2017

 

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI GAYO LUES

ACARA MENDENGAR KETERANGAN SAKSI/AHLI PEMOHON, TERMOHON, PIHAK TERKAIT, BAWASLU, DAN PANWAS (III)

JAKARTA SELASA, 11 APRIL 2017  

MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 29/PHP.BUP-XV/2017 PERIHAL Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Gayo Lues PEMOHON Abd. Rasad dan Rajab Marwan TERMOHON KIP Kabupaten Gayo Lues ACARA Mendengar Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, dan Panwas (III) Selasa, 11 April 2017, Pukul 13.25 – 18.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Arief Hidayat Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Wahiduddin Adams Suhartoyo Manahan MP Sitompul Aswanto Saldi Isra

Syukri Asy’ari

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i 

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Abd. Rasad 2. Rajab Marwan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Imran Mahfudi I Wayan Sudirta Pilipus Tarigan Benny Hutabarat Rizka Prasetyo Utomo

C. Ahli dari Pemohon: 1. Maruarar Siahaan D. Saksi dari Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Usman Ali Ranta Abdul Kari Sultan M. Ihsan

E. Termohon: 1. 2. 3. 4. 5.

Alfin Anhar Sri Yani Selian Said Abdullah Ridwansyah Junaidi

F. Kuasa Hukum Termohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bambang Sugiran Arie Achmad Ali Nurdin Asep Andryanto Bagas I. P. Arif Effendi

7. Deni Marfin 8. Budi Rahman 9. Fauzi 10. Hijriansyah 11. Romadhoni Feby I. 12. Sena Taher

ii 

G. Saksi dari Termohon: 1. 2. 3. 4.

Rasidin Nazaruddin Sahansyah Irwansyah

5. Ridwansyah 6. Husmin 7. Ibrahim

H. Pihak Terkait: 1. Muhammad Amru 2. Said Sani I. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4.

Ikhwaluddin Simatupang Bayu Afrianto Khodirun Dorel Almir Misbahuddin Gasma

5. Samsudin 6. Syarifuddin 7. Frengky

J. Ahli dari Pihak Terkait: 1. M. Jafar K. Saksi dari Pihak Terkait: 1. 2. 3. 4. 5.

Ali Husin Said Muchtar Hamsani Muhammad Ali M. Yusuf H. S.

L. Panwaslih: 1. 2. 3. 4. 5.

Tharmizi Ramadhansyah Hendri Budiman Deswir

iii 

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.25 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gayo Lues dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon hadir Prinsipal Calon Bupati Nomor Urut 2, Abd. Rasad dan Wakil, Rajab Marwan. Didampingi oleh enam Kuasa Hukum, saya sendiri Imran Mahfudi, Pak I Wayan Sudirta, kemudian di sebelahnya Pilipus Tarigan, dan Prasetyo, kemudian yang di sebelah kanan Rizka dan Benny ... Benny. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Termohon?

4.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Sebelumnya kami sampaikan selamat kepada Prof. Saldi Isra atas jabatan barunya. Ini pertama kali bersidang. Dari Termohon kami selaku Kuasa Hukum, saya Ali Nurdin, kemudian ada Bambang Sugiran, kemudian ada Pak Arif, kemudian ada Budi Rahman, kemudian ada Fauzi, Pak Arie Achmad, dan di belakang ada Arif, serta Hijriansyah, dan Dhoni, serta Deni Marfin, kemudian Asep Ardiyanto, dan Sena. Bersama kami sudah hadir Prinsipal, Pak Alfin Anhar selaku Ketua, dengan Ibu Sri Yani, dan Pak Said Abdullah, serta supervisi dari KPU Provinsi, dan Para Saksi dari PPK di wilayah kecama ... di wilayah Kabupaten Gayo Lues. Demikian, Majelis.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Kemudian dari Pihak Terkait?

1 

6.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MISBAHUDDIN GASMA Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pihak Terkait hadir Prinsipal, H. M. Amru (Calon Wakil Bupati .... Calon Bupati Terpilih), kemudian Pak Said Sani (Calon Wakil Bupati Terpilih). Kemudian Kuasa Hukum yang hadir ada Dorel Almir, kemudian Samsudin, Syarifuddin, Ikhwaluddin, kemudian Bayu, Frengky Misakareng, dan saya sendiri Misbahuddin Gasma. Terima kasih, Majelis.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Izin, Yang Mulia. Mohon, maaf, Yang Mulia.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari mana ini?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT He eh?

12.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ingin menyampaikan, Yang Mulia. Kami dapat informasi bahwa Pemohon Prinsipal dalam perkara ini hadir di sini, tapi mereka dalam status daftar pencarian orang, Yang Mulia. Selebihnya kami serahkan … kami silakan kepada Mahkamah Konstitusi.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bukan urusan kita itu.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ya, selebihnya kita serahkan kepada Yang Mulia.

2 

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bukan urusan kita.

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bukan urusan kita itu. Panwas hadir, ya? Silakan.

18.

PANWAS: RAMADHANSYAH Terima kasih, izin, Yang Mulia. Kami dari Panwaslih Gayo Lues, saya selaku Ketua Panwaslih Gayo Lues, dan ikut juga dari Panwaslih Provinsi Aceh yang sebelah kanan saya ... sebelah kiri saya Komisioner Panwaslih Provinsi Aceh, dan satu lagi Komisioner Panwaslih Aceh. Demikian, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Persidangan kita mulai siang. Untuk itu, saya atas nama Mahkamah menyampaikan permintaan maaf pada semua Pihak. Karena pagi hari tadi kita harus menghadiri pelantikan Prof. Saldi sebagai hakim baru dari unsur yang diusulkan oleh Presiden. Jadi, baru dilantik tadi. Kemudian kita acara di sini untuk secara resmi bukan selamat datang, tapi yang resmi adalah menerima kode etik sebagai hakim, itu yang resmi. Sehingga, Prof. Saldi sudah punya bekal bahwa ada kode etik yang harus ditegakkan di sini, ya. Jadi bukan acara makanmakan selamat datang, itu bukan, tapi yang penting tadi itu acaranya adalah menerima kode etik dari Dewan Etik, ya, dan menandatangani pakta integritas, supaya beliau bisa mempelajari, menghayati, dan mengamalkan, sehingga pada waktu menjalankan amanah sebagai hakim bisa menjalankan selurus-lurusnya sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Jadi, ini supaya dimengerti. Kita ini bersidang untuk menyelesaikan pada hari ini, jadi kemungkinan bisa sampai malam hari, jadi harus selesai pada hari ini karena sesuai dengan agenda. Kita akan mulai terlebih dahulu mendengarkan keterangan Pemohon ... Saksi Pemohon, kemudian Pihak Terka ... Termohon, dan Pihak Terkait, ya.

