2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017 PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANGUNDANG NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)

JAKARTA KAMIS, 27 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017 PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 79 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017 1. Achmad Saifudin Firdaus 2. Bayu Segara 3. Yudhistira Rifky Darmawan, dkk. PEMOHON PERKARA NOMOR 37/PUU-XV/2017 1. Horas A.M. Naiborhu ACARA Perbaikan Permohonan (II) Kamis, 27 Juli 2017, Pukul 13.31 – 13.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Saldi Isra 2) I Dewa Gede Palguna 3) Manahan MP Sitompul Dian Chusnul Chatimah Rizki Amalia

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti Panitera Pengganti i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017: 1. Achmad Saifudin Firdaus 2. Bayu Segara B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 36/PUU-XV/2017: 1. Syaugi Pratama 2. Victor Santoso Tandiasa 3. Kurniawan

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB 1.

KETUA: SALDI ISRA Sidang Perkara Nomor 36 dan 37/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 36, dipersilakan memperkenalkan diri.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: SYAUGI PRATAMA Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kuasa Pemohon yang hadir, saya sendiri Syaugi Pratama. Di pojok kiri saya, Kurniawan. Sebelahnya, Victor Santoso. Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari 218 Lawfirm di Jalan Budaya Nomor 56, Jatiwaringin, Pondok Gede. Sedangkan Pemohon yang hadir di sebelah kiri saya, Saifudin Firdaus selaku Ketua Hukum … Ketua Umum FKHK. Dan sebelahnya, Bayu Segara selaku Sekjen FKHK. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih. Jadi ... apa namanya … ini ada Prinsipal, ada Kuasa Hukum, ya? Ini Sidang Perkara Nomor 36, tadi Nomor 36 sudah menjelaskan kepada kita. 37 belum datang, ya? Petugas, bisa dilihat enggak sudah ada? 37 sebetulnya sudah memasukkan perbaikan permohonan juga, tapi sampai terakhir itu belum muncul di persidangan ini. Oke, informasinya masih dalam perjalanan menuju ke sini. Oke, kalau begitu, hari ini kita akan melanjutkan persidangan Perbaikan Permohonan sesuai dengan saran-saran yang dalam sidang sebelumnya disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon. Sekarang kita beri kesempatan ... kami beri kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan apa saja yang sudah dilakukan. Yang sidang yang lalu itu kan, lebih banyak saran. Jadi tergantung kepada Pemohon mau menampung atau tidak. Dipersilakan.

1

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua, salam Bhinneka. Untuk perbaikan kali ini, kami coba untuk mengikuti apa yang telah disampaikan Yang Mulia Majelis Hakim. Yang pertama, di antaranya adalah perubahan permohonan Pemohon … mohon maaf, perubahan Pemohon, yakni FKHK maju sebagai organisasi. Lalu kemudian untuk Pemohon II dan Pemohon III tetap, Yang Mulia, sebagai siswa dan sebagai dosen. Itu untuk permohonan Pemohon yang kita ubah, salah satunya adalah komposisi dari Pemohon. Lalu kemudian, selanjutnya kita coba untuk memberikan legal standing. Dimana pada halaman 10, yakni mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FKHK, di situ dijelaskan keterkaitan FKHK dengan proses penegakan konstitusionalisme. Dan di halaman 11 juga dijelaskan bahwa beberapa perkara-perkara yang ditangani oleh FKHK terkait dengan kewenangan-kewenangan lembaga negara maupun tentang salah satunya pemberhentian pimpinan KPK yang waktu itu sempat diajukan. Jadi, kami coba menguraikan itu dan kerugian Pemohon juga sudah kita jelaskan. Kita ubah dari Pemohon perorangan menjadi organisasi untuk FKHK, di halaman 13. Lalu untuk permohonan, kita coba minta, mencoba memberanikan diri untuk minta permohonan pemeriksaan prioritas, Yang Mulia. Karena mengingat dari proses pansus angket ini hanya 60 hari, sementara yang kami khawatirkan apabila proses penyelidikan ini dibiarkan, maka akan menjadi praktik ketatanegaraan yang mendapatkan legitimasi secara politik. Dan itu sangat berbahaya karena nanti dia akan menganggap bahwa pelaksanaan suatu undang-undang itu untuk seluruh lembaga negara, bahkan termasuk yudikatif. Sehingga kita minta agar perkara ini bisa mendapatkan prioritas sebelum pansus angket membawa penyelidikannya ke Paripurna dan diputus di Paripurna. Lalu untuk alasan permohonan, Yang Mulia. Kami coba memasukkan satu batu uji, yakni Pasal 20A ayat (2) terkait tentang hak konstitusional DPR dalam … apa ... hak angket (…)

