KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (SP-DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : SP DIPA-115.01-0/2017
DS:8087-8063-7540-6948
A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.
B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : 1. KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
C. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN(DISCLAIMER) : 1. DIPA Induk yang telah disahkan ini lebih lanjut dituangkan kedalam DIPA Petikan untuk masing-masing Satker. 2. Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan pengesahan DIPA Petikan. 3. DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Informasi mengenai Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penanda tangan SPM untuk masing-masing Satker terdapat pada DIPA Petikan. 5. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Induk merupakan akumulasi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan dari seluruh satker. 6. Tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 7. DIPA Induk ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
Jakarta, 07 Desember 2016 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN
ASKOLANI NIP.196606111992021001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
1 dari
4
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. KETERKAITAN DENGAN PROGRAM, SASARAN, STRATEGIS K/L, FUNGSI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DALAM RKP : 1. PROGRAM
:
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu
119.748.690
06
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
365.285.556
Terwujudnya pengawasan pemilu berupa pencegahan dan penindakan pelanggaran, serta penyelesaian sengketa yang berkualitas dan berintegritas PELAYANAN UMUM LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
2. SASARAN STRATEGIS
:
01
3. FUNGSI
:
01 0101
SUB FUNGSI 4. PRIORITAS Non Prioritas
:
(dalam ribuan rupiah)
485.034.246 485.034.246
: :
00
-
Jakarta, 07 Desember 2016 Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Gunawan Suswantoro NIP 196606301993031001
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
2 dari
4
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 115.01.01
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu
ALOKASI DANA 119.748.690
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Bawaslu 01 Persentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya yang Profesional, Akuntabel, Efisien dan Efektif 5156
119.748.690
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Pengawas Pemilihan Umum - Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan - Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran - Persentase penyelesaian laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja - Persentase peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM, dan penyelesaian urusan kepegawaian - Persentase penyelesaian laporan keuangan - Persentase penyelesaian laporan aset - Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan, persuratan dan kearsipan, serta pelayanan pimpinan - Persentase pelaksanaan layanan data dan informasi (TIK)
5156.951
- Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu Layanan Internal (Overhead)
00
1.0000 Layanan
11.068.690
5156.952
Layanan Perencanaan
00
1.0000 Layanan
7.500.000
5156.953
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
00
1.0000 Layanan
6.170.000
5156.954
Layanan Manajemen SDM
00
1.0000 Layanan
26.620.000
5156.955
Layanan Manajemen Keuangan
00
1.0000 Layanan
10.956.266
5156.956
Layanan Manajemen BMN
00
1.0000 Layanan
3.474.944
5156.962
Layanan Umum
00
1.0000 Layanan
12.857.800
5156.963
Layanan Data dan Informasi
00
1.0000 Layanan
5156.994
Layanan Perkantoran
00
1.0000 Bulan
115.01.06
Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 01 Persentase Penanganan Pelanggaran yang Diselesaikan 02 Persentase Kasus Pelanggaran Kode Etik yang Diselesaikan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
4.700.000 36.400.990 365.285.556
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
3 dari
4
