2017

30/01/2017

Konsep Perencanaan dan Penganggaran

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Pusdiklat Anggaraan dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Konsep dan Sistem Perencanaan

KB 1

1

30/01/2017

Paradigma Pembangunan 1. Paradigma pertumbuhan ekonomi 2. Paradigma pembangunan sosial 3. Paradigma ekonomi-politik 4. Paradigma pembangunan manusia

Perencanaan yang rasional 1.Tujuan harus jelas 2.Alokasikan sumberdaya jelas 3.Penggunaan sumberdaya efisiensi 4.Informasi dan data akurat

2

30/01/2017

Tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1.Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;

2.Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi 3.Menjamin

keterkaitan

perencanaan,

dan

penganggaran,

konsistensi

antara

pelaksanaan,

dan

pengawasan; 4.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; 5.Menjamin

tercapainya

penggunaan

sumber

daya

secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hasil Perencanaan Pembangunan Nasional

1.Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2.Rencana Pembangunan Jangka Menengah 3.Rencana Pembangunan Tahunan

3

30/01/2017

Ilustrasi Perencanaan

• Pendapatan per kapita per tahun Rp 50 juta

Jangka Menengah setelah 10 tahun

• Penghasilan per kapita per tahun Rp75 juta

Jangka Pendek= 1 tahun

• Penghasilan per kapita per tahun Rp100 juta Jangka Panjang atau setelah 20 tahun dari tahun yang direncanakan

Visi Visi

mengacu

kepada

hal

yang

ingin

dicapai

oleh

pemerintah/organisasi dalam jangka panjang.

4

30/01/2017

Misi Misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi

akan dicapai

Tujuan Merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi. Tujuan tergambar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menunjukkan tahapantahapan yang harus dilalui dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

5

30/01/2017

Sasaran Menggambarkan langkah-langkah yang spesifik dan terukur untuk mencapai tujuan. Sasaran akan membantu penyusun anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur

Kinerja adalah adalah prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas terukur

6

30/01/2017

Target Hasil yang diharapkan dari suatu program atas keluaran yang

dari suatu program/kegiatan pada tahapan atau kurun waktu tertentu.

Cakupan Perencanaan Nasional Jangka Menengah

1. Perencanaan Jangka Menengah Nasional 2. Perencanaan Jangka Menengah Daerah 3. Perencanaan Jangka Menengah Kementerian Negara/Lembaga 4. Perencanaan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah

7

30/01/2017

Konsep dan Sistem Penganggaran

KB 2

Penyesuaian anggaran belanja

a. perubahan asumsi makro b. perubahan target pendapatan negara c. perubahan prioritas belanja negara d. penggunaan

saldo

anggaran

lebih

tahun-tahun

sebelumnya

8

30/01/2017

Dasar alokasi anggaran pada tiap-tiap kementerian/lembaga

a.perkiraan

perekonomian

makro

tahun

yang

akan

datang b.proyeksi baseline c.kelangsungan program dan kegiatan tahun jamak d.Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) e.new initiative f. Potensi sumber-sumber pembiayaan

Penetapan Pagu Indikatif a. Angka Prakiraan Maju b. resource envelope c. Pengukuran kapasitas fiskal d. Arahan/Direktif Presiden e. Hasil Sidang Kabinet dan Komitmen Pemerintah

f. Hasil Evaluasi Kinerja Penganggaran

9

30/01/2017

Tujuan Trilateral Meeting a. Menjamin konsistensi RPJMN, Renstra K/L, RKP, dan Renja

b. Menyempurnakan Rancangan Awal RKP tahun rencana c. Menyusun rancangan Renja K/L d. Membahas program dan kegiatan belanja

