rtin
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SELASA, 18 JULI 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 32/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang [Pasal 2 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sutrisno Nugroho ACARA Perbaikan Permohonan (II) Selasa, 18 Juli 2017, Pukul 14.51 – 15.12 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Manahan MP Sitompul 2) I Dewa Gede Palguna 3) Saldi Isra Ida Ria Tambunan
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Abdul Hamim Jauzie Andy Wiyanto Athari Farhani Andrean Saefudin Ahmad Muhibullah Aguslan Daulat
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 14.51 WIB 1.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 32/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kepada yang hadir agar memperkenalkan diri lagi sebagai Pemohon atau Kuasanya.
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya sendiri Abdul Hamim Jauzie sebagai Kuasa Pemohon dan disebelah kanan saya Aguslan Daulat juga Kuasa Pemohon. Sebelah kiri saya, ada Andy Wiyanto, berikutnya ada M. Andrean Saefudin, dan selanjutnya ada Athari Farhani, dan paling kiri ada Ahmad Muhibullah. Terima kasih.
3.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik. Jadi pada Kuasa Pemohon ini, ya?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Ya.
5.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ada hadir lima orang. Lima orang ... enam orang, ya? Ya. Baiklah, acara hari ini adalah Perbaikan Permohonan dari Pemohon. Nah, untuk ini sebelum dibacakan kami memberi kesempatan agar penyampaian daripada Perbaikan Permohonan ini, khususnya terhadap perbaikan-perbaikan yang dilakukan saja oleh Pemohon, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Hanya poin-poin apa yang dilakukan perubahan, itu saya yang disampaikan, dipersilakan.
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Baik. Rekan saya yang akan menyampaikan permohonannya, Yang Mulia.
1
7.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, Om Swastiastu. Perkenankan kami untuk menyampaikan Perbaikan Permohonan yang telah kami sampaikan dan sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya kembali Prof. Arief Hidayat sebagai Ketua MK. Yang Mulia, dalam Perbaikan kami, pertama, kami melakukan perbaikan dalam legal standing, kedudukan dan kepentingan hukum Pemohon. Ada penegasan di sini pada poin 1, 2, dan disimpulkan pada poin 4, bahwa Pemohon sebagai perorangan warga negara yang mana memiliki kualifikasi sebagai perorangan sebagai warga negara. Kemudian juga, Yang Mulia, pada halaman 5, nomor 8, kami telah memberikan perbaikan berdasarkan masukan-masukan pada sidang sebelumnya, yaitu pada poin b. Pada poin b, untuk Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Kami beri penjelasan, Yang Mulia bahwa ini terkait dengan bagaimana suasana kebatinan penyusun Undang-Undang Dasar pada saat proses perbaikan ... perubahan Undang-Undang Dasar. Di sana, kami temukan bahwa ada pandangan misalkan dikatakan oleh Bapak Hobbes Sinaga, anggota MPR, pada saat itu yang menyatakan bahwa berdasarkan Pancasila ... berdasarkan Pancasila inilah, kita perlu memperhatikan beberapa pasal-pasal di dalam batang tubuh yang perlu ditambahkan atau dipertegas. Antara lain, yang salah satunya adalah hubungan sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dengan Pasal 27 dan pasal-pasal yang lain, disebut juga. Dalam rangka kemanusiaan yang adil dan beradap, perlukah pasal-pasal tentang hak asasi manusia ditambah dan dilengkapi dalam risalah begitu (...)
8.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Saya pikir karena itu dasar pengujian ya, yang dikemukakan ini, ya? Ya, dalam hal ini sekaligus juga disebut sebagai dasar pengujian, ya?
9.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
10.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, tidak perlu dibacakan keseluruhannya, inti-intinya saja karena saya lihat ini uraiannya agak panjang.
2
11.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik.
12.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Silakan.
