2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (IV)

JAKARTA SENIN, 22 MEI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 6/PUU-XV/2017

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1)] dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen [Pasal 39 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Dasrul 2. Hanna Novianti Purnama ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (IV) Senin, 22 Mei 2017 Pukul 14.02 – 14.47 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Arief Hidayat Aswanto I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Saldi Isra Suhartoyo

Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Asrun 2. Ai Latifah B. Ahli dari Pemohon: 1. Wasir Thalib 2. Sudharto C. Pemerintah: 1. Mulyanto 2. Irsam Arif 3. Herawati Diah 4. Ninik Hariwanti 5. Tony Prayogo

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.02 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 6/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sebelum saya mulai, saya menanyakan kepada Pemohon dan Pemerintah, pada sidang Pleno ini, satu hakim dinas ke luar negeri, dua orang hakim dengan alasan kesehatan tidak bisa menghadiri persidangan sehingga semestinya sidang Pleno dengan kuorum 7 hakim itu terpaksa tidak bisa dilakukan. Pada kesempatan ini apakah bisa dilanjutkan sidang Panel yang diperluas hanya dihadiri oleh 6 hakim? Silakan, Pemohon.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Prinsip dalam hukum acara bahwa sebagaimana kami pahami yang tidak bisa adalah ketika mengambil putusan, minimal 7. Tapi, kalau bersidang, bisa.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Dan ini kesepakatan para pihak itu prinsip dalam dunia peradilan. Terima kasih.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Jadi, disetujui untuk dilanjutkan, ya?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Siap.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah?

1

8.

PEMERINTAH: MULYANTO Ya, Yang Mulia. Disetujui, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu sidang bisa berlangsung karena memang tidak mengambil putusan, kita hanya mendengarkan keterangan ahli. Baik, Pemohon, yang hadir Pak Asrun dengan pasukannya, ya?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH Ya.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mahasiswa Pakuan.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH Ya, Yang Mulia.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH Hadir kali ini kuasa hukum, Pak Andi Asrun, saya sendiri Latifah, beserta 2 orang ahli, yaitu Prof. Dr. Wasir Thalib dan Sudharto, dan 40 peserta dari Universitas Pakuan Bogor yang hadir sebagai pengunjung. Terima kasih, Yang Mulia.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari Pemerintah yang hadir, siapa?

16.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb.

2

18.

PEMERINTAH: MULYANTO Dari pemerintah, dari Kemendikbud, Pak Irsam Arif, Kabag Hukum … Kabag Advokasi dan Bantuan Hukum. Kemudian, Budia... Bu Herawati Diah dari Kemenkumham, Bu Ninik Hariwanti, S.H., L.L.M., kedua, saya Pak Mulyanto, dan ketiga, Tony Prayogo. Demikian, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Dari DPR tidak hadir, ada surat yang ditandatangani oleh Kepala Badan Keahlian DPR, tidak bisa hadir karena bersamaan dengan reses. Selamat datang para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pakuan di sidang Mahkamah Konstitusi, ya. Baik. Agenda kita pada siang hari ini adalah mendengarkan Ahli yang diajukan oleh Pemohon. Tapi makalah baru kami terima pada siang hari ini. Untuk lain kali, Pemohon dan pemerintah supaya bisa … apa namanya ... makalahnya 2 hari sebelum persidangan, ya. Tapi kali ini belum anu ... nanti Pemohon supaya dijadikan pedoman, jadi makalah dari ahli kita terima 2 hari sebelum persidangan diadakan, ya. Baik. Saya persilakan, Ahli, Prof. Dr. Wasir Thalib dan Bapak Dr. Sudharto. Silakan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Beliau berdua muslim? Agak maju, agak dekat, ya. Saya persilakan, Yang Mulia Prof. Aswanto untuk memandu sumpah.

20.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Kedua ahli untuk mengikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

21.

