2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 23 AGUSTUS 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 52/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Formil dan Materiil Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Herdiansyah 2. Ali Hakim Lubis ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 23 Agustus 2017, Pukul 14.14 – 14.40 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Arief Hidayat 2) I Dewa Gede Palguna 3) Suhartoyo

Yunita Ramadhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota)

Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Ali Hakim Lubis 2. Herdiansyah B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Hendarsam Marantoko Yudhia Sabaruddin Y. Nurhayati Dahlan Pido Kris Ibnu T. Wahyudi M. Said Bakhri Jamaal Kasim Habiburokhman

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.14 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 52/PUUXV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Sebelum saya mulai, saya minta maaf pada Pemohon. Sidang terlambat 14 menit karena kita baru saja selesai Pleno tadi dan tidak sempat istrahat, malah belum salat ini. Jadi, mendahulukan Anda dan di sini dapat pahala kan, sama saja sebetulnya. Nanti setelah itu baru salat, setelah sidang ini. Baik. Saya persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir Pemohon?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, kami akan memperkenalkan diri. Dari ujung sebelah kanan, Bapak Dahlan Pido, selaku pengacara dari Prinsipal. Ibu Y. Nurhayati, Pengacara Prinsipal. Bapak Ali Lubis, selaku Prinsipal. Saya sendiri, Hendarsam Marantoko, pengacara Prinsipal. Bapak Kris Ibnu, pengacara ... Kuasa Hukum Prinsipal. Bapak Herdiansyah, ini adalah Prinsipalnya. Bapak Yudhia Sabaruddin, Kuasa Hukum Prinsipal, Bapak Jamaal Kasim, selaku Pengacara Prinsipal. Terima kasih. Dua lagi, Bapak Habiburokhman, Pengacara Prinsipal dan Bapak Said Bakhri selaku Pengacara Prinsipal. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Pak Habiburokhman yang tersesat di itu ya, tersesat di Semanggi yang baru itu. Harus dipandu oleh voorijder kalau begitu itu. Baik, ini sidang pendahuluan, permohonan Saudara secara tertulis sudah diterima di Mahkamah pada hari Rabu, 16 Agustus, pada pukul 09.30 WIB. Pada kesempatan sidang yang pertama ini Saudara diminta Hakim sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah untuk menyampaikan secara tertulis pokok-pokoknya saja, kemudian nanti hakim memberikan nasihat dalam rangka perbaikan permohonan ini. Kemudian ada hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya. Sudah ada perkara menyangkut perppu yang sama ini sehingga idealnya itu kita gabung dalam proses pemeriksaannya, ya. Kalau kita gabung, maka ketentuan hukum acara 14 hari perbaikan itu tidak akan terpenuhi. Tapi kalau Saudara bisa, saran kita perbaikan bisa dimasukkan sebelum tanggal 30 Agustus. Kalau sebelum 30 Agustus, tanggal 29 perbaikan 1

sudah bisa masuk, maka akan kita gabung dengan perkara-perkara yang lain yang sudah masuk. Tapi Saudara sesuai dengan hukum acara punya kesempatan memperbaiki 14 hari, tergantung Saudara, ya. Tapi saran saya supaya bisa agak dikebut perbaikannya, sehingga kita bersama-sama bisa me ... apa namanya ... mengadakan persidangan lanjutan, ya. Sehingga kalau 29 sudah masuk atau sebelumnya sudah masuk, kita bisa sidang untuk yang kedua perbaikan permohonan, kita gabung tanggal 30 untuk bersama-sama dengan perkara yang lain. Itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan ini dan yang sudah nampak sebetulnya adalah bahwa permohonan ini Kuasanya belum menandatangani seluruh permohonan ini. 4.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Betul.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Masih banyak sekali yang belum tanda tangan, ya.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Ya. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti di supaya dilengkapi. Pak Habiburokhman malah sudah tanda tangan ini.

7.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Ya, Pak. Terima kasih.

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaupun tersesat, tapi sudah tanda tangan ini.

9.

KUASA HUKUM PEMOHON: HABIBUROKHMAN Sudah tanda tangan duluan, Yang Mulia.

