2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TOLIKARA

ACARA MENDENGARKAN LAPORAN PSU KPU PROVINSI PAPUA, KPU RI, BAWASLU PROVINSI PAPUA, DAN BAWASLU RI (IV)

JAKARTA KAMIS, 6 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 14/PHP.BUP-XV/2017 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tolikara PEMOHON 1. John Tabo 2. Barnabas Weya TERMOHON KPU Kabupaten Tolikara ACARA Mendengarkan Laporan PSU KPU Provinsi Papua, KPU RI, Bawaslu Provinsi Papua, dan Bawaslu RI (IV) Kamis, 16 Juli 2017, Pukul 13.18 – 14.32 WIB Ruang Sidang Panel I Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Anwar Usman Aswanto Suhartoyo Wahiduddin Adams I Dewa Gede Palguna Saldi Isra Manahan MP Sitompul

Achmad Edi Subiyanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum: 1. Anthon Raharusun 2. Semy Latunusa 3. Herryanto 4. Jhon Tabo 5. Daud B. B. KPU: 1. Daryatun 2. Juned 3. Herman Pramuji 4. Adam Arison

(KPU (KPU (KPU (KPU

RI) RI) RI) Provinsi Papua)

C. Kuasa Hukum Termohon: 1. Rahman Ramli 2. David Soumoell 3. Erik wee 4. Pieter Ell D. Pihak Terkait: 1. Dinus Wanimbo E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Arsi Divinubun F. BAWASLU: 1. Rahmat Bagja 2. Cahyo Febriyanto 3. Fegie Watimena 4. Yacob Paisei 5. Anugerah Patah 6. Ibrahim 7. Nur Muhammad 8. Darfin 9. Leo Pardede

(Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu (Bawaslu

RI) RI) Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi

Papua) Papua) Papua) Papua) Papua) Papua) Papua)

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Perkara Nomor 14/PHP.BUPXV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon dipersilakan memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Terima kasih, Yang Mulia, yang hadir di … Kuasa Pemohon, saya sendiri Anthon Raharusun, kemudian Pak Semy Latunusa dan Herryanto, dan juga Prinsipal. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terima kasih. Dari KPU Tolikara?

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Kuasa Hukum dari KPU Tolikara. Kami Pieter Ell dan rekan. Dan hadir pula di samping kami, Ketua KPU Provinsi Papua selaku KPU Tolikara dan juga Komisioner KPU Provinsi Papua selaku Komisioner KPU Tolikara. Terima kasih.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Oh, ya. Provinsi, siapa yang hadir, KPU provinsi?

6.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Baik, Majelis. Yang hadir saya Ketua KPU Provinsi Papua, selaku KPU Tolikara berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14, pengambilalihan. Dan di sebelah kiri saya, dari KPU RI, Pak Ilham ikut hadir dalam sidang ini dan Bawaslu RI. Demikian.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. KPU RI? Ya, ada ya. Sekarang, panwas … Panwas Kabupaten Tolikara.

8.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Izin, Yang Mulia. Kami yang hadir dari Bawaslu Provinsi Papua. Saya Fegie Watimena, Ketua Bawaslu dan rekan saya Pak Yacob Paisei, anggota dan Pak Anugerah, anggota. Panwas sudah tidak aktif, Pak.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Tidak aktif. Baik. Bawaslu RI?

10.

BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA Mohon izin, Yang Mulia. Selamat siang. Rahmat Bagja, Yang Mulia, Anggota Bawaslu RI.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Terima kasih. Pihak Terkait?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARSI DIVINUBUN Terima kasih. Saya Arsi Divinubun, Kuasa dari Pihak Terkait, Kuasa tambahan. Di samping kanan saya, Prinsipal Nomor Urut … eh, Nomor Urut 1 untuk calon wakil bupati, dan sebelah kiri tim sukses. Terima kasih, Yang Mulia.

13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Hari ini kita mendengar laporan dari masing-masing KPU ya, kemudian dari panwas, termasuk Bawaslu, ya. Dipersilakan dulu ke KPU. KPU Tolikara, silakan. Termohon?

14.

KUASA HUKUM TERMOHON: PIETER ELL Terima kasih, Majelis Hakim yang kami hormati. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Kabupaten Tolikara, Papua, yang telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2017, yang diambil alih oleh KPU Provinsi Papua. PSU tersebut dilaksanakan pada 18 distrik di Kabupaten Tolikara, Papua dan

2

berjalan dengan aman dan lancar. Mulai dari proses persiapan sampai pelaksanaan, semua berjalan dengan aman dan lancar. Dan selanjutnya, pada tanggal 17 sampai 19 Mei, dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik pada 18 distrik, dan selanjutnya dilaksanakan pleno di tingkat kabupaten di Ibukota Kabupaten Tolikara, yaitu Karubaga, yang rencana awalnya itu dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2017. Namun karena kondisi saat itu adanya berbagai protes dari kandidat, sehingga jadwal pelaksanaan yang sedianya dilaksanakan pada tanggal 23 Mei itu ditunda pada tanggal 24 Mei berdasarkan rapat koordinasi antara KPU, kemudian Bawaslu, serta pihak keamanan, dan Forkopimda Kabupaten Tolikara. Pelaksanaan pemungutan suara di 18 distrik, meliputi 251 TPS, dan proses rekapitulasi di tingkat kabupaten pada tanggal 24 Mei 2017, telah menghasilkan rekapitulasi secara umum, yaitu bahwa total perolehan suara masing-masing kandidat, yaitu Kandidat Nomor Urut 1 memperoleh suara 73.205 (73.205). Kandidat Nomor Urut 2 memperoleh suara 1.439, 1.439, dan Kandidat Nomor Urut 3 memperoleh suara 25.260 suara, 25.260 suara. Jumlah suara sah 99.904, 99.904. Suara tidak sah=85. Total DPT=99.989. Demikian, Majelis Hakim yang kami hormati, laporan ringkas kami tentang pelaksanaan PSU di Kabupaten Tolikara yang meliputi 18 distrik, dan secara terinci telah kami sampaikan dalam laporan tertulis. Terima kasih, Majelis. 15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Kemudian dari KPU Republik Indonesia. Sama ya, enggak ada tambahan? Apa cukup, sama persis, silakan.

16.

KPU RI: TARWINTO Sedikit tambahan, Yang Mulia.

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

18.

KPU RI: TARWINTO Bahwa sebagai tambahan saja bahwa kami sebagai KPU Republik Indonesia, Anggota KPU ketika dalam putusan kemarin yang disampaikan bahwa KPU Republik Indonesia diminta untuk melakukan revisi ... melakukan supervisi.

3

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

20.

KPU RI: TARWINTO Kami sudah melakukan supervisi, dan kami mengikuti proses pemungutan suara di beberapa TPS di Tolikara.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

22.

KPU RI: TARWINTO Dan prinsipnya berjalan dengan relatif baik, Yang Mulia. Terima kasih.

23.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, hasilnya sama dengan apa yang disampaikan?

24.

KPU RI: TARWINTO Hasilnya sama dengan laporan yang kami terima dari KPU Papua.

25.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Dari Bawaslu Provinsi Papua, silakan.

26.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Baik, Yang Mulia. Untuk laporan pengawasan akan disampaikan oleh Rekan saya. Terima kasih.

