2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 19 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 69/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 69] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Donaldy Christian Langgar ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 19 September 2017, Pukul 11.00 – 11.39 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Saldi Isra 2) Maria Farida Indrati 3) Suhartoyo Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Donaldy Christian Langgar

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.00 WIB 1.

KETUA: SALDI ISRA Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pendahuluan Perkara Nomor 69/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, ini ada dimajukan jadwalnya ya dari yang seharusnya pukul 14.30 WIB menjadi pukul 11.00 WIB, tapi sudah dengan persetujuan Pemohon, kan? Oke. Silakan memperkenalkan diri.

2.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah yang terhormat. Nama saya Donaldy Christian Langgar. Saya bekerja sebagai Teknisi HVAC, pekerja bebas, Pak. Demikian, Yang Mulia.

3.

KETUA: SALDI ISRA Pekerja bebas ini apa maksudnya ini?

4.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Pekerja bebas ini saya menawarkan jasa, Yang Mulia, sebagai Teknisi HVAC dan listrik.

5.

KETUA: SALDI ISRA Pemohon ini langsung sendiri, ya, tanpa Kuasa Hukum, ya?

6.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Betul, Yang Mulia.

7.

KETUA: SALDI ISRA Oke, jadi ini ... apa ... Prinsipal langsung tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Silakan menyampaikan pokok-pokok permohonannya, nanti setelah itu kami dari Majelis akan memberikan catatan-catatan terhadap permohonan ini. Dipersilakan.

1

8.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Terima kasih, Yang Mulia. Uluran tangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan permohonan yang didasari oleh fakta undang-undang bertentangan secara bersyarat agar pemaknaan ... pemaknaan ulangi, bermanfaat bagi umat manusia. Dengan mengingati constitutional complaint atau komplain yang berdasarkan konstitusi yang terkabul oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Nomor Registrasi 68/PUU-XIII/2015 pada tanggal 29 September tahun 2015. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Mahkamah Agung bertujuan mewujudkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dikandung dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu melindungi tanggung jawab warga negara Indonesia, sesuai dengan asas Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan, keamanan, ketentraman, dan ketertiban. Perwujudan itu melalui penyelenggaraan negara didasari oleh undang-undang untuk menjamin persamaan kedudukan warga negara dalam hukum yang mana Mahkamah Agung merupakan suatu lembaga negara untuk memberikan pengayoman kepada masyarakat dalam penegakan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Pengayoman yang berbentuk undang-undang ditemui dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi, “Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan asas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 hari.” Peninjauan kembali itu diajukan berdasarkan teori ilmu hukum tentang putusan hakim, yaitu putusan declaratoir, putusan konstitusi ... maaf, putusan constitutif, putusan condemnatoir. Sehingga Pasal 67 huruf d Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi, “Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut. Huruf d, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.” Rekayasa yang dimaksud oleh Pemohon adalah penalaran bahwa di dalam proses perubahan sosial, mungkin tercipta preseden-preseden tentang analogi hukum yang sesuai dengan putusan hakim. Preseden ini akan menimbulkan pemaknaan pernyataan kesanggupan hakim di peradilan umum, ketika penumpukan perkara terjadi. Menurut Pemohon, preseden ini adalah keadaan memaksa, sehingga timbulnya (...)

2

9.

KETUA: SALDI ISRA Pemohon, tolong diringkas, ya. Jadi, kan di ... apa itu ... kan ada pokok-pokok apa saja yang harus disebutkan.

10.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, ya.

11.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, jangan dibacakan semua, nanti ... jadi, kalau dibacakan semua, jadi mendengar dan membaca kami jadinya. Jadi, misalnya apa yang jadi dasar permohonan, kewenangan Mahkamah apa? Lalu kemudian, legal standing. Apa yang diminta dari permohonan ini? Nah, itu ... itu saja yang harus disampaikan. Nanti baru kami akan memberikan nasihat, ya.

12.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Baik.

13.

