2017

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421 PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI

Nomor : 1695.Pm-U/612/UPGRK/2017 Tim Pengadaan Barang/Jasa PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik mengundang penyedia barang/jasa untuk mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sebagai berikut : 1. Paket Pekerjaan Nama Pekerjaan : Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Nilai HPS : Rp. 373.060.000,00 (Terbilang : Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah) termasuk PPN 10%. Sumber Dana : Anggaran Operasi Tahun 2017. 2. Syarat Peserta 2.1. Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan mempunyai Izin Usaha dengan Kualifikasi Menengah/Besar untuk bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku. 2.2. Memiliki kemampuan dan pengalaman minimal 1 (satu) kali Pengadaan Battery Storage atau pengadaan sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. 2.3. Memperolah Dukungan dari manufacture (supporting letter) dan pernyataan bahwa Battery Storage yang akan ditawarkan sesuai dengan eksisting atau ekuivalen yang sudah direkomendasi dari OM eksisting atau yang mempunyai karakteristik dan fungsi yang sama dengan eksisting. 3. Persyaratan Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan 3.1. Menunjukan persyaratan sesuai poin 2.1 dan 2.2. 3.2. Menyerahkan Surat Pendaftaran dan Surat Pernyataan Minat (terlampir) secara langsung dan/atau via email (Contact Person : Tri Wuryani, 031-3981569 ext.1138, [email protected], [email protected]). 4. Jadwal Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan Tanggal : 09 Januari 2017 s/d 24 Januari 2017 (hari kerja) Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB (Setiap hari kerja) Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 5. Penjelasan Lelang (Aanwijzing) Hari/Tanggal : Rabu / 25 Januari 2017 Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d SELESAI Tempat : PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Jl. Harun Tohir, Gresik 6. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan dapat diwakilkan dengan membawa surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan kartu pengenal perusahaan. 7. Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam mendaftar dan mengambil Dokumen Pengadaan. 8. Penyedia yang mendaftar untuk ikut Pelelangan Umum namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional akan dikenakan sanksi Blacklist selama 6 (enam) bulan. Pengumuman ini bukan merupakan ikatan yang mengakibatkan kewajiban finansial kepada PT. PJB. Gresik, 09 Januari 2017 PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA KETUA, ttd

RACHMAD LUTFI

NB : Pengumuman juga bisa dilihat di website www.ptpjb.com

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

KOP SURAT PERUSAHAAN

Kepada

PENGADAAN BARANG/JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK JL. HARUN TOHIR GRESIK

SURAT PENDAFTARAN Dengan ini, kami mendaftarkan perusahaan kami : Nama Perusahaan Alamat

: :

…………………………… (A) ……………………………

Untuk mengikuti proses pemilihan langsung sebagai berikut : Pengadaan

: Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

No PP/Pengumuman

: 1695.Pm-U/612/UPGRK/2017

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

PT. ..................

B)

(Nama Jelas) C)

Keterangan : A. = Nama dan Alamat Perusahaan B. = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan C. = Nama yang mewakili Perusahaan & Jabatan


PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir no 1, Gresik Telp. (031) 3981569 Fax. (031)3982421

KOP SURAT PERUSAHAAN SURAT PERNYATAAN MINAT Nomor

:

Kepada Yth.

:

. Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Lampiran

:

(

) berkas

Perihal

:

Pernyataan Minat Mengikuti Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi

Pekerjaan

:

Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, 1.

Dengan kuasa resmi untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama (nama perusahaan/Joint Operation) dan setelah memeriksa serta memahami sepenuhnya seluruh isi pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi, yang bertandatangan di bawah ini menyatakan berminat dan sanggup untuk mengikuti seluruh proses Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi sampai dengan selesai, untuk paket Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.

Terlampir bersama surat ini kami sertakan dokumen-dokumen yang disyaratkan dalam pengumuman Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi. Asli dari dokumen fotokopi akan kami tunjukkan apabila dibutuhkan oleh Tim Pengadaan.

3.

Kami menyatakan bahwa penawaran yang diajukan akan ditandatangani oleh seluruh mitra Join Operation* agar secara hukum mengikat, baik secara bersama-sama dan sendiri-sendiri (khusus untuk join operation).

4.

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa setiap pernyataan yang dibuat dan/atau informasi yang diberikan dalam dokumen Pelelangan Umum Dengan Pascakualifikasi ini adalah benar dan masih berlaku. Setiap peryataan dan/atau informasi yang terbukti tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan atau dituntut dimuka hukum.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. (Perusahaan / Join Operation) meterai & diberi tanggal (... nama terang & jabatan ...)


PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]

PERMINTAAN PENAWARAN (PP) (Inquiry) NOMOR

:

1695.PP/612/UPGRK/2016

:

09 Dec 2016

(Number) TANGGAL (Date) BATAS PEMASUKAN PENAWARAN

:

(Dead Line) KODE REKANAN

12 Jan 2017

PP INI BUKAN MERUPAKAN ORDER PEMBELIAN

Jam : 14.30 WIB

(This is not order)

:

KEPADA

(Code of Bidder) NOMOR SURAT PENAWARAN

:

: ( PT )

(To)

(Number of bid letter) TANGGAL SURAT PENAWARAN

:

PESERTA LELANG

(Date of number letter) BATAS BERLAKUNYA PENAWARAN

: ……………Bulan / ……………..Hari

(Validity of quotation) JAMINAN PENAWARAN

:

(Bid Bond) TEMPAT PENYERAHAN BARANG (Destination)

: Gudang PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

PENGADAAN BATTERY STORAGE UNTUK CHLOROPAC 3/4

JUMLAH

92

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH HARGA

Unit

Unit Price

Total Price

EA

PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RINCIAN TERLAMPIR

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN : 30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

PERHATIAN : Perhatikan halaman dibalik ini

TO TAL

Attention : Please see the following page DITAWARKAN OLEH : (Offered by)

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK PELAKSANA PENGADAAN

Materai 6.000,00

………………………………………………………………….

RACHMAD LUTFI

PT Pembangkitan Jawa Bali UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir, Gresik 61112

Telepon : 031-3981569, 3984540

Faksimile : 031-3981568

Email : [email protected]

RINCIAN PENGADAAN BATTERY STORAGE UNTUK CHLOROPAC 3/4 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

NOMOR

NAMA BARANG & SPESIFIKASI/STOCK CODE/URAIAN PEKERJAAN

Number

Description

1

JUMLAH

SATUAN Unit

PENGADAAN BATTERY STORAGE UNTUK CHLOROPAC 3/4 PT. PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

URAIAN PEKERJAAN :

BATTERY, STORAGE 80 AH FLOATING CHARGE : 1,42 V /CELL EQUALIZING CHARGE : 1,52 V /CELL SPESIFIC GRAVITY: 1.200 (20 DEG CELCIUS)

YUASA

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :

30 (TIGA PULUH) HARI KALENDER

000295485

92

EA

PELELANGAN UMUM PENGADAAN BATTERY STORAGE UNTUK CHLOROPAC 3/4 PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT ( RKS )

NOMOR

:

1695.RKS/612/UPGRK/2016

TANGGAL

:

09 Desember 2016

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

2016

DAFTAR ISI BAB I

SYARAT-SYARAT UMUM ................................................................................... 4 1.1

PENDAHULUAN ....................................................................................... 4

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN ............................................ 4

1.3

RENCANA KERJA .................................................................................... 4

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL ................................................................... 4

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN ................................................ 4

1.6

PEMBERI PEKERJAAN ............................................................................ 5

1.7

DIREKSI PEKERJAAN .............................................................................. 5

1.8

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA .......................................... 5

1.9

PENYEDIA BARANG/JASA ...................................................................... 5

1.10 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) .................................. 5 1.11 SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG ................................................... 5 1.12 DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN ............................... 6 1.13 METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN ... 6 1.14 LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN ....................................... 7 BAB II

SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI................................................................... 10 2.1

JAMINAN PENAWARAN......................................................................... 10

2.2

JAMINAN PELAKSANAAN ..................................................................... 11

2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN ................................................................................................................ 12

2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN .................................................. 14

2.5

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG ..................................... 14

2.6

DIREKSI PEKERJAAN ............................................................................ 15

2.7

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN ........................................................................................ 16

2.8

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG ............................ 16

2.9

CARA PEMBAYARAN............................................................................. 17

2.10 SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI ................. 18 2.11 PEMBEBASAN TUNTUTAN ................................................................... 19 2.12 PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG .. 19 2.13 PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN ....................................... 19 2.14 PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN ...................................................... 19 2.15 FORCE MAJEURE .................................................................................. 20 2.16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN .......................................................... 21 2.17 PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA ....................... 21

2 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.18 PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN .................... 21 2.19 PERSYARATAN LAIN ............................................................................. 22 2.20 KETENTUAN BLACK LIST ..................................................................... 22 BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS ............................................................................... 23 3.1

LINGKUP PENGADAAN DAN SPESIFIKASI BARANG ......................... 23

3.2

MUTU BARANG ...................................................................................... 23

3.3

KEMASAN BARANG ............................................................................... 23

BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN ........................................................... 24 4.1

METODE EVALUASI ............................................................................... 24

4.2

KLARIFIKASI ........................................................................................... 27

4.3

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG ............ 28

4.4

MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN .................................. 29

4.5

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN .......................................... 30

BAB VI PENUTUP .......................................................................................................... 31


BAB I SYARAT-SYARAT UMUM

1.1

PENDAHULUAN Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti pengadaan dengan sistem pelelangan ini harus membaca dan memahami dengan seksama semua ketentuan yang tertulis pada Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) ini. Sanggahan tidak akan ditanggapi di kemudian hari, jika alasannya karena tidak membaca, atau kurang memahami mengenai artinya, dan segala kerugian yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

1.2

PEDOMAN PELAKSANAAN PELELANGAN Pelelangan Pengadaan Barang/Jasa ini berpedoman pada Surat Keputusan Direksi PT Pembangkitan Jawa-Bali Nomor 087.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012 dan Nomor 090.K/010/DIR/2012 tanggal 09 Oktober 2012.

1.3

RENCANA KERJA Dalam pelelangan ini Penyedia Barang/Jasa diminta untuk menawarkan harga Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai spesifikasi yang diminta.

1.4

ANGGARAN OPERASIONAL Anggaran Operasional Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai RKS ini adalah sebesar Rp. 373.060.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Puluh Ribu Rupiah).

1.5

JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN

1.5.1

Pendaftaran Peserta Lelang dan Pengambilan Dokumen Lelang : Tanggal : 21 Desember 2016 s/d 30 Desember 2016 (hari kerja) Waktu

: Pukul 13.00 WIB s/d 15.00 WIB

Tempat

: Bidang Logistik - Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Up. Panitia Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Jl. Harun Tohir No.1, Gresik

1.5.2

Penjelasan Lelang : Hari/Tanggal : Kamis / 05 Januari 2017 Waktu

: Pukul 13.00 WIB

Tempat

: PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir No.1, Gresik

1.5.3

Penyampaian dan Pembukaan Surat Penawaran Administrasi, Teknik dan Harga paling lambat : Hari/Tanggal : Kamis, 12 Januari 2016 Waktu

: Pukul 10.00 WIB

Tempat

: PT PJB UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jl. Harun Tohir No.1, Gresik


1.6

PEMBERI PEKERJAAN Pemberi pekerjaan dalam pelelangan ini adalah PT Pembangkitan Jawa-Bali Unit Pembangkitan Gresik, selanjutnya disebut PT PJB.