27.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

28.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: ANUGERAH PATAH Terima kasih, Yang Mulia. Izin menyampaikan laporan hasil pengawasan PSU, 18 Distrik Kabupaten Tolikara. Dengan hormat, menindaklanjuti Putusan sela Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP/XV/2017, tanggal 3 April 2017, yang salah 4

satu bunyi amar putusannya, “Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017.” Bawaslu Provinsi Papua, menyampaikan laporan hasil pengawasan sebagai berikut. Pertama, tahapan persiapan. Bawaslu Provinsi Papua melakukan rapat koordinasi, dan evaluasi pilkada dengan Panwaslih Kabupaten Tolikara yang pada saat itu masih aktif, dimana dari hasil koordinasi itu Bawaslu Provinsi Papua mendapatkan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi daerah, dan juga menetapkan titik-titik rawan dan rawan khusus untuk distrik yang akan melaksanakan PSU. Tahapan persiapan yang berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan stakeholder dalam hal ini adalah KPU Provinsi dan pihak yang lain. Terkait dengan kordinasi tersebut, Bawaslu dengan KPU melakukan pemetaan jenis pemilihan, memetakan jenis sistem pemilihan dan menyusun prosedur dan tata cara pengawasan PSU dan meminta kepada KPU untuk memberikan salinan SK penyelenggara, mulai dari PPD, PPS, dan KPPS, sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang Kabupaten Tolikara. Berikutnya, melakukan pengawasan tahapan PSU. Bawaslu Provinsi Papua dalam pelaksanaan pengawasan PSU, melakukan rencana kerja jadwal pengawasan, mulai dari tahapan persiapan, hingga pengawasan pelaksanaan PSU. Kemudian, Bawaslu Provinsi Papua, membentuk tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua yang mendampingi masing-masing panwas distrik pada 18 distrik, pada pelaksanaan PSU Kabupaten Tolikara. Berikutnya, melakukan pengawasan tahapan pengadaan perlengkapan pemilihan yang mulai dari proses pencetakan surat suara yang dilakukan di Makassar, melalui CV Makassar Grafika, pada tanggal 3 sampai dengan 4 Mei, dimana pada pengawasan ini, Bawaslu memberikan masukan kepada KPU Provinsi Papua dalam yang bertindak sebagai KPU Kabupaten Tolikara untuk memberikan tanda khusus pada formulir, pada formulir yang akan dicetak sebagai pembeda dengan formulir pemilihan sebelumnya. Artinya diberi tanda khusus, diberikan tanda pemungutan suara ulang. Kemudian, Bawaslu melakukan pengawasan pada tahapan pelipatan surat suara pada tanggal 9 Mei yang bertempat di SMA Negeri Karobaga, dimana dari hasil pelipatan surat suara itu ditemukan jumlah surat suara yang rusak sebanyak 30 lembar. Yang berikutnya, Bawaslu Provinsi Papua sebelum per ... sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang, melakukan pengawasan pada saat deklarasi damai yang dilakukan oleh KPU Provinsi Papua, pada tanggal 12 Mei, yang dihadiri oleh tiga Pasangan Calon Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua, Kasdam Papua, dan Forkopimda Provinsi Papua,

5

serta Muspida Kabupaten Tolikara, bertempat di Aula Gidi Kabupaten Tolikara. Kemudian, Bawaslu dalam hal persiapan pengawasan pungut hitung, melakukan bimtek terpadu bersama KPU dan Bawaslu yang dihadiri oleh masing-masing PPD dan juga panwas distrik pada 18 distrik, terkait dengan tugas, dan kewenangan, dan kewajiban masing-masing penyelenggara. Kemudian melakukan bimtek panwas distrik dan menghadiri pada saat apa ... pembahasan penundaan pemungutan suara ulang yang sebenarnya jadwal pemungutan suara ulang yang dijadwalkan tanggal 16, diundur satu hari pada tanggal 17, terkait dengan belum terealisasinya anggaran bagi KPU, Bawaslu, maupun kepolisian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tolikara pada saat itu. Berikutnya, pengawasan tahapan distribusi perlengkapan pemilihan. Pada pengawasan distribusi perlengkapan pemilihan atau logistik pada 18 distrik, Tim Supervisi Bawaslu Provinsi Papua, panwas distrik, bersama aparat keamanan dan PPD melakukan pengawasan secara langsung. Pendistribusian logistik mulai dari ... mulai dari kantor KPU provinsi ... mulai dari Kantor KPU Kabupaten Tolikara hingga sampai ke ibukota distrik, di mana pergeseran logistik dari ibukota kabupaten ke masing-masing distrik dilakukan pada tanggal 15 sampai tanggal 16 Mei. Kemudian pada tanggal 16 Mei, KPU Provinsi Papua selaku KPU Kabupaten Tolikara melakukan pemusnahan sisa surat suara yang dihadiri oleh Bawaslu Provinsi Papua dan juga masing-masing saksi pasangan calon. Berikutnya, pengawasan pemungutan dan perhitungan suara. Pengawasan pemungutan dan perhitungan suara ulang pada masingmasing distrik, kami sampaikan sebagai berikut. Per distrik, kami sampaikan. Pertama, Distrik Kembu. Bahwa pemungutan suara ulang di Distrik Kembu dilakukan pada 11 kampung, yaitu Kampung Mamit, Aworera, Kobon, Nugaril, Kembu, Yoga … Yowo, dan Wulinaga. Kampung Genani, Kabori, dan Kampung Agimdek, dimana hasil perolehan suara masing-masing calon di TPS pada Distrik Kembu adalah sebagai berikut. TPS Kembu, jumlah perolehan suara untuk nomor ... Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah berjumlah 666 atau 666, Nomor Urut 2=0, dan Nomor Urut 3=0. TPS Genani. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara 314, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 2 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 212. TPS Agimdek. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara 699, Pasangan Calon Nomor Urut 2=0 (nihil), dan Pasangan Calon Nomor Urut 3=0 (nihil).

6

TPS 1 Tioga. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara sebanyak 462, Nomor Urut 2=nihil, dan Nomor Urut 3=nihil. TPS 2 Tioga. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 438 suara, Nomor Urut 2=nihil, dan Nomor Urut 3=nihil. TPS Kobon. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara 700 (700), Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 99 suara. TPS Nugaril. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 483 suara, Nomor Urut 2=nihil, dan Nomor Urut 3=50 suara. TPS Yowo. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 800 suara (800), Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat suara nihil, dan Nomor Urut 3=nihil. Kelurahan Mamit. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara sebanyak 461, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 11 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 314 suara. TPS Aworera. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan perolehan suara 170, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 161, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 169 suara. TPS Kabo ... Kabori. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 703 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut = nihil. TPS Wulinaga. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 116 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 48 suara dan Pasangan Calon Nomor 3 mendapatkan 291 suara. Hasil pengawasan pemungutan suara ulang pada Distrik Telenggame dengan hasil sebagai berikut. - TPS Alukuni. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 363 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 8 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 29 suara. - TPS Dolunggun. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 289 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 1 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan (...) 29.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Interupsi, Majelis Hakim yang kami hormati. Boleh saya interupsi sebentar? Satu menit.

30.

KETUA: ANWAR USMAN Nanti! Dengarkan dulu!

7

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Karena ini berkaitan dengan hasil pengawasan yang bukan merupakan kewenangan daripada Bawaslu untuk menghitung suara, oleh karena itu mohon diberi penegasan. Terima kasih.

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya, baik. Silakan teruskan dulu, nanti untuk dicatat dalam Berita Acara. Silakan.

33.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: ANUGERAH PATAH -

34.

Terima kasih, Yang Mulia. Saya lanjut. TPS Kagi. TPS Kagi. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 350 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan nihil. Pasangan Calon Nomor Urut 3=nihil. TPS Kimugu. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 306 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 5 suara. TPS Kimunuk. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 271 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2 nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 mendapatkan 220 suara. TPS Linggira. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 288 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3=13 suara. TPS Telenggame. Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 261 suara. Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3=49 suara. TPS Tenek. Pasangan Calon Nomor Urut 2 [Sic!] mendapatkan perolehan suara 344, Pasangan Calon Nomor Urut 2=nihil, dan Pasangan Calon Nomor Urut 3=nihil (...)

KETUA: ANWAR USMAN Ini ... begini, begini. Temuan dari pengawasan itu apa saja kirakira? Ada, enggak, penyimpangan atau bagaimana, tidak sesuai dengan putusan MK? Silakan. Jadi, enggak usah dibacakan secara keseluruhan. Jadi, kalau tidak ada kejadian khusus, ya sudah.

35.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: ANUGERAH PATAH Baik, dari hasil pengawasan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, tim supervisi Bawaslu dan panwas distrik hanya menemukan kejadian khusus pada Distrik Biuk, TPS Biuk, yaitu terkait 8

dengan adanya perampasan formulir Model C-1 oleh Ketua DPRD Kabupaten Tolikara dan Bawaslu melalui panwas distrik sudah merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara susulan dan itu sudah dilaksanakan pada tanggal 18. Kemudian (...) 36.

KETUA: ANWAR USMAN Silakan.

37.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Mungkin yang lebih lengkap sudah kami tuangkan di dalam laporan. Terima kasih.

38.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Kami juga akan baca. Ya, baik. Dari Bawaslu RI apakah sama? Ada hal-hal yang berbeda dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu? Silakan.

39.

