2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA RABU, 18 JANUARI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 4/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Julkifli ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Rabu, 18 Januari 2017 Pukul 14.18 – 14.58 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Patrialis Akbar 2) Wahiduddin Adams 3) I Dewa Gede Palguna Mardian Wibowo

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Julkifli B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Kasmin Humul 2. Ahmad Irawan 3. Slamet Santoso

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.18 WIB 1.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Bisa kita mulai, ya. Bismilahirrahmaanirrahiim. Pemeriksaan pendahuluan dalam Perkara Nomor 4/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Silakan, perkenalkan diri dulu, siapa yang hadir?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami hadir di sini sebagai Kuasa Pemohon Perkara Nomor 4 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Undang-Undang MD3 Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d. Hadir pada sidang hari ini menjelang sore, Prinsipal kami, Pemohon di sebelah paling kiri dari saya, Bapak Julkifli. Kemudian, hadir juga di sebelah kanan saya Kuasa Hukum Pemohon, Bapak Kasmin Humul, dan di samping kiri saya hadir sebagai Kuasa Hukum Bapak Ahmad Irawan, dan saya sendiri Slamet Santoso, Yang Mulia. Terima kasih.

3.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi, Prinsipalnya ini? Bapak Julkifli, ya. Dari tiga Kuasa Hukum yang hadir, yang advokat berapa orang?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: SLAMET SANTOSO Satu orang, Yang Mulia.

5.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Pak Ahmad Irawan?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Pak Ahmad Irawan.

iii

7.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Yang dua belum advokat, ya?

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Belum dilantik, Yang Mulia.

9.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, enggak apa-apa. Oke, baik, kami sudah baca, ya, permohonan, kami sudah paham, tapi karena ini kan persidangan awal ada baiknya Saudara menjelaskan lagi secara singkat, padat, efisien waktunya, pokok-pokoknya saja, dan terakhir petitumnya apa? Silakan.

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Assalamualaikum wr. wb.

11.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Waalaikumsalam wr. wb.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Selamat sore, Yang Mulia. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih atas perkenaan Majelis Hakim Konstitusi membuka persidangan untuk permohonan yang kami ajukan. Terkait dengan permohonan kami, kewenangan kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia. Karena yang kami ajukan adalah pengujian Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang MD3, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji permohonan yang kami ajukan. Bagian B, terkait dengan kedudukan hukum Pemohon. Yang pertama bahwa pada angka 9, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih. Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Pemohon telah menggunakan hak pilihnya, sehingga dengan hak pilih … penggunaan hak pilih tersebut, Pemohon memiliki hak untuk mengontrol tingkat demokratis, efektivitas, dan akuntabilitas lembaga parlemen dan anggota DPR Repubik Indonesia. Selain sebagai pemilih, sehari-harinya Pemohon juga aktif dan bekerja dalam berbagai kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat di wilayah NTB. Majelis Hakim Konstitusi yang kami muliakan. Terkait dengan hak konstitusional Pemohon telah diatur di dalam.

2

1. Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.” 2. Hak konstitusional Pemohon diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Terkait dengan hak konstitusional Pemohon, secara spesifik yang pertama adalah hak atas kekuasaan, fungsi, hak, dan kewenangan lembaga DPR untuk memperjuangkan pengakuan jaminan dan perlindungan hukum terhadap Pemohon. Yang kedua, hak untuk mendapatkan kinerja lembaga perwakilan yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, hak atas pelaksanaan fungsi representasi lembaga perwakilan yang berwibawa dan terpercaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Yang keempat, hak untuk mendapatkan lembaga perwakilan rakyat yang demokratis, efektif, dan akuntabel. Permasalahan konstitusional yang dihadapi oleh Pemohon, Yang Mulia yang kami hormati. Bahwa ternyata selama satu periode jabatan pimpinan DPR itu telah berulang kali berganti, sehingga Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum yang adil karena masa jabatan pimpinan DPR ternyata tidak bersifat tetap seperti yang fakta peristiwa yang beberapa kali terjadi dan sering berganti-ganti tanpa alasan yang diterima oleh hukum. Padahal menurut Pemohon, seharusnya paket pimpinan DPR bersifat tetap karena pimpinan DPR RI dipilih, sekali lagi dipilih melalui Rapat Paripurna DPR RI, bukan melalui proses penunjukan. Apabila hal tersebut tidak terjadi lagi maka telah … maka hal tersebut tidak terjemakat ... telah terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon. Selanjutnya, menurut Pemohon ketentuan yang sedang diuji telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi Pemohon karena setiap perubahan konfira ... konfigurasi kekuasaan di internal partai politik akan berdampak pada iklim demokrasi efektivitas dan akuntabilitas lembaga parlemen sebagai lembaga negara. Padahal semestinya DPR RI sebagai lembaga negara memiliki stabilitas kebijakan dan program. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang terjadi pada lembaga parlemen telah secara faktual terjadi pelanggaran hak konstitusional Pemohon yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam pokok perkara. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memiliki kedudukan hukum. Selanjutnya terkait dengan pokok-pokok permohonan, Yang Mulia. Ini terkait dengan sebelumnya Kasus Papa Minta Saham di kronologi itu yang melibatkan atau yang diduga terlibat adalah Pak Pimpinan DPR RI sekarang. Kami langsung saja, Yang Mulia. Kronologi saya kira Majelis Hakim Konstitusi telah membacanya juga. Berdasarkan kronologi yang 3

