2017

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 1964 TENTANG DANA PERTANGUNGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN TERHADAP UNDANGUNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA SELASA, 2 MEI 2017  

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 17/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Suprayitno ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Selasa, 2 Mei 2017 Pukul 14.41 – 15.31 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Maria Farida Indrati 3) Saldi Isra Ria Indriyanti

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i 

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Suprayitno

ii 

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.41 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang untuk Pemeriksaan Pendahuluan Permohonan Nomor 17/PUU-XV/2017, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon, silakan Saudara memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Silakan. 2.

PEMOHON: SUPRAYITNO Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Suprayitno. Saya bertempat tinggal dengan alamat Jalan Telogo Mukti Timur 1, Nomor 878, Semarang, RT 3, RW 26, Kelurahan Telogo Sari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, terima kasih. Jadi Saudara Pemohon langsung, ya, Prinsipal?

4.

PEMOHON: SUPRAYITNO Benar, Yang Mulia.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tidak menggunakan kuasa hukum, ya?

6.

PEMOHON: SUPRAYITNO Benar, Yang Mulia.

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu tidak masalah karena memang tidak ada keharusan di Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan lawyer atau penasihat hukum, walaupun mungkin … apa namanya ... kalau Saudara belum biasa beracara, tentu mungkin ada hal-hal teknis yang bisa mengganggu, tapi itu bisa dipelajari nanti. Nah, kami sudah menerima permohonan tertulis Saudara dan kami sudah membaca ini.

1 

Oleh karena itu, silakan Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonan Saudara, tidak perlu dibaca seluruhnya tapi poin-poin yang menjadi alasan dari permohonan ini. Terutama misalnya pertama tentang legal standing dari Saudara Pemohon, khususnya yang berkenaan dengan apa kerugian ... apa hak konstitusional Saudara yang Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Kemudian yang kedua mengapa undang-undang ini Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Dan yang ketiga, tentu saja apa hal-hal yang Saudara minta untuk diputus oleh Mahkamah ini berkenaan dengan permohonan ini? Itu saja, tiga garis besar yang perlu Saudara sampaikan dalam permohonan ini karena kami pada dasarnya sudah membaca permohonan Saudara, nanti baru giliran kami akan memberikan nasihat, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Jadi silakan Saudara sampaikan dulu pokok-pokok permohonan Saudara. 8.

PEMOHON: SUPRAYITNO Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan ... sebagai Pemohon, akan mencoba membacakan legal standing Pemohon. Dimilikinya kedudukan hukum atau legal standing merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada MK, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undangundang, yaitu. a. Perorangan warga negara Indonesia. b. Kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat. Atau, d. Lembaga negara.” Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji, apakah pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu. 1. Terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon. Dan,

2 

2. Adanya hak dan/atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya undang-undang. Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum atau legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara a quo sebagai berikut. Pertama. Kualifikasi Pemohon adalah sebagai perorangan warga negara Indonesia, sebagaimana tersebut di dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang MK Nomor 24 Tahun 2003. Kedua. Kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memiliki lima syarat, sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007 (...) 9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya kira itu tidak usah dibacakan karena sudah ... sudah biasa itu.

10.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sekarang (...)

12.

PEMOHON: SUPRAYITNO Jadi alasan-alasan Pemohon mengajukan Pengujian UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 1. Bahwa pada dasarnya pembentukkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan sesuai dengan penjelasannya menyatakan, “Setiap warga negara harus mendapatkan perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena risiko-risiko kecelakaan lalu lintas dan perlindungan ini disebutkannya sebagai jaminan sosial.” 2. Bahwa ternyata di dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan tidak menjamin kepada seluruh warga negara karena yang mendapatkan jaminan sosial atau santunan hanyalah korban 3 

kecelakaan akibat tertabrak alat angkutan lalu lintas jalan sehingga korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan perlindungan jaminan sosial atau mendapatkan santunan. 3. Bahwa dengan demikian, artinya sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan jika seseorang mengalami kecelakaan di jalan raya akibat kelalaian sendiri atau akibat tidak memadainya sarana dan prasarana jalan raya maka korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan jaminan sosial.  4. Bahwa sekalipun setiap warga negara pemilik alat angkutan lalu lintas jalan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) undangundang a quo telah membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan selanjutnya disebut SWDKLLJ, namun apabila terjadi kecelakaan tunggal yang menimpa pemilik kendaraan, maka pemerintah dalam hal ini PT Jasaraharja Persero sebagai penerima SWDKLLJ tidak memberikan santunan sebagai bentuk perlindungan jaminan sosial kepada setiap warga negara.  5. Bahwa oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan nyata-nyata telah bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.  6. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan juga bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.” Dan bertentangan pula dengan Pasal 28I ayat (2) yang menyebutkan, “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”  7. Bahwa dasar pertimbangan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 adalah sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial atau social security.  Bahwa saat ini telah terbentuk Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang dimaksud dengan jaminan sosial