10.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, makanya itu. silakan, sampaikan pokok-pokoknya. 2

11.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami sesuai dengan anjuran dan saran, kami akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip saja. Pokok-pokok pikiran ... kami ulangi, yang bertandatangan di bawah ini, Saudara Herdiansyah dan Saudara Ali Hakim Lubis dengan ... dalam hal ini selaku para pemberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus memberikan kuasa kepada para advokat, dari Advokat Cinta Tanah Air, beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya, Nomor 60 Blok 60 M, Menteng, Jakarta Pusat, dengan ini para Pemohon mengajukan permohonan pengujian, peraturan pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut. Satu, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Betul, ya, silakan.

13.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO II. Kedudukan hukum dan kepentingan konstitusional para Pemohon. 1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK menentukan Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu perorangan warga negara Indonesia, masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, c. Badan hukum publik dan privat di lembaga negara. 2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUUIII/2005 hingga saat ini telah menjadi pendirian MK bahwa untuk dapat dikatakan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Kami dianggap bacakan.

14.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Terus, silakan. Teruskan.

3

15.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Kami langsung saja, Yang Mulia, kepada pokok-pokok perkara dalam permohonan ini, di halaman 7. 1. Bahwa Pemerintah telah mengundangkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan pada Tanggal 10 Juli 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, untuk selanjutnya disebut sebagai Perppu Ormas. a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, bertentangan dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 28E ayat (3) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.” Penetapan perppu yang dilakukan oleh presiden ini juga tertulis dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi, “Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.” Bahwa tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia seperti ini sehingga pemerintah harus membuat suatu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bahwa Perppu Ormas telah menimbulkan akibat hukum, berupa dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Bahwa bukan tidak mungkin organisasi kemasyarakatan lain dapat dibubarkan juga oleh pemerintah berdasarkan Perppu Ormas a quo. Bahwa frasa dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, menurut penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 frasa tersebut merupakan terjemahan dari noodverordening recht yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan darurat atau bahaya atau darurat sebagaimana penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi … kami anggap dibacakan, Yang Mulia. Bahwa tidak terdapatnya keadaan darurat atau keadaan genting ini merupakan tindakan sewenang-wenang pemerintah dalam menetapkan perppu a quo. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28 4

b.

16.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya karena dengan Perppu Ormas, maka kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang dengan adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang a quo. Bahwa berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan peraturan Pemerintah pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Perppu Ormas tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil, fair and legal uncertainty dan Lon L Fuller dalam bukunya, The Morality of the Law atau moralitas hukum menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil. Kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

17.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Bahwa pemerintah secara sewenang-wenang dapat membubarkan organisasi tanpa tahapan-tahapan yang patut, fair, dan adil bagi organisasi kemasyarakatan karena dalam Perppu Ormas telah menghilangkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang telah mengatur hak-hak konstitusional organisasi kemasyarakatan untuk membela diri dan mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Bahwa filosofi Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibentuk merupakan hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan prikemanusiaan. Selain itu, berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan pemerintah untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undangundang harus disahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 5

Namun, sebelum DPR mengesahkan Perppu Ormas a quo, pemerintah telah melakukan tindakan pembubaran ormas HTI yang artinya secara hukum, Perppu Ormas telah memiliki implikasi hukum, padahal DPR belum mengesahkan perppu a quo. Dengan demikian, terbukti pemerintah memiliki cerminan memaksa dalam membuat dan menerapkan Perppu Ormas. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak konstitusionalnya karena dengan Perppu Ormas, maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, telah hilang secara sewenang-wenang dengan adanya perppu pengganti undang-undang tersebut. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon. 2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi yang mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini diucapkan terima kasih, Jakarta, 9 Agustus 2017. Hormat kami, Kuasa Para Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

6

18.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, saya mohon izin kepada Yang Mulia, saya akan memulai dulu yang pertama tadi, tolong nanti perbaikan permohonan semua Kuasa tanda tangan, ya.

19.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Baik, Yang Mulia.

20.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian yang kedua, saya mau menanyakan kalau pembacaan saya terhadap permohonan ini lebih menitikberatkan pada pengujian formil atau materiil? Kalau saya sih, mengatakan ini lebih banyak ke pengujian formil. Betul begitu?

21.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Formil dan materiil, Yang Mulia.

22.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, kalau dua-duanya tolong nanti dipisahkan, ya.

23.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Baik.