AHLI DARI PEMOHON: WASIR THALIB DAN SUDHARTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

22.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan duduk kembali. Pemohon, siapa dulu yang akan kita dengar keterangannya? 3

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH Untuk pertama, saksi ahli pertama kami minta Pak Dr. Sudharto.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Dr. Sudharto.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: AI LATIFAH Silakan.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Bapak Dr. Sudharto di podium yang sudah disediakan. Mohon bisa dipersingkat waktunya antara 15-20 menit, nanti kita lanjutkan dengan pendalaman dan diskusi.

28.

AHLI DARI PEMOHON: SUDHARTO Assalamualaikum wr. wb.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb.

30.

AHLI DARI PEMOHON: SUDHARTO Selamat sore dan salam sejahtera. Yang Mulia, terima kasih memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam persidangan ini. Izinkan pada kesempatan ini saya mengemukakan beberapa hal yang lebih banyak hubungannya dengan persoalan-persoalan pendidikan. Mulai dari sebenarnya pendidikan itu hakikatnya apa? Hubungannya dengan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa? Kemudian, siapa saja yang harus berperan? Lalu, apa yang seharusnya dipahami secara bersama? Ketika akhir-akhir ini sering terjadi tindakan-tindakan yang oleh unsur pendidikan dinyatakan bermanfaat dalam rangka membuat manusia muda menjadi dewasa, menuju bangsa yang cerdas, tetapi ternyata pada akhirnya harus selesai di sidang pengadilan. Yang Mulia, memenuhi perintah Yang Mulia mengenai waktu yang 15 menit, saya akan secara singkat mengatakan bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mengembangkan peserta didik dari manusia muda menjadi manusia dewasa. Manusia di ... hanya manusia dewasalah yang akan mampu mengemban tugas dan fungsinya sebagai

4

warga negara dalam rangka menjadi bangsa yang cerdas, bermartabat, menuju marta ... keberadaban dunia. Pendidikan tidak bisa dilaksanakan kalau tidak ada unsur guru. Guru memiliki fungsi dan peran dalam rangka melaksanakan interaksi edukatif. Interaksi edukatif adalah interaksi bukan sekadar interaksi sosial, tetapi interaksi yang terikat oleh norma-norma yang disepakati. Kesepakatan itu semata-mata demi kepentingan, bukan kepentingan guru melainkan demi kepentingan peserta didik. Agar ia melalui interaksi edukatif yang terikat dengan norma itu menjadi manusia dewasa yang mampu berperan melaksanakan fungsinya di masa depan. Dalam proses pendidikan untuk mendewasakan peserta didik, suasana pembelajaran sering menghadapi beberapa persoalan. Salah satu di antaranya begitu semangatnya seorang guru dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi fisik, hard skill, soft skill-nya, dihadapkan pada kondisi peserta didik yang memang belum dewasa. Norma-norma yang seharusnya diikuti dalam rangka kepentingan bersama, mendewasakan peserta didik itu kadang-kadang tanpa disadari terlanggar dan menjadi menyulitkan bagi guru oleh karena penyelesaiannya meninggalkan pemahaman yang utuh oleh para Pihak Terkait terhadap pertama, hakikat pendidikan itu sendiri, kemudian peran guru, dan posisi peserta didik. Penyelesaian yang tidak mampu melihat hakikat yang saya sebut tadi, akhirnya menyebabkan guru menjadi dalam kondisi yang sangat meresahkan. Pendidikan adalah upaya yang terbaik dalam rangka mencerdaskan peserta didik. Pada era Yunani, pedagogi ini dilakukan antara lain juga oleh pedagogus, yaitu orang yang diberi amanah oleh orang tua untuk mengantarkan anaknya dari sekolah ... dari rumah ke sekolah dan kembali ke sekolah. Ia memang bukan guru, tapi ia juga menjadi bagian dari tugas utama orang tua untuk membuat peserta ... anaknya itu menjadi dewasa sehingga pedagogus itu taruhlah kalau di sini seperti pembantu rumah yang khusus mengantar anak, diberi kewenangan untuk pertama, menasihati anaknya. Orang tua memperkenankan menasihati anaknya, bahkan kalau terjadi anak itu dinilai nakal, pedagogus itu diberi hak untuk memukulnya. Ini sejarah dari metode pendidikan yang menggunakan alat pendidikan, menggunakan ketegasan, hukuman yang berupa hukuman fisik mejadi alat untuk melaksanakan proses pendidikan. Yang Mulia, berbicara tentang hakikat pendidikan, banyak ahli yang merumuskan menurut latar belakang keahliannya, tetapi akhirnya setiap negara menggunakan rujukan, yaitu peraturan perundangundangan yang berlaku walaupun pada dasarnya antara pendapat para ahli, kemudian rujukan peraturan perundang-undangannya tidak banyak yang terlalu bertentangan. Hakikat pendidikan di negara kita tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 5