3 

Saya persilakan untuk maju ke depan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Maruarar, Yang Mulia. Kemudian saksinya ada lima orang, Usman Ali, Ranta, Abdul Kari, Sultan, dan M. Ihsan. Silakan, maju. Kemudian, dari Termohon. Saya menyampaikan dulu, ini sudah ... masih menjabat sebagai penyelenggara atau sudah selesai? 20.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Masih sampai akhir bulan ini, Majelis.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi tidak perlu disumpah, ya. Ini ada tujuh, tapi nanti akan kita minta lima saja, ya. Yang (...)

22.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, Majelis.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Selebihnya nanti kalau mau anu ... ditambahkan tertulis.

24.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik. Dan itu sudah berurutan, Majelis.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Nanti berarti yang kita dengar Saksi Nomor 1 sampai dengan Nomor 5, ya?

26.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis.

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kalau begitu tanpa disumpah karena beliau masih menjabat dan sumpah pada waktu masih menjadi pejabat itu masih berlaku, sehingga harus memberikan keterangan yang benar menurut sumpahnya, ya.

4 

28.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, Majelis.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait, ada Ahli Pak Dr. M. Jafar, saya persilakan maju ke depan. Pak M. Jafar, agak dikasih antara. Kemudian Pak Ali Husin, Pak Said, Pak Hamsani, dan Pak Muhammad Ali, serta Pak M. Yusuf maju ke depan, memposisikan di belakang saksi. Semuanya beragama Islam, hanya satu ahli dari Pemohon, Prof. Maruarar yang beragama Kristen. Saya mohon untuk yang beragama Kristen terlebih dahulu, berkenan Yang Mulia Pak Manahan MP Sitompul untuk memandu sumpah.

30.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Kepada Ahli agar mengikuti lafal janji yang saya tuntunkan. “Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.”

31.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Saya berjanji sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. Semoga Tuhan menolong saya.

32.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya Ahli yang beragama Islam, Pak Dr. M. Jafar. Berkenan Yang Mulia Pak Wahid, silakan.

33.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepada Ahli Pak Jafar, ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

34.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JAFAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya. 5 

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Mulia.

36.

Berikutnya, untuk saksi yang semuanya muslim. Silakan, Yang

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Pada Para Saksi ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

37.

SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

38.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Terima kasih. Para Ahli dan Saksi silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih, Yang Mulia. Kita dengarkan keterangan Ahli dulu, Prof. Maruarar. Prof. Maruarar ada waktu sekitar 15 menit untuk menyampaikan keterangan ahlinya. Silakan.

39.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Majelis Pleno yang kami hormati, Peserta sidang seluruhnya. Saya diminta oleh Pemohon ini untuk ikut memberikan keterangan menurut ilmu dan pengalaman saya. Dan sebagai pembuka, saya akan mengatakan bahwa sesungguhnya ketika Putusan MK Nomor 97 Tahun 2013 yang menyatakan, “Kewenangan MK dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah berdasar Pasal 236C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Sebagai Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemda, serta juga di sana menyangkut Pasal 29 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dinyatakan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Tahun 1945,” dan kemudian menyatakan, “Sebelum dibentuk badan peradilan khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa pemilihan kepala daerah, MK masih melaksanakan kewenangan tersebut meskipun sudah dinyatakan inkonstitusional dan ada suatu ketentuan seperti peralihan.” Demikian juga Pasal 15 ... 157 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Maka 6 

pergeseran yang terjadi sebenarnya akibat putusan MK, kalau menurut pendapat saya tidak mengurangi posisi tugas dan fungsi MK sebagai benteng terakhir keadilan, tidak mengurangi posisinya atau fungsinya sebagai pengawal konstitusi, penafsir akhir konstititusi, dan pelindung hak asasi manusia. Ketika berpegang pada norma yang tertulis dalam UndangUndang Penyelenggaraan Pemilihan dan penyelenggaraan pemilihan sebagai jabaran konstitusi menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maupun Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menghasilkan dua rezim yang berbeda, MK menurut saya harus tetap dalam fungsi sebagai pengawal konstitusi, pelindung HAM, penafsir akhir konstitusi yang menjadi sumber rujukan segala norma di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Intinya adalah demokrasi harus dilindungi oleh hukum yang dikawal oleh MK dan hemat kami tidak ada yang berubah tentang itu meskipun kemudian ada suatu transisi, tetapi pada saat masih berada pada MK kewenangan itu maka posisinya tetap sama. Saya mempertanyakan sekarang tentang la bouche de la loi? Ketika Napoleon diundang … mengundangkan code civil, kira-kira abad 19, maka pesan yang diberikan pada saat itu bahwa hakim itu tidak boleh manafsir-nafsir lagi. Dia sudah hanya menjalankan secara … karena dianggap undang-undang itu lengkap, tidak perlu ditafsirkan. Sehingga kemudian ada satu frasa itu le juge bouche de la loi. Jadi tinggal corong, begitu. Hakim hanya perlu untuk melihat norma yang ada dan menerapkan pada kasus yang ada. Tetapi, tentu sejarah sudah lama membuktikan itu, tidak sederhana seperti demikian. Karena norma yang dihasilkan oleh manusia pembuat undang-undang, sekalipun jenius tidak mampu mengantisipasi seluruh peristiwa yang akan dihadapi di dalam kongkret, di dalam masyarakat. Norma yang dianggap lengkap itu pun seringkali tidak dapat dengan mudah diterapkan. Oleh karenanya dengan cepat dipahami bahwa hukum dalam undang-undang mau … manapun tidak pernah sempurna, apalagi jikalau manusia yang diatur dengan hukum itu, baik warga maupun penegak hukum sendiri, mempunyai kepentingan masing-masing yang mengakibatkan cara pandang dan tafsir menjadi beragam. Oleh karenanya penafsiran menjadi sangat perlu juga, terlebih kalau ukuran yang digunakan MK sebagai pengawal konstitusi dan pelindung HAM dalam proses memeriksa, mengadili sengketa pilkada ini harus juga melihat proses yang diatur dan diterapkan secara kasat mata bertentangan dengan prinsip konstitusi. Konsekuensi dari threshold Pasal 158 ayat … Pasal 158 UndangUndang Nomor 10, maka kita melihat sekarang dari sisi jumlah perkara yang sampai pada tahap dismissal begitu dominan dan yang sampai pada pokok perkara ini hanya jumlah kecil dan dapat dilihat penerapan Pasal 158 ayat (1), (2) Undang-Undang 16 … Undang-Undang 10 Tahun 7 

