2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 18 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 34/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Pasal 35 ayat (4) huruf a] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Muhammad Makmun Ibnu Fuad 2. Fadhilah Budiono 3. Achmad Syafii, dkk. ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 14.54 – 15.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Aswanto 2) Suhartoyo 3) Wahiduddin Adams Ery Satria Pamungkas

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Zaini B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Deni Setya Bagus Yuherawan 2. Safi’ 3. Agung Ali Fahmi

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.54 WIB 1.

KETUA: ASWANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 34/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan perkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Baik, terima kasih. Dari 11 Pemohon, yang dapat hadir pada hari ini adalah Ketua Panitia Nasional Pembentukan Provinsi Madura, H. Zaini. Sedang dari Tim Kuasa Hukum, kami bertiga. Saya Deni, sebelah saya Safi’, dan sebelah saya Agung Ali Fahmi.

3.

KETUA: ASWANTO Saya klarifikasi dulu. Kuasa Hukum ini advokat atau bukan?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Kami semua bertiga yang hadir pada sore ini adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

5.

KETUA: ASWANTO Ya. Bukan advokat, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Bukan.

7.

KETUA: ASWANTO Ya. Kalau di MK, advokat mesti pakai toga, gitu ya. Tapi kalau enggak advokat, enggak apa-apa enggak pakai toga, bahkan enggak boleh pakai toga kalau bukan advokat. 1

Baik. Permohonan Saudara kami sudah baca. Tapi kami tetap memberi kesempatan kepada Saudara untuk menyampaikan garis-garis besar dari permohonan Saudara dalam waktu yang tidak terlalu lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? 8.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat. Kami tiga Tim Kuasa Hukum akan menyampaikan dalam pokokpokoknya saja tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta pusat. Hal, Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saya mengawalinya demikian, Para Pemohon terbagi menjadi dua kelompok, Para Pemohon I dan Para Pemohon II. Para Pemohon I adalah individu warga negara Indonesia yang kebetulan saat ini menjabat sebagai pejabat publik, baik sebagai bupati di wilayah Madura, serta individu yang menduduki jabatan tertentu sebagai Ketua Aliansi Ulama Madura, Ketua Badan Silaturahmi Ulama se-Madura, dan Ketua Panitia Nasional Persiapan Pembentukan Provinsi Madura, serta … mohon maaf, ada yang kelewatan, serta Ketua DPRD se-Madura. Nah, Para Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut Para Pemohon. Dalam hal ini, Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pemda terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan legal standing, kita anggap sudah dibacakan untuk mempersingkat waktu. Dan berikutnya, saya akan menyampaikan alasan-alasan pengujian Undang-Undang Pemda tersebut. Alasan yang kami ajukan adalah beberapa pasal sebagai batu uji terhadap keberadaan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pemda, yaitu kami menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18A ayat (1), Pasal 18B ayat (1), Pasal 28C ayat (2),

2

Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari posita yang sangat banyak itu, kita anggap sudah … kita anggap dibacakan. Akhirnya, kita menginjak pada petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materiil ini, terbukti bahwa UndangUndang Pemda merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dilindungi (protected), dihormati (respected), dimajukan (promoted), dan dijamin (guaranteed) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini, dapat mengembalikan hak konstitusional Para Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Dengan demikian, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, berkenan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pemda batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hokum. Atau, 4. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pemda, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (konstitusional) sepanjang dimaknai tidak berlaku untuk wilayah atau daerah yang memiliki kekhususan dan/atau keistimewaan seperti dalam perkara a quo (Madura). 5. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian permohonan uji materiil judicial review ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih dan sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan bukti-bukti dan daftar sementara saksi dan ahli. Itu yang dapat saya sampaikan, Majelis yang kami hormati. Kuasa hukum ... hormat kami, Dr. Deni Setya Bagus Yuherawan, S.H., M.S. ditandatangani. Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. ditandatangani. Dr. Safi’, S.H., M.H. ditandatangani. Agung Ali Fahmi, S.H., M.H. ditandatangani. Mukhlis, S.H., M.H. ditandatangani. Fauzin, S.H., L.L.M. ditandatangani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

3

9.

KETUA: ASWANTO Baik. Ini tadi ada dua ... dikelompokkan dua, ya. Pemohonnya kelompok satu dan kelompok dua gitu, ya? Para Pemohon I dan Para Pemohon II. Para Pemohon I dan Para Pemohon II ini kuasa hukumnya berbeda, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Sama, Yang Mulia. Cuma untuk kua ... untuk Para Pemohon II ada tambahan dua kuasa.

11.

KETUA: ASWANTO Oh, ya. Yang di Pemohon I itu ... Para Pemohon I itu yang tidak ada adalah Prof. Nunuk, ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Ya, sama Dr. Safi’.

13.

