2017

PROFIL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

2017 2017 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN PELAJARAN 2016/2017

DAFTAR ISI BAB I. PENDAHULUAN ............................................. 4 A. Latar Belakang .................................................. 4 B. Tujuan ....................................................... 4 C. Ruang Lingkup .................................................. 5 BAB II. KEADAAN UMUM ........................................... 6 A. Nonpendidikan .................................................. 6 1. Administrasi Pemerintahan Daerah ...................................... 6 Tabel 2.1. Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah ........................... 7 2. Demografi .................................................... 8 Tabel 2.2. Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia .............................. 8 Tabel 2.3. Keadaan Demografi ........................................... 9 3. Geografi ..................................................... 9 4. Ekonomi .................................................... 10 5. Sosial Budaya dan Agama ........................................... 11 Tabel 2.4. Keadaan Keagamaan ......................................... 11 B. Pendidikan .................................................... 11 1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB) ................... 12 Tabel 2.5. Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB ......................... 13 2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) .................................... 16 Tabel 2.6. Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB ................ 17 3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) .................................. 19 Tabel 2.7. Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun .. 19 4. Pendidikan Non Formal ............................................ 22 Tabel 2.8. Data Peserta Didik Kesetaraan .................................... 23 BAB III. KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH ................ 24 A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan ............................... 24 Tabel 3.1. Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan ...................... 24 Tabel 3.2. Indikator Pembelajaran Yang Bermutu ............................... 25 Tabel 3.3. Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB .............................. 26 Tabel 3.4. Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB ........................... 27 Tabel 3.5. Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB ........................ 29 B. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan ......................... 29 Tabel 3.6. Indikator Mutu Pendidikan ...................................... 30 Tabel 3.7. Kinerja Mutu Pendidikan ....................................... 33 Tabel 3.8. Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin ......................... 33

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 03-03-17, 23:10:28

Halaman 2 / 40

Tabel 3.9. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD

............................... Tabel 3.10. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP ............................. Tabel 3.11. Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM .............................. Tabel 3.12. Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA .... Tabel 3.13. Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok ........................... C. Efisiensi Internal Pendidikan ......................................... Tabel 3.14. Efisiensi Internal Pendidikan .................................... Tabel 3.15. Siswa Terbuang dan Putus Sekolah ................................ Tabel 3.16. Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang ......................... Tabel 3.17. Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan ............................... D. Kinerja Pendidikan ............................................... Tabel 3.18. Kinerja Pendidikan ......................................... BAB IV. PENUTUP ................................................ A. Simpulan ..................................................... 1. Dipandang dari segi pemerataan ....................................... 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu .................................... 3. Dipandang dari segi relevansi ........................................ 4. Dipandang dari segi efisiensi internal .................................... B. Rekomendasi .................................................. DAFTAR KEPUSTAKAAN ..........................................


Halaman 3 / 40

33 33 33 33 34 35 35 35 35 35 36 36 37 37 37 37 38 38 38 40

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Dalam perencanaan pembangunan bidang pendidikan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi diperlukan data dan informasi yang lengkap. Data dan informasi tersebut tidak hanya menyangkut data di lingkungan Dinas Pendidikan melainkan juga di luar Dinas Pendidikan. Pada kenyataannya, untuk mendapatkan data dan informasi, khususnya di luar Dinas Pendidikan sangat sulit. Hal itu disebabkan karena semua instansi memiliki data masing-masing dan belum ada instansi yang melakukan integrasi terhadap data setiap instansi tersebut. Agar diperoleh data yang terintegrasi, lengkap, dan mutakhir mengenai keadaan pendidikan maka perlu dikaitkan dengan data dan informasi di luar Dinas Pendidikan seperti administrasi pemerintah daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, transportasi dan komunikasi, serta data lainnya yang relevan. Selain itu, untuk mengatasi masalah-masalah pendidikan tidak hanya dapat dilakukan melalui faktor internal pendidikan melainkan juga harus dilihat faktor eksternal lainnya atau di luar pendidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut di atas, profil pendidikan yang cukup komprehensif di suatu kabupaten/kota atau provinsi dapat dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk penyusunan perencanaan pembangunan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu, dengan menggunakan profil pendidikan tersebut dapat diketahui dan diperhitungkan berbagai faktor yang ada dalam suatu wilayah, termasuk faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi perkembangan suatu wilayah dan khususnya perkembangan pendidikan. Berdasarkan data dan informasi yang komprehensif yang termuat di dalam profil pendidikan dapat dilakukan analisis secara deskriptif untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah. Kemudian, dengan menggunakan kinerja yang ada diharapkan dapat dilakukan identifikasi masalah terhadap pemerataan dan perluasan akses, mutu dan relevansi, serta tata kelola pendidikan. Berdasarkan masalah yang ada maka perlu dilakukan analisis data dan informasi untuk perencanaan dengan pendekatan berdasarkan data dan informasi yang ada. Dengan melalui profil pendidikan dapat dihasilkan berbagai penggambaran maupun proyeksi ke depan sebagai upaya pendukung langkah-langkah perencanaan pembangunan di bidang pendidikan.

B. Tujuan Tujuan umum disusunnya profil pendidikan adalah untuk menghasilkan data dan informasi yang terintegrasi antara data pendidikan dengan data nonpendidikan yang dapat digunakan untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan pendidikan.


Halaman 4 / 40

Sedangkan tujuan khusus adalah untuk mengetahui kinerja pendidikan dasar dan menengah di suatu daerah, masalah yang dihadapi sebagai bahan perencanaan yang menyangkut pemerataan dan perluasan akses pendidikan; peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; dan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Setelah diketahui masalah tersebut, diharapkan dapat disusun cara mengatasi masalah tersebut. Di samping itu, kinerja pendidikan yang telah dikaitkan dengan faktor eksternal tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan seperti penyusunan perencanaan pembangunan wilayah, perencanaan pembangunan pendidikan, penyusunan kebijakan operasional pendidikan, dan informasi bagi pihak yang memerlukan, khususnya informasi pendidikan di Kabupaten/Kota atau Provinsi.

C. Ruang Lingkup Profil ini menyajikan keadaan umum nonpendidikan dan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Keadaan umum nonpendidikan yang disajikan meliputi informasi tentang administrasi pemerintahan daerah, demografi, geografi, ekonomi, sosial budaya dan agama, serta transportasi dan komunikasi. Informasi itu sangat diperlukan dan mempunyai saling keterkaitan yang mendukung perkembangan pendidikan di daerah. Keadaan umum pendidikan mencerminkan variabel-variabel pendidikan menurut jenjang pendidikan serta kemajuan yang dicapai melalui indikator-indikator pendidikan di setiap jenjang pendidikan. Sesuai dengan bahan yang tersedia disajikan kinerja dan analisis profil pendidikan yang mencerminkan kaitan antara indikator-indikator internal dan eksternal dengan permasalahannya sehingga diharapkan dapat memberikan informasi untuk keperluan perencanaan pendidikan. Data yang tersedia disajikan dalam bentuk tabel dan memuat data dasar, (baik yang bersumber dari Pemerintah Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendidikan maupun dari instansi lain) mengenai pendidikan dan data olahan pendidikan yang menghasilkan indikator seperti angka, rasio, dan perbandingan pendidikan menurut jenis dan jenjang pendidikan. Dengan data-data dari berbagai lintas sektor diharapkan dapat digunakan sebagai deskriptif kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai serta perencanaan dalam rangka pengembangan pendidikan di masa yang akan datang. Jenis-jenis data yang tersaji dengan dukungan sumber pendataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tentu lebih baik dalam rangka penyusunan program dan kebijakan lebih lanjut. Ruang lingkup dan jenis-jenis data ini diharapkan akan terus dilakukan pengembangan sesuai dinaamika penyelengaraan pendidikan, yang selalu bergerak sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang harus dilayani sehingga data pendidikan akan mampu memberikan sumbangan yang berharga bagi penetapan prioritas pembangunan. Data yang tersedia di dalam buku profil ini diolah berdasarkan hasil pendataan di lapangan, sehingga diharapkan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk dalam proses perencanaan.