4 

adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ditetapkan badan yang berhak mengelola jaminan sosial adalah Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, selanjutnya disebut BPJS. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (1), “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undangundang.” Ayat (2), “Sejak berlakunya undang-undang ini, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang ini.” Ayat (3), “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah.  a. Perusahaan perseroan (persero) Jaminan Sosial Tenaga Kerja, disingkat Jamsostek.  b. Perusahaan perseroan (persero) dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, disingkat Taspen.  c. Perusahaan perseroan (persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disingkat Asabri dan  d. Perusahaan perseroan (persero) Asuransi Kesehatan Indonesia, disingkat Askes.”  Bahwa berdasarkan ketetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka BPJS hanya ada empat, yakni Jamsostek, Taspen, Asabri, dan Askes. Bahwa dasar pertimbangan maupun dalam penjelasannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan adalah sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial. Dengan demikian, logika hukumnya dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional maka dengan sendirinya keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seharusnya tidak diperlukan lagi dan supaya tidak tumpang tindih harus dicabut.   Bahwa sesuai dengan yang tercantum di dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, pembentukan jaminan sosial saat ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu sistem jaminan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, maka pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan kekhususan dari sistem jaminan sosial yang telah ada. Oleh karena peraturan yang khusus mengatur tentang sistem jaminan sosial telah diundangkan, maka peraturan yang lama yakni 5 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan seharusnya dicabut atau dinyatakan tidak berlaku lagi. Bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyebutkan, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus dibentuk dengan undang-undang.” Ayat (4) menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan badan penyelenggara jaminan sosial, selain dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk yang baru dengan undang-undang. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (3) tidak mencantumkan PT Jasa Raharja Persero sebagai penyelenggara BPJS. Bahwa perusahaan perseroan asuransi kerugian Jasa Raharja sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tanggal 2 Juni 1981 yang telah menunjuknya sebagai penyelenggara dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana kecelakaan lalu lintas jalan, maka sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Jasa Raharja tidak termasuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Dengan demikian karena PT Jasa Raharja Persero bukan merupakan lembaga BPJS, maka tidak memiliki wewenang untuk memungut atau menangani sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 16 ayat (1) mewajibkan bagi setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi persyaratan kepesertaan dalam program jaminan sosial wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti. Bahwa saat ini Pemohon beserta istri dan anak telah mengikuti program jaminan sosial dengan membayar iuran wajib setiap bulan sebesar masing-masing Rp51.000,00. Dan sesuai dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 22 ayat (1) menyebutkan, “Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan, berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, termasuk obat dan barang medis habis pakai yang diperlukan. Bahwa di samping harus membayar iuran BPJS, Pemohon juga diwajibkan membayar sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tiga unit kendaraan yang Pemohon miliki. Bahwa Pemohon merasa dirugikan karena harus membayar dua kewajiban, yakni membayar iuran BPJS dan membayar SWDKLLJ tetapi untuk satu perlindungan kesehatan yang sama. 6 

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kiranya cukup jelas jika Pemohon mengajukan permohonan uji materi UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materi ini terbukti bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi, dihormati, dan dijamin Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diharapkan bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan hak konstitusional Pemohon sesuai dengan amanat konstitusi. Oleh karena itu, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat. 3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya. Demikian permohonan uji materiil atau judicial review ini saya sampaikan. Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, saya sebagai Pemohon sampaikan terima kasih. Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini saya lampirkan bukti-bukti. Terima kasih, Yang Mulia. 13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon. Jadi, ini konfirmasi saja, Saudara ini menginginkan seluruh undang-undang ini dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya? Seluruh Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964? Begitu, ya?

14.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya, Yang Mulia.

7 

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan karenanya berarti seluruh undang-undang itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Begitu, ya?

16.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Itu konfirmasi saja. Itu adalah hak Saudara. Tapi begini (...)

18.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang pertama yang perlu ... ya, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami Panel Hakim diwajibkan untuk memberikan nasihat kepada Saudara.

20.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya, Yang Mulia.

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada beberapa hal yang tolong di ... dicatat.

