PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro No. 6 Lamongan Telp. (0322) 321787 –322990 E-Mail :
[email protected], Web site : www.lamongan.go.id
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR : 065 / / 413.105 / 2017 TENTANG PENERAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian
Pembangunan Daerah,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 76 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021.maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU ) dengan Keputusan Kepala Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan. Mengingat
: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009; 3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005; 4. Instruksi Presiden Nomor
5 Tahun 2004 tentang percepatan
Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1; MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
:
Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis . KEDUA
:
Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun dan disampaikan kepada Bupati Lamongan.
KETIGA
:
Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di
: Lamongan
Pada tanggal
:
Januari 2017
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19661004 199503 1 002
1. Nama Unit Organisasi
Lampiran
:
Nomor Tanggal
: :
Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan / /413.105/2017 Januari 2017
: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Lamongan
2. Tugas
: Melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Fungsi
:
a) Perumusan kebijaksanaan teknik dan strategis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
dibidang
Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; d) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMONGAN
Drs. MOCH. WAHYUDI, MM Pembina Tingkat I NIP. 19661004 199503 1 002
4. Indikator Kinerja Utama Sasaran
Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Penanganan Kawasan Kumuh
Indikator Sasaran
Formula
% Rumah Tangga Sehat
Jml. Rumah Tangga Sehat (Layak Huni) Jumlah Seluruh Rumah
% Jalan Permukiman Dalam Kondisi Baik
Panjang Jln. Permukiman dlm. Kondisi Baik Total Panjang Jln. Permukiman
% Drainase Permukiman Dalam Kondisi Baik
% Penerangan Jalan Umum dalam kondisi baik
% Pengguna Air Bersih Permukiman
Panjang Drainase Permukiman dlm. Kondisi Baik Total Panjang Drainase Permukiman Jumlah titik PJU yang ada Jumlah titik PJU yang dibutuhkan
Jumlah Pengguna Air Bersih Jumlah Seluruh Rumah Tangga
X 100
Penanggung Jawab Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
% Penanganan Kawasan Kumuh
% Luas RTH
Luas Kawasan Kumuh yang ada dan ditangani Luas Kab. Lamongan Luas RTH yang ditangani Luas Kebutuhan RTH
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
X 100
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
