2017

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

PENGUMUMAN PELELANGAN TERBUKA Nomor : 0598.Pm/612/UPGRK/2017 Dengan ini diumumkan bahwa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik akan melaksanakan Pelelangan Terbuka sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Pekerjaan

:

Nilai Anggaran

:

Sumber Dana

:

Pengadaan Kontrak Payung Pemeliharaan Crane PLTU dan PLTG PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. Rp. 623.700.000,00 (Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%. Anggaran Operasi Tahun 2017-2019.

2. Syarat Peserta Lelang 2.1. Penyedia Barang/Jasa yang terdapat dalam DPP PT. PJB dengan kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal sub bidang / sub klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat (23008/MK008) yang masih berlaku. 2.2. Memiliki kemampuan dan pengalaman minimal 1 (satu) pekerjaan sejenis atau untuk pekerjaan bidang pemeliharaan Crane yang dibuktikan dengan copy kontrak, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. 2.3. Tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh PT PJB atau di lingkungan PT PLN (Persero) group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan barang/jasa. 3. Persyaratan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3.1. Menunjukan persyaratan sesuai poin 2.1 dan 2.2. 3.2. Menyerahkan Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat (terlampir) secara langsung dan/atau via email (Contact Person : Tri Wuryani, 031-3981569 ext.1138, [email protected], [email protected]). 4. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Tanggal : 25 April 2017 s/d 02 Mei 2017 (hari kerja) Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d 15.00 WIB (Setiap hari kerja) Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Jumat, 05 Mei 2017 Waktu : Pukul 10.00 WIB s/d SELESAI Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan. 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut Pelelangan Umum namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan. Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB. Gresik, 25 April 2017 STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA ttd RACHMAD LUTFI

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com


KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK JL. HARUN TOHIR GRESIK

SURAT PENDAFTARAN Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami : Nama Perusahaan Alamat

: :

…………………………… (A) ……………………………

Untuk mengikuti proses pemilihan langsung sebagai berikut : Pengadaan

:

No PP/Pengumuman

:

PENGADAAN KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN CRANE PLTU DAN PLTG PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK 0598.Pm/612/UPGRK/2017

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT. .................. B) (Nama Jelas) C)

Keterangan : A. = Nama dan Alamat Perusahaan B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan



KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor

:

Kepada Yth.

:

. Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Terbuka

Pekerjaan

:

Pengadaan Kontrak Payung Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Crane PLTU dan PLTG PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, 1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Terbuka, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Terbuka sampai dengan selesai, untuk paket Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Crane PLTU dan PLTG PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman Pelelangan Terbuka. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Tim Pengadaan.

3.

Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).

4.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Terbuka ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)


PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]

PERMINTAAN PENAWARAN (PP) (Inquiry) NOMOR

:

0598.PP/612/UPGRK/2017

:

19 Apr 2017

(Number) TANGGAL (Date) BATAS PEMASUKAN PENAWARAN

:

(Dead Line) KODE REKANAN

12 May 2017

PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN

Jam : 14.30 WIB

(This is not order)

:

KEPADA

(Code of Bidder) NOMOR SURAT PENAWARAN

:

: ( PT / CV / UD )

(To)

(Number of bid letter) TANGGAL SURAT PENAWARAN

:

PESERTA PELELANGAN TERBUKA

(Date of number letter) BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN

: ……………Bulan / ……………..Hari

(Validity of quotation) JAMINAN PENAWARAN

:

(Bid Bond) TEMPAT PENYERAHAN BARANG

: Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

(Destination)

Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

PENGADAAN KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN CRANE PLTU DAN PLTG PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

JUMLAH

1

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH HARGA

Unit

Unit Price

Total Price

LOT

RINCIAN PEKERJAAN TERLAMPIR

24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : …………………………….. PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini

TOTAL

Attention : Please see the following page DITAWARKAN OLEH : (Offered by)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK STRUKTURAL PELAKSANA PENGADAAN

Materai 6.000,00

………………………………………………………………….

RACHMAD LUTFI

PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3982421

Email : [email protected]

RINCIAN PENGADAAN KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN CRANE PLTU DAN PLTG PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

JUMLAH

Unit

PENGADAAN KONTRAK PAYUNG PEMELIHARAAN CRANE PLTU DAN PLTG PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

1

RINCIAN PEKERJAAN : 1

Overhead Travelling Crane - Double Girder Kapasitas 65/15 TON Merk/Manufacture : Ishikawajima Crane Co, Ltd(IHI) Lokasi : Main Building PLTU 1/2 dan PLTU 3/4

2

UNIT

2

Electric Gantry Crane - Single Girder Kapasitas 12.5 TON Merk/Manufacture : DEMAG GmbH Lokasi : Outdoor area PLTG 1 dan PLTG 2

2

UNIT

3

Electric Gantry Crane - Double Girder Kapasitas 16 TON Merk/Manufacture : MHE DEMAG Lokasi : Outdoor area CWP PLTU 3/4

1

UNIT

4

Overhead Crane - Single Girder Kapasitas 5 TON Merk/Manufacture : STAHL

2

UNIT

1

UNIT

2

UNIT

2

UNIT

Lokasi : Boiler PLTU #3 dan #4(Lifting Device) 5

Chain Hoist - Single Girder Kapasitas 3 TON Merk/Manufacture : DEMAG Lokasi : Air Heater PLTU #3

6

Overhead Crane - Single Girder Kapasitas 5 TON Merk/Manufacture : HITACHI Lokasi : Air Heater PLTU #1 dan Air Heater PLTU #2

7

Semi Telpher Crane - Single Girder Kapasitas 5 TON Merk/Manufacture : STAHL Lokasi : Air Heater PLTU #3 dan Air Heater PLTU #4

24 (DUA PULUH EMPAT) BULAN

JANGKA WAKTU PEKERJAAN : ……………………………..

SATUAN

LOT

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN

GRESIK I No.Doc iF1624.212

PJB INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM

i

TERM OF REFERENCE ( TOR )

Targgal

Hdanan :1 daiS

KONTRAK PAYUI{G PEMEU}IARAAT{ CRATIE AREA PLTU DAN PLTG PT PJB UP GRESIK RI(AP 2017-2018 - 2019

I.

-

BIAYA PEMELIHAIUIAII RUTIN (2O)

|

WO : CRAIIEU1T

Maksud &TuJuan Crane adalah salah satu alat berat (havy qulpnnnQ yang digunakan sebagai alat angkat dalam iMustri rnaupun pembangkit. Cnne bekerp dengan menganglct material yang akan difindahkan, memindahkan secara horizontal, kemudian menurunkan material di tempat yang diinginkan. Alat ini memilki bentuk dan kemampuan angkat yang berma@m-macam. Crane merupakan penlatan utama dalam pelaksanaan perneliharaan di unit pembangkit (pemeliharaan rutin maupun non rutin) TOR ini disusun, sebagai aoran dalam pekerjaan pemeliharaan ruUn crane PLTU/G (kontrak payurg) derqan maksud : 1. Menjamin kinerja peralatan (kesiapan peralatan, kehandalan peralatan, dan keamanan serta keselamabn peralatan) Menjamin ketersediaan zuku cadang Menjamin ketersediaan jumlah dan kuallfikasi tenaga kerja 1arg kompeten Menjamin ketetsediaan dokumentasidan actministrasiteknik pemeliharaan.

2. 3. 4.

II.

Data Sp€silikasi

2 ffi:fltffi',H., Crane

i, r' ,-3

G5/15ron

Ebcfic Gantry

Single Girder Electric Gantsy Crarre

DouHe Girder Overhead Crane Single Girder Chain Hoist Single Girder Overhead Crane Single Girder

Ishikawajima Crane Co,

LH(IHD

12.5 Ton

DEMAG GmbH

16 Ton

MHE DEMAG STAHL

3 Ton

DEMAG

5 Ton

HITACHT

5 Ton Single Girder Total Unit Crane : 12 Unit untuk area PLTU dan PLTG

LlZdan

PLTU

3/4

Outdoorarea PLTG 1 dAn PLTG 2

OuHoor area CWP PLTU

3/4

Boiler PLTU

5 Ton

SemiTelpher Crane

Main Building PLTU

#3

dan

#4

(Lifting Device) Air Heater PLTU #3

STAHL

Air Heater PLTU #1 Air Heater PLTU #2 Ar Heater PLTU #3 Air Heater PLTU #4

Ill.Llngkup PekerJaan

1. Ungkup Detail PekerJaan 1.1 lrcpeksi rutn 3 bulanan (hwenUve

Maintenanoe) melipuU

:

a. Electrcal lrcpection yaitu kegiatan pemeriksaan, pembersihan, pengukuran dan penyetelan terhadap

I.

II.

:

Bridge Electric : > Crane isolating switch > Pendant/Catenaryf oystick > long travel motors & Fans > Control panel > Control operations

> Hoistflrolley/PendanVCatenary > Bridge collectors > Bridge UghUng > Bridge travel limit switrfies Hoist Electric (Up/Down) > Hoist motor dan hn

:

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

:F11124.21,2

PJB INTEGMTED MANAGEMENT SYSTEM

TERM OF REFERENCE ( TOR ) > Controloperations > Final Limit Switch (rcLS) > Working Limit Switch

III.

Trolley Electric (Travelling) : > Cross travel motor & tans > Contrd panel > Contrdoperation > Trolley limit switches

IV. Traversing

:

> Ooss favel motor & fans > Control panel > Controloperation > Trolley limit srvitdres

V. Run Way Electric: > Main isolatng switch > Runway power supply b. ilechanical Inspection yaitu kegiatan pengeelcn, pemeriksaan, pembersihan, pengukuran, penyetelan dan greasing tefiadap :

I.

II.

