2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 18 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 35/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Pasal 1 angka 5, Pasal 69, dan Pasal 74] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Anita Rahayu ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 15.19 – 15.56 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Manahan MP Sitompul 3) Saldi Isra Anak Agung Dian Onita

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Anita Rahayu B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Allen Gatan 2. Artha Dewi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.19 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk Perkara 35/PUU-XV/2017 dengan agenda pemeriksaan pendahuluan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Selamat sore kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini, kami Para Advokat dari Kantor Hukum ADCC Associate, setidaknya akan mengajukan permohonan uji materi atas Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewakili klien kami, Anita Rahayu. Dari resume yang sudah kami persiapkan (...)

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ndak, perkenalan dulu, siapa saja yang hadir?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Oh, ya, terima kasih, Hakim Yang Mulia. Nama saya Allen Gatan, S.H dari ADCC Associate.

5.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Saya Artha Dewi Nur Hajjah, S.A … S.H.

6.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Dua-duanya Kuasa dari ini ya?

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, betul (...)

1

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Ya, Yang Mulia.

9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, baik. Kami sudah menerima permohonan Saudara, artinya sudah kami baca. Nah, oleh karena itu, di dalam pemeriksaan pendahuluan ini sebagaimana yang ditentukan dalam hukum acara, kami persilakan kepada Saudara Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok dari permohonan Saudara, tidak perlu semua dibacakan, tapi apa yang menjadi poin dari … dari permohonan Saudara itu, ya kalau kewenangan Mahkamah, mungkin tidak perlu karena itu sudah tertuang di dalam ini. Nah, tentang legal standing perlu Saudara berikan penekanan apa kerugian hak konstitusional dari … apa namanya … dari Pemohon ini. Nah, kemudian … baru kemudian pada alasan permohonan, mengapa Saudara menganggap norma undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan terkahir, baru Saudara sampaikan petitumnya, itu saja. Jadi, tidak perlu dibacakan keseluruhan permohonan karena kami sudah … sudah membaca, silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, baik, Yang Mulia. Yang pertama adalah Pasal 1 angka 5 mengenai transaksi … kriteria mengenai transaksi mencurigakan. Pada dasarnya, adanya dugaan tindak pidana pencucian uang sering kali (...)

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar, tentang legal standing Pemohon dulu. Apa anu … mengapa … apa hak konstitusional yang Saudara yang dirugikan ini karena itu kan anu, ya (...)

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh oke. Baik, hak konstitusional yang dirugikan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan Pasal 28G ayat (1) undang-undang nom … Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya. Yang kedua adalah bertentangan dengan … sebentar, Yang Mulia. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) undang-undang nomo … 2

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yakni hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum (...) 13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Di mana? Di permohonan tidak ada itu.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, ma … Yang Mulia, itu sudah kami perbaiki (...)

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Loh?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Mau kami sampaikan apa yang sudah kami perbaiki.

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, tidak boleh begitu. Saudara itu, ini yang permohonan yang sudah disampaikan sekarang itu yang Saudara bacakan (...)

18.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA He eh.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nanti ada waktunya untuk (...)

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh, untuk perbaikan (...)

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Melakukan perbaikan permohonan (...)

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh, begitu, baik, Yang Mulia (...) 3

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu lain lagi ininya … hukum acaranya. Jadi, kalau anu kan … kita jadi membaca dokumen yang berbeda ini, antara yang Saudara ajukan dengan kami. Sehingga … Saudara bacakan dulu yang permohonan awal, nanti kalau ada perbaikan, nanti disampaikan pada waktu perbaikan permohonan yang nanti setelah Saudara menyampaikan permohonan ini di hadapan sidang, baru kami akan mene … me … sampaikan kepada Saudara kapan perbaikannya harus diserahkan (...)