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan dengan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik itu hingga menjadi manusia yang memiliki ketakwaan, potensi spiritual atas tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Hakikat pendidikan itu kemudian dilaksanakan melalui tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 yang menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Ini sesungguhnya harus dipahami oleh semua pihak bahwa tugas ini adalah tugas dalam rangka perintah alinea keempat Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan proses interaksi, edukatif sebagai kunci utama keberhasilan. Dalam rangka melaksanakan interaksi itu, peserta didik bersama dengan lingkungan dan guru kemudian mengikatkan diri melalui normanorma, ketentuan-ketentuan. Ada ketentuan itu yang dituangkan dalam tata tertib, tapi sebagian juga tidak. Persoalan menjadi agak kompleks ketika pada satu saat anak atau peserta didik belum dewasa, belum matang, dia belum memiliki kemandirian, belum bertanggung jawab, dan akhirnya ikatan normatif yang berlaku menjadi mudah terlanggar sehingga pada satu saat, guru tenaga pendidik karena semangatnya untuk mengemban amanah orang tua agar supaya anak ini menjadi baik, menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, akhirnya dilakukanlah tindakan-tindakan yang dirasa oleh anak kurang nyaman. Dan pada saatnya, mungkin karena sebabsebab tertentu, situasi ini sampai kepada orang tua. Yang Mulia, dalam rangka melaksanakan proses interaksi pendidikan ini, ada yang namanya alat pendidikan. Alat pendidikan itu bisa berarti larangan, bisa berarti nasihat, bisa ini alat-alat yang tidak kasat mata, tapi bisa juga ganjaran dan sanksi. Pendekatan lama yang sering dikenal dengan pendekatan ketegasan, memang sanksi bisa diberikan dengan cara pertama, menunjukkan wajah yang tidak menyenangkan. Jadi ketika norma interaksi edukatif dilanggar, diberi peringatan, diberi bujukan, diberi masukan, anak masih tetap saja melanggar, akhirnya keluarlah sikapsikap yang barangkali pada tahun 25, keluarnya Undang-Undang Nomor 35 itu, dinilai sebagai sebuah tindakan kekerasan. Membentak sekarang sudah mulai dihindari oleh guru sekalipun sebenarnya bisa merugikan, merugikan peserta didik itu sebab bagaimanapun, karakter peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Ada peserta didik yang sekali lihat saja sudah tidak bisa … tidak melakukan hal-hal yang negatif itu, tetapi banyak juga yang sebaliknya. Tetapi sesungguhnya, pemahaman terhadap makna sikap guru dalam rangka proses interaksi edukatif membuat manusia ini … calon manusia ini menjadi dewasa, sesungguhnya diberlakukan untuk tidak 6