Bridge Structure : > Trolley, rail & end stops > Guard & covers > Impact buffers > Service platsorm & railings > Bridge anti-drop plates Bridge Machinery :

> Brake > @arbox > Couplirg(s) > Wheels > Whed gearing > Wleelbearings

III,

CabiN: > Drivers seat > Catlin > Electronic controls > Cabin lighting IV. Hoist Machinery :

> Brake - gernral > Brake llning remaining > Brake air gap > @arbox > Coupling(s) > Upper sheaves (bearings/wear) > Rope drum/guide V. Hoist Wire Rope : > No broken wires > Rope wear/debrmation > Rope eliameter > Bottom hook block > Hook saftty catch VI. Trolley Structure ' ================Traversing Structure : > lmpact buffers > Impact buffers > connection to hoist > Connection to hoist > Trdley anU-drop plates > Trolley antidrop plates VII. Trolley Structure ' ================Traversing Structure : > Brake > Brake

PT PEMBANGKITAN JAWA BALIUNIT PEMBANGKITAN GRESIK PJB INTEGMTED MANAGEMENT SYSTEM

+PJB


UPGRK

> @arbox > Couplirg(s) > Wheels > Wheelgearing > Wheelbearings

> > > > >

I

Taugd

:22

[,1ei2013

Halenan :3dai5

Gearbox

Couplir€(s) Wheels

Wheelgearing Wheelbearings

VIII. Runway Structure/Visual : > Runwayend stops > Rails-pinb > Rails-wear > Hook bo|ts or dips > Railallgnment Pelalaanaan inspeksi rutin sebagaimana diuraikan di atas harus dilakukan pada setiap Cnre (menye*nikan jenis dan komponen masing-ma$rg Crane) dan Udak diperkenankan dilakukan 7.2

secara sampling dengan menggunakan data actual masirg-masing peralatan. Ircpeksi Rutin 6 Bulanan (PrevenUve Maintenance), mefiputi dan tidak terbatas pada

:

Scope pekerjaan 3 bulanan plus Greasing terhadap Coupling Motor Travel, Motor Trolley, Motor

tloi$ing, dll. 1.3

Inspeksi Rtfin 12 Bulanan (Prwentive Maintenance), meliputi dan tidak terbatas pada

:

Scope pekerjaan 6 bulanan plus penggantian semua minyak gearbox

t.4

Melakukan pekefian Breakdown Malntenance dengan ruang lingkup sebagai berikut

:

a. Ketilo terjadi gangguan/kegagalan peralatan (crane), pihak PT PJB UP Gresik akan memberikan informasi tersebut kepada pelaksana pekerjaan. Dan pihak pelaksana pekerjaan

wajib memberikan respon paling lambat Iv24 jam dengan melakukan visit untuk pergeekan gangguEln.

b. Pelaksana pekerjaan rremberikan laporan lergkap ha$l perpeekan gangguan peralatan (penyebab gangguan, rencrna penormalan, durasi pedaikan, tools yang dibutuhkan, kebutuhan manhours,dll) kepada pihak PT PJB UP Greslk maksimal lx24 jam setelah melakukan visit.

c.

d.

Pelaksana pekerJaan harus mendapat persetujmn dari PT PJB UP Gresik apabila dalam melakukan pemeliharaan peralatan yang menggalami gangguan, men€rlukan pengganUan suku cadarg/part yang ditulis dalam bentuk Berita Acara/Form Usulan Penggantian Suku Cadang. Pelaksana pekerJaan menyediakan suku cadang/part )arp tidak tersedia di gudang PT PJB UP Gresik. (Melalui proses penerbitan DO oleh PT PJB UP Gresik)

e. Pelaksana pekerjaan mendokurnentasikan seluruh aKivitas pelaksanaan

f. g. 1.5

penyelesaian gangguan crane pada PT PJB UP Gresik PT PJB UP Gresik (crew pemeliharaan listrik) melakukan pengujian fungsi peralatan yang telah diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan. Pelaksana pekerjaan menindaklanjuti hasil pengetesan pada peralatan apabila masih ditemukan ketidaksesJaian fung$,

Test Eeban untuk pesiapan Overhaul Unit: Pelal<sana pekerjaan diwajibkan melakukan pengeekan fungsi

(test Beban) Crane 1

(satu)

minggu sebelum dilaksanakan Overhaul Unit. Dergan rincian : > Overfiaul di PLTU lr\3,4 Test beban dilakukan pada Overhead Cnne PLTU 1/2 dan PLTU 314 (2 Unit Crane) baik Hoist 60 Ton maupun hoist 15 Ton. > Oredraul di PITG t,rz Test beban dilakukan pada Gantry Crane PLTG yang dijadwalkan Overhaul (12.5 Ton) - (1 unit Crane) Setiap kali akan dilakukan test beban cnne, pelaksana pekerjaan wajib melakukan koordinasi dengan PT PJB UP Gresik (Bidang K3 dan Pemeliharaan Ustrik)

)

)

1.6

Standby Teknisi saat Kegiatan Overtraul Unlt : Pelaksana pekerjaan men-standby-kan teknisi selarna berlangsungnya Overhaul unit untuk memtdahkan perbaikan saat terjadi masalah/trouble pada peralatan qane. Rencana jadwal overhaul untuktahun 20L7 - Maret 2019, sebagai berikut :

> PI-TU 2 (Juli 2017) - 30 had kalender > Pf-TU 4 (t',lovember 20L7) - 30 hari kalender > PLTG 1 (November 2017) - 45 hari kalender

i

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN

GRESIK I No.Doc i RevN


fPJB

:Fnfi24.2.12

Tanggal :221hi2013


UPGRK

1.6

Hdanan :4dai5

> PLTU 1 (Maret 2018) - 45 hari kalender > PLTU 3 (Desember 2018) - 30 hari kalender > PLTG 2 (Jantnri 2018) - 25 hari lolender Test Beban karena Penggan$an Part Utama : Setelah dilakulon pengganUan atau repair part-part tertentu yang berpengaruh pada ha$l test beban sebelunmya, mdo pelaksana pekerjaan wajib melakukan test beban ulang pada unit oarre tercebut.

2.

KaCflkaC l{lnlmal Pelaksana Pekerjaan

2.!

2.2 2.3

Pelaksana pekerjaan harus sudah menjadi DPP PT PJB sesuai bidangnp.

di bidang pemeliharaan Crane dan memiliki pengalaman pekerjaan menunjukan pengalaman kerJa yang sudah pernah dengan di bidangnya untuk dilakukan, sehingga dapat mehksanakan pekerjaan secam professional sesmi waktu yang Pelaksana pekerjaan harus kompeten

ditentukan. Pelaksana pekerjaan adalah Perusahaan yang memlllkl (SIU!K) sub bidang alat angkutt dan alat angkat.

3, Perslapan PekerJaan 3.1 Sebelum melaksanakan pekerjaan pdaksana 3.2

Surat IJin tfsaha Jasa Konstruksi

pekerjaan harus membtnt Prosedur kerja dan

jadwaUrencana kerja. Jadwal, prosedur pengujian harus disetujui oleh PT PJB/Direk$ pekerjaan.

4 Prooedur Keeelamatan dan l(eeGhatan Kerja ( K:t ) 4.t Pelaksana pekerjaan harus memahJhi perahlran Kesehatan 4,2 4.3 4.4

dan Keselamatan Kerja (lG), yarg

berlaku di lingkungan PT PJB UP Gresik

Sebelum nelaksanakan pekerjaan harus mengajukan ww*ing permit dan GRESIK.

Keselamatan

nfety permit

l<e UP

dan kecelakaan kerja (K3) dari pelaksana pekerja menjadi tanggung jawab

pelaksana pekerJaan. irelaksana pekerjaan wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) safety stroes, sarung tangan, nnsker/h.rtup hidung dan lain-lain

: body harness, safety helnret,

5. Kebutuhan Material &. Peralatan 5.1 KeHka melakukan pebaikan, harus meyediakan seluruh tools, peralatan kerja dan material 5.2

consumable yang dibutuhkan. Menyediakan MATERIAUPART CRANE DAN AKSESONS yang baru se*ni dengan kebutuhan (pengadaan material disesuaikan dengan case kerusakan). materiat/part baru tersebut harus dalam kondisi baih 100o/o baru, bebas dari cacat png terlihat maupun )rang tersembunyi, dalam desain, materialdan pekerjaan.

6. Proocdur Pclaksanaan PekerJaan 6.1 Pelalsanaan pemeliharaan ruUn crane di PT PJB Unlt Pembangkitan Gresik adalah saat hari kerja 6,2 6.7

mulai pukul07.30 s.d 16.00 WIB Saat serrrice rutin, jika ditemukan peralatan yang perlu pertaikan serius atau penggantian, maka harus segera memberikan informasi mengenai kerusakan peralatan dan kendalanya kepada direKi pekerjaan Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan harus memberitahukan terleblh dahulu kepada Direksi pekefian dan dalam melaksanakan pekerjaan, wajib disaksikan Direksi PekerJaan (atau yang mewakili) dan wajib membmt laporan dan disahkan untuk keperlmn percriksaan.

7. Prosedur PenguJlan Kualitas Hasil PekerJaan 7.L Pernerilsaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh Dirpkel PekcrJaan (ManaJcr Penrellharaan atau yang mewakill) dan ha$l pekerjaan png dlperiksa)

pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Chek

list (daftar

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

No.Doc :Fi1tZ4.2.1.2


+PJB

Tanggal :22ttbi2013


UPGRK

IV. l,laterial Sisa/Umbah

1. Membersihkan tempat kerja dari kotoran sisa pekerjaan dan material lainnya yang Udak diperlukan. 2. Mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posi$ lain sesuaidengan kordisiyang diinginkan. V.

Waktu penyelesalan pekerJaan

1.

WaKu pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan AC pada hari kerja mulai pukul 07.30

-

16.00 WIB

VI. laporan hasll pekerJaan

1.

laporan Penyelesaian hkerjaan secara berkala yang dituangkan dalam Laporan pekerjaan 3 (tiga)

2,

bulanan, 6 (enam) bulanan dan 12 (dua belas) bulanan, disetujui oleh Direksi Pekerjaan. Schedule perencanaan dan realisasi pekerjaan diparaf oleh supervisor pemeliharaan lisUik PLTU/G dan zuperuisor pemeliharaan mekanik PLTU/G.

VIL

Gararcl PekerJaan

1.

2. VIU.

Garansi perbaikan abu pengganUan peralatan berlaku selama 6 bulan sejak perbaikan atau penggantian (untuk barang-barang )Eng tidak cepat rusak/aus) Hari-hari crane Udak dapat dipergunalcn, akan diperhitungkan sebagai denda pembapran.

Lain

-

lain

Apabila saat eksekusi (pelaksanaan pekerBan) ada temuan atau tambahan skope pekerjaan harus disepakati kedua belah pihak untuk merdapatlon solusi terbaik.