22.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Pertama. Anda harus membedakan antara alasan tentang kerugian hak konstitusional dan alasan pertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Alasan tentang kerugian hak konstitusional itu adalah alasan yang akan memberikan kepada Saudara kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Itu harus jelas.

8 

Sedangkan alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu adalah alasan untuk membuktikan mengapa norma undang-undang atau undang-undang yang Saudara uji itu Saudara katakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun mungkin terdapat nanti argumentasiargumentasi yang ber ... berimpitan, tetapi pada dasarnya ini dua hal yang berbeda. Nah, alasan yang pertama tentang alasan kerugian hak konstitusional. Tentu Saudara harus merinci terlebih dahulu. Nah, pertama, Saudara sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Saudara ini bertindak dalam kapasitas sebagai apa? Apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia? Apakah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat? Sebagai lembaga negara dan seterusnya. Nah, terus yang kedua. Kalau Saudara sudah menentukan atau Saudara misalnya sebagai perorangan warga negara Indonesia, apa hak konstitusional Saudara yang dirugikan oleh undang-undang ini menurut anggapan Saudara? Itu yang harus jelas. Ya, itu harus jelas. Kerugian itu tolong dibedakan, kerugian itu bukan kerugian materiil, ya. Bukan kerugian materiil. Walaupun mungkin bisa mencakup di dalamnya kerugian materiil. Tetapi yang dimaksud adalah kerugian hak konstitusional. Nah, apa yang dimaksud hak konstitusional? Itu Anda bisa lihat di penjelasan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi penjelasan Pasal 51 itu kan ada yang dimaksud hak konstitusional itu apa, yaitu hak-hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ah, itu belum tampak dalam permohonan ini. Anda cuma mengutip tentang persyaratan dirugikan, apa ... bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi? Persyaratannya apa? Tapi Anda belum ... belum mengebala ... mengelaborasi lebih jauh tentang itu. Misalnya hak apa yang Saudara dirugikan dan mengapa dirugikan? Nah, itu hanya akan tampak apabila Saudara terlebih dahulu misalnya mengutip undang-undangnya, begini. Kemudian dari ... dari undang-undang itu atau misalnya dari rumusan undang-undang itu, maka menurut anggapan Saudara, hak konstitusional saya yaitu ini, akan dirugikan begini, begini, begini. Nah karena itu baru kemudian muncul legal standing ini di belakangnya. Itu mempunyai hubungan sebab-akibat dan seterusnya, sehingga muncul legal standing, dan seterusnya. Nah, uraian tentang legal standing ini menjadi penting karena hanya Pemohon yang memiliki legal standing yang pokok permohonannya akan diperiksa. Jadi, kalau Saudara nanti tidak bisa menjelaskan legal standing Saudara atau kedudukan hukum Saudara, terutama tidak bisa menjelaskan atau ... atau Mahkamah menilai Saudara tidak mampu menjelaskan kerugian atau anggapan Saudara tentang kerugian hak konstitusional yang dirugikan akibat yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang ini, maka per ... 9 

permohonan ini tentu akan dianggap ... Saudara tentu akan dianggap tidak mempunyai legal standing dan karena itu Mahkamah tidak akan memeriksa pokok permohonan. Itu pentingnya. Oleh karena itu, uraian tentang legal standing itu harus jelas. Sebab itulah pintu pertama sering kami katakan, itulah pintu pertama yang harus Saudara ketuk untuk bisa masuk ke pokok permohonan. Nah, terutama kalau Anda ... sudah pernah beracara di sini belum, Saudara Pemohon? 24.

PEMOHON: SUPRAYITNO Belum pernah, Yang Mulia.