sekadar melihat yang kasat mata dan kemudian menyelesaikannya di forum peradilan. Yang Mulia, terkait dengan tugas ini, sebenarnya undang-undang sudah luar biasa bagusnya oleh karena pada Pasal 14 Undang-Undang Guru dan Dosen sudah memberi hak kepada guru dalam hal guru mempertahankan norma-norma interaksi edukatif, maka guru dapat melakukan … memberikan sanksi sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan sepanjang sesuai dengan kode etik guru peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seterusnya. Yang Mulia, yang terakhir. Kami ingin menyampaikan bahwa tugas guru dalam rangka proses pendidikan sebenarnya adalah tugas membantu orang tua. Orang tua adalah pemegang amanah dari Allah dalam rangka meneruskan sejarahnya itu. Dalam Bahasa Jawa disebut anak iku gadua ning Gusti. Artinya, orang tualah yang bertanggung jawab membuat calon manusia itu menjadi manusia sesuai dengan desain yang diinginkan. Tentu, semua orang tua menghendaki anaknya menjadi lebih baik dari karier orang tuanya. Tetapi, akhir-akhir ini oleh karena paradigma baru di dunia pendidikan, tentang pendidikan berbasis hak asasi manusia, kemudian pendidikan ramah anak, dan sebagainya, akhirnya kondisi ini oleh orang tua kebanyakan hanya dilihat atas informasi anaknya yang kadang-kadang tidak objektif dan kemudian menganggap bahwa guru telah melakukan tindak kekerasan terhadap peserta didik anaknya. Padahal, siswa itu selain sebagai objek, juga sebagai subjek yang harus dihormati, bukan saja dihormati potensinya, tetapi juga hakhaknya untuk memeroleh pelayanan. Pelayanan yang menurut persepsi guru dalam rangka norma interaksi edukatif terpaksa dipersepsi dalam kondisi yang lain. Yang terakhir, Yang Mulia, undang-undang sebenarnya sudah luar biasa oleh karena semua diberi peran dalam rangka hakikat proses pendidikan, peran guru, dan posisi anak ini, termasuk kedudukan orang tua, yaitu bahwa pemerintah, pemerintah daerah sampai ke pimpinan satuan kerja, wajib memberikan perlindungan. Itu artinya, kasus-kasus yang terjadi karena salah persepsi, salah komunikasi antara orang tua dengan pendidik, seharusnya selesai di sekolah, tidak perlu dibawa ke ranah pengadilan. Ada mekanisme dewan kehormatan guru dan dengan kehormatan guru ini adalah perintah undang-undang sehingga saya berpendapat karena dampak proses guru berhubungan dengan aparat penegak hukum, itu luar biasa keresahannya. Dan yakin, ketika proses itu berjalan tiga, empat, lima bulan, selama itu pula, guru hadir di kelas tanpa kondisi yang siap untuk melakukan interaksi edukatif. Mudah-mudahan forum ini, Yang Mulia berkenan dan bisa membuat suasana yang akhir-akhir ini orang sering mengenal dengan 7

kriminalisasi guru menjadi terhenti, semata-mata oleh karena kesadaran bahwa pendidikan adalah tugas orang tua karena anak itu adalah gaduannya Gusti Allah. Dan ini semuanya dalam rangka melaksanakan tugas konstitusional untuk menciptakan bangsa yang bermartabat menuju peradaban dunia. Terima kasih, Yang Mulia. Mudah-mudahan berkenan. Assalamualaikum wr. wb. 31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Bapak Dr. Sudharto, silakan duduk kembali terlebih dahulu. Berikutnya, Prof. Dr. Wasir Thalib, saya persilakan. Waktunya sama.

32.