Pertimbangan Penyusunan Anggaran Belanja a.keterbatasan sumber-sumber keuangan negara b.manfaat

yang

sebesar-besarnya

bagi

kemakmuran masyarakat c.peraturan perundangan yang mengatur Belanja Negara

d.membutuhkan

proses

yang

panjang,

administratif, maupun politik e.melibatkan banyak pemangku kepentingan

10

30/01/2017

Klasifikasi Anggaran

KB 3

Klasifikasi Anggaran  Klasifikasi

Organisasi

 Klasifikasi

Fungsional

 Klasifikasi

Ekonomi/Obyek

11

30/01/2017

KLASIFIKASI ORGANISASI UNIT ESELON I 235 UNIT ESELON II PUSAT INSTANSI VERTIKAL / UPT

KEMENTER IAN /LEMBAGA

SATKER PERANG KAT DAERAH SATKER NON VERTIKAL

73 BAGIAN ANGGARA N SATKER KHUSUS

TERTENT U SATKER SEMENTA RA

Klasifikasi Menurut Fungsi 1. Pelayanan Umum 2. Pertahanan 3. Hukum, Ketertiban, dan Keamanan 4. Ekonomi 5. Lingkungan Hidup 6. Perumahan dan Pemukiman 7. Kesehatan 8. Pariwisata dan Budaya 9. Agama 10. Pendidikan 11. Perlindungan sosial

12

30/01/2017

KLASIFIKASI EKONOMI 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal 4. Bunga 5. Subsidi 6. Hibah 7. Bantuan Sosial 8. Belanja Lain-Lain

Konsep Pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja

13

30/01/2017

Penganggaran Berbasis Kinerja ► Mengutamakan

upaya pencapaian hasil kerja (output) dan dampak (outcome) ► Berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai ► Terdapat keterkaitan output kegiatan dan sasaran program (cascade) ► Terdapat kepastian penanggung jawab keberhasilan suatu program

DEFINISI

Kegiatan (activities) yang Anggaran Berbasis Kinerja Adalah Proses dibiayai Penganggaran Yang Dapat Menjelaskan Hubungan AntaraKeluaran Proyeksi anggaran akan menghasilkan Biaya Yang Dibutuhkan Dengan Ekspektasi Hasil Yang (Output), dan pada akhirnya kombinasi Akan Dicapai Oleh Pengeluaran Pemerintah dari berbagai keluaran kegiatan tersebut dalam suatu program diharapkan menghasilkan Dampak Positif Program (Outcomes)

14

30/01/2017

Ilustrasi Pencapaian Sasaran Kebijakan Dalam Anggaran Berbasis Kinerja

LEVEL 1

Strategic Outcomes (Sasaran Program)

LEVEL 2

LEVEL 2

Annual Outcomes, (Sasaran Tahunan)

LEVEL 3

LEVEL 3

LEVEL 3

LEVEL 3

Kegiatan dan Output

Kebijakan Dasar : OUTCOMES / Dampak Positif

OUTPUT (Keluaran)

•Bagaimana Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

INPUT

ANGGARAN

15

30/01/2017

PENCAPAIAN VISI DAN MISI

Jalan Raya (km) Dalam Kondisi Baik

Waktu Tempuh Atau Jumlah Pengguna Jalan

Keamanan dan kenyamanan bagi pengguna Jalan

Darimana Titik Awal Pemikiran Dimulai ?

FOKUS PENGUKURAN KINERJA

MENGUBAH FOKUS PENGUKURAN bergeser Besarnya Jumlah Alokasi Sumber Daya

Hasil yang dicapai dari penggunaan sumber daya

16

30/01/2017

Pengukuran Kinerja

►Pengukuran

kinerja diperlukan untuk menilai seberapa besar perbedaan (gap) antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan

►Dengan

diketahuinya perbedaan (gap) tersebut, maka upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilakukan

Indikator Kinerja ► Ukuran

kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan

► Indikator

kinerja dikategorikan ke dalam kelompok : - masukan (input) - keluaran (output) - hasil (outcomes) - manfaat (benefit)

► Indikator

Kinerja pada sisi penggunaan sumber daya adalah penetapan standar biaya dengan tingkat efisiensi yang maksimal

► Kinerja

yang relatif lebih baik dapat diindikasikan dengan pencapaian target output/outcomes yang sama dengan tingkat penggunaan sumber daya yang lebih minimal dalam suatu kurun waktu tertentu

17

30/01/2017

Indikator Kinerja ►

Agar pengukuran dapat dilakukan, maka kinerja harus dapat dinyatakan dalam angka (kuantifikasi). ► Oleh karena itu diperlukan indikator-indikator yang dapat menunjukkan secara tepat tingkat prestasi kerja/kinerja. ► Macam Indikator Kinerja:  Indikator Kinerja Kegiatan  Indikator Kinerja Program  Indikator Efisiensi  Indikator Kualitas