1.7

DIREKSI PEKERJAAN Direksi pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.8

PERENCANA PENGADAAN BARANG/JASA Perencana Pengadaan Barang/Jasa dalam pelelangan ini adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

1.9

PENYEDIA BARANG/JASA Penyedia Barang/Jasa adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa.

1.10 RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT (RKS) 1.10.1 Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) adalah dokumen pengadaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam proses penawaran oleh Penyedia Barang/Jasa serta pedoman proses pengadaan oleh Tim Pengadaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik. 1.10.2 Pelaksana Pengadaan akan menyelenggarakan Penjelasan Lelang untuk menjelaskan isi dan lingkup dari dokumen lelang. 1.10.3 Semua permintaan klarifikasi terhadap isi RKS hanya dapat dilakukan dalam forum Penjelasan Lelang. 1.10.4 Peserta Lelang tidak diwajibkan menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang yang diadakan oleh Pelaksana Pengadaan. Bagi Peserta Lelang yang tidak menghadiri/mengikuti Rapat Penjelasan Lelang, dianggap menyetujui seluruh hasil Rapat Penjelasan Lelang (sesuai Berita Acara Penjelasan Lelang). 1.10.5 Para peserta yang hadir dalam pelaksanaan penjelasan (aanwijzing) harus menunjukan tanda pengenal dan surat tugas serta didampingi/dihadiri oleh tenaga ahli perusahaan yang memiliki kompetensi untuk itu. 1.10.6 Pertanyaan yang menyangkut RKS ini dapat disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pelaksana Pengadaan pada saat Rapat Penjelasan Lelang. 1.10.7 Apabila terdapat perubahan/penambahan pada RKS pada saat Aanwijzing, maka akan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan Lelang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini, dan sifatnya mengikat seluruh Peserta Lelang. 1.11

SYARAT-SYARAT PESERTA LELANG Penyedia Barang/Jasa yang dapat mengikuti pelelangan ini adalah sebagai berikut :

1.11.1 Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) kecuali BUMN / BUMD / Perguruan Tinggi / Lembaga Ilmiah. 1.11.2 Pabrikan Dalam Negeri / Agen Tunggal / Distributor. 1.11.3 Pabrikan Luar Negeri yang mempunyai Perwakilan (Representatif) di Indonesia. 1.11.4 Unit PLN / Anak Perusahaan PLN / Anak Perusahaan PT PJB. 1.11.5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 1.11.6 Badan Usaha yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium. 1.11.7 Penyedia Barang/Jasa harus mendapat dukungan dari Principal / Manufacture / Agen resmi yang berpengalaman dalam bidang pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan sejenis.


1.11.8 Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai Surat Izin Usaha dengan kualifikasi Menengah/Besar untuk bidang usaha pengadaan barang elektrical/mechanical yang masih berlaku. 1.11.9 Penyedia Barang/Jasa memiliki pengalaman paling sedikit 1 (satu) kali melakukan Pengadaan Battery Storage atau pengadaan sejenis, dalam kurun waktu selama 4 (empat) tahun terakhir, termasuk pengalaman Sub Kontrak dengan hasil baik. Pengalaman tersebut dibuktikan melalui : (1)

Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan;

(2)

Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang;

(3)

Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan

1.11.10 Penyedia Barang/Jasa tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT. PLN (Persero) Grup. 1.11.11 Tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut/pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau pengurus perusahaan (pemilik, komisaris dan/atau direksi) tidak sedang menjalani sanksi pidana. 1.12

DILARANG IKUT SEBAGAI PESERTA / PENJAMIN

1.12.1 Mereka yang dinyatakan pailit. 1.12.2 Mereka yang keikutsertaannya akan bertentangan dengan kepentingan tugasnya (Conflict of interest). 1.12.3 Mereka yang keikutsertaannya dalam satu pelelangan berada dalam satu kesatuan pengaruh pemilik modal dan atau kepengurusan dengan peserta lelang yang lain (kecuali BUMN/BUMD sebagai peserta lelang) sehingga dapat diperkirakan akan dapat terjadi pengaturan/kerjasama di antara para peserta atau terjadinya persaingan yang tidak wajar/sehat. 1.12.4 Apabila peserta pelelangan terbukti berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan / atau kepengurusan, dapat dikenakan sanksi black List selama 24 bulan. 1.13

METODE PEMASUKAN DAN TATA CARA PEMBUKAAN DOKUMEN

1.13.1 Penyampaian Surat Penawaran adalah Pascakualifikasi dengan metode 1 (satu) sampul yaitu : Penyampaian Dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan Administrasi, Teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul tertutup. 1.13.2 Peserta harus mengajukan surat penawaran administrasi dan teknis sesuai contoh Lampiran 2 dan Lampiran 3 dan penawaran harga yang dilengkapi dengan rincian harga penawaran sesuai contoh Lampiran 4 dan Lampiran 5. 1.13.3 Penyampaian dokumen penawaran asli dan seluruh rekaman ke dalam 2 sampul yang masing-masing ditandai dengan ”asli” dan ”rekaman” kemudian kedua sampul tersebut dimasukan menjadi 1 (satu) sampul dan direkat untuk menjaga kerahasiaan. 1.13.4 Pada sampul penutup sebelah kiri atas agar ditulis : Dokumen Penawaran sesuai RKS No. 1695.RKS/612/UPGRK/2016, tanggal 09 Desember 2016, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta Surat Penawaran dialamatkan kepada : PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1, Gresik


1.13.5 Surat Penawaran dimasukkan sendiri oleh Peserta ke dalam kotak penawaran yang telah disediakan. 1.13.6 Penyampaian Surat Penawaran yang melampaui batas waktu yang telah ditentukan tidak akan diterima. 1.13.7 Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan dokumen penawaran tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran, perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan dokumen penawaran menunjukan tanda pengenal dan surat penugasan kepada pelaksana pengadaan 1.13.8 Harga penawaran adalah harga tetap (fixed priced)/Lump Sump, tidak berubah, ditawarkan dalam mata uang rupiah, sudah termasuk semua pajak yang berlaku. 1.13.9 Harga penawaran berlaku untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemasukan Surat Penawaran. 1.13.10 Harga penawaran dalam dokumen penawaran dicantumkan dengan jelas dalam angkaangka dan huruf. 1.13.11 Apabila terdapat perbedaan penulisan antara angka dan penulisan huruf, maka yang digunakan adalah penulisan huruf. 1.13.12 Surat Penawaran harus ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan atau penerima kuasa dari Pimpinan Perusahaan kepada nama yang tercantum di dalam akte pendirian perusahaan/perubahannya, atau Kepala Cabang Perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat dan dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (joint operation agreement) adalah yang berhak mewakili joint operation, bertanggal, bermeterai Rp 6.000,00 dan distempel. 1.14

LAMPIRAN-LAMPIRAN SURAT PENAWARAN

1.14.1 Lampiran-lampiran Surat Penawaran dalam Sampul I (dibuat rangkap 2, Asli dan Copy) adalah sebagai berikut : (1) Lampiran Dokumen Administrasi : a.

Surat Penawaran Administrasi, Teknis dan harga (sesuai contoh Lampiran 4) RKS ini.

b.

Asli Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa (sesuai contoh Lampiran 14).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

c.

Asli Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) (sesuai contoh Lampiran 15). (khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

d.

Pas Photo Terakhir Pimpinan Perusahaan Uk. 4 X 6 (Berwarna Dengan Background Merah) Sebanyak 2 Lembar dan Copy KTP Pimpinan Perusahaan.).(khusus peserta lelang yang belum masuk DPP PT. PJB)

e.

Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhirnya.

f.

Copy Sertifikat DPP, Tanda Daftar Perusahaan, dan SIUP dengan Kualifikasi Menengah/Besar bidang Instalasi Mekanikal dan Elektrikal yang masih berlaku;

g.

Copy NPWP dan PKP;

h.

Copy Surat Kesepakatan Joint Operation / Konsorsium / KSO (dalam hal Surat Penawaran diajukan oleh perusahaan yang berbentuk Joint Operation / Konsorsium / KSO). (sesuai contoh Lampiran 9) Catatan : apabila Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan umum dinyatakan sebagai pemenang, maka wajib untuk menyerahkan surat Perjanjian kerjasama yang telah disahkan oleh Notaris. 7 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

i.

Copy Neraca Perusahaan tahun terakhir (Tahun 2014/2015). Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, neraca harus telah diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP (khusus untuk BUMN / BUMD).

j.

Asli Daftar Susunan Pemilik Modal.

k.

Asli Daftar Susunan Pengurus Perusahaan.

l.

Copy Rekening Koran terbaru dari Bank selama periode 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Oktober, November dan Desember 2016), dan/atau Untuk penawaran yang bernilai di atas Rp 2 milyar, disertai Asli Referensi Bank yang masih berlaku dari Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat).

m. Asli Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank (apabila menggunakan dana pinjaman dari bank umum) atau Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri (sesuai contoh Lampiran 8) (apabila tidak menggunakan dukungan keuangan dari bank). n.

Copy bukti pelunasan kewajiban pajak tahun terakhir (SPT/PPh).

o.

Copy laporan bulanan (Bukti Penerimaan dan SPT/SSP) untuk PPh Pasal 25 atau Pasal 23 atau PPN sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir (Bulan Oktober, November dan Desember 2016).

p.

Asli Surat Kuasa bermeterai cukup dari penanggung jawab perusahaan kepada yang dikuasakan dalam hal surat penawaran ditandatangani oleh penerima kuasa.

q.

Surat pernyataan tertulis bermeterai cukup dari peserta (sesuai contoh Lampiran 6).

r.

Asli Pakta Integritas (sesuai contoh Lampiran 7).

(2) Lampiran Dokumen Teknik : a.

b.

-

Surat Penunjukkan sebagai Agen Tunggal dari Pabrikan (Manufacture) dan/atau lembaga terkait (Deperindag);

-

Surat dukungan Pabrikan (Manufacture) / Agen Tunggal (supporting Letter), disertai / dibuktikan dengan Copy Surat Penunjukkan sebagai Agen Tunggal dari Pabrikan (Manufacture) dan/atau lembaga terkait (Deperindag), apabila Surat Dukungan berasal dari Agen Tunggal;

Daftar Referensi Bukti Pengalaman Kerja melakukan Pengadaan Battery Storage atau pengadaan sejenis (sesuai contoh Lampiran 10), disertai / dibuktikan dengan : 1.

Surat perintah kerja/Kontrak pekerjaan; dan

2.

Berita Acara penyelesaian pekerjaan atau serah terima barang; dan/atau

3.