2016 sangat ketat. Tampaknya dengan cara yang sangat drastis, MK telah mengubah posisi, tidak lagi melihatnya bahwa … ini menurut paham saya, pengamatan saya, proses sesungguhnya secara kausal berkolerasi dengan hasil, sehingga betapa pun … misalnya para pemohon beriba-iba mengharap supaya MK memasuki pokok perkara, MK melihat threshold secara kukuh sebagai pegangan yang kuat. Tetapi, sebenarnya dari pertimbangan dua perkara yang berbeda atau tiga barangkali ini, di pilkada di sini terdapat kesan yang agaknya, menurut saya, menaruh harapan juga. Dalam Putusan MK tentang Sengketa Tolikara, MK mengeluarkan putusan sela yang perintah pungut suara ulang. Sementara Intan Jaya kelanjutan rekapitulasi … rekapitulasi dilakukan di tujuh tempat dan pemungutan suara di dua distrik. Pertimbangan yang dijadikan dasar bahwa tidak berarti MK mengesampingkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, melainkan Pasal 158 belum bisa diterapkan untuk Kasus Tolikara karena rekapitulasi belum final. Sementara untuk Kasus Intan Jaya, rekapitulasi belum final sehingga perlu dilakukan kelanjutannya untuk kepastian hukum. Di lain pihak, untuk Kasus Dismissal Sengketa Pilkada Pidie, MK berpegang teguh pada Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan menyatakan bahwa memaksa MK menegakkan keadilan substantive, berarti melanggar … akan melanggar batasan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Saya mengutip sedikit, tetapi sebagaimana ditulis oleh Kompas, “Sekali terwujud melampaui batas itu, akan menjadi preseden buruk penegakkan keadilan berkaitan dengan perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota.” Penormaan threshold sebagai terjemahan signifikansi perolehan suara yang mempengaruhi terpilihnya satu pasangan calon, secara kongkret sekarang dirumuskan dengan matematik, memang merupakan suatu hal yang masuk akal. Demikian juga pelanggaran terstruktur, sistematik, dan masif menjadi kewenangan yang harus diselesaikan dalam tahap penyelenggaraan pemilihan. Namun, semua ketentuan yang dianut dengan ketat tersebut sebenarnya hanya dengan asumsi bahwa seluruh proses dari awal hingga selesai perhitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara telah berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut hemat saya, asumsi demikian dalam kenyataan tidak terwujud dengan mudah, terutama karena kepentingan politik dan kelemahan penyelenggara tetap menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan. Pelanggaran terhadap asas penyelenggara terutama independensi, imparsialitas, dan integritas ketika ditindaklanjuti sebagai pengaduan dan hasilnya baru diperoleh setelah pengumuman hasil oleh KPU. Menjadi pertanyaan, apakah pengawal konstitusi tidak

8 

berkewajiban menegakkan konstitusi tentang pemilihan yang disyaratkan oleh konstitusi yang harus demokratis, harus fair, luber, jurdil? Bahkan lebih jauh lagi yang harus dipertimbangkan serius bahwa dengan threshold dalam Pasal 158 tersebut, modus untuk memenangkan pilkada secara jalan pintas dan untuk menangkal pertarungan lanjutan di MK adalah dengan segala cara mengusahakan hasil rekapitulasi yang melampaui selisih perolehan suara yang diwajibkan dapat mencegah sengketa memasuki pokok perkara di MK. Saya belajar dari satu perkara di tahun 2015. Apakah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir, sebagai pelindung hak asasi, pengawal konstitusi harus menutup mata? Fakta yang dapat diperoleh dari bukti yang diajukan, maka jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan penerapan undang-undang apa adanya, seperti halnya yang dilakukan terhadap Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak asasi dan pengawal konstitusi harus juga merespons setiap penyimpangan atau tidak dipenuhinya bunyi norma dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi aturan main yang dipedomani bersama dengan menerapkan sanksi yang relevan dan sesuai dengan norma yang mengatur. Fungsi sebagai the guardian of the constitution, the protector of human rights, and the guardian of idology of Pancasila, tidak hilang dengan adanya Putusan Nomor 97 Tahun 2013 dan norma Pasal 157 dan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan, “Kewenangan penyelesaian sengketa pilkada saat ini di Mahkamah Konstitusi hanya sementara, dalam masa transisi menunggu adanya peradilan khusus.” Saya tiba sekarang kepada apa yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara ini yang menurut saya ... menurut saya, masih memerlukan suatu capaian dari Mahkamah Konstitusi untuk melihat fairplay dan demokrasi yang dikawal oleh hukum. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gayo Lues Tahun 2017 yang melanggar aturan main yang merugikan Pemohon menyebabkan ketidakadilan dan menguntungkan Pihak Terkait telah diuraikan kira-kira sebagai berikut ini. Pertama. Adanya putusan pengadilan masing-masing Nomor 20, Nomor 21, Nomor 22, Nomor 23/Pidsus/2017/PN-Blangkejeren yang sudah berkekuatan hukum tetap, tetapi diumumkan sesudah Pengumuman KIP tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dan Penetapan Pasangan Terpilih merupakan indikator penting tentang adanya pelanggaran yang lebih besar dari sekadar yang dapat diproses dan diputus oleh pengadilan negeri telah menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemilihan dalam proses yang berlangsung juga mengalami penyimpangan sebagaimana telah dibuktikan secara autentik dengan putusan-putusan yang berkekuatan di atas.