Pemohon uraikan, hak konstitusional Pemohon telah dirugikan sehingga Pemohon mengambil keputusan mengajukan upaya hukum. Bagi Pemohon bahwa eksistensi pimpinan DPR sangat strategis untuk memperjuangkan hak konstitusional Pemohon, sehingga dengan adanya ... sekali lagi, mohon maaf, Yang Mulia, kami ulang. Bahwa tugas pimpinan DPR RI yang strategis akan dapat dilakukan dengan fokus, berwibawa, dan terpercaya apabila tidak terdapat ancaman ditarik sewaktu-waktu oleh partai politik yang mengusulkannya. Ancaman recall pimpinan DPR RI dari partai politik analog dengan ancaman terhadap penciptaan parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif, dan akuntabel. Selanjutnya pada paragraf 22, halaman 11, Yang Mulia. Kami uraikan bahwa adanya fakta peristiwa pada tanggal 16 Desember 2015, dimana Bapak Setya Novanto mengundurkan diri sebagai Ketua DPR dengan tulus karena menyadari pentingnya untuk menjaga harkat dan martabat serta kehormatan lembaga DPR RI, serta demi menciptakan ketenangan masyarakat. Itu sesuai dengan surat pengunduran diri yang dibuatnya. Pada saat itu senafas dengan hak konstitusional Pemohon untuk terciptanya parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif, dan akuntabel. Akan tetapi, hal tersebut terciderai dengan pengembalian Setya Novanto sebagai Ketua DPR dengan menggantikan Ade Komarudin tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Bahwa seperti yang diuraikan oleh Pemohon, hal mana dalam bagian tersebut merupakan bagian pertimbangan Partai Golkar melakukan penggantian Bapak Ade Komarudin sebagai Ketua DPR, Pemohon tidak menemukan alasan yang dapat diterima oleh hukum. Sehingga seperti yang Pemohon sampaikan dalam uraian sebelumnya, penggantian pimpinan DPR di tengah jalan merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon. Berdasarkan fakta peristiwa dan uraian hukum yang Pemohon sampaikan sebelumnya, seharusnya paket yang bersifat tetap selain ditafsirkan bahwa jatah pimpinan tersebut merupakan hak fraksi yang memenangkan proses pemilihan pada saat paripurna demi kepastian hukum yang adil dan konsekuensi logis dari sifat pemilihan pimpinan, maka frasa bersifat tetap tersebut harus ditafsirkan juga sebagai masa jabatan pimpinan DPR RI yang dipilih dan bersifat tetap, pejabat pimpinan DPR RI yang bersifat tetap salah satu periode, dan tidak berganti-ganti tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Bahwa tafsir a quo merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional Pemohon selaku warga negara untuk mendapatkan parlemen yang bersih, berwibawa, terpercaya, demokratis, efektif, dan akuntabel. Dengan demikian, alasan-alasan hukum yang disampaikan Pemohon beralasan menurut konstitusi.