KETUA: SALDI ISRA Silakan.

14.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Sesuai dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon adalah penggugat, yang mana gugatan tersebut telah mendapatkan putusan hakim. Sehingga, analogi hakim ... maaf, analogi hukum terbentuk ketika putusan dijatuhkan. Untuk itu, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi dan memohon untuk mengadili perkara Pemohon ini yang berkaitan dengan hak pemenuhan rasa keadilan sesuai dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang mana pemenuhan rasa keadilan ini mendapatkan perlindungan dari undang-undang. Pokok-pokok yang Pemohon ingin sampaikan bahwa rekayasa adalah sebuah penalaran. Penalaran ini menimbulkan preseden, sehingga kemungkinan-kemungkinan preseden yang timbul seperti keadaan memaksa, itu disamakan dengan keadaan luar biasa yang diakibatkan oleh keadaan alam (force majeur). Untuk itu, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan bahwa keadaan tenggang waktu 180 hari adalah keadaan yang sebenarnya merupakan pernyataan kesanggupan dari hakim di 3

peradilan umum. Untuk itu, dengan adanya analogi hukum yang tercipta daripada putusan hakim itu, Majelis Hakim dapat melihat di dalam permohonan Pemohon, lebih dari lima tahun keadaan baru itu tercipta. Nah, kalau analogi hukum itu diabaikan, maka hak-hak Pemohon akan diabaikan juga. Nah, Pemohon membaca di surat kabar, keadaan baru itu tercipta sesuai dengan analogi hukum kira-kita pada tahun 2012. Jadi, sangat jauh sekali dari ketetapan waktu 180 hari, Majelis Hakim Yang Mulia. Sehingga, Pemohon merasakan ketidakadilan karena tenggang waktu yang diberikan ini dengan analogi hukum yang harus tercipta sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tidak semata-mata memandang persyaratan pada Pasal 67 dengan penumpukan perkara yang menjadi suatu keadaan yang sebenarnya. Jadi, Pemohon harap atau memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan analogi hukum yang tersisa di dalam putusan hakim, agar waktu 180 hari ini yang merupakan waktu yang sebenarnya, itu dapat dipertimbangkan kembali, Yang Mulia. Terima kasih. Itu saja, Yang Mulia. 15.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih, Pemohon. Jadi, prinsipnya, Pemohon mempersoalkan Pasal 69 UndangUndang Mahkamah Agung, ya?

16.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, betul.

17.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, Pemohon inginnya batas waktu 180 hari itu dihapus, dihilangkan, atau bagaimana?

18.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Maksud Pemohon, Pemohon mengharapkan Majelis Hakim untuk menafsirkan hukum perdamaian. Hukum perdamaian ini tidak menghilangkan makna yang sebenarnya dari 180 hari. Makanya (…)

19.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, kalau batas waktu 180 hari itu pun sudah terlewati, lalu tibatiba mau berdamai, itu masih bisa ditampung, begitu?

4

20.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ada mekanismenya, Yang Mulia, pada kasus-kasus tertentu. Karena Yang Mulia bisa periksa sendiri, Pemohon tidak merekayasa, tapi membuat suatu penalaran, penalaran terhadap analogi hukum itu. Di tahun 2012, baru tercipta satu keadaan baru yang diberitakan, Yang Mulia, itu.

21.

