2017

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK TEKNIS MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PMK.06. TEK / 2017 TENTANG PELAKSANAAN METODE PENGGANTIAN SIMPANAN MASYARAKAT KE PEMERINTAH DALAM BENTUK TUNAI MENIMBANG Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengatur penyediaan dan penyaluran dana untuk membiayai anggaran belanja negara dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara di dalamnya termasuk Bahwa mekanisme pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 217/KMK.03/1990 tentang Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 531/KMK.03/2000 dipandang perlu untuk diubah dalam rangka peningkatan efisiensi dan penghematan Keuangan Negara MENGINGAT Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Mata uang Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Uang sebagai alat tukar perdagangan di masyarakat; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia Nomor 4214), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); MEMUTUSKAN TENTANG PELAKSANAAN METODE PENGEMBALIAN DAN PENGGANTIAN SIMPANAN MASYARAKAT KE PEMERINTAH DALAM BENTUK TUNAI


KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan seluruh Warga Negara Republik Indonesia adalah: 1. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang berhak memiliki keuangan secara mandiri: Pengusaha, Profesional; Agamawan; Pensiunan; Petani; Peternak; Nelayan; Pegawai Swasta tanpa terkeculi; PNS; Pegawai BUMN; BUMD siapapun yang memiliki indentitas Warga Negara Republik Indonesia tanpa terkecuali. 2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit TNI 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Anggota POLRI adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 4. Pejabat Negara adalah: a. Presiden dan Wakil Presiden; b. Ketua, wakil ketua, dan Permusyawaratan Rakyat; anggota Majelis c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan PerwakilanDaerah; e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim adhoc; f. Ketua, wakil ketua, dan anggota MahkamahKonstitusi; g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial;. Ketua dan wakil ketua PemberantasanKorupsi; J. Menteri dan Jabatan setingkat Menteri; k. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; a. Gubernur dan wakil gubernur; m. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan n. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh UndangUndang. TUJUAN DAN SASARAN Tujuan Secara umum tujuan Program Pelaksaan Metode Pengembalian dan Penggantian Simpanan Masyarakat ke Pemerintah Dalam Bentuk Tunai sebagai berikut: 1. Stabilititas Keuangan Negara atas beredarnya mata uang rupiah di masyarakat 2. Pengurangan Resiko Moneter dengan beredarnya uang palsu mata uang Rupiah Indonesia 3. Persiapan Penguatan Mata Uang Rupiah atas Mata Uang Asing dan persiapan Redominasi atas Mata Uang Rupiah Sasaran Pengelolaan Keuangan masyarakat yang disimpan di luar perbankan secara tunai.


SIMPANAN TUNAI DAN NOMER SERI RUPIAH A. SIMPANAN TUNAI NON BANK 1. Simpanan berupa uang tunai yang di simpan oleh Warga Negara Indonesia tanpa tersimpan dalam tabungan atau instrumen bank 2. Tidak ada batasan nilai nominal simpanan masyarakat tunai non bank 3. Mata uang Rupiah Indonesia (IDR) 4. Uang kartal resmi dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan batas tahun pembuatan atau emisi 2004 sampai 2009 dan 2010 sampai 2015 5. Tidak kategori uang palsu (upal) 6. Bukan hasil kejahatan; Pencucian Uang; Korupsi; Narkotika; Penyelundupan dan tindakan illegal lainnya 7. Tervalidasi Nomer Seri dan Tahun Emisi pembuatan 8. Tervalidasi Wilayah Edar Nomer Seri dan Tahun Emisi Pembuatan 9. Seluruh Uang Kartal dari Bank Indonesia tervalidasi ESCOP Data Peruri dan Bank Indonesia 10. Bahwa Pemerintah khususnya Bank Indonesia dan Lembaga Bank Sentral di Seluruh Dunia secara Internasional TIDAK PERNAH dan TIDAK ADA mengeluarkan Dokumen Pembuatan menerangkan asal usul uang pencetakan termasuk Nomer Seri 11. Bila masyarakat menunjukkan Dokumen asal usul uang dengan mengatasnamakan Pemilik Dokumen Colleteral, Kerajaan Kuno, Dana revolusi, Milik Militer, Milik Asing, Milik Sesepuh dan Gudang Uang. Hal tersebut TIDAK ADA/TIDAK DIAKUI dalam HUKUM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA DAN HUKUM KEUANGAN INTERNASIONAL DI NEGARA MANAPUN. Atas Nama Pemerintah Republik Indonesia dan Kuasa Pemerintah Republik Indonesia di pastikan dokumen tersebut PALSU termasuk uang yang disimpan juga PALSU. Segala Pembuatan dan Penambahan Uang Kartal Republik Indonesia adalah wewenang penuh Pemerintah Indonesia dengan melihat perimbangan Ekonomi Makro dan Moneter Indonesia yang di atur oleh UUD 1945, UndangUndang Keuangan Negara, Keppres dan Peraturan Pemerintah. 12. Dokumen kepemilikkan Uang / Dokumen Collateral yang beredar di masyarakat sampai hari ini tidak bisa menunjukkan dasar hukum dan keakuratan data. 13. Pengakuan dari Oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan mengaku bahwa dananya tersimpan di Bank Indonesia menunjukkan oknum tersebut PENIPU/BOHONG. Bank Indonesia adalah Regulator Perbankan Indonesia bukan Bank Umum atau Bank Perantara sebagai Tempat Menyimpan Uang milik Masyarakat. Bila ada oknum mengaku dananya disimpan di Bank Indonesia diminta masyarakat untuk datang langsung ke Bank Indonesia untuk melakukan klarifikasi kebenaran informasi tersebut. 14. Kuasa Pemerintah langsung bisa melakukan penyitaan dan perampasan tanpa membutuhkan surat sita sesuai pasal 33 KUHAP, Pasal 39