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE 5157
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA 45.165.480
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu - Jumlah pendidikan pengawasan pemilu partisipatif untuk : Bawaslu provinsi dan peserta pemilu, Panwas Kab/Kota/Kecamatan, dan OMS - Persentase tatalaksana teknis pengawasan atas penyelenggaraan pemilu yang disesuaikan dengan regulasi - Persentase pelaksanaan layanan laporan pelanggaran yang ditangani sesuai dengan ketentuan - Persentase pelaksanaan layanan penyelesaian sengketa yang ditangani sesuai dengan ketentuan - Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif - Persentase penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, dan supervisi pengawasan pemilu - Persentase pembangunan dan pemutakhiran data base ormas dan komponen masyarakat lainnya secara terpilah yang melaksanakan pengawasan Pemilu partisipatif - Persentase pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan latihan pengawasan Pemilu yang partisipatif - Jumlah sosialiasi pengawasan Pemilu kepada penyelenggara Pemilu
5157.001
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif kepada masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilu
00
5.0000 Laporan/ Dokumen
18.215.480
5157.002
Teknis Pengawasan Pemilu
00
2.0000 Laporan/ Dokumen
14.700.000
5157.003
Penanganan Pelanggaran
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
6.100.000
5157.004
Penyelesaian Sengketa
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
5243
6.150.000 40.142.000
Pengembangan Produk Hukum, Litbang, Pengelolaan Kehumasan, dan Pengawasan Internal - Persentase proses penyusunan produk hukum Bawaslu yang dilaksanakan sesuai prosedur - Persentase layanan bantuan hukum kepada personil pengawas pemilu - Penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) - Persentase pemberitaan positif tentang kinerja Bawaslu - Jumlah fasilitasi penguatan dan pemberdayaan media massa dan ormas dalam pengawasan pemilu partisipatif - Jumlah kelembagaan/organisasi internasional yang menjalin hubungan dan jaringan dengan Bawaslu - Persentase terlaksananya program reformasi birokrasi - Persentase rekomendasi audit keuangan yang ditindaklanjuti - Persentase pelaksanaan analisis strategi dan teknis pengawasan pemilu serta analisis potensi pelanggaran pemilu - Persentase publikasi dan dokumentasi pemilu yang diakses oleh publik - Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan - Persentase rekomendasi audit kinerja yang ditindaklanjuti - Persentase riset dan kajian pengawasan Pemilu yang dilaksanakan
5243.001
Peraturan pengawasan Pemilu
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
00
1.0000 Produk Hukum
7.366.000
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 I. INFORMASI KINERJA DAN ANGGARAN PROGRAM
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
4 dari
4
C. RINCIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN : (dalam ribuan rupiah) KODE
PROGRAM / OUTCOME / INDIKATOR KINERJA UTAMA / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN / OUTPUT
VOLUME / SATUAN
ALOKASI DANA
5243.002
Layanan advokasi kepada personil Pengawas Pemilu
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
1.750.000
5243.003
Analisis Strategi dan Teknis Pengawasan Pemilu Serta Analisis Potensi Pelanggaran Pemilu
00
3.0000 Laporan/ Dokumen
9.362.000
5243.004
Layanan informasi/publikasi
00
2.0000 Laporan/ Dokumen
8.411.970
5243.005
Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif kepada Media Massa
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
905.530
5243.006
Perjanjian Kerjasama dan Koordinasi Kelembagaan Nasional dan Internasional Dalam Rangka Pengawasan Pemilu
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
182.500
5243.007
Layanan ketatalaksanaan
00
2.0000 Laporan/ Dokumen
5.558.055
5243.008
Layanan pengawasan internal
00
2.0000 Laporan/ Dokumen
5244
6.605.945 29.993.300
Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu - Persentase laporan pengaduan pelanggaran kode etik yang ditangani sesuai ketentuan - Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan pelayanan pimpinan, sosialisasi kode etik serta monitoring dan evaluasi Biro Administrasi DKPP - Persentase tingkat kepuasan pihak yang berperkara
5244.001
Layanan Administrasi Pengaduan dan Persidangan Pelanggaran Kode Etik
00
2.0000 Laporan/ Dokumen
18.243.300
5244.002
Layanan Administrasi umum
00
1.0000 Laporan/ Dokumen
11.750.000
5245
249.984.776
Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc - Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya - Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi
5245.001
- Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kabupaten/Kota, Kecamatan, PPL, Pengawas TPS dan PPLN - Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu Layanan administrasi
00
365.0000 Laporan/ Dokumen
71.986.757
5245.002
Teknis penyelenggaraan pengawasan Pemilu Bawaslu Provinsi
00
227.0000 Laporan/ Dokumen
106.615.602
5245.951
Layanan Internal (Overhead)
00
30.0000 Layanan
5245.994
Layanan Perkantoran
00
34.0000 Bulan
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
4.395.061 66.987.356
Jakarta, 07 Desember 2016 Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Gunawan Suswantoro NIP 196606301993031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
1 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
115.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu 01 DKI JAKARTA 500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KP
A00 RM 115.01.06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu 01 DKI JAKARTA 500100 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
A00 RM 02 JAWA BARAT 686307 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT
KD
A00 RM 03 JAWA TENGAH 686328 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
KD
A00 RM 04 DI YOGYAKARTA 686332 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI D.I. YOGYAKARTA A00 RM
KD
9=5+6+7+8
10
86.841.832
12.677.611
0
119.748.690
0
20.229.247
86.841.832
12.677.611
0
119.748.690
0
20.229.247
86.841.832
12.677.611
0
119.748.690
0
20.229.247
86.841.832
12.677.611
0
119.748.690
0
35.136.848
325.549.422
4.599.286
0
365.285.556
0
915.163
117.333.647
641.912
0
118.890.722
0
0
114.878.868
421.912
0
115.300.780
0
0
114.878.868
421.912
0
115.300.780
0
915.163
2.454.779
220.000
0
3.589.942
0
915.163
2.454.779
220.000
0
3.589.942
0
1.060.199
18.677.502
235.000
0
19.972.701
0
1.060.199
18.677.502
235.000
0
19.972.701
0
1.060.199
18.677.502
235.000
0
19.972.701
0
1.270.144
7.445.325
142.000
0
8.857.469
0
1.270.144
7.445.325
142.000
0
8.857.469
0
1.270.144
7.445.325
142.000
0
8.857.469
0
1.119.954
2.711.041
0
0
3.830.995
0
1.119.954
2.711.041
0
0
3.830.995
0
1.119.954
2.711.041
0
0
3.830.995
0
KP
KD
TERCATAT
20.229.247
A00 RM 686311 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
PAGU/TARGET PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
2 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
05 JAWA TIMUR 686349 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR
KD
A00 RM 06 ACEH 686196 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI ACEH
KD
A00 RM 07 SUMATERA UTARA 686201 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA
KD
A00 RM 08 SUMATERA BARAT 686218 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT
KD
A00 RM 09 RIAU 686222 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU
KD
A00 RM 10 JAMBI 686243 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI A00 RM 11 SUMATERA SELATAN
KD
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
1.250.483
9.818.359
321.750
0
11.390.592
0
1.250.483
9.818.359
321.750
0
11.390.592
0
1.250.483
9.818.359
321.750
0
11.390.592
0
1.088.095
4.489.710
120.000
0
5.697.805
0
1.088.095
4.489.710
120.000
0
5.697.805
0
1.088.095
4.489.710
120.000
0
5.697.805
0
1.132.364
8.035.872
0
0
9.168.236
0
1.132.364
8.035.872
0
0
9.168.236
0
1.132.364
8.035.872
0
0
9.168.236
0
884.702
5.279.519
40.000
0
6.204.221
0
884.702
5.279.519
40.000
0
6.204.221
0
884.702
5.279.519
40.000
0
6.204.221
0
1.094.644
4.333.617
120.500
0
5.548.761
0
1.094.644
4.333.617
120.500
0