KRITERIA PENETAPAN TARGET KINERJA ► Spesifik (Specific)

 Jelas, Singkat dan Tepat Sasaran ► Terukur (Measureable)

 Sebaiknya dapat dikuantifikasi ► Realistis (Achievable)

 Praktis dan Masuk Akal ► Relevan (Relevant)

 Merupakan kebutuhan aktual ► Jangka Waktu Pencapaian (Time Frame)

 Memiliki rentang waktu kebijakan yang spesifik untuk pencapaian target

18

30/01/2017

Konsep Pendekatan

Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

Apakah yang dimaksud dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Medium Term Expenditure Framework (MTEF)

… adalah proses penyusunan anggaran yang memproyeksikan apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan berapa besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan proyeksi output tersebut, dalam kondisi keterbatasan sumber daya (budget constraint) tertentu...

19

30/01/2017

Tujuan dan Manfaat Penerapan KPJM

a. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency); b. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning); c. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option); d. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline); dan e. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability).

Landasan Konseptual KPJM

a. Penerapan sistem rolling budget tidak zero based budgeting; b. Mempunyai Baseline (angka dasar); c. Penetapan Parameter; d. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar; dan e. Adanya mekanisme untuk pengajuan usulan dalam rangka tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives).

20

30/01/2017

Pada prinsipnya, KPJM terdiri atas: • Estimasi Top - Down, mengenai ketersediaan sumber daya untuk pengeluaran publik yang konsisten dengan stabilitas Makro-Fiskal • Estimasi Bottom – Up, mengenai kebutuhan biaya untuk kebijakan pengeluaran, baik kebijakan yang ada saat ini, maupun yang kebijakan baru di masa mendatang • Target Kinerja / Sasaran Kebijakan kebijakan anggaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun anggaran

• Kerangka Kerja (framework) yang menggambarkan rekonsiliasi antara kebutuhan pendanaan anggaran dengan ketersediaan sumber daya (aggregate resources)

KPJM …ADALAH SUATU PROSES BERGULIR DAN BERKESINAMBUNGAN YANG MEMBANTU PEMERINTAH UNTUK MENDISIPLINKAN PENGELUARANNYA DAN FOKUS PADA UPAYA PENCAPAIAN TARGET-TARGET YANG TELAH DIGARISKAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN, BAIK DALAM JANGKA MENENGAH MAUPUN DALAM JANGKA PENDEK …ADALAH STRATEGI DALAM KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH YANG BERLANDASKAN KEPADA: 1. Efektivitas Pemilihan Kebijakan (Analisis Opportunity Cost) 2. Efisiensi Pelaksanaan Kebijakan (Analisis Cost Efficiency) 3. Fokus Pada Pencapian Target Tugas Pokok & Fungsi 4. Penciptaan Sinergi Antara Level Kebijakan Strategis, Unit Perencanaan Penganggaran dan Unit Pelaksana Kebijakan 5. Konsistensi Kebijakan dan Implementasi Strategi

21

30/01/2017

SINKRONISASI DALAM SISTEM PENGANGGARAN Medium Term fiscal Framework (MTFF) RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-STRA K/L)

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMN)

RENCANA KERJA KEMENTERIAN / LEMBAGA (REN-JA K/L)

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)

KERANGKA FISKAL JANGKA MENENGAH (KFJM)

BELANJA K/L

APBN APBN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN LEMENTERIAN / LEMBAGA (RKA-K/L)

Medium Term Expenditure Framework (MTEF) KERANGKA PENGELUARA N JANGKA MENENGAH (KPJM)

Menggunakan 3 Pendekatan Penyusunan

Penganggaran Terpadu Unified Budget

22

30/01/2017

PENGANGGARAN TERPADU 1. Penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana. 2. Sangat penting untuk memastikan bahwa investasi dan biaya operasional yang berulang (recurrent) dipertimbangkan secara simultan. Dualisme perencanaan antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan di masa lampau menimbulkan peluang duplikasi, penumpukan, dan penyimpangan anggaran. 3. Perencanaan belanja rutin dan belanja modal dilakukan secara terintegrasi / terpadu dalam rangka mencapai sasaran prioritas nasional dan target prestasi kerja kementerian/lembaga yang dapat memuaskan masyarakat