25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, itu. Nanti ... terutama karena belum pernah, tapi nanti bisa dilihatlah di website Mahkamah Konstitusi, ya. www.mahkamahkonstitusi.co.id, Saudara bisa lihat di situ bagaimana cara-cara menguraikan tentang legal standing dan sebagainya, supaya jelas. Karena Anda tidak mempunyai ... tidak menggunakan lawyer, tentu tidak masalah, sekali lagi itu. Tapi ini risikonya adalah Anda harus memperbaiki sendiri, kan begitu. Nah, itu uraian tentang legal standing dulu. Kemudian yang kedua, ini Saudara juga di dalam uraian tentang pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu juga terlalu sumir. Mengapa itu dikatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945? Misalnya, Saudara di sini mengatakan di halaman 5, angka 5, “Oleh karena itu, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964,” ini pasal yang Anda persoalkan di apa … “Nyatanyata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1).” Tapi Anda tidak memberikan alasan mengapa dia bertentangan. Pasal 28D ayat (1) itu kan apa ... mengatur tentang apa? Kan hak atas perlindungan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, kan begitu. Nah, mengapa itu Anda anggap bertentangan? Itu belum Anda uraikan. Demikian juga di angka 6-nya, mengapa Anda anggap Pasal 4 ayat (1) itu dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964, itu bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3)? Belum tampak uraiannya di sini. Itu soal pertama tentang … tentang pertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945. Soal berikutnya, Anda di sini dalam uraian lebih banyak menyoroti misalnya Pasal 4 ayat (1). Tapi di dalam Petitum, Anda minta semua undang-undang ini dibatalkan atau dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Walaupun secara sumir, Saudara menjelaskan. Di dalam halaman 6 misalnya bahwa atau Saudara mengaitkan, pertimbangan dikeluarkannya undang-undang yang 10 

Saudara mohonkan pengujian ini adalah sebagai landasan pertama menuju sistem jaminan sosial, lalu dari situ Saudara meloncat ke kesimpulan karena sekarang sudah ada Undang-Undang Jaminan Sosial, maka undang-undang ini menjadi tidak diperlukan lagi. Kan tidak seperti itu membuktikan itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, harus ada argumentasinya, ya. Gitu. Lagi pula kan dasar pemungutan ini kan berbeda ininya, logikanya kan berbeda antara undang-undang yang Saudara kutip itu tentang BPJS dan sebagainya itu. Tapi yang lebih penting dari itu, alasan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945-nya belum kami temukan di sini dan juga ada pertentangan antara petitum permohonan Saudara, atau setidak-tidaknya ketidakjelasan, atau ketidakkonsistenan antara Petitum Saudara dengan alasan Permohonan. Di dalam alasan Permohonan, Saudara lebih banyak menyoroti Pasal 4 ayat (1) dari undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini. Tapi di dalam Petitum, Saudara minta seluruh undang-undang ini dibatalkan. Nah, itu. Itu hal-hal yang apa ... yang perlu mendapatkan penjelasan. Nah, kalau kemudian Saudara menyimpulkan di dalam uraian awal di petitumnya, lalu mengatakan, dengan dikabulkan apa ... Permohonan ini, Saudara mengharapkan hak konstitusional Saudara kemudian … apa namanya ... dikembalikan, sementara Saudara tidak menjelaskan hak konstitusional yang mana yang harus dikembalikan itu, ini kan kesimpulan menjadi kabur. Nah, itu. Karena di depan tidak ada penjelasan hak konstitusional yang mana yang … yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian ini. Itu tolong nanti diuraikan di dalam penjelasannya, di dalam Perbaikan Permohonan nanti. Lebih-lebih di dalam halaman 8, misalnya angka 21, Saudara membuat pernyataan yang juga masih diragukan validitasnya bahwa Pemohon merasa dirugikan karena harus membayar dua kewajiban, kewajiban membayar iuran BPJS dan membayar SWDKLLJ tetapi untuk satu perlindungan kesehatan yang sama. Apa betul itu menyangkut satu perlindungan kesehatan yang sama? Ya. Walaupun di atas, secara umum Saudara sudah menjelaskan kaitannya dengan BPJS dan sebagainya, tetapi kan kesimpulannya tidak persis sama dengan seperti ini. Nah, itu memerlukan elaborasi lebih jauh dan lagi pula itu, ya, kaitan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi makin jauh lalu kalau belum Saudara jelaskan di awalnya itu, ya. Itu ya yang dari saya dulu. Dari Yang Mulia Prof. Saldi, ada? Silakan. 26.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Ketua Yang Mulia. Pemohon, pertama sama dengan Yang Mulia Pak Palguna tadi. Ini kan pasal dalam Undang-Undang 11 

