PERATURAN MENTERI KEUANGAN 111/PMK.06/2017 D I R E K T O R A T
P E N I L A I A N
Latar Belakang
Perkembangan kondisi, kebutuhan, dan praktik pelaksanaan penilaian,
Mendukung pelaksanaan Revaluasi BMN
Mendukung program simplifikasi regulasi
Latar Belakang PMK 111 (Penilaian BMN)
PMK 166 (Penilaian BMN)
Perdirjen Pedoman Teknis Pelaksanaan Penilaian BMN Kepdirjen Pembagian Kewenangan Penilaian BMN
PMK 111 - Penilaian BMN
Keterlibatan Penilai
Penilaian tanpa survei lapangan
Teknis Pelaksanaan Penilaian
Potensi Revisi Laporan Penilaian;
Penilaian lainnya
POINT PENYEMPURNAAN
Syarat permohonan
Point Penyempurnaan 1
Penyesuaian syarat permohonan penilaian BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan
latar belakang permohonan tujuan Penilaian dokumen kepemilikan dan/atau dokumen pendukung bukti kepemilikan deskripsi objek Penilaian dokumen penatausahaan barang, berupa fotokopi Kartu Identitas Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang
Point Penyempurnaan 2
Keterlibatan Penilai Pemerintah terkait penilaian BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan dalam bentuk permohonan penilaian
“Permohonan Penilaian dari Pengguna Barang atau pihak yang memiliki kewenangan diajukan secara tertulis kepada: Direktur Kepala Kantor Wilayah Kepala Kantor Pelayanan” Seperti halnya permohonan biasa
Point Penyempurnaan 3
Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik Negara
“Penilaian dapat dilakukan tanpa survei lapangan terhadap fisik objek penilaian dalam hal Penilaian dilakukan dalam rangka penilaian kembali untuk tujuan penyusunan neraca Pemerintah Pusat” Data dan informasi dikumpulkan berdasarkan: Hasil inventarisasi dan/atau Keterangan
Point Penyempurnaan 3
Penilaian tanpa survei lapangan guna mendukung kegiatan penilaian kembali (revaluasi) aset Barang Milik Negara
Laporan Penilaian tidak memuat tanggal survei lapangan. Tanggal Penilaian merupakan tanggal surat keterangan dari Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang yang menerangkan kondisi dari objek Penilaian.
Point Penyempurnaan 4
Teknis Pelaksanaan Penilaian diatur lebih lanjut dengan Perdirjen
Penilaian dilakukan dengan menggunakan pendekatan data pasar pendekatan biaya; dan/atau pendekatan pendapatan. “Penilaian dengan menggunakan pendekatan dimaksud menggunakan Petunjuk Teknis Penilaian yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal atau Direktur yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Penilaian pada Direktorat Jenderal”
Point Penyempurnaan 5
Potensi Revisi Laporan Penilaian
Sepanjang masa berlaku laporan penilaian belum berakhir dan belum digunakan oleh Pemohon/pemberi tugas
Tim Penilai wajib
menyatakan bahwa laporan tersebut adalah revisi dan membatalkan laporan sebelumnya
menyatakan alasan dilakukan revisi
membuat kertas kerja revisi; dan
menggunakan nomor laporan Penilaian yang berbeda
Point Penyempurnaan 6
Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan diatur tersendiri
“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini” “Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
Point Penyempurnaan 6
Penilaian aset/Kekayaan Negara terkait dengan pasal 103 dan 104 PP 27 Tahun 2015 akan diatur tersendiri
“Penilaian Barang Milik Negara yang berasal dari badan khusus yang dibentuk dalam rangka penyehatan perbankan dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini” “Penilaian kekayaan negara tertentu yang berasal dari perolehan lainnya yang sah dalam hal belum diatur tersendiri, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini”
T
E
R
I
M
A
K
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DIREKTORAT PENILAIAN Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 6 Selatan, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta 10710 Telepon (021) 3501030; Faksmile (021) 3502691; Situs www.djkn.depkeu.go.id
A
S
I
H