4

Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, Para Pemohon berkesimpulan. a. Mahkamah berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo. b. Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan perkara a quo. c. Paragraf 26 huruf c, Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional). Petitum. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonan ini, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia agar menerima dan memutus permohonan ini sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Para Pemohon. 2. Menyatakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paket yang bersifat tetap.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila tidak dimaknai paket yang bersifat tetap tersebut termasuk di dalamnya adalah masa jabatan dan pejabat yang bersifat tetap selama satu periode masa jabatan. 3. Menyatakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pimpinan DPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai pengusulan pemberhentian oleh partai politik haruslah berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh hukum. 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami Kuasa Hukum Pemohon, ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia. 13.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Sama dengan substansi permohonan yang tertulis, ya. Ini Pemohon ini yang Prinsipal ini bertindaknya sebagai pribadi atau sebagai Ketua Perkumpulan Masyarakat Pemerhati Parlemen NTB?

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Pribadi, Yang Mulia, itu pekerjaannya saja, Yang Mulia. 5

15.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Jadi tidak mewakili organisasi apapun?

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Tidak, Yang Mulia. Sebagai pemilih, tapi pekerjaannya itu adalah sebagai ketua perkumpulan.

17.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ketua perkumpulan itu pekerjaan?

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Oh, ya, Yang Mulia. Jadi mereka punya visi yang sama, tapi itu dijadikan pekerjaan juga bagi Prinsipal, Yang Mulia.

19.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dalam KTP-nya apa pekerjaannya? Ya, okelah, ya. Di sini wiraswasta pekerjaannya, dalam KTP bukan ketua perkumpulan, tapi pribadilah, ya, oke. Ini sebetulnya coba saya ingin jawaban dari Pemohon, ya, mumpung masih hadir. Ini pendukung Ade Komarudin atau pendukung Setya Novanto ini sebetulnya? Ingin tahu saja.

20.

PEMOHON: JULKIFLI Terima kasih, Yang Mulia. Izin kami untuk menyampaikan beberapa poin terkait dengan beberapa gugatan ini. Pertama, saya memantau dari perkembangan beberapa media itu bahwa kami ingin membutuhkan bahwa ada kepastian regulasi terkait dengan pimpinan DPR. Terkait dengan pertanyaan Yang Mulia kita berada dalam pihak mana, kami netral, Yang Mulia. Terima kasih.

21.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, tapi kan di dalam permohonannya kan Saudara mengatakan memilih. Saudara memilihnya di Jakarta, di Jawa Barat, atau di situ di kampung sendiri?

22.

PEMOHON: JULKIFLI Di kampung, Yang Mulia. 6

23.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, di Bima? Memilihnya di Bima? Oh, kan Saudara memposisikan diri kan ikut memilih seseorang tadi itu harus menjadi apa namanya ... dia sebagai ketua DPR, ya toh? Diganggu lagi gitu. Oke. Memilihnya di Bima. Begini, ya. Bisa enggak, ya, Saudara lebih mencoba meyakinkan sebagai pribadi, sebagai orang per orang, sebagai warga negara Indonesia memiliki kerugian konstitusional yang diatur oleh konstitusi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimana caranya Saudara bisa memberikan keyakinan itu lagi? Sebab di dalam paparan yang disampaikan baik tertulis maupun juga yang disampaikan tadi kelihatannya masih agak jauh ini, ya, kerugian konstitusionalnya ini, apalagi sebagai tax payer di sini. Apa hubungannya ini dengan pembayar pajak? Pemilih dengan pembayar pajak hubungannya apa, ya? Itu dicatat, ya, dicatat, nanti coba dijelaskan. Karena kan yang memilih anggota DPR itukan bukan sendiri, Saudara, apalagi yang dipilih itu kebetulan bukan yang menjadi ketua DPR. Konstituennya sendiri tidak keberatan kok sampai hari ini, yang memilih, ya kan? Atau anggota Partai Golkar itu sendiri juga enggak keberatan kan? Apalagi yang memilih itu ratusan juga orang kan. Nah, jadi bagaimana bisa mengkaitkan, meyakinkan Saudara secara pribadi yang tidak ikut memilih itu, ya. Terus berkenaan dengan masalah periodisasi, periodisasi, bisa enggak Saudara mengelaborasi sedikit bahwa begitu seseorang sudah terpilih menjadi pimpinan DPR maka putus hubungannya dengan partai politiknya. Karena tadikan Saudara mempersoalkan kaitannya dengan kewenangan partai politik bisa me-recall, bisa mengganti. Bagaimana secara sistem perpolitikan yang kita anut kemudian sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara kita, apalagi yang namanya partai politik pengusul atau yang berhak mencalonkan anggota DPR itu adalah partai politik tidak boleh yang lain, bagaimana kita bisa memutus hubungan itu supaya dia tidak bisa lagi di-recall? Bagaimana Saudara bisa menjelaskan itu? Terus, kalau seseorang sudah menjadi ketua DPR, dia pasti berasal dari satu partai politik. Kemudian, dia melakukan satu perbuatan yang sebetulnya justru bisa memalukan partai politiknya. Bagaimana perpanjangan tangan partai politik untuk bisa ikut campur kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan ya cukuplah karena ini justru menjadi persoalan besar, misalnya. Kan partai politik kan harus bertanggung jawab dengan orang yang diusulkan. Rasiologisnya kenapa seseorang menjadi anggota DPR harus diusulkan oleh partai politik? Supaya tidak liar kan? Kalau liar, partai politiknya nanti dikejar orang. Wah ini partai politiknya asal mengusulkan orang yang enggak bisa dipertanggungjawabkan.