9 

Yang kedua. Pemilih yang memilih di lebih satu TPS, sebagaimana telah ditunjukkan dalam alat bukti yang akan diajukan nanti dan sebagaimana dapat diketahui juga dari daftar hadir pemilih, merupakan satu alasan yang disebut dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemungutan suara ulang dilakukan, jika ditemukan lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda? Frasa lebih dari satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merujuk pada indikator adanya pemilihan yang tidak jujur dan tidak adil, sehingga tanpa pembuktian secara signifikan dengan jumlah suara yang dapat memengaruhi, keterpilihan pemungutan suara memang harus dilakukan. Itu adalah bunyi undang-undang. Ketiga, tidak dipenuhinya syarat yang disebut dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU Nomor 9 yang menyebutkan, “Salah satu syarat calon kepala daerah, tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum, yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.” Dan dari bukti yang akan diajukan nanti oleh Pemohon, saya melihat bahwa pasangan calon yang telah ditentukan sebagai pemenang masih memiliki tanggungan utang yang merupakan utang kerugian negara. Keempat. Perbedaan surat suara yang sah dan tidak sah antara pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan suara sah dan tidak sah Pemilihan Bupati Kabupaten Gayo ules … Lues, meskipun disebut adanya kemungkinan pemilih memberikan suara untuk gubernur, tapi tidak fokus memberi suara pada bupati atau wakil bupati, sehingga tidak melakukannya secara sepatutnya atau sama ketika dikaitkan dengan pelanggaran lain, perbedaan demikian dapat menjadi petunjuk adanya pelanggaran yang terjadi. Kelima. Ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Kedua Tahun 201 ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dalam Pasal 61 menyatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, dapat memilih dengan menggunakan KTP elektronik untuk memilih di TPS di ... di rukun tetangga atau rukun warga yang sesuai dengan alamat KTP. Tapi di 17 TPS, penyelenggara memperkenalkan mereka yang tidak dapat menunjukkan KTP-nya, ternyata dapat memilih hanya dengan menggunakan KK, hal mana dari sudut bunyi peraturan yang ada tidak dapat dibenarkan. Dari pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan di atas, jika melihat putusan pengadilan sebagai bukti yang sifatnya autentik dan alat bukti lain yang saya pandang dapat meyakinkan Majelis nanti, jikalau telah dapat disajikan, maka sama dengan penegakan peraturan dalam Undang-Undang tentang Threshold yang harus dipatuhi, maka 10 

penyelenggara pelanggaran ... penyelenggara yang tidak ditindak dalam proses penyelenggaraan oleh pengawas dan penyelenggara merupakan alasan yang sah bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberi sanksi, baik diskualifikasi, maupun memerintahkan pemungutan suara ulang di tempat di mana pelanggaran menjadi signifikan, sehingga dapat dijaga adanya suatu pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil. Sebagai satu laporan, saya barangkali, Pak Ketua, baru kembali dari Medan, ada focus group discussion, bagaimana panwas secara memilukan menganggap dia tidak memiliki kewibawaan dibanding dengan KPU karena apa yang menjadi rekomendasi-rekomendasinya, seperti halnya di dalam kasus ini memang tidak dipatuhi. Demikian yang bisa saya katakan, Pak Ketua dan Majelis Yang Terhormat. Karena dari seluruh uraian dan pendapat saya, kami dapat memperoleh ... meyakinkan barangkali untuk hakim, beyond reasonable doubt, mungkin dapat disimpulkan bahwa menurut hemat kami, Permohonan cukup beralasan. Kurang dan lebih, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. 40.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Pak Maruarar. Dari Pemohon, ada yang akan ditambahkan untuk memperoleh tambahan penjelasan dari Ahli?

41.

KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya, terima kasih, Yang Mulia. Hanya ingin penegasan, Yang Mulia, terkait dengan memilih hanya dengan menggunakan kartu keluarga. Nah, undang-undang jelas mengatakan bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan hak pilihnya menggunakan KTP elektronik. Nah, pertanyaan saya, apakah ketentuan tersebut berlaku juga untuk pemilihan kepala daerah di Provinsi Aceh? Meskipun di Provinsi Aceh ada Qanun Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah. Demikian.

42.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dikumpulkan dulu, Ahli.

43.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Ya.

11 

44.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Termohon?

45.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ada, Majelis.

46.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

47.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis. Bapak Ahli yang terhormat, ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Satu. Terkait dengan yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Berdasarkan pengamatan kami, mencermati beberapa pelaksaan PHP (perselisihan hasil pemilihan) ditemukan adanya pemilih yang mencoblos yang ternyata mencoblos Pemohon. Dan dalam kasus ini, kami mendapatkan surat pernyataan dari pelaku yang sudah dipidana sebagaimana tadi Ahli sebutkan yang menyatakan mereka mencoblos Pemohon dengan berbagai alasannya. Apakah karena kesalahan pelaku yang mencoblos Pemohon harus ditimpakan kepada pihak lain yang tidak melakukan kesalahan, dalam hal ini adalah KPU atau KIP Gayo Lues? Yang kedua. Terkait dengan coblosan oleh pelaku, itu ternyata di TPS yang bersangkutan, Pemohon memenangkan perolehan suaranya jauh lebih unggul daripada calon lainnya. Itu terkait dengan masalah mencoblos lebih dari satu kali. Kemudian yang kedua, terkait dengan syarat calon kepala daerah, masalah memiliki utang. Pada waktu pendaftaran, itu diterima oleh KPU, ada surat pernyataan yang didukung surat keterangan dari pengadilan bahwa yang bersangkutan memang tidak memiliki utang. Dan terhadap persoalan ini, sudah dilakukan kajian oleh panwaslih setempat dimana kajiannya tidak terbukti, sehingga itulah yang menjadi pegangan penyelenggara dalam melaksanakan pemilihan untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai peserta. Yang ketiga. Terkait dengan perbedaan suara sah dan tidak sah dalam pilgub dengan pilbup. Kami berpendapat, itu tidak menunjukan masalah. Kenapa? Karena prevalensi dari masyarakat berbeda-beda. Untuk pilgub mungkin tidak terasa manfaatnya. Sedangkan untuk pemilihan bupati karena bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari, partisipasi mereka bisa lebih tinggi. Bagaimana korelasinya adanya perbedaan selisih ini bahwa hal ini menunjukkan kerugian bagi Pemohon? Karena tidak bisa dipastikan apakah perbedaan pemilih tadi 12 