KETUA: ASWANTO Baik. Baik, sesuai dengan hukum acara. Pada Sidang Pendahuluan pertama, Panel berkewajiban untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan permohonan. Walaupun apakah dilakukan sesuai dengan ... dilakukan perbaikan sesuai dengan saran dari Panel atau tidak, itu kembali kepada Saudara-Saudara. Tapi sesuai dengan amanat undang-undang Pasal 39, menjadi kewajiban kami untuk memberi nasihat dalam rangka penyempurnaan. Mau diterima atau tidak, juga enggak apa-apa gitu, ya. Silakan, dengan hormat saya undang, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo.

14.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, saya ... terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya dapat giliran pertama malah lebih anu nih ... lebih memberi kesempatan yang berikutnya supaya waktunya cukup, jadi enggak lama-lama. Begini, Pemohon yang pertama, ini Kuasa, ya. Memang legal standing tadi tidak dibacakan, tapi penting bagi ... karena sistematika permohonan, Kuasa pernah mendapat kesempatan beracara di MK belum, Pak Doktor?

4

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Pernah, Yang Mulia.

16.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pernah. Karena ada sistematika besar yang harus dipahami. Satu tentang Kewenangan Mahkamah. Itu angka I (romawi satu) Tentang Kewenangan Mahkamah. Itu pada intinya adalah tentang bahwa Mahkamah ... oleh karena pengujian yang diajukan oleh Pemohon adalah tentang Pasal 35 ayat (4) huruf a, maka menjadi Kewenangan Mahkamah. Ini saya perhatikan sudah cukup ... apa ... representatif, cuma untuk Kedudukan Hukum, Pak Doktor dan Kuasa yang lain, supaya kemu ... lebih dipertegas, apakah kemudian kerugian konstitusionalitas yang dialami oleh masyarakat Madura itu yang berkeinginan untuk dibentuknya Provinsi Madura itu, apakah hanya semata-mata representasi masyarakat yang kemudian serta-merta diwakili oleh para bupati ini? Apakah kalau toh kemudian di sini juga sudah melibatkan ketua DPRD, apakah ketua DPRD sendiri mewakili DPRD yang berdasarkan rapat paripurna atau rapat kesepakatan para anggota DPRD? Ini penting. Karena di beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, selalu menegaskan itu bahwa sekalipun bupati ini bisa mewakili pemerintah daerah di depan pengadilan, tapi kemudian ketika dirujukkan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah ada, kita selalu me ... mempresentasikan bahwa yang dimaksud pemerintah daerah ketika mempunyai legal standing di Mahkamah Konstitusi adalah bupati atau kepala daerah beserta pimpinan DPRD. Nah, pimpinan DPRD pun juga harus ada syaratnya, itu adalah dari hasil rapat yang memberi kewenangan kepada pimpinan untuk bersama-sama kepala daerah mengajukan hak konstitusional di Mahkamah Konstitusi ini. Karena beda. Kalau pak bupati ini kan, eksekutif ini kan, sifat komandonya lebih ... lebih tunggal. Beda ketika itu kemudian representasi pimpinan di DPRD yang terdiri dari beberapa unsur fraksi mewakili beberapa golongan di sana. Itulah hakikat dari kemudian Mahkamah firm dengan legal standing tentang ... mohon dicermati kembali. Kalau itu sudah ada, memang itu adalah hasil kesepakatan di DPRD, nanti dilampirkan bahwa itu memang. Sehingga bisa bergandengan tangan dengan pak bupati yang empat ini. Satu itu. Kemudian, dalam kedudukan hukum, perlu dijelaskan juga kenapa hak konstitusional warga Madura ini tertutup karena tidak mendapatkan ... apa ... persetujuan dibentuknya provinsi karena hanya kabupaten yang sebenarnya itu bisa di kemudian ... di ... yang pernah diwacanakan di Madura, saya pernah membaca, kan ada pembentukan