24.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik di dalam positanya maupun di dalam petitumnya dipisahkan. Posita mengenai yang formil itu apa, kemudian posita yang materiil itu apa, kemudian petitumnya juga dipisahkan. Kemudian yang kedua, Saudara mengatakan bahwa kewenangan Mahkamah adalah menguji undang-undang, tapi ini perppu. Saudara mengatakan di sini hanya mempunyai kewenangan menguji undangundang, ada perkembangan Mahkamah sudah pernah menguji perppu sehingga punya kewenangan. Nah, kewenangan itu tidak di undangundang dasarnya, tapi di putusan-putusan Mahkamah. Tolong diinventarisir pada waktu menulis kewenangan Mahkamah berdasarkan putusan-putusan Mahkamah nomor berapa itu, kemudian kita mempunyai kewenangan menguji perppu dengan alasan apa? Gitu, ya. Kemudian yang berikutnya satu lagi saja, coba diperhatikan, Saudara kalau pengujian formil bisa saja mengatakan bahwa seluruh 7

undang … eh … perppu ini bertentangan karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Tata Cara Pembentukan Perppu dan juga tidak sesuai dengan konstitusi, kan gitu? Nah, itu pengujian formil sehingga seluruhnya perppu ini mau digasak menurut petitumnya nanti, gitu. Tapi di dalam pengujian materiil, apakah juga begitu? Ya, seluruh perppu ini mau digasak seluruhnya? Kalau seluruh perppu itu mau digasak, berarti Saudara harus menguraikan positanya kenapa pasal ini, kenapa pasal ini, kenapa pasal ini, pasal ini bertentangan dengan konstitusi? Itu positanya begitu ya, itu. Sehingga Anda bisa meyakinkan Mahkamah untuk bisa memutus sesuai dengan apa yang Anda harapkan di dalam petitum Saudara. Ya, itu tiga dari saya. Yang Mulia, ada anu, Pak Palguna? Silakan, Yang Mulia. 25.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih, Pak Ketua. Tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Ketua, ya, betul kalau memang dua maksudnya itu, tentu harus dipisahkan, ada pengujian formil dan ada pengujian materiil. Dan kemudian ya, mengenai kewenangan Mahkamah juga kan, itu berkembangnya dari … apa … dari yurisprudensi Mahkamah dan Saudara sudah benar ketika mencantumkan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyetarakan itu. Tapi kan, kemudian ada tindak lanjutnya melalui putusan Mahkamah, itu yang penting juga disampaikan. Lalu yang lebih penting ini nih, mengenai legal standing, lagi-lagi saya harus mengingatkan jangan menganggap persoalan legal standing itu sebagai persoalan yang sepele, ya karena hanya itulah pintu masuk bagi Mahkamah untuk bisa memeriksa pokok permohonan sehingga di situ harus klir betul. Nah, di dalam legal standing misalnya, ini kan, status Pemohonnya sebagai perorangan warga negara. kan? Bukan ormas gitu, bukan ormas, tapi sebagai perorangan warga negara. Salah satu dalil yang dikemukakan di sini adalah hak yang dijadikan landasan untuk mengatakan ada kerugian hak konstitusional itu adalah hak atas kemerdekaan berserikat, berkumpul, Pasal 28, kan? Kemudian, hak atas jaminan dan kepastian hukum, itu kan? Tapi saya tidak melihat ada uraian sama sekali. Mengapa itu bisa sampai dirugikan? Apa, apa kaitannya, gitu kan? Relevansinya dengan perppu ini? Itu tolong dijelaskan ya, mungkin tidak terlalu panjang, tapi ya, mungkin supaya logikanya jalan, gitu. Kemudian, itu lalu ada pernyataan yang juga di sini samar karena tidak ada penjelasan lanjutannya, “Organisasi kemasyarakatan tersebut dengan mudahnya dapat dibubarkan oleh pemerintah.” Mengapa? Enggak ada penjelasan selanjutnya di sini, enggak ada penjelasan selanjutnya, bagaimana dengan mudahnya? Misalnya, 8