BAWASLU RI: RAHMAT BAGJA Mohon izin, Yang Mulia. Ada beberapa yang kami tambahkan, lebih-kurang yang lain sama. Pertama adalah melalui surat Ketua Bawaslu Nomor SS0429 [Sic!] tanggal 12 Mei yang pada pokoknya telah menginstruksikan kepada Bawaslu Provinsi Papua untuk melakukan langkah-langkah pertama, persiapan, pemungutan suara ulang, perhitungan rekapitulasi surat suara untuk melakukan pengawasan dan kemudian dilakukan oleh teman-teman di Bawaslu Provinsi Papua dengan melakukan rapat koordinasi dan evaluasi pilkada dengan panwas, penempatan tim supervisi Bawaslu Papua di 18 distrik, pengawasan pengadaan logistik, pangawasan pelipatan surat suara, pengawasan penempatan logistik ke dalam kotak suara, pengawasan terhadap deklarasi damai, pengawasan terhadap bimtek terpadu KPUBawaslu, bimtek panwas distrik, penundaan pemungutan suara, yang tadi sudah disampaikan, pencairan dana pemungutan suara ulang, pengawasan pendistribusian distrik ke 18 distrik. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, pertama adalah pendistribusian logistik Biuk dari kantor KPU Kabupaten Tolikara dilakukan pada pukul 10.15 yang dilakukan oleh tim supervisi Bawaslu RI, tim supervisi Bawaslu KPU RI, tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, logistik ditempatkan di kantor sekretariat penitia pemilihan distrik-distrik Biuk.

9

Kemudian, selanjutnya pendistribusian logistik ke Desa/Kampung Biuk dimulai pada 13.25, PPD dan panwas distrik memberikan penjelasan kepada kepala distrik, kepala kampung, tokoh masyarakat, dan semua masyarakat terkait pelaksanaan pemilihan suara ulang, pemungutan suara ulang agar pelaksanaan penghitungan dapat berjalan aman, lancar, dan tidak terjadi PSU ulang lagi. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017, logistik telah didistribusikan di dua tempat, yaitu Distrik Biuk dan kantor desa Kampung Yiluk dengan dijaga oleh PPD, pengawas distrik, dan aparat keamaan. Kemudian bahwa supervisi Bawaslu RI dalam pengawasan pendistribusian logistik pada Distrik Geya sebagai berikut. Bahwa sebelum mendistribusikan logistik, tim supervisi Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Panwas Distrik Provinsi Papua telah terlebih dahulu melakukan peninjauan tempat pasangan PSU, hasil peninjauan tersebut sebagai berikut. Pertama. Terdapat dua kantor distrik di Distrik Geya, yaitu kantor Distrik Lama dan kantor Distrik Baru. Informasi dari tokoh masyarakat Distrik Geya menyebutkan seharusnya tempat pelaksanaan di kantor Distrik Lama Geya karena jumlah kampung yang terbanyak, yaitu 9 kampung dengan 10 TPS. Namun di lokasi kantor Distrik Baru, hasil konfirmasi dari kepala distrik menyebutkan Distrik Baru terdapat 8 kampung. Pada saat tim Bawaslu Provinsi kembali untuk melanjutkan perjalanan pulang terjadi penghalangan jalan oleh masyarakat Kantor Distrik Baru dengan senjata tradisional, namun akhirnya dapat dibubarkan oleh Kepala Distrik Geya. Pada tanggal 16 Mei 2017 Pukul 15.00 WIT di Kantor KPU Kabupaten Tolikara dilaksanakan rapat pembahasan pendistribusian logistik untuk Distrik Geya yang dihadiri oleh Bawaslu RI, KPU RI, KPU Provinsi Papua, Bawaslu Provinsi Papua, asisten 1 Provinsi Papua, PPD, pengawas distrik, Kepala Distrik Geya dan Kepala Operasional Polda Papua. Hasil rapat tersebut antara lain menyepakati kotak suara didistribusikan masing-masing TPS di Distrik Geya, yaitu 12 kampung dengan 13 TPS dengan pengawalan dari pihak aparat keamanan. Namun setelah kesepakatan tersebut, terjadi perubahan kesepakatan antara ketua KPU provinsi dengan PPD, panwas distrik, dan kelompok masyarakat karena kelompok masyarakat meminta agar mengubah mekanisme yang sudah disepakati. Hasil kesepakatan selanjutnya mengubah pendistribusian kotak suara menjadi 2 tempat, yaitu Distrik Lama, 7 TPS, di 6 kampung dan Distrik Baru, 6 TPS, di 6 kampung. Bahwa pendistribusian logistik ke Distrik Geya kantor Distrik Lama dan kantor Distrik Baru yang dikawal dengan aparat keamanan, Bawaslu Provinsi Papua, dan panwas distrik. Bahwa terjadi pergerakan massa yang bersenjata tajam di kubu yang berkedudukan di kantor Distrik Lama, namun tidak terjadi pertikaian.

10

Kemudian tanggal 17 Mei dilakukan penyerahan kunci kotak suara yang dimulai dari kantor Distrik Baru yang diserahkan oleh Kasatreskrim Polres Tolikara kepada Pandis dan kepada DPD ... kepada PPD. Adapun kejadian sebelum penyerahan sebagai berikut. Terjadi kembali perdebatan panjang mengenai pembagian kotak suara menjadi 2 yang menurutnya harus diserahkan secara keseluruhan kotak suara kepada kantor Distrik Baru dan di tempat sekretariat PPD Distrik Geya, kemudian didistribusikan ke masing-masing TPS. Saksi Nomor Urut 1 dan kepala suku meminta agar DPD pusat yang hadir di kantor Distrik Baru agar meminta (suara tidak terdengar jelas) KPU Provinsi memberikan penjelasan kepada mereka bahwa kehadiran KPU Provinsi Papua dan Bawaslu Provinsi Papua di tempat kejadian untuk meluruskan tentang pembagian kotak suara sehingga pada akhirnya mendapatkan solusi. Selanjutnya pembagian kunci dan kotak suara di PPD ke masing-masing KPPS disaksikan oleh saksi-saksi, panwas distrik, Bawaslu Provinsi Papua, dan Kasatreskrim Polres Tolikara di Kantor Distrik Baru untuk 6 kampung dan 7 TPS, dan kepada KPPS di Kantor Distrik Lama, 6 kampung dan 6 TPS. Bawaslu RI juga melakukan pengawasan terhadap pemusnahan sisa surat suara. Pengawasan dilakukan pada pemungutan suara ulang, Bawaslu RI juga melakukan supervisi langsung. Pertama adalah kepada Distrik Tanggime, hasil supervisi dan pengawasan Distrik Tanggime adalah sebagai berikut. Bahwa supervisi pemungutan suara ulang diawali dengan Distrik Tanggime dimana Bawaslu melakukan koordinasi dengan panwas, kepala distrik terkait sistem yang digunakan adanya pemungutan suara ulang yang digunakan oleh noken atau gantung. Adanya laporan dari Kepala Distrik Tanggime terkait baliho yang menyatakan hasil rekapitulasi sudah ada pada saat sebelum pemungutan suara dilakukan. Terkait hal ini, Bawaslu Provinsi Papua memerintahkan kepada Panwas Distrik Tanggime agar pihak kantor dimana baliho tersebut dipasang, baliho tersebut dapat segera diturunkan. Pada pukul 08.00 WIT, tim supervisi Bawaslu RI tiba di TPS 1. Saksi pasangan calon telah hadir semua, namun pemilih belum hadir sampai dengan pukul 09.00 WIT. Kemudian karena belum hadir, maka Bawaslu meninggalkan tempat menuju TPS Kampung Minggen. Kampung Minggen, pada pukul 09.15, KPPS telah memulai proses pemilihan dan kotak suara sudah dibuka. Ketua KPPS menginformasikan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken, jumlah DPT pada TPS Kampung Minggen adalah 197 DPT terkait surat suara yang diberi tanda silang dan tidak digunakan. Hanya ada dua orang KPPS di TPS Kampung Minggen. Ketua yang memanggil pemilih sesuai nomor urut DPT, tidak ada pemeriksaan terhadap dokumen pemilihan seperti Form C-6, tidak mempergunakan C-7, daftar pemilih tidak ditempel, tidak ada proses pencelupan tinta ke jari pemilih setelah menggunakan hak suara, 11