5.

KETUA: SALDI ISRA Di halaman berapa? Tolong kalau bisa disebut.

2

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Oh ya, maaf, Yang Mulia. Di halaman 20, di halaman 20 kami coba menambahkan batu uji, yaitu tentang Pasal 20A ayat (2). Karena kami sudah mengkaji seperti masukan dari Yang Mulia mengenai original intent hak angket. Tentang original hak angket halaman 22, di situ kami memang melihat bahwa pembahasan mengenai subjek yang dapat diangket oleh DPR, memang tidak terlalu menjadi fokus pembahasan pada saat proses original … pembahasan secara original intent. Namun di situ, kami menemui beberapa frasa atau beberapa percakapan atau beberapa uraian yang dikemukakan oleh Pataniari Siahaan sebagai Fraksi PDIP, yang menyampaikan bahwa anggota DPR mempunyai hak meminta keterangan hak interpelasi, melakukan penyelidikan atau hak angket, hak tanya terhadap suatu masalah kepada presiden. Jadi kami menganggap bahwa ini semangat awalnya, sehingga kenapa kemudian penjelasan Pasal ... penjelasan Pasal 79 ayat (3), itu secara limitatif dan eksplisit dijelaskan hanya dalam lingkup lembaga-lembaga yang termasuk dalam lembaga presiden. Itu terkait dengan original intent, Yang Mulia. Lalu terkait dengan masukan dari Yang Mulia Ketua Prof. Saldi Isra, terkait dengan teori-teori yang harus dikuatkan, kami coba memasukkan di sini di halaman 23 terkait dengan prinsip negara hukum. Dimana paham-paham negara hukum itu menjadikan semua lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Artinya, tidak bisa memperluas secara sepihak, tanpa ada aturan-aturan yang mengatur. Karena kami khawatir nanti akan menjadi satu lembaga yang tirani. Lalu, untuk penambahan yang keempat ... perubahan yang keempat. Kami coba menegaskan atau menjelaskan bahwa KPK bukan bagian dari kekuasaan eksekutif. Itu ada di halaman 26, Yang Mulia. Di situ kita masukkan juga terkait tentang teori konsep Trias Politika. Dimana dalam perkembangannya, konsep Trias Politika itu atau Separation of Powers, itu kemudian berkembang menjadi The New Separation of Powers. Dimana ada lembaga-lembaga independent di situ yang harus ditempatkan dalam sistem ketatanegaraan. Itu sudah kita masukkan kerangka-kerangkanya, konstruksinya, Yang Mulia. Lalu selanjutnya, untuk halaman 35 terkait tentang independency dan pertanggungjawaban KPK, Yang Mulia. Di situ kita juga sudah uraikan, kita elaborasi secara maksimal dari halaman 35 terkait dengan independency. Lalu yang terakhir, kita ingin langsung menyudutkan, menegaskan bahwa menempatkan KPK sebagai subjek hak angket bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian jaminan ... eh, jaminan, 3

kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) di halaman 38, Yang Mulia. Nah, di situ juga kami jelaskan secara komprehensif dalam permohonan ini. Dan terkait tentang lembaga-lembaga negara nonkementerian ... lembaga pemerintah nonkementerian, di situ kita coba mengambil sumber dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Di halaman 40, di situ kami susun lembaga apa saja yang ... yang masuk dalam lembaga pemerintah nonkementerian. Sehingga berdasarkan uraian ini, kami bisa mengatakan bahwa KPK tidak masuk dalam bagian lembaga pemerintah nonkementerian, Yang Mulia. Artinya bahwa memang ini dikhususkan untuk lembaga-lembaga yang ada di bawah kekuasaan eksekutif, yakni Panglima TNI, Jaksa Agung, menteri negara, presiden, wakil presiden, dan/atau pimpinan lembaga kementerian non ... apa ... lembaga pemerintah nonkementerian, Yang Mulia. Nah, itu yang kami uraikan. Lalu, sekarang di bagian Petitum. Kami minta untuk Petitum provisi, Yang Mulia, kalau memang diperkenankan, ada putusan sela di sini. Bahwa berdasarkan alasan yang disampaikan bahwa Majelis, kami meminta memohon kepada ... Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat untuk memberikan provisi putusan sela sebagai berikut. Sebelum menjatuhkan putusan akhir menyatakan, “Menunda pelaksanaan pemberlakuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MD3 sampai ada putusan akhir Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan a quo.” Yang kedua, “Memerintahkan kepada panitia khusus hak angket untuk menghentikan proses penyelidikan KPK sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan.” Selanjutnya, untuk Petitum Pokok Perkara. Berdasarkan alasanalasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus uji materi sebagai berikut. 1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD yang diajukan Pemohon. 2. Menyatakan bahwa Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap frasa

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, yaitu sepanjang dimaknai selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma a quo dan penjelasannya, yakni hak angket hanya terbatas pada lingkup kekuasaan eksekutif.

4

3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara. Atau apabila Mahkamah ... Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Dan terakhir, Yang Mulia, kami ingin sedikit renvoi di pas ... di halaman 1 terkait tentang tanggal penandatanganan Surat Kuasa. Di situ 19 Juni, seharusnya 19 Juli, Yang Mulia. Ada kesalahan sedikit redaksional. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kami jelaskan terkait dengan perbaikan permohonan kami, Yang Mulia. 7.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih, Kuasa Pemohon Nomor 36. Jadi, dari penjelasan Saudara tadi, banyak sekali usulan-usulan yang dulu disampaikan oleh Majelis yang disudah diadopsi, mulai dari Pemohon soal Legal Standing. Kemudian, kerangka teori, dan segala macamnya, termasuk ada yang baru ini sekarang ... apa namanya ... permohonan provisi, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Siap, Yang Mulia.

9.

KETUA: SALDI ISRA Itu nanti akan kita bahas. Karena kami kan di Panel ini tidak berwenang untuk memutuskan permintaan-permintaan seperti itu. Jadi, setelah ini, kita akan bawa ke ... apa ... RPH untuk memutuskan bagaimana nasib permohonan ini, gitu. Tapi sebelum ini diakhiri, kalau ada catatan dari ... ya, Pak Palguna atau Pak Manahan, dipersilakan.

10.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ndak, saya pertanyaan sedikit, pertanyaan formal karena tadi disebut Advokat. Itu Victor sudah advokat belum sama?

11.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Belum, Yang Mulia.

5

12.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ah, yang itu yang salah yang menerangkan berarti. Kesemuanya adalah Advokat, begitu kan?

13.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Advokat dan Konsultan Hukum, Yang Mulia.

14.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, kalau Konsultan Hukum belum ini?

15.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Sudah, Yang Mulia.

16.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA ya?

17.

Bukannya sudah digabungkan itu dalam Undang-Undang Advokat,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Siap.

18.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi, ndak ... maksudnya saya cuma mau mengingatkan. Kalau Anda memang sudah advokat, harus pakai toga, itu saja.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Siap, Yang Mulia.

20.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena di ketentuan hukum acara.

6

21.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Semoga selekasnya, Yang Mulia.

22.