Sub Kontrak yang diketahui oleh pengguna jasa/pemilik pekerjaan (Surat Keterangan/Rekomendasi)

c.

Spesifikasi Teknik Barang yang diminta (sesuai lampiran 2),

d.

Spesifikasi Teknik Barang yang ditawarkan (sesuai contoh lampiran 3), disertai dengan brosur Teknik dan/atau drawing.

(3) Lampiran Dokumen Penawaran Harga: a.

Permintaan Penawaran (PP) (sesuai contoh Lampiran 1).


b.

Data rincian barang/jasa berikut harganya (sesuai contoh Lampiran 5).

c.

Asli Jaminan Penawaran dari Bank Umum.

Catatan : •

Copy surat-surat tersebut di atas bila diperlukan PT PJB berhak melihat aslinya.

•

Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan terhadap suratsurat/data-data administrasi yang bersangkutan maka pelaksana pengadaan dapat melakukan klarifikasi/konfirmasi dengan pihak terkait/institusi yang menerbitkannya

•

Seluruh berkas lampiran dokumen Surat Penawaran tersebut diatas agar disusun secara rapi dan urut.


BAB II SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI

2.1

JAMINAN PENAWARAN

2.1.1

Jaminan penawaran (Bid-Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.1.2

Jaminan penawaran yang diterbitkan harus mempunyai syarat-syarat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

2.1.3

(1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Penawaran.

(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan penawaran.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.

(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) wajib diserahkan oleh Peserta, dengan tujuan jaminan kepada : Nama Alamat

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik : Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan


2.1.4

Jaminan penawaran bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan penawaran dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.1.5

Besarnya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) adalah 1% - 3% dari nilai total HPS.

2.1.6

Masa berlakunya Jaminan Penawaran (Bid-Bond) sekurang-kurangnya sama dengan masa berlakunya harga penawaran yaitu 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender.


2.1.7

Apabila masa berlaku Jaminan Penawaran (Bid-Bond) telah berakhir, sedangkan keputusan Pelelangan Umum belum ditetapkan, maka PT PJB berhak meminta perpanjangan masa berlaku jaminan penawaran tersebut.

2.1.8

Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan kepada Peserta yang bukan menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini setelah ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang.

2.1.9

Bagi Peserta yang ditunjuk sebagai pemenang, Jaminan Penawaran (Bid-Bond) akan dikembalikan setelah Peserta menyerahkan jaminan pelaksanaan (Performance Bond) kepada PT PJB.

2.1.10 Bagi Peserta yang telah memasukkan penawaran lengkap dengan Jaminan Penawaran tetapi menarik diri (membatalkan sebagian atau seluruh penawarannya) dari Pelelangan Umum ini sebelum ada keputusan pemenang dari Pejabat PT PJB yang berwenang, maka Jaminan Penawaran tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun. 2.1.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang sudah ditunjuk menjadi pemenang dalam Pelelangan Umum ini dan tidak bersedia menandatangani Surat Perjanjian atau menolak penunjukan PT PJB dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Jaminan Penawaran akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang / jasa di wilayah kerja PT PJB minimal selama 1 (satu) tahun, selanjutnya PT PJB berhak menunjuk peserta pemenang berikutnya. 2.2

JAMINAN PELAKSANAAN

2.2.1

Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian, Penyedia Barang/Jasa harus menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai syarat penandatanganan Surat Perjanjian.

2.2.2

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang sah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat) atau Kantor Cabang/Perwakilan Bank Umum Asing yang berkedudukan di Indonesia. Jaminan dapat pula berbentuk tunai dengan cara menyetor ke kas Perusahaan PT PJB Kantor Pusat atas nama PT PJB, Nomor Rekening 00 4879 6415, Bank BNI Cab. Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36, Surabaya (Ketentuan sesuai lampiran 13).

2.2.3

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) yang diterbitkan harus mempunyai syaratsyarat sekurang-kurangnya sebagai berikut : (1)

Judul jaminan adalah ”Garansi Bank” atau ”Bank Garansi”.

(2)

Tercantum nama dan alamat jelas bank pemberi garansi / pihak Penjamin.

(3)

Tercantum nama dan alamat jelas pemberi tugas.

(4)

Tercantum nama dan alamat jelas Penyedia.

(5)

Tercantum tanggal penerbitan garansi.

(6)

Tercantum transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi / Nama paket pekerjaan yang dijamin.

(7)

Tercantum besar jumlahnya jaminan dalam angka dan huruf.

(8)

Tercantum pernyataan pihak Penjamin bahwa Jaminan Pelaksanaan dapat dicairkan dengan segera sesuai ketentuan dalam Jaminan Pelaksanaan.


(9)

Tercantum tanggal berlaku dan berakhirnya garansi bank / masa berlaku surat jaminan Pelaksanaan.

(10)

Tercantum penegasan batas waktu pengajuan claim.

(11)

Tercantum tidak memberlakukan ketentuan pasal 1831 dan memberlakukan pasal 1832 KUHP.

2.2.4

Jaminan Pelaksanaan bersifat unconditional (tanpa syarat) dan mudah untuk dicairkan, apabila Jaminan Pelaksanaan dimaksud tidak dapat atau sulit untuk dicairkan, maka penyedia barang/jasa akan dikenakan sanksi tidak diperkekankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di unit kerja PT PJB minimum selama 3 (tiga) tahun.

2.2.5

Besarnya Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) sebagai berikut: (1)

untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;atau

(2)

untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

2.2.6

Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal Surat Penunjukan.

2.2.7

Jaminan Pelaksanaan yang sah adalah dikeluarkan oleh Bank Umum (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat), dengan tujuan jaminan kepada : Nama

: PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Alamat

: Jl. Harun Tohir No.1 Gresik

Jaminan


2.2.8

Jaminan Pelaksanaan harus mempunyai masa berlaku sekurang-kurangnya 1 (satu) hari kalender sebelum tanggal penandatanganan Surat Perjanjian sampai dengan batas akhir waktu penyerahan barang ditambah 90 (Sembilan puluh) hari kalender.

2.2.9

Jaminan Pelaksanaan akan dikembalikan setelah seluruh pekerjaan telah dinyatakan diterima dibuktikan dengan diterbitkannya Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (pada akhir masa jangka waktu pekerjaan).

2.2.10 Penyedia Barang/Jasa harus bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan jika penyerahan pekerjaan tertunda dari waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian. 2.2.11 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan, maka Surat Perjanjian akan diputuskan secara sepihak dan selanjutnya jaminan pelaksanaan tersebut akan dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta kepada Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama minimal 1 (satu) tahun. 2.3

MASA GARANSI/PEMELIHARAAN DAN SURAT GARANSI PEKERJAAN

2.3.1

Penyedia Barang/Jasa menjamin bahwa Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 yang diserahkan adalah bebas dari segala kerusakan dengan masa garansi adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak barang telah diterima oleh PIHAK KESATU dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang.. Yang dimaksud 1 (satu) bulan dalam ayat ini adalah 30 (tiga puluh) hari kalender. 12 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.3.2

Selama Masa Garansi/Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1., Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Sertifikat Garansi dari produsen/perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen kepada Pemberi Pekerjaan pada saat penyerahan barang.

2.3.3

Selama Masa Garansi/Pemeliharaan, PIHAK KEDUA wajib memberikan Jaminan Masa Garansi berupa Sertifikat Garansi dari produsen/perakit atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen dengan masa garansi sebagaimana dimaksud dalam poin 2.3.1 ayat (1), yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU pada saat penyerahan barang. Sertifikat Garansi (Certificate of Guarantee) ditujukan kepada : Nama Alamat Jaminan

: : :

PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir No.1 Gresik Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.3.4

Apabila dalam Masa Garansi sebagaimana dimaksud poin 2.3.1. terjadi kerusakan atas Tangki tersebut sebagai akibat kesalahan teknik pabrik atau cacat tersembunyi atau karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan/atau akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pekerjaan jasa, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memperbaiki atau mengganti Tangki dengan yang baru yang sesuai dengan ketentuan dan/atau melaksanakan pekerjaan jasa ulang

2.3.5

Apabila terjadi gangguan/kerusakan atas Tangki tersebut, maka penanganan gangguan kerusakan harus direspon dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam setelah pemberitahuan melalui telepon/surat.

2.3.6

Penanganan gangguan dan perbaikan kerusakan harus didampingi oleh Direksi Pekerjaan dan harus diketahui serta disetujui oleh Direksi Pekerjaan.

2.3.7

Pemeriksaan untuk menentukan penyebab kerusakan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kerusakan yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

2.3.8

Penyedia Barang/Jasa dengan biayanya sendiri wajib melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Tangki yang mengalami kerusakan selama Masa Garansi dan/atau melaksanakan kembali pekerjaan jasa. Perbaikan yang rusak atas Tangki tersebut merupakan satu-satunya penyelesaian dan menjadi kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

2.3.9

Apabila Penyedia Barang/Jasa tidak melakukan pemeriksaan dan menentukan penyebab kerusakan, dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kalender terhitung sejak klaim dari PT. PJB kepada Penyedia Barang/Jasa, maka PT. PJB akan menerbitkan Surat Peringatan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa. Peringatan dimaksud merupakan peringatan peringatan pertama sekaligus peringatan yang terakhir bagi Penyedia Barang/Jasa.

2.3.10 Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah diterbitkannya Surat Peringatan secara Tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) Pasal ini, Penyedia Barang/Jasa belum melakukan tindakan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT PLN (Persero) selama minimum 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari PT. PJB 2.3.11 Penyedia Barang/Jasa harus menyediakan dukungan (konsultasi dan support teknis yang memiliki kontak person di Indonesia) dalam waktu kerja operasional normal (selama masa garansi).


2.3.12 Garansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku pada hal-hal sebagai berikut: a. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari modifikasi oleh PT. PJB terhadap Tangki tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Penyedia Barang/Jasa; b. Rusak atau cacat yang diakibatkan dari kesalahan pemasangan / pengoperasian / perawatan yang dilakukan oleh PT. PJB tidak sesuai dengan pedoman pengoperasian dan/atau buku-buku instruksi yang relevan dari Penyedia Barang/Jasa; c.

Rusak atau cacat yang timbul oleh sebab-sebab yang diakibatkan oleh PT. PJB dan/atau Pihak Ketiga;

d. Rusak atau cacat yang disebabkan oleh Force Majeure. 2.3.13 Setelah berakhirnya Masa Garansi, PT. PJB akan menerbitkan Berita Acara Penyelesaian Masa Garansi yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik 2.4

WAKTU DAN TEMPAT PENYERAHAN

2.4.1

Waktu penyerahan barang adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender sejak surat penunjukan diterbitkan.

2.4.2

Tempat penyerahan barang dan jasa adalah di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.4.3

Jangka waktu ini sudah memperhitungkan waktu yang dipergunakan oleh Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan seluruh pengadaan sampai dengan selesainya pengadaan, termasuk waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan material, melaksanakan pengiriman/pengangkutan, pengamanan dalam alat angkutan dan pelaksanaan pengujian-pengujian yang diperlukan, serta sudah termasuk antisipasi dan perhitungan kebutuhan libur hari raya maupun hari besar dan/atau libur nasional lainnya.

