MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1/PNPS/1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1969 TENTANG PERNYATAAN BERBAGAI PENETAPAN PRESIDEN DAN PERATURAN PRESIDEN SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 11 SEPTEMBER 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 56/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang [Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Anisa Dewi 2. Ary Wijanarko 3. Asep Saepudin, dkk ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 11 September 2017 Pukul 11.13 – 11.24 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Aswanto 3) I Dewa Gede Palguna Syukri Asy’ari
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Fitria Sumarni 2. Holy K. M. Kalangit 3. Andang Budhi Satria
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 1.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, sidang Perkara Nomor 56/PUU-XV/2017, dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan kepada Pemohon atau Kuasanya untuk memperkenalkan diri.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini kami hadir tidak lengkap, Kuasa Hukum semuanya ada 6 orang, kami hadir bertiga. Saya Fitria Sumarni bersama Holy K. M. Kalangit dan Bapak Andang Budhi Satria. Terima kasih.
3.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, agenda kita hari ini adalah perbaikan permohonan dan Mahkamah Majelis sudah menerima perbaikannya tanggal 5 September yang lalu dan untuk itu disampaikan pokok-pokoknya saja karena yang tertulis sudah kami terima di bagian mana yang diperbaiki jika ada perbaikan dan apakah juga di petitumnya ada perbaikan. Sampaikan saja pokok-pokoknya, tidak usah dibacakan seluruhnya, ya. Silakan.
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dalam perbaikan permohonan ini, perubahan yang pertama adalah dari sistematika. Pada permohonan awal, permohonan terdiri dari 48 halaman dengan didahului ringkasan dan daftar isi yang memang tidak lazim di Mahkamah Konstitusi, terdiri dari enam bagian: 1. Identitas pemohon. 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 3. Kedudukan hukum atau legal standing. 4. Alasan-alasan permohonan pengujian Undang-Undang P3A. 5. Kesimpulan. 6. Petitum. Sesudah perbaikan ini, permohonan menjadi 23 halaman dengan bagian: a. Pendahuluan. b. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. 1
c. d. e.
Kedudukan hukum atau legal standing Pemohon. Alasan-alasan permohonan, dan Petitum. Pada permohonan sebelumnya, uraian lebih banyak dalam bentuk paragraf, dalam permohonan ini untuk memudahkan dibaca, kami menuliskannya dalam bentuk pointers. Kami juga mengubah penyebutan penulisan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan/atau Penodaan Agama dari awalnya disebut UndangUndang P3A menjadi Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Perubahan yang ketiga, menyangkut komposisi Pemohon. Dari awal permohonan berjumlah 25 orang menjadi 9 orang yang dikelompokkan menjadi 5 bagian, 5 kelompok yang mana Para Pemohon ini adalah warga negara Indonesia yang menganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah yang mengalami kerugian konstitusional dalam bentuk ditiadakannya hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya yang dalam wujud konkretnya, Para Pemohon sulit melaksanakan ibadah karena masjidnya ada yang disegel, dirusak, bahkan dibakar yang diakibatkan oleh pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Para Pemohon I dan II berdomisili di Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemohon III dan IV berdomisili di Depok, Jawa Barat. Pemohon V dan VI berdomisili di Cipeuyeum, Cianjur, Jawa Barat. Pemohon VII dan VIII berdomisili di Kersamaju, Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan Pemohon IX berdomisili di Gemuh, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Undang-Undang PNPS Tahun 1965 diberlakukan terhadap Para Pemohon melalui Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, No. Kep 033/A/JA/VI/2008 Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah Kepada Penganut, Anggota, dan/atau Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan Warga Masyarakat. Secara normatif, pemberlakuan Undang-Undang PNPS ini dapat dilihat dalam konsiderans mengingat angka 3 dalam SKB Ahmadiyah. Ruang lingkup pasal yang akan diuji adalah Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965. Bahwa awal mula tercetus permohonan ini adalah akibat kesulitan dalam beribadah yang dialami oleh Para Pemohon yang diakibatkan oleh pemberlakuan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 melalui SKB Ahmadiyah yang dijadikan dasar untuk melakukan penyegelan, bahkan ada juga yang dirusak terhadap masjid tempat Para Pemohon biasa beribadah. Bahwa akibat ketidakjelasan norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 yang kemudian 2