13.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Poin penting dalam pasal ini sesungguhnya terkait dengan kaitan yang secara langsung ada kaitan secara langsung yang tidak dapat dipisahkan antara pekerjaan, penghidupan, dan kemanusiaan. Tajudin atau Pemohon, Pemohon karena rasa kemanusiaannya, pada akhirnya meminta ... dia diminta oleh keponakannya yang berjumlah dua orang untuk membantu dia sebagai pedagang cobek. Tiga hubungan ini yang tidak terpisahkan antara penghidupan, kemanusiaan, dan pekerjaan, pada akhirnya membuat Pemohon yang karena rasa kemanusiaannya memberikan itu. Nah, itulah kenapa memberikan pekerjaan itu. Itulah kenapa terkait dengan Pasal 27 ayat (2). Jadi, masukknya dalam hal kemanusiaan. Pekerjaannya memang betul untuk anak-anak itu, penghidupan yang layak untuk anak-anak itu, dan keluarganya. Namun karena rasa kemanusiannya Pemohon, pada akhirnya, ketika ada permintaan itu, dikabulkan oleh Pemohon. Dan tiga hal itu tidak dapat dipisahkan. Kemudian tambahan pada poin c, yaitu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar, kami tambahkan bahwa ketentuan itu sebetulnya bisa ditafsirkan berbeda, ketentuan yang kita ujikan, yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Itu dapat ditafsirkan berbeda, baik dengan atau pun tanpa dimaknai adanya upaya untuk mendidik, melatih, membantu orang tua, memfasilitasi perekonomian keluarga, serta menanamkan nilai-nilai kemandirian pada anak. Ketika itu tidak ditafsirkan memiliki hal-hal tersebut tadi, maka ada peluang yang besar dan ini berpotensi merugikan warga negara termasuk Pemohon, padahal sudah dijamin secara konstitusional, yaitu adanya kepastian hukum dalam hal ini. Kemudian, untuk poin d, yaitu Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami menambahkan dalam hal ini adalah kaitannya dengan hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin. Pemohon, dalam hal ini harus diakui bahwa tidak terpenuhi haknya, yaitu untuk sejahtera lahir dan batin. Jika kedua orang anak, yang notabene adalah keponakan Pemohon, meminta bantuan secara finansial, katakan begitu, Yang Mulia, tentu Pemohon tidak akan bisa memenuhi itu. Pada akhirnya, kedua orang anak ini pun tahu karena 3
tidak bisa dipenuhi dan permintaanya karena tidak bisa dipenuhi kalau meminta finansial, meminta untuk membantu bekerja. Nah karena itu pada akhirnya, Pemohon seharusnya punya hak untuk sejahtera lahir dan batin, tapi karena itu tidak terpenuhi dan adanya pasal dalam undang-undang ini, dan itu menyebabkan kerugian bagi Pemohon. Selanjutnya, pada poin e, yaitu Pasal 28H ayat (2), “Berkenaan dengan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Betul jika secara mainstream, pasal ini dikatakan sebagai pasal afirmatif, tapi juga dalam risalah rapat perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kami temukan itu bahwa selain ada pandangan semacam itu dan itu mainstream, juga ada pandangan-pandangan lain, yang mana itu mengisi suasana kebatinan pada saat penyusunannya, yaitu misalnya di sini ada ... ada pandangan, yang menyatakan bahwa ada kriteria untuk menentukan seseorang atau masyarakat mana yang dapat kesempatan atau perlakuan khusus? Agar dapat kemudahan atau perlakuan khusus, ada tiga kriteria, misalnya masyarakat yang rentan, anak-anak, dan fakir miskin, pada halaman 7 dan halaman 8. Nah, jika dikontekstualkan dengan kondisi Pemohon, sesungguhnya kondisi Pemohon, bahkan masyarakat di lingkungan Pemohon, di kampung Pemohon, dalam putusan perkara pidana yang dialami oleh Pemohon, dikatakan sama Majelis dalam pertimbangannya bahwa kampung Pemohon dapat dikategorikan daerah miskin yang memerlukan bantuan dari pemerintah sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu, Pemohon memandang bahwa Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat ... dapat kemudahan atau perlakuan khusus di dalam hukum. Selanjutnya, Yang Mulia, pada poin f, Pasal 28I ayat (3), berkenaan dengan identitas budaya dan masyarakat tradisional harus dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tambahan dari kami, Yang Mulia. Dalam kasus ini, tindakan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari identitas budaya yang menjadi keniscayaan di Indonesia. Di daerah Pemohon ... di daerah tinggal Pemohon, apabila ada seorang anak bekerja untuk membantu mencari nafkah bagi orang tua merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Mengenai identitas budaya dan hak masyarakat tradisional, dihormati selaras dengan perkembangan zaman, dan peradaban juga diatur dalam piagam hak asasi manusia yang dikeluarkan oleh Universal Declaration of Human Rights, tanggal 10 Desember 1948, yaitu dalam Pasal 38 ayat (5) dinyatakan bahwa identitas budaya masyarakat tradisional, termasuk hak atas tanah, ulayat, dilindungi oleh ... dilindungi selaras dengan perkembangan zaman. Begitu, Yang Mulia, tambahan untuk bagian legal standing Pemohon 4
Kemudian, Yang Mulia, sebelum saya lanjutkan, yaitu untuk tambahan atau perbaikan pada pokok permohonan uji materi, kami mohon izin, Yang Mulia, untuk apa ... untuk melakukan renvoi secara lisan, Yang Mulia. Ada beberapa hal yang mau kita renvoi, Yang Mulia secara lisan. 14.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Silakan.