7

Nah, relasi ini bisa enggak Saudara menjelaskan? Diputus atau tidak diputus, ya. Sehingga Saudara mengatakan tidak bisa lagi dong direcall. Pokoknya 5 tahun, 1 paket dengan 1 periode, kan begitu. Jangan diputus di tengah jalan. Nah, kalau terjadi persoalan seperti itu bagaimana? Dan apakah bisa Saudara melakukan komparasi di beberapa parlemen-parlemen yang ada di dunia, kalau itu baik, ya kan. Ya, coba tolong diinikan, dijelaskan nanti ya. Jadi dari saya sementara itu. Silakan, Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. 24.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Majelis Panel. Saya ingin menambahkan pertama, umumnya memang setiap Pemohon tidak pernah lupa selalu menyebut Putusan MK Nomor 006, ya. Ada lima syarat kerugian konstitusional dari suatu undang-undang. Nah, ini coba betul diuji dengan kelima hal ini. Adanya hak konstitusional Pemohon diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kemudian hak (suara tidak terdengar jelas) dianggap Pemohon telah dirugikan. Uraiannya masih ini sekali, sangat sedikit sekali, ya. Kerugian itu bersifat spesifik. Tadi Yang Mulia Pak Ketua Majelis sudah coba ingin mengungkapkan mana ini bersifat spesifik, khusus, dan aktual, atau potensial. Kemudian ada hubungan sebab-akibat kerugian itu dengan berlakunya undang-undang yang diuji. Kemudian apabila dikabulkan permohonan, maka kerugian konstitusional tidak akan lagi terjadi. Coba ini dites betul, ya. Kalau dulu almarhum Pak Prof. Hamid Attamimi mengatakan tespen, itu ya. Mengetesnya itu. Ya, tespen PLN itu kan tes nyala apa enggak, itu kan ya ini nyala enggak, begitu dites, itu kan? Kalau nyala nah, ini … atau nyalanya dikit atau kelap-kelip nyalanya. Nah, yang kedua, Saudara ini di petitum menyatakan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Coba uji lagi Pasal 84 ayat (2) itu dan 87 ayat (2) huruf d itu dengan batu uji yang Saudara sebutkan ini bertentangannya itu bagaimana, ya. Meskipun ini pernah diuji ini, Pasal 84 ayat (2) ini oleh MK dan ditolak, kan. Hanya memang batu ujinya atau dasar pengujiannya sekarang tidak sama yang dulu. Ya masih dimungkinkan oleh ketentuan undang-undang. Nah, ini … itu yang perlu betul di apa … diuraikan. Supaya kita bisa mendalami atau nanti menindaklanjuti. Atau kalau nanti dibawa ke Sidang Pleno, lalu ada ahli-ahlinya. Ahlinya memang melihat ini ada masalah memang sehingga ini bisa diuji dan para ahli melihat ini ada suatu hal yang hak-hak konstitusional yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu ada, ini betul-betul ya. Nah, kemudian lihat memang hasil Putusan MK terkait Pasal 84 ayat (2), ya. Nah, yang kedua, ini coba dicermati. Ketentuan dari Pasal 84 itu, itu ada di paragraf 1 pimpinan, ya. Ini dia tidak bisa dilepaskan dari Pasal 83-nya alat kelengkapan DPR. 1, pimpinan. 2, badan musyawarah, 8