dan pengawas TPS belum hadir di lokasi sehingga digantikan sementara oleh Panwas Distrik Tanggime. Kemudian kami beralih kepada hasil pengawasan pada TPS Kampung Belela [Sic!]. Kampung Belela dimulai ... tim Bawaslu hadir pada pukul 10.00 WIT, terlihat kotak suara masih tertutup, namun segel telah terbuka. Jumlah DPT ada 199. Kurangnya pemahaman dan kemampuan KPPS dalam memahami dokumen-dokumen pemilihan, dan pengawas TPS yang kurang aktif dalam melakukan pengawasan dan melaporkan diri kepada ketua KPPS. KPPS menjelaskan bahwa sistem yang digunakan adalah sistem noken, namun saksi dari ketiga pasangan calon belum mempersiapkan tas noken sehingga Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menggunakan amplop coklat sebagai pengganti tas noken. Tim supervisi Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua sempat mengalami pengusiran oleh kepala kampung karena dianggap sebagai orang luar Tolikara yang melakukan intervensi terhadap pemilihan di Tolikara. Namun kemudian diperbaiki dengan kepala suku tersebut meminta maaf ... kepala suku yang kemudian meminta maaf kepada tim supervisi dan Bawaslu Provinsi Papua atas perkataan kepala kampung, dan kemudian kami memberikan pengarahan singkat bahwa kedatangan tim supervisi adalah untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan pengawasan pemungutan suara ulang berjalan dengan aman dan lancer. Selanjutnya, pemungutan suara ulang berjalan aman dan lancar. Hasil supervisi dan pengawasan di Distrik Bokondini [Sic!] sebagai berikut. Adanya intervensi dari sekretaris PPD terhadap pemilih TPS 4 terkait sisa surat suara, namun sekretaris PPD tersebut segera diamankan dan tidak melakukan intervensi. Adanya upaya intimidasi dari sekretaris PPD terhadap Tim Bawaslu Provinsi Papua. Adanya proses pencelupan jari ke dalam tinta oleh pemilih. Supervisi di distrik lainya bahwa terhadap pengawasan di distrik lainnya Bawaslu RI telah melakukan supervisi kepada Bawaslu … kepada Bawaslu Provinsi Papua agar melakukan pengawasan dan mengisi alat kerja pengawasan, dan mendokumentasikan hasil pengawasan, baik dalam bentuk foto dan video. Demikian laporan hasil supervisi terhadap pengawasan pemungutan suara ulang di 18 distrik Kabupaten Tolikara yang dilakukan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. 40.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih.

12

Dari meja Hakim, mungkin ada sesuatu yang ingin diklarifikasi? Silakan, Yang Mulia. 41.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ini ke Bawaslu, ya. Di laporan Bawaslu Provinsi pada halaman 60, itu ada 6 laporan, ya, ada 6 laporan yang diterima dan sudah ditindaklanjuti, ada yang tidak cukup bukti, ada yang terbukti. Minta klarifikasi terhadap laporan yang ... apa … laporan yang dianggap terbukti. Yang terlapornya adalah Lukas Enembe, itu gimana kasusnya?

42.

BAWASLU PROVINSI PAPUA: ANUGERAH PATAH Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pada tanggal 19 Mei, Pasangan Calon Nomor Urut 2, Bapak Amos Yikwa melapor kepada Bawaslu Provinsi Papua terkait dengan adanya kampanye terselubung di Distrik Kanggime pada tanggal 12. Dan terhadap laporan ini, kami Bawaslu Provinsi Papua bersama Sentra Gakkumdu telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi pelapor dan para pihak. Dan hasil pembahasan 1, 2, kita menemukan adanya unsur pelanggaran yang dilakukan oleh bapak gubernur. Di mana dalam unsur yang terpenuhi adalah bapak gubernur menggunakan kegiatan Pemda Kabupaten Tolikara itu untuk merugikan pasangan ... salah satu pasangan calon, yaitu adalah pelapor sendiri. Dimana dalam video yang dijadikan barang bukti oleh pelapor menyampaikan bahwa suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 diberikan saja kepada Paslon Nomor Urut 1. Dan itu menurut kami di Sentra Gakkumdu dan Bawaslu, terpenuhi Pasal 188 juncto Pasal 71 ayat (3). Dan itu kita sudah teruskan dan sebenarnya pada 2 hari yang lalu sudah di ... apa … sudah di ... apa … tahapannya sudah diserahkan kepada kejaksaan. Tetapi dikembalikan, tetapi sudah dikembalikan lagi. Sudah, ya … sudah pindah ke sana. Kemudian, laporan yang berikut terkait dengan laporan nomor 07 tanggal 19 Mei, yang dilaporkan oleh Depilis Wenimbo yang merupakan Saksi Paslon Nomor Urut 3, di TPS Purugi, Distrik Biuk. Dimana yang bersangkutan melaporkan Ketua DPRD Kabupaten Tolikara terkait dengan pengambilan formulir Model C-1 di TPS Purugi. Dan terhadap laporan ini, Sentra Gakkumdu dan Bawaslu Provinsi telah menindaklanjuti dan memproses, dan terpenuhi pasal pidana pemilu, yaitu 178D terkait dengan menggagalkan proses pemungutan suara dan prosesnya sudah sampai di kejaksaan. Demikian, Yang Mulia.

13

43.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, untuk sidang berikutnya ya, siapa? Ya, silakan masih diberi kesempatan kepada Pihak Terkait dulu.

44.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARSI DIVINUBUN Baik, terima kasih, Yang Mulia. Yang kami dapat menyampaikan, yang pertama adalah menyangkut dengan persoalan yang disampaikan intervensi dari pak gubernur. Sesungguhnya kegiatan gubernur adalah kegiatan pemerintah provinsi menyangkut dengan peresmian Kantor Cabang Bank Papua. Yang secara kebetulan dipertanyakan oleh masyarakat yang hadir terkait dengan dukungan PSU yang ada di 18 distrik di Kabupaten Tolikara. Kemudian yang berikut, memang gubernur tidak bisa dilepaskan dari posisi yang bersangkutan sebagai ketua partai yang mengusung Pasangan Calon Nomor Urut 1. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

45.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari Pemohon?

46.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Baik, Yang Mulia. Sebelum saya membacakan hasil resume kami, mungkin barangkali ada renvoi sedikit saja, Yang Mulia. Di halaman … laporan kami halaman 11. Yang tertulis di situ adalah 251 TPS, tetapi sesungguhnya yang benar adalah 331 TPS dari jumlah 582 TPS dari 28 distrik. Mungkin itu saja yang direnvoi. Terima kasih, Yang Mulia.

47.

KETUA: ANWAR USMAN Baik.

48.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Saya akan membacakan resume (...)

49.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, pokok-pokoknya saja.

14

50.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Pokoknya (...)

51.

KETUA: ANWAR USMAN Poin (...)

52.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Yang pertama, kami adalah Kuasa daripada John Tabo dan juga Barbanas Weya. Dari sisi tenggang waktu, memenuhi syarat dan pertama, laporan mengenai pelaksaan pemungutan suara ulang di 18 distrik dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara. Pertama, mengenai daftar pemilih tetap di 18 distrik dalam pelaksanaan PSU, berjumlah 99.989 dari 238 desa atau kelurahan dan jumlah pemilih 18 distrik tadi adalah … sori … jumlah perolehan suara daripada pa … masing-masing pasangan calon adalah 99.904 sehingga ada selisih kurang-lebih 85 suara atau pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya dari 28 distrik itu. Kemudian yang kedua, menyangkut laporan hasil juga seperti disampaikan oleh KPU tadi, tidak perlu kami bacakan. Tapi jumlah suara total adalah 99.904. Kemudian, kami juga ingin menyampaikan menyangkut hasil, melihat kembali hasil daripada pemungutan suara di 28 distrik. Pasangan Nomor Urut 1=43.054, Pasangan 2=11.777, dan Pasangan Nomor Urut 3=60.639 dengan jumlah total suara dari semua pasangan calon=116.207 atau selisih antara Pasangan Nomor 1 dan ketiga adalah 17.585 suara. Kemudian, kami juga menemukan bahwa terdapat jumlah DPT yang melebihi perolehan suara daripada masing-masing calon dimana versi KPU adalah 99.943 berbanding terbalik dengan jumlah DPT yang ada di 18 distrik=99.989 pemilih. Kemudian selain itu juga, terdapat juga dalam DPT itu pemilih yang sudah meninggal dunia, sebanyak 107 yang kami temukan di Distrik Kuari, ada bukti yang sudah kami sampaikan. Selain itu juga terdapat perbedaan jumlah DPT laki-laki dan perempuan dalam Form DB-1.KWK dan pengguna hak suara perolehan … sori … pengguna hak pilih dalam Form B-1.KWK di 16 distrik yang tidak sesuai dengan penetapan DPT yang ditentukan oleh KPU. Dengan demikian, Keputusan KPU Nomor 33/KPTS/KPU Tahun 2015 [Sic!] tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Tolikara Tahun 2017 sepanjang mengenai pelaksanaan PSU di semua TPS pada 18 distrik sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHPU.BUP-