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oke, baik, Yang Mulia. Tadi, Pasal 28G ayat (1) sudah, kemudian Pasal 28D ayat (1), yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya Pasal 28H ayat (4), yakni setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Baik, Yang Mulia, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai Pasal 1 angka 5, poin-poinnya saja, mengenai transaksi mencurigakan. Apa sudah bisa saya mulai, Yang Mulia? Oke, baik. Pada dasarnya, adanya du … dugaan tindakan pencucian uang, itu seringkali diawali dari adanya suatu indikasi awal berupa transaksi mencurigakan. Transaksi mencurigakan secara agri … garis besar dapat dipahami sebagai transaksi yang dilakukan dengan jumlah di luar batas kewajaran atau tidak sesuai dengan profil atau latar belakang kemampuan finansial dari seseorang. Bahwa traksaksi mencurigakan diatur dalam Pasal 1 angka 5. Namun, dalam Pasal 1 angka 5 tersebut, ternyata tidak terdapat nilai minimal ... nilai nominal minimum agar suatu transaksi dapat dikatakan sebagai transaksi yang mencurigakan. Pada dasarnya, transaksi tersebut ada nilai minimumnya, Yang Mulia, yaitu pada Pasal 23 ayat (1), yakni sebesar Rp500 juta per hari, itu non tunai. Namun, itu merupakan transaksi yang wajib dilaporkan kepada PPATK, bukan nilai minimum transaksi yang mencurigakan. Bahwa hal tersebut sangatlah merugikan dikarenakan nantinya transaksi yang jumlahnya kecil-kecil, yakni misalnya Rp10.000.000, Rp.4.000.000, atau Rp5.000.000, itu dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1), yakni, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya serta berhak atas rasa aman, dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya.”

4

Selanjutnya, yakni Pasal 69 mengenai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Bahwa tindak pidana ... bahwa Pasal 69 ini pada hakikatnya bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. Bahwa pasal ... bahwa di dalam Pasal 69, memang telah ditekankan bahwa tindak pidana asal tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu. Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Namun, tindak pidana asal tersebut wajib ada, Yang Mulia. Wajib jelas mengenai kapan terjadinya tindak pidana asal, yakni mengenai tempus delicti dari tindak pidana asal tersebut. Bahwa dengan ketidakjelasan dari Pasal 69 akan berakibat terciptanya multitafsir persepsi maupun kesimpulannya, yakni dianggap tidak perlu adanya tindak pidana asal. Bahwa padahal yang dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 69 adalah hanya sebatas untuk mengenai waktu pembuktiannya saja, yaitu untuk membuktikan perkara TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Selain daripada itu, ketidakjelasan mengenai tempus delicti dari tindak pidana asal, dapat berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa seseorang dapat dihukum dengan peraturan yang bersifat surut atau rektroaktif, yakni misalnya tempus delicti dari tindak pidana pencucian uangnya adalah tahun 2009 sampai dengan tahun 2014. Sedangkan tempus delicti dari tindak pidana asalnya, yakni tahun 2015 hingga tahun 2016. Bagaimana mungkin tindak pidana pencucian uang terjadi terlebih dahulu sebelum tindak pidana asalnya diketahui tempus delicti-nya. Hal tersebut telah menempatkan seseorang hanya sebagai objek hukum dan bukan sebagai subjek hukum dan hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1945, yakni mengenai hak untuk tidak ... yakni hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum. Yang Mulia, untuk Pasal 74, kami tidak akan mengajukannya, apakah perlu saya sampaikan mengenai ... tetap saya sampaikan mengenai Pasal 74 atau tidak perlu, Yang Mulia? 25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kalau memang mengajukan (...)

26.

…

apa namanya ... Saudara tidak

akan

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI He eh.

5

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pasal itu, ya, bisa saja dikatakan sekarang, berarti tidak perlu dibacakan. Tetapi nanti perbaikan formalnya (...)

28.


29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tentu nanti akan mengikuti jadwal perbaikan yang ditentukan dalam ... sesuai hukum acara di Mahkamah Konstitusi.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oke.

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya?

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, baik, Yang Mulia.

33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sekarang tidak usah dibacakan (...)

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya.

35.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kalau memang itu sudah (...)

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik. Tidak akan saya bacakan.

37.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak jadi Saudara sampaikan ininya (...) 6

38.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Jadi, pasal yang ... jadi kami ujikan materiil, yaitu Pasal 1 angka 5 dan Pasal 69.

39.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pasal 69?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Pasal 69.

41.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, sekarang itu. Apalagi yang Saudara mau sampaikan? Alasan konstitusional ada, enggak lagi? Alasan permohonan?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Alasan permohonanya sudah cukup, Yang Mulia.