Nomor 34 Tahun 1964 yang dipersoalkan itu kan sebetulnya lebih kepada Pasal 4 saja, ya? Karena kecelakaan tunggal itu tidak ditanggung apanya ... oleh jaminan sosialnya. Tapi kemudian gara-gara satu pasal itu, undang-undang ini minta dinyatakan inkonstitusional. Mungkin kalau membaca logikanya secara linier, kalau yang didalilkan itu hanya Pasal 4 ayat (1) ditambah lagi ada Pasal 5 kalau tidak salah tadi, harusnya di ujungnya yang diminta ke Mahkamah Konstitusi berupa petitum itu Pasal 4 dan Pasal 5 saja yang di apa ... dimintakan untuk dibatalkan atau dikatakan inkonstitusional itu. Tapi yang terjadi adalah dua pasal yang dipersoalkan Pemohon, kemudian meminta semua bagiannya dibatalkan atau undang-undang itu secara keseluruhan. Nah, itu harus ada dalil baru yang bisa membenarkan itu, Pemohon. Misalnya dengan dibatalkan umpamanya, Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 5 ayat (1) itu menjadi pasal jantung dari undang-undang ini. Dia tidak akan bisa lagi utuh kalau ini dicabut dan akibatnya dia bisa dicabut keseluruhannya. Nah, itu. Jadi kalau tidak, ya, harus ditambah dalil baru. Mengapa semua secara keseluruhan undang-undang itu yang harus dinyatakan inkonstitusional? Jadi dalilnya kan tadi cuma Pasal 4 dan Pasal 5, sementara undang-undang ini semuanya ada 9 pasal. Nah, ke mana lagi dicarikan 7 pasal yang lain untuk mendalilkannya bahwa dia juga inkonstitusional? Nah, Pemohon harus mendalilkan itu kepada kami di Mahkamah Konstitusi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga sikap mendua Pemohon. Yang mengatakan bahwa ada peraturan menteri kalau tidak salah, ya, itu dikatakan bertentangan dengan Pasal 4 itu. Nah, kalau peraturan menteri itu dikatakan bertentangan dengan Pasal 4, berarti sebagiannya Pemohon masih berasumsi bahwa secara hukum Pasal 4 itu benar, masih menggunakannya. Nah, itu … itu harus diperbaiki supaya jelas ke mana arah kita di Mahkamah Konstitusi diminta untuk … apa … menindaklanjuti permohonan yang Pemohon ajukan. Itu yang … yang kedua yang menonjol. Kami di sini tidak memiliki wewenang untuk menguji apakah peraturan di bawah undang-undang itu bertentangan dengan undangundang atau tidak, itu tidak wewenang Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau mau memperkaya dasar argumentasi dengan mengutip atau menyebut peraturan perundang-undangan lain juga tidak salah. Tapi kalau kita disuruh untuk membuktikan peraturan yang lebih rendah dari undangundang, itu tidak menjadi wewenang dari Mahkamah Konstitusi. Jadi, coba dilihat lagi yang poin yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Itu mungkin catatan … apa … yang bisa disampaikan. Dan ternyata memang … apa namanya … di sini ada bukti yang dilampirkan juga peraturan-peraturan menteri yang disebut tidak sesuai dengan … apa … dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu. Terima kasih, Yang Mulia. 12 

27.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Silakan, Yang Mulia Prof. Maria.

28.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Ya, saya hanya menambahkan. Ini saya melihat Anda memberikan beberapa dasar pengujian di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), Pasal 28H ayat (3), dan sebagainya. Tapi setelah saya lihat di dalam alat bukti Anda, Anda mengutip Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak biasa kita terima. Di sini Anda melihat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini tidak Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam satu kesatuan, tapi Anda memasukkan di sini yang lama dan kemudian diperbaiki begini. Jadi, saya menjadi bingung tadi, ya. Misalnya begini, Pasal 5 ayat (1), “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.” Perubahan pertama tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) diubah menjadi ayat (1), “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada dewan perwakilan rakyat.” Ini semua Undang-Undang Dasar Tahun 1945yang lama dan yang perubahannya Anda masukkan dalam satu. Lebih baik Anda memakai yang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam satu kesatuan, sehingga tidak membingungkan antara yang lama dan yang baru karena ada pasal-pasal yang tidak pernah diubah oleh perubahan konstitusi itu. Misalnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 22, Pasal 5 ayat (2), itu enggak berubah. Tapi di sini kebanyakan diubah, ya. Nah, seperti Yang Mulia Hakim yang tadi sudah menjelaskan bahwa yang diminta itu apa? Pasal 4 ayat (1) saja, kemudian Pasal 4 ayat (1) itu kemudian membuat Anda menginginkan seluruh undangundang itu dicabut. Alasannya apa? Anda di halaman 6 angka 7 Anda mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan dikeluarkan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas dan Lalu Lintas Jalan. Menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 adalah sebagai langkah pertama menuju ke satu sistem jaminan sosial. Anda menyatakan ini dari mana? Karena kalau Anda … saya melihat pada … apa … pernyataan Anda ini. Mestinya di dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2004 pasti ada. Paling sedikit dalam konsideran menyatakan ini merupakan keseluruhan sistem jaminan sosial yang diinginkan oleh pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga di dalam batang tubuhnya undang-undang tersebut. Karena di sini kalau kita melihat dalam aturan peralihan ... ketentuan peralihan, itu di sini dikatakan, “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, maka 13 