5

... rencana pembentukan Kepulauan Sumenep, kabupaten baru itu bagaimana, Pak? Artinya bahwa kenapa kemudian ada persoalan di hulu yang tidak diselesaikan dulu? Kalau memang itu bisa, kenapa harus mempersoalkan undang-undang ini yang sifatnya kan general? Kemudian, kan terangkat kepulauan ... misalnya Kepulauan Sumenep jadi lima. Memang ... memang cukup atau tidak, saya tidak tahu. Karena untuk membentuk kabupaten itu kan, harus minimal lima kecamatan. Nah, kalau kep ... Kepulauan Sumenep itu sekarang secara definitif ikut kabupaten mana? Kemudian, kalau dialokasikan untuk kecamatan ... lima kecamatan diambil Kepulauan Sumenep, apakah kemudian ... karena ada syarat administrasi, syarat fisik, dan syarat teknis itu. Bapak sudah ... karena ini saya baca juga sudah sering mengadakan apa ini ... seminar atau semacam temu ... temu ... apa ... di ... di Universitas Trunojoyo ini. Kayaknya semangatnya muncul dari ... secara akademik dari Trunojoyo ini, termasuk sponsornya. Jadi, ya, saya kira bagus karena memang universitas kalau adanya di provinsi, kan beda dengan ketika ada universitas adanya di kabupaten. Ya, kan? Semua akan naik, harkat martabat sebenarnya akan naik. Itu reasoning yang kami pun bisa memahami. Hanya persoalannya kan ketika kemudian dihadapkan antara apakah kemudian lebih membongkar Pasal 34 ini, Pasal 35 ini, apakah kemudian lebih mudah kemudian membentuk kabupaten baru yang tujuan dasarnya adalah untuk kesejahteraan rakyat, apa salahnya? Apakah itu juga pernah dicoba? Kalau pernah dicoba, tolong dilampirkan ... diuraikan, Pak, di alasan permohonan atau di persoalan legal standing. Bahwa keinginan masyarakat Madura untuk membentuk kabupaten ... Kepulauan Sumenep pun terhalang atau terhambat, itu kan perlu di ... untuk memperkuat pilar legal standing Bapak itu. Mungkin itu untuk legal standing. Untuk pokok permohonan, saya kira juga ini sudah merepresentasikan. Hanya mungkin masih bisa dipadatkan karena kan persoalannya sebenarnya kan sederhana. Jadi, kalau pengulanganpengulangan dengan legal standing, saya kira juga nanti malah menjadi redundant dan tidak strict, sehingga bagi Hakim yang kemudian akan menangani perkara ini yang jumlahnya sembilan kalau akhirnya nanti di-Plenokan. Juga akan lebih mudah kalau mencerna sebuah permohonan yang notabene secara sistematika singkat, padat, dan jelas. Kemudian mengenai petitum. Nah, petitum, petitum itu begini Pak ... Pak Doktor Kuasa Hukum. Pak Doktor siapa panggilannya, Pak? Bapak panggilannya siapa panggilan?

6

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Deni.

18.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan Pak Bagus tadi?

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Deni, Deni yang Bagus.

20.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke, ya. Jadi, “Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,” boleh. Kemudian menyatakan, “Pasal 35 ayat (4) huruf a bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.” Ini mestinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi harus ada anu … satu … kalau dulu kan dua, Pak. Ada 2 petitum, yang satu menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian nanti di bawah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Nah, sekarang digabungkan saja. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Itu yang kedua itu, Pak. Kemudian di angka 3 menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a, “Pemda batal dan tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum.” Ini kalau dikembalikan kepada angka 2, permohonan Bapak mestinya menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a Undang-Undang Pemda bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini saya hanya mengajari secara ... apa … tata bahasanya, bukan kemudian bakal dikabulkan nanti, bisa juga tidak. Supaya kalau permohonannya sudah benar, nanti Hakim-Hakim juga senang membacanya, Bapak. Jadi, nah kemudian bagaimana memaknainya juga akan lebih mudah. Itu jadi angka 3 mestinya seperti tadi. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Atau ... nah ini, atau juga itu. Menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a pemda sesuai dengan … sepanjang tidak dimaknai berlaku. Ini mestinya menyatakan Pasal 35 ayat (4) huruf a dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sepanjang dimaknai atau tidak dimakanai, gitu, Pak. Bapak tinggal bolak-balik saja. Kalau orang Madura pintar bolak-balik, ya. 7

Tapi begini saya ingatkan, Pak ... Pak Deni. Permintaan Bapak di angka 3 ini kalau Pasal 35 ayat (4) huruf a, ini minta supaya dinyatakan hilang dari undang-undang itu. Berarti nanti hanya akan ada provinsi hanya 1 kabupaten, boleh artinya kan? 2 kabupaten boleh. Tanpa batas jadinya. Kan itu minimal ... mensyaratkan 4 minimal tadi kan? Nah, kalau Bapak minta dihilangkan, berarti syarat itu menjadi tidak ada. Bahkan pembentukan provinsi tidak perlu ada kabupaten nanti lamalama, cukup kecamatan. Kan itu kan syarat? Coba direnungkan, benar enggak saya bicara ini? Tapi kalau yang pasal yang angka 4 itu, masih bisa kalau tidak serta-merta dibuang, tapi dimaknai. Cuma pemaknaannya terserah Bapak, apakah ini sudah benar atau belum, nanti juga terlalu jauh nanti Mahkamah ikut campur tangan. Karena itu termasuk kewenangan yang ada di Bapak. Nanti saya luruskan, saya benarkan semau saya, enggak tahunya nanti tidak dikabulkan, Bapak marah sama saya nanti, gitu ya. Jadi sudah paham, nomor 5 memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara, ya sudah. Penutup, penutup enggak usah, Pak, buang saja penutup itu. Hormat kami, demikian permohonan kami, langsung tanda tangan Kuasa Pemohon. Enggak usah pakai penutup, Pak, ya, skripsi atau … biasa bimbing skripsi atau tesis itu. Itu saja, Pak Ketua, barangkali. Terima kasih. 21.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya saya undang dengan hormat Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams, silakan.