komisi, baleg, badan anggaran, badan kerjasama antarparlemen, mahkamah kehormatan dewan, badan urusan rumah tangga, itu sama ketentuan mengenai dalam satu paket yang bersifat tetap, sama itu. Di badan musyawarah juga ada, komisi begitu juga, baleg begitu, badan anggaran, badan kerja sama antarparlemen, MKD, badan urusan rumah tangga, kecuali panitia khusus. Kalau panitia khusus itu ... apa ... terbatas, ya, hanya menangani hal tertentu dan bersifat limitatif. Nah, ini sama semua ini yang disebut bersifat ... dalam satu paket bersifat tetap di ... apa ... pasal-pasal yang terkait di sana bisa dilihat. Jadi, di badan musyawarah juga begitu. Jadi, dalam satu paket yang bersifat tetap, di komisi juga begitu. Nah, andaikata ini nanti demikian, apakah lalu ini menjadi alasan untuk supaya jangan diskriminatif, disamakan juga. Di komisi itu dari pertama, ya, satu periode itu tidak berubah-ubah karena sama ini, sama. Sama di ayat (2) juga semua sama, Pasal 97 ayat (2), Pasal 11 … 113 ayat (2), Pasal 115 ayat (2). Jadi, semua alat kelengkapan itu begini … apa … posisi pimpinannya. Nah, coba ini … ini supaya dikritisi sinkron yang demikian, ya. Nah, ini penting. Nah, kemudian yang kedua, Saudara menyebut, “Di Pasal 87 ayat (2) huruf d itu diusulkan oleh parpol sesuai dengan peraturan perundang-undangan diubah dengan dimaknai berdasarkan hukum,” ya. Nah, kalau alasan hukum, apakah bisa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan? Dan ini lebih jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan peraturan perundang-undangan itu, ya, peraturan tertulis yang dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang yang mengikat secara umum. Nah, kalau hukum, bagaimana ukurannya? Jadi, bisa saja yang dimaksud oleh parpol itu sesuai peraturan Undang-Undang Parpolnya. Kan Undang-Undang Parpolnya itu ada di Undang-Undang Parpol, ya, bisa dia menarik, mengganti, kemudian peraturan-peraturan lainnya, termasuk peraturan tata tertib DPR. Nah, apakah lebih jelas kalau itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Karena ini di … diganti. Saudara menyebutkan, “(Suara tidak terdengar jelas) dengan … apa … berdasarkan atas … apa … hukum,” ya. Jadi, tidak peraturan perundangundangan. Sementara peraturan perundangan itu lebih jelas. Dia tertulis, hierarkinya jelas, bisa diuji. Nah, ini hal-hal seperti itu dicermati. Jadi, memang pintu masuk yang tadi disebutkan Pak Patrialis, ya, itu, kasus yang sekarang ini. Kemudian, yang berikutnya, yang agak sedikit … karena ini ada pengacaranya, ini hanya kalimat, ya. Bahwa di sini disebut, “Mahkamah Agung, Hatta Ali melantik lima pimpinan DPR.” Anggota DPR itu menurut Undang-Undang Pilegnya, terpilihnya ditetapkan oleh KPU. Lalu, diresmikan oleh Presiden melalui keppres, diresmikan istilahnya. Kalau ditetapkan, KPU. Kita terpilih karena memenuhi suara, itu KPU di Undang-Undang Pilegnya. Lalu, di Undang-Undang MD3 diresmikan oleh 9

Presiden melalui keppres. Kemudian, mengucapkan sumpah dan janji secara bersama-sama dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Jadi, bukan dilantik, ya. Ya, ini supaya … apa … apa … tajam, tepat istilah-istilah yang digunakan, ya. Nah, ini coba dipertajam hal-hal yang demikian sehingga ya, nanti di petitumnya kalau yang digambarkan di sini kan ketika pokok permohonan ini lebih banyak kronologis dari … apa … pimpinan dan terutama terkait Set Nov diganti oleh Ade Komarudin, kemudian diganti lagi. Itu ceritanya sampai … dan terkait juga Fahri Hamzah, ya, terkait. Tapi sampai poin h, i, itu cerita dua pimpinan itu, ya. Nah, itu yang mungkin menurut Saudara sehingga ditanyakan oleh Patrialis tadi, ya. Ya, itu saya kira apa yang perlu dipertajam sehingga nanti betulbetul nampak kerugian konstitusional Saudara. Dan bahwa pasal yang Saudara uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan batu uji yang sudah saya sebut sehingga ada konstitusional bersyaratnya. Tapi … tapi ndak … lihat lagi implikasi-implikasi kalau itu lalu di … apa … kabulkan. Ya menurut perkiraan Saudara, kerugian Saudara tidak akan terjadi tapi akan merembet pada norma-norma yang lain, ya. Tadi saya menggambarkan seluruh alat kelengkapan DPR itu normanya sama itu, bersifat … apa … tetap itu, ya, dan tidak ada ketentuan disebutkan di sana apa … paket di pertetap itu dimaknai itu satu periode karena di ayat lain ada kewenangan dari pimpinan fraksinya untuk mengganti. Alasan-alasan penggantiannya disebutkan selain alasan-alasan diberhentikan, juga alasan-alasan yang bersifat tetap. Terima kasih. 25.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Silakan, Yang Mulia I Dewa Gede Palguna.