2.4.4

Pada waktu penyerahan barang agar dilengkapi dengan dokumen-dokumen sebagai berikut : (1) Surat Pengantar barang dalam 2 (dua) rangkap; (2) Asli Certificate Of Manufacture (COM) dari Manufaktur/Pabrikan/Produsen; (3) Asli Drawing Battery Storage (4) Asli Certificate of Guarantee atau Sertifikat Garansi yang diterbitkan oleh Manufaktur/Pabrikan/Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh produsen; (5) Copy Surat Perjanjian.

2.4.5

Sebelum dilakukan pemeriksaan kualitas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, maka atas penyerahan barang tersebut akan diterbitkan Formulir Pemeriksaan Fisik Kedatangan Barang oleh Petugas Gudang.

2.4.6

Segala risiko kehilangan dan/atau kerusakan atas barang yang dititipkan sementara menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.5

PEMERIKSAAN DAN PENERIMAAN BARANG

2.5.1

Pemeriksaan atas barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa meliputi pemeriksaan kelengkapan dokumen barang, kesesuaian spesifikasi, kualitas, kuantitas, jenis barang sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.


2.5.2

Apabila barang yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian dan tidak memenuhi pengujian material yang dilakukan oleh PT PJB UP. Gresik, maka PT PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak menolak barang yang tidak sesuai tersebut dan Penyedia Barang/Jasa harus mengganti barang tersebut dengan barang yang baru.

2.5.3

Semua kehilangan dan/atau kerusakan atas barang tersebut yang terjadi dalam waktu handling dan/atau pengangkutan dari tempat Penyedia Barang/Jasa sampai di tempat penyerahan barang menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa.

2.5.4

Dalam hal pemeriksaan dilakukan setelah batas waktu penyerahan barang dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dan barang dinyatakan ditolak, maka Penyedia Barang/Jasa akan dikenakan denda keterlambatan terhitung sejak berakhirnya batas waktu penyerahan barang.

2.5.5

Pemeriksaan dan penerbitan Berita Acara Pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dilaksanakan paling lambat dalam waktu 16 (enam belas) hari kerja terhitung sejak dilakukannya pemeriksaan barang tersebut oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

2.5.6

Hasil dari pemeriksaan dan penerimaan barang tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik dan Bon Penerimaan Barang yang diterbitkan oleh Petugas Gudang PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Namun demikian, penerbitan Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut tidak melepaskan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa terhadap kualitas barang yang diserahkan dan jika pada masa garansi ternyata barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka Penyedia Barang/Jasa harus mengganti dengan barang yang baru.

2.6

DIREKSI PEKERJAAN

2.6.1

Untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan, PT PJB akan menunjuk Direksi Pekerjaan yang bertugas memberi bimbingan dan petunjuk kepada Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Surat Perjanjian.

2.6.2

Direksi Pekerjaan adalah Manajer Pemeliharaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.6.3

Adapun untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan di lapangan, Direksi Pekerjaan akan menunjuk secara tertulis Pengawas Lapangan guna melakukan pengawasan dan pendampingan dalam proses pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini bidang Listrik.

2.6.4

Direksi Pekerjaan berhak untuk menolak apabila Penyedia Barang/Jasa dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai dengan Surat Perjanjian.

2.6.5

Direksi Pekerjaan berhak memberikan teguran atau peringatan bila Penyedia Barang/Jasa melakukan tindakan yang membahayakan tenaga kerja/personil/unit, melanggar peraturan atau tidak mengindahkan instruksi dari Direksi Pekerjaan.

2.6.6

Direksi Pekerjaan atau wakil yang ditunjuk (Pengawas Pekerjaan) hanya mempunyai wewenang mengeluarkan instruksi kepada Penyedia Barang/Jasa sejauh yang didefinisikan dalam Surat Perjanjian.

2.6.7

Setiap persetujuan, pemeriksaan, instruksi, permintaan, pengujian dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh wakil Direksi Pekerjaan harus terlebih dahulu diketahui oleh Direksi Pekerjaan.


2.7

IZIN, KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA SERTA KEBERSIHAN LINGKUNGAN

2.7.1

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.7.2

Penyedia barang/jasa wajib mematuhi semua ketentuan dan peraturan terkait dengan (1) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) (2) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Lingkungan (SML) (3) kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Energi (SME) (4) Kebijakan Kawasan Dilarang Merokok (5) Kebijakan Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Safety Riding) dan (6) Kebijakan dan prosedur Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang ditetapkan oleh PT. PJB dan berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik.

2.7.3

Penyedia barang/jasa dalam melaksanakan pekerjaan PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib meminta izin kepada bagian Keamanan dan K3 yang berupa Working Permit/Safety Permit/ID Card/Surat Izin Kerja/dokumen lain yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan.

2.7.4

Penyedia barang/jasa setiap memasuki area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik wajib menggunakan ID Card sesuai warna dengan rincian sebagai berikut: •

Merah : untuk akses ke daerah bebas tertutup (A)

•

Biru

: untuk akses ke daerah bebas terlarang (B)

•

Hijau

: untuk akses ke daerah bebas terbatas (C)

•

Kuning : untuk akses ke daerah bebas terbatas penyangga (D)

yang menyatakan Penyedia barang/jasa diperbolehkan untuk memasuki area dan melaksanakan pekerjaan. 2.7.5

Bila Penyedia barang/jasa melakukan pekerjaan di luar akses kewenangan ID Card, maka Penyedia barang/jasa harus melakukan penggantian ID Card ke bagian Keamanan sesuai peraturan yang berlaku.

2.7.6

Perlengkapan APD dan safety, seluruh peralatan kerja, air, listrik menjadi tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

2.7.7

Penyedia barang/jasa bertanggung jawab membawa keluar seluruh material sisa/limbah keluar lokasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan Penanganan bekas kemasan sesuai MSDS/LDKB.

2.7.8

Penyedia barang/jasa bertanggung jawab atas keamanan tempat kerja dan tenaga kerja, serta kebersihan lingkungan sekitarnya selama pekerjaan berlangsung.

2.8

PEKERJAAN TAMBAH DAN PEKERJAAN KURANG

2.8.1

Pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang hanya dianggap sah apabila ada perintah dari PT PJB secara tertulis.


2.8.2

Kenaikan harga akibat pekerjaan tambah tidak boleh lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian(termasuk PPN 10%).

2.8.3

Perubahan nilai Surat Perjanjian atas pekerjaan tambah dan/atau pekerjaan kurang sebagaimana dimaksud pada butir 2.10.1 dan 2.10.2, dibuatkan addendum

2.8.4

Addendum Perjanjian dibuat dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang sudah diatur dalam Perjanjian, perhitungannya menggunakan harga satuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian;

b.

Lingkup pekerjaan tambah/kurang yang belum diatur dalam Perjanjian, maka harga satuan ditentukan berdasarkan kesepakatan.

2.8.5

Addendum Perjanjian tidak dapat dijadikan dasar perubahan waktu penyerahan barang/jasa, kecuali ada persetujuan dari PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik secara tertulis.

2.8.6

Apabila pekerjaan kurang mengakibatkan pengurangan volume barang dari volume barang yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian, maka pengurangan dimaksud tidak dapat dipakai Penyedia barang/jasa sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume barang dimaksud.

2.9

CARA PEMBAYARAN

2.9.1

Pembayaran atas harga PENGADAAN sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari total nilai Surat Perjanjian dilakukan setelah Penyedia Barang menyerahkan dengan baik seluruh barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap telah diterima oleh Pemberi Pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang.

2.9.2

Pemberi Pekerjaan berkewajiban melaksanakan Pembayaran atas tagihan (invoice) Penyedia Barang dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan dokumen permintaan pembayaran atau tagihan (invoice) Penyedia Barang dinyatakan benar dan lengkap oleh Pemberi Pekerjaan.

2.9.3

Surat Permintaan Pembayaran atau Tagihan (INVOICE) yang bermaterai cukup kepada Manajer Keuangan dan Administrasi PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik dengan dilampiri:

2.9.4

(1)

Kuitansi dan/atau Faktur yang bermaterai cukup, dengan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang, dalam 3 (tiga) rangkap;

(2)

Asli e-faktur pajak, dengan Kode 030, nilai 100% dari total pekerjaan jasa dan tanggal sama dengan tanggal Berita Acara Pemeriksaan Barang, dalam 4 (empat) rangkap;

(3)

Asli Berita Acara Pemeriksaan Barang;

(4)

Formulir Penitipan Sementara (jika batas waktu pemeriksaan barang oleh Tim Pemeriksa Kualitas Barang/Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik telah terlewati)

(5)

Asli Bon Penerimaan Barang;

(6)

Rekomendasi jumlah hari keterlambatan (bila ada);

(7)

Copy Perjanjian;

(8)

Copy Nomor Pengukuhan PKP dan NPWP;

(9)

Copy Sertifikat Garansi sesuai dengan masa garansi atas Battery Storage.

Pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer melalui Nomor Rekening Penyedia barang/jasa yang dinyatakan dalam Surat Perjanjian. 17 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.9.5

Biaya-biaya yang timbul pada Bank Penyedia barang/jasa sehubungan dengan transaksi pembayaran yang dilakukan PT PJB kepada Penyedia barang/jasa, akan menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia barang/jasa.

2.10

SANKSI KETERLAMBATAN DAN SANKSI WANPRESTASI

2.10.1 Dalam hal terjadi keterlambatan penyerahan Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 berikut dokumen penyerahannya secara lengkap sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1o/oo (satu permil) per hari kalender dari nilai/harga dalam Perjanjian ini dengan batas maksimum denda keterlambatan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total harga dalam Perjanjian ini; Keterlambatan penyerahan Pengadaan Battery Storage Untuk Chloropac 3/4 berikut dokumen penyerahannya dimaksud tidak berlaku apabila disebabkan adanya Force Majeure atau alasan yang berhubungan dengan kesalahan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2.10.2 Sanksi akan dikenakan kepada Penyedia Barang/Jasa apabila terjadi wanprestasi ( termasuk pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku di dalam area PT PJB Unit Pembangkitan Gresik sesuai pasal 2.8.2.) akibat timbulnya gangguan yang disebabkan oleh Penyedia Barang/Jasa. 2.10.3 Apabila diketemukan tertangkap tangan Penanggung Jawab Lapangan (Site Manajer), Pelaksana-pelaksana (Supervisor dan Quality Control) dan/atau Petugas Inti / Tenaga Kerja dari Penyedia barang/jasa yang merokok di wilayah PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, maka orang tersebut dicabut ijin bekerja dan dikeluarkan dari area PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. Apabila diketemukan kembali pelanggaran tersebut pada Penyedia barang/jasa yang sama maka akan diberlakukan ketentuan pemutusan dengan memberikan peringatan secara tertulis pada pasal 2.15.2. 2.10.4 Apabila sampai dengan batas waktu penyerahan Battery Storage berikut dokumen penyerahannya, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak untuk memutus Perjanjian secara sepihak berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian. Namun apabila Penyedia Barang/Jasa masih sanggup untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik menyetujui, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberikan Jaminan Pelaksanaan sehingga tidak ada waktu penjaminan yang luang atau terputus dan kepada Penyedia Barang/Jasa tetap dikenakan sanksi keterlambatan. 2.10.5 Apabila setelah disetujui oleh PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik, Penyedia Barang/Jasa tidak bersedia memberikan Jaminan Pelaksanaan, maka PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik berhak memutus Perjanjian berdasarkan ketentuan yang berlaku dan Jaminan Pelaksanaan akan dicairkan dan sepenuhnya menjadi milik PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik serta Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa di wilayah kerja PT. PLN (Persero) Grup minimal 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pemutusan Perjanjian.


