KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Press Briefing Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (PMK Nomor 50/PMK.07/2017) Jakarta, 13 April 2017
1
MENGAPA PERLU DITETAPKAN PMK 50/PMK.07/2017
?
Adanya Transformasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Total TKDD 513,3
573,7
Belanja K/L 582,9
577,2
623,1 732,1
710,9 764,9 677,6 763,6
1
Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang makin meningkat setiap tahun, sebagai bukti penguatan desentralisasi fiskal dan implementasi Nawacita ketiga, perlu dikelola secara akuntabel.
2
Efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD perlu diperkuat dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan tetap menjaga kredibilitas APBN.
3
Mekanisme penyaluran Dana Transfer dan Dana Desa perlu diperbaiki dengan mendasarkan pada kinerja penyerapan dana dan ketercapaian output untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
4
Kualitas belanja infrastruktur di daerah perlu lebih ditingkatkan melalui optimalisasi penggunaan Dana Transfer dan Dana Desa.
5
Komitmen untuk mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas perlu dilaksanakan secara konsisten.
900 800 700 600 500
20,8
0
0
46,7
400 300 200
513,3
573,7
602,3
664,2
60
704,9
100 0
2013 LKPP
2014 LKPP
2015 LKPP Dana Desa
2016 Realisasi
2017 APBN
2
Kebijakan Strategis Pengalokasian DAU DAU bersifat dinamis, sehingga besaran alokasi dan penyalurannya setelah APBNP akan disesuaikan PDN Netto.
Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa Mendekatkan pelayanan kepada Pemda, mekanisme penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN setempat.
Penyaluran TKDD Memperhatikan kinerja penyerapan anggaran & capaian output atas penyaluran TKDD tahun/tahap/triwulan sebelumnya.
Kriteria DID Kategori pada bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik & kesejahteraan masyarakat.
Penguatan Peran Gubernur dalam:
Memberikan rekomendasi atas usulan DAK Fisik oleh kabupaten/kota berdasarkan sinkronisasi kegiatan DAK antarbidang, antardaerah, dan antara DAK dengan pendanaan lainnya termasuk belanja K/L.
Belanja Infrastruktur Optimalisasi penggunaan DTU (DBH + DAU) untuk belanja infrastruktur
3
Transformasi Kebijakan (1): Pagu DAU Bersifat Dinamis Tujuan: penggunaan basis perhitungan yang lebih real untuk menjaga kredibilitas APBN Besaran (pagu) dan realisasi penyaluran DAU per daerah akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto. • Implikasi: Penyesuaian alokasi DAU pd APBN-P dan APBD-P
Penyaluran DAU
Solusi
A Jika PDN Neto naik, Pagu DAU Nasional naik, daerah perlu: Identifikasi program/kegiatan urgent dan prioritas yang dapat diselesaikan sd akhir TA. Jika tidak ada program/kegiatan urgent dan prioritas, maka tambahan DAU digunakan untuk membentuk Dana Cadangan atau Dana Darurat.
B Jika PDN Neto turun, Pagu DAU nasional turun, daerah perlu: Membuka ruang fleksibilitas penyesuaian belanja APBDP dg identifikasi & efisiensi pos-pos belanja kurang prioritas dan tdk produktif (misal: biaya perjalanan dinas, rapat dinas, konsinyering, honorarium). Membuka ruang fleksibilitas kontrak proyek dengan klausul yang relatif fleksibel. Memperkuat perencanaan kas (cash flow management)
C Untuk jangka panjang, daerah perlu: Menata kembali jumlah PNSD Mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah Memperkuat penggunaan sumber pembiayaan lainnya dan kerjasama dengan badan usaha.
4
Transformasi Kebijakan (2): Penyaluran Dana TKDD berdasarkan kinerja Pelaksanaan Tujuan: Optimalisasi penggunaan Dana Transfer untuk pembangunan di daerah Sebelumnya:
PMK 48/2016 & PMK 187/2016
Penyaluran: Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua & Papua Barat Dana Desa
Belum berdasarkan kinerja penyerapan dan ketercapaian output. Penyaluran: Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik Hanya berdasarkan kinerja penyerapan anggaran; Belum berdasarkan kinerja ketercapaian output yg lebih optimal.