22.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, terima kasih, Pak Ketua Majelis. Assalamualaikum wr. wb. Ya, menyambung dan melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Hakim Dr. Suhartoyo. Dari sisi format, permohonan Pemohon ini sudah … rangka-rangkanya itu sudah ada. Jadi dasar hukum, kemudian legal standing, kemudian juga alasanalasan yang ada di posita, kemudian petitum. Nah, hal yang mungkin nanti perlu didalami, dipertajam karena ini sifatnya penasihatan yang nanti bisa dipertimbangkan untuk dilengkapkan di dalam permohonan atau tidak. Yang pertama, Para Pemohon ini menguraikan alasan-alasan untuk dibentuknya Provinsi Madura. Namanya sudah … sudah … sudah … namanya Provinsi Madura, Pak? Atau Kepulauan Madura?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Provinsi Madura. 8

24.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Provinsi Madura. Karena kan yang lain … ada pulau-pulau itu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, itu pakai kepulauan, ya. Jadi, kalau namanya sudah mantap, enggak? Mantap, ya? Ya, nanti kalau begitu ini, namanya pun macam-macam nanti. Ya, perlu namanya mantap dulu. Nanti namanya benar enggak Provinsi Madura, Provinsi Kepulauan Madura, provinsi … atau … apa namanya … berubah. Karena sekarang, ya, pulaunya Pulau Madura. Tapi apa nama provinsinya, mungkin bisa tidak seperti nama pulaunya, ya. Bahkan, akan menambahkan kepulauan. Kayak Bangka Belitung pakai kepulauan. Kalau Kepri (Kepulauan Riau), maka Kepri. Nah, pakai kepulauan. Ada ini … alasan-alasannya kalau kepulauan. Potensi-potensinya berbeda dengan daratan. Jadi, memang di alasan permohonan saya lihat tidak diuraikan, hanya sudah mengatakan bahwa semuanya sudah memenuhi persyaratan. Ya … ya, tentu harus PD dulu, Pak, ya? Ya. Dari segi luas wilayah, jumlah penduduk, bahkan dari sisi potensi ekonomi, SDA, SDM, lebih unggul dari provinsi-provinsi yang baru. Contohkanlah Sulawesi Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, lebih unggul. Nah, kan ini PD kan, Pak, ya? Ya. Hasil kajiannya kan nanti di ... bisa ditampilkanlah, ya. Hanya satu yang belum karena syarat yang di Pasal 35 ayat (4) ini. Nah, yang hanya satu ini yang susah, yang ... yang lain-lain juga. Yang mengaitkan hanya ini saja. Bahkan ... ini karena sudah dekat, tinggal empat kabupaten. Yang lain baru ada tiga, misalnya. Atau tadi dianjurkan, ya, berusaha tambah kabupatennya. Ya, cuma rupanya ini, ya, yang di ... apa ... uji, ya, ketentuan Pasal 35 ayat ... huruf 4 ... ayat (4) huruf e ini karena terkait di sana bahwa harus ada lima kabupaten. Nah, tapi ini didalami, Pak, ya. Karena di alasan permohonan bahwa tidak ditemukan ada penjelasan, filosofisnya, mengapa harus lima? Ya, itu sebetulnya bisa dilihat di memorie van toelichting pembahasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dulu. Lalu di sini diterangkan, “Kenapa tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak empat? Kalau empat, memenuhi syarat saya,” gitu, ya. Ya, dulu kan tiga, kan, Pak, syaratnya? Di undang-undang dulu tiga syaratnya. Nah, lalu di ... apa ... lebih ... dulu tiga syaratnya, yang ramai dulu Sumatera Utara. Dulu kan ada provinsi baru, dulu kan syaratnya tiga, lalu ada perubahan perundang-undangan, lima. Syarat kabupaten juga dulu kan tiga kecamatan, sekarang lima, gitu, ya. Nah, dipenuhi. Karena apa? Karena ya memang maksud dari pembentukan ... apa ... wilayah, atau kabupaten, atau kecamatan, apa pun itu, kan kalau kecamatan memang mudah, Pak, ya. Dengan perda, Pak, ya, membentuk kecamatan. Tapi kalau membentuk kabupaten, undang-undang. Membentuk provinsi, ya, undang-undang. Nah, berarti ini berapa tahap