2.11

PEMBEBASAN TUNTUTAN

2.11.1 Penyedia Barang/Jasa menjamin PT PJB bahwa sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian maupun di kemudian hari tidak akan mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak atas barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian. 2.11.2 Apabila kemudian hari PT PJB mendapat tuntutan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau mempunyai hak barang sebagaimana dimaksud dalam Surat Perjanjian yang telah diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PT PJB, maka semua biaya yang diperlukan oleh PT PJB sebagai akibat tuntutan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.12

PENGALIHAN RISIKO DAN PENGALIHAN KEPEMILIKAN BARANG

2.12.1 Pengalihan risiko, baik risiko kehilangan maupun risiko kerusakan, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.12.2 Pengalihan kepemilikan atas barang, terjadi setelah PT PJB menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang. 2.13

PENUNDAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN

2.13.1 PT PJB mempunyai hak untuk memerintahkan penundaan dan memulai lagi seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan tanpa membatalkan persyaratan-persyaratan yang telah diatur dalam Surat Perjanjian. 2.13.2 Perintah untuk menunda atau memulai lagi perkerjaan akan disampaikan secara tertulis kepada Penyedia Jasa. Waktu penyelesaian pekerjaan akan diperpanjang sesuai dengan waktu yang hilang akibat penundaan tersebut. 2.14

PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN

2.14.1 Kontrak ini berakhir apabila : a. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang dan/atau menyelesaikan pekerjaan dengan baik berikut dokumen penyerahannya secara lengkap serta telah diterima oleh Pemberi Pekerjaan dengan diterbitkannya Berita Acara Pemeriksaan Barang. b. Berakhirnya jangka waktu Kontrak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2.4 RKS ini. c.

Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK karena adanya peristiwa force majeure.

d. Diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan adanya pemberitahuan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya dengan adanya kesepakatan kompensasi ganti rugi dan pelunasan kewajiban dari PARA PIHAK. 2.14.2 PIHAK KESATU berhak mengakhiri sebagian atau seluruh isi Surat Perintah Kerja ini, apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang dimaksud dalam Bab 3 tersebut di bawah dengan baik. 2.14.3 Pemutusan Tanpa Pemberitahuan : Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja atau telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga atau tidak dapat melaksanakan PEKERJAAN dan/atau melakukan pengalihan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.17 RKS, maka PIHAK KESATU berhak memutus Surat Perintah Kerja secara sepihak, baik sebagian atau seluruhnya tanpa memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA.


2.14.4 Pemutusan dengan memberikan Pemberitahuan secara tertulis : a. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan pekerjaan jasa yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja ini dan/atau tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK KESATU akan memberikan peringatan tertulis kepada PIHAK KEDUA sebagai Surat Peringatan Pertama. b. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis maka PIHAK KESATU akan memberikan Surat Peringatan Kedua sekaligus Surat Peringatan terakhir. c.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal diterbitkannya Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini PIHAK KEDUA tidak memberikan respon/jawaban secara tertulis, maka PIHAK KESATU berhak memutus Perjanjian ini.

2.14.5 Apabila terjadi pemutusan Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.14.3 dan Pasal 2.14.4 RKS ini, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi tidak diperbolehkan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PIHAK KESATU selama minimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pemutusan Surat Perintah Kerja. 2.14.6 Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian secara sepihak, maka PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2.15

FORCE MAJEURE

2.15.1 Kejadian Kahar (Force Majeure) adalah setiap keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar, langsung ataupun tidak langsung dari pihak yang terkena (termasuk tetapi tidak terbatas pada kerusuhan, perang, bencana alam, pemogokan nasional, terorisme, embargo), tetapi jika hanya dan sejauh bahwa: (1) (2)

(3)

(4)

situasi tersebut, walaupun telah dilakukan upaya keras yang pantas, tidak dapat dicegah, dihindari atau dipindahkan oleh pihak tersebut; kejadian tersebut mempengaruhi secara materiil kemampuan pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan pihak yang terkena telah melakukan seluruh tindakan pencegahan yang pantas, kehati-hatian dan tindakan alternatif yang pantas untuk menghindari akibat dari kejadian tersebut terhadap kemampuan pihak yang terkena tersebut untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Surat Perjanjian dan untuk mengurangi konsekuensi-konsekuensinya; kejadian tersebut bukan akibat langsung atau tidak langsung kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan setiap kewajiban-kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian; dan pihak yang terkena tersebut telah mengirim kepada pihak lainnya pemberitahuan seketika yang menjelaskan kejadian tersebut dan akibat yang terjadi dan tindakantindakan yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan ini dengan ketentuan Kejadian Kahar tidak termasuk pemogokan, penutupan, atau tindakan industri lainnya oleh personel dari pihak yang terkena atau agen-agennya.

2.15.2 Dalam hal terjadi Force Majeure, maka Penyedia Barang/Jasa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PT PJB dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya peristiwa Force Majeure.


2.15.3 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 Penyedia Barang/Jasa tidak memberitahukan kejadian Force Majeure tersebut kepada PT PJB, maka keterlambatan penyerahan barang berdasarkan Surat Perjanjian dianggap bukan sebagai akibat dari Force Majeure. 2.15.4 Dalam pemberitahuan mengenai Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.2 harus disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Penyedia Barang/Jasa dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan barangkepada PT PJB. 2.15.5 PT PJB dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.4 akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai permohonan dimaksud kepada Penyedia Barang/Jasa. 2.15.6 Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 2.17.5 PT PJB tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan barang berikut dokumen penyerahannya secara lengkap dari Penyedia Barang/Jasa, maka PT PJB dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. 2.15.7 Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan penyerahan barang yang diakibatkan oleh Force Majeure. 2.15.8 Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya Force Majeure akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan PT PJB dengan Penyedia Barang/Jasa. 2.16

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

2.16.1 Apabila timbul perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan Surat Perjanjian, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa sepakat untuk menyelesaikan dengan musyawarah. 2.16.2 Segala sengketa, pertentangan atau perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Surat Perjanjian, atau pelanggarannya yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah (dengan jalan damai), akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Surabaya sesuai dengan prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan yang berlaku di BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia). 2.16.3 Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) tidak dapat diganggu gugat dan bersifat terakhir. Putusan tersebut segera diserahkan kepada pengadilan yang mempunyai wewenang hukum (yurisdiksi) untuk melaksanakannya. PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa tidak akan mengajukan banding kepada pengadilan atas Putusan tersebut. Sambil menunggu penyelesaian atas suatu sengketa, PT PJB dan Penyedia Barang/Jasa akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian. 2.17

PENGALIHAN PEKERJAAN KEPADA PIHAK LAINNYA

2.17.1 Penyedia Barang/Jasa tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya berdasarkan Surat Perjanjian kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PT PJB. 2.17.2 Dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan kewajibannya kepada pihak lain berdasarkan persetujuan tertulis dari PT PJB, maka seluruh kerugian yang timbul sebagai akibat pengalihan pengadaan barang dimaksud menjadi beban dan tanggung jawab Penyedia Barang/Jasa. 2.18

PERUBAHAN-PERUBAHAN PADA SURAT PERJANJIAN

2.18.1 Setiap perubahan yang terjadi dalam Surat Perjanjian hanya dapat dilakukan atas persetujuan bersama. 21 Rencana Kerja dan Syarat-syarat

2.18.2 Usulan perubahan harus diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan kepada pihak lainnya sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan. 2.18.3 Setiap perubahan yang telah disepakati ditandatangani oleh masing-masing pihak yang selanjutnya menjadi Addendum dari Surat Perjanjian. 2.19

PERSYARATAN LAIN

2.19.1 Bilamana ternyata Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan pemalsuan dokumen pengadaan (termasuk Surat Jaminan), maka dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 4 (empat) tahun. 2.19.2 Mata uang pada Surat Jaminan harus sama dengan mata uang pada Penawaran Harga. 2.19.3 Apabila Penyedia Barang/Jasa telah ditunjuk sebagai pemenang ternyata mengundurkan diri sebelum menandatangani Surat Perjanjian, maka Jaminan Penawaran dicairkan menjadi milik PT PJB dan Penyedia barang dikenakan sanksi Black List dan tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan barang/jasa di wilayah kerja PT PJB selama maksimum 1 (satu) tahun. 2.19.4 Apabila terdapat perubahan data perusahaan selama pelaksanaan Surat Perjanjian, maka Penyedia Barang/Jasa harus segera memberitahukan secara tertulis kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA. 2.19.5 Penyedia Barang wajib mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan hidup yang berlaku pada saat penyerahan barang/jasa. 2.20

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah sesuai lampiran 12.


BAB III SYARAT-SYARAT TEKNIS

3.1

LINGKUP PENGADAAN DAN SPESIFIKASI BARANG Lingkup pengadaan dan spesifikasi barang adalah sesuai dengan Lampiran 1 dan Lampiran 16 RKS ini.

3.2

MUTU BARANG Barang yang ditawarkan oleh Penyedia Barang sesuai dengan Lampiran 1 harus dalam keadaan baik, asli (original) dan 100% baru dan dijamin dapat berfungsi dengan baik.

3.3

KEMASAN BARANG

3.3.1

Barang harus dikemas dalam peti/kemasan yang kuat dan tidak mudah pecah, bocor atau pun tercerai berai untuk proses pengangkutan baik melalui darat, laut dan udara sehingga terhindar dari kehilangan atau kerusakan, pencurian dan bahaya dari proses bongkar muat.

3.3.2

Barang tersebut harus dilindungi dengan seksama dan dapat terlindungi dari proses pengaratan dan penyebab-penyebab kerusakan lainnya.

3.3.3

Barang harus dipak sekecil mungkin.