AHLI DARI PEMOHON: M. WASIR THALIB Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin, Bapak, Ibu yang saya hormati. Mengawali pemaparan, perkenankan saya Prof. Dr. H. M. Wasir Thalib. Lahir di Pinrang, 25 Februari 1958. Pekerjaan, Dosen Universitas Negeri Makassar dan Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan. Selanjutnya, perkenankan saya menyampaikan keterangan Ahli dalam Perkara Uji Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan fakta sebagai berikut. Yang pertama. Fakta yang terjadi di Sulawesi Selatan, selain kasus Guru Dasrul, Guru SMK Negeri 2 Makassar yang dianiaya oleh siswa dan orang tua, maka ada beberapa fakta-fakta atau kasus-kasus yang terjadi, antara lain: 1. Nurmayani adalah Guru SMP Negeri 3 di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, dipenjara gara-gara mencubit siswa yang tidak mau melaksanakan praktik solat duha. Cubitan yang dilakukan itu hanya bermaksud untuk mendidik, bukan menyiksa, namun Nurmayani mendapat perlakuan masuk dalam bui. 2. Mubasyir, adalah Guru sukarela SMA Negeri 2 Sinjai Selatan, harus mendekam di dalam penjara hanya karena mendisiplinkan siswa dengan cara menggunting rambut. Kronologisnya adalah sebagai berikut. Pada saat menjelang ujian semester, pihak sekolah memberikan pengumuman agar semua siswa merapikan rambut. Pada saat hari pertama pelaksanaan ujian semester, semua siswa yang belum memotong rambut, dipotong rambutnya oleh Mubasyir kecuali siswa yang bernama Saharudin yang menolak dengan alasan akan memotong rambutnya sendiri. Karena Saharudin pun tak juga memotong rambutnya hingga akhir ujian, guru pun mengambil langkah tindakan tegas, Mubasyir mendapat tugas memotong rambut Saharudin. Pada saat dipotong rambutnya, Saharudin 8

menolak dan bahkan menangkis dengan tangan, berakibat tergoresnya tangan Saharudin dan esok harinya Saharudin bersama ibunya melaporkan Mubasyir ke polisi dan selanjutnya Mubasyir mendekam dalam sel polisi. 3. Guru SMP 3 Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Selayar harus dipenjara karena menempeleng seorang siswa Muhammad Israd yang ribut dan mengganggu temannya yang sedang menunaikan ibadah salat zuhur di musala. Yang kelima ... yang keempat maksud saya. 4. Drs. Bulu Tantu, Guru mata pelajaran Bahasa Inggris SMP Negeri 1 Binangu, Kabupaten Jeneponto. Dipolisikan oleh siswa Amelia Reski bersama orang tuanya karena memukul siswa saat belajar di kelas. 5. Haslina Gaffar adalah Guru SMK Negeri 1 Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Kritis di Rumah Sakit Andi Djemma, Masamba, setelah ia ditikam oleh muridnya sekaligus tetangganya yang dendam karena guru tersebut sering melaporkan siswa itu kepada orang tuanya jika siswa tersebut nakal. Sebagai informasi kami tambahkan bahwa siswa tersebut memang sudah residivis berulang kali melakukan kejahatan, tetapi tidak pernah dihukum karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. 6. Viral, ini saya tampilkan sebuah foto seorang murid yang sedang merokok di samping Drs. Ambo, Guru Bahasa Indonesia SMA Ilham, Makassar. Guru tersebut tidak … takut menegur, apalagi memberikan sanksi karena takut dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan HAM. Yang kedua. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1a) dan Pasal 54 ayat (1) berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 14 ayat (1f) dan Pasal 39 ayat (3) sebagai berikut. Kalau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 9 ayat (1), “Setiap anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.” Kemudian selanjutnya Pasal 54 ayat (1), “Anak di dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak yang lainnya.” Sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, maka kedua undang-undang ini