KUHAP, Pasal 40 KUHAP, Undang Undang 08/2008 tentang KUHAP, PP 27/2083 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Undang Undan Pencucian Uang, bila ditemukan hal seperti point 10 dan 11 terjadi dilapangan.

B.

NOMER SERI RUPIAH 1. Nomer Seri adalah identitas dari mata uang 2. Indonesia Rupiah (IDR) mempunyai Nomer Seri yang tervalidasi oleh ESCOP Peruri dan Bank Indonesia 3. Nomer Seri dan Tahun Emisi menunjukkan Wilayah Edar di Wilayah Kantor Bank Indonesia di Seluruh Indonesia termasuk wilayah edar di luar negeri. 4. Simpanan Masyarakat Tunai yang akan di ganti akan di lakukan VALIDASI atas ke Nomer Seri, Keaslian dan Emisi pembuatan merupakan hal yang WAJIB dan sesuai Standar Operation Procedure (SOP) Pemerintah 5. Validasi dilakukan oleh Petugas Kuasa Pemerintah (BI, OJK, PPATK dan PIK) 6. Apabila hasil Validasi pada Point 5 dinyatakan bersih belum ketarik oleh petugas kuasa pemerintah lainnya maka uang tersebut bisa dijalankan sesuai SOP lanjutan 7. Apabila hasil Validasi pada Point 5 dinyatakan Crossed (ditarik) maka uang tersebut dinyatakan Nomer Seri Ganda dan kategori uang palsu (Upal). Kuasa Pemerintah berhak melakukan penyitaan atas nama hukum. 8. Setiap Pembuatan uang pemerintah sudah meregister pada ESCOP Peruri dan Bank Indonesia. Tidak ada Kartal beredar TANPA registrasi dan validasi. Bila hal itu di akui dan di temukan di masyarakat kartal tersebut kategori UPAL, Kuasa Pemerintah berhak melakukan Perampasan dan Penyitaan sebagai Barang Bukti sebagaimana di atur oleh KUHAP dan Undang Undang yang ditetapkan. 9. Setiap Warga Negara pada Point KETENTUAN UMUM kedudukkan pada HUKUM adalah SAMA dalam HUKUM (Equality Law), apabila mereka dengan sengaja menyimpan Mata Uang Rupiah dalam jumlah besar dengan tujuan tertentu tanpa mempunyai landasan keahlian dalam pengelolaan keuangan serta tidak bisa menjelaskan ASAL USUL uang tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Perbankan maka dikategorikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan ancaman hukuman kurungan 20 Tahun Penjara dan Denda 20 Milyar Rupiah. 10. Peraturan Menteri Keuangan ini di tetapkan bersama-sama dengan Lintas Lembaga Negara yaitu Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Intelijen Keuangan (PIK)


PENERIMAAN SIMPAN DAN PENGEMBALIAN SIMPANAN I.

