Rencana Aksi Pokja Koordinasi Kemudahan Berusaha Mahkamah Agung Republik Indonesia [SK KMA NO.43/KMA/SK/II/2017]
Parameter Enforcing Contract Indikator Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa dari pengajuan Waktu (hari) gugatan sampai penerimaan pembayaran Biaya termasuk Biaya Perkara dan Biaya Advokat, dimana penggunaan Cost (% of claim) advokat adalah wajib dinyatakan dalam % terhadap nilai utang Mengukur dimana setiap ekonomi telah memuat praktek terbaik dalam sistem hukumnya dalam 4 Quality of judicial area : struktur peradilan & processes index (0-18) hukum acara, manajemen perkara, otomasi perkara, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Jakarta
East Asia & Pacific
OECD high income
460.0
553.8
538.3
118.1
48.8
21.1
6.5
7.6
11.0
Parameter Resolving Insolvency Indikator Tingkat Pengembalian untuk Tiap 1 USD )
Utang
Menghitung berapa sen untuk tiap 1 USD yang dapat (sen dibayarkan kepada Kreditor Separatis pada akhir masa Kepailitan
Waktu Biaya (% dari budel)
Rerata jangka waktu penyelesaian kepailitan, watku penanganan perkara dihitung dalam hari kalender termasuk semua banding dan penundaan. Rerata Biaya kepailitan. Biaya ini dicatat dari persentasi nilai budel
Hasil Penjualan (0 sebagai penjualan Pembayaran kepada Kreditur tergantung kepada apakah per-aset dan 1 sebagai penjualan unit (misal: usaha hotel) dapat bertahan sebagai usaha yang berjalan terus atau asetnya dijual secara eceran. usaha aktif) Indeks Kekuatan Insolvensi (0-16) Indeks Pemulaian Proses Kepailitan (0-3) . Indeks Pengelolaan Aset Debitor (0-6) Indeks Proses Reorganisasi (0-3) Indeks Partisipasi Kreditor (0-4)
Jakarta
East Asia & Pacific
OECD high income
30.0
32.5
72.3
2.0
2.7
1.7
22.0
21.8
9.0
0
0
1
9.5
6.8
12.1
3.0
2.2
2.8
5.0
3.1
5.3
0.5
0.8
1.7
1.0
1.4
2.2
Masalah Survei Doing Business Masih Harus Diselesaikan ENFORCING CONTRACT
ENFORCING CONTRACT
INDEKS KUALITAS PROSES PERADILAN
INDEKS KUALITAS PROSES PERADILAN
Apakah ada bagian / divisi dari pengadilan yang khusus dimandatkan untuk memeriksa perkara niaga/ perdagangan
PENUNDAAN PERKARA Apakah undang-undang mengatur jumlah maksimum penundaan sidang yang dapat diberikan ? Apakah penundaan dibatasi kepada situasi yang tidak diperkirakan atau situasi yang luar biasa? Jika aturan penundaan tersedia, apakah aturan tersebut dipatuhi dalam lebih dari 50% perkara ? Apakah sidang pra-persidangan (pretrial conference)) tentang teknik manajemen perkara digunakan untuk pada pengadilan yang diperiksa ?
Apakah gugatan awal pengadilan bisa dilakukan secara elektronik melalui suatu platform yang terdedikasi khusus di pengadilan yang diperiksa ? Apakah memungkinkan untuk melakukan pengiriman panggilan perdata secara elektronik terhadap gugatan yang didaftarkan di pengadilan yang diperiksa? Dapatkah biaya perkara dibayarkan secara elektronik di pengadilan yang diperiksa?
PENERBITAN PUTUSAN Dapatkah putusan yang diputus dalam Perkara Perniagaan pada semua tingkat pengadilan tersedia kepada publik melalui publikasi pada lembaran resmi, koran, atau internet atau situs web pengadilan ?
MEDIASI Apakah tersedia sistem manajemen perkara elektronik yang tersedia di pengadilan yang diperiksa untuk digunakan oleh para hakim ? Apakah ada suatu sistem manajemen perkara berbasis elektronik di pengadilan yang diperiksa yang bisa digunakan oleh para advokat?