mengapa Anda bisa mengatakan dengan mudahnya dibubarkan oleh pemerintah? Itu mengenai legal standing. Jadi, sebagai perorangan, ada hak yang dilanggar karena begini, mengapa hak itu menurut Anda dilanggar? Jelaskan. Kemudian, di situ tadi ada pernyataan itu dengan mudah di ... dibubarkan. Mengapa? Gitu. Itu tambahkan sedikit. Kemudian ... nah, ini waktu Anda mengutip pendapatnya Prof. Bob Danor ini yang di anu oleh, Pak Jimly, ya. Itu Saudara mengatakan ada tiga kondisi darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan yang memaksa, inilah yang dasar untuk bisa diambil perppu, kan begitu Anda mau mengatakan, kan? Yaitu darurat perang, darurat sipil, darurat militer ... darurat internal, gitu. Nah, cuma Anda cuma berhenti sampai di situ. Darurat perang itu apa? Darurat sipil itu apa? Darurat internal itu apa? Itu kan, harus ada ininya sehingga dari situlah Anda baru bisa mengatakan perppu ini enggak memenuhi kondisi itu, kan gitu. Tapi saya belum melihat ada penjelasan mengenai ini, ya. Ya, soal kedalaman, kedalaman argumentasi saya tentu tidak bisa atau kami tentu tidak bisa mencampuri. Tapi logikanya mengapa Anda mengaitkan dengan tiga jenis kedaruratan itu kan, tentu harus ada penjelasan supaya ... karena ini adalah bagian dari counter Anda terhadap pembentukan perppu ini, kan? Ada alasan kegentingan memaksa atau tidak, gitu kan? Yang terakhir. Nah, ini agak anu juga walaupun kelihatannya teknis, tapi dari yang angka 1 petitum Anda itu, lho, “Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang.” Ini kan, pengujian perppu masih, ya? 26.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Ada kesalahan ketik mungkin.

27.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, ya, kesalahan ketik, tapi bisa salah ketuk juga nanti akhirnya di sini ini, ya, ini. Ya, kalau ini ... ya, itu yang saya ingatkan di samping tadi sudah diingatkan oleh Pak Ketua walaupun permohonannya s … apa namanya ... surat kuasanya mengatakan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bisa menjadi kuasa, tetapi karena ada namanya tentu harus ditandatangani. Nanti kalau orang yang isi cap jempolnya bagaimana? Gitu, kan. Orang lain nanti. Nah, itu yang ditandatangani waktu perbaikan. Ya, seberapa yang bisa menandatangani kan, tidak salah Anda, tidak harus semua kuasa kan, tapi kalau namanya sudah dicantumkan, risikonya kan harus ada tanda tangan itu maksudnya Pak Ketua tadi. Terima kasih, Pak Ketua.

9

28.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pak Suhartoyo, silakan.

29.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Pak Ketua. Saya tambahkan sedikit saja. Jadi, memang setelah saya cermati surat kuasa dengan penandatanganan di permohonan yang tanda tangan di surat kuasa ya, orangnya sama dengan apa yang ada di surat kuasa. Artinya bahwa konsistensi ini apakah hanya sekadar untuk supaya lebih banyak itu lebih semangat, lebih kuat atau hanya sebenarnya koordinasinya sulit barangkali kan, begitu. Nah, lebih baik nanti di perbaikan, lebih baik Bapak tinggalkan ataukah harus dilengkapi dua-duanya, baik di kuasa maupun di perbaikan karena nanti kalaupun tetap seperti ini, nanti daripada kalau sampai permohonan ini dibawa ke Pleno, kemudian ada sidang lanjutan, kemudian, Pak Ketua, nanti mengabsen satu per satu ternyata tidak ada di kuasa maupun di anu, di permohonannya, nanti kalau diminta keluar kan, menjadi tidak nyaman, kan? Jadi, ada ... di samping memang tidak ada landasan konstitusional duduk di situ sebenarnya. Itu saja artinya. Kemudian yang kedua. Saya menambahkan juga mengenai kerugian konstitusional yang disampaikan oleh Para Pemohon ini, apakah benar bahwa pasal yang dirujuk Pasal 28D itu kemudian yang berupa pembatasan berserikat dan berkumpul itu, itu relevan dengan perppunya? Karena perppunya ini tidak melarang orang berserikat dan berkumpul lho sebenarnya, adanya di belakang, Mas, adanya di belakang bahwa ketika organisasi itu kemudian banyak “penyalahgunaan” … apa ... tujuan dan fungsi, dan kemudian ada hal-hal yang dipandang kebablasan baru sebenarnya relevan bahwa kita mempersoalkan perppu ini. Kenapa kok titiknya mestinya di belakang sana, ini sudah di depan sudah harus dicegat bahwa mestinya ada proses peradilannya seperti perppu yang dulu, ini tidak ada. Tapi kalau mau mempersoalkan itu pun sebenarnya Ibu/Bapak sekalian, ini dalam konteks yang materiil sebenarnya, beberapa pasal yang Bapak pandang itu yang kemudian seperti yang disampaikan yang disarankan Yang Mulia Pak Ketua tadi yang materiil itu adalah tentang hanya sebagian pasal-pasalnya, tidak satu gelondongan perppu ini kemudian dibatalkan. Beberapa pasal saja yang menurut Bapak-Bapak mungkin ada hal-hal yang kemudian berakibat pada pembatasan yang menurut Bapak-Bapak merugikan hak konstitusional itu. Jadi yang dimaksud tadi itu bahwa nanti ada pengelompokan posita, mana pasal-pasal yang menurut Bapak itu adalah itu merugikan 10