15

XV/2017 bertanggal 3 April 2017 cacat hukum sepanjang mengenai daftar DPT. Kemudian, pelanggaran pada pelaksanaan PUU … PSU di 18 distrik yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon. Pertama bahwa pelaksanaan PSU pada 18 distrik di semua … di 18 distrik semua TPS, terjadi berbagai pelanggaran yang secara masif dan terstruktur di semua distrik secara merata, baik dilakukan oleh Termohon maupun petugas PPK, PPS, maupun KPPS yang hampir sebagian besar adalah kepala kampung atau kepala desa yang merupakan aparat bawahan daripada Pasangan Nomor Urut 1 atau incumbent, termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1. Kedua bahwa para petugas PPS dan PPK … PPS dan KPPS yang dibentuk oleh Termohon untuk melaksanakan PSU sesuai putusan Mahkamah Konstitusi telah ternyata tidak mengalami perubahan dan diganti oleh Termohon. Padahal para petugas tersebut telah nyata-nyata pada pemilih yang lalu terindikasi melakukan berbagai pelanggaran yang masif dan terstruktur yang memene … yang tujuannya adalah untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1. Dalam hal ini tentu sangat merugikan hak konstitusional daripada pasangan calon yang lain. Selain itu, Termohon selaku penyelenggara telah mengambil langkah kebijakan dengan cara se … secara sepihak untuk membagi kotak suara atau logistik seperti yang disampaikan oleh Bawaslu RI bagi kotak suara sebagai … se … secara … berbagi dua kotak suara. Masingmasing kotak suara dibagi dua dan juga surat suara dibagi dua untuk semua distrik secara merata. Kebijakan pembagian logistik sebagaimana diperintahkan oleh Termohon itu, kemudian ditindaklanjuti oleh semua petugas-petugas lapangan atau P … KPPS … PPK dan KPPS, termasuk aparat keamanan bahkan Tim Sukses Pasangan Nomor 1 untuk mengamankan kebijakan Termohon tersebut. Kebijakan Termohon ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian … dengan demikian, tindakan Termohon tersebut secara nyata telah menimbulkan berbagai kecurangan, sehingga menyebabkan terjadinya pengurangan perolehan suara secara signifikan yang merugikan kepentingan Pasangan Nomor Urut 3 di semua TPS pada pelaksanaan PSU. Kelima, pelanggaran yang terjadi dalam PSU sebagaimana telah kami ajukan dalam bukti-bukti kami, bukti laporan dari P-5 sampai dengan P-22 dan bukti tambahan P-24 sampai dengan P-60 sebagaimana termuat dalam laporan Pemohon halaman 25 sampai 20 … 47. Berikutnya adalah se … bentuk pelanggaran yang terjadi di 18 distrik setelah termuat secara lengkap di dalam laporan Pemohon. Oleh karena itu, kami hanya menyampaikan beberapa hal yang menurut kami penting untuk disampaikan untuk menjadi perhatian Yang Mulia. 16

Kami dalam masyrakat … PSU bersikap tidak netral. Hal ini terbukti dari kebijakan pembagi dua kotak suara dan surat suara, tidak ada pengawasan lapangan yang melakukan secara menyeluruh oleh Bawaslu Provinsi yang memiliki tugas selaku supervisi atau pengawas di lapangan. Penggantian anggota PPD sepihak dilakukan oleh Termohon pada pelaksanaan PSU. Adanya intervensi kepala-kepala suku dan sori … kepala desa dan kepala kampung dengan tujuan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adanya keterlibatan ASN, baik provinsi maupun kabupaten yang secara terang-terangan memberikan dukungan terhadap Pasangan Nomor Urut 1 dan juga memengaruhi masyarakat agar memilih Pasangan Nomor Urut 1. Adanya keterlibatan bupati dan wakil bupati dalam pelaksanaan PSU. Adanya keterlibatan ketua DPR dan anggota DPR provinsi yang juga turut mendukung Pasangan Nomor Urut 1. Adanya pemilih di bawah umur anak-anak diberi surat suara oleh petugas PPS kepada anak-anak untuk memilih dalam pelaksanaan PSU dengan ini termuat juga di berbagai media, termasuk MetroTV dan juga bukti rekaman kami. Terjadi tindakan penganiayaan, ancaman, intimidasi yang dilakukan oleh baik Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1 maupun kepala distrik dan kepala kampung terhadap para Saksi Pasangan Nomor Urut 3. Adanya pelaksanaan PSU yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2017 yang sesungguhnya harusnya dilakukan pada tanggal 17 Juni ... 17 Mei sesuai dengan keputusan KPU. Namun, pada distrik ... ya, pada salah satu distrik dilakukan pemungutan suara pada tanggal 16. Kemudian, adanya arahan pak gubernur seperti yang disampaikan tadi oleh Bawaslu yang hadir juga di Distrik Kanggime. Dan mengenai tindakan pak gubernur ini, sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Gakkumdu dan saat ini prosesnya sedang berlangsung di tingkat kejaksaan. Selain itu, terdapat juga pemilih disabilitas yang jumlahnya sama dengan jumlah pemilih dalam daftar DPT, yaitu di Distrik atau Desa Yemarima dengan DPT sebanyak=779 pemilih. Sementara penyandang cacat juga berjumlah 779. Desa Wijamurik, DPT berjumlah 318 pemilih, sementara jumlah penyandang cacat berjumlah=318. Dan juga Desa Bopa, DPT berjumlah 300 pemilih, sedangkan jumlah penyandang cacat juga 300. Dengan demikian, disimpulkan bahwa semua pemilih dalam DPT adalah penyandang cacat atau disabilitas. Juga terjadi pengalihan sisa surat suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, 1 TPS di Desa Kampung Malaga, Distrik Kanggime, pelaksanaan PSU dilaksanakan pada tanggal 16, tadi yang sudah kami sebutkan, sedangkan PSU baru dilaksanakan 17. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana tersebut dilakukan secara masif dan terstruktur di semua TPS secara 17

merata dilakukan oleh Termohon, maka pelaksanaan PSU Pemilihan Bupati Kabupaten Tolikara memiliki bukti yang kuat yang memengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 secara signifikan, maka mohon kepada Yang Mulia mendiskualifikasikan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di 18 distrik dan/atau setidaktidaknya menyatakan rekapitulasi perhitungan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 17 ... 2017, sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 33/KPTS/KPUKab/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara hasil pemungutan suara di 18 distrik adalah cacat hukum karena merugikan hak konstitusional daripada Pemohon. Berikutnya, perhitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 khusus di 28 distrik. Bahwa oleh karena pelanggaran PSU di semua TPS pada 18 distrik terjadi pelanggaran secara masif dan terstruktur, sehingga masih menyisihkan berbagai permasalahan dalam proses PSU tersebut dan karenanya perolehan suara benar menurut Pemohon di 18 distrik adalah Pasangan Nomor Urut 1 memperoleh 43.054 ... 43.054 suara, Pasangan Nomor 2=11.777 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3=60.639 suara, dengan jumlah total suara 116.207. Dengan demikian, mohon Mahkamah menetapkan bahwa perhitungan perolehan suara yang benar sesuai hasil pleno Kabupaten Tolikara di 28 distrik sesuai keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Tahun 2017 adalah sah menurut hukum. Petitum. Menyatakan permohonan Pemohon ... mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan rekapitulasi perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 sebagaimana termuat dalam Keputusan KPU Nomor 34/KPTS/KPU-Kab/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara dan Hasil Pemungutan Suara Ulang 18 distrik bertanggal 2000 ... 24 Mei 2017 adalah cacat hukum. Membatalkan Keputusan KPU Nomor 34/KPTS/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2017 dan Hasil Pemilihan Pemungutan Suara Ulang di 18 distrik bertanggal 17 ... 24 Mei 2017 yang benar menurut Pemohon adalah Pasangan Nomor Urut 1=43.054 suara, Pasangan Nomor Urut 2=11.777 suara, dan Pasangan Nomor Urut 3=60.639 suara.