26.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya sih tidak banyak lagi, ya, hanya menekankan pada dua hal. Pertama, memang tampak uraian legal standing ini belum tajam. Di legal standing itukan Anda kalau mendalilkan sebagai perseorangan warga negara Indonesia harus jelas, hak apa dari perseorangan warga negara Indonesia itu yang dirugikan oleh berlakunya ketentuan ini? Itu yang belum … anu … yang belum tampak. Tentu boleh saja Anda ber … berpikir bahwa ada satu hak konstitusional yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam UndangUndang Dasar Tahun 1945 tetapi Anda menafsirkannya sebagai diturunkan dari hak-hak ini, boleh saja. Yang penting penalarannya masuk, gitu kan, untuk menjelaskan hak konstitusional itu. Silakan saja

10

kalau itu memang ini. Tapi, kalau tidak ada, ya, susah juga dimasukmasukkan, gitu kan? Itu … itu sulit juga itu. Nah, kemudian yang kedua. Ini yang selalu … tadi sebelum sidang ini juga saya menyampaikan, tolong dipisahkan betul antara uraian tentang dalam menjelaskan legal standing yang isinya adalah berupa uraian tentang kerugian hak konstitusional, kemudian causal verband, dan seterusnya itu dengan uri … uraian tentang alasan permohonan. Yang satu adalah untuk men … menjelaskan bahwa uraian legal standing adalah untuk menjelaskan Anda mempunyai kerugian hak konstitusional oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian karena itu Anda mempunyai legal standing sebagai Pemohon. Alasan permohonan itu adalah uraian yang berisikan ‘pembuktian Anda’ bahwa norma yang mohonkan pengujian itu bertentang dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 . Itu … itu, beda itu anunya … walaupun mungkin dalam satu hal tertentu dia berjumbuhan dengan alasan legal standing, ya. Tapi, di .. difokus penguraian pada alasan permohonan itu adalah upaya Anda untuk membuktikan bahwa norma yang Anda uji itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tidak sebagai ber … tidak berbicara tentang kerugian hak konstitusional sebenarnya di situ. Nah, sedangkan fokus uraian dalam legal standing adalah dal … penjelasan Anda untuk menyakinkan kami, Mahkamah, dan publik bahwa Anda mempunyai kerugian hak konstitusional, sehingga Anda mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini. Dua hal itu, itu … itu yang sering dikaburkan memang dalam permohonan, walaupun ini berkali-kali sudah kami nasehatkan. Itu, tolong nanti itu dipisahkan, ya, dalam perbaikan permohonan kalau memang ini mau di … diteruskan permohonan ini. Ya, kalau ditarik kembali permohonan tentu tidak ada cerita lagi soal itu, ya. Ya karena Anda diberikan juga hak untuk menarik kembali setiap saat. Ya, soal petitum tadi sudah disampikan oleh Pak Wahid, memang ini kalau diikuti petitum nomor 3 ini jadi menimbulkan ketidakpastian baru juga, “Mengusulkan pemberhentian oleh partai politik harus berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh hukum.” Itu bagaimana? Itu kan justru menimbulkan ketidakpastian baru dengan hal itu. Yang terakhir yang mau saya sampaikan, kalau menyampaikan alat bukti tolong jangan irit lah, itu masa cuma pasal yang diuji saja yang difotocopi untuk diinikan, ya. Keseluruhan undang-undangnya lah, ya. Karena kan Anda tidak bisa melokalisir pembuktian itu hanya pasal yang dijui tapi itu ada konteks dengan undang-undang yang lain dan dengan penjelasan. Jadi, se … semua sajalah, itu diinikan. Dari saya demikian, Yang Mulia. Saya kira cukup.