9

lagi? Kan tahap pertama bagaimana tidak terkena ketentuan Pasal 35 ayat (4). Kalau ini seandainya berhasil, baru berjuang lagi, gitu, ya? Ya. Jadi, secara kajian teknis, ya, kajian wilayah, kajian administratif, nah ini penting. Tapi terkait Pasal 35 ayat (4) huruf a ini, ya, memang itu tadi … di undang-undang sekarang sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, kemudian juga di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jadi patok adalah lima kabupaten/kota. Nah, uraian-uraian mengenai ini, Pak, saya kira … apa … sudah dituangkan. Mungkin nanti … apa … ketika mengajukan Madura sebagai kabupaten, tentu lebih lengkap lagi, ya. Filosofis, yuridis, sosiologisnya, tapi kan ini yang penting, bagaimana ketentuan ini, pintu penghalangnya ini di … apa … dihilangkan dulu, gitu ya. Nanti baru dalam … nah, ini yang pertama. Jadi, ada perkembangan. Kalau dulu tiga, kemudian sekarang lima. Berarti kan tentu ada alasan-alasan filosofis, yuridis, sosiologis dari pembentuk undang-undang yang sekarang. Mengapa tetap lima ini, ya. Karena pada dasarnya kan otonomi daerah itu, baik itu pemekaran, bahkan yang mekar pun bisa digabungin lagi kan, Pak, ya. Menurut PP-nya, kan? Tapi sampai sekarang belum ada kayaknya yang digabung-gabungin lagi, ya? Ya karena sudah berjalan sendiri. Itu kan pertama untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Mestinya ini ditambahkan. Services, kan. Dulu kan otonomi daerah itu kan supaya pelayanan masyarakat lebih dekat. Yang kedua, kan pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang ketiga, perlindungan masyarakat. Kemudian, kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam kerangka itu sebetulnya ya sebelum reformasi kan, kita cuma 260-an daerah … apa … provinsi kabupaten/kota, sekarang sudah hampir 600, kan. Nah, itu dalam rangka mendekatkan pelayanan masyarakat, kan. Sehingga bisa saja di daerah Papua sana sampai 10.000, bisa jadi 1 kabupaten. Ya karena mendekatkan pelayanan, kan. Kalau dari jumlah penduduk, tentu tidak mudah untuk membentuk kabupaten di daerah-daerah yang geografisnya sulit begitu. Maka, dimungkinkan pembentukan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, kemudian memperdayakan masyarakat. Mungkin nanti bisa di … apa … elaborasi lagi. Lalu perlindungan masyarakat, lalu kesejahteraan masyarakat yang sekarang ini, bagaimana? Walaupun di sini memang sudah disebutkan, semuanya sudah … apa … memenuhi persyaratan. Tinggal yang satu ini. Begitu saja kan, Pak. Ini nih yang di … apa … dipersoalkan oleh Bapak-Bapak dari Madura ini. Sehingga ... apa ... hubungan bupati, Ketua DPRD Madura, persetujuan gubernur, DPRD. Kecuali hanya cakupan wilayah yang 354 (suara tidak terdengar jelas) yang haruskan di 5 kabupaten, sedangkan Madura saat ini terdiri 4 kabupaten, tinggal 1 kabupaten lagi, mestinya

10

kan. Cuma ya, ingin supaya ketentuan ini di dalam petitumnya, nah ini disebutkan. Tadi disampaikan oleh Pak Dr. Suhartoyo kalau petitum pertama lain begitu, berarti ini persyaratan … ini lagi enggak ada. Jadi, syarat teknis administratif kewilayahan ya tidak perlu dan akan terkena. Karena ini undang-undang kan berlaku umum dan juga putusan MK itu ya erga omnes, berlaku umum, tidak hanya untuk Madura saja. Nah, oleh sebab itu, juga di sini disampaikan petitum. Menyatakan pasal ini kecuali … kecuali tidak berlaku untuk wilayah atau daerah memiliki kekhususan seperti dalam perkara … seperti dalam Madura. Nah, ini … tadi Pak Suhartoyo sudah eksplisitkan ini. Karena memang ini petitum akan hanya berlaku khusus, tidak berlaku kepada semua karena memaknai Pasal 35 ayat (4), hanya berlaku untuk yang mengajukan permohonan. Nanti bagaimana yang lain-lain itu? Pakai ketentuan apa, ya? Coba, dipikirkan konstitusional bersyaratnya ini, supaya tetap maknanya kan akan berlaku umum dan jangan sampai kekosongan hokum. Dan pada undang-undang yang lalu juga, ya ini sudah berjalan ketentuan ini. Dan ya terus terang, baru kali ini memang ada permohonan ya terkait untuk ketentuan mengenai lingkup wilayah pembentukan sebuah provinsi. Yang untuk kabupaten kan begini juga, 5 juga. Tapi kalau untuk yang … kecamatan juga ada persyaratannya juga kan ya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini. Nah, ini coba dipikirkan. Jadi di alasan-alasan permohonan, kemudian dielaborasi terkait tadi bahwa otonomi daerah itu dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat (services), empowerment (pemberdayaan masyarakat), perlindungan masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat, perspektifnya apa yang selama ini, ya tadi, sudah ada dukungan empat bupati, Ketua DPRD, terus dewan gubernur, dan DPRD, nah tinggal cakupan wilayah ini. Dan kemudian di petitumnya, dipikirkan kedua-duanya ini ... kalau yang pertama lalu kekosongan hukum. Kalau yang alternatifnya menjadikan hanya berlaku untuk, ya, Pemohon. Nah, juga akan menjadi tidak berlaku karena yang di ... apa ... konstitusional bersyaratnya ke Pasal 35 ayat (4) juga, ya, bukan lalu menambah ayat misalnya atau bentuk lain dari konstitusional bersyaratnya, ya. Coba dipikirkan hal yang demikian, supaya dasar-dasar dari positanya dan juga petitumnya nanti ketika kami sampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, sembilan Hakim itu, lebih lengkap. Demikian, Pak Ketua Majelis. Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. 25.