Halaman 5 / 40

BAB II KEADAAN UMUM Peta 2.2 Peta Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Peta 2.2 bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur. Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Samudera Indonesia serta sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan melihat peta tersebut, dapat diketahui beberapa sungai yang melalui Provinsi Jawa Tengah antara lain sungai Bengawan Solo, Sungai Serayu, dan beberapa sungai kecil di beberapa Kabupaten/Kota.

A. Nonpendidikan 1. Administrasi Pemerintahan Daerah Sesuai dengan UU Nomor 22, Tahun 1999, pemerintah daerah merupakan koordinator semua instansi sektoral dan kepala daerah yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembinaan dan pengembangan wilayahnya. Pembinaan dan pengembangan tersebut mencakup segala bidang kehidupan dan bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten/Kota atau Provinsi sebagai satu kesatuan wilayah pemerintahan, melaksanakan pembangunan yang memiliki arah dan tujuan tertentu yang harus dicapai melalui pembangunan


Halaman 6 / 40

di semua bidang, termasuk di bidang pendidikan dan kebudayaan. Hal itu berarti, bahwa rencana pembangunan pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi tidaklah berdiri sendiri melainkan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan kabupaten/kota atau provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, segala usaha dan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang pendidikan di kabupaten/kota atau provinsi harus berada di bawah koordinasi atau sepengetahuan dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau provinsi untuk menjaga keserasian dan keterkaitannya dengan sektor lain dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Peta 2.3 Peta Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dan terdiri atas 573 kecamatan dan yang terbagi ke dalam 8.578 kelurahan/desa dengan luas wilayah seluruhnya + 59.438 km2. (Tabel 2.1). Tabel 2.1 Administrasi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016/2017 No.

Variabel

1

Kabupaten/Kota

2

Kecamatan

3

Desa/kelurahan

4

Luas wilayah (km2)

Jumlah 35 280 4,170 4,153,687.04

Sumber: Jawa Tengah Dalam Angka 2016


Halaman 7 / 40

2. Demografi Berdasarkan UU Nomor 2, Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Indonesia dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan penduduk secara maksimal. Dengan demikian, penduduk baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat merupakan sasaran kegiatan pembangunan pendidikan. Oleh karena itu, aspek-aspek kependudukan, dinamika penduduk dan masalah yang ditemui dalam masyarakat akan sangat mempengaruhi pendidikan. Dengan demikian, aspek kependudukan perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pendidikan. Tabel 2.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Usia Tahun 2016/2017 No.

Komponen

1

Penduduk 6-7 tahun

2

Penduduk 7-12 tahun

3 4

Laki-laki

%

Perempuan

%

Jumlah

418,943

51.37

396,642

48.63

815,585

1,305,031

52.31

1,189,776

47.69

2,494,807

Penduduk 13-15 tahun

648,256

51.68

606,228

48.32

1,254,484

Penduduk 16-18 tahun

630,473

52.01

581,855

47.99

1,212,328

Sumber: Profil Pendidikan Kab/KotaTahun 2016/2017

Jumlah penduduk seluruhnya sebesar 54,269,021 orang, Penduduk usia 6-7 tahun adalah sebesar 815,585 orang. Penduduk usia 7-12 tahun merupakan penduduk usia SD sebesar 2,494,807 orang, sedangkan penduduk usia 13-15 tahun merupakan penduduk usia SMP sebesar 1,254,484 orang dan penduduk usia 16-18 tahun adalah penduduk usia SM sebesar 1,212,328 orang. Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 penduduk Provinsi Jawa Tengah bertambah 1,47 persen dari tahun sebelumnya. Menurut catatan terakhir, pada tahun 2013 kepadatan penduduk adalah 1.022 per km2 dengan Kota Surakarta sebagai kota terpadat (11.534 penduduk per km2) dan Kabupaten Blora sebagai kabupaten terjarang (471 penduduk per km2).


Halaman 8 / 40

Tabel 2.3 Keadaan Demografi Tahun 2016/2017 No.

Komponen

Jumlah

%

Tingkat Pendidikan Penduduk 1.

Tamat SD

2.

No.

Komponen

43.40

1.

Bekerja

Tamat SLTP

523,803

22.33

2.

Mencari pek.

3.

Tamat SLTA

454,730

19.39 Bukan Angkatan Kerja

4.

Tamat D3/Sarmud

180,811

7.71

1.

5.

Tamat Sarjana

168,237

7.17

Tingkat Kepandaian Membaca & Menulis Dapat membaca

2.

Buta huruf

%

Angkatan Kerja 1,017,893

1.

Jumlah

3,231,066

97.17

94,139

2.83

Bersekolah

571,878

39.06

2.

Mengurus RT

565,847

38.65

3.

Lainnya

326,481

22.30

388,362

0.72

Penduduk Miskin

3,571,580

99.15

30,667

0.85

1.

Penduduk Miskin


Tingkat pendidikan penduduk yang dirinci sebagai berikut 1) tamat SD sebanyak 1,017,893 orang (43.40 persen), 2) tamat SLTP sebanyak 523,803 orang (22.33 persen), 3) tamat SLTA sebanyak 454,730 orang (19.39 persen), 4) tamat Diploma III/Sarmud sebanyak 180,811 orang (7.71 persen), 5) tamat Sarjana 168,237 orang (7.17 persen). Penduduk yang dapat membaca dan menulis sebanyak 3,571,580 orang (99.15 persen) sedangkan yang buta huruf sebanyak 30,667 orang (0.85 persen). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut 1) jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 15.964.048 orang (93,98 persen) dan 2) jumlah penduduk yang mencari pekerjaan sebanyak 1.022.728 orang (6,02 persen), sehingga jumlah angkatan kerja adalah 16.986.776 orang. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri atas 1) jumlah penduduk bersekolah 1.450.492 orang (20,62 persen), 2) jumlah penduduk mengurus rumah tangga 4.271.319 orang (60,73 persen); dan 3) lain-lain 1.311.496 orang (18,65 persen), sehingga jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah 7.033.307 orang. Di kabupaten/kota se Jawa Tengah penduduk miskin diperkirakan sebanyak 4.863.000 (14,98 persen) dari penduduk seluruhnya.

3. Geografi Faktor geografi dimaksud mencakup aspek keadaan alam dan sumber daya alam (SDA) sehingga dapat berpengaruh besar terhadap pembangunan pendidikan. Pengaruh ini dapat bersifat menunjang dan dapat pula bersifat menghambat. Tersedianya SDA merupakan faktor


Halaman 9 / 40

yang menunjang pendidikan baik langsung maupun tidak langsung. Keadaan geografi yang tidak menguntungkan karena keadaan pemukiman penduduk yang berpencar-pencar dan terpencil serta pemukiman yang padat merupakan kendala dalam upaya peningkatan perluasan dan pemerataan kesempatan belajar. Keadaan topografi di wilayah kabupaten/kota atau provinsi perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan enam faktor, yaitu 1) rencana penentuan lokasi sekolah; 2) rencana rayonisasi penerimaan siswa baru; 3) rencana supervisi sekolah dan pengendalian; 4) rencana penempatan guru; 5) rencana pengadaan dan pendistribusian buku-buku; dan 6) peralatan pendidikan lainnya. Gambar 2.2 menunjukkan topografi kabupaten/kota atau provinsi. Gambar 2.2 Gambar Topografi

SDA baik yang terkandung di daratan, di sungai, maupun di laut merupakan potensi ekonomi yang besar. Hal itu berarti bahwa pengelolaan SDA secara efisien akan meningkatkan pendapatan pemerintah kabupaten/kota atau provinsi dan secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat jelas akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan dana dan fasilitas pendidikan sehingga pengembangan pendidikan dapat terlaksana sesuai dengan harapan.

