslu provinsi, dan juga dengan kapolda. Mengatakan bahwa ya sudah kita tarik garisnya ke … terakhirnya pemungutan suaranya dilakukan di Distrik Belabaga, di Desa Belabaga. Meskipun kemudian, pada saat menuju ke sana tidak bisa karena masalah cuaca. Terakhirnya kembali lagi dilakukan di … di desa … di Desa Tua, di Distrik Mewoluk. Seperti itu yang dapat kami sampaikan mengenai persoalan yang terjadi di Molanikime, Pak Yang Mulia. Yang terkait dengan memang soal (…) 204. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Mohon kesempatan, Yang Mulia. 205. KETUA: ARIEF HIDAYAT Diam, diam, diam! Tidak saya kasih, silakan. Diam dulu, gantian sana dulu. Ya, jangan model begitu, ya! Kalau enggak, saya suruh keluar Kamu! Ya, jangan motong begitu! Silakan, Bawaslu. 206. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Ya, kalau yang itu dapat kami sampaikan mengenai Molanikime, Yang Mulia. Yang kedua, yang mengenai dengan Yamoneri. Sebagaimana yang laporan yang dapat kami … kami terima dari sebagaimana yang sudah ter … sebagaimana surat tertulis dalam laporan yang disampaikan oleh Bawaslu provinsi kepada Yang Mulia. Memang pada saat itu pada saat terjadi kekacauan itu, pada saat terjadi diskusi pada saat terjadi pemungutan suara, dimana adanya Pasangan Calon 1, dan Pasangan Calon 2, kemudian adanya tim kampanye 1, dan 3. Pada saat proses noken itu sedang mau dilakukan, itulah terjadi kerusuhan. Dimana terakhirnya semua akhirnya pergi, Yang Mulia. Sehingga menurut pendapat kami, memang belum terjadi sebuah pemungutan suara di daerah Yamoneri. Kemudian yang pendapat dari Pemohon mengenai apakah ada laporan dari panwas? Hal tersebut sudah kami sampaikan di bukti P-37, Yang Mulia. Kami mendapatkan laporan dari panwas dan dari panwaspanwas yang ada di distrik. Termasuk juga laporan, dimana Bawaslu provinsi telah melakukan klarifikasi berusaha untuk me ... untuk 34

mengundang pelapor, dan terlapor, serta para saksi. Tapi ternyata para saksi yang dipanggil juga tidak ada. Dan juga yang terlapor yang dipanggil juga tidak memenuhi undangan klari ... klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu provinsi, sehingga menurut pendapat dari Bawaslu provinsi bahwa laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, Yang Mulia. Tetapi kami menyerahkan kepada ... kepada Mahkamah, apakah sidang akan dibuka kembali? Kami ... kami serahkan kepada Yang Mulia, terima kasih. 207. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang Mulia Pak Suhartoyo. 208. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang ... untuk yang ini ya, Pak, yang Yamoneri, ya. Ya, saya mohon dijelaskan lagi. Bapak hadir di tempat itu, tidak? 209. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Kalau di Yamoneri tidak, Pak. 210. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak, ya. 211. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Pada tanggal 15 itu (...) 212. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Memang laporan Saudara itu sama persis dengan laporan Bawaslu provinsi. Jadi, kemudian ketika Bawaslu provinsi tidak hadir di persidangan ini, kita kan kemudian sulit. Mana sebenarnya yang mesti harus dipedomani? Karena keterangan Anda juga katanya dari keterangan Bawaslu provinsi, itu yang kesulitan Mahkamah. Karena kemudian ada hal yang penting, Pak. Saya tanya dulu, panwas kabupaten itu sudah dinonaktifkan sejak kapan? 213. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Sepertinya, Pak, kalau (...)