43.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah cukup?

44.


45.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Lalu petitumnya bagaimana sekarang bunyinya dengan ... anggaplah Saudara sudah (...)

46.


47.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak menguji lagi Pasal 74 itu.

7

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik.

49.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi petitumnya, bagaimana jadinya, bunyinya?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Petitum yang sekarang, Yang Mulia?

51.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, betul.

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Bahwa kami ... petitumnya untuk Pasal 1 angka 5, mulanya kan kami ingin ... bahwa pasal tersebut ada penambahan, tapi kan tidak diizinkan oleh undang-undang untuk menambahkan pasal. Sehingga, kami menginginkan untuk dimaknai saja bahwa untuk transaksi mencurigakan sebagai (...)

53.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, bacakan saja dulu, bagaimana teks yang sebenarnya yang Saudara maksud?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oke, baik.

55.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Petitumnya.

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Teks yang sebenarnya, sebentar, Yang Mulia.

57.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang Saudara maksud di ininya.

8

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Untuk Pasal 1 angka 5, poinnya bertambah, yang tadinya poinnya antara a sama ... hingga d ditambah menjadi e, yaitu berupa transaksi keuangan yang memenuhi kriteria huruf a, dan/atau huruf b, dan/atau huruf c, dan/atau huruf d, dan dalam jumlah paling sedikit, yakni Rp500 juta atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yakni dilakukan baik dalam suatu ... satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 hari kerja.

59.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terus Pasal 69?

60.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Untuk Pasal 69, kami menambahkan satu ayat, yakni ketentuan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban terdapat tindak pidana asal.

61.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh. Jadi, ini yang nanti akan Saudara perbaiki begitu?

62.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia.

63.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Di dalam perbaikan permohonan?

64.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, betul, Yang Mulia.

65.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Ada tambahan lagi untuk anunya, itu saja?

66.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, tambahannya sudah cukup.

9

67.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Maksudnya ada tambahan penjelasan lagi?

68.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ada sedikit, Yang Mulia. Sebenarnya untuk Pasal 69, ini kan pernah diujikan oleh Bapak Akil Moctar.

69.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA He em.

70.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Namun kita batu ujinya beda. Kalau Bapak Akil Moctar, itu kan untuk menghapuskan kata tidak dan itu terhadap Pasal 1 ayat (3) (...)

71.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya.

72.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI He em.

73.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Jadi, itu bagian yang nanti akan kami nasihatkan juga (...)

74.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oke.

75.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena kami (...)

76.


77.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah memberikan catatan di sini bahwa (...) 10

78.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI He em.

79.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ini beberapa kali Mahkamah Konstitusi sudah mengadilinya dan sudah menyatakan putusannya.

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik. Tapi kami dalam hal ini, kami berbeda. Kami (...)

81.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Ya itu nanti sesudah di ... di ... di anukan ... Saudara sudah jelaskan di dalam permohonan belum itu?

82.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Sudah.

83.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Perbedaan itu?

84.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Sudah dijelaskan. Sudah, sudah dijelaskan.

85.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sudah dijelaskan, kan?

86.


87.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu, itu yang penting untuk di ... di ... disampaikan.

11

88.


89.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sekarang, tidak ada lagi penambahan dalam petitum, kan?

90.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Tidak ada, Yang Mulia. Cukup.

91.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, nanti di perbaikan permohonan. Nah, sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi, maka setelah Saudara menyampaikan permohonan, membacakan permohonan, poin-poin permohonan Saudara, sekarang adalah giliran kami untuk memberikan nasihat sesuai dengan Pasal 39. Oleh karena itu, sebelum ... apa namanya ... kami menyampaikan kepada yang lain, maka saya yang terlebih dahulu akan menggunakan kesempatan ini. Nah, dari struktur permohonan, kami ingin memberikan nasihat ini yang halaman 1 sampai halaman 3, itu ndak perlulah. Jadi kan langsung saja kepada yang ... Saudara bisa lihat permohonan ... Saudara sudah pernah beracara di sini apa belum?

92.

KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ini baru pertama, Yang Mulia.

93.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, baru pertama kali?

94.


95.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, ini pengalaman pertama, ya?

12

96.