18

Memerintahkan KPU Tolikara untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, dalam ... untuk mendukung apa yang kami laporkan, mohon izin dari Majelis, apakah kami juga bisa menyampaikan resume laporan pihak lain? Dalam hal ini Pasangan Nomor 2 terkait pelaksanaan PSU Tolikara, apakah bisa diterima oleh Majelis Yang Mulia karena sesungguhnya ini adalah bagian daripada perkara ini sendiri. Terima kasih, Yang Mulia. 53.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Baik, dilampirkan saja, ya. Nanti apakah hasilnya dia bisa dijadikan pertimbangan atau begaimana ya, terserah Majelis, ya?

54.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

55.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, ada klarifikasi (...)

56.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERRYANTO Izin, Yang Mulia. Izin, sedikit saja, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 1.

57.

KETUA: ANWAR USMAN Ya.

58.

KUASA HUKUM PEMOHON: HERRYANTO Ini perkembangan baru, Yang Mulia. Kami baru ... kebetulan tadi pagi tepat pukul 08.00 WIB kami melaporkan kepada Bawaslu RI terkait dugaan pemalsuan data DPT pemilih laki-laki dan data DPT pemilih perempuan di dalam DB-1.KWK, pengguna hak pilihnya di Tolikara itu 100% DPT. 100% DPT tadi seperti dikatakan oleh senior saya bahwa ada yang meninggal dunia juga menggunakan hak pilih begitu, Yang Mulia. Jadi, kami sudah laporkan kepada Bawaslu RI karena ini tindak pidana pemilihan. Jadi, sebagai contoh misalkan, Yang Mulia, penetapan DPT 6 Desember 2016, jadi penetapan DPT hanya satu kali di 6 Desember 2016, untuk Distrik Bewani, jumlah pemilih laki-laki 1.754, sedangkan 19

pengguna hak pilih dalam DPT dan DPT dalam DB-1 adalah 1.854, ada selisih 100, ini terjadi di 16 distrik. Jadi, seperti itu, Yang Mulia, perkembangannya. Jadi, ini sebagai bukti tambahan dan tambahan keterangan kami, Yang Mulia. Terima kasih. Kebetulan kami punya bukti valid DPT 16 distrik jumlah pemilih laki-laki dan perempuan setiap TPS, ditambah kami punya video penetapan DPT pada saat Ketua KPU Tolikara dan Sekretariat KPU Tolikara membacakan DPT tiap distrik, dan ditambah BD-1, serta pada saat pleno rekapitulasi. Jadi, kami meminta kepada Yang Mulia agar 16 distrik itu digugurkan karena jumlah pemilihnya tidak valid karena bagaimanapun asas OPOVote, one person, one vote, one value, one person harus dibuktikan ketika hari pemungutan suara dengan salah satu dan mengecek NIK, nama, jenis kelamin, dan segala macam. Bagaimana bisa ini jenis kelamin ini diubah secara ilegal dan tidak ada dasar hukum keputusan KPU-nya tentang penetapan DPT. Terima kasih, Yang Mulia. 59.

KETUA: ANWAR USMAN Dicatat dalam Berita Acara sidang. Ya, baik. Ada klarifikasi dari Yang Mulia Pak Hartoyo?

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya sedikit minta penjelasan dari KPU provinsi, ya, kabupaten ya, Pak? Hadir, ya? KPU kabupaten?

61.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Hadir.

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini dasar pengeluaran Surat Keputusan 34 itu apa, Pak?

63.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Baik, Majelis. Saya kurang hafal putusannya, kira-kira 34 (...)

64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini tentang penetapan hasil rekapitulasi.

20

65.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Perolehan suara?

66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

67.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Yang PSU ya, Majelis?

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Kalau yang lama kan, Nomor 9.

69.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya.

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Nomor 34 kan yang baru?

71.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya.

72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang tadi di petitum kan oleh Pemohon supaya itu dibatalkan.

73.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya, baik, Majelis yang saya muliakan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 itu, semua proses pelaksanaan mulai penandatangan MPHD, pencetakan surat suara, penentuan tanggal pelaksanaan yang mana kita tentukan tanggal 15, tapi ditunda menjadi tanggal 17, itu akibat dari seluruh proses biaya bagi penyelenggara pihak keamanan dan panwas pada waktu itu belum ... belum tersediakan oleh pemerintah daerah dan pada saat rekapitulasi perolehan suara untuk 18 distrik, 251 TPS, angka akhir dari setiap kampung dan setiap distrik yang dibacakan oleh PPD dan setelah setiap PPD membacakan hasil (...)

21

74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, sudah.

75.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Timbul pertanyaan kami (...)

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kami sudah tahu arah Bapak.

77.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya.

78.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Penjelasan selanjutnya. Yang kami tanyakan itu dasarnya apa? Kemudian, KPU kabupaten mengeluarkan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi? Di putusan Mahkamah sudah jelas sebenarnya. Amarnya apa? Bahwa keputusan ... surat keputusan 09 itu ditangguhkan. Bapak, jangan nyahut-nyahut begitu! Itu ditangguhkan, Pak. Jadi, masih eksis itu. Coba baca amar putusan, putusan sela Mahkamah Konstitusi bahwa menangguhkan surat keputusan 09 untuk menunggu hasil PSU yang di 18 distrik ini. Sebenarnya tugas Bapak itu sampai kepada melaporkan hasil perolehan tiap distrik saja. Tidak kemudian secara akumulasi Bapak menghitung, bahkan lebih dari itu mengeluarkan surat keputusan. Ini kan artinya mau-tidak mau, itu kemudian yang … yang sekarang menjadi … apa … bola panas yang oleh Pemohon dimintakan untuk dibatalkan. Jadi, amar putusan Mahkamah Konstitusi putusan sela itu kan hanya memerintahkan PSU di 18 distrik, memerintahkan untuk melaporkan hasil penghitungan suara dari PSU itu. Ya kan, Pak?

79.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya.

80.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kan?

22

81.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya.

82.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak kemudian Bapak serta-merta malah … bahkan menerbitkan surat keputusan penetapan hasil rekapitulasi yang seolah-olah seperti tidak atau belum ada surat keputusan tentang penetapan. Sedangkan Penetapan Nomor 09 oleh Mahkamah hanya ditangguhkan menunggu itu. Ya, kan, Pak?

83.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya, Majelis. Saya paham, saya mengerti, rekapitulasi … SK Nomor 34 itu, itu khusus untuk 18 distrik itu. Hasilnya kita sahkan dan itu perlu ada satu kekuatan hukumnya.

84.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, ya.

85.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Demikian.

86.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, Mahkamah kan mau-tidak mau harus … sekarang harus menyikapi dua keputusan … dua surat keputusan, kan? Satu, bagaimana yang nasibnya 09, kemudian bagaimana yang 34?

87.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Memang khusus untuk 18 distrik, Majelis.

88.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya.

89.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Karena yang 29 itu untuk (…)

23

90.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Sebenarnya Mahkamah sudah … sebenarnya Mahkamah tidak menginginkan bahwa itu ada penghitungan suara secara akumulasi. Paham? Kalau Bapak SK-kan, ini kan, akumulasi ini? Bahkan sudah secara jelas siapa suara terbanyak itu, itu nanti Mahkamah Konstitusi yang akan menetapkan. Kalau memang tidak ditemukan hal-hal yang memang hasil PSU itu kemudian oleh Mahkamah diamini. Kecuali ada hal yang sebaliknya yang kemudian menurut Mahkamah diyakini bahwa ini memang bisa tidak sepakat Mahkamah dengan hasil laporan Anda itu. Itu saja yang ingin saya mintakan penjelasan. Meskipun … lain kali kan Bapak mesti masih menjabat lagi jadi Ketua KPU, atau mungkin dari provinsi untuk … dan dari KPU Pusat, ini bisa menjadi bahan supervisi juga ketika nanti memberikan … apa … bimtek kepada para … jadi amar putusan itu, itu sudah … jangan ditafsirkan lain. Laksanakan sesuai dengan apa yang secara tekstual ada di amar putusan ini. Ya, bagaimana, Pak?

91.

KPU RI: TARWINTO Sedikit, Pimpinan, ya. Kalau kita melihat dari keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 34, kami tidak melakukan rekapitulasi keseluruhan dari total 34 distrik, tapi hanya 18 distrik, Yang Mulia.

92.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Tapi kan, dari 34 itu kan Bapak gabung, kan?

93.

KPU RI: TARWINTO Tidak, Pak. Cuma 18 distrik saja.

94.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Maksudnya tiap-tiap distrik 18 itu digabung?

95.

KPU RI: TARWINTO Ya.