Gr€sllq 17 Januarl 2O17

Mengetahul, ManaJcr Pemellharaan

"Y M Shoheh

SPVS Har

Llstrik PLTU/G

4 M Na$chul A

SPVS Har Mekanlk PITU/G

1t

a'tb \z Sisruanto

PELELANGAN TERBUKA PENGADAAN kontrak payUng PEMELIHARAAN CRANE PLTU DAN PLTG PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

NOMOR

:

0598.RKS/612/UPGRK/2017

TANGGAL

:

19 April 2017

TIM PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

2017

DAFTAR ISI

BAB I

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM.................................................................................. 4 1.1

PENDAHULUAN ...................................................................................... 4

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN ........................................... 4

1.3

RENCANA KERJA ................................................................................... 4

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL .................................................................. 4

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN ............................................... 4

1.5

PEMBERI PEKERJAAN ........................................................................... 5

1.6

PERENCANA PENGADAAN BARANG .................................................... 5

1.7

PENYEDIA BARANG ............................................................................... 5

1.8

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS).................................. 5

1.9

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG .................................................. 5

1.10

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN ............................... 6

1.11

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN ... 6

1.12

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN ....................................... 7

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI ................................................................. 10 2.1

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN BARANG ................................. 10

2.2

LAPORAN PEKERJAAN ........................................................................ 13

2.3

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN .............................. 13

2.4

DIREKSI PEKERJAAN........................................................................... 14

2.5

SITE MANAJER ..................................................................................... 14

2.6

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ....................................................................................... 14

2.7

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG ........................... 15

2.8

CARA PEMBAYARAN ........................................................................... 15

2.9

SANKSI KETERLAMBATAN .................................................................. 16

2.10

PEMBEBASAN TUNTUTAN .................................................................. 17

2.11

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG .. 17

2.12

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN ..................................................... 17

2.13

FORCE MAJEURE ................................................................................ 18

2.14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN ......................................................... 19

2.15

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA ....................... 19 2 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.16

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN ................... 19

2.17

PERSYARATAN LAIN ........................................................................... 19

2.18

KETENTUAN BLACK LIST .................................................................... 20

BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS .............................................................................. 21 3.1

LINGKUP PENGADAAN DAN SPESIFIKASI BARANG ......................... 21

3.2

TATA CARA PELAKSANAAN PEKERJAAN .......................................... 24

BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN .......................................................... 27 BAB VI PENUTUP ........................................................................................................ 36

3 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

1.1

PENDAHULUAN Penyedia barang/jasa yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN Pelelangan Pengadaan Jasa ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 024.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali, Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 025.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali, dan Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 026.K/020/DIR/2016 tanggal 31 Mei 2016 tentang Kewenangan Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa PT Pembangkitan Jawa Bali.

1.3

RENCANA KERJA Dalam pelelangan ini Penyedia barang/jasa diminta untuk menawarkan harga Pengadaan Kontrak Payung Pekerjaan Jasa Pemeliharaan Rutin Over Head Crane PLTU/G PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai spesifikasi yang diminta.

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL Anggaran Operasional Pengadaan Kontrak Payung Pemeliharaan Crane Area PLTU dan PLTG untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai RKS ini adalah sebesar Rp. 623.700.000,00 (Terbilang : Enam Ratus Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%.

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

1.5.1

Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang : Tanggal

: 25 April 2017 s/d 02 Mei 2017

Waktu

: Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik Up. TIM PENGADAAN BARANG/JASA

1.5.2

Penjelasan Lelang: Hari/Tanggal

1.5.3

: Jumat, 05 Mei 2017

Waktu

: Pukul 10.00 WIB

Tempat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik

Penyampaian dan Pembukaan surat penawaran paling lambat : Hari/Tanggal

: Jumat, 12 Mei 2017

Waktu

: Pukul 13.30 WIB

Tempat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik (Ruang Pertemuan Tim Pengadaan Barang/Jasa)


1.5

PEMBERI PEKERJAAN Pemberi pekerjaan dalam pelelangan ini adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik, selanjutnya disebut PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.6

PERENCANA PENGADAAN BARANG Perencana Pengadaan Jasa dalam pelelangan ini adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.7

PENYEDIA BARANG Penyedia Barang adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang.

1.8

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS)

1.8.1

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen pengadaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penawaran oleh Penyedia barang/jasa serta pedoman proses pengadaan oleh Pelaksana Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.8.2

Pelaksana Pengadaan akan menyelenggarakan Penjelasan Lelang untuk menjelaskan isi dan lingkup dari dokumen lelang.

1.8.3

Semua permintaan klarifikasi terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Lelang.

1.8.4

Pemberian penjelasan dilakukan ditempat dan pada waktu yang ditentukan, dengan dihadiri oleh seluruh calon penyedia Barang dan harus mengisi daftar hadir, Ketidakhadiran peserta pelelangan pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

1.8.5

Para peserta yang hadir dalam pelaksanaan penjelasan (aanwijzing) harus menunjukan tanda pengenal dan surat tugas serta didampingi/dihadiri oleh tenaga ahli perusahaan yang memiliki kompetensi untuk itu.

1.8.6

Pertanyaan yang menyangkut RKS ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Lelang.

1.8.7

Apabila terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting, harus dituangkan ke dalam addendum pelelangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua calon Penyedia secara tertulis.

1.9

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG Penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

1.9.1

Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah.

1.9.2

Pabrikan Dalam Negeri / Agen Tunggal / Distributor.

1.9.3

Pabrikan Luar Negeri yang mempunyai Perwakilan (Representatif) di Indonesia.

1.9.4

Unit PLN / Anak Perusahaan PLN / Anak Perusahaan PT PJB.

1.9.5

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.9.6

Badan Usaha yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium.

1.9.7

Penyedia Barang/Jasa harus mendapat dukungan dari Principal / Manufacture / Agen resmi yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis.

1.9.8

Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Surat Izin Usaha dengan Kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal sub bidang / sub klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat (23008/MK008). 5 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

1.9.9

Penyedia Barang memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali menyediakan barang sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik, kecuali: untuk Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun tidak diwajibkan memiliki pengalaman. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui: a. Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; b. Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang; c. Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan.

1.9.10

Calon Penyedia tidak sedang dalam status masuk Daftar Hitam (Black List) yang dikeluarkan oleh Perusahaan atau di lingkungan PT PLN (Persero) Group berkaitan dengan reputasinya dalam menyediakan barang/jasa;

1.10

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN

1.10.1

Sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan atau pengurus perusahaan (pemilik, komisaris, dan direksi) tidak sedang menjalani hukuman (sanksi) pidana dan atau perdata;

1.10.2

Dalam sengketa dengan perusahaan lain;

1.10.3

Keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) baik dengan Penyedia lainnya, Pejabat yang Berwenang atau Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan;

1.10.4

Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat.

1.10.5

Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan.

1.11

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN

1.11.1

Penyampaian Surat Penawaran adalah Pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) Sampul yaitu : Penyampaian Dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan Administrasi, Teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup.

1.11.2

Peserta harus mengajukan surat penawaran yang terdiri dari Dokumen Penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai contoh Lampiran 2 dan penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian harga penawaran sesuai contoh Lampiran 3.

1.11.3

Penyampulan dokumen penawaran asli dan seluruh rekaman ke dalam 2 sampul yang masing-masing ditandai dengan ”asli” dan ”rekaman” kemudian kedua sampul tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan.

1.11.4

Pada sampul penutup sebelah kiri atas agar ditulis : Dokumen Penawaran sesuai RKS Nomor. 0598.RKS/612/UPGRK/2017, tanggal 19 April 2017 nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta Surat Penawaran dialamatkan kepada : Tim Pengadaan Barang Dan Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik

1.11.5

Surat Penawaran dimasukkan sendiri oleh Peserta ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan. 6 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

1.11.6

Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima.

1.11.7

Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran, perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukan tanda pengenal dan surat penugasan kepada pelaksana pengadaan.

1.11.8

Harga penawaran adalah harga tetap (fixed priced)/Lump Sump, tidak berubah, ditawarkan dalam mata uang rupiah, sudah termasuk semua pajak yang berlaku.

1.11.9

Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat Penawaran.

1.11.10 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkaangka dan huruf. 1.11.11 Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan penulisan huruf, maka yang digunakan adalah penulisan huruf. 1.11.12 Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Pimpinan dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,00 dan distempel. 1.12

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

1.12.1

Lampiran-lampiran Surat Penawaran dalam Sampul I adalah sebagai berikut : (1)

Lampiran Dokumen Penawaran : a.

Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan harga (sesuai contoh Lampiran 4) RKS ini.

b.

Asli Surat Permohonan Calon Penyedian Barang/Jasa (sesuai contoh Lampiran 14).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPT PT. PJB)

c.

Asli Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) (sesuai contoh Lampiran 15). (khusus peserta lelang yang belum masuk DPT PT. PJB)

d.

Pas Photo Terakhir Pimpinan Perusahaan Uk. 4 X 6 (Berwarna Dengan Background Merah) Sebanyak 2 Lembar dan Copy KTP Pimpinan Perusahaan.).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPT PT. PJB)

e.

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhirnya.

f.

Copy Tanda Daftar Perusahaan, dan Surat Ijin Usaha (SIUP, SIUJK, dan/atau SBUJK dengan Kualifikasi Jasa Pelaksana Kontruksi (Kontraktor) bidang Mekanikal dan Elektrikal sub bidang / sub klasifikasi Jasa Pelaksana Instalasi Alat Angkut dan Alat Angkat (23008/MK008) yang masih berlaku;

g.

Copy NPWP dan PKP;

h.

Copy Surat Kesepakatan Joint Operation / Konsorsium / KSO (dalam hal Surat Penawaran diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium / KSO atau dalam hal Pekerjaan akan dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah memiliki ijin). (sesuai contoh Lampiran 9) Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan umum dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris.

i.

Copy Sertifikat Peserta BPJS Ketenagakerjaan.


j.

Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir (Tahun 2016).

k.

Asli Daftar Susunan Pemilik Modal.

l.

Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.

m. Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Februari 2017, Maret 2017 dan April 2017).

(2)

n.

Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) atau Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri (sesuai contoh Lampiran 8) (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank).

o.

Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (tahun 2015) (SPT/PPh).

p.

Copy laporan bulanan (Bukti Penerimaan dan SPT/SSP) untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Januari 2017, Februari 2017, Maret 2017 dan April 2017).

q.

Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.

r.

Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 6).

s.

Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 7).

Dokumen Teknik : a.

Surat dukungan Pabrikan (Manufacture) / Agen Tunggal (supporting Letter); Copy Surat Penunjukkan sebagai Agen Tunggal dari Pabrikan (Manufacture) dan/atau lembaga terkait (Deperindag), apabila Surat Dukungan berasal dari Agen Tunggal;

b.