KETUA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. 11

Saya ingin menambahkan beberapa hal. Pertama ini gugatan gitu, ya? Ini untuk konsistensi dan sinkronisasi. Di sampul luarnya kan, gugatan gitu. Lalu kemudian di dalam Para Pemohon, gitu. Ya, mestinya permohonan, gitu, bukan gugatan gitu, ya? 26.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Ya, siap, Yang Mulia.

27.

KETUA: ASWANTO Di MK juga kita selama ini meregistrasi perkara itu bukan tidak menggunakan nomenklatur gugatan, tapi registrasi perkara, ya. Jadi registrasi permohonan maksudnya. Nanti diperbaiki permohonan. Yang kedua. Ini ada lambangnya Universitas Trunojoyo Madura, gitu. Ini nanti, apakah atas nama universitas mengajukan, apa menerima kuasa, gitu? Ini juga perlu klarifikasi. Walaupun di dalam permohonan Saudara, semua kuasa hukum itu adalah konsultan pada apa ... ini ... pada unit pelayanan dan konsultasi hukum, ya, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Mungkin kalau mau pakai ... apa ... lambang itu, ya, lambangnya ini ... lambangnya unit layanan, gitu. Kalau ini kan lambangnya universitas, kan? Ya, lambangnya universitas. Nanti kalau lambangnya universitas, ada rekomendasi dari rektor, nanti akan banyak ... banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa muncul, gitu, ya. Sehingga kalau boleh, kalau memang kuasa ini diterima atau penerima kuasa ini atas nama Lembaga Layanan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, mungkin pakai kalau ada kertas kopnya, kalau mau pakai simbol gitu, ya, simbolnya unit layanan hukum, gitu. Karena kalau seperti ini, orang bisa menafsir bahwa ini yang menerima kuasa Universitas Trunojoyo, gitu. Ya, walaupun itu bagian yang tidak terpisahkan karena unit bantuan fakultas hukum itu di bawah lingkup rumah besar Universitas Trunojoyo gitu, kan. Tapi hal-hal seperti itu supaya tidak muncul lagi nanti diperdebatan karena kami sebagai Panel kan hanya menerima permohonan, nanti kami akan laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang diikuti oleh sembilan Hakim, gitu. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga. Tadi masukan dari kedua, Yang Mulia, saya kira sudah banyak. Ya, memang ... bahkan Saudara sudah ... Pemohon sudah menyampaikan di dalam permohonan bahwa sebenarnya secara ... apa ... secara yuridis Madura sudah memenuhi persyaratan, gitu. Itu ada di halaman berapa tadi saya baca itu? Di alasan-alasan ini. Di bagian posita, ya. Di bagian posita, Saudara di ... nomor 15 bahwa secara hokum, Madura sudah memenuhi segala persyaratan, gitu. Padahal ada persyaratan hukum yang tidak dipenuhi tadi yang syarat lima itu. 12

Nah, sehingga sebenarnya kalau menurut saya, ini Saudara mengurai secara lengkap potensi yang dimiliki oleh Madura, itu mestinya untuk DPR nanti. Ini, DPR, pemerintah pusat, ini sudah memenuhi persyaratan-persyaratan, ini potensinya. Karena tidak semua yang memenuhi persyaratan lima, itu juga bisa diterima jadi provinsi kan. Itu harus ... apa namanya ... dilengkapi dengan analisis yang lengkap mengenai potensi-potensi kemungkinan bisa berkembang atau kemungkinan bisa lebih maju ketika menjadi provinsi dibanding hanya jadi kabupaten gitu, kan. Nah, apa yang ada pada mulai halaman ... halaman 11 ... mulai halaman 11, alasan-alasan permohonan pengujian, saya kira itu komprehensif, Saudara mengurai bahwa secara potensi, baik ekonomi gitu ya, sosial, Madura sudah siap, gitu. Nah, cuma tadi Yang Mulia Pak Wahiduddin Wahid, ya, ini ada satu ini Pasal 35 ayat (4) ini yang menghambat. Nah, oleh sebab itu, menurut saya karena ini bukan ke DPR, ini bukan dalam rangka pembentukan Madura. Kalau dalam rangka pembentukan Provinsi Madura, oke, silakan Anda mengelaborasi selengkap mungkin potensi yang ada di Madura sebagaimana yang Bapak-Bapak tuangkan di dalam posita. Tetapi, persoalannya sekarang kan ke MK ini, harus meyakinkan MK bahwa sebenarnya biar bukan lima juga enggak apa, gitu. Nah, itu yang kita butuhkan di sini. Jadi, yang ... yang mungkin perlu bagi Mahkamah itu adalah Bapak-Bapak meyakinkan bahwa sebenarnya satu, dua, tiga, empat, lima, apa artinya itu? Walaupun lima, kalau tidak memenuhi persyaratan potensi yang lain-lain seperti yang Saudara kemukakan, juga ndak bias, gitu. Nah, sehingga secara a contrario bisa mengatakan ... SaudaraSaudara bisa mengatakan bahwa walaupun tidak lima, kalau potensi itu sudah cukup, mestinya boleh, gitu. Kan, gitu. Nah, oleh sebab itu, kalau boleh saran saya, Saudara mengelaborasi kembali di bagian posita atau alasan permohonan, termasuk tadi disarankan oleh kedua Beliau, ya, apa sebenarnya landasan filosofis, landasan yuridisnya angka 5? Apakah tiba-tiba tutup mata, lalu buka, “Oh, lima saja yang kebetulan angka 5 yang lari-lari di situ, limalah persyaratan,” gitu kan? Nah, ini yang Saudara harus elaborasi. Apa artinya angka lima kalau tidak memenuhi persyaratan ... apa namanya ... potensi wilayah? Mestinya, Saudara bisa juga mengelaborasi, bukan kuantitas ... bukan kuantitas wilayah yang harus dilihat, tetapi kualitas wilayah. Nah, ini Anda bisa meyakinkan Mahkamah bahwa empat pun sebenarnya kalau sudah memenuhi kualitas wilayah, ya, boleh. Lima pun, sepuluh pun, kalau tidak memenuhi kualitas wilayah, ya, tidak boleh. Sehingga ranahnya kita bukan di ranah jumlah wilayah, tetapi kualitas wilayah. Itu yang menurut saya perlu dielaborasi di bagian 13