perusahaan, Jamsostek, dan sebagainya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,” ya, ini ayat (1) huruf a. Huruf b-nya, “Perseroan ... perusahaan perseroan ter ... persero dana Tabungan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Dana Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau Duda Pegawai.” Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Juga Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri, itu yang dinyatakan dicabut. Berarti yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 itu memang masih diberlakukan dan tidak dicabut dengan undang-undang ini. Sehingga kalau Anda mempertentangkan dua undang-undang ini, memang tidak ada alasannya, tidak ada kaitannya. Jadi, yang UndangUndang Nomor 40 ini hanya melihat pada Taspen, Jamsostek, dan kemudian juga ... apa namanya ASABRI ini saja. Dana-dana yang dikeluarkan dari situ, kemudian dialihkan dari ... kepada Undang-Undang Nomor 40 ini. Jadi, kalau Anda mengatakan sebagai langkah pertama menuju ke satu sistem jaminan sosial, nah, ini tentunya betul kalau Anda mengatakan kalau ini masuk ke dalam ketentuan peralihan. Tapi, yang dirumuskan di sini bukan hal-hal seperti itu. Jadi, kalau Anda ingin Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ini dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka harus dijelaskan, apa yang ada di dalam pasal-pasal itu? Mungkin hanya beberapa pasal, tapi pasal itu merupakan jantungnya undangundang tersebut. Baru kemudian, Anda bisa mengatakan bahwa ini ... undang-undang ini bertentangan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, sinni kita bisa melihat bahwa ... mungkin Anda berpendapat bahwa setelah adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, ini berarti undang-undang lama enggak berlaku lagi. Tapi, di sini ada acuan-acuan, dimana yang di ... tidak diberlakukan adalah dana-dana jaminan yang lain, ya. Saya rasa, dari saya itu, Pak. Terima kasih. 29.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Ada tadi yang juga perlu saya luruskan dari anu Saudara, ya. Ini kan Anda mengutip dari konsideran menimbang huruf a dari Undang-Undang yang Nomor 34 Tahun 1964 itu?

30.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

14 

31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu kalau dibaca lengkapnya itu adalah bahwa berhubung dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial, ya, kan itu?

32.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya kira, kalau dikatakan sebagai langkah pertama, sebagai suatu sistem jaminan sosial, itu bukan berarti kemudian ketika terbentuk undang-undang yang baru, yang langkah pertama itu kemudian menjadi tidak perlu. Kan tidak ... tidak seperti itu logikanya, tidak persis sama seperti itu logikanya. Sebab ini kan sudah memuat substansi yang berbeda. Katakanlah misalnya jelas seperti yang di ... di ... Saudara ... disebutkan di Pasal 4. Nah, “Setiap orang yang menjadi korban mati atau cacat tetap akibat kecelakaan yang disebabkan oleh alat angkutan lalu lintas jalan tersebut dalam Pasal 1, dana akan memberi kerugian kepadanya atau kepada ahli warisnya sebesar jumlah yang ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah.” Pasal 1-nya itu mengatur apa? Kan gitu. Pasal 1-nya itu kan mengatur tentang pengertian. Siapa yang dimaksud menteri? Siapa ... dana itu adalah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib, ya, yang dipungut dari para pemilik pengusaha alat angkutan lalu lintas jalan, dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas di jalan atau korban ahli waris yang bersangkutan. Nah, jadi, di mana pula Saudara mendalilkan ini soal kecelakaan tunggal itu? Itu kan persoalan praktik yang Saudara sampaikan, kan?

34.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya.

35.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan ... bukan persoalan di normanya, ndak ada ngomong seperti itu. Nah, kalau persoalan praktik, itu berbeda lagi. Nah, persoalan praktik itu adalah persoalan penerapan norma. Persoalan penerapan norma itu berbeda maknanya dengan persoalan pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Nah, kalau persoalan penerapan norma, itu bukan wilayah Mahkamah Konstitusi untuk 15 