4. Ekonomi Bidang ekonomi merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan pengembangan kualitas SDM. Oleh karena itu, pembangunan di bidang pendidikan yang merupakan bagian dari upaya peningkatan SDM memegang peranan yang sangat penting. Melalui pendidikan diharapkan dapat terbentuk manusia yang berkualitas sebagaimana yang dicita-citakan, yaitu manusia yang memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan, dan menguasai ilmu


Halaman 10 / 40

pengetahuan dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, sosial budaya dan berbagai bidang lainnya secara serasi dan seimbang (harmonis).

5. Sosial Budaya dan Agama Adat istiadat yang sampai sekarang hidup di kalangan masyarakat salah satunya dapat digambarkan dalam kehidupan beragama maupun pelayanan kesehatan. Penduduk provinsi jawa tengah dalam kehidupan beragama dapat saling menghormati dan menghargai antara agama yang satu dengan lainnya. Beberapa agama yang ada meliputi agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha serta beberapa aliran kepercayaan. Disamping dalam keagaman, dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat, beberapa fasilitas kesehatan telah disediakan oleh pemerintah provinsi meliputi pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), rumah sakit maupun balai pengobatan. Tabel 2.4 Keadaan Keagamaan Tahun 2016/2017 No. 1.

Variabel

Jumlah

Penduduk

3,823,898

a. Islam

3,706,572

No. 2.

Variabel Kesehatan

Jumlah 799

Rumah Sakit

b. Protestan

52,852

Puskesmas

201

c. Katolik

58,499

puskesmas Pembantu

533

d. Hindu

3,265

e. Budha

2,591

f. Khong Hu Chu

119


Gambaran keadaan keagamaan dapat diuraikan bahwa jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 3,706,572 orang (96.93 persen), Protestan sebanyak 52,852 orang (1.38 persen), Katolik 58,499 orang (1.53 persen), Hindu sebanyak 3,265 orang (0.09 persen), Budha sebanyak 2,591 orang (0.07 persen), dan Khong Hu Chu sebanyak 119 orang (0.00 persen). Guna mendukung kesehatan masyarakat, didukung oleh puskesmas sebanyak 201 buah dan puskesmas pembantu 533 buah, rumah sakit sebanyak 65 buah. Apabila setiap kecamatan diharuskan memilki 1 Puskesmas dan keberadaan puskesmas telah merata di seluruh kecamatan, maka jumlah Puskesmas telah mencukupi. Demikian juga halnya dengan jumlah rumah sakit terhadap kabupaten/kota, apabila telah merata seluruh kabupaten/kota maka sudah mencukupi, tinggal peningkatan terhadap layanan kesehatan.


Halaman 11 / 40

B. Pendidikan Kemajuan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah-daerah tersebut, baik secara formal maupun non formal. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM.

1. Tingkat Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah (SD, MI dan SDLB)

Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SD, MI dan SDLB sebanyak 10,696, dengan rincian negeri sebesar 9,093 (85.01 persen) dan swasta sebesar 1,603 (14.99 persen). Hal ini disebabkan karena banyaknya SD Negeri yang dibangun melalui program Inpres SD. . Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 1,837 telah terakreditasi A, 5,583 terakreditasi B, dan 302 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SD, MI dan SDLB sebesar 173,864 dengan rincian dari Tk/RA/BA sebesar 164,267 (94.48 persen) dan dari rumah tangga sebesar 9,597 (5.52 persen). Jumlah siswa SD, MI dan SDLB seluruhnya sebesar 962,311, dengan rincian negeri sebesar 827,568 (86.00 persen) dan swasta sebesar 134,743 (14.00 persen). Berdasarkan jenis kelamin sebanyak 962,311, jumlah laki-laki sebanyak 469,805 (48.82 persen) dan perempuan sebesar 492,634 (51.19 persen). Bila dirinci menurut usia maka usia 12 tahun sebesar 17,732 (1.84 persen). Jumlah kelas SD, MI dan SDLB sebesar 52,878 , sedangkan jumlah lulusan sebanyak 118,313. Guru yang mengajar di SD, MI dan SDLB sebanyak 67,033 di antaranya sebanyak 13,619 (20.32 persen) adalah berijazah di bawah S1 dan 53,414 (79.68 persen) adalah S1 ke atas. Kepala sekolah SD, MI dan SDLB yang bersertifikat sebesar 23,346 dan belum bersertifikat sebesar 25,444. Untuk menampung


Halaman 12 / 40

sejumlah siswa SD, MI dan SDLB tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 55,056, dengan rincian 29,645 memiliki kondisi baik, 20,271 kondisi rusak ringan, 979 kondisi rusak sedang, 3,770 kondisi rusak berat dan 391 kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SD, MI dan SDLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 5,427, lapangan olahraga sebanyak 1,464, ruang UKS sebanyak 2,967, ruang laboratorium IPA sebanyak 649 (Tabel 2.5). Tabel 2.5 Data Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan SDLB Tahun 2016/2017 No 1

2

3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta


SD 9,632 9,049 583 7,907 1,647 5,035 264 303 697 150,352 136,782 13,570 150,352 142,954 7,398 834,892 86,822 732,577 15,494 834,892 403,368 43,052 349,788 10,528 431,524 43,770 382,788 4,966 834,892 815,146 19,746

MI 1,019 36 983 830 183 536 29 65 17 23,512 22,277 1,235 23,512 21,313 2,199 125,419 17,143 106,496 1,780 125,419 65,103 8,703 55,279 1,121 60,316 8,440 51,217 659 125,419 11,599 113,820

SDLB 45 8 37 42 7 12 9 8 9

2,000 132 1,651 458 2,000 1,334 70 979 285 794 62 672 173 2,000 823 1,177

SD+MI+SDLB 10,696 9,093 1,603 8,779 1,837 5,583 302 376 723 173,864 159,059 14,805 173,864 164,267 9,597 962,311 104,097 840,724 17,732 962,311 469,805 51,825 406,046 11,934 492,634 52,272 434,677 5,798 962,311 827,568 134,743

Halaman 13 / 40

4

5

6 7

8

Siswa menurut tingkat a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas)


1,160,688 320,053 170,335 169,720 170,051 166,465 164,064 932,118

125,419 24,477 23,328 21,486 20,128 18,999 17,001 102,944

1,286,107 344,530 193,663 191,206 190,179 185,464 181,065 1,035,062

155,843 153,713 165,826 152,321 151,672 152,743 18,140 6,523 4,020 3,497 2,486 1,565 49 822 173 104 117 136 152 140 105,890 58,076 11,837 46,239

20,905 18,760 17,374 16,412 15,304 14,189 3,125 1,362 694 475 363 226 5 204 37 33 33 34 36 31 12,423 8,571 1,643 6,928

386 139 247

176,748 172,473 183,200 168,733 166,976 166,932 21,265 7,885 4,714 3,972 2,849 1,791 54 1,026 210 137 150 170 188 171 118,313 67,033 13,619 53,414