Copy Surat Izin Pemeliharaan Crane dan/atau Copy Sertifikasi/Kompetensi Sub Bidang Pekerjaan Dari Asosiasi Yang Masih Berlaku.

c.

Copy Surat Izin/ Penunjukkan/ Rekomendasi dari lembaga terkait yang berwenang/manufacture/produsen sebagai Perusahaan yang usahanya dalam bidang Pemeliharaan Crane.

d.

Copy Surat Ijin Operasional dengan bidang usaha Pemeliharaan Crane yang masih berlaku;

e.

Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja Sejenis (sesuai Lampiran 9), disertai dengan bukti seperti Surat Perintah Kerja/Kontrak Pekerjaan, atau Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang, atau Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan;

f.

Spesifikasi Teknik Jasa yang diminta (sesuai lampiran 2)

g.

Spesifikasi Teknik Jasa yang ditawarkan (sesuai contoh lampiran 3),

h.

Asli Daftar Peralatan yang dimiliki (sesuai contoh Lampiran 10)

i.

Asli Metodologi Pekerjaan (Jadwal dan Tata Cara/Prosedur Pekerjaan)

j.

Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan (Diagram Organisasi) yang akan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan, minimal terdiri dari: Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control),

k.

Daftar Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan Petugas Inti / Tenaga Kerja yang dilengkapi dengan Curriculum Vitae (CV) dan copy sertifikat kompetensi.


(3)

Dokumen Penawaran harga : a.

Permintaan Penawaran (PP) (sesuai lampiran 1)

b.

Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 5).

c.

Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum.

Catatan : (1).

Copy surat-surat tersebut di atas bila diperlukan PT PJB berhak melihat aslinya.

(2).

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap suratsurat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya.

(3).

Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.


BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

2.1

JAMINAN PENAWARAN

2.1.1

Jaminan penawaran (Bid-Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.1.2

Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

2.1.3

(1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan penawaran.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.

(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) wajib diserahkan oleh Peserta, dengan tujuan jaminan kepada : Nama Alamat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik : Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Kontrak Payung Pemeliharaan Crane Area PLTU dan PLTG untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.1.4

Jaminan penawaran bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan penawaran dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.1.5

Besarnya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) adalah 1% - 3% dari nilai total HPS.

2.1.6

Masa berlakunya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender.


2.1.7

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid-Bond) telah berakhir, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB berhak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran tersebut.

2.1.8

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang.

2.1.9

Bagi Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PJB.

2.1.10 Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang, maka Jaminan Penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun. 2.1.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian atau menolak penunjukan PT PJB dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun, selanjutnya PT PJB berhak menunjuk peserta pemenang berikutnya. 2.2

JAMINAN PELAKSANAAN

2.2.1

Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

2.2.2

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat, asuransi dan Bank CIMB Niaga) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.2.3

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan harus mempunyai syaratsyarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.


(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan Pelaksanaan.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.

(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

2.2.4

Jaminan Pelaksanaan bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan Pelaksanaan dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.2.5

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai berikut: (1)

untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Perjanjian/Kontrak per tahun;atau

(2)

untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS per tahun.

2.2.6

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.

2.2.7

Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), dengan tujuan jaminan kepada : Nama

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Alamat

: Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan

: Kontrak Payung Pemeliharaan Crane Area PLTU dan PLTG untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.2.8

Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan batas akhir waktu penyerahan barang ditambah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.2.9

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan telah dinyatakan diterima dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (pada akhir masa jangka waktu pekerjaan).

2.2.10 Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 2.2.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimal 1 (satu) tahun. 2.3

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN PEKERJAAN

2.3.1

Penyerahan pekerjaan dilakukan dalam estimasi jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan atau tanggal yang ditentukan Surat Penunjukan dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.3.2

Tempat penyerahan barang/jasa adalah di Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.


2.3.3

Penyerahan Pekerjaan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan pada hari kerja mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 WIB.

2.3.4

Dalam hal terjadi penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh hal lain dan bukan oleh Penyedia Jasa, maka jumlah hari akibat penundaan tersebut tidak akan diperhitungkan dalam waktu penyelesaian dan penyerahan pekerjaan. Hal ini akan disepakati oleh PT PJB dan Penyedia Jasa dan dituangkan dalam Berita Acara.

2.4

LAPORAN PEKERJAAN

2.4.1

Setiap bulan Penyedia Jasa diwajibkan membuat dan menyerahkan Laporan Hasil Pekerjaan Berkala dalam rangkap 3 (tiga) berbentuk Hardcopy yang melingkupi : -

Progres Pekerjaan berupa Schedule Perencanaan Dan Realisasi Pekerjaan Checklist pelaksanaan pekerjaan Laporan Harian, Laporan Mingguan dan/atau Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 3 (tiga) bulanan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan

2.4.2

Laporan Kemajuan Pekerjaan harus disertai dengan foto-foto pelaksanaan pekerjaan yang bertanggal dan diserahkan dalam 2 (dua) rangkap.

2.4.3

Laporan tersebut diatas memuat aktivitas pelaksanaan pekerjaan, hal-hal teknis, hasil test/pengujian serta rekomendasi-rekomendasi yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin lift service building.

2.5

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

2.5.1

Penyerahan Pekerjaan yang menjadi lingkup Pekerjaan ini harus dilakukan oleh Pelaksana Pekerjaan kepada Direksi Pekerjaan di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.5.2

Pada saat penyerahan seluruh pekerjaan (pekerjaan selesai 100%), Penyedia Jasa harus melampirkan dokumen sebagai berikut : (1)

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Surat Pengantar Penyerahan Pekerjaan dalam rangkap 3 (tiga)

(2)

Copy Surat Perjanjian

(3)

Laporan Hasil Pekerjaan Berkala dalam rangkap 3 (tiga) berbentuk Hardcopy yang melingkupi : -

Progres Pekerjaan berupa Schedule Perencanaan Dan Realisasi Pekerjaan Checklist pelaksanaan pekerjaan Laporan Harian, Laporan Mingguan dan/atau Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Rutin 3 (tiga) bulanan yang telah mendapatkan persetujuan dari Direksi Pekerjaan

2.5.3

Setelah menyelesaikan pekerjaannya Pelaksana Pekerjaan wajib mengajukan Surat Permintaan Penerbitan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan kepada Tim Pemeriksa Kualitas Jasa.

2.5.4

Direksi Pekerjaan, atas permintaan Pelaksana Pekerjaan, meminta kepada Tim Pemeriksa Kualitas Barang / Jasa untuk segera dilaksanakan pemeriksaan jasa paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pekerjaan diserahkan oleh Pelaksana Pekerjaan.

2.5.5

Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penyerahan pekerjaan akan dilakukan pemeriksaan pekerjaan tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.5.6

Hasil dari pemeriksaan Pekerjaan oleh PT PJB akan dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 13 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.6

DIREKSI PEKERJAAN

2.6.1

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PT PJB akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.6.2

Direksi Pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.3

Adapun untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Direksi Pekerjaan dapat menunjuk Pengawas Pekerjaan (Spvs. HAR Listrik PLTU/G).

2.6.4

Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.6.5

Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Jasa sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian.

2.6.6

Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.

2.7

SITE MANAJER

2.7.1

Penyedia jasa wajib menempatkan Site Manajer yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian.

2.7.2

Site Manajer yang ditunjuk oleh Penyedia jasa harus yang memahami tentang peraturan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan telah bersertifikasi AK3 Umum serta benarbenar ahli dalam dalam bidang pekerjaan sehingga terjamin kualitas hasil pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.7.3

Site Manajer tersebut harus berada dilokasi pekerjaan yaitu di PT PJB UP. Gresik selama pekerjaan berlangsung hingga selesai.

2.7.4

Direksi Pekerjaan berhak meminta penggantian Site Manajer apabila dianggap tidak mampu dalam melaksanakan tugasnya.

2.8

IZIN, KEAMANAN LINGKUNGAN

2.8.1

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.8.2

Penyedia barang/jasa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait dengan

DAN

KESELAMATAN

KERJA

SERTA

KEBERSIHAN

(1) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (2) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan (SML) (3) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Energi (SME) (4) Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (5) Kebijakan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safety Riding) dan (6) Kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang ditetapkan oleh PT. PJB dan berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.


2.8.3

Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/ID Card/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.8.4

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib menggunakan ID Card sesuai warna dengan rincian sebagai berikut:  Merah : untuk akses ke daerah bebas tertutup (A)  Biru : untuk akses ke daerah bebas terlarang (B)  Hijau : untuk akses ke daerah bebas terbatas (C)  Kuning : untuk akses ke daerah bebas terbatas penyangga (D) yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.8.5

Bila Penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan di luar akses kewenangan ID Card, maka Penyedia barang/jasa harus melakukan penggantian ID Card ke bagian Keamanan sesuai peraturan yang berlaku.

2.8.6

Perlengkapan APD dan safety, seluruh peralatan kerja, air, listrik menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

2.8.7

Penyedia barang/jasa bertanggung jawab membawa keluar seluruh material sisa/limbah keluar lokasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penanganan bekas kemasan sesuai MSDS/LDKB.

2.8.8

Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, serta kebersihan lingkungan sekitarnya selama pekerjaan berlangsung.

2.9

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

2.9.1

Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis.

2.9.2

Kenaikan harga akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian.

2.9.3

Perubahan nilai Surat Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2.9.1 dan 2.9.2, dibuatkan addendum berdasarkan harga satuan pada Surat Perjanjian dan tidak ada alasan untuk mengubah waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali ada persetujuan dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis.

2.9.4

Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume barang dari volume barang yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai Penyedia barang/jasa sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume barang dimaksud.

2.10

CARA PEMBAYARAN

2.10.1

Pembayaran akan dilakukan setelah Penyedia jasa menyerahkan dengan baik hasil pekerjaan. Permintaan pembayaran ditujukan kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik up Manajer Keuangan dan Administrasi

2.10.2

Pembayaran dilakukan dengan ditransfer ke Nomor Rekening Bank yang ditunjuk oleh Penyedia jasa.

2.10.3

Pembayaran atas Pekerjaan ini dilakukan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penunjukan diterbitkan dan Surat Perintah Kerja ditanda tangani oleh para pihak.