9

berbenturan dan dapat diterjemahkan bahwa tidak perlu sampai ke peradilan atau polisi. Yang ketiga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dengan tegas menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kalau dikaji dengan tugas ini, tugas guru sebenarnya yang besar adalah dua, mengajar dan mendidik. Nah, kalau tugas hanya mengajar, hanya 24 jam dalam satu minggu itu pun jam pelajaran bukan jam dinding, maka pekerjaan itu adalah sangat mudah. Tetapi mendidik itu adalah pekerjaan yang paling berat karena memberikan contoh teladan kepada anak didik dalam rangka mengubah sikap dan karakter anak didik. Tetapi kenyataannya saat ini guru sudah tidak mau pusing lagi dengan keadaan tersebut. Sebagai penutup saya sampaikan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya bertujuan baik, yaitu untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan, kesewenang-wenangan. Walaupun demikian, Undang-Undang Perlindungan Anak jangan sampai menyandera guru dalam mendidik anak didiknya karena itu berikanlah kembali otonomi mendidik kepada guru. Saya yakin bahwa setiap guru memiliki harapan agar setiap anak didiknya menjadi anak yang cerdas, terampil, dan memiliki budi pekerti. Saya kira ini yang saya sampaikan secara singkat, yang secara lengkap sudah ada dalam makalah lengkap saya dan saya sudah kirim ke Mahkamah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum wr. wb. 33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Jadi, semua makalah tertulis yang tidak disampaikan dianggap telah dibacakan. Dari Pemohon, apa yang akan dimintakan tanggapan kembali dari para Ahli? Silakan, Pak.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dikumpulkan dulu Para Ahli.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, ini ada empat pertanyaan, Pak. Mohon dijawab oleh setiap Ahli. Pertanyaan pertama, dalam setiap organisasi profesi ada kode etik, 10

demikian juga organisasi guru seperti PGRI. Pertanyaan saya, bagaimana kaitan penerapan kode etik dengan pelaksanaan tugas guru termasuk media atau pengajar? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, hak guru memberikan ... memberi hukuman fisik sebagai hukuman disiplin kepada murid di lingkungan sekolah, apakah mendorong guru seolah-olah guru itu mudah melakukan terdorong, melakukan untuk tindak kekerasan seperti itu, dalam levellevel sekecil apa pun juga? Kemudian pertanyaan ketiga, Pak. Apakah posisi perlindungan anak yang bersifat mutlak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak meminggirkan hak guru untuk mendidik anak termasuk upaya untuk memberikan disiplin kepada anak? Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, bagaimana posisi peraturan sekolah yang ditandatangani pihak orang tua dan pihak sekolah di awal sekolah seolah diabaikan dalam mendidik murid sehingga juga diabaikan dalam penyelesaian proses hukum yang menyeret guru? Bagaimana persoalan seperti ini? Mohon dijawab satu per satu. Terima kasih, Yang Mulia. 37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pemerintah?

38.

PEMERINTAH: MULYANTO Ada, Yang Mulia. Silakan.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

40.

PEMERINTAH: Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia. Sesuai dengan presentasi pendapat ahli hukum yang disampaikan tadi, ada pendapat yang menunjukkan bahwa terjadi benturan muatan antara undangundang guru dan dosen dengan undang-undang perlindungan dimana pendapat ahli juga tersebut di dalam keterangannya pada halaman 5 menyatakan bahwa benturan ini ... benturan muatan undang-undang ini tidak akan terjadi sebagaimana di paragraf pertama bila dipahami ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 11

Nah, ini mohon Prof. Wasir bisa menjelaskan bahwa ini tidak akan terjadi benturan apabila ada penafsiran yang sama terhadap ketentuan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih, Yang Mulia. 41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari meja Hakim? Cukup. Ya, silakan Ahli dari Pak Sudharto dulu atau Prof. Wasir. Silakan. Di … duduk saja di tempat.

42.