15.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Terima kasih, Yang Mulia, untuk izinnya. Yaitu pada halaman 10, Yang Mulia. 10, paragraf satu, setelah bunyi dari Pasal 2 ayat (1), “Rp600 juta, dinilai.” Nah, untuk kata tidak efektifnya dicoret. Kata tidak efektif dicoret, kemudian menjadi dinilai berpotensi merugikan warga negara, sepanjang frasa eksploitasi belum dimaknai sebagai suatu perbuatan dan seterusnya, jadi kata tidak efektif dicoret dan diganti menjadi berpotensi merugikan warga negara. Kemudian renvoi yang kedua, Yang Mulia, mohon izin. Pada paragraf kedua, di halaman 10, masih, dari bagian, “Adanya frasa mengeksploitasi dalam pasal itu, haruslah ditafsirkan sebagai … adanya frasa mengeksploitasi dalam pasal itu haruslah ditafsirkan sebagai adanya unsur melawan hukum.” Yang kita renvoi adalah penambahan, Yang Mulia, yaitu tidak hanya sekadar unsur melawan hukum, tapi ada penambahan kata tidak hanya formil, tetapi juga meteriil penambahannya. Jadi sebelum titik, unsur melawan hukum, ada tambahan tidak hanya formil, tetapi juga materiil. Karena setelah kami dalami lagi, telusuri lagi, dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1), ada penjelasan yang bunyinya seperti ini, saya bacakan dengan lengkap, dalam ketentuan ini, kata untuk tujuan sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang yang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan. Karena itu kita perbaiki di bagian ini, Yang Mulia. Sidang sebelumnya, Majelis, juga memberikan masukan untuk memasukkan kronologis, itu sudah kami lakukan, Yang Mulia, pada halaman 11 dan 12, paragraf pertama, 12 itu.
16.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ini kronologis tentang perkara konkret, ya?
5
17.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Perkara konkret, Yang Mulia. Betul. Sudah dimasukkan di halaman 11 dan ada sedikit, halaman 12. Dan terakhir, sebelum Petitum, Yang Mulia, ada lagi renvoi, sedikit lagi, paragraf terakhir. “Untuk itu, Pemohon memohon sebagaimana terdapat dalam petitum,” sehingga dari, “Putusan sampai terakhir yang berfungsi negative,” itu dihapus.
18.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tolong diulagi, di halaman 14 berarti?
19.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Halaman 14, betul, Yang Mulia.
20.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Untuk itu?
21.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN “Untuk itu, Pemohon memohon sebagai terdapat ... sebagaimana terdapat dalam Petitum karena itu putusan konstitusional,” dan seterusnya sampai berfungsi negatif, dicoret.
22.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, tolong sebagaimana?”
23.
ditegaskan,
“Untuk
itu
Pemohon
memohon
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN “Sebagaimana terdapat dalam petitum.”
24.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL “Petitum.” Terus?
25.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Untuk Petium, tidak ada renvoi di poin 1 dan ... poin 1 saja, tapi kita ada perubahan juga, Yang Mulia, yaitu di poin 2 dan yang ketiga dihapus, Yang Mulia. Petitum yang ketiga dihapus, petitum nomor 3 dihapus. Kemudian ada perubahan sedikit mengenai sistematika 6
penulisan di petitum nomor 2. Perubahan itu terdapat di halaman 15, halaman 15, “Disebutkan sampai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dimaknai,” nah mulai dari situ ada sedikit perubahan, Yang Mulia, mengenai sistematika. Setelah perubahan, saya bacakan menjadi begini, Yang Mulia, “Dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak-anak, melatih, membantu orang tua, dan memfasilitasi dalam membantu perekonomian keluarga, menanamkan nilai-nilai kemandirian pada diri anak atau setidaknya” ... baru kemudian balik lagi ke atas, tidak hanya sebagai perbuatan melawan hukum secara formil, tetapi juga perbuatan hukum secara materiil. Untuk petitum yang nomor 2, kami mohonkan kepada Majelis, yang pertama ... ada dua sebetulnya, Yang Mulia, substansinya. “Jadi, frasa mengeksploitasi ini tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai dengan tujuan untuk mendidik anak-anak, melatih, membantu orang tua,” dan sebagainya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ... atau setidaknya, setidaknya kalau memang Majelis punya pendapat yang berbeda, “Tidak hanya sebagai perbuatan melawan (...) 26.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi begini, ya. Karena ini ada perubahan yang sangat ... apa ... karena menyangkut petitum ini?
27.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Betul.