Apakah ada insentif finansial bagi para pihak untuk melakukan mediasi atau konsiliasi (mis. Jika mediasi atau konsiliasi berhasil, maka akan di berikan pengembalian biaya perkara, pengembalian pajak penghasilan, atau semacam itu)?
RESOLVING INSOLVENCY Apakah kerangka hukum Insolvensi mengharuskan Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian untuk menerima setidaknya apa yang bisa semestinya mereka terima dalam Likuidasi ? Apakah para Kreditur dibagi ke dalam KelompokKelompok dalam pemungutan suara dalam perdamaian, apakah setiap Kelas memilih secara terpisah dan apakah setiap Kreditur pada setiap kelas diperlakukan sama ? Apakah Kerangka Hukum Kepailitan mengharuskan adanya persetujuan Kreditur dalam penunjukan Kurator/ Pengurus? Apakah Kerangka Hukum Kepailitan mengharuskan adanya persetujuan Kreditur dalam penjualan asetaset debitur yang bernilai substansial ? Apakah kerangka hukum Insolvensi mengatur bahwa Kreditur memiliki Hak untuk meminta informasi dari Kurator/Pengurus ?
Beberapa Analisis Masalah • Perlu sosialisasi pada pengadilan yang akan menjadi target Survei (Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya) • Perlu sosialisasi pada pemangku kepentingan yang ada di sekitar lokasi Survei • Perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang masih belum memenuhi Survei Kemudahan Berusaha. • Perlu dilakukan penyempurnaan layanan dan sistem kerja pengadilan sesuai dengan Survei Kemudahan Berusaha
Rencana Aksi • Sosialisasi dan Koordinasi
• Sosialisasi Kemudahan Berusaha bagi Aparatur Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Surabaya • Koordinasi Kemajuan Implementasi Kemudahan Berusaha • Peningkatan efektivitas SEMA Nomor 2/2016 • Sosialisasi SEMA 2/2016 tentang Peningkatan Efektivitas Proses Kepailitan dan PKPU • Peninjauan SEMA Nomor 2/2016 tentang Penyelesaian Perkara Sederhana.
• Pengembangan Sistem & Kebijakan
• Pengembangan dan Implementasi Kebijakan Sistem E-Filing, E-Summon dan E-Payment • Pengembangan Kertas Kerja dan Prosedur • Pengembangan Sistem dan Aplikasi • Implementasi Aplikasi
• Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Proses Pengurusan dan Pemberesan pada Pengadilan Niaga bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM meningkatkan sistem pelaporan Kurator dan Pengurus. • Penyempurnaan Kebijakan Promosi-Mutasi Hakim Niaga • Peningkatan sistem pengumuman kepailitan, khususnya pada Putusan Kepailitan Kasasi.
Rencana Aksi (2) • Studi dan Pengembangan Kebijakan • Kertas kerja Penyempurnaan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata pada Pengadilan • Kertas Kerja Pengembangan Kewenangan Pengadilan Niaga • Termasuk Draft RUU Pengadilan Niaga
• Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur • Peningkatan sertifikasi dan kapasitas Hakim Niaga • Finalisasi Handbook Hakim Pengawas, target adalah sebelum Juni 2017.
Timeline (1) No
Aktivitas
1
Sosialisasi & Koordinasi Sosialisasi Awal bagi PN Jakarta Pusat & Surabaya
Koordinasi dan Evaluasi Peningkatan Efektivitas SEMA 2/2016 dan Perma 2/2015 2
Studi dan Pengembangan Kebijakan Sistem Manajemen Elektronik Peningkatan Sistem Pelaporan Perkara Kepailitan Peningkatan Sistem Pengumuman Perkara Perdata pada Mahkamah Agung RI
Feb
Mar
April
May
June
July
Aug
Sep
Timeline (2) No
Aktivitas
3
Studi dan Pengembangan Kebijakan (2) Penyempurnaan Kebijakan Promosi-Mutasi Hakim Niaga Kertas kerja Penyempurnaan Sistem Eksekusi Sengketa Perdata pada Pengadilan Kertas Kerja Pengembangan Kewenangan Pengadilan Niaga
4
Pendidikan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Sertifikasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Niaga Finalisasi Handbook Hakim Pengawas
Feb
Mar
April
May
June
July
Aug
Sep