58,076

8,571

386

67,033

31,576 18,233 58,076 20,629 21,291 46,167

2,285 6,286 8,571 2,605 4,002 6,711

143 243 386 112 151

34,004 24,762 67,033 23,346 25,444 52,878

Halaman 14 / 40

9

10

11

12

13

Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

49,461 26,046 18,791 902 3,331 391 4,976 3,890 1,086 2,520

5,595 3,599 1,480 77 439 0 451 451 0 447

55,056 29,645 20,271 979 3,770 391 5,427 4,341 1,086 2,967

2,406 114 1,184

447 0 280

2,853 114 1,464

854 330 584 450 134

260 20 65 65 0

1,114 350 649 515 134

Sumber: Profil Pendidikan Kab/Kota Tahun 2016/2017

Bila dilihat SD, MI dan SDLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI dan SDLB, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 9,632, dengan jumlah siswa sebanyak 834,892 dan ruang kelas sebesar 49,461 serta ditangani oleh guru sebanyak 58,076. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 4,976, lapangan olahraga sebesar 1,184, ruang UKS sebesar 2,520, ruang laboratorium IPA sebesar 584.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah Sekolah Dasar lebih banyak jika dibandingkan dengan MI. Sebaliknya, jumlah Madrasah Swasta lebih banyak MI jika dibandingkan dengan SD. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD Inpres pada tahun 1973/1974 sampai tahun 1983/1984.


Halaman 15 / 40

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 1,841. Dengan rincian negeri sebanyak 802 (43.56 persen) dan swasta sebanyak 1,039 (56.44 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 773 telah terakreditasi A, 523 terakreditasi B, dan 166 terakreditasi C. Jumlah siswa baru tingkat I SMP, MTs dan SMPLB sebesar 0, dengan rincian laki-laki sebesar 229,324 (46.73 persen) dan perempuan sebesar 261,463 (53.27 persen). Jumlah siswa SMP, MTs dan SMPLB seluruhnya sebesar 494,589 dengan rincian negeri sebesar 345,125 (69.78 persen) dan swasta sebesar 149,464 (30.22 persen). Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 15 tahun sebesar 21,111 (4.27 persen). Jumlah kelas sebesar 17,363, serta lulusan SMP, MTs dan SMPLB sebesar 118,717. Guru yang mengajar di SMP, MTs dan SMPLB sebanyak 30,445 di antaranya yaitu sebanyak 23,684 (77.79 persen) memiliki kualifikasi S1 ke atas, dan sebanyak 6,761 (22.21 persen) memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 10,823 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 11,261.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 15,447, dengan rincian 11,341 memiliki kondisi baik, 3,499 dengan kondisi rusak ringan, 251 dengan kondisi rusak sedang, 635 dengan kondisi rusak berat, dan 67 dengan kondisi rusak total. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP, MTs dan SMPLB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 1,006, lapangan olahraga sebanyak 201, ruang UKS sebanyak 840, laboratorium sebanyak 1,128. Bila dilihat SMP, MTs dan SMPLB dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs. Jumlah SMP sebesar 1,436, dengan jumlah siswa sebanyak 416,893 dan ruang kelas sebesar 13,015 dan ditangani oleh guru sebanyak 23,923. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 786, lapangan olahraga sebanyak 172, ruang UKS sebanyak 635, laboratorium sebanyak 1,008. Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMP jika dibandingkan dengan MTs dan SDLB. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di


Halaman 16 / 40

MTs jika dibandingkan dengan SMP. Hal ini disebabkan karena SMP lebih banyak dibangun dengan adanya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Tabel 2.6 Data Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah dan SMPLB Tahun 2016/2017 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <13 tahun b. 13-15 tahun c. >15 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun b. perempuan < 13 tahun - usia 13-15 tahun > 15 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 7 b. Kelas 8


SMP

MTs

1,436 737 699 1,290 697 363 117 73 165 123,040 416,893 93,197 308,504 15,192 351,028 189,725 40,131 141,469 8,125 227,168 53,066 167,035 7,067 416,893 314,535 102,358 416,893 154,057 151,060 143,675 419,600

372 57 315 303 71 150 45 18 19 25,952 76,921 15,860 55,421 5,640 68,720 39,173 7,753 28,399 3,021 33,946 8,107 27,022 2,619 76,921 30,230 46,691 76,921 25,807 25,959 25,155 78,781

140,964 139,273

26,853 26,162

SMPLB 33 8 25 21 5 10 4 1 13 775 14 482 279 775 426 7 250 169 349 7 232 110 775 360 415

SMP+MTs+SM PLB 1,841 802 1,039 1,614 773 523 166 92 197 148,992 494,589 109,071 364,407 21,111 420,523 229,324 47,891 170,118 11,315 261,463 61,180 194,289 9,796 494,589 345,125 149,464 493,814 179,864 177,019 168,830 498,381 167,817 165,435

Halaman 17 / 40

4

5

6 7

8 9

10

11

12

13

c. Kelas 9 Mengulang a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Putus sekolah a. Kelas 7 b. Kelas 8 c. Kelas 9 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak


139,363 581 270 296 15 397 135 179 83 97,225 23,923 5,464 18,459

25,766 172 49 66 57 136 45 55 36 21,492 6,368 1,255 5,113

154 42 112

165,129 753 319 362 72 533 180 234 119 118,717 30,445 6,761 23,684

23,923

6,368

154

30,445

12,207 8,368 23,923 9,780 8,945 14,670 13,015 9,225 3,029 229 465 67 786 655 131 635 574 61 172

1,718 4,650 6,368 1,029 2,234 2,693 2,432 2,116 470 22 170 0 220 201 19 205 186 19 29

49 105 154 14 82

13,974 13,123 30,445 10,823 11,261 17,363 15,447 11,341 3,499 251 635 67 1,006 856 150 840 760 80 201

169 3 1,008 845 163

29 0 120 112 8

198 3 1,128 957 171

Halaman 18 / 40


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan data yang ada pada tahun 2016/2017, jumlah SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 1,165 dengan rincian negeri sebanyak 287 (24.64 persen) dan swasta sebanyak 878 (75.36 persen). Dilihat dari akreditasi sekolah sebanyak 296 telah terakreditasi A, sebanyak 338 terakreditasi B, dan 135 terakreditasi C.

Tabel 2.7 Data Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, SMALB dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun 2016/2017 No 1

2 3

Komponen Sekolah a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru Siswa menurut usia sekolah a. <16 tahun b. 16-18 tahun c. >18 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki < 16 tahun - usia 16-18 tahun > 18 tahun


SMA

SMK

MA

352 154 198 325 180 86 27 13 20 39,253 112,292 34,521 76,348 1,423 103,537 41,565 12,683 28,285 597

646 105 541 516 94 207 73 83 79 66,609 188,011 48,642 133,508 5,861 188,011 105,316 26,552 75,071 3,693

132 21 111 104 18 35 29 13 9 8,810 25,436 5,981 18,596 859 25,436 9,699 2,241 7,118 340

SMALB 35 7 28 26 4 10 6 0 6 433 6 234 193 433 237 0 149 88

SMA+SMK+ MA+SMALB 1,165 287 878 971 296 338 135 109 114 114,672 326,172 89,150 228,686 8,336 317,417 156,817 41,476 110,623 4,718

Halaman 19 / 40

4

5

6 7

8 9

b. perempuan < 16 tahun - usia 16-18 tahun > 18 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Mengulang a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Putus sekolah a. Kelas 10 b. Kelas 11 c. Kelas 12 Lulusan KS dan Guru menurut Ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat


61,972 19,210 42,029 733 103,537 80,825 29,309 103,537 39,154 37,906 32,560 91,471

82,695 22,090 58,437 2,168 188,011 68,561 119,450 188,011 66,689 62,520 58,802 146,294