menyebabkan adanya pemilih yang bermilih Pemohon ataukah memilih Pihak Terkait? Yang ketiga. Berikutnya, terkait dengan masalah penggunaan kartu keluarga. Dalam berbagai putusannya Mahkamah Konstitusi sudah menyatakan bahwa harus ada jaminan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih. Di satu sisi, kebijakan KTP elektronik yang harusnya bersifat nasional, ternyata ada kegagalan oleh negara, di antaranya karena dikorup uangnya, sehingga tidak berlaku terhadap semua. Begitu juga penyelenggara di tingkat daerahnya. Nah, persoalannya, untuk Aceh, ada Qanun di Pasal 72 yang masih berlaku karena di undang-undang belum menetapkan secara detail, ada kekosongan hukum di situ, bagaimana Qanun Aceh menetapkan bahwa bisa dilakukan pemilihan bagi yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan kartu keluarga. Demikian, Majelis. Terima kasih. 48.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pihak Terkait?

49.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Terima kasih. Izin, Yang Mulia. Melanjutkan dari Kuasa Termohon tadi. Pertanyaan lanjutan kami, apakah suatu peraturan perundangundangan yang telah memberikan kewenangan kepada KPU, dalam hal ini KIP Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Qanun 72 ayat (3) huruf c dapat berlaku dengan catatan juga tidak ada peraturan lain yang melarangnya? Jadi, ada undang-undang yang mengatur mereka boleh menggunakan KK dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarangnya. Kemudian, juga terkait dengan penggunaan hak pilih, apakah menurut Ahli sesuatu yang secara faktual sebagaimana juga dalil dari Pemohon tidak ada keterlibatan pihak lain termasuk Pihak Terkait atau Termohon adanya kesalahan-kesalahan dalam memilih lebih dari satu kali yang telah divonis pidana dapat dibebankan kerugiannya kepada Pihak Terkait atau Termohon? Padahal Termohon juga .... Pemohon juga dalam dalilnya tidak juga ada membuktikan adanya keterlibatan Pihak Terkait maupun Termohon, apalagi Pemohon telah menandatangani kesepakatan bersama tentang pengawasan daftar pemilih tetap sebelum dilaksanakannya pemungutan suara ulang yang kami jadikan bukti di mana salah satu poinnya pihak-pihak, termasuk panwaslih, Pemohon juga, Pihak Terkait, mengawasi pemilih hingga sampai TPS, KPPS. Kemudian apakah penanganan perkara oleh panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang telah melibatkan Gakkumdu, penegak hukum terpadu seperti jaksa dan polisi telah ditangani tuntas dapat juga diperiksa oleh 13 

Mahkamah Konstitusi, dalam hal ini adalah kasus tuduhan pemilih lebih dari satu kali, padahal tidak terbukti oleh Panwaslih Kabupaten Gayo Lues? Apakah ini memang juga bisa diproses dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi telah adanya putusan lembaga yang berwenang untuk itu, yakni Panwaslih Kabupaten Gayo Lues yang telah dilaporkan oleh Pemohon sendiri? Terima kasih, Yang Mulia. 50.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Ahli, silakan untuk ... dari hakim setelah para pihak diselesaikan dulu oleh Ahli. Silakan.

51.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Pak Ketua. Tentang yang pertama, hak pilih lebih dari satu kali yang dicoblos ... pemilihan dengan KK, saya kira jelas betul aturannya, kan. Undang-undangnya sangat jelas, hanya KTP karena sekarang nomor ... apa namanya ... induk kependudukan sudah sangat jelas sehingga kita harus berpedoman dengan apa yang sudah dimiliki secara nasional sekarang meskipun e-KTP itu masih belum turun, tetapi NIK paling tidak dengan apa yang ada itu dengan mudah bisa diakses saya kira. Oleh karena itu, pelaksanaan daripada pasal ini tidak bisa kita kaitkan dengan apa yang disebutkan tadi, kanun menurut saya. Kalau ada yang mengatakan itu di kanun bisa, inilah saya kira yang kita katakan tadi apakah kita tidak lagi melihat norma yang lebih tinggi, lebih mengikat di sini, lepas daripada soal apakah benar sebenarnya tafsir atau bunyi daripada kanun itu mengatakan demikian secara tegas. Dari pihak KPU katakan bahwa hak pilih dari satu kali yang dicoblos adalah Pemohon, yaitu mereka yang sudah dipidana. Kalau ini dipastikan, saya kira harus menjadi sesuatu hal pertanyaan bahwa luberjurdil itu menjadi soal. Kalau misalnya diberi tahu bahwa yang dihukum itu yang dicoblos adalah Pemohon kepada KPU maupun Pihak Terkait, pertanyaannya apakah kita tidak memegang prinsip dan itu prinsip konstitusi, luber-jurdil, kalau dia sudah diberi tahu itu tidak luber-jurdil lagi, dan itu juga tidak mengatakan bahwa hal demikian merupakan suatu hal yang menguntungkan siapa pun, tetapi proses yang kita bicarakan, bukan hasil saja. Sama penting proses dengan hasil. Syarat kepala daerah, saya … soal-soal utang sebenarnya menurut saya ada sesuatu dokumen yang meskipun mungkin itu yang ditafsirkan, tetapi kalau soal utang dari ... kepada negara bukanlah pengadilan yang menentukan, ia adalah untuk pelanggaran hukumnya apakah ada tindak pidana atau tidak, tetapi kalau untuk utang negara yang berkenan saya kira kita semua pegawai negeri itu, ada yang disebutkan ... apa namanya ... kewajiban pebendaharaan untuk 14 

