MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 55/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA SENIN, 11 SEPTEMBER 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 55/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara [Pasal 1 angka 1, angka 2, dan angka 3] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sofyan H. 2. Wiyono 3. Taripan Siregar, dkk. ACARA Perbaikan Permohonan (II) Senin, 11 September 2017, Pukul 10.55 – 11.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Wahiduddin Adams 2) Manahan MP Sitompul 3) Aswanto Ery Satria Pamungkas
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti ii
Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.
Sofyan H. Sumarto Wiyono Taripan Siregar Sortha Siagian
B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Yusuf Hasibuan
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 10.55 WIB 1.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Sidang Perkara Nomor 55/PUU-XV/2017 dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Kami persilakan memperkenalkan diri.
2.
kepada
Pemohon
atau
Kuasanya
untuk
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Muhammad Yusuf Hasibuan selaku Kausa Hukum dari Pemohon. Terima kasih.
3.
PEMOHON: SOFYAN H. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Sofyan H.
4.
PEMOHON: SUMARTO Selamat siang, nama Sumarto.
5.
PEMOHON: TARIPAN SIREGAR Selamat siang, nama saya Taripan Siregar.
6.
PEMOHON: SORTHA SIAGIAN Selamat siang, nama saya Sortha Siagian.
7.
PEMOHON: WIYONO Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Wiyono.
8.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Agenda kita hari ini adalah Perbaikan Permohonan, sudah diberikan kesempatan pada Kuasa atau Pemohonnya untuk memperbaiki permohonannya dan ini sudah masuk, ya, perbaikannya. Silakan, untuk disampaikan pokok-pokok perbaikan permohonannya,
1
tidak usah dibacakan seluruhnya karena juga sudah kami terima. Jadi, pokok-pokoknya saja. Silakan. 9.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perbaikan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa perlu diketahui dahulu pengangkatan pegawai perusahaan negara Pengangkutan Penumpang Djakarta yang dengan mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan Pokok Penggajian Pegawai Perusahaan Negara, kemudian dipandang perlu dengan segera menyesuaikan pangkat dan gaji pokok pegawai PN BPD menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1967 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan ... ya.
10.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Kuat sedikitlah, keras sedikitlah!
11.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Siap.
12.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya.
13.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil berbunyi, “Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu pangkat menurut peraturan pemerintah ini diberikan gaji pokok berdasarkan golongan, ruang, dan ditetapkan untuk pangkat dan sebagaimana tersebut dalam lampiran dua peraturan pemerintah ini.” Petitum. Bahwa dalil-dalil seluruh dari uraian bukti, terlampir: 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 2
Usaha Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 1 angka 7, angka 8, dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Memerintahkan muatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian, terima kasih. 14.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Baik. Jadi, di petitum diubah ada beberapa disesuaikan, kemudian di perihalnya karena dulu masih menyebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, ya. Karena sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ya, tentang Perubahan Kedua, lalu kemudian ... apa ... materi yang dimohonkan untuk diuji itu disesuaikan Pasal 1 angka 1 menjadi angka 7 dan selanjutnya, ya. Jadi, pada dasarnya isinya tetap, ya, hanya ada beberapa nomor pasal, kemudian nomor undangundangnya, ya, itu saja, ya? Ya. Cukup itu saja, ya, perbaikannya?
15.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Cukup, Majelis.
16.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Baik, saya kira, kita sudah cukup menerimanya, ditegaskan juga di persidangan apa yang sudah diperbaiki, kita akan mengesahkan alat bukti, Bukti P-1 sampai dengan P-27, ini keterangannya lengkap ya, betul?
17.
KUASA HUKUM PEMOHON: MUHAMMAD YUSUF HASIBUAN Betul, Majelis.
18.
KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS Ya. Kita sahkan, ya. KETUK PALU 1X Baik. Jadi, perbaikan permohonan sudah, kemudian pengesahan alat bukti. Jadi, Pemohon, Kuasanya, nanti diberitahukan di 3
Kepaniteraan bagaimana selanjutnya dari permohonan ini, akan kami laporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, bagaimana selanjutnya dari permohonan ini, ya. Jadi, menunggu saja, ya. Ya, baik kalau tidak ada lagi ya, cukup. Jadi, menunggu saja nanti pemberitahuan dari Kepaniteraan setelah Majelis ini melaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 11.02 WIB Jakarta, 11 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