15,737 3,740 11,478 519 25,436 13,343 12,093 25,436 8,987 8,731 7,718 18,705

196 6 85 105 220 183 250

160,600 45,046 112,029 3,525 317,204 162,912 161,102 316,984 114,830 109,157 99,080 256,470

32,317 30,489 28,665 94 59 30 5 177 102 51 24 31,992 8,044 2,607 5,437

52,016 47,901 46,377 222 109 101 12 707 339 243 125 54,069 13,551 3,577 9,974

7,216 5,974 5,515 229 28 118 83 73 41 26 6 6,643 2,524 685 1,839

66 23 43

91,549 84,364 80,557 545 196 249 100 957 482 320 155 92,704 24,185 6,892 17,293

8,044

13,551

2,524

66

24,185

4,247 3,797 8,044 2,211 1,962 4,103 3,921 3,716 444 16 36

3,285 10,266 13,551 2,078 4,918 7,268 6,094 5,139 855 15 78

725 1,799 2,524 549 579 901 773 653 89 8 23

13 53 66 4 42

8,270 15,915 24,185 4,842 7,501 12,272 10,788 9,508 1,388 39 137

Halaman 20 / 40

10

11

12

13

14

e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang UKS a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium *) a. Baik b. Rusak Ruang praktik gambar teknik SMK a. Baik b. Rusak

5 255 226 29 223 213 10 93

7 306 277 29 256 241 15 49

0 52 52 0 54 53 1 12

12 613 555 58 533 507 26 154

91 2 1,042 981 61

49 0 801 789 12 467 464 3

12 0 167 166 1

152 2 2,010 1,936 74 467 464 3


Jumlah siswa baru tingkat I SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 0 dengan rincian lakilaki sebesar 156,817 dan perempuan sebesar 160,600. Jumlah siswa SMA, SMK, MA dan SMALB seluruhnya sebesar 317,204 dengan rincian negeri sebesar 287 dan swasta sebesar 878. Berdasarkan jenis kelamin maka terdapat siswa laki-laki sebesar 156,817 dan perempuan sebesar 160,600. Bila dirinci menurut usia sekolah maka siswa 18 tahun sebesar 8,336. Jumlah kelas sebesar 12,272 serta lulusan SMA, SMK, MA dan SMALB sebesar 92,704. Guru yang mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB sebanyak 24,185 di antaranya yaitu sebanyak 17,293 memiliki kualifikasi S1 ke atas, 6,892 memiliki kualifikasi S1 ke bawah. Guru yang telah memiliki sertifikat sebanyak 4,842 dan belum memiliki sertifikat sebanyak 7,501.

Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 10,788 ruang, dengan rincian 9,508 memiliki kondisi baik, 1,388 dengan kondisi rusak ringan, 39 dengan kondisi rusak sedang, 137 dengan kondisi rusak berat dan 12 dengan kondisi rusak total dengan


Halaman 21 / 40

jumlah kelas sebanyak 12,272. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK, MA dan SMALB terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 613, lapangan olahraga sebanyak 154 ruang UKS sebanyak 533 dan laboratorium sebanyak 2,010, ruang prektek untk SMK sebanyak 467. (Tabel 2.7). Bila dilihat SMA, SMK, dan MA dapat digambarkan pula bahwa jumlah SMA lebih besar jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Jumlah SMA sebesar 352, dengan jumlah siswa sebanyak 103,537 dan ruang kelas sebanyak 3,921 serta ditangani oleh guru sebanyak 8,044. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebanyak 255., lapangan olahraga sebanyak 93, ruang UKS sebanyak 223, laboratorium sebanyak 1,042.

Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SMA jika dibandingkan dengan MA. Sebaliknya, jumlah madrasah swasta lebih banyak di MA jika dibandingkan dengan SMP.

4. Pendidikan Non Formal Peserta didik kesetaraan sebesar 7,840 terdiri dari Paket A sebesar 470 (5.99 persen), Paket B sebesar 2,667 (34.02 persen) dan Paket C sebesar 4,703 (59.99 persen), sedangkan peserta didik terbesar pada Paket C dan terkecil pada Paket A.


Halaman 22 / 40

Tabel 2.8 Data Peserta Didik Kesetaraan Tahun 2016/2017 Komponen Paket A Komponen Paket B Siswa menurut usia 470 Siswa menurut usia 2,667 sekolah sekolah b. 7-12 tahun 282 b. 13-15 tahun 1,112 c. >12 tahun 188 c. >15 tahun 1,555 Siswa menurut jenis 485 Siswa menurut jenis 2,667 kelamin kelamin a. laki-laki 190 a. laki-laki 1,481 - 7-12 tahun 108 - usia 13-15 tahun 527 - >12 tahun 82 > 15 tahun 954 b. perempuan 280 b. perempuan 1,186 - 7-12 tahun 174 - usia 13-15 tahun 585 - >12 tahun 106 > 15 tahun 601 Lulusan 132 Lulusan 158 KS dan Guru menurut 44 KS dan Guru menurut 446 ijazah ijazah a. Ijazah < S1 14 a. Ijazah < S1 35 b. Ijazah S1/Diploma 30 b. Ijazah S1/Diploma 411 IV & lebih tinggi IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 44 KS dan Guru menurut 446 status kepegawaian status kepegawaian b. Non-PNS 44 b. Non-PNS 446 KS dan Guru menurut 44 KS dan Guru menurut 446 Sertifikasi sertifikasi b. Belum 29 b. Belum 388 Rombongan belajar 8 Rombongan belajar 80 (Kelas) (Kelas)

Komponen Paket C Siswa menurut usia 4,703 sekolah b. 16-18 tahun 1,327 c. >18 tahun 3,376 Siswa menurut jenis 5,486 kelamin a. laki-laki 3,070 - usia 16-18 tahun 747 > 18 tahun 2,323 b. perempuan 1,633 - usia 16-18 tahun 580 > 18 tahun 1,053 Lulusan 1,481 KS dan Guru menurut 578 Ijazah a. Ijazah < S1 19 b. Ijazah S1/Diploma 559 IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut 578 status kepegawaian b. Non-PNS 578 KS dan Guru menurut 578 sertifikasi b. Belum 504 Rombongan belajar 136 (Kelas)



Halaman 23 / 40

BAB III KINERJA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Kinerja pendidikan dasar dan menengah dimulai dengan kinerja dipandang dari pilar kebijakan pendidikan, yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, dilanjutkan dengan peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan diakhiri dengan efisiensi internal pendidikan. Ketiga kinerja tersebut diterapkan pada setiap jenjang pendidikan, yaitu tingkat SD, SMP, dan SM, sedangkan untuk relevansi hanya dilihat pada SMA dan SMK.