PENERIMAAN SIMPANAN 1. Penerima simpanan adalah Petugas Khusus yang di tunjuk oleh Lembaga Negara yang terkait disebut dengan Petugas KUASA PEMERINTAH 2. Petugas Kuasa Pemerintah ini di bekali Surat Tugas dari Lembaga Negara yang berkempentingan yaitu : Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Pusat Intelijen Keuangan (PIK) disebut LEMBAGA PELAKSANA 3. Kementrian Keuangan Sebagai Regulator atau LEMBAGA PERENCANA 4. Petugas Kuasa Pemerintah tugas utamanya Memeriksa, Mendata, Memvalidasi dan Melaporkan ke Lembaga Negara yang memberi tugas. Lembaga Negara yang memberi tugas akan melakukan pengecekkan sebagai berikut : a. Pengecekkan Data Pemilik Simpanan ke Data Base Bank Indonesia, OJK dan PIK b. Validasi Nomer Seri dan Tahun Emisi c. Verifikasi Keaslian secara langsung (Diraba, Diterawang, Kode Security, UV dan VI) d. Jumlah Nominal 5. Petugas Kuasa Pemerintah menjelaskan ke Pemilik tentang metode pengembalian simpanan 6. Petugas Kuasa Pemerintah akan melakukan penghitungan ulang jumlah nominal di ketahui pemilik simpanan 7. Pelaksanaan pengambilan simpanan akan di tindaklanjuti pada waktu itu juga dengan mekanisme yang disepakati bersama antara Petugas Kuasa Pemerintah dengan Pemilik Simpanan

II.

PENGEMBALIAN SIMPANAN 1. Pengembalian Simpanan Masyarakat adalah Pengembalian Dana Masyarakat yang telah di retivitalisasi untuk dikembalikan lagi ke masyarakat demi menjaga Stabilitas Ekonomi Dalam Negeri 2. Pengembalian Simpanan atau Dana Masyarakat dikembalikan melalui Bank perntara yang ditunjuk Pemerintah 3. Bank Perantara dalam menjalankan Pengembalian harus: a. menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan bagi bank perantara sebagai Kuasa Pemerintah dalam pengembalian dana masyarakat


b. memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat realtifitas perbankan setempat c. Bank Perantara bisa mengalihkan seluruh simpanan atau dana masyarakat atas kewajiban sebagai Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain dengan persetujuan Petugas Kuasa Pemerintah d. Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Perantara sebagaimana dimaksud dalam Point 3 bersumber dari Aset Pemerintah dan Cadangan Keuangan Negara 4. Untuk menangani Solvabilitas Keuangan Negara, Pemerintah memberi jaminan berupa SUN (Surat Utang Negara) atau ORI (Obligasi Republik Indonesia) untuk masyarakat dengan tenggat waktu minimal 6 bulan setelah Aset masuk ke Pemerintah setelah selesai di Validasi dan Verifikasi oleh Lembaga Terkait 5. Ketentuan jaminan Pemerintah telah di atur dalam tabel terlampir

Petunjuk Teknis diatas merupakan ketetapan bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diperlukan stabilitas sistem keuangan yang kokoh dan bahwa untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Petunjuk teknis ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2017 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI


Tembusan: 1. Presiden Republik Indonesia 2. Ketua DPR RI 3. Gubernur Bank Indonesia 4. Kepala PPATK 5. Komisioner OJK 6. Kepala PIK 7. Kepala BPK 8. Kapolri 9. Panglima TNI 10. Kepala BIN 11. Kepala Badan Moneter dan Inflasi Indonesia 12. Direktur Utama PT. Peruri 13. Arsip

Berikut dibawah Lampiran Metode Pengembalian

SKEMA PENGEMBALIAN NO NOMER SERI

EMISI

PENGEMBALIAN (%) JAMINAN PEMERINTAH PEMILIK

1

Campur

Campur

0

100

SUN / ORI

2

Campur

Campur

30

70

SUN / ORI

3

Campur

Campur

100

4

Urut

2004 - 2009

40

60

SUN / ORI

5

Urut

2004 - 2009

45

55

SUN / ORI

6

Urut

2004 - 2009

100

7

Urut

2010 - 2015

30

70

SUN / ORI

8

Urut

2010 - 2015

35

65

SUN / ORI

9

Urut

2010 - 2015

100

Transfer WAKTU Tunai Minimun

VALIDASI VERIFIKASI

Transfer 6 Bulan Val = OK # Ver = OK Tunai

6 Bulan Val = OK # Ver = OK Salah Satu Gagal





KETERANGAN Proses Proses Reject/Ditolak Proses Proses Reject/Ditolak Proses Proses Reject/Ditolak

2017

Recommend Documents