Penganggaran Terpadu ► Keterpaduan

pengelola kegiatan ► Keterpaduan jenis belanja dalam satu kegiatan ► Keterpaduan antar program/ kegiatan sesuai fungsi dari suatu kementerian ► Keterpaduan program / kegiatan antar kementerian negara/lembaga ► Keterpaduan program/kegiatan baik antar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat

23

30/01/2017

FORMAT LAMA (s/d 2004)

FORMAT BARU (mulai TA 2005)

Belanja Pemerintah Pusat :

Belanja Pemerintah Pusat :

1. Pengeluaran RUTIN

1. Belanja Pegawai

a. Belanja Pegawai

2. Belanja Barang

b. Belanja Barang

3. Belanja Modal

c. Pembayaran Bunga Utang

4. Pembayaran Bunga Utang

d. Subsidi

5. Subsidi

e. Pengeluaran Rutin Lainnya

6. Belanja Hibah 7. Bantuan Sosial

2. Pengeluaran PEMBANGUNAN

8. Belanja Lain-lain

KERANGKA IDEAL PENGANGGARAN TERPADU DUAL BUDGET

1

Kepala Kantor (A. Rutin)

UNIFIED BUDGET

1

Program Kegiatan -Kegiatan Dasar -Kegiatan Penunjang

Pendekatan Sektoral Kegiatan Pimpinan Proyek (A. Pemb)

Pendekatan Fungsional Kelembagaan

Program Proyek - Prioritas Nasional

2

MAK Anggaran Rutin -Belanja Pegawai -Belanja Barang -Belanja Lain -Belanja Perjalanan

2

Kepala Kantor / KPA Program Kegiatan - Kegiatan Dasar Pembayaran Gaji Ops Kantor & Pemeliharaan - Kegiatan Prioritas Nasional Penunjang

MAK : tidak ada tumpang tindih penggunaan antara satu MAK dengan yang lainnya

MAK Anggaran pembangunan - Belanja Modal

24

30/01/2017

Implementasi Perencanaan dan Penganggaran pada Satuan Kerja

KB 3

A. KONSEP DASAR RKAKL merupakan “Rencana Keuangan”, maka mekanisme penyusunan/input RKAKL mencakup: - Rencana Belanja - Rencana/Target Pendapatan - Rencana Kinerja

50

25

30/01/2017

B. RENCANA BELANJA

Program Teknis

Yaitu program yang menghasilkan pelayanan kepada kelompok sasaran/masyarakat (eksternal)

Program Generik

Yaitu program yang mendukung pelayanan aparatur dan/atau administrasi pemerintah (internal) dan memiliki karakteristik sejenis pada setiap KL

PROGRAM

51

B. RENCANA BELANJA Kegiatan Generik

Yaitu kegiatan yg digunakan oleh beberapa eselon II yg memiliki karakteristik sejenis

Kegiatan Teknis

Yaitu kegiatan spesifik yang bersifat prioritas maupun nonprioritas

KEGIATAN

Kegt. Prioritas Nasional Kegt. Prioritas KL Kegt Teknis Non Prioritas

Yaitu kegt dgn output spesifik dlm rangka pencapaian sasaran nasional Yaitu kegt dgn output spesifik dlm rangka pencapaian kinerja KL Yaitu kegt dgn output spesifik namun bukan kategori prioritas

52

26

30/01/2017

B. RENCANA BELANJA Infrastruk Yaitu output yg berupa barang ber Outpu tur wujud & atau jaringan : jalan, jemba t tan, gedung/bangunan, saluran irigasi Baran Non Yaitu output yg berupa barang ber g Infrastruk wujud atau tdk berwujud yg bukan tur jaringan : kendaraan, software OUTP aplikasi. UT Regul Yaitu output yg dihasilkan dlm rangka pembuatan peraturan atau pendukung asi Outp administrasi birokrasi : peraturan, undang2. ut Non Jasa Regul Yaitu output yg merup. wujud layanan terkait dgn tugas/fungsi instansi : layanan SIM, asi layanan SP2d.