97.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Untung ndak nyanyi dangdut Saudara ini. Ya, ini pengalaman pertama. Baik, jadi nanti ini Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi dan sebagainya itu sudah benar, perihal, dengan hormat saya yang bertanda tangan begini, siapa, misalnya dengan ini memberikan kuasa kepada ini, ini, ini, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, bertindak dan untuk atas nama Pemohon, misalnya begitu. Mengajukan permohonan pengujian, apa, Undang-undang apa, pasal berapa, kalau mau tegas, terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan uraian sebagai berikut. Nah, satu, mulai sudah kewenangan Mahkamah, enggak usah lagi ada halaman-halaman yang begini ini, yang di depan ini, langsung ya. Itu, ya?

98.


99.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Langsung dengan anu (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 101. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Kewenangan Mahkamah, kemudian legal standing. Nah, berkenaan dengan legal standing Pemohon ini, ini yang berkali-kali harus saya sampaikan dan tidak akan bosan-bosan disampaikan. Nah, itu ya harus jelas status Pemohonnya dalam hal ini kan Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia, begitu kan? 102. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya.

13

103. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu nanti kaitannya adalah dengan kerugian konstitusional. Kalau sebagai perorangan warga negara Indonesia, tentu ada hak-hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Nah, di sini Saudara sebagai Pemohon dalam status sebagai perseorangan warga negara Indonesia menganggap norma yang Anda mohonkan pengujian sekarang ini merugikan hak-hak konstitusional, itu kan begitu? Seperti yang tadi Saudara sampaikan. 104. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 105. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pasal 28D, Pasal 28H, Pasal 28G kalau enggak salah tadi disebutkan, ya? 106. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 107. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Apa I juga tadi ada tambahan saya lihat. 108. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 109. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu terserah nanti dalam perbaikan. Tapi yang terpenting adalah itu sudah di ... diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi berkali-kali dan Saudara sudah kutip juga, itu sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006 Tahun 2005 itu syarat kerugian hak konstitusional sudah disebutkan. Jadi, Saudara uraikan dulu apa hak konstitusional yang dirugikan, apa hak konstitusional Anda yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan itu. Kerugian itu bisa faktual, bisa potensial. Faktual artinya kerugian itu sudah terjadi. Kalau potensial, menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Nah, itu ada kausalitasnya dengan norma yang dimohonkan pengujian. Jadi, kerugian itu timbul karena berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, kan gitu. Dan terakhirnya baru kemudian, apabila permohonan ini dikabulkan, maka 14

kerugian itu tidak, tidak terjadi atau tidak lagi terjadi, begitu. Kalau tidak lagi terjadi, sekarang masih terjadi, tapi ketika dikabulkan, jadi tidak akan ... terjadi kerugian itu lagi. Nah, logika itu harus Saudara jelaskan di dalam uraian tentang legal standing. Jadi, bukan cuman mencantumkan hak konstitusional ini tapi kemudian tidak ada uraian apa-apa, apa kaitannya dengan norma yang Saudara mohonkan pengujian, itu harus ada, ya. Nah, setelah itu baru kemudian Saudara masuk kepada pokok permohonan, pokok permohonannya adalah yaitu membuktikan mengapa norma yang Saudara mohonkan pengujian itu menurut Saudara itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, di sinilah kesempatan Saudara membangun argumentasi sebaik-baiknya, mengapa norma yang Saudara mohonkan pengujian itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Di sini yang harus diperkuat argumennya. Terutama argumen teoritik atau misalnya kalau ada perbandingan atau apa, di sinilah kesempatan Saudara untuk menguraikan itu, ya. 110. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 111. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu yang ... yang apa namanya ... saya pribadi belum melihat ini, ada uraian pembuktian itu. Mengapa Saudara menganggap itu bertentangan dengan kepastian hukum? Mengapa Saudara menganggap itu bertentangan dengan hak untuk di ... diperlakukan sebagai pribadi di hadapan hukum? Apalagi yang Saudara jadikan dasar di sini sebagai ... sebagai landasan pengujian itu? Nah, itu harus Saudara sampaikan, mengapa … apa namanya ... itu Saudara anggap bertentangan dengan hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan, dan martabat itu? Bagaimana Saudara membuktikan itu? Mengapa norma itu Saudara anggap demikian? Nah, di sini kesempatan Saudara untuk menguraikan itu. Nah, dari situlah kemudian Saudara menyimpulkan uraian yang mengerucut, kemudian dia kepada petitum, nah itu logikanya kan begitu, seperti Saudara menulis skripsi saja, dulu ini. Jadi, ini latar belakangnya, kemudian tengahnya Saudara kesempatan untuk membuktikan, baru kesimpulan, itulah petitum Saudara. Oleh karena itu, maka kami mohon kepada Mahkamah berdasarkan uraian dalam positanya itu. Pertama. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Yang kedua, misalnya, menyatakan pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, kalau Saudara minta 15