96.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu yang sebenarnya tidak dikehendaki oleh Mahkamah. Hanya hasil tiap distrik saja dilaporkan. Nanti yang akan menentukan adalah Mahkamah. Karena belum tentu hasil tiap distrik itu adalah diakui oleh 24

Mahkamah. Bisa saja 18 distrik itu oleh Mahkamah hanya diakui berapa misalnya ini, itu. Jadi, jangan kemudian memberi bayangan kepada Mahkamah bahwa inilah hasil yang sebenarnya yang terjadi di 18 distrik itu. Amar putusannya seperti itu, Pak. Baik. Itu mungkin Bapak boleh beda pandangan, tapi saya kira untuk ke depan, KPU bisa menjadikan ini acuanlah. Terima kasih, Pak Ketua. 97.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, masih ada dari Yang Mulia Prof. Aswanto.

98.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Saya ke KPU dan Bawaslu. Mendengarkan laporan dari pihak Pemohon tadi kan, kelihatannya banyak problem di PSU. Saya ingin ketegasan dari KPU dan Bawaslu, apakah ketika dilakukan rekapitulasi pada tingkat TPS, semua saksi pasangan calon sudah menandatangani?

99.

KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Baik, Majelis. Di dalam rekapitulasi tingkat kabupaten, itu setiap saksi meminta C-1 dan DA-1. Dan pada waktu itu juga, kami siapkan karena belum sempat disampai … diberikan, di TPS dan PPD. Saat itu juga kami siapkan, kami kopi, dan kami sampaikan.

100. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ndak, ndak. Maksud saya kan begini, ini kan PSU ini kan mestinya juga ada rekap di tingkat TPS. PSU ini kan rekapnya juga harus berjenjang. TPS, PPK, sampai ke kabupaten. Nah, pertanyaan saya, apakah pada tingkat atau jenjang-jenjang itu, pasangan … saksi pasangan calon sudah menandatangani atau ada keberatan? Jangan-jangan ada keberatan setelah dia tahu kalah, gitu? Bagaimana yang terjadi di sana? 101. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Ya, jadi rekap setiap TPS itu C1-nya sudah dibagikan, ada yang dibagikan, dan ada yang tidak sempat dibagikan karena saksi pasangan calonnya tidak ada. Nah, itu diambil setingkat ke atas, itu juga tidak ada. Sampai di kepada tingkat … rekap tingkat KPU, para saksi tingkat KPU

25

meminta, dan kami siapkan itu semua. C-1 seluruh TPS, kami kopi dan kami berikan kepada saksi pasangan calon. 102. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Waktu rekap di TPS, itu enggak ada saksi pasangan calon? 103. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Biasanya ada, tapi akibat dari mungkin hasil perolehan suaranya nol, saksinya tidak berada di TPS itu dan menghilang sehingga penyelenggara di tingkat bawah tidak sempat memberikan itu kepada saksi pasangan calon, tapi dokumen ini dinaikkan setingkat dari KPPS, langsung PPD, ya. 104. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya. 105. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Di PPD direkap, mereka juga tidak sempat ambil, tapi di tingkat pleno KPU, mereka minta kita siapkan itu dari C1-nya, DA1-nya kita serahkan seketika waktu itu juga pada semua saksi pasangan calon. 106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Saya ke Pemohon, apakah Saudara menyiapkan saksi di tingkat TPS atau di PPD? 107. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Semua lengkap, kami punya saksi lengkap. Tetapi diusir oleh penyelenggara. Yang tadi kami, semua lengkap dalam laporan kami, ada bukti yang nanti Majelis bisa mempertimbangkan. Terima kasih. 108. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi, Saudara sudah menyiapkan saksi pada waktu rekap di TPS, demikian juga di tingkat PPD, kecamatan, ya? 109. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Ya.

26

110. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Segala macam, ya. Tetapi kemudian, tidak ikut menyaksikan ketika dilakukan rekap karena diusir? 111. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Benar, seperti begitu. Terima kasih. 112. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup. 113. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Izin, Majelis, saya tambahkan. Rekap terakhir tingkat KPU, setiap saksi, kita berikan kesempatan untuk mereka, dari Saksi Pasangan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 3, untuk mengkonfirmasi, semua proses dibawa. Setelah selesai kami tanya Bawaslu, “Apakah ada masalah?” Mereka bilang, “Tidak ada masalah.” Seketika itu juga di saat distrik itu dinyatakan tidak ada masalah dan kami sahkan hasilnya. Demikian, Majelis. 114. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, sedikit lagi. KPU kabupaten? Ketika ... ini tadi ada informasi dari Pemohon bahwa saksi mereka ketika di tingkat TPS dan PPD itu tidak bisa menandatangani karena memang tidak diberi ruang untuk mereka hadir di situ, mereka diusir, istilah mereka ya. Lalu, kemudian KPU mengatakan, “Pada tingkat rekap di kabupaten, saksi-saksi pasangan calon kan hadir lagi, dikasih kesempatan ndak untuk menyampaikan keberatan atau apa terhadap apa yang terjadi pada tingkat TPS yang lalu?” 115. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Baik, Majelis. Kami sediakan form DB-2.KWK untuk mereka mengisi keberatan-keberatan mereka. 116. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada yang mengisi keberatan?

27

117. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Banyak sekali dan keberatan itu termasuk saya sendiri juga tanda tangan di keberatan-keberatan yang mereka sampaikan. 118. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. 119. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Tapi hasil dari keberatan itu, kami tanya kepada panwas, Bawaslu Provinsi yang menjadi Panwas Tolikara, “Apakah ada proses kesalahan dari tingkat TPS yang disampaikan ... eh, PPS, sampai kepada PPD dan yang dibacakan di KPU itu, ada keberatan, tidak?” Mereka menyatakan bahwa berdasarkan laporan pandis mereka dan panwas lapangan mereka, tidak ada laporan sehingga mereka nyatakan bahwa hasil di distrik itu sah, sehingga (...) 120. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, baik, cukup, untuk KPU. Saya ke Bawaslu. Nah, Bawaslu, ternyata pada waktu rekap di TPS, dan tingkat kecamatan atau PPD, saksi pasangan calon Pemohon paling tidak, ya, kita tidak tahu, saksi pasangan calon yang satu, atau Pihak Terkait. Saksi pasangan calon Pemohon tidak diberi akses, mereka diusir. Nah, tadi dari laporannya Bawaslu, baik-baik saja semua, seperti tidak ada apa-apa yang terjadi, gitu. 121. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, baik. 122. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tetapi berdasarkan informasi dari KPU ... KPU Tolikara, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh KPU provinsi, memang diakui bahwa di tingkat TPS itu tidak ada saksi, nanti setelah rekap di tingkat kabupaten baru disiapkan form keberatan, dan ternyata banyak yang mengisi form keberatan. Nah, pertanyaannya kepada KPU, apakah KPU menindaklanjuti form keberatan itu, Bawaslu? Gimana, Bawaslu?

28

123. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Di dalam laporan kami, setiap distrik kami sudah laporkan apa adanya yang di lapangan, di dalam laporan ini sudah ada, Pak. Untuk Saksi Paslon 3, hanya berada sebentar saja, ratarata sebentar saja, kemudian meninggalkan TPS. 124. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, sebentar, konfirmasi kalau gitu! Sebentar konfirmasi! 125. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya. 126. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO pergi?

Anda mengatakan bahwa saksi Pemohon cuma sebentar lalu

127. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya. 128. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tetapi menurut mereka, pergi karena diusir? 129. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Tidak. Kalau diusir, kami punya form pengawasan dari yang kami lampirkan dalam alat bukti, yang diusir, artinya yang diusir itu tidak semua, Pak. 130. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi ada yang diusir? 131. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ada, ada yang diusir, tapi tidak semua. Tidak semua distrik diusir, semua, tidak.

