KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA- 005.01.2.400013/2017
DS:8483-1049-4393-5455
A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga
: (005)
MAHKAMAH AGUNG
2. Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
3. Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
4. Kode/Nama Satker Sebesar
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG : Rp. 3.721.730.000 ( TIGA MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH )
Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN 03.04 PERADILAN Kode dan Nama Program dan Kegiatan :
Jumlah Uang
Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni
Rp.
3.721.730.000
2. PNBP PNBP TA Berjalan
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
- Pinjaman Dalam Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
Rp.
0
5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri Langsung
Rp.
0
- Pinjaman Luar Negeri
Rp.
0
- Hibah Dalam Negeri Langsung
Rp.
0
- Hibah Luar Negeri
Rp.
0
Rp.
0
D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN R U T E N G E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
(111) Rp.
6. SBSN PBS 3.721.730.000
DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001
LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017 Satker
DS:8483-1049-4393-5455
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Rp.
3.386.730.000
01.1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Rp.
3.386.730.000
02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Rp.
335.000.000
02.1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Rp.
335.000.000
Halaman
1
dari
1
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017 I A. INFORMASI KINERJA
DS:8483-1049-4393-5455
Kementerian Negara/Lembaga : (005)
MAHKAMAH AGUNG
Kuasa Pengguna Anggaran
: SALMA SULAIMAN
Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Bendahara Pengeluaran
: HARTARTO NUGROHO, A. Md
Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
Pejabat Penanda Tangan SPM : YUSTINA A. LAUKOLI, SE
Kode/Nama Satker
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG Halaman : I A. 1
1 Fungsi
3.721.730.000
03
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04
PERADILAN
3.721.730.000
005.01.01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
3.386.730.000
Hasil (Outcome)
01
Meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen untuk mewujudkan layanan prima peradilan
IKU Program
01
Meningkatkan pengelolaan layanan sistem informasi terintegrasi
02
Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter objektif Meningkatnya pengelolalaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel
Sub Fungsi 2 Program
03 04 05
Meningkatnya kualitas rencana program dan anggaran serta organisasi tata laksana secara transparan, efektif dan efesien Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan peradilan
06
Terselenggaranya Pelayanan Pimpinan
07
Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan dinas sikap mental
Kegiatan
1066
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Satuan kerja yang mendapatkan pembinaan teknis pengelolaan keuangan
002
Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel
003
Pedoman pengelolaan keuangan negara
004
Laporan kegiatan biro keuangan
005
Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah
1066.001
Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
12,00 Layanan
1066.994
Layanan Perkantoran
12,00 Bulan Layanan
Program
005.01.02
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Hasil (Outcome)
01
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
IKU Program
01
Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan
Kegiatan
1071
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kinerja Kegiatan
001
Pengadaan Tanah di Lingkungan Mahkamah Agung
002
Pengadaan Sertifikat Aset Tidak Bergerak di Pengadilan
003
Pengadaan Jaringan Instalasi Kantor Pengadilan
004
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP
Keluaran (Output)
3.386.730.000
185.110.000 3.201.620.000 335.000.000
335.000.000
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017 I A. INFORMASI KINERJA
DS:8483-1049-4393-5455
Kementerian Negara/Lembaga : (005)
MAHKAMAH AGUNG
Kuasa Pengguna Anggaran
: SALMA SULAIMAN
Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Bendahara Pengeluaran
: HARTARTO NUGROHO, A. Md
Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
Pejabat Penanda Tangan SPM : YUSTINA A. LAUKOLI, SE
Kode/Nama Satker
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG Halaman : I A. 2
Indikator Kinerja Kegiatan
Keluaran (Output)
005
Pengadaan Sarana Prasarana Pendukung Pilot Project SPPT
006
Pengadaan Buku Hukum di Lingkungan Mahkamah Agung
007
Pengadaan Kendaraan Operasional Pengadilan
008
Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Kesekretariatan
009
Jumlah Pengadaan Peralatan/Fasilitas Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung
010
Pengadaan Gedung Kantor Sesuai Prototype Pelayanan Publik
1071.951
Layanan Internal (Overhead)
4,00 Layanan
335.000.000
Jakarta, 07 Desember 2016 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017
DS:8483-1049-4393-5455
I B. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (005)
MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (400013)
PENGADILAN NEGERI RUTENG Halaman : I B. 1 Pagu
1. Anggaran Tahun 2017
Rp.
3.721.730.000
1. Rupiah Murni
Rp.
3.721.730.000
2. PNBP
Rp.
0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri
Rp.
0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri
Rp.
0
5. Hibah Langsung
Rp.
6. SBSN PBS
Rp.