11

27.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Terima kasih, oleh Pak Palguna. Ini identitas Para Kuasa belum ada, belum dilampirkan, ya? Nanti dilengkapi, ya. Jadi, itu beberapa masukan ada yang mau dikomentari atau bagaimana?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih banyak, Yang Mulia, saran-sarannya. Kami akan melakukan perbaikan sesuai dengan apa yang kurang dan sesuai dengan tambahan dari Majelis Hakim Konsitusi tadi. Sedikit diskusi saja, Yang Mulia.

29.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

30.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Yang kami komentari, Beliau dari NTB, Pak Fahri Hamzah dari dapil sana. Pertama kali kami diskusi, Prinsipal melihat peristiwa politik itu di … melalui media di televisi dan yang ternyata berulang kembali pada periode Pak Setya Novanto dan Pak Ade Komarudin kira-kira begitu, Yang Mulia. Jadi dia melihat begitu mudahnya Pimpinan DPR RI berganti, begitu. Yang kedua, Yang Mulia, DPR beda karakter lembaganya dengan DPD tidak wilayah, sehingga saya yakinkan ya bisa saja walapun kami tetap harus mempertajam pada bagian legal standing. Terus yang … yang ketiga, Yang Mulia Hakim konstitusi Pak Wahiduddin. Terkait dengan alat kelengkapan ini, Yang Mulia. Kami memang melihat sampai ke sana, cuma memang kami melihat organ tata usaha negara di internal lembaga legislatif semestinya menurut kami harus dibedakan antara organ-organ yang sifatnya primer seperti pimpinan DPR atau bisa di-split juga apakah melalui dipilih atau ditunjuk seperti komisi dan lain-lainnya itu kan ditunjuk, Yang Mulia. Tapi di Undang-Undang MD3 itu belum. Ya begitu, Yang Mulia. Terkait dengan alasan hukum yang kami maksud tapi saya kira memang kami apa ... berterimakasih pada Yang Mulia, yang sebenarnya yang kami maksud itu di Undang-Undang MD3 sebenarnya sudah dijelaskan alasan penggantian, Yang Mulia. Meninggal dunia, berhenti, mengundurkan diri, semestinya partai politik menarik alasan pemberhentian itu dari ketiga alasan tersebut, misalnya pada saat Pak Setya Novanto itu diganti, yaitu karena memang rasa sadar yang mengundurkan diri, tidak seperti alasan penggantian Pak Ade 12

Komaruddin, di satu sisi mengatakan kinerjanya bagus dan lain-lain sebagainya, tapi justru ditarik oleh partainya sendiri. Saya kira itu, Yang Mulia. Lainnya kami akan kami perbaiki. Terima kasih atas kesempatannya. 31.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya. Jadi, Saudara punya waktu 14 hari paling lambat sampai dengan hari Selasa, 31 Januari 2017, pukul 14.00 WIB, ya. Silakan diserahkan sebelum sidang, itu lebih baik, ya.

32.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Baik, Yang Mulia. Tambahan sedikit.

33.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Ya.

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Mengenai identitas kami, kami akan masukkan juga, begitu juga pergantian apa ... perbaikan alat bukti, Yang Mulia.

35.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Oh, ya.

36.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD IRAWAN Terima kasih.

37.

KETUA: PATRIALIS AKBAR Dilengkapi, ya. Supaya nanti kalau persidangan selanjutnya, enggak ada identitas, ya, repot juga kita. Walaupun kami sudah tahu, ya, Anda-Anda kan sering d sini. Kita sudah kenal, wajahnya sudah familiar. Mudah-mudahan nanti sekali waktu jadi Hakim MK juga di sini. Banyak belajar dulu memang, ya. Ini kan bagian dari pendidikan hukum acara Mahkamah Konstitusi juga, kan? Sering, jadi sering juga berikan nasihat, gitu. Nasihat lagi, nasihat lagi, nasihat lagi. Di sini cuma kita kasih nasihat, enggak bisa kasih yang lain-lain di sini.

13

Ya, jadi demikian,ya. Hari ini persidangan ini kita cukupkan dan sidang kita tutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.58 WIB Jakarta, 18 Januari 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

14