35

214. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jangan sepertinya. Bapak tahu, tidak? 215. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Mohon ... mohon maaf, Yang Mulia, saya tidak begitu ingat. 216. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak begitu ingat, itulah yang penting. Karena di sini kan Pemohon mengajukan bukti surat dari panwas P-51 ... P-51A itu yang mengatakan bahwa tentang pelaksanaan PSU di Yamoneri itu berbeda dengan apa yang Saudara terangkan. Ini ada suratnya. Itu sebenarnya Mahkamah penting untuk cross ke panwas. Kalau memang benar sudah dibekukan, itu sejak kapan? Kalau surat ini per ... per 15 Juli 2017. Dia membuat surat laporan kronologis tentang kejadian di Yamoneri. Ini yang menurut Mahkamah juga sangat krusial karena ... kalau di sini sudah sampai pada titik ada suara diberikan kepada siapa, ada, Pak, tapi tidak saya bacakan. Karena saya pengin tahu dulu bahwa ini ada barang, itu ... isinya seperti itu. Tapi Bapak sebagai Bawaslu mestinya kalau ada istilahnya supervisi yang ... yang sesungguhnya, mestinya tahu dengan hal ... Bapak berada di sana kan pada hari H, 15 Juni itu, kan? 217. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Kami, Yang Mulia (...) 218. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan di Yamoneri, maksudnya di tempat PSU-PSU itu lho. 219. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Kami itu berada dari mulai proses dari persiapan logistik, Pak. 220. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Malah sebelumnya? 221. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Sampai proses logistik, sampai pada hari H, kami diminta untuk (...)

36

222. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini su ... ini surat 15 ... per 15 Juni. Hanya pas surat ini juga ketika tidak dimunculkan aslinya, ya, Mahkamah kan juga sulit untuk kemudian menge-cross kepada yang membuat surat ini juga orangnya tidak ada. Meskipun mestinya ... padahal ini mestinya penting tentang Yamoneri itu. Ini kan menyangkut 8.827 yang diklaim. Termohon mengatakan, “Belum ada PSU, sehingga dinolkan karena kemudian terjadi serangan.” Ya, kan? Kemudian, Pemohon mengatakan, “Sudah terjadi. Cuma ketika mau dimasukkan di dalam KWK itu, terjadilah serangan.” Bahkan, Pemohon mengatakan, “Sudah pleno.” Ya, kan? Ketika mau dituangkan dalam KWK itulah terjadi serangan. Nah, kemudian, panwas mengatakan juga mendekati apa yang disampaikan Pemohon, panwas kabupaten, inilah. Nah, kemudian ketidakhadiran hari ini ada apa, gitu lho? Kok dua-duanya dari provinsi enggak hadir? Kalau panwas ini kemudian kata Bapak sudah dibekukan, dibekukan sejak kapan? Sehingga, itu berkaitan dengan validitas surat ini. Itu saja, Pak ... Pak Ketua. Atau ada teman Yang Mulia mengikut perjalanan. 223. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, begini, Pak Fritz, ya, Bawaslu. Kita pengin mengetahui kronologis dari yang pertama. Itu kapan Panwas Kabupaten Puncak Jaya masa jabatan berakhir? Kemudian, ini yang kita lihat adalah surat dari Panwas Distrik Yamoneri, ya. Jadi, yang diajukan sebagai bukti oleh Pihak Pemohon adalah ada surat dari Panwas Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya, yang mengatakan bahwa prosesnya sebetulnya sudah berlangsung. Tetapi di dalam surat itu dikatakan sudah berlangsung, tapi kemudian di lapangan terjadi penyerangan, ya, itu. Nah, kita harus tahu persis panwas kabupaten berakhir kapan? Kemudian, ini ada Panwas Distrik Yamoneri. Yang tanda tangan siapa itu, Yang Mulia? Silakan, Yang Mulia, surat itu tadi, anggota panwas itu? 224. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Deminius Gire, ya? 225. KETUA: ARIEF HIDAYAT Surat itu tertanggal 15 Juni. 226. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA 15 Juni 2017. 37

227. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, kalau panwasnya sudah habis, memang tidak bisa hadir ke sini, kan. Tapi, yang dalam praktik yang mengawasi. Bawaslu, Pak Fritz datang sendiri ke sana. Bawaslu Provinsi Papua itu masih in action mengawasi atau panwas kabupaten yang kita tanya sekarang? Kan itu tahu persis berarti, waktu itu. Siapa yang mengawasi jalanannya PSU? 228. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Bawaslu provinsi, Pak. 229. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bawaslu provinsi? 230. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Ya. 231. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bukan panwas, ya? 232. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Bukan, Pak. 233. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lah, berarti kalau begitu Bawaslu provinsi mestinya tahu persis ada surat itu dari Panwas Distik Yamoneri, yang ada tanda tangan ada tiga ini. Panwas Distrik Yamoneri, Kabupaten Puncak Jaya. Lah, berarti kalau panwas kabupatennya sudah habis, kan surat itu mestinya kan ke Bawaslu provinsi kan? 234. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Ya, Pak. 235. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, ini yang harus kita cek untuk minta klarifikasi. Lah, kalau kita tidak memungkinkan nanti akan kita rapatkan, kalau kita tidak 38

memungkinkan persidangan ini dibuka kembali, kita minta klarifikasi keterangan tertulis yang autentik dari Bawaslu Provinsi Papua karena dia yang in action pada waktu terjadinya PSU, gitu ya. Ya, ini ada tapi sumir sekali, kita akan menanyakan yang berkaitan dengan ini sebetulnya, laporannya sangat sumir, sudah ada. Tapi kita khusus akan fokus ke arah apa yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu berkaitan dengan Yamoneri, ya. Karena ini masalah perebutan. Tadi diklaim malah klaimnya Pihak Terkait suaranya 8.891 yang betul DPT-nya tadi 8.827. Nah, sekarang Pemohon klaim 88 … 8.827 sebetulnya milikinya Pemohon. Nah, ini tadi ada surat itu supaya kita bisa cross-check kan, ya, Pak Fritz, ya. Tolong dalam waktu sesingkat-singkatnya ada laporan tertulis mengenai hal itu yang autentik dari Bawaslu provinsi. Nanti kita bersikap setelah itu, ya. Apakah kita akan memenuhi permintaan terakhir tadi dari Pemohon atau kita sudah anggap cukup. Nanti kita yang akan menentukan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, ya, gitu. Silakan, Yang Mulia. 236. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ke Pak Fritz, ya. Panwas kabupaten itu berhenti karena masa tugasnya berakhir atau karena ada pelanggaran yang dia lakukan, sehingga diberhentikan? 237. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Kalau enggak salah karena itu diamblih alih oleh Bawaslu pro … provinsi, Yang Mulia. 238. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Berarti ada pelanggaran yang dilakukan? 239. BAWASLU RI: FRITZ EDWARD SIREGAR Ya, Yang Mulia. 240. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Karena kalau berakhir masa jabatannya, itu kan setelah selesai pelantikan. Jadi, kalau ada PSU mestinya dia belum berakhir. Kecuali karena ada sanksi dari DKPP atau apa, sehingga diambil alih itu. Mo … mohon nanti apa namanya … mohon penjelasan mengenai itu, panwas kabupaten tidak melaksanakan tugas karena berakhir … 39

dianggap berakhir masa jabatan atau karena dijatuhi sanksi, gitu. Sehingga perlu kejelasan. Karena kalau dia berakhir masa jabatan, mestinya panwas-panwas distrik yang lebih duluan berakhir, panwas lapangan yang lebih duluan. Dan menurut aturannyakan panwas itu berakhir masa jabatan sesudah selesai pelantikan, gitu. Jadi, kalau ada PSU mesti dia diperpanjang, gitu. Tolong nanti penegasannya itu, Pak Fritz, ya. Terima kasih, Yang Mulia. 241. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Ada lagi? Ya, baik, seluruh laporan dari Para Pihak sudah kita dengar (...) 242. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mohon izin, Yang Mulia (...) 243. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebelum saya tutup, ada? 244. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Sedikit, Yang Mulia. 245. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan (...) 246. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mohon izin (...) 247. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak Heru, waktu pendek, ya. 248. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih. Selain Distrik Yamoneri, Yang Mulia, ada juga laporan dari panwas distrik dari Molanikime kepada Bawaslu provinsi. Jadi, kami ada di bukti P-63 dan menjadi hal yang perlu digarisbawahi ketika ketua … dari Bawaslu RI mengatakan Bawaslu provinsi telah mengklarifikasi, itu setelah kami investigasi panwas distrik tidak pernah diminta keterangan oleh Bawaslu provinsi. 40