28.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Ini harus jelas dan tegas sehingga kami tidak boleh hanya menulis di sini sebagai renvoi. Jadi, jalan keluarnya, Pemohon harus membuat satu ... apa namanya ... perubahan yang menunjuk poin-poin yang perubahan tadi, baik itu tadi yang di halaman berapa, hari ini juga harus diserahkan kepada Mahkamah nanti karena itulah pedoman kami nanti untuk menerima permohonan ini lengkap dengan perubahannya. Kalau hanya kami tulis-tulis nanti renvoi seperti ini, apalagi menyangkut petitum ini tampaknya tidak bisa dibenarkan.
29.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik, Yang Mulia.
7
30.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, silakan dulu kemukakan, nanti apa yang dikemukakan sebagai perubahan itu akan dibuat dalam tersendiri dan ditandatangani, hari ini juga harus diserahkan kepada kita.
31.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik, Yang Mulia.
32.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Seperti itu, ya.
33.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik, Yang Mulia. Terima kasih.
34.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi selanjutnya, tadi itu kan petitum 3 dihilangkan, kan begitu ya?
35.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Dihapus. Betul, Yang Mulia.
36.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Makanya ini, menghilangkan ini harus ada, baru terakhir tadi ada apabila Majelis Hakim ... mohon putusan yang seadil-adilnya, itu sudah umum, ya. Nah, kemudian ... ya, ini sebagai saran saja, ini kan ada kemarin juga yang tidak dimasukkan ini supaya … apa namanya ... dicatat di dalam berita negara juga enggak ada. Ada di sini? Oh, di belakang, nah ini di belakang ada, tapi kan harusnya itu di dalam petitum tersendiri. Jadi, tolong nanti diapakan. Kalau tidak kami terima hari ini, kami anggap permohonan ini tidak dilengkapi dengan … apa namanya ... tidak memenuhi prosedur perbaikan permohonan, seperti itu ya.
37.
KUASA HUKUM PEMOHON: M. ANDREAN SAEFUDIN Baik, terima kasih sekali, Yang Mulia.
8
38.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Menyangkut tentang bukti yang diajukan, alat bukti yang diajukan oleh Pemohon menyatakan telah menyerahkan 8 bukti, ya. Nah, ini di sini kami masih mencatat 8. Silakan, ada komentar?
39.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Ya, Yang Mulia. Kami memasukkan alat bukti itu 2 kali begitu, ya. Yang pertama, kemudian kita dianggap ... minta diabaikan, begitu karena memang pertama, kami belum lengkap, begitu, dan kemudian pada tanggal 7 Juni, kita kembali mengajukan alat bukti beserta daftar alat buktinya.
40.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, ya, karena ini pada tanggal 7 Juni juga ada mengajukan bukti. Terus yang terakhir, yang ini tanggal ... ya, tanggal 7 Juni kemudian di sini tanggal 26 Mei. Yang mana yang kita pedoman ini?
41.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Yang 7 Juni.
42.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL 7 Juni?
43.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Ya.
44.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Berarti, kalau 7 Juni adalah Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8? Atau artinya, ada bukti yang tadinya Saudara berikan, sebetulnya sama dengan bukti yang terakhir diserahkan itu?
45.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Ya, betul.
9
46.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Tapi sebenarnya itu kalau dihitung sebenarnya hanya 8 bukti, seperti itu, ya?
47.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Betul, ya.
48.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sudah seperti itu maksudnya, ya.
49.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Ya, terus kami mau mengajukan tambahan alat bukti, Yang Mulia.
50.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Sekarang juga?
51.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Belum siap hari ini, Yang Mulia.
52.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL ya.
53.
Jadi, yang kita sahkan adalah yang kita terima sekarang ini dulu,
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Baik.
54.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Nanti kalau ada penambahan atau segala sesuatu nanti lapor ke Bagian Kepaniteraan, ya.
55.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Baik.
10
56.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Jadi, yang 8 bukti yang ada sekarang, yang tadinya Saudara katakan 13, ini sebetulnya adalah 8, ya? Itu dulu kita sahkan. KETUK PALU 1X Ada lagi yang mau diajukan, dikemukakan? Saya ulangi sekali lagi, harus dibuat hari ini … apa namanya ... redaksi yang jelas tentang perbaikan, ya, baik itu tadi … apa namanya itu ... penambahan kata-kata maupun perubahan dari petitum. Ya, sudah. Ada yang mau disampaikan lagi?
57.
KUASA HUKUM PEMOHON: ABDUL HAMIM JAUZIE Cukup, Yang Mulia.
58.
KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL Baik, karena pemeriksaan dianggap telah selesai, maka sidang kami nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.12 WIB Jakarta, 18 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
11