2.10.4

Surat Permintaan Pembayaran atau Tagihan (INVOICE) yang bermaterai cukup kepada Manajer Keuangan dan Administrasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan dilampiri: (1)

Kuitansi dan/atau Faktur yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 3 (tiga) rangkap;

(2)

Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total pekerjaan jasa dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, dalam 4 (empat) rangkap;

(3)

Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

(4)

Asli Surat Jalan dan Safety/Working Permit;

(5)

Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada);

(6)

Copy Perjanjian;

(7)

Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;

2.10.5

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui Nomor Rekening Penyedia barang/jasa yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian.

2.10.6

Biaya-biaya yang timbul pada Bank Penyedia barang/jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PT PJB kepada Penyedia barang/jasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

2.11

SANKSI KETERLAMBATAN

2.11.1

Apabila diketahui terdapat hari – hari crane tidak dapat dipergunakan dan tidak segera dilakukan perbaikan. Denda/kerja kurang akan dihitung berdasarkan laporan dari ataupun keluhan dari user ataupun catatan dari Pengawas Pekerjaan dengan rumus sebagai berikut: Jumlah hari / 30 x 5/100 x nilai kontrak per bulan Catatan: Denda maksimal 5% dari Nilai Kontrak.

2.11.2

Apabila tenaga kerja PIHAK KEDUA (Tenaga Pemeliharaan Crane Service Building) lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga mengakibatkan hilangnya/berkurangnya peralatan/asset milik PIHAK KESATU maka hal tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk melakukan investigasi dengan cara berkoordinasi dengan pihak yang berwajib. Hasil dari investigasi tersebut akan dibuatkan BAP untuk kepentingan PIHAK KESATU.

2.11.3

Setiap kehilangan Asset Perusahaan PIHAK KEDUA akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 5 (lima) persen dari nilai tagihan per bulan.

2.11.4

PIHAK KEDUA tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam keadaan apapun atas kerugian yang timbul akibat kejadian sebagaimana tercantum dalam ayat 1 Pasal ini, kecuali bila diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK KESATU dalam waktu maksimal tiga bulan sejak terjadinya atau sejak kelalaian atau kesalahan itu ditemukan.

2.11.5

Sanksi juga akan dikenakan kepada Penyedia Barang apabila terjadi wanprestasi akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang (termasuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9) akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

2.11.6

Apabila diketemukan tertangkap tangan Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia Barang yang melanggar atau tidak mematuhi kebijakan dan prosedur SMK3, SML, SME, SMP, Safety Riding, dan/atau ketahuan merokok di wilayah 16 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka orang tersebut dicabut ijin bekerja dan dikeluarkan dari area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.11.7

Apabila diketemukan kembali pelanggaran tersebut pada Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia Barang yang sama maka akan diberlakukan ketentuan pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

2.12

PEMBEBASAN TUNTUTAN

2.12.1

Penyedia Barang/Jasa menjamin PT PJB Unit Pembangkitan Gresik bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian.

2.12.2

Apabila kemudian hari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka semua biaya yang diperlukan oleh PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.13

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG

2.13.1

Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PT PJB Unit Pembangkitan Gresik menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

2.13.2

Pengalihan kepemilikan atas barang, terjadi setelah PT PJB Unit Pembangkitan Gresik menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang.

2.14

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

2.14.1

Pemutusan Tanpa Peringatan Apabila Penyedia barang/jasa mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat menyerahkan barang dalam batas waktu perpanjangan yang disetujui oleh PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak memutus Surat Perjanjian secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa.

2.14.2

Pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis (1)

Apabila Penyedia barang/jasa tidak dapat menyerahkan pekerjaan dalam batas waktu yang ditentukan, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik akan memberikan peringatan tertulis kepada Penyedia barang/jasa sebagai Surat Peringatan Pertama.

(2)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama, Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir.

(3)

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua, Penyedia barang/jasa tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak memutus Surat Perjanjian.


2.14.3

Apabila terjadi pemutusan Surat Perjanjian, PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak mencairkan Jaminan Pelaksanaan dan akan sepenuhnya menjadi hak milik PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, serta Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB Unit Pembangkitan Gresik selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perjanjian.

2.14.4

Dalam hal terjadi pemutusan Surat Perjanjian, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Penyedia barang/jasa sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.15

FORCE MAJEURE

2.15.1

Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa: (1)

situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut;

(2)

kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan untuk mengurangi konsekuensikonsekuensinya;

(3)

kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian; dan

(4)

pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakantindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.

2.15.2

Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penyedia barang/jasa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dalam waktu selambatlambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa Force Majeure.

2.15.3

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.16.2 Penyedia barang/jasa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka keterlambatan penyerahan barang berdasarkan Surat Perjanjian dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure.

2.15.4

Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir 2.16.2 harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Penyedia barang/jasa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barangkepada PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.15.5

PT PJB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.16.4 akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada Penyedia barang/jasa.


2.15.6

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.16.5 PT PJB Unit Pembangkitan Gresik tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari Penyedia barang/jasa, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud.

2.15.7

Penyedia barang/jasa tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang yang diakibatkan oleh Force Majeure.

2.15.8

Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penyedia barang/jasa.

2.16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2.16.1

Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Penyedia barang/jasa sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah.

2.16.2

Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

2.16.3

Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Putusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Penyedia barang/jasa tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas Putusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Penyedia barang/jasa akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian.

2.17

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

2.17.1

Penyedia barang/jasa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.17.2

Dalam hal Penyedia barang/jasa akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pengadaan barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

2.18

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN

2.18.1

Setiap perubahan yang terjadi dalam Surat Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama.

2.18.2

Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.

2.18.3

Setiap perubahan yang telah disepakati ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya menjadi Addendum dari Surat Perjanjian.

2.19

PERSYARATAN LAIN

2.19.1

Bilamana ternyata Penyedia barang/jasa terbukti melakukan pemalsuan dokumen pengadaan (termasuk Surat Jaminan), maka dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 60 (enam puluh) bulan. 19 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.19.2

Mata uang pada Surat Jaminan harus sama dengan mata uang pada Penawaran Harga.

2.19.3

Apabila Penyedia barang/jasa telah ditunjuk sebagai pemenang ternyata mengundurkan diri sebelum menandatangani Surat Perjanjian, maka Penyedia barang/jasa dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 1 (satu) tahun.

2.19.4

Apabila terdapat perubahan data perusahaan selama pelaksanaan Surat Perjanjian, maka Penyedia barang/jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Tim Pengadaan Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik .

2.19.5

Penyedia Barang wajib mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup yang berlaku pada saat penyerahan barang.

2.20

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah sesuai lampiran 10.


BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS

3.1

MAKSUD DAN TUJUAN Crane adalah salah satu alat berat (heavy equipment) yang digunakan sebagai alat angkat dalam industri maupun pembangkit. Crane bekerja dengan mengangkat material yang akan dipindahkan, memindahkan secara horizontal, kemudian menurunkan material di tempat yang diinginkan. Alat ini memilki bentuk dan kemampuan angkat yang bermacammacam. Crane merupakan peralatan utama dalam pelaksanaan pemeliharaan di unit pembangkit (pemeliharaan rutin maupun non rutin) TOR ini disusun, sebagai acuan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin crane (kontrak payung) dengan maksud :

PLTU/G

1. Menjamin kinerja peralatan (kesiapan peralatan, kehandalan peralatan, dan keamanan serta keselamatan peralatan) 2. Menjamin ketersediaan suku cadang 3. Menjamin ketersediaan jumlah dan kualifikasi tenaga kerja yang kompeten 4. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan administrasi teknik pemeliharaan. 3.2

DATA SPESIFIKASI CRANE DI PLTU/G PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

Jumlah

Jenis Crane

Kapasitas

Merk/Manufacture

Lokasi

2

Overhead Travelling Crane - Double Girder

65/15 Ton

Ishikawajima Crane Co, Ltd(IHI)

Main Building PLTU 1/2 dan PLTU 3/4

12.5 Ton

DEMAG GmbH

Outdoor area PLTG 1 dan PLTG 2

16 Ton

MHE DEMAG

Outdoor area CWP PLTU 3/4

2

1

2

1

2

2

Electric Gantry Crane Single Girder Electric Gantry Crane Double Girder Overhead Crane Single Girder Chain Hoist Single Girder Overhead Crane Single Girder Semi Telpher Crane Single Girder

5 Ton

STAHL

Boiler PLTU #3 dan #4 (Lifting Device)

3 Ton

DEMAG

5 Ton

HITACHI

5 Ton

STAHL

Air Heater PLTU #3 Air Heater PLTU #1 Air Heater PLTU #2 Air Heater PLTU #3 Air Heater PLTU #4

Total Unit Crane : 12 Unit untuk area PLTU dan PLTG 3.3

LINGKUP PEKERJAAN

3.3.1

Inspeksi rutin 3 bulanan (Preventive Maintenance) meliputi : a. Electrical Inspection yaitu kegiatan pemeriksaan, pembersihan, pengukuran dan penyetelan terhadap : 21 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

i.