bersyarat, nah syaratnya apa? Ya jangan seperti tadi, kami mau menasihatkan, ya mungkin Saudara sudah sadar atau sudah mengetahui terlebih dahulu, kalau seperti tadi itu namanya membuat norma baru dan itu Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Tapi kalau memberikan pemaknaan, boleh. Nah tapi pemaknaanya jangan pula sampai kemudian seperti Anda memaksakan untuk kami menulis norma baru, itu juga tidak mungkin. Nah, itu. Nah, baru kemudian misalnya yang terakhir biasanya akan disertai dengan permintaan, pemuatan putusan ini dalam berita negara. Nah, baru kemudian Saudara tutup sebagaimana layaknya permohonan, yaitu atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, misalnya, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), gitu kira-kira, Yang Mulia. 112. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 113. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah itu dari saya. Selanjutnya, mungkin dari Hakim Anggota yang lain, Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia. 114. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Ketua. Saudara Pemohon atau Kuasa Pemohon, ini kan ada dua Surat Kuasa, nah yang mana ini, yang benar ini sebetulnya ini? Karena tanggalnya sama, tapi yang tandatangannya berbeda-beda. Anda bisa lihat, enggak? 115. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh, ya, Yang Mulia, itu ada tambahan. 116. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya, oh, berdasarkan surat ini? 117. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, yang paling terakhir. 118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ada tambahan Ristan BP Simbolon? 16

119. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya dan Allen Gatan. 120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Lalu, yang mana yang mau kami lihat ini karena tanggalnya sama? Harusnya kan ada yang bedakan tanggal, sama-sama 29 Mei ini? 121. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Yang ada Allen Gatannya. 122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Yang ada? 123. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Allen Gatan. 124. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Allen Gatan, itu yang benar ya, berarti ini ditarik? 125. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia, ditarik. 126. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Oke, ini harus jelas ini. Nanti ada penumpang di tengah jalan, ini di apa ... di surat yang asli, ini semua tandatangannya asli, ya? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ada yang tidak, Yang Mulia, untuk yang Bapak Antonius Sujata. 128. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ini yang Antonius Sujata dan Ahmad Murad tidak asli, ya? 129. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 17

130. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Nah, bagaimana Anda menjelaskannya ini? 131. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Karena orangnya tidak bisa hadir waktu itu, jadi mereka tidak berkeberatan untuk di-scan. 132. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Jangan-jangan di kantornya di-scan terus ini, jangan-jangan. 133. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Enggak, Yang Mulia. 134. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar, ada pernyataan keberatan itu, ada, enggak?

anu,

enggak,

pernyataan

tidak

135. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh, pernyataan tidak keberatannya, tidak ada, Yang Mulia. 136. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, kalau gitu enggak boleh. Kalau begitu ndak boleh, Saudara harus perbaiki kalau ininya. 137. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Oh, harus perbaiki. Baik, Yang Mulia. 138. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya, nanti bisa jadi masalah karena … apa namanya ... enggak ada orang yang bikin apa ini, tandatangannya yang sama, jadi ini halamannya beda-beda, coba Anda lihat. Di penutup permohonan, Anda itu, sama persis tandatangannya antara Antonius Sujata dengan Ahmad Murad itu. Jadi ini scan ya, diakui ya?

