26/03/2017
A. Pengertian Perjanjian
PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN DAN DARI UNDANG-UNDANG
1. 2. 3. 4. 5. 6.
FITRI KHAIRUNNISA JULI ERLINA PRIMA SARI ABDILBARR ISNAINI WIJAYA SHIRLY CLAUDIA PERMATA NADYA FRIESKYTHASARI HARSONO GDE YOGI YUSTYAWAN
• Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau diamana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan dan perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. • Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1313, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
(05) (06) (14) (18) (27) (34)
1
2
B. Dasar Hukum Perjanjian
C. Unsur-unsur Perjanjian
Pasal 1313 KUHPerdata “Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.”
1. Unsur Essentialia Dalam perjanjian mewakili ketentuan-ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah satu atau lebih pihak, yang mencerminkan sifat dari perjanjian tersebut, yang membedakannya secara prinsip dari jenis perjanjian lainnya. Jika dihubungkan dengan pasal 1320 BW dapat diketahui bahwa yang merupakan bagian pada suatu perjanjian yang digolongkan unsur essentialia yaitu : • Kata sepakat • Kecakapan untuk membuat suatu perikatan • Suatu hal tertentu • Suatu sebab atau causa yang halal
3
4
26/03/2017
D. Bentuk-bentuk Perjanjian 2. Unsur Naturalia Bagian dari suatu perjanjian yang tanpa disebutkan secara khusus sudah merupakan bagian yang ada pada perjanjian tersebut 3. Unsur Aksidentalia Unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.
Bentuk perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak).
5
E. Ruang Lingkup Perikatan Yang Bersumber Perjanjian 1. PERJANJIAN YANG DIATUR DI DALAM KUHPerdata Pengertian : Definisi perjanjian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313, yaitu bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat syarat sahnya berdasarkan 1320 KUHPerdata : - Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya - Cakap untuk membuat suatu perjanjian - Mengenai suatu hal tertentu - Suatu sebab yang halal
6
Contoh-contoh perjanjiannya adalah : - Perjanjian sepihak
7
8
26/03/2017
- Perjanjian bernama
- Perjanjian Cuma-cuma
bernama
dan
9
- Perjanjian garansi
tidak
10
- Perjanjian konsensual dan riil - Perjanjian obligatoir dan kebendaaan - Perjanjian formal - Perjanjian liberatoir - Perjanian pembuktian - Perjanjian untung-untungan - Perjanjian campuran
11
12
26/03/2017
2. PERJANJIAN YANG DIATUR DI LUAR KUHPerdata (PERJANJIAN INNOMINATE) Pengertian : perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup dan berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat.
- Kontrak production sharing/ Kontrak Bagi Hasil
Contoh-contoh perjanjiannya adalah : - Kontrak joint ventureI/kontrak patungan
13
- Leasing
14
-Franchise
15
16
26/03/2017
- Beli sewa
- Kontrak karya
17
F. PENGERTIAN PERIKATAN YANG BERSUMBER UNDANG UNDANG Perikatan yang bersumberkan dari undangundang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan diluar kehendak para pihak yang bersangkutan.
19
18
G. DASAR HUKUM PERIKATAN YANG BERSUMBER UNDANG UNDANG Perikatan yang lahir karena Undang-undang Pasal 1352 KUH Perdata : “Perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang”
20
26/03/2017
H. JENIS-JENIS PERIKATAN
I. Perikatan yang terjadi karena undangundang, dibagi dalam dua golongan yaitu :
Perikatan dapat dibedakan sebagai berikut : I. 1. Perikatan Perdata 2. Prikatan Wajar II. 1. Perikatan yang dapat dibagi 2. Perikatan yang tidak dapat dibagi III. 1. Perikatan yang principaal 2. Perikatan yang accessoir IV. 1. Perikatan yang spesifik 2. Perikatan yang generik V. 1. Perikatan yang sederhana 2. Perikatan yang berlipat ganda VI. 1. Perikatan yang sepintas 2. Perikatan yang terus menerus VII. 1. Perikatan yang murni 2. a. Perikatan bersyarat b. Perikatan dengan ketentuan waktu
1. Perikatan yang terjadi karena undang-undang itu sendiri, yaitu perikatan yang timbul atau adanya perikatan tersebut karena adanya suatu keadaan tertentu, misalnya hubungan kekeluargaan. 2. Perikatan yang terjadi karena undang-undang yang disertai dengan tindakan manusia, digolongkan lagi menjadi dua jenis yakni :
21
a. Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang diperbolehkan oleh hukum, dibagi menjadi dua :
i. Zaakwarneming/Perwakilan Sukarela Diatur dalam pasal 1354-1358 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang disebut dengan nama zaakwaarneming. KUHPer tidak memberikan arti atau definisi zaakwaarneming, walau demikian jika melihat rumusan yag diberikan dalam Pasal 1354 KUHPer yang menyatakan bahwa : “Jika seorang dengan sukarela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang ini, maka ia secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut, hingga orang yang diwakili kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu.” 23
22
Syarat mewakili urusan orang lain dengan sukarela : • Yang diurus kepentingan orang lain. • Wakil sukarela harus mengetahui & menghendaki dalam pengurusan kepentingan orang lain. • Mewakili urusan orang lain dengan sukarela. • Adanya keadaan yang dapat dibenarkan dalam bertindak sebagai wakil sukarela. • Dalam mengurus tanpa sepengetahuan yang diurus kepentingannya. • Pengurusan harus sampai selesai. • Ada objek/kepentingan yang diurusnya.