BRIDGE ELECTRIC a) Crane Isolating Switch b) Pendant /Catenary /Joystick c) Long Travel Motors & Fans d) Control Panel e) Control Operations f) Hoist / Trolley / Pendant / Catenary g) Bridge Collectors h) Bridge Lighting i) Bridge Travel Limit Switches ii. HOIST ELECTRIC (UP / DOWN ) -- HOISTING a) Hoist Motor And Fan b) Control Operations c) Final Limit Switch (FCLS) d) Working Limit Switch iii. TROLLEY ELECTRICS ( TRAVELLING ) a) Cross Travel Motor & Fans b) Control Panel c) Control Operations d) Trolley Limit Switches iv. TRAVERSING a) Cross Travel Motor & Fans b) Control Panel c) Control Operations d) Trolley Limit Switches v. RUN WAYEI"ECTRIC a) Main Isolating Switch b) Runway Power Supply b. Mechanical Inspection yaitu kegiatan pengecekan, pemeriksaan, pembersihan, pengukuran, adjustment dan Greasing terhadap : i. BRIDGE STRUCTURE a) Trolley, rail & End stops b) Guards & covers c) lmpact Buffers d) Service Platform & Railings e) Bridge Anti-Drop plates ii. BRIDGE MACHINERY a) Brake b) Gearbox c) Coupling(s) d) Wheels e) Wheelgearing f) Wheelbearings iii. CABIN a) Driver’s seat b) Cabin c) Electronic Controls d) Cabin Lighting iv. HOIST MACHINERY a) Brake - general b) Brake lining remaining


c) Brake Air Gap d) Gearbox e) Coupling (s) f) Upper sheaves (bearings/wear) g) Rope drum / Guide v. HOIST WIRE ROPE a) No of broken wires b) Rope wear / deformation c) Rope diameter d) Bottom hook block e) Hook safety catch vi. TROLLEY SIRUCTURE ============ TRAVERSING STRUCIURE a) lmpact Buffers a) lmpact Buffers b) Connection to hoist b) Connection to hoist c) Trolley Antidrop plates c) Trolley Anti - drop plates vii. TROIIEY MACHINERY ============ TRAVERSING MACHINERY a) Brake a) Brake b) Gearbox b) Gearbox c) Coupling(s) c) Coupling (s) d) Wheels d) Wheels e) Wheelgearing e) Wheelgearing f) Wheel bearings f) Wheel bearings viii. RUNWAY SAUCTURE/V|SUAL a) Runway End Stops b) Rails – joints c) Rails – wear d) Hook bolts or clips e) Rail alignment Pelaksanaan inspeksi rutin sebagaimana diuraikan di atas harus dilakukan pada setiap Crane (menyesuaikan jenis dan komponen masing-masing Crane) dan tidak diperkenankan dilakukan secara sampling dengan menggunakan data actual masingmasing peralatan. 3.3.2

Inspeksi rutin 6 bulanan (Preventive Maintenance) meliputi tidak terbatas pada : Scope pekerjaan 3 bulanan plus Greasing terhadap COUPLING MOTOR TRAVEL, MOTOR TROLLEY, MOTOR HOISTING. dII

3.3.3

lnspeksi rutin 12 bulanan (Preventive Maintenance) meliputl tidak terbatas pada : Scope pekerjaan 6 bulanan plus CHANGE ALL OIL GEARBOX.

3.3.4

Melakukan pekerjaan Breakdown Malntenance dengan ruang lingkup sebagai berikut : a. Ketika terjadi gangguan/kegagalan peralatan (crane), pihak PT PJB UP Gresik akan memberikan informasi tersebut kepada pelaksana pekerjaan. Dan pihak pelaksana pekerjaan wajib memberikan respon paling lambat 1x24 jam dengan melakukan visit untuk pengecekan gangguan. b. Pelaksana pekerjaan memberikan laporan lengkap hasil pengecekan gangguan peralatan (penyebab gangguan, rencana penormalan, durasi perbaikan, tools yang dibutuhkan, kebutuhan manhours,dll) kepada pihak PT PJB UP Gresik maksimal 1x24 jam setelah melakukan visit. c. Pelaksana pekerjaan harus mendapat persetujuan dari PT PJB UP Gresik apabila dalam melakukan pemeliharaan peralatan yang menggalami gangguan, memerlukan penggantian suku cadang/part yang ditulis dalam bentuk Berita Acara/Form Usulan Penggantian Suku Cadang. 23 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

d. Pelaksana pekerjaan menyediakan suku cadang/part yang tidak tersedia di gudang PT PJB UP Gresik. (Melalui proses penerbitan DO oleh PT PJB UP Gresik) e. Pelaksana pekerjaan mendokumentasikan seluruh aktivitas pelaksanaan penyelesaian gangguan crane pada PT PJB UP Gresik. f. PT PJB UP Gresik (crew pemeliharaan listrik) melakukan pengujian fungsi peralatan yang telah diperbaiki oleh pelaksana pekerjaan. g. Pelaksana pekerjaan menindaklanjuti hasil pengetesan pada peralatan apabila masih ditemukan ketidaksesuaian fungsi. 3.3.5

Test Beban untuk persiapan Overhaul Unit : Pelaksana pekerjaan diwajibkan melakukan pengecekan fungsi (Test Beban) Crane 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan Overhaul Unit. Dengan rincian : > Overhaul di PLTU 1,2,3,4  Test beban dilakukan pada Overhead Crane PLTU 1/2 dan PLTU 3/4 (2 Unit Crane) baik Hoist 60 Ton maupun hoist 15 Ton. > Overhaul di PLTG 1,2  Test beban dilakukan pada Gantry Crane PLTG yang dijadwalkan Overhaul (12.5 Ton) – (1 unit Crane) Setiap kali akan dilakukan test beban crane, pelaksana pekerjaan wajib melakukan koordinasi dengan PT PJB UP Gresik (Bidang K3 dan Pemeliharaan Listrik)

3.3.6

Standby Teknisi saat Kegiatan Overhaul Unit : Pelaksana pekerjaan men-standby-kan teknisi selama berlangsungnya Overhaul unit untuk memudahkan perbaikan saat terjadi masalah/trouble pada peralatan crane. Rencana jadwal overhaul untuk tahun 2017 – Maret 2019, sebagai berikut : > PLTU 2 (Juli 2017) – 30 hari kalender > PLTU 4 (November 2017) – 30 hari kalender > PLTG 1 (November 2017) – 45 hari kalender > PLTU 1 (Maret 2018) – 45 hari kalender > PLTU 3 (Desember 2018) – 30 hari kalender > PLTG 2 (Januari 2018) – 25 hari kalender

3.3.7

Test Beban karena Penggantian Part Utama : Setelah dilakukan penggantian atau repair part-part tertentu yang berpengaruh pada hasil test beban sebelumnya, maka pelaksana pekerjaan wajib melakukan test beban ulang pada unit crane tersebut.

3.4

KLASIFIKASI MINIMAL PELAKSANA PEKERJAAN

3.4.1

Pelaksana pekerjaan harus sudah menjadi DPP PT PJB sesuai bidangnya.

3.4.2

Pelaksana pekerjaan harus kompeten di bidang pemeliharaan Crane dan memiliki pengalaman untuk pekerjaan di bidangnya dengan menunjukan pengalaman kerja yang sudah pernah dilakukan, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara professional sesuai waktu yang ditentukan.

3.4.3

Pelaksana pekerjaan adalah Perusahaan yang memiliki Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) sub bidang alat angkut dan alat angkat.

3.5

PERCIAPAN PEKERJAAN

3.5.1

Sebelum melaksanakan pekerjaan pelaksana pekerjaan harus membuat Prosedur kerja dan jadwal/rencana kerja.

3.5.2

Jadwal, prosedur pekerjaan harus disetujui oleh PT PJB/Direksi pekerjaan. 24 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

3.6

PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

3.6.1

Pelaksana pekerjaan harus mematuhi peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), yang berlaku di lingkungan PT PJB UP Gresik.

3.6.2

Sebelum melaksanakan pekerjaan harus mengajukan working permit dan safety permit ke UP GRESIK

3.6.3

Keselamatan dan kecelakaan kerja (K3) dari pelaksana pekerja menjadi tanggung jawab pihak kedua.

3.6.4

Pelaksana pekerjaan wajib menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) : safety helmet, safety shoes, sarung tangan, masker/tutup hidung dan lain-lain

3.7

KEBUTUHAN MATERIAL SUKU CADANG DAN PERALATAN

3.7.1

Ketika melakukan perbaikan, harus meyediakan seluruh tools, peralatan kerja dan material consumable yang dibutuhkan.

3.7.2

Menyediakan MATERIAL/PART CRANE DAN AKSESORIS yang baru sesuai dengan kebutuhan (pengadaan material disesuaikan dengan case kerusakan).

3.7.3

Material/part baru tersebut harus dalam kondisi baik, 100% baru, bebas dari cacat yang terlihat maupun yang tersembunyi, dalam desain, material dan pekerjaan.

3.8

PROSEDUR PELAKSANAAN PEKERJAAN

3.8.1

Pelaksanaan pemeliharaan rutin crane di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik adalah saat hari kerja mulai pukul 07.30 s.d 16.00 WIB.

3.8.2

Saat service rutin, jika ditemukan peralatan yang perlu perbaikan serius atau penggantian, maka harus segera memberikan informasi mengenai kerusakan peralatan dan kendalanya kepada direksi pekerjaan.

3.8.3

Sebelum mulai melaksanakan pekerjaan harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Direksi Pekerjaan dan dalam melaksanakan pekerjaan, wajib disaksikan Direksi Pekerjaan (atau yang mewakili) dan wajib membuat laporan dan disahkan untuk keperluan pemeriksaan.

3.9

PENGUJIAN KUALITAS HASIL PEKErjIAAN

3.9.1

Pemeriksaan hasil pekerjaan harus disaksikan oleh Direksl Pekerjaan (Manajer Pemeliharaan atau yang mewakili) dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Check list (daftar pekerjaan yang diperiksa)

3.10

MATERIAL LIMBAH/SISA

3.10.1

Membersihkan tempat kerja dari kotoran sisa pekerjaan dan material lainnya yang tidak diperlukan.

3.10.2

Mengembalikan peralatan unit ke posisi semula atau posisi lain sesuai dengan kondisi yang diinginkan.

3.11

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

3.11.1

Pelaksanaan pemeliharaan rutin crane dilaksanakan pada hari kerja mulai pukul 07.30 WIB - 16.00 WIB.

3.12

LAPORAN HASIL PEKERJAAN

3.12.1

Laporan Penyelesaian Pekerjaan secara berkala yang dituangkan dalam Laporan pekerjaan 3 (tiga) bulanan, 6 (enam) bulanan dan 12 (dua belas) bulanan, disetujui oleh Direksi Pekerjaan.


3.12.2

Schedule perencanaan dan realisasi pekerjaan diparaf oleh supervisor pemeliharaan listrik PLTU/G dan supervisor pemeliharaan mekanik PLTU/G.

3.13

GARANSI MATERIAL DAN HASIL PEKERIAAN

3.13.1

Garansi perbaikan atau penggantian suku cadang dan peralatan berlaku selama 6 bulan sejak diterbitkan berita acara penyelesaian pekerjaan (untuk barang-barang yang tidak cepat rusak/aus).

3.13.2

Hari-hari crane pembayaran.

3.14

LAIN-LAIN

3.14.1

Apabila pada saat eksekusi (pelaksanaan pekerjaan) ada temuan atau tambahan skope pekerjaan harus disepakatioleh kedua belah pihak untuk mendapat solusi terbaik.

tidak

dapat

dipergunakan

akan

diperhitungkan

sebagai

denda


BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN

4.1.

METODE EVALUASI Metode evaluasi dalam Pelelangan ini memakai RESPONSIVE/COMPLIANT/ACCEPTABLE OFFER.