KETUA: SALDI ISRA Aha, baguslah. Mungkin nanti ini … tapi, sebelum, Yang Mulia, kaitannya dengan alat bukti. Anda menyampaikan daftar bukti yang baru yang berbeda dengan yang lama, yang mau dipakai yang mana? Yang baru apa?

23.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Untuk yang baru … yang lama itu kan P1 sampai … P-1 dan P-2 itu adalah undang-undang dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami anggap itu tidak perlu diperbaiki.

24.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah.

25.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Yang kita ubah itu dari P-3 sampai P-16 karena otomatis ketika Pemohon I dan … Pemohon I itu mengubah ... apa … posisinya dari individu (...)

26.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh (...)

27.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Apa … organisasi, otomatis ke bawah berubah semua, Yang Mulia. Jadi, kami coba mengubah daftar bukti dari P-3 sampai P-16, Yang Mulia.

28.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, jadi cuma perbaikan itu saja, ya?

7

29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, Yang Mulia.

30.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, artinya secara substantif bukti yang diajukan tidak ada (...)

31.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Tidak ada (...)

32.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Perubahan (...)

33.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Perubahan, hanya pe … penguatan terhadap legal standing (...)

34.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya (...)

35.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA FKHK, Yang Mulia.

36.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, sudah cukup.

37.

KETUA: SALDI ISRA Yang Mulia Pak Manahan, cukup, ya? Ini satu pertanyaan di bukti baru itu kan tidak ada … apa … P-15 yang dulu, ya, yang rilis?

8

38.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Oh, ya, Yang Mulia.

39.

KETUA: SALDI ISRA Itu ma … masih mau dijadikan … dipertahankan sebagai bukti atau itu ditarik?

40.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Jika bisa, tidak apa-apa, Yang Mulia, dijadikan sebagai alat bukti.

41.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, tetap, ya?

42.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya.

43.

KETUA: SALDI ISRA Sebagai (...)

44.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya hanya (...)

45.

KETUA: SALDI ISRA Alat bukti (...)

46.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Hanya yang kita masih bingung kalau itu masuk, apakah akan menjadi penambahan P-17 atau tetap P-15 karena dengan posisi P-15 yang baru, itu kan otomatis berbeda, Yang Mulia. Tapi, menurut kami sih sebenarnya kalau tidak pun ... tidak menjadi bukti tidak … tidak apa-apa, Yang Mulia. 9

47.

KETUA: SALDI ISRA Tidak masalah?

48.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Tidak masalah, Yang Mulia.

49.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, kalau mau ditambah jadi P-17, juga ndak apa-apa?

50.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Oh, siap, Yang Mulia.

51.

KETUA: SALDI ISRA Nanti disah, ya?

52.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, siap.

53.

KETUA: SALDI ISRA Oke, ya. Jadi, ndak ada bukti lain, kita sahkan alat bukti, ya?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Ya, tidak ada, Yang Mulia.

55.

KETUA: SALDI ISRA Oke. KETUK PALU 1X Oke, ini karena ... apa namanya … Pemohon Nomor 37 belum apa … belum datang, tapi perbaikannya sudah ... apa … sudah selesai, kita anggap sudah selesai mengikuti sidang perbaikan ini dan hasil dari 10

perbaikan Saudara akan kami sampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim, mudah-mudahan Senin sudah bisa kita sampaikan. Dan perkembangan selanjutnya, bisa menunggu dari Kepaniteraan. Ada tambahan atau catatan lain? 56.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 36/PUU-XV/2017: VICTOR SANTOSO TANDIASA Cukup, Yang Mulia.

57.

KETUA: SALDI ISRA Cukup. Kalau begitu, sidang … ini Pemohon Nomor 37/PUUXV/2017 karena walaupun belum ada, kita tetap sahkan buktinya, Bukti P-1 sampai Bukti P-3. KETUK PALU 1X Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 36/PUUXV/2017 dan 37/PUU-XV/2017 selesai dan sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB Jakarta, 27 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

11