24
26/03/2017
ii. Pembayaran Tak Terutang
Yang menerima tanpa hak berkewajiban mengembalikannya, diatur dalam Pasal 1359 KUH Perdata : “Tiap-tiap pembayaran memperkirakan adanya suatu utang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan, dapat dituntut kembali. Terhadap perikatan-perikatan bebas, yang secara sukarela telah dipenuhi, tak dapat dilakukan penuntutan kembali.”
Sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1360 KUH Perdata, untuk dapat menuntut kembalinya pembayaran haruslah ada faktor “khilaf” di dalam perbuatan itu. Syarat menuntut kembali pembayaran yang tidak diwajibkan diatur dalam Pasal 1359 sampai Pasal 1361 KUH Perdata yaitu: a. Pembayaran tanpa adanya utang b. Pembayaran kepada orang yang bukan berpiutang c. Pembayaran oleh orang yang bukan berutang
25
26
Pasal 1361 KUHPerdata : “Jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah d dibayar kepada kreditur. Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dan debitur yang sesungguhnya.”
b. Perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum
27
a. Perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang melanggar hukum b. Adanya kesalahan c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan d. Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian
28
26/03/2017
Sesi tanya jawab :
DAFTAR PUSTAKA
1.
Herlien Budiono, 2014, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, Cetakan Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muljadi, Kartini & Gunawan Widjaja, 2014, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Setiawan I Ketut Oka, 2016, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta. Subekti, 2002, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta Suharnoko, SH., MLI, 2012, Hukum Perjanjian, Kencana, Jakarta.
Penanya Jawab Pertanyaan
Jawaban
29
2.
Penanya Jawab
: Gibtha Wilda Permatasari (30) : Juli Erlina Prima Sari (06)
: Abdilbarr Isnaini Wijaya (14)
Pertanyaan
: Tadi di slide disebutkan mengenai perwakilan sukarela, saya
Jawaban
: Apa yang dimaksud dengan faktor khilaf di dalam suatu perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 1361 KUHPerdata dan sebutkan beserta contohnya? : Adanya faktor khilaf yang disebutkan dalam Pasal 1361 KUHPerdata itu salah satu contohnya dalam pembayaran tak terutang. Pada Pasal ini disebutkan bahwa jika seseorang, karena khilaf mengira dirinya berutang, membayar suatu utang, maka ia berhak menuntut kembali apa yang telah dibayar kepada kreditur. Walaupun demikian, hak itu hilang jika akibat pembayaran tersebut kreditur telah memusnahkan surat-surat pengakuan utang tanpa mengurangi hak orang yang telah membayar itu untuk menuntutnya kembali dan debitur yang sesungguhnya Dimana syarat penuntutan kembali pembayaran yang tidak diwajibkan yang diatur dalam Pasal 1359 sampai Pasal 1361 KUHPerdata yaitu : a. Adanya pembayaran tanpa adanya utang b. Pembayaran kepada orang yang bukan berutang c. Pembayaran oleh orang yang bukan berutang Dalam hal ini pembayaran tidak terhutang muncul dari sumber perikatan yang lahir dari UU karena perbuatan manusia yg berdasarkan hukum. Pembayaran tidak terhutang bilamana seorang melakukan pembayaran kepada pihak lain tanpa adanya hutang. Pembayaran yang dimaksud yaitu setiap pemenuhan prestasi. Sebagai contohnya A berhutang kepada B suatu hari hutang tersebut sudah dibayar lunas oleh A, karena A pelupa ia membayar lagi hutang tersebut kepada B, lalu B menerima pembayaran yang kedua itu dan dianggapnya sebagai rezeki, maka pembayaran yang kedua tersebut dapat dikatakan dengan pembayaran tidak terhutang. 32
Penanya
: Dwi Ayu Rachmawati (01)
Jawab Pertanyaan
3.