SISTEM

LOWEST

a) Penentuan pemenang dilakukan berdasarkan penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang telah dievaluasi dengan hasil : 

Penawaran memenuhi persyaratan (responsive/compliant/acceptable); dan



Menawarkan biaya terendah (lowest cost).

administrasi

dan

teknis

b) Responsive/compliant/acceptable merupakan pemenuhan keseluruhan Spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW), atau mencapai batas minimum nilai yang disyaratkan dalam spesifikasi/TOR/Scope of Works (SOW). c) Tingkat responsiveness/compliance/acceptability dapat dilakukan memakai sistem gugur atau pembobotan nilai. d) Penilaian harga dalam responsive/compliant/acceptable tetap memperhitungkan harga dan biaya selama umur ekonomis (Life Cycle Costing/Total Cost of Ownership). e) Harga adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk membeli suatu barang dan jasa. Biaya adalah jumlah uang yang dibayarkan untuk mengoperasikan suatu barang atau jasa, selama umur ekonomi atau selama durasi Perjanjian/Kontrak. f) Selain biaya, juga diperhitungkan biaya transportasi dan asuransi, serta semua pajak dan pungutan Pemerintah yang berlaku. 4.1.1

Evaluasi Administrasi a) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dan tercantum dalam RKS ini Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Kelengkapan Dokumen Penawaran menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu lengkap atau tidak lengkap dokumen yang dipersyaratkan. b) Apabila Evaluasi pada butir a) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. c) Untuk penilaian / Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen, apabila Tim Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam dokumen penawaran, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Tim berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta lelang. d) Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: 

Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.




Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan tidak ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.



surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan; dan bertanggal dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000.



Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan.



Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta pelelangan dalam satu paket pekerjaan.



Penyedia Barang/Jasa peserta lelang tidak memenuhi Persyaratan berdasarkan RKS ini (Bab I angka 1.10).



Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran dipersyaratkan sebagaimana dalam RKS ini (Bab I angka 1.13.).

yang

e) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila: 

Syarat-syarat yang diminta berdasarkan Dokumen Pelelangan/RKS dipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapat dipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orang yang berwenang.



Jaminan penawaran memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Dokumen Pelelangan/RKS. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran.

f) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (tidak lulus/gugur). 4.1.2

Evaluasi Teknis a) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi. b) Evaluasi teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi c) Ketentuan kriteria yang dinilai atau faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain adalah sebagai berikut : i. Pendekatan dan Metodologi.  Prosedur keamanan  Prosedur persiapan  Perlengkapan (Tools, alat angkat angkut) yang digunakan  Perlengkapan K3 yang dipakai dalam pekerjaan di area kerja  Prosedur K3 bekerja di area ketinggian  Prosedur Mob Demob ii. Rencana kerja dan schedule 28 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

iii. iv.

Struktur organisasi pekerjaan  Kualifikasi dan/atau sertifikasi Tenaga Ahli / Tenaga teknis. Pengalaman Perusahaan.  Kualifikasi dan/atau sertifikasi ISO/OHSAS dll Perusahaan  Pekerjaan pemeliharaan crane

d) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS. e) Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur). 4.1.3

Evaluasi Harga a) Evaluasi Harga dilakukan administrasi dan teknis.

setelah

penawaran

dinyatakan

memenuhi

syarat

b) Evaluasi Harga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Penawaran Harga. c) Apabila Evaluasi pada butir b) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. d) Evaluasi keabsahan dokumen penawaran harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Penawaran Harga atau Tidak Memenuhi Syarat Penawaran Harga. e) Penyedia barang/jasa yang dinyatakan Memenuhi Syarat Penawaran Harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga Penawaran. f) Berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah. g) Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan dan penawaran harga yang diatas HPS dinyatakan gugur dan tidak akan dievaluasi. h) Unsur-unsur yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi sebagai berikut : (1) Ketentuan mengenai Surat Penawaran sebagaimana tercantum dalam ketentuanketentuan dari butir 1.14.1.(3) (2) Daftar Rincian Harga Penawaran dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000 (sesuai Lampiran 5) (3) Sebelum evaluasi harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

 volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

 apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

 jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. i) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS. 29 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

j) Koreksi aritmatik dilakukan sebagai berikut : (1) Volume pekerjaan yang tercantum dalam dokumen penawaran disesuaikan dengan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. (2) Apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah. (3) Jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain, dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkan kosong. (4) Untuk jenis Perjanjian/Kontrak harga satuan, hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai atau urutan penawaran menjadi lebih tinggi atau lebih rendah terhadap penawaran semula. k) Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Harga Satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran. l) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. m) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website. n) Untuk evaluasi sistem gugur – pelaksanaan evaluasi harga dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. o) Evaluasi Harga Penawaran : (1) Dalam hal terdapat penawaran yang tidak wajar yaitu dengan nilai penawaran 80% (delapan puluh persen) di bawah HPS, maka Fungsi Pelaksana Pengadaan harus meminta penjelasan/klarifikasi secara tertulis kepada Calon Penyedia Barang/jasa. (2) Hasil penjelasan/klarifikasi tertulis tersebut disampaikan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk dikaji oleh Value for Money Committee untuk menentukan menerima atau menolak penawaran yang disampaikan oleh Calon Penyedia Barang/Jasa. (3) Dalam hal penawaran di atas HPS, proses pengadaan barang/jasa dapat dilanjutkan dengan melakukan negosiasi kepada seluruh penawar untuk mendapatkan harga Perjanjian/Kontrak maksimal sama dengan HPS, dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance (GCG). Apabila proses negosiasi kepada seluruh penawar tidak mencapai kesepakatan, maka pengadaan dinyatakan gagal. (4) Dalam hal semua atau sebagian penawaran dibawah HPS, dengan memperhatikan ketentuan negosiasi harga sebagaimana dimaksud butir 4.6.13, maka dapat dilakukan negosiasi kepada penawar terendah dengan tetap memperhatikan aspek Good Corporate Governance GCG.


Apabila proses negosiasi kepada penawar terendah tidak mencapai kesepakatan, maka proses pengadaan tetap dilanjutkan tanpa melakukan negosiasi kepada penawar rendah berikutnya. (5) Harga penawaran ditulis dalam angka dan huruf, apabila terdapat perbedaan antara penulisan nilai dalam angka dan huruf maka nilai penawaran yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf. (6) Dalam hal terjadi perbedaan antara harga penawaran yang tercantum dalam surat penawaran dengan rincian penawaran, maka yang berlaku adalah harga penawaran yang tercantum pada surat penawaran bermaterai cukup. p) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi atau Tidak Memenuhi. 4.2.

KLARIFIKASI a) Fungsi Pelaksana Pengadaan dalam pengadaan kategori Strategis atau lainnya, melakukan klarifikasi secara tertulis, dan jika diperlukan Calon Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan presentasi, baik di kantor PJB atau teleconference, dihadapan Pengguna Barang/Jasa atau Wakil yang ditunjuk dan dapat mengundang pihak lain sesuai disiplin keahlian dari internal atau eksternal PJB. b) Klarifikasi tidak mengubah substansi penawaran atau harga dan bersifat rahasia . c) Untuk pengadaan kategori Strategis/Complex, jika diperlukan dapat dilakukan site visit atau inspeksi ke lokasi Calon Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi syarat d) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: (1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; (2) anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; (3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

4.3.

NEGOSIASI PENAWARAN a) Tujuan Negosiasi adalah untuk mencapai kesepakatan antara PJB dengan Calon Penyedia Barang/Jasa dalam hal meningkatkan kualitas teknis, waktu pelaksanaan dan harga terbaik. b) Negosiasi teknis dan harga dilakukan untuk metode penawaran Request For Proposals (RFP), termasuk jika penawaran melewati HPS. c) Untuk metode penawaran Invitation To Bid (ITB) negosiasi harga dilakukan dengan seijin Pengguna Barang/Jasa, jika penawaran melewati HPS dan/atau pagu anggaran. d) Untuk metode pengadaan Penunjukan Langsung, maka dilakukan negosiasi teknik dan harga. 31 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

4.4.

REVIEW VALUE FOR MONEY a) Tujuan kajian dari Value for Money Committee adalah untuk membuat rekomendasi sebagai berikut : 

Memberikan kajian independen dan tidak bias dari rekomendasi Fungsi Pelaksana Pengadaan mengenai usulan Calon Pemenang.



Mengkonfirmasi bahwa proses pengadaan dilakukan secara adil dan wajar, dengan mengikuti prosedur dan kebijakan yang berlaku.



Mengkonfirmasi anggaran untuk Perjanjian/Kontrak tersedia dalam RKAP.



Mengkonfirmasi bahwa rekomendasi penunjukan serta syarat dan ketentuan yang ditawarkan merupakan yang terbaik bagi PJB (value for money), yang tidak selalu merupakan harga terendah.

b) Rekomendasi kepada Pengguna Barang/Jasa sebagai otoritas penandatangan Perjanjian/Kontrak (contract award authority). Pengguna Barang/Jasa sebagai contract award authority dapat menerima atau tidak menerima rekomendasi tersebut. Jika tidak menerima, maka alasannya disampaikan secara tertulis kepada Value for Money Committee. 4.5.

PENGUMUMAN PEMENANG Pemenang pengadaan diumumkan dan diberitahukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan kepada para Calon Penyedia Barang/Jasa.

4.6.

SANGGAHAN (1)

Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (equal treatment) dalam setiap Pengadaan Barang/Jasa, maka Calon Penyedia Barang/Jasa yang berkeberatan atas pengumuman pemenang pengadaan berhak untuk mengajukan sanggahan secara tertulis disertai bukti-bukti disertai Pakta Integritas dari penyanggah.

(2)

Sanggahan sebagaimana dimaksud pada angka 4.6. poin (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan pengadaan dengan prosedur atau tata cara pengadaan dalam Dokumen Pelelangan/RKS.

(3)

Surat sanggahan diajukan kepada Pejabat yang Berwenang menetapkan pemenang (dalam hal ini adalah GM Unit untuk pengadaan di unit) dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI). Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan Pejabat yang Berwenang, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

(4)

Sanggahan dapat diterima apabila diajukan dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Pemenang Pengadaan.

(5)

Fungsi Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan jawaban atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

(6)

Dalam hal sanggahan ditolak oleh Pejabat Yang Berwenang, maka calon Penyedia brang/Jasa dapat mengajukan sanggah banding kepada Direktur Utama, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Internal (KSPI) disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan pengadaan.