18

139. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia. 140. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ini perlu kejelasan saja bagi kami. Itu jadi ini, yang ini yang tidak ada restan-nya ditarik, ya? 141. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia. 142. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Atau ini kita buang saja? 143. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, ditarik saja, Yang Mulia. 144. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Oke, nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, saya setuju ini formatnya tidak persis dengan format yang lazim digunakan di Mahkamah Konstitusi, nanti lihat format-format yang apa ... yang standar yang di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua. Yang ketiga, Saudara kan memohon ini penambahan salah satu … apa namanya ... di Pasal 1, ya. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia. 146. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Pasal 1 berapa tadi? 147. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Pasal 1 angka 5. 148. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Pasal 1 angka 5, yang sebelumnya tidak ada, ya kan? 19

149. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, betul, Yang Mulia. 150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia ... apa ... Ketua ... apa ... Majelis tadi, tapi pertama, kami tidak menemukan argumentasi yang komprehensif mengapa perlu ada penambahan ini, itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, Pasal 1, itu kan ketentuan umum. Dia adalah merupakan rangkuman dari istilah-istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam undang-undang yang sama. Nah, kalau tiba-tiba ditambahkan satu saja dan itu menampung pasal berapa sih dia sebetulnya, berapa kali dia disebut hal itu di dalam undang-undang yang bersangkutan. Nah, itu kan bisa mengubah struktur undang-undang, kalau Anda minta tambahkan itu. Misalnya, kalau orang ada ketentuan umum, presiden adalah, atau gubernur adalah, Mahkamah adalah begitu, itu penjelasan yang kayak-kayak begitu, nah tiba-tiba Anda minta menambah itu. Satu, itu tidak lazim dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, itu tidak memiliki argumentasi yang kuat atau yang jelas mengapa perlu ditambahan itu. Dan yang ketiga, kalau itu diadopsi, tadi sudah disebutkan, “Kami kan bukan pada posisi bisa menambah norma.” 151. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Ya, Yang Mulia. 152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Sadar, enggak, Pemohon bahwa itu bisa bertambrakan dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b? Di dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, itu kan disebut, “Transaksi keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit bla, bla, bla, Rp500.000,00, bla, bla, bla ... satu hari kerja dan/atau,” begitu, jadi kan mirip-mirip. Nah, padahal kita tahu bahwa tidak boleh ada pertentangan norma dalam satu undang-undang yang sama, yaitu namanya contradictio in terminis. Jadi, Anda mau minta kepastian hukum, justru memunculkan ketidakpastian hukum yang baru. Nah, artinya, coba Anda perhadapkan permintaan itu dengan Pasal 23 ayat (1) huruf b itu, kan akan jadi ada dua dia, kan? 153. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 20

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Nah, itu, itu penting agar kami tidak pusing-pusing juga memikirkan apa yang Saudara maui dengan ... apa ... dengan permohonan itu. Nah, begitu juga kan ada juga yang diminta ... apa namanya ... tambahan lain, tambahan pasal yang tadi sudah dicabut. Jadi, ini kita ini dikritik orang juga ini jadi ... apa namanya ... positive legislator, tapi Para Pemohon meminta terus, begitu. Nah, kita sudah ada pada posisi tidak mungkin kita membuat norma baru kecuali memberikan tafsir atau memberi pemaknaan baru. Jadi, struktur pasalnya tidak akan berubah, mungkin ada pemaknaan baru terhadap pasal atau ayat tertentu, nah itu yang harus dijelaskan dalam permohonan ini. Itu catatan saya, tapi yang paling penting tadi tiga hal tadi, ya. Soal tanda tangan, soal memberikan argumentasi, gitu. Terima kasih, Ketua. 155. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, sebelum saya sampaikan ke Yang Mulia Pak Manahan Sitompul, saya ingatkan kepada Saudara Pemohon, ya, ini catatan dan ini sering kami sampaikan kepada siapa pun yang mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Pertama bahwa dasar pemikiran atau latar belakang pengajuan permohonan pengujian undang-undang itu jangan bertolak dari logika konkret, kasus konkret untuk menyelesaikan kasus konkret yang bersifat individual. Sebab, dalam ... sebab dalam pengujian undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi itu atau perkara pengujian undangundang itu bukanlah perkara adversarial, artinya putusannya itu ... putusannya itu bukan berlaku inter partes, bukan hanya berlaku bagi pihak seperti dalam perkara perdata atau bukan hanya berlaku sebagai seperti dalam perkara pidana, tapi sifatnya erga omnes, mengikat umum. Artinya, kalau kita bertolak dari kasus konkret seperti logika permohonan Saudara tadi sehingga mau mengubah Pasal 1 angka 3 itu, ini seperti mau menyelesaikan kasus Pemohon, tetapi menimbulkan ketidakpastian hukum buat seluruh warga negara Indonesia karena begitu satu kita mengubah norma undang-undang, maka yang akan terikat kepada perubahan itu bukan hanya Pemohon, tetapi 250 juta warga negara Indonesia. Dan orang-orang lain yang tunduk pada yurisdiksi tindak pidana pencucian uang ini, apakah dia warga negara Indonesia atau tidak, yang melakukan misalnya tindak pidana itu di Indonesia sehingga berdasarkan asas territorial, dia tunduk juga pada ketentuan ini, itu orang yang akan terdampak. Jadi, dalam menyusun permohonan atau tidak boleh sama sekali terbersit dalam pemikiran Pemohon siapa pun, bukan hanya Saudara, 21