membayar kalau kelebihan membayar, yang berkenankan adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Kalau dokumen itu ada saya kira itu betul, tapi kalau dokumen itu ada di sini bahwa ada utang, saya kira ini ada salah dalam penerapan bahwa keterangan sedemikian diambil dari pengadilan negeri. Nah, soal surat suara yang sah, saya tidak terlalu mempersoalkan, tetapi menurut saya harus juga kita sebagai penyelenggara menaruh juga sesuatu yang penting. Tentu jumlah daripada pemilih dan surat suara di sini apakah lepas daripada daftar yang ada, yaitu daftar pemilih tetapnya tidak menjadi pedoman, sehingga surat suara itu akan disesuaikan dengan itu. Apakah dia untuk pemilihan kepala daerah bupati ataupun gubernur? Oleh karena itu, itu menjadi suatu persoalan yang harus diselesaikan. Tetapi parameter yang dipakai bukan sebenarnya kecenderungan penting atau tidak penting, tetapi adalah daftar pemilih. Kalau memang bisa dibuktikan daftar pemilih tetap untuk bupati beda dengan gubernur, saya tidak memper … tidak menyangkal bahwa ini bisa jadi merupakan satu hal yang boleh memengaruhi. Dari Pihak Terkait. Ya, saya kira sudah hampir sama ini. Bahwa kalau misalnya sudah dikatakan lembaga yang kompeten sudah menyatakan itu selesai secara faktual, apakah masih boleh diperiksa oleh MK? Saya mengatakan tadi bahwa fairplay dan demokrasi yang harus dikawal oleh hukum kalau ada jaminan bahwa pemeriksaan itu sudah fair di dalam hal keputusan yang diambil, saya kira memang kita bisa menerima apa argumen yang diajukan, tetapi bukti apa secara konkret yang mengatakan itu? Telah fair adalah tentunya sebenarnya adalah putusan pengadilan, bukan kadang-kadang diskresi di lapangan yang dilakukan. Ini barangkali pendapat saya yang tidak selalu bisa diterima. Kemudian yang terakhir, saya kira … Pak Ketua, ini yang bisa saya jawab barangkali, mungkin catatan saya ada yang kurang, tetapi sambil berjalan barangkali kalau bisa nanti berkembang dari Pihak Majelis mungkin bisa saya tanggapi kembali apa yang dikemukakan Pihak Terkait bagian akhir tadi. Terima kasih, Pak Ketua. 52.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang dari meja hakim, ada Prof. Aswanto, kemudian Pak Palguna. Yang Mulia Pak Palguna dulu.

53.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Tadinya saya tidak mau bertanya, tetapi karena ada disinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi, jadi menjadi penting juga buat kami untuk mendalami ini. 15 

Pertanyaannya sederhana saja, Pak … Yang Mulia Pak Maruarar Siahaan. Tadi disederhanakan sekali bahwa Mahkamah Konstitusi walaupun di sini posisinya sebagai pelaksana undang-undang tetap mempunyai melekat peran itu. Tentu pertanyaannya menjadi sederhana, Mahkamah Konstitusi sekarang ini melaksanakan dalam konteks penyelesaian perselisihan hasil pilkada adalah sebagai ‘pengadilan biasa’ namanya Mahkamah Konstitusi. Nanti akan ada peradilan khusus. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini adalah A dan peradilan khusus itu adalah B, maka dengan logika yang disampaikan oleh Ahli tadi, nanti ketika pengadilan khusus itu terbentuk, dia juga mempunyai kewenangan menafsirkan undang-undang. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai perbandingan barangkali. Pertanyaan saya, misalnya ke Mahkamah Agung Amerika Serikat, dia membedakan dengan fungsinya yang manis di Mahkamah Agung Amerika Serikat. Antara dia sebagai the guardian of constitution dan sebagai trial court, dia membedakan betul fungsi itu dalam pelaksanaannya. Ketika dia berfungsi sebagai trial court yang memutuskan kasus-kasus yang memang diberikan langsung kepadanya, dia tidak pernah mempersoalkan di situ kewenangan dia sebagai Mahkamah Konstitusi atau The Highest Supreme Court of United States. Ini saya agak ini dengan tadi karena dengan keterangan itu, seolah-olah menimbulkan kesan Mahkamah Konstitusi mengabaikan dengan anunya. Mohon penjelasan dari Ahli mengenai soal ini. Kemudian yang kedua, yang kedua, Yang Mulia, pertanyaan saya adalah kalau alasan bahwa institusi-institusi yang diberikan kewenangankewenangan masing-masing dalam konteks pilkada ini tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, apakah itu serta-merta kemudian menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengambil alihnya? Misalnya, kalau ada sengketa yang menjadi kewenangan panwaslu atau Bawaslu tidak terselesaikan di situ, apakah kemudian Mahkamah Konstitusi kemudian yang harus memutus di tingkat ini? Yang kedua, kalau kemudian ada kewenangan yang mestinya menjadi sentra Gakkumdu untuk menyelesaikan, tidak terselesaikan di situ atau dia sudah memutuskan di sana, tetapi Pemohon masih tidak puas atau beberapa pihak tidak puas, apakah juga Mahkamah Konstitusi akan mengambil alih itu dengan dalil bahwa Mahkamah Konstitusi menurut penalaran Ahli tadi menyampaikan dia adalah sebagai the guardian of the constitution? Demikian pula halnya dengan kewenangan KPU yang misalnya tak terlaksanakan, apakah di sini, Pak? Padahal undang-undang tegas mengatakan Mahkamah Konstitusi dalam konteks ini adalah memeriksa perselisihan hasil pemilu sebagaimana sudah diterangkan oleh putusan Mahkamah. Jadi, itu dua hal yang … karena tadi dikutip juga bagian terakhir dari yang poin Mahkamah itu, sebenarnya itu adalah bagian terakhir 16 

setelah Mahkamah menerangkan di depannya, sekali Mahkamah mencampuradukkan dua persoalan itu, maka ini akan jadi preseden buruk. Mungkin kalimat itu yang memang paling seksi tampak untuk dimuat di media cetak. Tetapi pendahuluan untuk tiba di kesimpulan itu tidak disampaikan, ini bisa menimbulkan penilaian yang saya kira menjadi bias nanti kalau itu tidak kami luruskan. Nah, ini saya mohon pendapat dari Ahli, tentu saja kita bisa berbeda pendapat, apalagi pendapatan, begitu ya, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia. 54.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia Prof. Pak Aswanto, silakan.