53

B. RENCANA BELANJA

Biaya Oprsion al KOMP O NEN Biaya Non Oprsion al

- Komponen 001 : Pembayaran gaji, tunjangan yg melekat dg gaji, honor tetap, tunjangan lain terkait dg belanja pegawai, lembur dan vakasi Operasonal (51) - Komponen 002 : Operasional sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor (52) - Komponen 003 : Komponen Operasional untuk Hankam (51, 52) - Komponen 004 : Komponen Operasional untuk Pendidikan (52, 57 pada Diknas & Kemenag) - Komponen 005 : Komponen untuk Dukungan Penyelengga raan Tusi Unit (Belj. 52, mis pengadaan buku paspor, buku nikah, bahan baku SIM, pengadaan obat2an)

Utam a Pend u kung

Komponen pembiayaan langsung dari pelaksanaan suatu kebijakan yg dipengaruhi oleh total volume output yg akan dicapai (kodenya mulai 011) Komponen pembiayaan yg tidak terkait langsung dengan total volume output yang akan dicapai (kode komponennya mulai 011).

54

27

30/01/2017

B. RENCANA BELANJA Akun belanja terbagi dalam jenis belanja: - 51 Belanja Pegawai - 52 Belanja Barang - 53 Belanja Modal - 54 Belanja Pembayaran Kewajiban Utang - 55 Belanja Subsidi - 56 Belanja Hibah - 57 Belanja Bantuan Sosial - 58 Belanja Lain-lain

55

C. TARGET PENDAPATAN Tidak semua satker mempunyai pos penerimaan, sehingga pengisian target pendapatan lebih ditujukan pada satker yang mempunyai penerimaan. Data target pendapatan, tercantum pada dokumen “RKA Satker Bagian C” dan “RKA Satker Bagian D”

56

28

30/01/2017

D. RENCANA KINERJA Rencana kinerja pada RKAKL mencakup “apa yang menjadi target” dan “berapa target atau volume yang hendak dicapai”. Informasi “apa yang menjadi target” tercantum pada dokumen RenjaKL, yang kemudian informasi ini “diteruskan” ke RKAKL Sedang informasi “berapa target yang akan dicapai” suatu satker, tercantum pada RKAKL Rencana/target kinerja ada di level Output Data target kinerja, tercantum pada dokumen “RKA Satker Bagian A”

57

E. DOKUMEN RKAKL KK Satker

RKA Satker

Merupakan akumulasi seluruh RKA Satker

RKAKL

KK Satker merupakan “Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran Direncanakan” sampai dengan level detil.

Terdiri atas:  Bagian A – memuat Rencana Kinerja Satker  Bagian B – memuat Rincian Belanja Satker (sampai dengan level Komponen)  Bagian C – memuat Target Pendapatan Satker  Bagian D – memuat Prakiraan Maju Belanja dan Target Pendapatan Satker Tahun Anggaran t+1, t+2, t+3. Terdiri atas:  Formulir 1 – memuat Rencana Pencapaian Strategis Pada KL (ditandatangani oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran).  Formulir 2 – memuat Rencana Pencapaian Outcome Unit Eselon 1 (ditandatangani oleh Eselon I/Penanggung Jawab);  Formulir 3 – memuat Rincian Biaya Pencapaian Outpcome Unit Eselon 1 (ditandatangani oleh Pejabat Eselon I dan untuk RKAKL berdasarkan Alokasi Anggaran KL ditambahkan tanda tangan persetujuan Komisi di DPR). 58

29

30/01/2017

KAK/TOR dan RAB

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE (TOR) merupakan dokumen yg memberikan gambaran umum dan penjelasan mengenai OUTPUT yang memuat latar belakang, penerima manfaat, strategi pencapaian, waktu pencapaian, dan biaya yang diperlukan, berisi penjelasan/keterangan mengenai apa (what), mengapa (why), siapa (who), kapan (when), di mana (where), bagaimana (how), dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan/output.

30

30/01/2017

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) • adalah suatu dokumen yang berisi rincian komponen-komponen input dari sebuah kegiatan/output serta besaran biaya dari masing-masing komponen, penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam KAK/TOR.

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) • Gender Budget Statement (GBS) merupakan RAB untuk Output yang berkenaan dengan Anggaran Responsif Gender (ARG). GBS yang telah disusun disampaikan kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan Deputi Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas.

31

30/01/2017

Terima Kasih

Kementerian Keuangan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

32