PMK 50/2017 Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Insentif Daerah Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua & Papua Barat Dana Desa Berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dengan batasan: • Minimal penyerapan dana • Minimal capaian output • Maksimal waktu penyampaian laporan • Maksimal waktu penyaluran 5
Transformasi Kebijakan (3): Contoh Penyaluran DAK Fisik berdasarkan kinerja Pelaksanaan Sebelumnya:
PMK 50/2017
PMK 48/2016 & PMK 187/2016 Penyaluran terpusat
Penyaluran melalui KPPN setempat
Perubahan Penyaluran
TW I
TW II
TW III
Besaran Penyaluran
30%
25%
25%
√ √
√
√
√
-
75% -
75% 30% -
90% 60% -
Feb -
-
Syarat: • Perda APBD • Laporan Realisasi Output TA/TW sebelumnya • Minimal Penyerapan • Minimal Output • Kontrak Kegiatan Penyaluran: • Paling Cepat • Paling Lambat
Penyampaian Dokumen Paling Lambat
TW IV 20%
-
12 hari kerja sebelum TA berakhir
-
TW I
TW II
TW III
TW IV
30%
25%
25%
*
√ √
√
√
√
-
75% √
75% 30% -
90% 65%** -
Feb
Apr
Jul
Okt
30 Apr
31 Jul
31 Okt
31 Des
30 Jun
30 Sept
15 Des
31 Mar
Catatan: • sebesar selisih antara dana yang telah diterima di RKUD dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan ** Nilai rencana kegiatan 100% Kegiatan < 1 M = penyaluran sekaligus 100%
6
Transformasi Kebijakan (4): Contoh Penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja Pelaksanaan Sebelumnya: PMK PMK Sebelumnya 49/2016 Perubahan Penyaluran
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
Besaran Penyaluran
60%
40%
60%
40%
Syarat: • Perda APBD/APBDes • Perkada • Laporan realisasi & konsolidasi • Minimal Penyaluran ke RKUDes • Minimal Penyerapan • Capaian Output
√ √ √ -
Waktu Penyaluran
√ √ √ 50% -
Maret Agust
√ √ -
√ √ 50% -
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
PMK 50/2017
RKUN ke RKUD
RKUD ke RKUDES
Thp I
Thp II
Thp I
Thp II
60%
40%
60%
40%
√ √ √ -
√ √ √ 90% 75% 50%
√ √ -
Tahap-1 paling lambat Juli
√ √ 75% 50%
7 hari kerja setelah diterima di RKUD
7
PENYALURAN DAK FISIK TW I dan DANA DESA TAHAP I TA 2017 DAK FISIK TW I Pagu tahap I (30%) Penyaluran TW I
DANA DESA TAHAP I
: Rp17,6 T : Rp 15,4 T
Rincian penyaluran TW I: • Sekaligus (<1M) untuk 171 daerah • Reguler (30%) untuk 493 daerah • Sisa
Pagu TA 2017
: Rp151,9 M : Rp15,3 T : Rp2,2 T
: Rp60T
Dana Desa Tahap I TA 2017 • Pagu (60%) : Rp36 T • Penyaluran Tahap I (36,21%) : Rp13,2 T • Sisa : Rp22,8 T
Jumlah daerah belum tersalur: 48 daerah
Disalurkan 600
belum disalurkan
493
400 200 48 0 8
Transformasi Kebijakan (5): Penyaluran DAK Fisik & Dana Desa melalui KPPN Sebelumnya:
PMK 48/2016, PMK 49/2016 & PMK 187/2016
Kantor Pusat Pemda
PMK 50/2017 KPPN Setempat Pemda
Mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan kepada Pemerintah Daerah melalui 171 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia Meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kementerian Keuangan Tujuan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui KPPN diseluruh Indonesia
Meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah 9
Transformasi Kebijakan (6): Penguatan peran Gubernur dalam sinkronisasi kegiatan DAK Fisik Feb - Maret
April - Mei
Juni
• Pembahasan eveluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya (reviu baseline DAK) • Penyusunan rancanan prioritas
• Penentuan Bidang/ Subbidang/menu kegiatan & target output/outcome • Sinkronisasi dengan rencana belanja K/L
Penyampaian usulan DAK Fisik
Verifikasi dan Penilaian usulan DAK dilakukan dengan pendekatan spasial (antarbidang & antardaerah)
• Pembahasan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya • Inventarisasi kebutuhan daerah
• Koordinasi penyusunan rencana kerja & prioritas pembangunan daerah • Koordinasi penyusunan DAK Fisik • Sinkronisasi kegiatan SKPD • Penentuan target output dan lokus
DAERAH
PUSAT
Jan - Feb
Okt - Nov • Penetapan Alokasi DAK per daerah (perpres rincian APBN) • Penetapan Juknis DAK (Perpres)
Sep - Okt Pembahasan kebijakan alokasi DAK dalam rangka RUU APBN bersama DPR
• •
Sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan DAK antarbidang, antardaerah, antara DAK dengan Non DAK
Penyampaian usulan DAK Fisik Perbaikan usulan DAK Fisik
•
Agustus
Agustus Pertimbangan DPD atas arah kebijakan DAK
Juli - Agustus
•
Penetapan pagu per jenis / bidang / subbidang Pagu per bidang / subbidang, kebijakan alokasi, sasaran / target output dan prioritasnya dituangkan dalam NK dan RAPBN
Penghitungan alokasi sementara DAK
PENILAIAN DAN HASIL PENILAIAN USULAN DAK DI PUSAT K/L Teknis Penilaian mengacu pada: a. data teknis usulan DAK; b. perbandingan data teknis usulan daerah dengan data teknis K/L; c. tingkat pencapaian SPM; d. target output dan outcome: • jangka menengah; • per tahun secara nasional; • dari dana TP dan KP.