pernah membaca mengenai hak hak orang yang bertindak sebagai wakil sukarela tersebut. Seperti hak retensi. jelaskan mengenai hak retensi yang dimiliki oleh wakil sukarela, menurut kelompok anda seperti apa? Jawaban
: Hesty Ayuningtyas (07) : Shirly Claudia Permata (18) : Kewajiban dari seorang zaakwaarnemer/gestor ialah mengurus segala kepentingan yg diwakilinya, yaitu dominus. Dan gestor berhak atas biaya penggantian dari pengurusan tersebut. Apabila dominus tidak mau membayar ganti kerugian, apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum? : Sesuai pasal 1357 KUHPerdata bahwa "Pihak yang kepentingannya diwakili oleh orang lain dengan baik, diwajibkan memenuhi perikatan-perikatan, yang dilakukan oleh wakil itu atas namanya, memberi ganti rugi dan bunga yang disebabkan oleh segala perikatan yang secara perorangan dibuat olehnya, dan mengganti segala pengeluaran yang berfaedah dan perlu.", maka dominus yang tidak membayar ganti kerugian kepada Gestor dapat dikatakan ia melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena dalam pengurusan kepentingan dominus, gestor tidak hanya dirugikan secara materi tetapi juga waktu dan tenaga, sehingga gestor berhak atas penerimaan penggantian. Apabila penggantian biaya kerugian tidak dapat dimintakan secara kekeluargaan maka dapat mengajukan Pengadilan Negeri setempat. 30
: Maksud dari hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa karena pemberi kuasa belum membayar kepada penerima kuasa hak penerima kuasa yang timbul dari pemberian kuasa. Ketentuan mengenai hal ini dapat kita temui dalam Pasal 1812 KUHPerdata : “Penerima kuasa berhak untuk menahan kepunyaan pemberi kuasa yang berada di tangannya hingga kepadanya dibayar lunas segala sesuatu yang dapat dituntutnya akibat pemberian kuasa” 31
26/03/2017
4.
Penanya Jawab
: Mochammad Helniawan Irham (33) : Gde Yogi Yustyawan (34)
5.
Pertanyaan : Dalam perjanjian baku terhadap kredit jual beli apabila debitur macet dalam melakukan kredit apakah debitur dapat mengubah klausa isi kontrak dengan menekankan bahwa kreditur harus membayar kreditnya dengan lancar. Apa yang harus dilakukan oleh kreditur? Jawaban : Pihak kreditur melakukan langkah-langkah sesuai standart operasional pekerja yaitu dengan cara rekonsiliasi atau restrukturisasi dengan debitur kembali. Standart operasional pekerja yang dilakukan oleh bank berdasarkan undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998. 33
6.
Penanya Jawab
: Bu Afifah : Fitri Khairunnisa (05)
Pertanyaan
: Zaakwarneming dilakukan tanpa adanya perintah (kuasa atau kewenangan) yang diberikan oleh pihak yang kepentingannya diurus. Zaakwarneming dilakukan dengan atau tanpa pengetahuan dari orang yang kepentingannya diurus. Pihak yang melakukan pengurusan (gestor) dengan dilakukannya pengurusan, berkewajiban untuk menyelesaikan pengurusan tersebut hingga selesai atau hingga pihak yang diurus kepentingan (dominus) dapat mengerjakan sendiri kepentingan tersebut. Pada kasus, katakanlah gestor menjaga sebuah apartement milik dominus, lalu terjadi kebocoran yang menyebabkan rusaknya apartement bawah milik pihak lain atau pihak ketiga, maka siapakah yang harus bertanggungjawab terhadap kerusakan tersebut? : Yang harus bertanggungjawab terhadap kerusakan atau kerugian yang di alami pihak ketiga adalah dominus atau pemilik apartement tersebut karna walau kerusakan terjadi pada saat pengawasan gestor tetapi kerusakan tersebut terjadi bukan karna kelalalaian gestor. Jika pihak ke 3 ingin melakukan gugatan perdata maka yang menjadi pihak tergugat adalah dominus.
Jawaban
35
Penanya Jawab
: Sumawati (19) : Nadya Frieskythasari Harsono (27)
Pertanyaan
: Terdapat kasus A menjual rumah dengan B dan sertifikat jual belinya dilakukan dihadapan notaries, kemudian tidak lama A selaku penjual mengakui telah diancam untuk menjual rumah tersebut kepada B. apakah perjanjian tersebut dianggap sah ? akibat hukum apa yang akan dilahirkan ? : Syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata: • Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya • Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian • Suatu hal tertentu • Suatu sebab yang halal Syarat 1 dan 2 merupakan syarat subyektif, kemudian syarat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif. Jika syarat subyektf tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan, dengan adanya penjualan terhadap jual beli rumah tersebut yang dilakukan karena ancaman, hal tersebut berkaitan dengan syarat subyektif yaitu adanya kata sepakat. Dalam pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan bahwa “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.
Jawaban
34