55.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Pak Ketua. Untuk Ahli, tadi ada yang perlu penegasan. Di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, ada beberapa hal yang bisa berimplikasi pada PSU. Salah satunya adalah ketika lebih dari satu orang memilih di TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Tadi ada apa ... pertanyaan dari Pihak Termohon, apakah makna yang ada di dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 itu masih harus dikaitkan dengan siapa yang dipilih oleh yang lebih dari satu tadi itu? Ya, tadi Ahli mengatakan kan, “Ini enggak mungkin kita tahu. Karena kalau itu ketahuan, berarti prinsip rahasianya menjadi hilang,” gitu. Katakanlah dalam kasus. Ini yang didalilkan oleh Pemohon. Ternyata ada fakta bahwa sebenarnya yang lebih dari satu itu justru suaranya Pemohon. Nah, apakah dengan kondisi seperti ini, Pasal 112 menjadi gugur, gitu? Itu yang pertama. Yang kedua. Tadi Ahli juga mengatakan bahwa sebenarnya ini bukan persoalan siapa yang dipilih, siapa yang menang, siapa yang kalah, tapi ini adalah bagaimana menegakkan aturan sehingga semua proses harus berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Katakanlah ada suatu kasus, dimana memenuhi persyaratan untuk PSU. Tapi setelah kita lihat bahwa ternyata jumlah DPT yang ada di TPS yang diminta untuk dilakukan PSU itu, itu tidak signifikan untuk mengubah keadaan atau membalik keadaan. Dalam arti, selisih antara yang menang dengan yang kalah itu misalnya 500, sementara DPT di PPS yang diminta untuk PSU itu cuma 300. Nah, apakah kalau terjadi hal seperti itu, demi prosedur, tetap saja kita PSU walaupun sudah kita sudah tahu bahwa tidak mungkin terbalik keadaan? Ini karena persoalan prosedur yang harus betul-betul tidak boleh melanggar karena undang-undang mengatakan harus di PSU, 17 

ya, PSU, gitu. Tapi sebenarnya kalau pun dia PSU, tidak mungkin membalik keadaan. Mohon penjelasan, Yang Mulia. 56.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Ini suara baru, Prof. Saldi. Silakan, Prof. Saldi, Yang Mulia.

57.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia. Saudara Ahli, ya, Bapak Dr. Maruarar. Saya apa ... kami ingin beberapa poin klarifikasi saja. Satu, soal … apa namanya ... pemilih menggunakan KTP atau alat keterangan diri lainnya, sepengetahuan kami itu menjadi salah satu perdebatan klasik kalau penyelesaian sengketa pemilihan umum, apakah itu pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif, termasuk pemilihan kepala daerah. Nah, yang kita tahu kalau merujuk undang-undang, memang eksplisit disebut KTP. Tetapi kan ada rujukan hukum lain di Mahkamah Konstitusi yang itu digunakan di beberapa kali pemilu sampai sejauh ini bahwa sebetulnya dibenarkan alat keterangan diri lain untuk menggunakan hak suara. Kenapa? Salah satu alasannya kalau dibaca di apa ... di Putusan Pemilihan Presiden 2014 itu. Karena apa? Hak pilih warga negara itu menjadi kewajiban penyelenggara pemilu untuk menjamin. Itu satu. Jadi, di Mahkamah Konstitusi itu sebetulnya sudah selesai perdebatan soal itu. Yang kedua, ini yang ... yang perlu klarifikasi dari Ahli. Ada dua frasa yang menurut kami ... menurut saya paling tidak, antara frasa yang tadi disebut oleh Yang Mulia Prof. Aswanto, tidak signifikan memengaruhi hasil dengan tidak boleh menggunakan atau terdapat di lebih satu TPS menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kira-kira di antara dua hal ini, yang mana yang paling penting digunakan sebagai basis argumentasi dalam memberikan putusan? Antara memengaruhi hasil, signifikansi memengaruhi hasil, atau sebaliknya, tidak boleh menggunakan atau pemilih menggunakan suara lebih dari satu kali? Itu saja, Yang Mulia.

58.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Sudah cukup. Silakan, Ahli untuk merespons.

18 

59.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, Pak Ketua. Terhadap pertanyaan Yang Mulia Pak Palguna memang kalau kita memperhatikan bahwa apa yang tadi dikatakan Mahkamah Agung Amerika, saya melihat sangat berbeda sebenarnya kita dengan Amerika. Kalau di Amerika itu apa yang dikatakan political questions doctrine, dia tidak boleh memasuki apa yang menjadi … apa yang disebutkan pilihan-pilihan itu dan juga merupakan masalah politik. Tetapi justru kehadiran MK melalui teori yang kita anut dari Eropa Barat itu justru dia memasuki semua itu, semua tidak kita perkenankan, apakah itu political question, apakah itu choice, kalau dia memang menunjukkan pertentangan dengan konstitusi, tidak ada suatu argumen apa pun di dalam doktrin MK yang kita anut untuk mengatakan kita tidak masuk. Itu sebabnya saya sangat kokoh di dalam hal ini.

60.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bukan, saya bukan itu yang jadi soal. Maaf, saya menyela. Yang saya lihat adalah di sini yang membedakan betul ketika dia memerankan antara dia sebagai trial courts, dimana memang dia berbeda seperti peradilan biasa dan ketika dia memerankan sebagai the guardian of the constitution, the supreme amphlett court. Itu kan, kita bisa melihat praktiknya, Pak, itunya. Apakah ketika itu sekarang di ini bagaimana kalau dikaitkan dengan ini? Itu yang jadi (...)