Ket :
a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing
0
Rp.
0
(2) RPLN
US$
0
Rp.
0
(1) Valuta Asing
US$
0
Rp.
0
(2) RHLN
US$
0
Rp.
0
c. Pinjaman Dalam Negeri
IDR
0
0
d. Hibah Dalam Negeri
IDR
0
0
e. Hibah Luar Negeri Langsung
IDR
0
f. Hibah Dalam Negeri Langsung
IDR
0
b. Hibah Luar Negeri
2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.
SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH
PAGU TAHUN INI
RINCIAN DANA BERDASARKAN
No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri
1
Ekuivalen Rupiah
US$
(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING
CARA PENARIKAN
1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah
1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -
Kode
Uraian
Kode
Dana
Kode
Dana
Rp. Pdp
Rp.LN
Rp.Loc.Cost
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017
DS:8483-1049-4393-5455
II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)
MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG
Kewenangan
: (KD)
Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA
KODE
URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA
1
2
400013
PENGADILAN NEGERI RUTENG
PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
LAIN-LAIN
[51]
[52]
[53]
[57]
[58]
3
4
5
6
7
JUMLAH SELURUH
LOKASI/ KPPN
CARA PENARIKAN/ REGISTER
9
10
8
2.524.350
862.380
335.000
-
-
3.721.730
2.524.350
862.380
-
-
-
3.386.730
2.524.350
862.380
-
-
-
3.386.730
-
185.110
-
-
-
185.110
24 . 10
-
185.110
-
-
-
185.110
111
2.524.350
677.270
-
-
-
3.201.620
24 . 10
2.524.350
677.270
-
-
-
3.201.620
111
005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
-
-
335.000
-
-
335.000
1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung
-
-
335.000
-
-
335.000
-
-
335.000
-
-
335.000
24 . 10
-
-
335.000
-
-
335.000
111
2.524.350
862.380
335.000
-
-
3.721.730
005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung 1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi 1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan 01 RM 1066.994 Layanan Perkantoran 01 RM
1071.951 Layanan Internal (Overhead) 01 RM
JUMLAH
Jakarta, 07 Desember 2016 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (005)
MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi
: (01)
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi
: (24)
NUSA TENGGARA TIMUR
Kode/Nama Satker
: (400013) PENGADILAN NEGERI RUTENG
NO
URAIAN SATKER
DS:8483-1049-4393-5455
Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN
1 1.
KODE 2 400013
3
JANUARI
FEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
JUMLAH SELURUH
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
PENGADILAN NEGERI RUTENG RENCANA PENARIKAN DANA
156.730
177.672
207.581
268.294
262.948
379.035
363.205
346.865
436.614
279.585
377.450
465.751
3.721.730
51
BELANJA PEGAWAI
147.422
149.694
163.073
207.502
199.171
306.456
238.551
220.376
297.621
146.160
222.648
225.676
2.524.350
52
BELANJA BARANG
7.934
17.593
30.873
47.258
49.673
55.192
95.810
93.223
101.071
103.141
115.473
145.139
862.380
53
BELANJA MODAL
1.374
10.385
13.635
13.534
14.104
17.387
28.844
33.266
37.922
30.284
39.329
94.936
335.000
005.01.01.1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
155.356
167.287
193.946
254.760
248.844
361.648
334.361
313.599
398.692
249.301
338.121
370.815
3.386.730
51 BELANJA PEGAWAI
147.422
149.694
163.073
207.502
199.171
306.456
238.551
220.376
297.621
146.160
222.648
225.676
2.524.350
7.934
17.593
30.873
47.258
49.673
55.192
95.810
93.223
101.071
103.141
115.473
145.139
862.380
1.374
10.385
13.635
13.534
14.104
17.387
28.844
33.266
37.922
30.284
39.329
94.936
335.000
1.374
10.385
13.635
13.534
14.104
17.387
28.844
33.266
37.922
30.284
39.329
94.936
335.000
52 BELANJA BARANG 005.01.02.1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 53 BELANJA MODAL
Jakarta, 07 Desember 2016 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA- 005.01.2.400013/2017 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [005]
MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi
: [01]
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Provinsi
: [24]
NUSA TENGGARA TIMUR
Kode dan Nama Satker
: [400013] PENGADILAN NEGERI RUTENG
KODE
DS:8483-1049-4393-5455
Halaman : IV. 1
URAIAN
(dalam ribuan rupiah) KODE
URAIAN
Jakarta, 07 Desember 2016 Kepala Badan Urusan Administrasi MA RI
ttd. Dr. Drs. Aco Nur, MH NIP 196303131989031021