A. Pemerataan dan Perluasan Akses Pendidikan Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu 37.97 persen dan yang terendah di tingkat SM yaitu sebesar 22.03 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, APK laki-laki lebih besar jika dibandingkan dengan APK perempuan. APK laki-laki terbesar pada jenjang SD+MI, terendah pada jenjang SM. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SD/MI mempunyai APK yang terbaik dibandingkan dengan tingkat SMP/MTs, dan tingkat SM/MA. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SD/MI paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Tabel 3.1 Indikator Akses Yang Merata, Meluas, dan Berkeadilan Tahun 2016/2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Jenis Indikator Akses yang Merata Rasio Siswa per Kelas (R-S/K) Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) % Perpustakaan % Ruang UKS % Tempat Olahraga % Laboratorium Akses yang Meluas Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Kasar (APK) Tingkat Pelayanan Sekolah (TPS) Satuan Biaya (SB) Akses yang Berkeadilan Perbedaan Gender APK (PG APK)


SD

SMP

SM

Dikdasmen

20 0.95

28 1.12

25 1.16

23 1.01

45.25 22.59 13.83 5.28

53.44 44.12 11.46 62.22

49.86 43.37 13.54 37.46

46.63 26.89 13.51 20.29

33.18 37.97 104 157320

25.47 34.21 38 147037

15.19 22.03 57 160277

26.83 33.12 84 129163

-5.44

-7.48

-2.33

-5.17

Halaman 24 / 40

12 13

Indeks Paritas Gender APK (IPG APK) % Siswa Swasta (% S-Swt)

1.15

1.24

1.11

1.17

12.74

29.83

48.18

22.96


APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD/MI yaitu sebesar 33.18 persen dan yang terendah di tingkat SM/MA yaitu 15.19 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD/MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya. Hal itu juga menunjukkan partisipasi yang paling baik terdapat di tingkat SD/MI. Tabel 3.2 Indikator Pembelajaran Yang Bermutu Tahun 2016/2017 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jenis Indikator Mutu dari segi Siswa % Siswa Baru TK (%SB TK) Angka Masukan Murni (AMM)/ Angka Melanjutkan (AM) Angka Mengulang (AU) Angka Bertahan tk 5 (AB5)/ Angka Bertahan (AB) Angka Lulusan (AL) Angka Putus Sekolah (APS) Rata2 Lama Belajar (RLB) Mutu dari segi Guru % Guru Layak (%GL) % Guru sertifikasi (%GS) Rasio Siswa per Guru (R-S/G) Mutu dari segi Prasarana % Sekolah Akreditasi A dan B (%SA-AB) % Ruang Kelas baik (%RKb) % Perpustakaan baik (%Perpusb) % Ruang UKS baik (%RUKSb) % Laboratorium baik (%Labb)

SD

SMP

SM

Dikdasmen

94.61 19.16

140.89

93.99

-

2.27 99.6

0.14 33.33

0.2 99.97

1.37 -

63.92 0.11 6.08

70.8 0.1 0

97.23 0.32 3.01

73.78 0.14 -

78.86 40.18 16

76.1 40.13 16

68.53 22.93 13

76.11 36.73 15

69.16

70.69

53.57

68.12

51.9 77.33 95.23 4.01

72.06 88.91 88.95 51.8

87.93 88.91 94.29 36

60.27 79.1 93.84 18.1


Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar pada tingkat SD/MI yaitu 16 dan terendah terdapat pada SM/MA yaitu 13. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM/MA yaitu sebesar 1,03. Hal itu berarti, bahwa pada tingkat tersebut masih memerlukan ruang kelas tambahan


Halaman 25 / 40

jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Sebaliknya, terdapat ruang kelas yang tidak digunakan, ini terlihat pada rasio di bawah 1 yang terdapat di tingkat SMP/MTs.

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SD/MI sebesar 37.97 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 35.38 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 35.38 persen. APM SD/MI sebesar 33.18 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 30.58 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 30.58 persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SD/MI sebesar 1.05 persen, hal ini berarti lebih banyak laki-laki jika dibandingkan dengan perempuan. Rasio siswa per kelas sebesar 20 berarti ruang kelas cukup, siswa per guru sebesar 16 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 16 siswa. Bila dilihat dari angka masukan ke SD/MI sebesar 19.16 persen. Persentase siswa swasta SD dan MI sebesar 12.74 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SD dan MI dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1.15 berarti partisipasi laki-laki masih lebih besar dari pada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah guna mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SD dan MI. IPG APM sebesar 1.18 berarti partisipasi laki-laki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.3 Indikator Pemerataan SD, MI dan SDLB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa

2.

3.

5.

SD 33.47 16.17 17.30 29.36 14.02 15.34

5.03 2.61 2.42 4.27 2.22 2.05

0.08 0.05 0.03 0.07 0.04 0.03

0.02 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01

SD+MI+SD LB+Paket A 38.60 18.84 19.76 33.71 16.28 17.43

-

-

-

-

20 0.95

-

-

-

-

12.74


MI

SDLB

Paket A

Halaman 26 / 40

6.

Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.15 1.18


2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SMP dan MTs sebesar 34.21 persen dengan rincian APK laki-laki sebesar 30.6 persen lebih baik daripada APK perempuan sebesar 38.08 persen. APM SMP dan MTs sebesar 32.66 persen dengan rincian APM laki-laki sebesar 22.68 persen lebih baik daripada APM perempuan sebesar 28.46 persen. Rasio siswa per sekolah SMP dan MTs sebesar 1.12, berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar 28 berarti cukup padat, siswa per guru sebesar 16 berarti seorang guru menangani siswa sebesar 16 siswa. Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SMP dan MTs sebesar 140.89 %. Persentase siswa swasta SMP dan MTs sebesar 29.83 persen yang berarti lebih banyak siswa negeri swasta dari pada swasta. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SMP dan MTs dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar 1.24 berarti partisipasi laki-laki lebih besar daripada partisipasi perempuan. IPG untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SMP dan MTs. IPG APM sebesar 1.25 berarti partisipasi lakilaki lebih besar dari pada partisipasi perempuan. Tabel 3.4 Indikator Pemerataan SMP, MTs dan SMPLB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempuan APM -laki2 -perempuan Rasio -Siswa/Kelas

2.

3.

SMP


MTs

-

SMPLB

-

Paket B

-

SMP+MTs+ SMPLB+Pa ket B

-

28

Halaman 27 / 40

5. 6.

Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

-

-

-

-

1.12

-

-

-

-

29.83

-

-

-

-

1.24 1.25


3. Tingkat SM (SMA, SMK, MA dan SMALB) Berdasarkan Tabel 3.1, APK SM dan MA sebesar 22.03 persen dengan rincian APK perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APK laki-laki sebesar ... persen. APM SM dan MA sebesar ... persen dengan rincian APM perempuan sebesar ... persen lebih baik dari pada APM laki-laki sebesar ... persen. Rasio siswa perempuan terhadap laki-laki SM dan MA sebesar ... persen, hal ini berarti lebih banyak perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Bila dilihat perbandingan antara sekolah SM dengan SMP maka 1 SM terdapat 2 SMP, berarti SM sangat kurang. Rasio siswa per sekolah SM dan MA sebesar ..., berarti cukup padat sedangkan siswa per kelas sebesar ..., berarti cukup padat, siswa per guru sebesar ... berarti seorang guru menangani siswa sebesar ... orang. Kelas per ruang kelas milik sebesar ... berarti satu ruang kelas digunakan sekali, dan kelas per guru sebesar .... Bila dibandingkan antara SMA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ... hal yang sama untuk siswa SMA dengan siswa SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dibandingkan antara sekolah menengah umum dengan sekolah menengah kejuruan atau SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1: ..., hal yang sama untuk siswa SMA dan MA dengan SMK maka perbandingannya adalah 1 berbanding .... Bila dilihat dari angka melanjutkan ke SM dan MA sebesar ... persen maka AM perempuan sebesar ... persen lebih besar daripada AM laki-laki sebesar ... persen. Persentase siswa swasta SM dan MA sebesar ... persen yang berarti lebih banyak SM dari pada MA. Guru perempuan SM dan MA sebesar ... persen, berarti lebih masih banyak guru laki-laki dari pada guru perempuan. Indeks paritas gender (IPG) untuk APK adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan di SM dan MA dan apakah sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari APK. IPG APK sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih besar dari pada partisipasi laki-laki. IPG


Halaman 28 / 40

untuk APM adalah untuk mengetahui berapa banyak partisipasi perempuan dengan usia sesuai di SM dan MA. IPG APM sebesar ... persen berarti partisipasi perempuan dengan usia sesuai telah seimbang. IPG AM dalam masukan ke SM dan MA dan apakah masukan tersebut sudah seimbang dengan laki-laki yang dihitung dari AM. IPG untuk AM sebesar ... persen, berarti partisipasi perempuan lebih kecil dari pada partisipasi laki-laki. Tabel 3.5 Indikator Pemerataan SMA, SMK, MA dan SMALB Tahun 2016/2017 No.