yang bertolak dari logika untuk menyelesaikan kasus konkret atau logika bahwa perkara pengujian undang-undang itu adalah perkara adversarial, atau perkara kontensius mungkin kalau Saudara belajar hukum acara perdata dulu, ya. Ndak. Ini adalah ... ini erga omnes ini putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, argumentasi-argumentasi yang sifatnya individual seperti itu, mungkin akan berguna untuk menjelaskan kedudukan hukum Pemohon, tetapi tidak mempunyai banyak manfaat untuk menjelaskan atau untuk membuktikan inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, itu saja. Saya ingin mengingatkan itu saja kepada setiap Pemohon. Silakan, Yang Mulia. 156. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Terima kasih, Yang Mulia. 157. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya. 158. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, terima kasih. Saya hanya sedikit saja menambahkan. Berhubung dengan Saudara ajukan di sini, ada Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ya, Pasal 60 ayat (1) dan PMK Pasal 42. Ini harus jelas nanti argumentasi Saudara dalam uraian selanjutnya. Jadi kalau ada pasal atau undang-undang … bagian dalam undang-undang itu diuji, ya, setelah diuji, terus ada permohonan yang masuk lagi kemudian dengan hal yang sama, boleh apabila dengan dasar pengujian yang berbeda, kan begitu, ya? 159. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Ya. 160. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA Ya. 161. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, di sini pun Saudara harus apa … kan juga … apa dasar yang berbeda dari pengajuannya Akil Mochtar dulu, ya? Jadi harus Saudara berpegang kepada Pasal 60 ayat (1) itu tadi, Pasal 60 ... ini jelas ini, pasal ... harus diperbaiki cara menulis ini, saya lihat (...) 22

162. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 163. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Pasal 60 ayat (1) apa ini ... di bawah ayat (1) lagi, ini harus jelas, ya. Jadi harus Saudara uraikan, apakah dasar pengujiannya yang berbeda? Itu menurut Pasal 60. Atau kalau Anda Pasal 42 ini, nah di sini syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda. Nah, itu jadi harus tegas itu, ya? 164. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Baik, Yang Mulia. 165. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti setelah diuraikan pada halaman berikutnya. Nah, kemudian Saudara tadi menguraikan di dalam alasan ini masih dipisah, di dalam Pasal 69, ya, khususnya 69 yang masih tersisa ini kalau saya melihat, ya. Sesuai dengan anjuran tadi dari Hakim-Hakim sebelumnya bahwa Pasal 1 ayat (5) kan tadi sudah merupakan ketentuan umum, terserah Anda mau lanjutkan apa tidak. Tapi saya melihat di Pasal 69 ini, kemungkinannya itu adalah selain tadi itu jadi positive legislator, ada tadi Saudara sudah mengatakan akan mengubah, gitu ya? 166. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 167. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, supaya jangan berulang-ulang nanti, harap diperhatikan, kalau nanti Pasal 69 itu Saudara mau ajukan, tentu adalah harus pemaknaan yang jelas dan tegas, sehingga tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, itu harus dibagi, apakah pengertian itu memang tindak pidananya sudah memang sudah harus ada, ya, cuma belum dibuktikan atau boleh kalau tidak ada sama sekali, kan itu sekarang persoalannya, ya? 168. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, betul, Yang Mulia. 23

169. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, itu harus dijelaskan. Dengan adanya ketentuan Pasal 69 ini, ditafsirkan apakah itu tindak pidana asal itu memang sudah ada, gitu kan? 170. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya. 171. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, itu yang harus Anda tegaskan. Sehingga di dalam pemaknaannya nanti jangan jadi keliru. Kalau di sini kan Saudara masih mengajukannya masih menambah, ya, tapi ini jalan keluarnya arahnya ke sana, ke pemaknaan, ya, sehingga tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya harus dimaknai, titik, titik, titik, seperti itu. Supaya ada nanti kejelasan atau ketegasan bagi Mahkamah untuk menilai ataupun menilai apa yang Saudara inginkan di dalam Pasal 69 itu. Kalau Pasal 74 ini saya juga mau bertanya, kenapa Anda minta apa ini? Karena tadi itu ada hubungannya dengan perkara konkrit Saudara, kan? Karena kalau penyidiknya berbeda dari penyidik tindak pidana asal, ya, secara logika memang sepertinya enggak cocok, begitu kan. Di sana, tindak pidana asal penyidiknya kepolisian atau apa, nanti di sini tindak pidana pencucian uangnya kok yang beda, gitu ya. Tapi apakah itu menjadi permasalahan dalam apa ini ... atau adakah tersinggung tentang hak konstitusionalnya si Pemohon dalam hal ini? Itu juga perlu digali lebih lanjut, ya. Apakah itu juga menyangkut konstitusionalitas atau tidak? Harus itu juga dilihat, ya. 172. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Ya. 173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Nah, saya kira itu saja, Yang Mulia, tambahan dari saya. Harap nanti di … apa namanya ... Pasal 69 itu, ya, harus diuraikan lagi dulu arti dari pasal itu dulu semula, apa. Ya, kalau Anda maknai, nanti terus mau bagaimana? Itu yang penting, ya. 174. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Baik, Yang Mulia. Terima kasih. 24

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Terima kasih, Yang Mulia. 176. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih. Kalau Pasal 74 kan tadi sudah ditarik dari permohonan, ya? 177. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Ya. Sudah ditarik, Yang Mulia. 178. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Saudara, itulah nasihat dari Panel Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan ini. Nah, sesuai dengan hukum acara Saudara diberikan kesempatan untuk mengajukan perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat tadi selama 14 hari, sehingga nanti perbaikan permohonan harus diserahkan paling lambat hari Senin, 31 Juli 2017, pukul 14.00 WIB. Ya, hari Senin, 31 Juli 2017, pukul 14.00 WIB, ya? 179. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, baik, Yang Mulia. 180. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Waktu Indonesia Barat, itu anunya … tapi kalau Saudara berpendapat lain, misalnya, ya dengan nasihat ini misalnya Saudara mau menarik permohonan, ya, tidak … tidak dilarang juga. Itu … setiap saat, itu adalah hak dari Pemohon. 181. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Ya, Yang Mulia. 182. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kalau mau menarik permohonan. Itu adalah batas terakhir, tentu lebih cepat dari itu. Kalau Saudara mau menguraikan … melakukan perbaikan, itu lebih bagus, ya, lebih bagus. Atau kalau mau menarik permohonan, juga setiap saat boleh. Nah, andai kata … andai kata ini, tanggal 31 Juli 2017, pada pukul 14.00 WIB itu, kami belum menerima perbaikan Saudara, maka yang 25

akan kami perlakukan sebagai permohonan adalah yang ada di tangan kami pada saat ini. Itu, ya. Klir, ya? 183. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Klir, Yang Mulia. 184. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Klir. 185. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya, demikian dulu. Ada pertanyaan mengenai ini dulu? 186. KUASA HUKUM PEMOHON: ARTHA DEWI Sudah cukup, Yang Mulia. 187. KUASA HUKUM PEMOHON: ALLEN GATAN Sudah cukup, Yang Mulia. 188. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Cukup, baik. Kalau begitu, sidang sudah … untuk Pemeriksaan Pendahuluan ini sudah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB Jakarta, 18 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

26

2017

Recommend Documents