Bappenas Menilai usulan skala prioritas per bidang/subbidang mengacu pada: a. Data teknis Usulan DAK; b. lokasi prioritas; c. Sinkronisasi kegiatan sesuai RKPD dan RPJMD dengan prioritas nasional dalam RKP dan RPJMN.
Kemenkeu Menilai satuan biaya: a. Standar Biaya Masukan; b. Standar Biaya Keluaran usulan K/L; c. Indeks kemahalan konstruksi. d. kinerja penyerapan DAK dan tingkat capaian output fisik tahun sebelumnya.
Provinsi a. Rekomendasi atas kegiatan dari usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota b. Sinkronisasi kegiatan antara Kab./Kota dengan Provinsi dan antar Kab./Kota dalam lingkup Provinsi
Transformasi Kebijakan (7): Penyempurnaan kriteria DID Tujuan: perbaikan kriteria, penyaluran berdasarkan kinerja penyerapan, dan optimalisasi penggunaan DID Sebelumnya:
PMK 50/2017
PMK 48/2016 & PMK 187/2016
Pengalokasian: Berdasarkan kriteria utama dan kinerja 22 komponen kriteria kinerja Penentuan skor dilakukan secara komposit untuk 22 komponen kriteria kinerja
Penyaluran:
Semesteran masing-masing 50%, paling cepat: • Semester I Feb. • Semester II Juli. Daerah yang hanya memperoleh Alokasi Minimum, sekaligus paling cepat Feb.
Syarat
Pengalokasian: Berdasarkan kriteria utama dan kinerja 3 indikator kinerja dan penentuan nilai berdasarkan variabel tertentu: • Pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting, eplanning, e-procurement) • Pelayanan dasar publik (al. Stunting) • Ekonomi kesejahteraan: (al. Penurunan kemiskinan)
Penyaluran:
Bertahap masing-masing 50%, paling cepat: • tahap I Februari • tahap II Juli.
Syarat:
APBD
Laporan realisasi Penyerapan
-
tahap I: • APBD • rencana penggunaan • laporan realisasi penyerapan TA sebelumnya tahap II: • penyerapan tahap I >70%
Laporan realisasi penyerapan:
Tahap I paling lambat Juni Tahap I sd II paling lambat Januari TA berikutnya 11
Transformasi Kebijakan (8): Belanja Infrastruktur Daerah Tujuan: peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah PMK 50/2017
Sebelumnya:
PMK 48/2016 & PMK 187/2016
%
> 25 % Transfer ke Daerah yang bersifat umum dialokasikan untuk belanja infrastruktur daerah. < 25% dapat dikenai penundaan DAU sebesar kekurangan alokasi belanja infrastruktur daerah
Besaran belanja infrastruktur daerah ditetapkan dalam UU APBN. Utk APBN 2017, min 25% DTU digunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar publik dan ekonomi untuk mendorong: • pertumbuhan ekonomi; • pengentasan kemiskinan; • pengurangan pengangguran; dan • pengurangan kesenjangan antardaerah. Besaran belanja Infrastruktur adalah: (belanja modal + belanja pemeliharaan) – (belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas). Belanja infrastruktur digunakan sebagai dasar evaluasi raperda APBD dan daerah wajib menyampaikan laporan Realisasi Belanja Infrastruktur Daerah yang bersumber dari Dana Transfer Umum 12
Transisi Pelaksanaan Perubahan Ketentuan Penyaluran DAK Fisik Penyaluran TW I 2017: • Penyampaian laporan sebagai syarat penyaluran paling lambat 19 Mei 2017 • pelaksanaan penyaluran paling lambat 31 Mei 2017
Dana Insentif Daerah Penyaluran 2017: • Penyaluran semester I sebesar 50% paling cepat bulan Februari, dengan menggunakan syarat laporan APBD Dana Otonomi Khusus
Penyaluran 2017: • Penyaluran Tahap I sebesar 30% paling cepat bulan Maret.
DAK Nonfisik: Dana BOS, Dana TPG PNSD, DTP Guru PNSD, & Dana TKG PNSD Penyaluran 2017: • Triwulan I, Triwulan II, dan Semester I dilaksanakan sesuai dengan PMK Nomor 48 dan PMK 187 Tahun 2016
BOS = Bantuan Operasional Sekolah TPG = Tunjangan Profesi Guru DTP = Dana Tambahan Penghasilan TKG = Tunjangan Khusus Guru
Dana Desa Penyaluran 2017: • Tahap I paling cepat April 2017 dan paling lambat Juli 2017
13
Terima Kasih 14