KETUA: SALDI ISRA Jadi, Saudara Pemohon. Karena beracara di Mahkamah Konstitusi itu jelas ya apa yang dipersoalkan. Di Mahkamah Konstitusi itu yang dipersoalkan adalah berlakunya norma atau bagian tertentu dari undang-undang yang dianggap oleh Pemohon bertentangan dengan konstitusi. Nah, itu yang harus dijelaskan. Jadi, kalau Pemohon menganggap bahwa Pasal 69 itu merugikan hak konstitusional Pemohon, Pemohon harus menjelaskan, bagianbagian apa atau mengapa keberlakuan pasal itu merugikan Pemohon? Itu harus dijelaskan secara baik di dalam permohonan. Itu pertama. Yang kedua, Mahkamah Konstitusi bukan Mahkamah yang mengadili kasus konkret. Mahkamah Konstitusi itu menilai keberlakuan norma terhadap konstitusi. Jadi, bukan berarti bahwa kasus konkret tidak boleh. Kasus konkret boleh saja untuk dijadikan … apa namanya … alasan untuk sampai kepada norma itu. Tapi, yang dinilai bukan kasus konkretnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini format dari … apa … dari permohonan Saudara itu coba diperbaiki lagi. Dilihat, ya. Nanti kalau sampai di rumah, dilihat permohonan-permohonan yang pernah ada di Mahkamah Konstitusi, coba disesuaikan dengan itu. Jadi, paling tidak secara format, dia sudah benar. Penguraian misalnya legal standing Saudara, alasan untuk mengajukan permohonan. Misalnya di permohonan Saudara itu di angka II halaman 2, itu kan menyebutkan bahwa 5 syarat orang itu untuk dapat mengajukan atau memiliki legal standing di Mahkamah Konstitusi. Itu hak untuk terlepas dari kebodohan, hak kolektif. Coba dicek lagi yang 5 itu, benar atau tidak? Itu, itu menjadi alasan atau dasar atau alas hukum bagi seseorang warga negara untuk dapat mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi. Saya kira, ini tidak tepat ya, tapi dicek lagi, apakah memang poin yang 5 ini menjadi bagian alasan atau legal standing Pemohon di Mahkamah Konstitusi? Di atas itu yang jauh lebih penting adalah Pemohon menunjukkan kerugian-kerugian konstitusional apa dengan berlakunya norma itu, itu paling penting. Sehingga kerugian konstitusional itu yang dikaitkan dengan pasal apa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Nah, itu yang harus diuraikan oleh

5

Pemohon, sehingga secara format, itu memenuhi permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Ya, Pemohon ya? 22.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Baik.

23.

KETUA: SALDI ISRA Nah, itu saran dari saya. Yang berikutnya, silakan Yang Mulia Prof. Maria Farida.

24.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Ya. Pada dasarnya, Mahkamah Konstitusi itu adalah Mahkamah yang mengadili norma, pasal, atau frasa kata dalam suatu undangundang. Jadi, Mahkamah Konstitusi kebetulan tidak mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan constitutional complaint seperti Bapak tadi kemukakan. Jadi, yang kita selesaikan adalah kalau ada pertentangan pasalpasal, ayat, atau norma-norma dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Apakah pasal itu bertentangan atau tidak, begitu. Nah, di sini kalau dirumuskan di dalam Pasal 69 itu, tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 adalah 180 hari. Apakah ini bertentangan atau tidak dengan konstitusi? Karena pengajuan peninjauan kembali itu kan harus ada batasan waktunya. Kalau batas waktunya enggak ada, maka nanti akan dikemukakan, diajukan kapan saja, begitu. Maka ini untuk kepastian hukumnya, maka dikasihkan 180 hari. Nah, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah legal standing Pemohon. Karena kalau legal standing-nya tidak memenuhi syarat, maka permohonan ini tidak akan dilanjutkan, ya. Nah, di sini tadi sudah dikatakan sesuai dengan Pasal 51 UndangUndang MK. Undang-Undang MK itu menyatakan atau dikatakan bahwa adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh konstitusi. Jadi pasal mana yang memberikan hak konstitusi pada Pemohon, sehingga mengajukan permohonan ini. Hak konstitusional Pemohon itu dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Jadi ada undangundang itu kalau tadi Pasal 69 itu, itu harus dijawab bahwa karena Pasal 69 itu hak konstitusional saya yang dituliskan dalam konstitusi itu terlanggar, begitu. Kemudian bahwa kerugian itu bersifat spesifik dan 6