BAB IV TATA CARA EVALUASI PELELANGAN

4.1

METODE EVALUASI

4.1.1

Metode evaluasi dalam Pelelangan ini memakai SISTEM GUGUR. Evaluasi pada Sistem Gugur diberlakukan pada setiap tahapan dengan urutan dari Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, dan Evaluasi Harga. Sistem ini menggunakan pendekatan/metode kualitatif, yang melakukan pemeriksaan kelengkapan dan penelitian kebenaran substansi isi Dokumen Penawaran serta mengambil kesimpulan apakah Dokumen Penawaran yang diajukan memenuhi persyaratan atau tidak terhadap Dokumen Pengadaan. Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:

4.1.2

Evaluasi Administrasi (1) Evaluasi Administrasi dilakukan terhadap pemenuhan kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dan tercantum dalam RKS ini Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi. Kelengkapan Dokumen Penawaran menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu LENGKAP/ADA atau TIDAK LENGKAP/TIDAK ADA dokumen yang dipersyaratkan. (2) Apabila Evaluasi pada butir a) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen. (3) Untuk penilaian / Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen, apabila Tim Pengadaan merasa kurang yakin terhadap kebenaran data dalam dokumen penawaran, dapat mencari informasi dari pihak-pihak terkait lainnya. Tim berhak melakukan klarifikasi dan verifikasi atas kebenaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari peserta lelang. (4) Kualifikasi peserta dinyatakan GUGUR apabila: •

Terlambat/melebihi batasan waktu memasukkan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu yang sudah ditentukan.

•

Surat penyampaian dokumen yang dipersyaratkan dalam proses pelelangan tidak ditandatangani oleh direktur utama/pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili perusahaan yang bekerja sama.

•

surat penawaran memenuhi ketentuansebagai berikut jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan; dan bertanggal.

•

Penyedia Barang/Jasa atas nama sendiri atau sebagai anggota Join Operation menyerahkan lebih dari satu dokumen penawaran untuk satu paket pekerjaan.


•

Pemilik modal dan/atau pengurus suatu perusahaan menjadi pemilik modal dan/atau pengurus perusahaan lain sesama peserta pelelangan dalam satu paket pekerjaan.

•

Penyedia Barang/Jasa peserta lelang tidak memenuhi Persyaratan berdasarkan RKS ini (Bab I angka 1.10).

Tidak melampirkan seluruh kelengkapan dokumen penawaran dipersyaratkan sebagaimana dalam RKS ini (Bab I angka 1.13.).

yang

(5) Evaluasi Administrasi menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Administrasi (lulus) atau Tidak Memenuhi Syarat Administrasi (tidak lulus/gugur). 4.1.3

Evaluasi Teknis (1) Evaluasi Teknis dilakukan terhadap penawaran yang dinyatakan memenuhi/lulus persyaratan administrasi. (2) Ketentuan kriteria yang dinilai atau faktor-faktor yang dievaluasi pada Evaluasi Teknis antara lain adalah sebagai berikut : i.

Spesifikasi teknis barang dan identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum dengan lengkap dan jelas berdasarkan contoh, brosur dan gambar-gambar;.

ii.

Kesesuaian spesifikasi yang ditawarkan dengan rincian penawaran

iii.

Dukungan dan Pernyataan dari pabrikan atau manufacturer terkait spesifikasi yang ditawarkan

iv.

Pengalaman Perusahaan. • Pengadaan Battery Storage atau pengadaan sejenis

(3) Apabila dilakukan penilaian teknis dengan system nilai, Penyedia Barang/Jasa peserta pelelangan dinyatakan gugur apabila tidak lulus nilai ambang batas 60. (4) Evaluasi Data Teknis akan menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu Memenuhi syarat teknis (lulus) atau Tidak Memenuhi syarat teknis (tidak lulus/gugur). 4.1.4

Evaluasi Harga (1)

Evaluasi Harga dilakukan setelah penawaran dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.

(2)

Evaluasi Harga dilakukan terhadap kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang dipersyaratkan dalam Penawaran Harga.

(3)

Apabila Evaluasi pada butir b) dipenuhi, selanjutnya dilakukan Evaluasi terhadap keabsahan dari masing-masing dokumen.

(4)

Evaluasi keabsahan dokumen penawaran harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi Syarat Penawaran Harga atau Tidak Memenuhi Syarat Penawaran Harga.

(5)

Penyedia barang/jasa yang dinyatakan Memenuhi Syarat Penawaran Harga, selanjutnya dilakukan Evaluasi Harga Penawaran.

(6)

Berdasarkan hasil evaluasi kewajaran harga, Pelaksana Pengadaan membuat daftar urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga penawaran terendah.


(7)

Evaluasi penawaran harga dilakukan dengan metode sistem gugur, penawaran harga akan dibandingkan dengan HPS yang telah ditetapkan dan penawaran harga yang diatas HPS dinyatakan gugur dan tidak akan dievaluasi.

(8)

Unsur-unsur yang dinilai dalam Evaluasi Harga meliputi sebagai berikut : a) Ketentuan mengenai Surat Penawaran sebagaimana tercantum dalam ketentuan-ketentuan dari butir 1.14.1.(3) b) Daftar Rincian Harga Penawaran dicap asli di atas kop perusahaan dengan tanda tangan yang berwenang di atas meterai 6000 (sesuai Lampiran 5) c) Sebelum evaluasi harga, untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:

(9)

•

volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;

•

apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan

•

jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.

Hasil koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak Harga Satuan dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula. Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.

(10) Penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur. (11) Berdasarkan hasil koreksi aritmatik Pelaksana Pengadaan menyusun urutan dari penawaran terendah. (12) Hasil koreksi aritmatik diumumkan melalui website. (13) Untuk evaluasi sistem gugur – pelaksanaan evaluasi harga dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan untuk mendapatkan 3 (tiga) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik. (14) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran harga. (15) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau penting, dengan ketentuan: a) total harga penawaran dibandingkan terhadap nilai total HPS:

•

untuk kontrak lump sum, apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan gugur; dan

•

apabila semua harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi di atas nilai total HPS, pelelangan dinyatakan gagal.


b) harga satuan yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi. Harga satuan penawaran tersebut dinyatakan timpang dan hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga; c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya; d) untuk kontrak lump sum:

•

apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan huruf;

•

apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam tulisan angka; atau

•

apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka penawaran dinyatakan gugur

(16) Dilakukan klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran dibawah 80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:

•

apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; dan

•

apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan Jaminan Penawaran dicairkan untuk Perusahaan serta dimasukkan dalam Daftar Hitam.

(17) Evaluasi harga menghasilkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu Memenuhi atau Tidak Memenuhi. 4.2

KLARIFIKASI (1)

Apabila peserta yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan: a) Pelaksana Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang; b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang dinilai tidak wajar; c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati, untuk mendapatkan total hasil negosiasi; d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan sebagai dasar nilai kontrak; e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan f)

apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.


(2)

Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama (kolusi/persekongkolan) antara peserta, Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang, dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka: a) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam; b) anggota Pelaksana Pengadaan dan/atau Pejabat yang Berwenang yang terlibat persekongkolan diganti, dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana; c) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan Apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka (3), maka pelelangan dinyatakan gagal.

(3)

Dilakukan klarifikasi apabila : a) Penawaran telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran tidak lebih rendah dari 80% nilai HPS, Apabila harga penawaran kurang dari 80% nilai HPS, maka akan dilakukan klarifikasi terhadap spesifikasi Barang. b) Apabila setelah dilakukan klarifikasi terhadap calon pemenang pengadaan dan calon pemenang tetap menyatakan sanggup untuk melaksanakan pengadaan Barang, maka calon pemenang tersebut harus bersedia menaikkan nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai total HPS. c) Apabila calon pemenang yang bersangkutan tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaan, maka penawarannya dapat digugurkan dan jaminan penawarannya dicairkan dan menjadi milik PT PJB serta calon pemenang tersebut dikenakan sanksi Blacklist tidak diperbolehkan mengikuti pengadaan Barang di wilayah kerja PT PJB selama 12 (dua belas) bulan.

4.3

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGUMUMAN PEMENANG

4.3.1

Penawaran yang telah lulus evaluasi administrasi dan teknis serta harga penawaran urutan terendah pertama tidak dilakukan negosiasi harga.

4.3.2

Usulan Penetapan Pemenang lelang disusun sesuai dengan urutan 1 (satu) calon pemenang dan 2 (dua) urutan calon pemenang cadangan.

4.3.3

Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran yang sama, maka Pelaksana Pengadaan memilih peserta yang mempunyai kemampuan teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara Hasil Pelelangan.

4.3.4

Penawaran harga terendah pertama diusulkan sebagai calon pemenang.

4.3.5

Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan.

4.3.6

Hasil penetapan pemenang pelelangan akan diumumkan kepada semua peserta pelelangan, pengumuman dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem eProc PT PJB.


4.4

MASA SANGGAH DAN JAMINAN SANGGAHAN

4.4.1

Kepada Peserta yang berkeberatan dengan hasil penetapan dapat mengajukan sanggahan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pengumuman hasil penetapan pemenang, dengan memberikan jaminan sanggah sebesar 2‰ dari nilai total HPS atau setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000,-

4.4.2

Peserta dapat mengirimkan sanggahan kepada panitia melalui website sistem e-Proc PT PJB dan Surat sanggahan juga diberikan kepada panitia secara manual termasuk jaminan masa sanggah.

4.4.3

Sanggahan ditujukan kepada Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Satuan Pengadaan dan Logistik.

4.4.4

Sanggahan hanya diajukan terhadap adanya penyimpangan pelaksanaan prosedur yang telah diatur dalam dokumen pelelangan, KKN, dan atau pelanggaran persaingan usaha yang sehat.

4.4.5

Surat sanggahan diajukan pelaksana pengadaan disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI), Surat sanggahan yang disampaikan kepada yang bukan kepada Pejabat yang Berwenang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

4.4.6

Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan.

4.4.7

Pejabat yang berwenang wajib memberikan pendapat keterangan tertulis atas substansi masalah yang disanggah kepada yang mengajukan sanggahan disertai bukti-bukti secara proporsional sesuai dengan masalahnya selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya sanggahan, jawaban sanggahan dapat dilihat oleh peserta pelelangan melalui website sistem e-Proc PT PJB.

4.4.8

Penyedia yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari pelaksana pengadaan dapat mengajukan sanggahan banding kepada Pejabat yang Berwenang, dengan tembusan kepada Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka SPI),paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan.

4.4.9

Berdasarkan keterangan pelaksana pengadaan maka atasan Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak surat Sanggahan Banding diterima.

4.4.10 Proses pelelangan dapat dilanjutkan sesudah Pejabat yang Berwenang memberikan jawaban kepada yang mengajukan sanggahan. 4.4.11 Apabila sanggahan ternyata benar, maka dilakukan penilaian kembali atau dilakukan pengumuman pelelangan ulang. Pelaksana pengadaan wajib mengembalikan Jaminan Sanggah. 4.4.12 Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada, maka kepada yang bersangkutan tidak diikutsertakan pada proses pelelangan dan Jaminan Sanggah dicairkan oleh Perusahaan. Kepada Penyedia tersebut dikenakan Black List selama 1 (satu) tahun. 4.4.13 Sanggahan/sanggahan banding hanya diberikan 1 (satu) kali dan jawaban atas sanggahan banding bersifat akhir


4.4.14 Peserta lelang yang keberatan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dapat dikenakan Black List selama 2 tahun dan apabila ternyata mengada-ada maka dikenakan Black List selama 60 (enam puluh) bulan / 5 (lima) tahun. 4.5

PENUNJUKAN PEMENANG PELELANGAN

5.1.1.

Selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sesudah masa sanggah berakhir atau tidak ada sanggahan diterima, maka akan diterbitkan surat penunjukan pelaksanaan pekerjaan kepada urutan calon pemenang pertama.

5.1.2.

Apabila pemenang pertama yang telah ditetapkan pemenang mengundurkan diri dan atau tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan kedua sesuai dengan harga yang bersangkutan dengan ketentuan : 5.1.2.1. Penetapan pemenang urutan kedua tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan penetapan 5.1.2.2. Bersedia memperpanjang jaminan penawaran bila sudah habis masa berlakunya 5.1.2.3. Harga penawaran/harga penawaran terkoreksi calon pemenang kedua tidak melebihi HPS.

5.1.3.

Jaminan Penawaran pemenang pertama menjadi milik PT PJB untuk dicairkan dan disetor di kas perusahaan dan diberikan sanksi black list selama 60 bulan.

4.5.1

Apabila pemenang pelelangan urutan kedua tidak bersedia, maka akan ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan kepada pemenang pelelangan urutan ketiga sesuai dengan harga yang bersangkutan dan ketentuan sesuai dengan 5.5.2. dan 5.5.3.


BAB VI PENUTUP

Perubahan atau penambahan atas hal-hal lain yang belum tercakup dalam RKS ini, akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan yang akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini. Gresik, 09 Desember 2016

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK

1.

2.

RACHMAD LUTFI

FARID EFFENDI

Ketua Merangkap Anggota

…………………….

Sekretaris Merangkap Anggota

…………………….

3.

TRI PURWADI

Anggota

…………………….

4.

TRI WURYANI

Anggota

…………………….

5.

GUNADI FEBRY SANDY

Anggota

…………………….

6.

MUHAMMAD ARVIN ZAKKAHA

Anggota

…………………….

Lampiran 1 RKS No.

: :

Permintaan Penawaran (PP) 1695.RKS/612/UPGRK/2016


Tanggal

:

09 Desember 2016


Lampiran 2 RKS No. Tanggal

: : :

Spesifikasi Barang/Jasa 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DIMINTAKAN PENAWARAN


Lampiran 3

:

RKS No. Tanggal

: :

Spesifikasi Barang/Jasa yang Ditawarkan 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

SPESIFIKASI BARANG/JASA YANG DITAWARKAN

NO

NAMA BARANG/JASA

JUMLAH



: : :

Contoh Surat Penawaran 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

Nomor : Lampiran :

Tanggal…………….........

Kepada TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No. 1 Gresik Perihal

: Penawaran Administrasi,Teknis dan Harga

Yang bertanda tangan dibawah ini Dalam hal ini diwakili oleh Jabatan dalam perusahaan

: : :

.................................................................... A) .................................................................... B) .................................................................... C)

Dengan ini menyatakan : 1. Tunduk pada ketentuan-ketentuan pengadaan yang berlaku di PT. PJB Unit Pembangkitan Gresik. 2. Bersedia melaksanakan pekerjaan pengadaan …………….. sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum dalam : a. RKS Nomor : ................................................................................................. Tanggal : ................................................................................................. Tentang : ................................................................................................. b. Berita Acara Penjelasan Nomor : ................................................................................................. Tanggal : ................................................................................................. 3. Penawaran tersebut mengikat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pembukaan surat penawaranSampul I dan dapat diperpanjang lagi bila diperlukan. 4. Waktu penyerahan adalah ……. (........................) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Penunjukan. 5. Harga Penawaran Harga Barang : ................................................................................................ Pajak Pertambahan Nilai (PPN) : ................................................................................................ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jumlah penawaran : ................................................................................................

6. 7. 8.

(Terbilang : .................................................................................................................................................. ) Rincian penawaran harga setiap Barang, seperti terlampir. Asli Jaminan Penawaran dari Bank ..................................................................................................................... Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran Demikian penawaran ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

PT

......................................... D) ( Nama Jelas ) E) Keterangan : A = Nama dan Alamat Perusahaan B = Nama yang mewakili Perusahaan C = Jabatan yang mewakili Perusahaan D = Tanda tangan penawar dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00) E = Jabatan


Lampiran 5

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Rincian Harga Penawaran 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

DAFTAR RINCIAN HARGA PENAWARAN NAMA

No BARANG/JASA

JUMLAH

SATUAN

HARGA SATUAN

JUMLAH (Rp)

WAKTU PENYERAHAN

SUB TOTAL PPN 10% TOTAL HARGA PENAWARAN TERBILANG: Paraf dan Stempel Perusahaan



Kepada

: : :

Contoh Surat Pernyataan 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

Tanggal ....................................

PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

................................................................................

Mewakili

:

PT ...........................................................................

Jabatan

:

................................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 1695.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3.

4. 5.

6. 7. 8.

9.

10.

Barang yang akan diserahkan adalah 100% baru, asli (genuine) dan tidak cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi sesuai dengan spesifikasi teknik yang diminta. Barang yang akan disuplai tersebut dijamin dapat berfungsi/beroperasi dengan baik. Apabila dalam Masa Garansi, ternyata barang tidak memenuhi fungsi yang dipersyaratkan, atau terdapat cacat/kerusakan karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan/pemasangan dan bukan karena kesalahan operasi, maka kami sanggup untuk memperbaiki atau mengganti part rusak dengan yang baru. Kami dan manajemen perusahaan kami, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya Kami akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang kami peroleh dalam menjalankan tugas sebagai pelaksana pekerjaan jasa pemeliharaan ......................... di PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, seusai peraturan / kebijakan pengamanan informasi yang berlaku di PT PJB. Kami menjamin bahwa pelaksana jasa pemeliharaan ......................... yang akan ditempatkan tersebut dijamin dapat bekerja dan bersikap profesional. Perusahaan kami yang sedang mengikuti pelelangan ini tidak mempunyai hubungan/sangkut paut dengan perusahaan lain yang sedang bermasalah dengan PT PJB. Apabila data/pernyataan yang kami sampaikan dalam penawaran ternyata ada yang palsu, maka kami bersedia dikenakan sanksi tidak diperkenankan untuk mengikuti pengadaan barang/jasa di lingkungan PT PJB selama 4 (empat) tahun. Bertanggung jawab penuh dan sekaligus membebaskan PT PJB dari segala tuntutan atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), hak paten, merek terdaftar, desain, hak cipta atau hak atas kekayaan intelektual lainnya. Perusahaan kami tidak sedang menjalani sanksi Blacklist di lingkungan PT PLN (Persero).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. PT ............................................. Meterai ------------------------------------------Jabatan 37 Rencana Kerja dan Syarat-syarat


: : :

Contoh Pakta Integritas 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan : 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melakukan praktek persaingan yang sehat dalam proses pengadaan; 3. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dan atau praktek persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan; 4. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; 5. Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dengan memperbesar TKDN sesuai ketentuan yang berlaku dan menggunakan produk berstandar; 6. Dalam keadaan tertentu akan mengikutsertakan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi kecil sesuai kompetensi teknis yang dimiliki untuk bagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; 7. Dalam melakukan pengadaan akan selalu berpegang pada konsep ramah lingkungan. 8. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................ (nama kota), .............. (tanggal) ......... (bulan) ........... (tahun)

Nama Penyedia Barang/Jasa Jabatan

Tanda tangan dan stempel perusahaan (asli di atas meterai Rp 6.000,00)

Nama


Lampiran 8

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

Tanggal ............................... Kepada PANITIA PELAKSANA PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PEMBANGKITAN JAWA-BALI UNIT PEMBANGKITAN GRESIK Jalan Harun Tohir No.1 Gresik Perihal

:

Surat Pernyataan Menggunakan Dana Sendiri

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:

..........................................................................

Mewakili

:

PT .....................................................................

Jabatan

:

..........................................................................

Sehubungan dengan pelelangan sesuai RKS No. 1695.RKS/612/UPGRK/2016 dengan ini kami menyatakan bahwa pendanaan yang kami pergunakan dalam pelelangan ini adalah benar-benar menggunakan dana sendiri. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PT ........................................ Meterai -------------------------------------Jabatan


Lampiran 9

:

RKS No. Tanggal

: :

Surat Kesepakatan Pembentukan JO 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

KOP PERUSAHAAN SURAT KESEPAKATAN PEMBENTUKAN JOIN OPERATION Nomor

:

.

Kepada Yth.

:

Tim Pengadaan Barang dan Jasa PT PJB Unit Pembangkitan Gresik Jl. Harun Tohir, Gresik

Perihal

:

Pembentukan Join Operation

Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik

Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini, 1.

PT .............................. dengan persentase kemitraan ......%

2.


3.


Sehubungan dengan prakualifikasi untuk seleksi sederhana Pengadaan Jasa Konsultasi Pembangunan Mess dan Ruang Simulator PPA untuk PT PJB Unit Pembangkitan Gresik, dengan ini menyatakan: 1.

Bahwa kami akan melaksanakan perjanjian untuk membentuk Join Operation yang dimaksud apabila kami dinyatakan lulus proses prakualifikasi untuk seleksi sederhana pekerjaan sebagaimana tersebut di atas.

2.

Bahwa kami telah menentukan ............................ (nama perusahaan mitra utama/leader) dalam hal ini diwakili oleh ....................... (nama direktur utama mitra utama/leader) sebagai mitra utama/leader dari Join Operation ini untuk tujuan penawaran. (apabila berbentuk join operation, maka disebutkan seluruh perusahaannya).

3.

Bahwa seluruh mitra dalam join operation harus bertanggung jawab secara bersama-sama (tanggung renteng) atas pelaksanaan Pekerjaan/kontrak.

4.

Bahwa Join Operation tersebut akan menjadi Join Operation yang sepenuhnya dibentuk untuk tujuan pelaksanaan Pekerjaan/kontrak dimaksud.

5.

Bahwa kami akan melegalkan kesepakatan pembentukan Join Operation ini dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Notaris, apabila kami ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan dalam seleksi sederhana ini.

6.

Bahwa komposisi Join Operation tersebut tidak akan berubah dalam jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan/kontrak tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari PT PJB.

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. PT........................... Ttd Nama terang & jabatan

PT.............................. ttd Nama terang & jabatan

PT............................. ttd Nama terang & jabatan


Lampiran 10

:

RKS No. Tanggal

: :

Contoh Daftar Referensi Pengalaman Pekerjaan 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

DAFTAR REFERENSI PENGALAMAN/PEKERJAAN SEJENIS

No

URAIAN

DATA TEKNIIK • Jenis/Type • Kapasitas • Dsb

DATA PEMAKAI • Nama Pemakai • Alamat • Kontak Person • Dsb

KONTRAK Nomor • Tanggal • Th Operasi • Dsb

KET


NO

NAMA PERALATAN

Lampiran 11

:

RKS No. Tanggal

: :

JUMLAH

Contoh Daftar Peralatan yang Digunakan 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

MILIK SENDIRI

SEWA


Lampiran 12 PP No. Tanggal

: : :

Ketentuan Black list 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

KETENTUAN BLACK LIST Hal-hal yang dapat menyebabkan Penyedia masuk dalam black list atau daftar hitam perusahaan adalah: Selama 6 bulan 1) 2) 3)

Tidak memperbaharui persyaratan sebagai Penyedia yang telah habis masa berlakunya lebih dari 1 bulan. Penyedia yang mendaftar untuk ikut pelelangan namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran tanpa alasan yang profesional. Penyedia yang terdaftar dalam DPP, tidak memberikan respon atau merespon dengan alasan yang tidak profesional pada saat diundang untuk mengikuti Pelelangan selama 3 (tiga) kali tidak berturut-turut.