5.548.761
0
1.094.644
4.333.617
120.500
0
5.548.761
0
1.297.856
4.609.557
271.250
0
6.178.663
0
1.297.856
4.609.557
271.250
0
6.178.663
0
1.297.856
4.609.557
271.250
0
6.178.663
0
1.163.534
6.367.280
257.500
0
7.788.314
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
3 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
686250 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN
KD
A00 RM 12 LAMPUNG 686264 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG
KD
A00 RM 13 KALIMANTAN BARAT 686381 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KD
A00 RM 14 KALIMANTAN TENGAH 686395 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KD
A00 RM 15 KALIMANTAN SELATAN 686400 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KD
A00 RM 16 KALIMANTAN TIMUR 686417 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KD
A00 RM 17 SULAWESI UTARA 686421 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA
KD
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
1.163.534
6.367.280
257.500
0
7.788.314
0
1.163.534
6.367.280
257.500
0
7.788.314
0
916.660
4.875.970
0
0
5.792.630
0
916.660
4.875.970
0
0
5.792.630
0
916.660
4.875.970
0
0
5.792.630
0
846.982
6.188.632
0
0
7.035.614
0
846.982
6.188.632
0
0
7.035.614
0
846.982
6.188.632
0
0
7.035.614
0
984.882
7.291.039
203.600
0
8.479.521
0
984.882
7.291.039
203.600
0
8.479.521
0
984.882
7.291.039
203.600
0
8.479.521
0
881.427
5.626.413
130.000
0
6.637.840
0
881.427
5.626.413
130.000
0
6.637.840
0
881.427
5.626.413
130.000
0
6.637.840
0
1.129.089
4.697.401
168.000
0
5.994.490
0
1.129.089
4.697.401
168.000
0
5.994.490
0
1.129.089
4.697.401
168.000
0
5.994.490
0
812.537
6.166.789
15.000
0
6.994.326
0
812.537
6.166.789
15.000
0
6.994.326
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
4 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
A00 RM 18 SULAWESI TENGAH 686463 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH
KD
A00 RM 19 SULAWESI SELATAN 686459 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN
KD
A00 RM 20 SULAWESI TENGGARA 686470 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KD
A00 RM 21 MALUKU 686484 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU
KD
A00 RM 22 BALI 686353 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BALI
KD
A00 RM 23 NUSA TENGGARA BARAT 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT A00 RM
KD
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
812.537
6.166.789
15.000
0
6.994.326
0
1.056.926
5.642.606
120.040
0
6.819.572
0
1.056.926
5.642.606
120.040
0
6.819.572
0
1.056.926
5.642.606
120.040
0
6.819.572
0
1.270.144
8.559.027
280.266
0
10.109.437
0
1.270.144
8.559.027
280.266
0
10.109.437
0
1.270.144
8.559.027
280.266
0
10.109.437
0
915.871
7.021.532
56.500
0
7.993.903
0
915.871
7.021.532
56.500
0
7.993.903
0
915.871
7.021.532
56.500
0
7.993.903
0
915.992
7.370.239
160.500
0
8.446.731
0
915.992
7.370.239
160.500
0
8.446.731
0
915.992
7.370.239
160.500
0
8.446.731
0
1.051.064
4.207.151
200.000
0
5.458.215
0
1.051.064
4.207.151
200.000
0
5.458.215
0
1.051.064
4.207.151
200.000
0
5.458.215
0
1.129.089
6.108.226
51.950
0
7.289.265
0
1.129.089
6.108.226
51.950
0
7.289.265
0
1.129.089
6.108.226
51.950
0
7.289.265
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
5 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
24 NUSA TENGGARA TIMUR 686374 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KD
A00 RM 25 PAPUA 686506 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA
KD
A00 RM 26 BENGKULU 686271 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
KD
A00 RM 28 MALUKU UTARA 686491 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA
KD
A00 RM 29 BANTEN 686292 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN
KD
A00 RM 30 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 686285 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG A00 RM 31 GORONTALO
KD
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
1.053.651
9.249.951
33.500
0
10.337.102
0
1.053.651
9.249.951
33.500
0
10.337.102
0
1.053.651
9.249.951
33.500
0
10.337.102