aktual yang potensial untuk secara penalaran itu menjadikan mungkin terjadi. Ada satu sebab-akibat, ya, dan kalau MK itu kemudian mengabulkan permohonan, maka pelanggaran konstitusi itu tidak akan terjadi atau tidak akan berlaku kembali. Nah, ini yang harus Bapak jelaskan bahwa saya punya hak konstitusional yang diatur dalam pasal sekian Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi karena adanya Pasal 69 tadi, maka hak konstitusional saya terhalang oleh itu. Karena ini Pasal 51 itu bersifat kumulatif, semuanya itu harus ada. Nah, ini yang harus dikemukakan. Kalau Bapak menjelaskan di dalam kedudukan hukum ini, Bapak mengatakan, “Pemohon adalah WNI, sebagaimana ... sebagai penggugat yang diwakili pengacara, kuasa hukum, berdasarkan ini.” Ini menunjukkan bahwa Bapak pernah berperkara, gitu. Nah, dengan perkara itu ada apa, gitu. Di sini tidak jelas menyebutkan perkaranya apa, walaupun Bapak menjelaskan secara lisan bahwa ada suatu permasalahan di pengadilan, tapi kemudian Bapak merasa dirugikan. Tapi apa hubungannya dengan Pasal 69 itu? Karena kalau Pasal 69 itu enggak ada, maka itu kemudian nanti tidak ada kepastian hukum. Orang bisa kapan saja mengajukan peninjauan kembali. Nah, kedudukan hukum Bapak ini sangat penting karena kalau dalam kedudukan hukum ini tidak bisa menjelaskan bahwa Bapak mempunyai kerugian konstitusional yang ada dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian oleh undang-undang ini, Pasal 69 itu kemudian terlanggar, maka kedudukan hukum itu tidak akan ada, sehingga permohonan ini tidak akan sampai ke persidangan selanjutnya, gitu. Jadi ini Bapak harus menjelaskan, “Kenapa? Saya punya permasalahan apa?” Memang mungkin ini dilandaskan pada suatu kasus konkret, Bapak pernah bermasalahan ke pengadilan, tapi kemudian dengan pengadilan itu tidak memenuhi keinginan Bapak, Bapak merasa dirugikan. Nah, itu yang harus dirumuskan secara jelas. Karena kemungkinan dari kasus konkret itu bisa kemudian Bapak mengajukan judicial review, tapi yang harus perlu dipertanyakan adalah apakah rumusan Pasal 69 itu keliru atau tidak, berdasarkan UndangUndang Dasar Tahun 1945, itu ada aturannya atau tidak? Karena Undang-Undang Dasar Tahun 1945 kan mengatur hal-hal yang secara umum. Nah, itu yang harus dikemukakan, sehingga kalau dari kasus konkret itu kemudian Bapak bisa menjelaskan bahwa ada kesalahan di dalam Pasal 69 itu, baru kemudian permohonan ini bisa ditindaklanjuti. Jadi mohon Bapak di ... apa ... diteruskan kembali dalam perbaikan, kalau Bapak akan memperbaiki ini, sehingga kemudian legal standing Bapak ada dan bisa ditindaklanjuti. Tapi kalau legal standingnya enggak memenuhi, maka itu tidak akan sampai tuntas permohonan ini. Itu, ya Pak, ya.

7

Jadi mohon dijelaskan kembali secara ini ... perkaranya apa? Dan karena perkara itu, Bapak merasa dirugikan oleh Pasal 69 tadi. Ya, saya rasa itu, Pak. 25.

KETUA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia Prof. Maria. Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

26.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Donal, ya. Panggilannya, Pak Donal kan?

27.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Betul, Yang Mulia.

28.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, saya tambahkan sedikit, Pak. Memang tadi saya kemudian mencoba Putusan 68 yang Bapak maksudkan itu. Itu memang putusan tahun ... mengenai Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu, ya kan yang Bapak maksud? Yang putusan di Peradilan PHI dia di-NO, ya kan?