Selama 12 bulan 1) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Apabila sanggahan tidak benar dan cenderung mengada-ada. 3) Peserta yang lulus kualifikasi dan diundang untuk memasukkan penawaran namun tidak memasukkan Dokumen Penawaran. 4) Peserta Pengadaan menyatakan tidak mampu melaksanakan pengadaan sesuai Dokumen Pengadaan atau tidak bersedia menambah nilai jaminan pelaksanaannya. Selama 24 bulan 1) Pelanggaran keempat dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan. 2) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (duabelas) bulan. 3) Melakukan kecurangan pada saat pengumuman lelang, misalnya dengan menghalangi tersebarnya pengumuman. 4) Melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, termasuk melakukan persekongkolan (konspirasi) dengan pihak lain atau menghalang-halangi pihak lain terlibat dalam pengadaan. 5) berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan/Pelaksana Pengadaan/Pejabat yang Berwenang dalam bentuk dan cara apapun,baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan. 6) Memalsukan persyaratan sebagai Penyedia. 7) Peserta lelang yang berada dalam satu kekuatan pengaruh pemilik modal dan/atau kepengurusan,sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan orang lain. 8) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan


9) 10) 11)

12) 13) 14)

sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut benar. Penyedia memalsukan data tingkat komponen dalam negeri atau Standarisasi Produk. Tidak mengutamakan Usaha Mikro, Usaha Kecil atau Koperasi Kecil sebagaimana disyaratkan dalam Kontrak. Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang profesional. Penyedia Barang yang lalai/tidak bersedia memperbaiki cacat mutu/kerusakan karena mutu pada masa pemeliharaan/garansi. Mensubkontrakkan sebagian pekerjaan spesialis kepada yang bukan spesialis Penyedia barang/jasa lalai atau tidak menyelesaikan kontrak, atau lalai tidak memenuhi ketentuan dalam kontrak sehingga dikenai sanksi pemutusan kontrak.

Selama 60 bulan 1) Pelanggaran kelima dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 6 (enam) bulan 2) Pelanggaran ketiga dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 12 (dua belas) bulan. 3) Pelanggaran kedua dikenakan sanksi atas alasan sebagaimana dikenakan sanksi 24 (dua puluh empat) bulan. 4) Calon Pemenang dan 2 (dua) Pemenang Cadangan melakukan penipuan atau pemalsuan informasi kualifikasi, maupun pemalsuan dokumen-dokumen kelengkapan penawaran. 5) Mengundurkan diri pada saat akan ditetapkan sebagai pemenang lelang I/II/III atau tidak mau ditunjuk sebagai pemenang atau tidak bersedia menandatangani kontrak dengan alasan yang tidak profesional. 6) Peserta lelang yang keberatan atas proses pelelangan dan tidak mengajukan sanggahan secara tertulis tetapi menyebarkan ke publik dan ternyata informasi tersebut tidak benar atau mengada-ada 7) Penyedia melanggar Hak Kekayaan Intelektual. 8) Mensubkontrakkan seluruh pekerjaan. Ketentuan Black List diatas tidak berlaku apabila: (1)

Kesalahan, kelalaian Penyedia disebabkan oleh Perusahaan.

(2)

Bertentangan dengan Keputusan Pengadilan.



: : :

Ketentuan Jaminan Tunai 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

PROSEDUR ATAS JAMINAN PENGADAAN BARANG /JASA BERBENTUK TUNAI : 1. PENERIMAAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Supplier/Pihak Ketiga melakukan transfer ke kas perusahaan PT Pembangkitan Jawa Bali Kantor Pusat : Atas Nama : PT PJB Nomor.Rekening : 00 4879 6415 Bank : BNI Cabang Gubernur Suryo Jl. Gubernur Suryo No. 36 Surabaya Untuk Jaminan Penawaran, Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Pemeliharaan, dan Jaminan Sanggah. b. Unit dan SPA mengirim pemberitahuan penerimaan jaminan pengadaan barang/jasa berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian sesuai format dibawah ini dan dilampiri bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.

Jaminan Pemeliharaan

5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total

c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 100602102 ( Bank ) Kredit 400209904 /subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah

xxx xxx

2. PENGEMBALIAN/PENARIKAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI :


a. Unit dan SPA mengirim permintaan pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri copy bukti transfer dari Supplier/Pihak Ketiga :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. REKENING

NAMA BANK

Jumlah Total

b. Subdit Keuangan melakukan transfer pengembalian/penarikan jaminan berbentuk tunai ke Supplier/Pihak Ketiga, sesuai surat permintaan dari Unit / SPA. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas : Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank )

xxx

xxx

3. PENCAIRAN JAMINAN BERBENTUK TUNAI : a. Unit atau SPA mengirim pemberitahuan pencairan jaminan berbentuk tunai ke PJB Kantor Pusat cq. Subdit Keuangan, dengan rincian format dibawah ini dan dilampiri bukti pendukung yang menyatakan bahwa Supplier/Pihak Ketiga wanprestasi dan jaminan berbentuk tunai menjadi hak milik PT PJB :

NO.

JENIS JAMINAN

1.

Jaminan Penawaran

2.

Jaminan Uang Muka

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO


NO.

JENIS JAMINAN

3.

Jaminan Pelaksanaan

4.


5.

Jaminan Sanggah

NILAI

NAMA SUPPLIER

NO. KONTRAK

JATUH TEMPO

Jumlah Total

b. Subdit Keuangan melakukan pencairan jaminan pengadaan berbentuk tunai dan dipindah bukukan ke Bank Operasional. c. Jurnal atas transaksi tersebut diatas: Debet 400209904/subledger ( Jaminan Tender ) /JMPNW - Jaminan Penawaran /JMUMK - Jaminan Uang Muka /JMPLK - Jaminan Pelaksanaan /JMHAR - Jaminan Pemeliharaan /JMSGH - Jaminan Sanggah Kredit 100602102 ( Bank ) Debet 100616951 ( Bank OPR) Kredit SDKEU K106 ( Pendapatan )

xxx

xxx xxx xxx


Lampiran 14

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Permohonan Calon Penyedia Barang/Jasa 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

KOP PERUSAHAAN

Nomor

…………………,…………..20..

:

Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal

Kepada

: Permohonan Calon Yth. PT Pembangkitan Jawa Bali

Penyedia Barang/Jasa

Di ................

Dengan Hormat, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Direksi/Pimpinan : Nama perusahaan

: ……………………….

Alamat Perusahaan

: ……………………….

No. / tanggal SBU

: ……………………, diterbitkan oleh………………

mengajukan permohonan untuk dapat dicatat sebagai Calon Penyedia Barang/Jasa di PT Pembangkitan Jawa Bali , atas perusahaan kami yang tercantum dalam rekanan anggota Sertifikat Badan Usaha (SBU) sebagai berikut: Bidang usaha

:…………………….

Klasifikasi sub bidang : …………………… Kualifikasi

: ……………………

Bersama ini kami lampirkan data lengkap perusahaan terakhir. Demikianlah permohonan kami dan apabila kami memberikan keterangan yang tidak benar, kami bersedia dikenakan sanksi black list dan dituntut di muka Pengadilan Negeri.

Pemohon, Meterai Rp. 6000,-

Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan,

Tanda Tangan dan cap Perusahaan


Lampiran 15

:

PP No. Tanggal

: :

Contoh Surat Pernyataan Calon Penyedia (Bermeterai) 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016

SURAT PERNYATAAN CALON PENYEDIA Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________[nama wakil sah jika badan usaha/Kemitraan. Jika bukan badan usaha maka nama perorangan]

Jabatan

:

__________[jika perorangan maka cukup diberi tanda ”-”]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

No Identitas

:

____________[jika perorangan]

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak [jika perorangan] berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya. Jika Kemitraan maka Surat dimaksud adalah Perjanjian Kemitraan.]; 2. Saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usaha saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan.; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 5. Saya, badan usaha yang saya wakili, salah satu dan atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili, [jika perorangan cukup saya] tidak sedang dalam sanksi Black List oleh Institusi Pemerintah/BUMN/BUMD/BLU. 6. Data-data saya/badan usaha saya/badan usaha yang saya wakili [pilih salah satu] adalah sebagai berikut:


A. Data Administrasi 1. Umum 1. 2. 3.

4.

5.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ [pilih yang sesuai] Status [tidak diisi jika Kemitraan/perorangan]

:

__________

:

Pusat

Alamat [jika perorangan Alamat Rumah]

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Pusat No. Telepon No. Fax

: : :

E-Mail

:

Nomor Identitas (KTP/SIM/Paspor) [jika perorangan]

:

Cabang

[diisi jika Peserta Pengadaan adalah cabang perusahan/bukan perusahaan pusatnya.]

__________

B. Izin Usaha No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP* Masa berlaku izin usaha Instansi pemberi izin usaha * Pilih yang sesuai

:

____________________ Tanggal __________

:

__________

:

__________

C. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan] No. Surat Izin

:

____________________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

D. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

2.

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir


E. Pengurus [tidak diisi jika perorangan] 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

F. Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) [tidak diisi jika perorangan] No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak 1. Nomor Pokok Wajib Pajak 2. Bukti Laporan Pajak Tahun terakhir 3. Laporan bulanan tiga bulan terakhir a. PPh Psl 21 b. PPh Psl 23 c. PPh Psl 25/29 d. PPN 4. Surat Keterangan Fiskal [sebagai pengganti 2. Dan 3.]

: :

__________ Nomor ________/Tanggal________

: : : :

Nomor Nomor Nomor Nomor

:

Nomor ________/Tanggal________

________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________ ________/Tanggal________

G. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Nama Paket Pengadaan Barang

Bidang/ Sub Bidang Pengadaan

2

3

Pemberi Tugas Lokasi

4

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

5

6

7

8

9

10


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka saya bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Perorangan __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan materai Rp 6.000,bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah/PenyediaPerorangan) [jabatan jika badan usaha] [Untuk Kemitraan:] Untuk dan atas nama setiap anggota Kemitraan: [setiap anggota Kemitraan harus menandatangani dengan cap perusahaan, dan cukup dengan 1 (satu) materai Rp 6.000,- untuk semua anggota]



: : :

Drawing Element Air Heater 1695.RKS/612/UPGRK/2016 09 Desember 2016


2017

Recommend Documents