mengadilinya karena ini sudah persoalan penerapan hukum. Jadi, persoalan inkonstitusionalitas norma harus Saudara bedakan dengan persoalan implementasi norma. Itu dua hal yang berbeda. Undangundang ini ndak ada menyebutkan itu, kan? Ya. Walaupun ... dan itu Saudara sendiri mengakui dalam per ... di dalam permohonannya itu kan Saudara menyebutkan, “Di dalam praktiknya,” kan begitu? Nah, praktiknya itu kan belum tentu benar misalnya, kalau Saudara pernah ... misalnya pernah mempersoalkan itu. Tetapi belum tentu benarnya itu bukan karena normanya yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum tentu begitu. Kan itu yang jadi soal? Nah, itu mohon nanti juga dijelaskan di samping hal-hal mendasar yang tadi sudah disampaikan oleh para Yang Mulia yang lain. Nah, itu, itu agak banyak catatannya nanti Saudara tolong diinikan itu ya, catatancatatan dari kami itu. Pertama, soal kerugian konstitusional. Itu harus jelas betul hak konstitusional apa yang Saudara … yang … yang menurut Saudara dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini dan itu bukan kerugian perdata, gitu ya. Atau bukan kerugian dalam pengertian rugi dalam penge … pemahaman sehari-hari, tapi kerugian hak. Kerugian hak itu timbul karena perumusan norma. Jadi, kalau rumusan normanya tidak mengandung anggapan bahwa itu menimbulkan kerugian hak, ya tidak ada … tidak ada kerugian hak konstitusional, kan itu logikanya. Nah, itu makanya nanti harus dijelaskan, itu satu hal. Kemudian yang kedua, pertentangan dari rumusan itu dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu hal yang berbeda, apalagi Saudara mendalilkan pertentangan dengan kepastian hukum, pertentangan dengan yang kaitannya dengan persamaan di hadapan hukum dan sebagainya itu, itu memerlukan … apa namanya … penjelasan tersendiri yang tidak cukup hanya secara sumber seperti yang Saudara buat dalam permohonan ini. Dan … dan yang ketiga itu tadi yang disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi maupun Prof. Maria bahwa karena satu soal yang Saudara persoalkan, satu pasal yang Saudara persoalkan dan itu pun tidak persis sama seperti yang di … Saudara tulis dalam permohonan. Lalu, Saudara menganggap seluruh undang-undang ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu kan, perlu penjelasan tersendiri, gitu ya. Apalagi kemudian ya, kutipan tentang Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga yang Saudara jadikan rujukan itu harus … harus adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah … tentu yang sudah meng … mengalami perubahan itu bukan dengan membandingkan itu, itu kan, mungkin cara belajar orang untuk membedakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lama sebelum dilakukan perubahan dengan yang baru, mungkin itu … ya, itu untuk di kelas di kuliah barangkali, ya. Tapi, kalau untuk pembuktian kan Undang-Undang yang … Undang16 

Undang Dasar Tahun 1945 yang sudah melaku … dilakukan perubahan itulah, ya yang harusnya menjadi dasar dari argumen Saudara dan kemudian dilampirkan sebagai alat bukti nanti itu, gitu. Ada pertanyaan Saudara Pemohon? 36.

PEMOHON: SUPRAYITNO Terima kasih, Yang Mulia. Sebetulnya awal dari uji materi ini, saya Pemohon melihat bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 ini baik dalam konsideransnya maupun dalam … terutama di dalam Pasal 4-nya itu, mungkin memang benar antara ketentuan undang-undang dan praktiknya ini, mungkin praktiknya yang salah, gitu. Jadi, perlu … apa, ya … perlu Pemohon uraikan lebih lanjut. Tapi, kalau menurut pendapat Yang Mulia seharusnya undang-undang ini apakah memenuhi syarat untuk (...)

37.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Begini … begini (...)

38.

PEMOHON: SUPRAYITNO Ya (...)

39.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu soal lain ya, itu belum meyangkut pendapat kami, ini baru kewajiban kami untuk memberikan nasihat. Persoalan apakah Saudara nanti akan memenuhi nasihat kami atau apakah Saudara mengikuti itu adalah sepenuhnya pada Saudara. Jadi, bukan … bukan kam … pendapat kami. Tapi kami diwajibkan oleh undang-undang untuk mengarahkan permohonan ini sehingga menjadi fokus dan kemudian sesuai dengan apa yang Saudara inginkan dan sesuai dengan ketentuan tentang proses beracara yang diatur dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, itu saja. Ya, tentu saja tidak ada kewajiban Saudara untuk mengikuti itu, tetapi ya untuk kejelasan permohonan Saudara harus membangun argumentasi hukum yang jelas mengenai permohonan itu intinya itu saja. Nah, mengapa demikian? Mengapa nasihat ini diperlukan? Karena apabila nanti … apabila nanti setelah pernbaikan permohonan ini Majelis Hakim Konstitusi itu misalnya berpendapat bahwa permohonan ini layak untuk diteruskan dalam pemeriksaan persidangan, maka tidak lagi ada persoalan-persoalan seperti yang ditanyakan yang tadi disampaikan oleh Hakim Panel ini, sudah langsung masuk ke … fokus ke materi permohonan, itu maksudnya. 17 