29.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Bukan PHI, Yang Mulia.

30.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa?

31.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Perkara perdata umum.

32.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan 68 Tahun 2015, kan?

33.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Yang maksudnya (...) 8

34.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu kan perkara Bapak?

35.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Bukan, perkara ... bukan.

36.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang Bapak itu ada perkara MK pernah constitutional complaint, perkara nomor berapa?

37.

mengabulkan

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR 68.

38.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 2015 kan?

39.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Betul.

40.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu kan masalah tenaga kerjaan?

41.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya.

42.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dia mengajukan permohonan di pengadilan hubungan industrial, di-NO. Bukan peradilan umum?

43.


44.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 9

45.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Maksudnya komplain ... constitutional complaint-nya.

46.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu yang akan saya jelaskan lebih lanjut. Itu Pemohonnya, Pak Donal, itu mempersoalkan kemudian norma pasal yang ada di UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 itu mengenai anjuran tertulis itu, ya kan?

47.


48.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Anjuran tertulis, kemudian oleh Mahkamah dikabulkan bahwa laporan mediasi ... apa itu ... yang kemudian ditindaklanjuti dengan mediasi itu supaya ... apa namanya ... tripartit, ya, sebelum mediasi kan?

49.


50.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mediasi, rekonsiliasi, itu supaya dituangkan dalam bentuk tertulis. Itu yang Mahkamah berikan supaya ada bentuk pertanggungjawaban sebenarnya, Pak Donal, maksudnya MK ketika itu dalam putusan itu sehingga bahan laporan tertulis hasil tim perdamaian ini, ya kan, bisa kemudian ditindaklanjuti untuk mediasi atau untuk tahap-tahap selanjutnya di proses peradilan misalnya atau proses selanjutnya yang ada di undang-undang itu. Tapi itu memang seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi bahwa dia memang ada alasan kemudian mempersoalkan norma, norma yang ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu, memang sama dengan maksud Bapak, Bapak akan kemudian mempersoalkan Pasal 67, Pasal 69 Undang-Undang Mahkamah Agung, ya kan?

51.


10

52.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi sekali lagi, mohon Bapak ingat bahwa itu bukan Mahkamah kemudian melayani Pemohon masalah constitutional complaint, bukan, tetap mengadili norma, Pak. Jangan salah persepsi nanti, kemudian Bapak kembangkan di luar, padahal ini bukan ... ketika Mahkamah menjatuhkan Putusan Nomor 68, itu bukan mengabulkan constitutional complaint, memang orang punya perkara di peradilan PHI kayak Bapak punya perkara di peradilan umum, kemudian di-NO, ya kan?

53.


54.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi Pemohon 68 itu bisa membuktikan bahwa memang ada persoalan norma yang dijadikan dasar oleh hakim di pengadilan PHI, itu memang ada persoalan norma, dibawa ke sini. Nah, Bapak kan maunya mencoba ada persoalan norma menurut anggapan Bapak Pasal 67, Pasal 69 kemudian Bapak bawa ke sini, kan?

55.


56.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, gitu, sederhananya seperti itu. Tapi tetap sekali lagi saya ingatkan, itu bukan constitutional complaint, tetap Bapak pengajuan ... menguji, tetap norma daripada undang-undang. Kalau ini UndangUndang Mahkamah Agung, kalau yang teman itu mengajukan UndangUndang tentang 2 Tahun 2004 itu. Itu yang pertama, tapi saya ingin penjelasan Bapak dulu. Sebenarnya yang Bapak inginkan itu kalau tadi agak ... apa ... agak sedikit Bapak menyampaikan bahwa supaya diberi ruang untuk perdamaian kan, selama 180 hari itu berjalan, ya kan?

57.


11

58.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sebenarnya kan putusan perdamaian itu, Pak Donal, itu kan putusan yang di atas segala-galanya. Jangankan putusan perkara Bapak yang sedang ... masih di-NO. Bapak tahu tidak sih perkara diputus secara NO itu? Tahu tidak?