Indikator

1.

APK -laki2 -perempua n APM -laki2 -perempua n Rasio -Siswa/Kel as Rasio Kelas per Ruang Kelas (RK/RK) %Siswa Swasta Indeka Paritas Gender -APK -APM

2.

3.

5. 6.

SMA

SMK

MA

SMALB

Paket C

SMA+SM K+MA+S MALB+P aket C

-

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48.18

-

-

-

-

-

1.11 1.11


A. Peningkatan Mutu, Relevansi, Daya Saing Pendidikan Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa siswa baru tingkat I untuk tingkat SD adalah. Bila dilihat dari akreditasi sekolah maka akreditasi A terbesar ... persen pada jenjang SM


Halaman 29 / 40

dan terkecil ... persen pada jenjang SD. Selanjutnya, sekolah dengan akreditas B terbesar ... persen pada jenjang SD dan terkecil ... persen pada jenjang SMP, sedangkan akreditasi C terbesar ... pada jenjang SM dan terkecil ... persen pada jenjang SMP. Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar atau yang berijazah S1 ke atas terbesar adalah pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan yang terendah adalah pada jenjang SD sebesar ... persen. Guru yang tersertifikasi terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Mutu SDM juga dilihat dari banyaknya kepala sekolah yang telah tersertifikasi. Kepala sekolah tersertifikasi terbesar pada jenjang SD sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah. Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada jenjang SMP yaitu sebesar ... persen dan terendah ada pada tingkat SD sebesar ... persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada jenjang SM yaitu sebesar ... persen. Fasilitas tempat ibadah terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SD sebesar ... persen. Fasilitas toilet dan air bersih yang seharusnya ada pada setiap jenjang pendidikan ternyata terbesar pada jenjang SMP sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, yayasan, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan orang tua siswa. Dari kelima partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Provinsi dengan persentase terbesar pada jenjang SM dan terkecil adalah Yayasan pada jenjang SD. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah provinsi lebih banyak pada jenjang SM sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SMP sebesar ... persen. Partisipasi pemerintah kabupaten/kota lebih banyak pada jenjang SMP/MTs sebesar ... persen dan terkecil pada jenjang SM sebesar ... persen. Tabel 3.6 Indikator Mutu Pendidikan Tahun 2016/2017 No 1

Komponen Sekolah


SD

MI

9,632

1,019

SDLB 45

PAKET A

SD+MI+SDLB +PAKET A 10,696

Halaman 30 / 40

2

3

a. Negeri b. Swasta Sekolah Berakreditasi a. Akreditasi A b. Akreditasi B c. Akreditasi C d. Tidak Terakreditasi e. Belum Diakreditasi Siswa baru menurut usia a. Usia 6-7 tahun b. Usia lainnya Siswa baru menurut asal a. Tamatan TK b. Rumah Tangga Siswa menurut usia sekolah a. <7 tahun b. 7-12 tahun c. >12 tahun Siswa menurut jenis kelamin a. laki-laki - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun b. perempuan - <7 tahun - 7-12 tahun - >12 tahun Siswa menurut status sekolah a. Negeri b. Swasta Siswa menurut tingkat a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Siswa menurut tingkat th 2015/2016 a. Kelas 1 b. Kelas 2


9,049 583 7,907 1,647 5,035 264 303 697 150,352 136,782 13,570 150,352 142,954 7,398 834,892 86,822 732,577 15,494 834,892 403,368 43,052 349,788 10,528 431,524 43,770 382,788 4,966 834,892 815,146 19,746 1,160,68 8 320,053 170,335 169,720 170,051 166,465 164,064 932,118

36 983 830 183 536 29 65 17 23,512 22,277 1,235 23,512 21,313 2,199 125,419 17,143 106,496 1,780 125,419 65,103 8,703 55,279 1,121 60,316 8,440 51,217 659 125,419 11,599 113,820 125,419

8 37 42 7 12 9 8 9

24,477 23,328 21,486 20,128 18,999 17,001 102,944

344,530 193,663 191,206 190,179 185,464 181,065 1,035,062

155,843 153,713

20,905 18,760

176,748 172,473

2,000 132 1,651 458 2,000 1,334 70 979 285 794 62 672 173 2,000 823 1,177

470 0 282 188 485 190 0 108 82 280 0 174 106

9,093 1,603 8,779 1,837 5,583 302 376 723 173,864 159,059 14,805 173,864 164,267 9,597 962,781 104,097 841,006 17,920 962,796 469,995 51,825 406,154 12,016 492,914 52,272 434,851 5,904 962,311 827,568 134,743 1,286,107

Halaman 31 / 40

4

5

6 7

8 9

10

11

c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Mengulang a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Putus sekolah a. Kelas 1 b. Kelas 2 c. Kelas 3 d. Kelas 4 e. Kelas 5 f. Kelas 6 Lulusan KS dan Guru menurut ijazah a. Ijazah < S1 b. Ijazah S1/Diploma IV & lebih tinggi KS dan Guru menurut status kepegawaian a. PNS b. Non-PNS KS dan Guru menurut Sertifikasi a. Sudah b. Belum Rombongan belajar (Kelas) Ruang kelas a. Baik b. Rusak ringan c. Rusak Sedang d. Rusak Berat e. Rusak Total Perpustakaan a. Baik b. Rusak Ruang Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)


165,826 152,321 151,672 152,743 18,140 6,523 4,020 3,497 2,486 1,565 49 822 173 104 117 136 152 140 105,890 58,076 11,837 46,239

17,374 16,412 15,304 14,189 3,125 1,362 694 475 363 226 5 204 37 33 33 34 36 31 12,423 8,571 1,643 6,928

386 139 247

132 44 14 30

183,200 168,733 166,976 166,932 21,265 7,885 4,714 3,972 2,849 1,791 54 1,026 210 137 150 170 188 171 118,445 67,077 13,633 53,444

58,076

8,571

386

44

67,077

31,576 18,233 58,076 20,629 21,291 46,167 49,461 26,046 18,791 902 3,331 391 4,976 3,890 1,086 2,520

2,285 6,286 8,571 2,605 4,002 6,711 5,595 3,599 1,480 77 439 0 451 451 0 447

143 243 386 112 151

0 44 44 0 29 8

34,004 24,806 67,077 23,346 25,473 52,886 55,056 29,645 20,271 979 3,770 391 5,427 4,341 1,086 2,967

Halaman 32 / 40

12

13

a. Baik b. Rusak Tempat Olahraga (dalam/luar ruangan) a. Milik b. Bukan Milik Laboratorium IPA a. Baik b. Rusak

2,406 114 1,184

447 0 280

2,853 114 1,464

854 330 584 450 134

260 20 65 65 0

1,114 350 649 515 134

Tabel 3.7 Kinerja Mutu Pendidikan Tahun 2016/2017 Tabel 3.8 Kinerja Mutu Pendidikan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016/2017

1. Tingkat SD (SD, MI dan SDLB) Tabel 3.9 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun 2016/2017

2. Tingkat SMP (SMP, MTs dan SMPLB)) Tabel 3.10 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tahun 2016/2017

3. Tingkat SM (SMA, SMK, dan MA)) Tabel 3.11 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM Tahun 2016/2017

4. Sekolah Menengah Atas (SMA)) Tabel 3.12


Halaman 33 / 40

Persentase Siswa Menurut Jurusan dan Sekolah Menurut Kriteria Penjurusan di SMA Tahun 2016/2017

5. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)) Tabel 3.13 Persentase Lulusan SMK Menurut Kelompok Tahun 2016/2017


Halaman 34 / 40

C. Efisiensi Internal Pendidikan Tabel 3.14 Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2016/2017 Tabel 3.15 Siswa Terbuang dan Putus Sekolah Tahun 2016/2017 Tabel 3.16 Pemborosan Biaya akibat Tahun-siswa terbuang Tahun 2016/2017 Tabel 3.17 Kinerja Efisiensi Internal Pendidikan Tahun 2016/2017


Halaman 35 / 40

D. Kinerja Pendidikan Tabel 3.18 Kinerja Pendidikan Tahun 2016/2017


Halaman 36 / 40

BAB IV PENUTUP Pada akhir laporan profil pendidikan yaitu pada bab IV akan dijelaskan tentang kesimpulan yang dapat diambil dari kinerja yang ada dari pendidikan dasar sampai menengah. Berdasarkan kesimpulan tentang pendidikan dasar dan menengah, maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota atau propinsi.

A. Simpulan Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi, dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Dipandang dari segi pemerataan) Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SD, dilanjutkan dengan jenjang SMP dan jenjang SM pemerataannya yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat berbagai kondisi di masyarakat yang belum merata. Bila pemerataan dilihat menurut jender di tingkat SD dan SMP, maka pada jenjang SMP tidak terlihat perbedaan jender, sedangkan dari segi kota dan desa, pada jenjang SD tidak terlihat perbedaan antara kota dan desa. Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APM nya, yaitu APM pada jenjang pendidikan SM lebih rendah dari pada jenjang SMP dan SD. Bila dilihat perbandingan antar jenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara jenjang SD dengan SMP apalagi untuk tingkat SM. Bila tingkat SMP harus sama dengan SD maka diperlukan tambahan sekolah sebesar ... persen. Demikian juga untuk jenjang SM. Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMP, dimana tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi. 2. Dipandang dari segi peningkatan mutu) Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata di tingkat SM guru yang layak mengajar paling besar yaitu ... persen dan yang paling rendah pada tingkat SD yaitu sebesar ... persen. Kondisi ruang kelas terbaik terdapat pada tingkat SM dan sebaliknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu ... persen di tingkat SD, ... persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Demikian juga dengan lapangan olahraga dan ruang UKS, masih ada beberapa sekolah yang belum memiliki lapangan olahraga yaitu ... persen di tingkat SD, ...


Halaman 37 / 40

persen di tingkat SMP, dan ... persen di tingkat SM. Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMA dan MA, pada kenyataannya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu sebanyak ... persen. Hal yang sama terjadi pada ruang keterampilan hanya ... persen yang telah memiliki, bimbingan penyuluhan hanya sebesar ... persen telah memiliki, sedangkan ruang serba guna yang dimiliki hanya sebesar ... persen. Pada kenyataannya, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak dari pemerintah pusat baik pada tingkat SD maupun SMP yaitu ... persen untuk SD dan ... persen untuk SMP jika dibandingkan dengan orang tua atau pemerintah daerah, sedangkan pada tingkat SM yang terbesar adalah dari pemerintah provinsi sebesar ... persen. 3. Dipandang dari segi relevansi) Relevansi di SD, ternyata muatan lokal yang paling relevan dengan sektor mata pencaharian adalah pada bidang pertanian dengan mata pelajaran yang dikembangkan adalah rekayasa teknologi pertanian. Relevansi di SMA ditunjukkan dengan penjurusan yang dilakukan, ternyata ... persen telah menggunakan gabungan antara prestasi dan minat. Kelompok SMK yang paling relevan dengan sektor lapangan kerja adalah teknologi rekayasa. 4. Dipandang dari segi efisiensi internal) Efisiensi internal diukur dari jumlah keluaran, tahun-siswa, putus sekolah, mengulang, lama belajar, tahun-siswa terbuang, tahun masukan per lulusan, dan rasio keluaran/masukan. Berdasarkan jumlah keluaran, ternyata yang paling tinggi adalah SMP dan paling rendah adalah SD. Dari tahun-siswa yang paling tinggi pada tingkat SMP dan paling rendah pada tingkat SM. Jumlah putus sekolah dan mengulang yang seharusnya 0 yang berarti sangat efisien, ternyata yang paling mendekati adalah tingkat SMP untuk putus sekolah dan tingkat SM untuk mengulang. Bila dilihat dari lama belajar lulusan, maka tingkat SMP dan SM memiliki lama belajar yang paling tidak efisien yaitu SD, sedangkan lama belajar putus sekolah adalah untuk tingkat SM dan lama belajar kohort adalah SMP. Dalam kaitan dengan tahun-siswa terbuang, ternyata yang terbesar ada pada tingkat SD dan terendah pada tingkat SMP. Bila dikaitkan dengan satuan biaya per sekolah, maka jenis sekolah SD yang paling boros biayanya, sedangkan yang paling tidak boros adalah SM. Untuk melihat efisien tidak suatu sekolah juga dapat diukur dari tahun-masukan per lulusan dan rasio keluaran/masukan, angka terbesar terdapat pada tingkat SD dan terendah terdapat pada tingkat SMP. B. Rekomendasi Berdasarkan simpulan di atas, maka beberapa rekomendasi yang diusulkan adalah sebagai


Halaman 38 / 40

berikut: 1. Rendahnya APK, terlebih APM, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga APK dan APM tingkat SM dapat ditingkatkan. 2. Perbedaan jender masih terasa pada tingkat SMP, hal ini terlihat dari rendahnya APK perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah di tingkat SMP dapat ditingkatkan, misalnya dengan memberikan beasiswa, JPS atau penanganan khusus lainnya. 3. Perbandingan antarjenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD dengan tingkat SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD dapat ditingkatkan menjadi SMP atau menambah SMP dan SM. 4. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah. 5. Perlu didirikan Taman Kanak-kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD. 6. Angka mengulang dan putus sekolah di tingkat SD perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, JPS atau bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang bersangkutan. 7. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu perlu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya. 8. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat. 9. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP, dan tingkat SM. 10. Perlu dipikirkan bagaimana cara meningkatkan partisipasi pemerintah daerah dalam pembiayaan sekolah dari tingkat SD sampai SM sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat. 11. Kurikulum muatan lokal hendaknya disesuaikan dengan kondisi daerah sehingga apa yang diajarkan dalam mata pelajaran muatan lokal dapat diaplikasikan di daerah masing-masing. 12. Perlu dilakukan penjurusan di SMA menggunakan prosedur gabungan antara prestasi dengan minat sehingga akan dihasilkan lulusan yang bermutu. 13. Perlu dikaji ulang kelompok SMK di daerah sehingga lulusannya dapat tertampung di daerah yang bersangkutan dan mengurangi migrasi. 14. Agar tidak terjadi pemborosan biaya yang sangat besar pada tingkat ,maka pada setiap jenis sekolah agar diupayakan untuk mengurangi siswa yang putus sekolah dan mengulang (lihat butir 6) untuk semua jenis sekolah.


Halaman 39 / 40

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan BPS (2014). Jawa Tengah Dalam Angka 2014 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Profil Pendidikan Tahun 2015/2016 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Profil Pendidikan Jawa Tengah 2013/2014 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah (2013). Rencana Strategi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

Dicetak menggunakan e-profil / http://profil.pdkjateng.go.id Dicetak tgl: 03-03-17, 23:10:28 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Halaman 40 / 40

2017

Recommend Documents