Jadi, untuk kelancaran persidangan, itu … itu tujuan dari pemeriksaan pendahuluan ini. Nah, tentu tidak dilarang bagi Saudara untuk tidak mengikuti, tidak dilarang. Tapi, kami diwajibkan untuk memberikan nasihat. Nah, termasuk juga misalnya kalau melalui nasihat ini Saudara berpikir “oh, ya, ini persoalan implementasi”, maka memang tidak selayaknya permohonan ini diajukan karena tidak ada pertentangan, normanya sendiri tidak mengatakan begitu kok, implementasinya saja yang demikian. Nah, kalau Saudara tiba-tiba dalam “insaf” seperti itu, Saudara juga tidak dilarang untuk menarik permohonan ini, “Oh, tidak ada gunanya juga” karena kan tidak ada pertentangan misalnya, apa pertentangannya? misalnya. Justru undang-undang ini misalnya … ya, walaupun tanpa ada hubungannya dengan Undang-Undang tentang Jaminan Sosial, ini memang suatu langkah awal yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, misalnya itu. Itu umpanya, Saudara, yang tidak ada urusannya dengan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga tidak ada urusannya dengan BPJS dan sebagainya. Umpamanya Saudara beranggapan seperti itu, lalu, “Oh, setelah mendengar nasihat dari Hakim Panel pada persidangan tanggal ini, kami berpendapat atau Pemohon berpendapat bahwa Pemohon tidak akan melanjutkan permohonan ini dan dengan ini menyatakan menarik kembali permohonan,” itu juga tidak dilarang, gitu. Tapi yang … yang … yang diwajibkan adalah kami wajib memberikan nasihat itu, untuk kejelasan permohonan ini, gitu. Ada hal lain lagi yang mau ditanyakan? 40.

PEMOHON: SUPRAYITNO Cukup saya kira, Majelis.

41.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Kalau demikian maka Saudara diberikan waktu 14 hari untuk melakukan Perbaikan Permohonan ini dan Perbaikan Permohonan harus kami terima paling lambat hari Senin ... tolong dicatat, ya. Hari Senin, 15 Mei 2017, pada pukul 10.00 WIB. Sekali lagi, Senin, 15 Mei 2017, pukul 10.00 WIB.

42.

PEMOHON: SUPRAYITNO Bisa melalui email, Yang Mulia?

43.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, kita biasanya ini disampaikan ... boleh, boleh melalui email. Tetapi nanti sebaiknya disusulkan Permohonan ininya. Misalnya untuk 18 

mengejar kecepatan, Saudara lewat email, silakan. Tapi, nanti Perbaikan Permohonannya langsung yang, yang hardcopy-nya itu sendiri tetap dikirimkan, ya. Tanggal perbaikannya akan kami catat yang tanggal yang di email Saudara, sepanjang itu memang cocok dengan yang hardcopy yang Saudara kirimkan. Kalau di situ ada perubahan, tentu yang di hardcopy-nya itu akan kami gunakan, termasuk kalau itu terlambat. Nah, kalau lewat dari tanggal dan jam itu, maka Permohonan yang akan kami teruskan, yang akan kami periksa selanjutnya adalah Permohonan yang ini, itu, ya. Jadi, Saudara, sekali lagi, paling lambat 15 Mei 2017, pukul 10.00 WIB, itu batas waktunya Saudara. Kalau menarik Permohonan, tentu tidak ada batas waktunya. Itu diserahkan sepenuhnya ... kalau misalnya Saudara berpikir, “Oh, tidak perlu lagi diteruskan ini. Setelah dinasihati, ternyata ini sudah klir,” itu tentu tidak ada batas waktunya kapan Saudara hendak menarik Permohonan, begitu. Jelas, ya? 44.

PEMOHON: SUPRAYITNO Jelas.

45.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Kalau demikian ... dengan demikian, maka karena tidak ada lagi yang perlu Saudara tanyakan, maka sidang Pemeriksaan Pendahuluan ini saya anggap cukup dan sidang dinyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB Jakarta, 2 Mei 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

19