(7)

Sanggah Banding diajukan kepada Direktur Utama dalam waktu selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggah.

(8)

Pengguna Barang/Jasa wajib menyampaikan jawaban atas sanggah banding tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggah banding.

(9)

Jawaban sanggah banding dari Pengguna Barang/Jasa bersifat final dan mengikat.

(10) Sanggahan dapat diterima dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Apabila pelaksanaan pengadaan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Dokumen Pelelangan/RKS, maka dilakukan pemasukan ulang penawaran dari Calon Penyedia Barang/Jasa yang sama.

b.

Apabila terjadi rekayasa/persekongkolan antara pihak internal PJB dengan Calon Penyedia Barang/Jasa yang merugikan Calon Penyedia Barang/Jasa lainnya, maka diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai serta menggugurkan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang terlibat dalam rekayasa/persekongkolan tersebut dan memasukkan Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut ke dalam Daftar Hitam (Black List) PJB.

Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. (11) Sanggahan yang disampaikan pihak lain diluar Calon Penyedia Barang/Jasa tidak akan dijawab. (12) Calon Penyedia Barang/Jasa yang menggunakan pihak lain untuk menyampaikan sanggahan dan/atau mempengaruhi pihak PJB, akan menjadi catatan itikad tidak baik atas Calon Penyedia Barang/Jasa tersebut di DPT. (13) Sanggah dan Sanggah Banding tidak menghentikan Proses Pengadaan Barang/Jasa. (14) Sanggah banding yang dinyatakan tidak benar akan menjadi catatan tidak beritikad baik atas kinerja penyanggah di DPT. (15) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun. (16) Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 (dua) tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 5 (lima) tahun. 4.7.

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN (1)

Pengguna Barang/Jasa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), dengan ketentuan : a) Tidak ada sanggahan Barang/Jasa;

atau

sanggah banding

dari Calon

Penyedia

b) Sanggahan yang diterima dalam masa sanggah ternyata tidak benar; c) Sanggah banding yang diterima dalam masa sanggah banding ternyata tidak benar; d) Sanggahan yang diterima melewati waktu masa sanggah; atau


e) Sanggah banding diterima melewati waktu masa sanggah banding. (2)

Calon Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa wajib menerima keputusan tersebut. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka jaminan penawaran Calon Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dicairkan dan menjadi milik PJB serta dimasukkan dalam Daftar Hitam (Black List) PJB, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan pertama yang ditunjuk sebagai Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Penyedia Barang/Jasa urutan kedua (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan sebagai berikut : a) Penetapan pemenang pengadaan urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa; b) Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

(4)

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan kedua mengundurkan diri atau tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai Dokumen Pelelangan/RKS (ITB, RFP atau RFQ), maka penunjukan Penyedia Barang/Jasa dapat dilakukan kepada Calon Pemenang urutan ketiga (apabila ada) sesuai dengan harga penawarannya, dengan ketentuan. a) Penetapan Pemenang Pengadaan urutan ketiga tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/penetapan dari Pengguna Barang/Jasa. b) Masa berlaku penawaran dan Jaminan Penawaran Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya atau apabila sudah tidak berlaku terlebih dahulu memperpanjang masa berlaku penawaran dan menyerahkan Jaminan Penawaran yang baru.

(5)

4.8.

Apabila Calon Pemenang Pengadaan urutan ketiga mengundurkan diri, maka Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal.

PENGADAAN GAGAL DAN PENGADAAN ULANG. (1)

Fungsi Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa melakukan upaya agar pengadaan tidak gagal, dengan melakukan langkah sesuai professional judgement, antara lain negosiasi langsung dengan Calon Penyedia Barang/Jasa peserta pengadaan atau Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PJB/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PJB/Perusahaan Terafiliasi BUMN.

(2)

Dalam hal langkah tersebut tidak dapat dilakukan, maka Fungsi Pelaksana Pengadaan dapat mengajukan justifikasi kepada Value for Money Committee untuk menyatakan Pengadaan Gagal.

(3)

Pengadaan Gagal a) Pengguna Barang/Jasa menyatakan Pengadaan Gagal, dalam hal:  Negosiasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan.  Tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.


    



Terjadi perubahan rencana kerja dan mengakibatkan perubahan kebutuhan barang/jasa. Adanya indikasi kuat terjadi persaingan usaha yang tidak sehat. Adanya indikasi terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sanggahan dari Calon Penyedia Barang/Jasa ternyata benar. Berdasarkan rekomendasi dari Value for Money Committee atas usulan Fungsi Pelaksana Pengadaan, Pengguna Barang/Jasa, Pejabat Pengawasan, atau Pejabat lain yang terkait. Akibat adanya penetapan pengadilan.

b) Fungsi Pelaksana Pengadaan wajib menyampaikan Pengadaan Gagal kepada Calon Penyedia Barang/Jasa.

pemberitahuan

c) Setelah ditetapkan Pengadaan Gagal, maka Pejabat Yang Berwenang menugaskan Fungsi Pelaksana Pengadaan untuk melakukan pengadaan ulang, dengan atau tanpa revisi Dokumen Pelelangan/RKS/HPS untuk disesuaikan dengan penyebab Pengadaan Gagal. d) Dalam hal terjadi revisi Dokumen Pelelangan/RKS/HPS, maka revisi Dokumen Pelelangan/RKS dilakukan oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan dan revisi HPS dilakukan oleh Fungsi Perencana Pengadaan. e) PJB tidak memberikan ganti rugi kepada Calon Penyedia Barang/Jasa apabila penawarannya ditolak atau pengadaan dinyatakan gagal. (4)

Pengadaan Ulang Apabila Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan gagal oleh Fungsi Pelaksana Pengadaan setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Yang Berwenang dilakukan dengan urutan : a) Melakukan Pengadaan Barang/Jasa ulang sesuai tahapan Pengadaan Barang/Jasa dengan atau tanpa mengubah Dokumen Pelelangan/RKS/HPS. b) Penunjukan Langsung ke BUMN/Anak Perusahaan PJB/Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Terafiliasi PJB/Perusahaan Terafiliasi BUMN. c) Dalam hal setelah dilakukan pengadaan sebagaimana dimaksud 4.8 (4) a dan 4.8 (4) b masih tetap tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan, maka Pengguna Barang/Jasa memutuskan proses pengadaan dapat dihentikan.


BAB VI PENUTUP Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Gresik, 19 April 2017

PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

1.

2.

RACHMAD LUTFI

FARID EFFENDI

Struktural Pelaksana PBJ Merangkap Anggota

…………………….

Pelaksana PBJ …………………….

3.

TRI WURYANI

Pelaksana PBJ

…………………….


Lampiran 1 RKS No. Tanggal

: : :

Permintaan Penawaran (PP) 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017



: : :

Spesifikasi Barang/Jasa 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

SPESIFIKASI PEKERJAAN YANG DIMINTAKAN PENAWARAN


Lampiran 3

:

RKS No. Tanggal

: :

Spesifikasi Barang/Jasa yang Ditawarkan 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DITAWARKAN

NO

NAMA BARANG/JASA

JUMLAH


Lampiran 4 RKS No. Tanggal Nomor : Lampiran :

Contoh Surat Penawaran Sampul I : 0598.RKS/612/UPGRK/2017 : 19 April 2017 Tanggal…………….........

:

Kepada TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik Perihal

: Penawaran Administrasi,Teknis dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan dalam perusahaan

: : :

................................................................... A) ................................................................... B) ................................................................... C)

Dengan ini menyatakan : 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam : a. RKS Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... Tentang : ............................................................................................... b. Berita Acara Penjelasan Nomor : ............................................................................................... Tanggal : ............................................................................................... 3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaranSampul I dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan. 4. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan. 5. Harga Penawaran Harga Barang : .............................................................................................. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : .............................................................................................. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran : ..............................................................................................

6. 7. 8.

(Terbilang : .............................................................................................................................................. ) Rincian penawaran harga setiap Barang, seperti terlampir. Asli Jaminan Penawaran dari Bank .................................................................................................................. Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

........................................ D) ( Nama Jelas ) E) Keterangan : A = Nama dan Alamat Perusahaan B = Nama yang mewakili Perusahaan C = Jabatan yang mewakili Perusahaan D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) E = Jabatan


Lampiran 5

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN NAMA

No BARANG/JASA

JUMLAH

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp)

WAKTU PENYERAHAN

SUB TOTAL PPN 10% TOTAL HARGA PENAWARAN TERBILANG: Paraf dan Stempel Perusahaan



Kepada

: : :

Contoh Surat Pernyataan 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

Tanggal .....................................

TIM PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

..................................................................................

Mewakili

:

PT ............................................................................

Jabatan

:

..................................................................................

Sehubungan dengan Pengadaan Langsung sesuai RKS No. 0598.RKS/612/UPGRK/2017 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. 2.

3. 4.

5. 6.

7.

8.

Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta. Apabila penyerahan barang dilaksanakan melewati batas waktu levering atau mengalami keterlambatan sehingga tidak dapat dipasang sesuai dengan jadwal pemasangan/overhoul, perusahaan kami bertanggung jawab penuh dengan bersedia barang tidak akan diterima dan tidak akan dibayar oleh PT PJB. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru. Perusahaan kami yang sedang mengikuti Pengadaan Langsung ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB selama 4 (empat) tahun. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT .............................................. Meterai -----------------------------------------Jabatan



: : :

Contoh Pakta Integritas 0598.RKS/612/UPGRK/2017 3 Nopember 2017

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan; 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan; 4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar; 6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan. 8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................. (nama kota), .............. (tanggal) .......... (bulan) ........... (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama


Lampiran 8

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

No

URAIAN

DATA TEKNIIK  Jenis/Type  Kapasitas  Dsb

DATA PEMAKAI  Nama Pemakai  Alamat  Kontak Person  Dsb

KONTRAK Nomor  Tanggal  Th Operasi  Nilai  Dsb

KET


Lampiran 10 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Black list 0598.RKS/612/UPGRK/2017 19 April 2017

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah:

Selama 6 bulan 1) 2) 3)

Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan 1) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3) Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4) Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Selama 24 bulan 1) Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. 3) Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. 4) Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. 5) berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. 6) Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. 7) Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. 8) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata


9) 10) 11)

12) 13) 14)

informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan 1) Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan 2) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. 3) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. 5) Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. 6) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada 7) Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. 8) Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila:

(1) (2)

Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan. Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.


2017

Recommend Documents