29

132. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Nah, ketika saksi mereka diusir, Anda sudah mengakui bahwa tidak semua diusir, berarti ada yang diusir. Ketika saksi mereka diusir, lalu ada panwas di situ, apa reaksi panwas? 133. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, kami tetap ... apa ... mengadakan negosiasi dengan ... apa ... pihak KPPS untuk tetap saksinya dihadirkan, gitu. 134. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Lalu bagaimana tindakan Saudara terhadap orang yang mengusir itu? Apa tindak lanjutnya terhadap yang mengusir? 135. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, untuk ... ada beberapa TPS, bukan hanya ... apa ... saksi yang diusir, tapi seperti kesaksian tadi ada juga yang kami punya panwas dan tim supervisi juga diusir. Jadi mereka diusir, tetapi tidak boleh masuk dalam area TPS, hanya berdiri di luar dan tidak boleh berbicara, gitu. 136. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Yang mengusir itu petugas? 137. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ada yang kepala ... kepala kampung atau KPPS. 138. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya kira ini ... apa namanya ... kami akan dalami gitu, ya. Terima kasih, Yang Mulia. 139. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRYANTO Mohon izin, Yang Mulia. Menambahkan informasi, ini sesuai fakta di lapangan. Tidak ada pengawas pemilu lapangan dan pengawas TPS, ini diakui oleh Ketua Bawaslu Provinsi Papua, Ibu Fegie Watimena, itu ketika ada pertemuan di polres. Kami tidak bisa bentuk pengawas PPL dan pengawas TPS dikarenakan anggaran yang minim, cuma Rp1 miliar, kami terpaksa meminjam dari sana dan sini, pihak ketiga. Begitu, Yang Mulia. 30

Jadi, tim supervisi Bawaslu RI, itu jumlahnya itu tidak lebih dari 10 orang, ditambah dengan panwas distrik, bagaimana bisa mengawasi 251? Begitu, Yang Mulia. Bahkan ada panwas distrik juga, itu yang nyata-nyata mendapatkan ancaman ketika mendapatkan laporan dari saksi yang diusir dari TPS tersebut, melaporkan kepada panwas distrik, kemudian panwas distrik datang ke TPS tersebut, kemudian panwas distrik tersebut juga mendapat usiran. Itu sudah ada di laporan kami, Yang Mulia, begitu. Terima kasih. 140. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Sudah cukup, ya? Ya, semua akan dicatat dalam ... oh, masih ini ... apa yang mau ditanggapi? 141. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Izin, Mulia, izin. Sesuai fakta dalam pertemuan, kami tidak menyatakan bahwa pengawas TPS itu tidak ada, yang tidak ada hanya PPL (pengawas pemilih lapangan), yang ada pengawas ... pengawas TPS tetap ada di lapangan, Pak Hakim karena masalah anggaran tadi karena kami juga sudah melibatkan tim supervisi di setiap TPS dari Bawaslu Provinsi, sehingga PPL kami tidak libatkan, hanya pengawas TPS. 142. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi peng ... saya mau konfirmasi ini. Yang ada itu pengawas PPS? 143. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Pengawas TPS, panwas distrik, dan tim supervisi di setiap TPS. 144. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Berarti Saudara menolak pernyataan dari (...) 145. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Kami menolak, ya. 146. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, artinya Saudara dengan tidak adanya PPL itu, Saudara masih tetap bisa melakukan pengawasan, enggak?

31

147. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Masih, Yang Mulia. 148. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan itu yang Saudara sampaikan di laporan ini? 149. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, benar, Yang Mulia. 150. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 151. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Yang Mulia, mohon maaf, bisa ditambahkan satu? Saya pikir barangkali ada hal yang belum klir dari pertanyaan, Yang Mulia. Menyangkut apakah KPU ... apakah tindak lanjut laporan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU, artinya form keberatan pengisian form keberatan yang ditanyakan oleh Yang Mulia tadi, apakah ditindaklanjuti oleh Bawaslu atau tidak? Karena dari jawaban itu, terkesan bahwa seolah-olah Bawaslu itu menjadi corong daripada KPU. Jadi mohon penegasan itu kepada Bawaslu, apakah ada tindak lanjut daripada keberatan yang dilakukan oleh para saksi yang mengisi form di KPU itu? Itu mohon penjelasan. Karena ini hal yang penting dan prinsip. Terima kasih. 152. KETUA: ANWAR USMAN Ya, ya. Silakan. 153. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya, semua pelanggaran, kami sudah tindak lanjuti di dalam laporan ini dan sudah diselesaikan pada waktu di tingkat TPS oleh tim supervisi dan panwas distrik waktu berada di sana. Pada waktu rekap di tingkat kabupaten, kami juga sudah menyampaikan semua laporan di distrik. Semuanya sudah diselesaikan di distrik dan TPS, Yang Mulia. Sesuai hasil pengawasan.

32

154. KETUA: ANWAR USMAN Cukup. 155. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Boleh saya minta penegasan kepada Bawaslu, ya? Apakah ... tadinya kan begini, di tingkat PPS dan PPD, itu kan entah diusir ataupun tidak, Saudara tetap ada pengawasan di situ, tetapi kemudian karena menurut Pemohon ... eh, menurut Termohon karena saksinya tidak ada, hilang, sebagian juga Saudara mengatakan sebentar saja ada di situ, ada juga yang Saudara katakan diusir. Nah, apakah kemudian laporanlaporan itu yang dijadikan keberatan pada waktu di tingkat kabupaten? Itu yang menjadi laporan keberatan yang ditulis di dalam form itu? 156. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya. 157. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya? 158. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya. 159. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tetapi (...) 160. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Pada waktu tingkat kabupaten, mereka ungkapkan semua yang di (...) 161. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ungkapkan yang TPS, kemudian tanggapan Saudara? 162. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Tanggapan kami waktu di TPS, sudah diselesaikan oleh panwas distrik dan pengawas TPS waktu di TPS.

33

163. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Apakah dengan begitu Saudara mengatakan bahwa keberatan yang kemudian disampaikan di kabupaten itu menurut Saudara sudah tidak beralasan karena sudah diselesaikan? Apakah itu maksud Saudara? 164. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Ya. Karena juga alat buktinya yang tidak kuat (...) 165. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh (...) 166. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Pada waktu itu. 167. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maksudnya salah satunya misalnya alat bukti apa? 168. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Karena mereka tidak hadir, bagaimana mereka tahu kondisi di lapangan. 169. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. 170. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Jadi semua ... apa ... tanggapan atau keberatan dicatat dalam Berita Acara. Terkait dengan PSU itu ada alat bukti, ya, masingmasing dari Termohon. T-1 sampai dengan T-48.10, benar? 171. KUASA HUKUM TERMOHON: PITER ELL Benar, Yang Mulia. 172. KETUA: ANWAR USMAN Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. KETUK PALU 1X 34

Dari Bawaslu Provinsi Papua, PK-1 sampai dengan PK-65, benar? 173. BAWASLU PROVINSI PAPUA: FEGIE WATIMENA Benar, Yang Mulia. 174. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Dari Pemohon, P-1 sampai dengan P-61? 175. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Benar, Yang Mulia. Ada tambahan. 176. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRYANTO Ada tambahan, Yang Mulia. 177. KETUA: ANWAR USMAN Oh, itu ya. Ada berapa itu? 178. KUASA HUKUM PEMOHON: HERRYANTO Ini data DPT valid 16 distrik, video ... satu tambahan, satu tambahan. Ini dokumen pendukung semua. 179. KETUA: ANWAR USMAN Oh, dokumen pendukung saja. Baiklah. P-1 sampai dengan P-6 ditambah dokumen pendukung dinyatakan sah. KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-01 sampai dengan PT-22, benar? 180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARSI DIVINUBUN Benar, Yang Mulia. 35

181. KETUA: ANWAR USMAN Ya, dinyatakan sah. KETUK PALU 1X Itu nanti diambil yang dokumen tambahan. Baik, dengan demikian persidangan ini dirasa sudah cukup, ya. Kemudian untuk sidang berikutnya tunggu panggilan dari Kepaniteraan, ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan lagi? 182. KUASA HUKUM PEMOHON: ANTHON RAHARUSUN Yang Mulia, nanti kami juga akan menyerahkan menyangkut resume laporan (...) 183. KETUA: ANWAR USMAN Oh, yang tadi. Ya, ya, lampirkan. Silakan. Dari Termohon, cukup? 184. KPU PROVINSI PAPUA: ADAM ARISON Majelis, izin. Saya mau mempertanyakan DPT yang disampaikan di sana, DPT yang ditetapkan adalah DPT yang ditetapkan oleh KPU. Jika ada DPT di luar itu, kami menyangsikan itu, DPT itu. 185. KETUA: ANWAR USMAN Nanti yang keberatan dicatat dalam Berita Acara, nanti itu jadi bahan pertimbangan, ya. Sudah cukup? Pihak Terkait? 186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: ARSI DIVINUBUN Cukup, Yang Mulia. 187. KETUA: ANWAR USMAN Ya, cukup. Jadi, sekali lagi tinggal menunggu pemberitahuan atau panggilan dari Kepaniteraan untuk persidangan berikutnya.

36

Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB Jakarta, 6 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

37