59.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Sedikit.

60.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tahu? Kalau tahu, mestinya bukan Pasal 67 yang kemudian dijadikan dasar huruf d tadi, kalau Pasal 67 huruf d itu adalah tuntutan atau sebagian tuntutan yang belum pernah dikabulkan oleh hakim. Itu yang bisa dijadikan alasan untuk mengajukan PK. Baru ruang PK itu diatur di 169, jangka waktunya adalah 180 hari, tapi itu untuk perkara perdata, Pak, perkara pidana tidak mengenal 180 hari, sampai kapan pun orang masih bisa mengajukan PK. Karena hakikatnya dengan ... esensi dengan hak asasi manusia itu kan beda. Ini perkara perdata 180 hari itu dibatasi karena perlu kepastian hukum, sekarang Bapak yang menggugat apa digugat?

61.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Penggugat.

62.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Penggugat, tapi di-NO, kan?

63.


64.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 180 hari itu adalah maknanya supaya putusan itu segera ada kepastian. Contohnya kalau Bapak dalam gugatan ini menang. Kalau PK tidak dibatasi 180 hari, kapan Bapak bisa menikmati kemenangan itu, ya kan? Supaya tidak ilusir, Pak. Orang menang di atas kertas, makanya kalau mengajukan PK dibatasi 6 bulan. 6 bulan tidak mengajukan PK, kemenangan Bapak itu bisa Bapak nikmati dengan mengajukan eksekusi. Itu hakikat yang ada di situ kenapa dibatasi itu. 12

kan? 65.

Nah, kebetulan saja perkara Bapak ini kan sekarang di-NO, gitu,


66.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Maksudnya itu supaya 160 hari ada kemudian dipakai untuk mengajukan (...)

67.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Peninjauan (...)

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Perdamaian, mediasi itu, kan?

69.


70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi sebenarnya bukan ... persoalannya bukan normanya yang ... yang kemudian bisa kita persoalkan, meskipun itu hak Bapak. Tapi ... apa ya ... kalau saya sendiri kok susah mendapatkan ... kalau 160 hari itu merupakan pembatasan dan kemudian membatasi juga kemungkinan-kemungkinan orang untuk melakukan perdamaian, itu saya kira apa berkorelasi, Pak Donal? Karena begini, meskipun Bapak nanti 160 hari tidak ada PK itu kemudian lewat ... 180, sori, Bapak kan masih punya hak untuk mengajukan perkara lagi, kan? Karena masih di-NO. Perkara Bapak itu masih bisa diajukan lagi karena di-NO. NO itu hanya putusan yang karena syarat-syarat formalitasnya tidak terpenuhi.

71.


72.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak ada dua pilihan. Mau banding, mau PK, mau kasasi, atau Bapak mau memperbaiki gugatannya sesuai dengan apa yang 13

dianjurkan hakim di dalam putusan itu. Apa kurang pihak atau bukan wewenang ... pengadilan negeri mana Bapak mengajukan? 73.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Waktu itu Pemohon mengajukan di Pengadilan Negeri Mataram, Yang Mulia.

74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mataram, Lombok?

75.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Jadi (...)

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mungkin (...)

77.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Mungkin nebis in idem bisa terjadi, Yang Mulia.

78.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bisa kalau (...)

79.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Karena sudah ada putusan ini, Yang Mulia, makanya sangat terancam sekali karena (...)

80.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, tapi Bapak sudah uji sampai banding juga, kan?

81.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Waktu itu (...)

82.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak?

14

83.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Sampai banding.

84.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi sudah (...)

85.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Kuasa hukum mengajukan banding karena dari pengadilan negeri sudah NO, Yang Mulia. Kemudian (...)

86.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO NO itu bisa banding juga, Pak.

87.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Lalu, dibanding oleh kuasa hukum (...)

88.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kuasa hukum Bapak?

