rtin
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017
PERIHAL PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
ACARA PERBAIKAN PERMOHONAN (II)
JAKARTA RABU, 5 JUNI 2017
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 28/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 110] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Hans Wilson Wader 2. Meki Elosak 3. Jemi Yermias Kapanai alias Jimi Sembay, dkk. ACARA Perbaikan Permohonan (II) Rabu, 5 Juli 2017, Pukul 09.08 – 09.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) Suhartoyo 2) Saldi Isra 3) Wahiduddin Adams Ria Indriyani
(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti
i
Pihak yang Hadir: A. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Judianto Simanjuntak 2. Azhar Nur Fajar Alam 3. Irwan 4. Abdul Wahid 5. Arif Maulana
ii
SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB 1.
KETUA: SUHARTOYO Kita mulai ya, Bapak-Bapak, ya. Persidangan Perkara Nomor 28/PUU-XV/2017 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Panel mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir-batin pada Kuasa Para Pemohon dan yang hadir di persidangan ini. Selanjutnya, supaya diperkenalkan siapa yang hadir pada pagi hari ini?
2.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini yang hadir hanya para kuasa hukum, para Pemohon tidak hadir. Paling pojok kiri, ada Saudara Irwan, sampingnya ada Saudara Judianto, saya sendiri Azhar. Samping saya, ada Saudara Abdul Wahid. Samping kanan, ada Saudara Arif Maulana. Sekian, Yang Mulia.
3.
KETUA: SUHARTOYO Kemudian sebelum dilanjutkan, ada klarifikasi tentang Surat Kuasa, ya? Surat Kuasa yang dua tetap enggak di-update tentang penandatanganannya?
4.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya, Yang Mulia karena berasal dari Papua, jauh.
5.
KETUA: SUHARTOYO Oh, jadi dianggap tidak anu ya … bergabung, ya?
6.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya.
1
7.
KETUA: SUHARTOYO Kemudian dari Andi Mutaqien, juga kami cermati di … di halaman penerima kuasa enggak ada, tapi di tanda tangan ada lho, coba nanti dicek. Yang di Surat Kuasa, yang bersangkutan tidak tercantum sebagai penerima kuasa di halaman depan, tapi yang bersangkutan tanda tangan. Apa ini hanya ketelisut, salah … dicek nanti, Mas!
8.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya, maksudnya di halaman pertama, Yang Mulia?
9.
KETUA: SUHARTOYO Ya.
10.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Oh, ya. Mungkin ada kesalahan penulisan, Yang Mulia. Nanti Saudara Andi Mutaqien menjadi penerima kuasa karena dia tanda tangan seluruh Surat Kuasa.
11.
KETUA: SUHARTOYO Ya, di tanda tangan ada, tapi di penerima kuasa yang secara redaksionalnya enggak ada. Coba nanti diperbaiki, ya.
12.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya, Yang Mulia.
13.
KETUA: SUHARTOYO Baik, jadi Mahkamah sudah menerima Perbaikan Permohonan Saudara-Saudara, selaku kuasa, pada tanggal 3 Juli 2017, pada pukul 14.17 dan Panel juga sudah membaca. Namun demikian, supaya jelas dan siapapun yang hadir pada persidangan ini supaya bisa ikut mengetahui perkembangan permohonan Saudara, supaya disampaikan pokok-pokok permohonan … eh, Perbaikan Permohonannya. Siapa yang mau menyampaikan?
14.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya, sesuai dengan arahan dan nasihat Para Yang Mulia, kami mengadakan sedikit perbaikan pada Permohonan ini. Yang pertama, 2
terkait tentang Legal Standing. Kami menambahkan dan memperjelas masalah legal standing badan hukum privat, di situ dari Yayasan Satu Keadilan, kami tambahkan. Dan kami memperbaiki juga sesuai saran dari Yang Mulia Prof. Saldi beberapa footnote. Di sini, kami tambahkan, tapi kita menggunakan bodynote di sini. Jadi semua kutipan-kutipan dari para ahli, kami cantumkan sumber bodynote-nya. Selanjutnya juga dari masukan dari Prof. Saldi terkait tentang uraian unsur-unsur dalam prinsip negara hukum. Di situ juga kami tambahkan beberapa unsur dan penjelasan tentang unsur-unsur negara hukum. Terus juga ulasan dan pendalaman terkait tentang asas kepastian hukum juga kami dalami di situ, kami tambahkan. Selanjutnya juga terkait tentang asas dan prinsip hak asasi manusia terkait tentang kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat di muka umum, juga kami tambahkan dan kami dalami. Untuk Petitum sesuai dengan … apa namanya … masukan, tapi kami setelah berdiskusi panjang dengan Para Pemohon, akhirnya Para Pemohon tetap pada status quo, yaitu Petitumnya sama seperti sebelumnya, yaitu … apa namanya … menyatakan bertentangan dan tidak mengikat hukum secara pasti. Demikian, Yang Mulia. 15.
KETUA: SUHARTOYO Baik, jadi tetap kekeuh bahwa 104, 106, dan seterusnya ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, ya, bukan pemaknaan lain lagi ya?
16.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ya, Yang Mulia.
17.
KETUA: SUHARTOYO Oke. Karena yang permohonan yang satunya memang tidak seperti yang Anda punya. Baik. Bapak ada tambahan, Prof. Saldi? Baik, dari Panel sudah cukup, tidak ada yang perlu disampaikan lagi. Kemudian, bukti yang telah diterima oleh Mahkamah, bukti P-1, P-3, dan P-4, bukti P-2, P-5, sampai dengan P-7 belum diserahkan. Tapi di daftar buktinya ada? Tapi ada daftar buktinya? Gimana?
3
18.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Ada, ada. Memang yang baru kami serahkan baru 1, 3, dan 4, Yang Mulia.
19.
KETUA: SUHARTOYO Terus bagaimana yang selebihnya?
20.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Nanti akan menyusul.
21.
KETUA: SUHARTOYO Oh, baik. Baik, cukup, tidak ada yang disampaikan?
22.
KUASA HUKUM PEMOHON: AZHAR NUR FAJAR ALAM Cukup, Yang Mulia.
23.
KETUA: SUHARTOYO Baik. Dengan demikian, persidangan dengan agenda Penerimaan Perbaikan Perkara Nomor 28/PUU-XIV/2011 selesai dan dengan ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 09.15 WIB Jakarta, 5 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah,
Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004
Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
4