0
1.022.481
9.782.773
15.000
0
10.820.254
0
1.022.481
9.782.773
15.000
0
10.820.254
0
1.022.481
9.782.773
15.000
0
10.820.254
0
950.316
3.866.267
92.500
0
4.909.083
0
950.316
3.866.267
92.500
0
4.909.083
0
950.316
3.866.267
92.500
0
4.909.083
0
1.056.926
6.523.334
96.000
0
7.676.260
0
1.056.926
6.523.334
96.000
0
7.676.260
0
1.056.926
6.523.334
96.000
0
7.676.260
0
1.232.423
4.376.584
20.500
0
5.629.507
0
1.232.423
4.376.584
20.500
0
5.629.507
0
1.232.423
4.376.584
20.500
0
5.629.507
0
984.761
5.046.037
231.800
0
6.262.598
0
984.761
5.046.037
231.800
0
6.262.598
0
984.761
5.046.037
231.800
0
6.262.598
0
881.427
4.670.131
173.454
0
5.725.012
0
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 II. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
6 dari
6
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PER SATKER
(dalam ribuan rupiah)
NO
KODE
PROGRAM / PROPINSI / SATKER / SUMBER DANA
KP KD DK TP UB
1
2
3
4
686438 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO
KD
JENIS BELANJA PEGAWAI
BARANG
MODAL
BANTUAN SOSIAL
51
52
53
57
5
6
7
8
PAGU/TARGET PENDAPATAN
TERCATAT
9=5+6+7+8
10
881.427
4.670.131
173.454
0
5.725.012
0
881.427
4.670.131
173.454
0
5.725.012
0
881.427
4.749.567
108.856
0
5.739.850
0
881.427
4.749.567
108.856
0
5.739.850
0
881.427
4.749.567
108.856
0
5.739.850
0
950.437
4.516.840
55.750
0
5.523.027
0
950.437
4.516.840
55.750
0
5.523.027
0
950.437
4.516.840
55.750
0
5.523.027
0
915.871
4.734.501
114.708
0
5.765.080
0
915.871
4.734.501
114.708
0
5.765.080
0
915.871
4.734.501
114.708
0
5.765.080
0
1.019.327
5.176.983
121.450
0
6.317.760
0
1.019.327
5.176.983
121.450
0
6.317.760
0
1.019.327
5.176.983
121.450
0
6.317.760
0
TOTAL
55.366.095
412.391.254
17.276.897
0
485.034.246
0
RM
55.366.095
412.391.254
17.276.897
0
485.034.246
0
A00 RM 32 KEPULAUAN RIAU 686239 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KD
A00 RM 33 PAPUA BARAT 686510 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT
KD
A00 RM 34 SULAWESI BARAT 686442 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI BARAT
KD
A00 RM 35 KALIMANTAN UTARA 419492 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN UTARA A00 RM
KD
PENDAPATAN
KETENTUAN DIPA Induk ini dituangkan lebih lanjut ke dalam DIPA Petikan dan DIPA Petikan dimaksud berlaku sebagai dokumen pelaksanaan kegiatan Satker.
0
Jakarta, 07 Desember 2016 Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Gunawan Suswantoro NIP 196606301993031001
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) INDUK TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR : DIPA-115.01-0/2017 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DS:8087-8063-7540-6948 Halaman :
1 dari
1
A. IDENTITAS UNIT : 1. KEMENTERIAN NEGARA / LEMBAGA
:
2. UNIT ORGANISASI
:
3. PAGU
:
115 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM 115.01 SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Rp.485.034.246.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR TIGA PULUH EMPAT JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH ENAM RIBU RUPIAH)
B. RENCANA PER PROGRAM NO KODE
(dalam ribuan rupiah) URAIAN PROGRAM
1 115.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu RENCANA PENARIKAN DANA
PAGU
JANUARI
PEBRUARI
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER
NOPEMBER DESEMBER
119.748.690
2.032.311
3.364.173
4.931.726
6.933.951
7.131.905
8.671.676
12.651.334
12.412.502
13.997.997
12.703.612
14.900.693
20.016.810
RENCANA PENARIKAN DANA
365.285.556
5.065.905
8.867.408
14.111.698
20.914.169
21.717.572
25.339.475
39.884.977
38.716.057
42.817.669
41.385.912
47.230.102
59.234.612
TOTAL RENCANA PENARIKAN DANA
485.034.246
7.098.216
12.231.581
19.043.424
27.848.120
28.849.477
34.011.151
52.536.311
51.128.559
56.815.666
54.089.524
62.130.795
79.251.422
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 115.01.06 Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu
TOTAL PERKIRAAN / TARGET PENDAPATAN
Jakarta, 07 Desember 2016 Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilu
Gunawan Suswantoro NIP 196606301993031001