89.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya. Lalu, kuasa hukum ... kemudian, ada putusan lagi, kalau tidak salah NO juga, makanya (...)

90.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO NO juga?

91.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, dikirim ke Mahkamah Agung.

92.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mahkamah Agung, kasasi?

93.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, kasasi. 15

94.


95.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Akhirnya, putusan itu diterima baru-baru ini NO.

96.


97.


98.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bapak, apa yang ... ada masalah dengan PK-nya kalau gitu.

99.

PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Karena kalau PK-nya itu penggugat sudah lewat waktu 180 hari untuk mengajukan peninjauan kembali, begitu, Yang Mulia.

100. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, Bapak bisa ada dua pilihan. Karena NO itu belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Kalaupun bagi tergugat, “Ah, gugatannya tidak dikabulkan karena di-NO.” Itu sebenar ... sebenarnya hanya sifatnya sementara. Karena tidak menutup kemungkinan penggugat itu akan mengajukan gugatan baru. Untuk memenuhi seperti putusan yang dipertimbangkan itu, apakah ... kalau menurut Bapak tidak nebis in idem, gugat baru dengan menambah pihak, menambah objek, atau menambah ... kan nebis in idem di PN itu lebih susah lho, Pak, harus penggugatnya sama, objeknya sama, tergugatnya sama, itu baru nebis in idem. Nah, untuk memenuhi itu, biasa agak sulit. Tapi kalau Bapak punya peluang bahwa ini sebenarnya ada bedanya dengan yang sudah pernah diputus yang ... nah, Bapak masukkan seperti apa yang dijadikan alasan. Tapi, itu persoalan konkret, ya, kami hanya ... supaya Bapak ini ... saya hanya memberi pandangan, Pak Donal, supaya (...)

16

101. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, pandangan. 102. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jangan apa yang Bapak ajukan di Mahkamah Konstitusi sudah menyita waktu Bapak, kemudian sudah mengorbankan pikiran, tenaga, dan mungkin juga biaya. Karena kan pekerjaan Bapak juga pekerjaan pokoknya menjadi ... karena ini beda dengan Perkara yang Nomor 68. Yang Nomor 68 itu kalau Bapak memang menginginkan adanya mediasi, sebenarnya mediasi itu datang dari pihak Bapak dan pihak yang Bapak gugat. Tapi sekali lagi bahwa meskipun nanti gugatan Bapak itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bapak yang menang misalnya, ya, kan? Ini misal … saya hanya mengilustrasikan. Kemudian, tiba-tiba Bapak damai, putusan yang sudah berapa tingkat itu dibuang saja di tempat sampah, Pak. Yang dipakai adalah perdamaian itu, meskipun perdamaian itu akhirnya tidak sama dengan apa yang diputuskan sampai tingkat Mahkamah Agung itu. Paham? 103. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Paham. 104. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Perdamaian itu punya nilai paling tertinggi, Pak. Karena di situlah … apa itu … kepentingan-kepentingan semua pihak yang berperkara sudah terakomodir. Beda putusan pengadilan, putusan pengadilan itu bisa enggak adil menurut yang kalah. Bisa adil menurut yang menang. Tapi kalau kemudian mediasi, putusan pengadilan itu sebagus apa pun bisa dikesampingkan, yang dipakai adalah perdamaiannya itu. Itulah anu … apa … nilai-nilai yang ada dalam perdamaian itu yang sangat luar biasa. Makanya, hakim di pengadilan negeri itu, Pak, kalau bisa mendamaikan para pihak itu ada reward-nya. Karena bisa mengajak kedua belah pihak, bagaimana membangun … apa … kesadaran, kemudian bisa dituangkan dalam … ada nilai plus, ada reward penilaian dari Mahkamah Agung. Nah, itu mohon Bapak … jadi, kalau ini sekali lagi kalau boleh saya menyarankan, di samping sistematika apa yang disampaikan Pak Ketua dan Bunda tadi dipenuhi, coba camkan kembali substansinya ada persoalan enggak dengan norma 67, 69 itu? Kalau Bapak menganalogkan dengan 68, itu 68 yang masalah tenaga kerja itu, kalau menurut saya sih kok berbeda. Ya, Pak Donal, ya? Orang Mataram, Sampean? 17

105. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Bukan, Yang Mulia. Saya sesuai dengan Pemohon … maaf, Pemohon sampaikan bahwa Pemohon ini sedang mencari pekerjaan, Yang Mulia, di Jakarta ini. Karena KTP ini, KTP di Tangerang Selatan. 106. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pondok Aren ini? 107. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya. Tangerang Selatan. 108. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ini bukan (suara tidak terdengar jelas), ini Tangerang … KTP Tangerang Kota ini, Pondok Aren. Ya, kan? Saya kan juga orang situ, kok. 109. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya, jadi (…) 110. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Cuma … ya, sudah. 111. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Jadi, Yang Mulia, sudah ada tekad ini, Yang Mulia. Karena ada keuntungan tersendiri Pemohon itu berada di dekat alamat karena (…) 112. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, itu secara administrastif, silakan. Tapi, yang penting mungkin harus Bapak kaji kembali secara substansi, substansinya bagaimana? Jangan nanti kami sudah mengingatkan jauh-jauh Pak Donal atau … anu … ya, itu pilihan Bapak. Kami hanya bisa sebatas menyarankan saja. 113. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ya.

18

114. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. 115. KETUA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo. Pemohon, sudah bisa dipahami ya, masukan-masukan yang diberikan oleh Majelis? 116. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Sudah, Yang Mulia. 117. KETUA: SALDI ISRA Ya, jadi ini memang sidang … apa namanya … pemeriksaan pendahuluan ini memang tujuannya memberikan saran-saran kepada Pemohon, terutama untuk memperbaiki substansi permohonan, ya. Sudah paham, ya? 118. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Sudah, Pak. 119. KETUA: SALDI ISRA Jadi, Saudara diberi waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan ini. Kalau dalam waktu 14 itu tidak ada perbaikan yang masuk ke kami, maka kami menganggap bahwa permohonan ini menjadi permohonan final, jadi tidak diperbaiki, ya. 120. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Baik. 121. KETUA: SALDI ISRA Jadi, 14 hari itu jatuhnya Saudara harus menyerahkan perbaikan permohonan paling lama tanggal 3 Oktober 2017, pukul 10.00 WIB. Jadi, itu pukul 10.00 itu sudah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi perbaikannya, ya. Ya, itu batas waktu. Ada lagi yang mau disampaikan?

19

122. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Ada sedikit, Yang Mulia. 123. KETUA: SALDI ISRA Silakan. 124. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Jadi, Pemohon mohon maaf jika terjadi kesalahan, yang penting Pemohon berharap bahwa mekanisme demokrasi Pancasila ini bisa menolong hak-hak dari Pemohon, sehingga masyarakat yang lain pun juga bisa menikmatinya. Jadi, bukan melihat dari subjektif dari permohonan Pemohon saja, begitu maksudnya, Yang Mulia. Terima kasih. 125. KETUA: SALDI ISRA Ya. Tapi kan, tugas kami menurut undang-undang itu menasihati Saudara. Jadi, kita sudah nasihatkan, terserah Saudara mau menerima atau tidak nasihat-nasihat itu. Karena ini kan menyangkut … apa namanya … keterpenuhan syarat-syarat yang ada dalam permohonan, ya? 126. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Baik. 127. KETUA: SALDI ISRA Oke. Masih ada lagi? cukup? 128. PEMOHON: DONALDY CHRISTIAN LANGGAR Cukup.

20

129. KETUA: SALDI ISRA Kalau begitu, Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 69/PUU-XV/2017 selesai. Sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.39 WIB Jakarta, 19 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

21

2017

Recommend Documents