AHLI DARI PEMOHON: SUDHARTO Terima kasih, Yang Mulia. Sejak guru ditetapkan sebagai jabatan profesi, memang melalui organisasinya sudah ada kode etik itu. Tetapi di lapangan, ternyata sosialisasinya masih perlu ditingkatkan. Ada banyak yang sebenarnya dikehendaki agar sosialisasi sehingga guru itu paham terhadap kode etik, itu dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena ketika guru menerima tunjangan profesi dari pemerintah, padahal dia tidak profesional, sebenarnya yang rugi adalah pemerintah, tetapi sampai hari ini belum terlaksana. Akibatnya, dewan kehormatan selama ini masih belum bekerja dengan optimal. Ada MoU antara kepolisian dengan Dewan Kehormatan Guru ketika terjadi dugaan pelanggaran yang dilaporkan pada orang tua. Beberapa tempat memang terselesaikan, tidak sampai ke pengadilan, tapi banyak juga yang lolos di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukuman fisik mendorong guru untuk mengumbar emosinya, misal? Sesungguhnya tidak, sama sekali tidak. Jadi, setiap kali guru melakukan tindakan yang bisa dinilai, dipersepsi sebagai sebuah tindakan kekerasan, berawal dari norma interaksi edukatif. Taruhlah kalau di sekolah, itu ada tata tertib, tata tertib di sekolah, tata tertib proses pembelajaran. Sejumlah anak sering melakukan karena memang anak ini sedang tumbuh kematangannya, kedewasaannya, sering melakukan hal-hal yang membuat diingatkan sekali, dilihat, diberi nasihat, masih juga mengulang, dan akhirnya tanpa hendak men ... menumpahkan kekesalannya, guru melakukan apakah itu mencubit atau mungkin menepuk bahunya agak keras, gitu. Tapi orang tua kadang-kadang mempersepsi itu sebagai sebuah tindakan kekerasan. Ngapain sudah dibayar mahal-mahal, masih melakukan kekerasan? Kembali, Yang Mulia, sesungguhnya kalau pemahaman terhadap proses pendidikan oleh orang tua dan guru itu adalah pengemban amanat orang tua itu dipahami benar, sesungguhnya proses-proses di kepolisian tidak perlu terjadi. Apakah Undang-Undang Perlindungan Anak, meminggirkan? Ya, Yang Mulia. Saya menganggap bahwa ada pertentangan yang agak jelas, gitu. Di satu pihak, guru Pasal 4 itu diberi kebebasan untuk melakukan memberikan sanksi, sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip 12

pendidikan, kode etik guru, dan seterusnya. Guru diikat, bagaimana ketika memperlakukan peserta didik. Jadi, bertutur kata dengan peserta didik, kemudian bersikap, berperilaku, sebenarnya sudah diatur. Diatur oleh kode etik itu. Sepanjang tindakan itu sesuai dengan itu, sebenarnya sanksi yang tidak mustahil bisa berupa bentakan, membentak, mungkin juga kalau ibu guru itu mencubit sedikit, itu menjadi sesuatu yang mungkin 25 tahun yang akan datang mungkin tidak, Yang Mulia, oleh karena tindak alat pendidikan yang berupa peringatan, larangan, kemudian sanksi, termasuk sanksi fisik, itu menjadi model sampai keluarnya rekomendasi dari UNESCO tentang empat pilar pendidikan itu. Ya, kemudian yang keempat. Tata tertib diabaikan oleh orang tua. Mohon maaf, di Jawa Tengah banyak yang sudah sekolah membuat tata tertib, dibuat bersama. Ada list of conduct, guru harus a, b, c, d, murid harus a, b, c, d, tenaga kependidikan harus, lalu ditandatangani bersama. Inggih. Ada banyak yang memang berhasil. Setiap kali ada persoalan, mereka duduk bersama. Tetapi banyak juga, mohon maaf, yang langsung ketika terjadi pelanggaran, langsung lapor ke polisi dan mohon maaf, setiap kali polisi memberi laporan, pilihannya laporan itu harus ditindaklanjuti dengan memanggil, melakukan penyelidikan, dan proses penyidikan berikutnya. Itulah, Yang Mulia. Terima kasih. 43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Sudharto. Prof. Wasir, silakan.

44.