dituangkan menjadi SKB dan ditafsirkan oleh berbagai peraturan daerah menjadikan secara faktual kerugian yang dialami oleh para Pemohon sangat spesifik dan konkret. Bahwa norma dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 menjadi landasan dikeluarkannya SKB Ahmadiyah yang tidak jelas kapan berakhirnya yang membuat tidak terciptanya kepastian hukum bagi para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia penganut agama Islam yang berada dalam komunitas Ahmadiyah dan dengan demikian mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional para Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum. Petitum juga mengalami perubahan dari permohonan awal ada enam butir, dalam petitum di perbaikan permohonan ini petitumnya dua, yaitu: 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan, dan/atau Penodaan Agama juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang secara konstitusionalitas bersyarat, bertentangan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai meniadakan hak untuk menganut aliran agama yang berada di Indonesia oleh para penganutnya yang beribadah secara internal yang merupakan bagian dari aliran-aliran yang telah ada dan aktif menjalankan kehidupan keagamaannya dan harus dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikianlah kiranya permohonan Pemohon atau sekiranya Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Et aquo et bono. Demikian, terima kasih. 5.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, saya kira sudah disampaikan pokok-pokok atau inti dari perbaikan dari permohonan yang sudah diajukan. Ini kuasa hukumnya baru tanda tangan Fitria Sumarni saja?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, betul, Yang Mulia. Mohon bisa menyusul mungkin nanti untuk melengkapi tanda tangan.
3
7.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Yang lainnya ini masih tetap kuasa?
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, semuanya masih tetap kuasa.
9.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada waktu permohonan pertama kan, sudah tanda tangan semua, ya? Apa juga belum?
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Sudah, sudah. Sudah tanda tangan.
11.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah, hanya waktu yang perbaikan ini belum sempat?
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, belum sempat.
13.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Karena tadi disampaikan yang satu, dua itu di mana ... Parakansalak, kemudian ada yang di Sawangan, ada yang di (...)
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Oh itu Pemohon.
15.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Oh, Pemohonnya, ya? Pemohonnya?
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, itu Pemohon.
17.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Tapi kalau kuasanya? 4
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Kuasanya enam, tetap enam, tapi memang tanda tangan dalam perbaikan permohonan ini belum lengkap.
19.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Waktu awal cuma dua, ya?
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Tapi sudah dilengkapi.
21.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sudah?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Sudah.
23.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sampaikan ke Kepaniteraan?
24.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, sudah.
25.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ke mana nanti ... disusulkan, ya. Ya. Karena kuasa hukumnya yang sekarang berapa?
26.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Yang hadir hari ini tiga.
27.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Tiga, ya. Ya, baiklah. Jadi, perbaikan permohonan sudah kita terima dan alat bukti yang sudah disampaikan P-1 sampai dengan P-20?
5
28.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, betul, Yang Mulia.
29.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya, sudah lengkap ya. KETUK PALU 1X Baik, nanti perbaikan permohonan dan sidang kita hari ini akan kita sampaikan di Rapat Permusyawaratan Hakim dan nanti dari sana apakah permohonan ini bagaimana sebaiknya, selanjutnya nanti akan disampaikan informasinya melalui Kepaniteraan. Jadi, ditunggu saja ya, beritanya, akan kita laporkan terlebih dahulu di Rapat Permusyawaratan Hakim, ya? Baik, ada hal yang mau disampaikan? Cukup?
30.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Jadi, nanti pemberitahuannya melalui telepon atau surat, gitu ya? Apakah (...)
31.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Surat, surat, surat, ya. Surat dan telepon juga, ya.
32.
KUASA HUKUM PEMOHON: FITRIA SUMARNI Ya, baik, Yang Mulia.
33.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik, cukup ya. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.24 WIB Jakarta, 11 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
6