posita, sehingga Mahkamah bisa yakin bahwa ini sebenarnya mungkin memang perlu kita tafsirkan jangan lima. Tapi itu kan saran saja. Jangan nanti, “Wah, ini kita sudah diberi saran, pasti dikabulkan kita punya permohonan,” ini kan. Tetapi bagi kami Mahkamah ... bagi kami Mahkamah yang jadi landasan untuk mengabulkan sebuah permohonan adalah kalau kita melihat bahwa memang ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon. Oleh sebab itu, Anda juga harus meyakinkan kita lagi bahwa Para Pemohon ini betul-betul mengalami kerugian konstitusional kalau persyaratannya seperti itu. Itu yang ada hal. Apalagi ini sebenarnya kan tidak ada persoalan, sudah selesai sebenarnya andai kata sudah lima. Karena lima ... empat ... empat kepala daerahnya, empat bupatinya, empat ketua DPR-nya, justru itu yang mengajukan permohonan, gitu kan. Andai kata ada satu lagi, sudah selesai kan? Atau ada yang satu bersedia dibelah ... dipecah, kabupaten ini misalnya, “Sudahlah kita bagi dua lagi, ya? Supaya jadi lima kita,” gitu. Kan, bisa saja gitu. Untuk memenuhi persyaratan Pasal 35 ayat (4) itu. Atau empat kabupaten yang ada sekarang, sepakat kita mekarkan semua, jadi delapan kabupaten jadinya. Itu kan ... apa namanya ... strategi-strategi yang bisa Pemohon yakinkan kepada kami. Bagi kami, ya, ketika kita yakin bahwa ini ada persoalan konstitusional, ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon. Nah, itu alasan kita mengabulkan atau tidak mengabulkan sebuah gugatan. Yang terakhir, saya kira Saudara sudah mengutip pasal ... apa namanya ... Pasal 51 ayat (1), ya, Undang-Undang MK, tetapi kemudian ini yang perlu Saudara elaborasi dengan kondisi yang terjadi di sana, sehingga nampak bahwa oh, ya, benar ada kerugian, gitu. Tidak hanya mengopi apa yang menjadi elemen-elemen pasal atau unsur-unsur pasal, tetapi unsur-unsur pasal atau elemen-elemen pasal itu yang kemudian harus dielaborasi dengan kondisi yang dialami oleh Para Pemohon. Bahwa betul ini Pemohon mengalami kerugian konstitusional. Bukan kerugian materiil, tapi kerugian konstitusional. Bahkan kalau menurut pasal itu kan, harus juga ada argumen ... harus juga ada argumen yang menjelaskan bahwa dengan dikabulkannya permohonan Saudara atau dengan dinyatakan bertentangan, atau dinyatakan tafsirnya begini, maka potensi kerugian yang akan dialami itu tidak terjadi. Itu juga harus di … karena di dalam Pasal 51 juga dijelaskan seperti itu. Jadi bukan hanya kerugian konstitusional yang sudah faktual ya, tetapi potensi kerugian konstitusional juga itu bisa. Nah, potensi kerugian konstitusional juga bisa jadi alasan, dilengkapi dengan argumen bahwa menurut nalar yang wajar. Ada potensi kerugian yang akan terjadi dan kalau norma itu dikabulkan sesuai dengan harapan Pemohon, maka potensi kerugian itu atau kerugian itu tidak terjadi lagi.