AHLI DARI PEMOHON: M. WASIR THALIB Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, apakah ada kaitan antara kode etik dengan tugas profesional semua guru? Dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikatakan bahwa guru yang profesional itu memiliki empat kompetensi. Kompetensi pertama adalah kompetensi pedagogik, menguasai strategi dan metode-metode pembelajaran. Kompetensi kedua adalah kompetensi kepribadian, yaitu tampil menjadi teladan. Kemudian kompetensi ketiga adalah kompetensi sosial, yaitu membangun komunikasi antara semua ekosistem pelaku pendidikan dalam satuan pendidikan. Dan yang keempat adalah kompetensi profesional, menguasai seluruh materi yang akan ditransfer kepada peserta didik. Karena itu, kaitan antara kode etik dengan tugas profesional guru sangat erat. Yang kedua, guru memberikan hukuman fisik. Sekali lagi, saya ulangi bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 14 ayat (1) huruf f dengan tegas dikatakan, “Guru berhak 13

memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik guru dan peraturan perundang-undangan.” Ada juga PP yang bisa dipedomani, yaitu PP Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perlindungan Guru, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41, masing-masing menyatakan ... Pasal 39, “Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis, maupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangan.” Sanksi sebagaimana dimaksud ayat sa ... pada ayat (1) dapat berupa teguran, peringatan baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan, dan seterusnya.” Kemudian yang ketiga, posisi Unfdang-Undang Perlindungan anak memang mengenyampingkan Undang-Undang Guru dan Dosen terutama pada posisi Pasal 14 ayat (1) tadi bahwa guru berhak memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi. Kemudian di satu sisi di UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 dikatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Kelihatannya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 itu dikesampingkan ketika orang tua mendapatkan masalah langsung melaporkan ke orang tua dan itulah yang saya lihat, saya dengar, dan saya rasakan sebagai Ketua Provinsi PGRI Sulawesi Selatan. Yang keempat. Tata tertib di sekolah setiap sekolah sebenarnya memang ada ketika siswa masuk, tapi ini tidak lagi dianggap bisa ampuh untuk mengatur norma etika dalam tata tertib sekolah itu, kecuali hanya memang berlindung kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Yang keempat, apakah Pasal 1 ayat (1) berbenturan? Saya kira ya. Karena itu tadi saya katakan bahwa tugas guru adalah dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan guru adalah mendidik, mengajar, mendidik, membimbing, menilai, dan mengevaluasi. Nah, tugas guru yang berat itu sebenarnya ada dua, yaitu mengajar dan mendidik. Nah, kalau mengajar itu tugas guru oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa beban tugas guru itu hanya 24 jam, itu pun bukan jam dinding, tetapi jam pelajaran. Sangatlah ringan untuk dilakukan sebagai seorang guru jika hanya ingin menggugurkan kewajiban, tapi yang paling berat adalah bagaimana guru bisa mendidik peserta didik agar peserta didik itu memiliki masa depan yang baik. Saya kira ini, Yang Mulia, terima kasih banyak. Assalamualaikum wr. wb.

14

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Dari Pemohon, cukup? Dari Pemerintah?

46.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kalau begitu terima kasih pada Bapak Sudharto dan Prof. Dr. Wasir Thalib yang telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon masih mengajukan ahli atau saksi, cukup? Dari Pemerintah ajukan ahli atau saksi?

48.

PEMERINTAH: MULYANTO Pemerintah tiga ahli, Yang Mulia.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga ahli, baik. Tiga ahli, ya, makalahnya dua hari sebelum persidangan, ya. Baik, sebelum saya akhiri agenda sidang berikutnya Senin, 12 Juni 2017 pada pukul 10.00 WIB dengan agenda kalau DPR hadir, keterangan DPR, dan tiga ahli sekaligus dari Pemerintah, ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Sudharto dan Bapak Prof. Wasir yang telah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Terima kasih juga kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Univ. Pakuan yang sudah dengan tertib mendengarkan persidangan ini. Pemohon, ada yang akan disampaikan? Cukup? Ya, baik, kalau begitu sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.47 WIB Jakarta, 22 Mei 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15