hak konstitusional Bapak-Bapak. Kemudian mana yang kalau secara formal memang ini saya lihat lebih cenderung formil ini karena proses seperti yang disampaikan Pak Ketua, tadi proses di dalam pembentukannya ada yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama Anda-Anda mengatakan soal kegentingan memaksa itu. Lebih pada menonjolkan kekuasaanlah yang diargumenkan di sini saya baca. Itu okelah itu untuk argumentasi formil. Nah, untuk materiilnya nanti bisa ditambahkan dan kemudian di petitumnya nanti bisa disinkronkan bahwa permohonannya adalah satu adalah materiil formilnya ini, materiilnya pasal-pasal ini. Itu mungkin kalau ada yang sudah tahu ya, mungkin tidak sulit, tapi bagi yang ... anu ... kan, ini penting juga kami sampaikan di panel ini. Kemudian petitum itu cukup digandeng saja, Pak. Jadi, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, jadi dua nomor menjadi satu nomor. Itu lebih memudahkan untuk orang yang membaca dan untuk kita sendiri juga lebih memudahkan untuk memahami putusan-putusan MK dan apa yang terkandung di dalam pesan-pesan putusan itu. Barangkali itu, Pak Ketua. Terima kasih. 30.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, ada yang akan disampaikan?

31.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Kami rasa cukup, Yang Mulia. Jadi, akan kami lengkapi semuanya apa yang syaratnya sebelum tanggal 30 ini supaya efisien. Baik.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Jadi, sebagaimana saya sampaikan awal persidangan sudah ada perkara Nomor 38, 39, 41, 48, dan 49. Itu semua akan diadakan sidang Pleno pada hari Rabu, 30 Agustus 2017. Acaranya mendengarkan keterangan presiden dan ada Pihak Terkait yang akan kita dengar keterangannya, DPR enggak kita dengar karena ini belum sampai DPR kan sehingga DPR tidak. Kalau Saudara bisa menyampaikan sebelum ini dan kita sudah bisa menggelar sidang pendahuluan untuk menerima perbaikan, maka nanti digabung di sini pada tanggal 30, ya. Jadi, ini sekarang baru tanggal 23, Saudara kalau bisa masukkan tanggal 25, kita akan menggelar sidang tanggal 28 untuk menerima permohonan, Saudara nanti tanggal 30 sudah bisa bergabung, ya, itu. Tapi kalau tidak, Saudara punya batas waktu sampai Selasa, 5 11

September 2017 pada pukul 10.00 WIB. Ini saya serahkan kepada Saudara-Saudara, ya. 33.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Baik, kami usahakan di tanggal 25 di hari Jumat kami akan (...)

34.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah ... anu ... perbaikan, ya. Sehingga nanti kita gelar sidangnya di tanggal 28.

35.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Baik, baik.

36.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Hari Senin, gitu ya. Sama-sama enaknya dan kita juga memohon kesediaan Saudara tidak memaksa karena kalau memaksa kan, bertentangan dengan PMK kita, 14 hari jadwalnya, jadi jangan dianggap kita memaksa, tapi kita mengimbau. Kalau itu diikuti ya alhamdulillah, gitu ya. Baik, terima kasih Saudara Pemohon, sudah enggak ada lagi?

37.

KUASA HUKUM PEMOHON: HENDARSAM MARANTOKO Cukup, Yang Mulia.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup? Baik. Kalau begitu sidang sudah selesai, sidang ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.40 WIB Jakarta, 23 Agustus 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

12