Bawaslu provinsi bahkan kemudian menyurat kepada kami, kepada Pemohon, menyatakan bahwa laporan-laporan yang Pemohon sampaikan, itu tidak memenuhi unsur oleh karena terlapor tidak hadir memenuhi undangan dari Bawaslu provinsi. Demikian, Yang Mulia. 249. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 250. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Mohon dipertimbangkan. 251. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau gitu … anu, ya … Pak Fritz langsung juga kita akan kete … apa … melihat, membaca laporan dari Bawaslu provinsi mengenai Molanikime, ya. Ini dipersoalkan … yang fokusnya dipersoalakan bahwa laporannya sudah diproses atau belum, laporannya berupa apa, dan kemudian tindak lanjut dari laporan itu, ya, oleh Bawaslu Provinsi Papua. Ya, baik, ya. Ya, saya kira cukup, ya. 252. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Satu lagi, Yang Mulia. 253. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, apa? Ya, sopan begitu, kalau sopan begitu saya kasih kesempatan, ya. Lain kali, ya. 254. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Terima kasih, Yang Mulia. 255. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 256. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Mohon maaf, KPU RI juga pada hari ini tidak hadir di persidangan, untuk itu kami mohon juga kepada Yang Mulia untuk menyikapi hal ini. Terima kasih.

41

257. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, KPU nanti anu … kita lihat. Kalau KPU biasanya kan juga anu … hampir sama, tapi kalau Bawaslu kan laporannya itu. Ya, baik. Kalau begitu, terima kasih. Bawaslu ada ... KPU, kenapa? 258. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, izin, Ketua Majelis Hakim yang saya hormati. 259. KETUA: ARIEF HIDAYAT Agak cepat! 260. TERMOHON: ADAM ARISOY Berdasarkan permintaan dari Pihak Pemohon bahwa diminta untuk PSU kembali di Molanikime. Jujur, Majelis, kami (...) 261. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu enggak usah disampaikan! 262. TERMOHON: ADAM ARISOY Tidak berani lagi (...) 263. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 264. TERMOHON: ADAM ARISOY Karena di sana banyak sekali (...) 265. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ya, kita ... nanti kita … tidak usah disampaikan. 266. TERMOHON: ADAM ARISOY Sipil bersenjata, kami tidak berani, ya. Terima kasih.

42

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terima kasih pada KPU, Bawaslu, Pihak Terkait, dan Pemohon yang sudah memberikan laporan pada persidangan siang hari ini. Ya, jadi nanti Anda tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah setelah mendapat laporan lengkap dari Bawaslu RI, ya. Baik, sidang selesai. Oh, saya mengesahkan bukti dulu. Maaf, agak anu ... bukti yang diajukan oleh Pemohon, itu bukti P-45 sampai bukti P-65B, ya, tapi begini, ini ada tulisannya Panitera perempuan bagus, tapi kecil-kecil enggak terlihat ini. Bukti P-19 sampai dengan P-21 masih dipakai atau tidak? Ya, jadi di sini ada P-45 sampai dengan P-65B, tapi ada daftar bukti yang lama, P-19, P-21 masih dipakai enggak ini? 268. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Terima kasih, Yang Mulia. Itu hanya menyangkut kesalahan nomor. Karena berkaitan dengan lanjutan dari (...) 269. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu. 270. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Perkara yang lama P-1 sampai dengan P-44. 271. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, gitu? 272. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Ya. 273. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, baik kalau begitu (...) 274. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Ini diteruskan saja. 275. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. 43

276. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Jadi itu bukti yang ada berlaku. 277. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau begitu, bukti P-1 sampai dengan bukti P-44 yang dulu, kan? 278. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Ya. 279. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang bukti yang tambahan dalam perkara ini, mengajukan bukti P-45 sampai P-65B, gitu ya? 280. KUASA HUKUM PEMOHON: JOU HASYIM WAIMAHING Ya, Yang Mulia. 281. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Kemudian dari Termohon, T-1 sampai dengan T-113? Bukti T-111 belum ada, tapi isinya sama dengan T-2, betul itu? Gimana ini, Pihak Terkait? Pihak Terkait? 282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Majelis (...) 283. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan bingung, Pihak Terkait! 284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Saya kira (...) 285. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini belum selesai.

44

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN PT berapa Majelis? 287. KETUA: ARIEF HIDAYAT T, T. 288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: PASKALIS LETSOIN Oh, kalau Termohon? 289. KETUA: ARIEF HIDAYAT sih.

Oh, sori, sori. Ini, ya, maaf. Keliru ini, betul tulisannya kecil-kecil

PT-1 sampai dengan PT-93, betul? Oke. Kemudian, dari Termohon, itu tadi, bukti T-11 belum ada, tapi isinya sebetulnya ada T-2, berarti T-11 nya dibuang karena sudah ada T-2, ya? Jadi buktinya T-1 ... oke, jadi di daftar bukti T-11 itu 111 itu belum ada, tapi di daftarnya ada, ya, yang disahkan yang ada saja, ya, baik. Jadi, T-11 ... T-1 sampai T-113, kemudian T-111 nya tidak ada. Ya, kemudian ini Bawaslu, PK-1 sampai dengan PK-37? Ya, betul. Baik, seluruhnya yang saya sebut tadi disahkan. KETUK PALU 1X Baik. 290. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Yang Mulia, mohon maaf, dari Pemohon. 291. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 292. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Berkaitan dengan bukti asli, penulisan kesepakatan di dalam bentuk tripleks yang kami jadikan sebagai alat bukti, aslinya apakah perlu diserahkan atau cukup, Yang Mulia?

45

293. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bolehlah. 294. KUASA HUKUM PEMOHON: HERU WIDODO Terima kasih. 295. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tolong diambil, Petugas! Ya, jadi itu semua sudah dikopi dan sudah ada di lembar bukti, tapi ini bukti fisiknya begini. Kalau mau diserahkan, juga diserahkan. Ya. Itu difoto dulu, kemudian dikopikan itu, ya. Ya kan? Ya. Jadi kaget, tripleks kok difotokopi itu? Difoto dulu kemudian dikopi. Baik, ya, bukti fisik, Pak Pal. Ada? 296. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ini agak anu juga, saya sedikit maaf menyela, Yang Mulia. Itu tripleks-tripleks itu gimana, ada tanggapan enggak dari Termohon? Dari tadi kita munculkan tripleks itu adem-adem saja, apa memang begitu cara ininya, cara penghitungan suara itu? Atau mekanismenya bagaimana dengan tripleks-tripleks itu? Siapa tahu nanti kan entah siapa yang nulis, kan kita enggak tahu pula kalau ininya. Jadi Termohon sendiri bagaimana melihat kondisi ini sebelum ditutup? Maaf saya menyela sedikit, Yang Mulia. 297. TERMOHON: ADAM ARISOY Ya, baik Majelis. Memang kondisinya seperti begitu, di saat kami tiba di Yamoneri bersama semua rombongan, kami tiba di Yamoneri. Kondisi di lapangan demikian, papan-papan itu telah disiapkan oleh para masyarakat yang hadir di kompleks (...) 298. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 299. TERMOHON: ADAM ARISOY Kantor distrik.

46

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira semua bukti yang menilai adalah Mahkamah, apakah itu bisa dijadikan alat bukti atau tidak, tapi Para Pemohon juga minta itu bisa menjadi bukti, kan kita harus terima kan, enggak bisa kita tolak. Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.29 WIB Jakarta, 27 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

47