14

Nah, itu harus, saya baca permohonan itu belum komprehensif diuraikan mengenai itu. Itu saran kami. Tapi sekali lagi, saya ingin mempermaklumkan bahwa saran yang kami sampaikan itu adalah karena perintah undangundang. Kalau mau diikuti monggo, tidak diikuti juga tidak apa-apa, gitu. Ada lagi tambahan? Ada tambahan? Ada yang ingin disampaikan lagi? 28.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Baik, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Dari seluruh nasihat dan saran yang tadi disampaikan, pada prinsipnya insha Allah 100% kita memenuhi hal-hal yang akhirnya membuat permohonan kami menjadi sempurna. Namun sesuai dengan titah para pinisepuh, itu kita tetap memperjuangkan agar syarat 5 kabupaten itu tidak menjadi halangan bagi rakyat Madura untuk mengangkat harkat dan martabatnya menjadi provinsi, untuk menentukan nasib sendiri. Yang lain, kami terima dengan senang hati dan kami akan perbaiki. Barangkali yang lain ada yang mau menambahkan?

29.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Menambahkan sedikit, Yang Mulia. Prinsip, seluruh saran, masukan perbaikan akan menjadi perhatian untuk kami penuhi. Sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Nah, ada yang perlu kami sampaikan di sini yang khususnya terkait dengan apakah sudah pernah dicoba untuk dimekarkan kabupaten menjadi 5, atau bahkan menjadi 8. Tiap kabupaten dimekarkan menjadi 1-1. Jadi begini, Yang Mulia. Kenapa kemudian pilihannya kita mengajukan permohonan ke MK. Karena upaya-upaya itu sudah dilakukan, tapi mempunyai potensi dampak sosial yang besar. Jadi kerukunan yang sudah terbangun bisa terpecah, bisa menimbulkan konflik akibat upaya pemekaran di tingkat kabupaten itu. Padahal kita mengusung atau berupaya untuk menjadikan Madura menjadi provinsi, itu dalam rangka untuk memperteguh kekompakan masyarakat Madura.

30.

KETUA: ASWANTO Baik, saya kira itu nanti dimasukkan di perbaikan.

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Ya, terima kasih, Yang Mulia. 15

32.

KETUA: ASWANTO Itu dimasukan di perbaikan. Apa pun silakan Anda masukan untuk meyakinkan Mahkamah bahwa memang ini ada persoalan konstitusional.

33.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Baik, terima kasih, Yang Mulia.

34.

KETUA: ASWANTO Ada kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon ya.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Baik.

36.

KETUA: ASWANTO Nah, menurut aturan, Saudara diminta ... diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan. Sekarang tanggal 18, Saudara diberi waktu sampai hari Senin, tanggal 31 Juli, ya. Jadi penyerahan perbaikan permohonan itu sampai hari Senin, 31 Juli, pukul 10.00 WIB, itu paling lambat. Kalau mau lebih cepat, ya, lebih bagus karena kalau lebih cepat masuk, lebih cepat juga diagendakan sidang berikutnya, ya. Jadi 14 hari ya, 14 hari. Tapi kalau Anda mau lebih awal memasukkan, silakan. Karena kalau lebih awal memasukkan, bisa lebih awal juga diagendakan untuk sidang berikutnya, ya.

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI’ Siap.

38.

KETUA: ASWANTO Tetapi kalau Saudara tetap menganggap ini sudah bagus, enggak perlu dimasukkan juga enggak ada masalah. Maka yang kita akan laporkan nanti ke RPH itu adalah permohonan yang ada sekarang. Tapi kalau Anda mau memperbaiki silakan. Kesempatan 14 hari.

39.

KUASA HUKUM PEMOHON: SAFI Kita akan perbaiki, Yang Mulia.

16

40.

KETUA: ASWANTO Silakan kalau begitu, ya. Lebih awal memasukkan, lebih bagus, supaya lebih awal juga diagendakan sidang berikutnya. Jadi saya ulangi lagi, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki sampai pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB. Langsung dimasukkan di bagian kepaniteraan. Jadi pada waktu memasukkan perbaikan tidak usah menunggu panggilan sidang dulu. Jadi, dulu mungkin miskomunikasi, perbaikan itu diserahkan pada hari ke-14 pada saat sidang. Padahal sebenarnya harapan kita perbaikan itu lebih awal masuk. Sehingga bisa diagendakan sidang untuk berikutnya, gitu. Dan pemasukan perbaikan itu tidak perlu menunggu hari sidang. Kalau tidak ada perbaikan, tidak ada berita dari Saudara, ya, mungkin kepaniteraan akan mengagendakan sidang berikutnya 14 hari kemudian, gitu. Tapi kalau Anda memasukkan perbaikan lebih awal, mungkin sebelum 14 hari kita sudah bisa sidang berikutnya, gitu. Ya, jelas ya?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Jelas, Yang Mulia. Terima kasih.

42.

KETUA: ASWANTO Ada lagi yang mau disampaikan?

43.

KUASA HUKUM PEMOHON: DENI SETYA BAGUS YUHERAWAN Saya pikir cukup.

44.

KETUA: ASWANTO Baik, mudah-mudahan … ini mau kembali ke Madura semua lagi? Ya, mudah-mudahan … ya mudah-mudahan lancar dalam perjalanan kembali ke Madura.

17

Baik, dengan demikian, sidang pada hari ini selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.48 WIB Jakarta, 18 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

18