61.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Saya hampir akan masuk ke situ sebenarnya. Dalam pelaksanaan MK sampai dia saat-saat terakhir, apa bedanya dia menguji atau memeriksa perkara yang disebutkan konkret di sini dengan di peradilan lain adalah karena sembari dia ... itu sudah kita jalankan di masa lalu, sembari dia memeriksa kasus konkret itu, tetapi dia menguji juga apakah norma yang dilakukan menguji itu juga sesuai dengan konstitusi atau tidak. Barangkali kita sudah melakukan itu dalam beberapa apa yang disebutkan penentuan kursi di masa lalu yang secara konkret, secara tegas MK melakukan penilaian tentang itu. Jadi saya berbeda dalam soal ini. Sebenarnya kalau kita misalnya mengatakan MK itu pengawal suatu hak asasi, hak asasi itu juga sebelum diangkat dan sesudah diangkat menjadi norma konstitusi dia tetap mengatur semua langkah daripada peradilan biasa. UndangUndang HAM lebih dahulu ada dan itu sekarang juga tetap ada sebelum ada apa yang disebutkan konstitusionalisasi HAM dalam bab 10. Nah, di dalam kerangka itulah kalau saya mengatakan tetap dia harus masuk karena memang agak berbeda ini sekarang HAM yang menjadi norma 19 

konstitusi, HAM yang menjadi juga di dalam hukum sehari-hari. Barangkali saya mungkin tidak bisa memuaskan, tetapi pendirian saya selama ini tetap demikian. 62.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Maaf, ini yang mungkin penegasan saja yang terakhir, Ahli Yang Mulia Pak Maruarar. Kalau begitu halnya apakah nanti misalnya pengadilan khusus pemilu itu sudah dibentuk, fungsi Mahkamah Konstitusi juga melekat di pengadilan itu, artinya bisa juga melakukan penafsiran itu?

63.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Saya kira agak berbeda. Kan, kita ini tugas daripada sengketa pilkada tadinya dipindahkan ke MK, dia tidak hanya mengubah institusi tadinya, tetapi dia mengubah karakter sebagai pengawal konstitusi. Tetapi kalau sudah dipindahkan ke peradilan khusus saya kira berbeda, berbeda. Itulah konsekuensi daripada kenapa masih ada di sini sengketa ini selama belum dibentuk peradilan khusus, tentu kita tidak bisa dalam masa transisi akan berubah karakter MK itu, saya kira tidak. Inilah konsekuensi yang harus konsisten akan ditanggung seperti beban yang melekat pada MK. Kalau sudah dipindah kepada peradilan khusus barangkali beda soalnya. Tentu kita bisa mengatakan dia pelaksana yang akan tegas menjalankan undang-undang. Saya kira ini pandangan saya saja ini kan karena saya konsisten dari dulu kalau di dalam proses sengketa pemilu, tetapi ada norma yang bertentangan dengan konstitusi, kita membatalkan dulu itu norma, baru kita memutus. Saya kira itu sudah terjadi dalam dua kali pemilu, saya mungkin saya salah, nanti akan kita koreksi dengan putusan-putusan MK. Saya kira yang akan saya selanjutnya nanti adalah dari Bapak Yang Mulia Pak Aswanto. Tadi ini soal kalau memang signifikansinya tidak ada lagi, ada pelanggaran, apakah kita bertahan? Saya kira kan dalilnya adalah bahwa proses akan menentukan hasil. Kalau memang proses itu dipaksakan juga memang suaranya tidak lagi signifikan tentu tidak melanggar dengan apa yang saya katakan tadi bahwa proses menentukan hasil. Kita sudah bisa menduga dari proses yang diulang hasilnya tidak akan seperti yang dibayangkan bahwa suara yang di situ tetap akan seperti itu tentunya. Saya kira ini jawaban saya dan mungkin agaknya bahwa kalau memang DPT itu tidak signifikan, saya kira sama. Memang itu juga merupakan suatu rujukan yang sangat tegas sebenarnya, DPT itu. Oleh karena itu juga bahwa di dalam melihat ... apa … perbedaan surat suara sah itu, rujukannya DPT. Kalau DPT gubernur segini, DPT 20 

bupati segini, tetapi berbeda dia surat suara sahnya, tentu bisa kita lihat nanti dengan meneliti lagi surat suara itu. Kemudian, Yang Mulia Pak Saldi. Soal KTP, saya kira kita semua sudah melihat itu sebenarnya. Tetapi masa daripada putusan MK tentang ini adalah ketika menyangkut masalah kependudukan belum lagi sesuatu yang dianggap bisa menjadi rujukan. Soal NIK. Sekarang itu sudah menjadi suatu hal yang dengan cepat bisa dirujuk. Kalau NIK-nya sudah benar, jelas, kita bisa mengetahui siapa orangnya. Dahulu saya kira banyak yang punya 3, 4, KTP. Itu makanya berbeda, Pak. Jadi, dulu itu tampaknya memang harus demikian. Paling tidak yang optimal bisa dilakukan untuk menghindari apa yang dikatakan penyimpangan. Tetapi kalau sekarang, barangkali kita bisa melihatlah. Dengan kepastian seperti itu, urgensi daripada mengatakan bahwa harus dengan KTP. Karena ada rujukan NIK yang bisa mencegah seperti ini. Saya mendapat informasi ini dari Ditjen Adminduk di Depdagri. Saya kira untuk yang terakhir, frasa … ya, soal mana yang lebih penting, saya kira antara hasil dengan signifikansi tadi, hampir sudah saya jawab. Saya kira mungkin agak lebih dekat dengan Pak Aswanto. Tetap juga ada pertimbangan bahwa signifikansi itu merupakan suatu soal. Tetapi harus diingat juga bahwa kalau memang kita melihat dari sudut sebaran daripada apa yang dikatakan pelanggaran itu sedemikian rupa, maka kita juga harus mempertimbangkan bukan hanya di lokasi itu, barangkali yang harus dilakukan kalau di lokasi satu TPS itu, itu bisa diukur dengan cepat. Tetapi kalau dia menyebar, barangkali masa lalu yang kita katakan masif itu bukan soal jumlah saja, tetapi lokasi. Saya kira ini yang bisa saya jawab, Yang Mulia. Kurang-lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. 64.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia Pak Maru. Kita dengar juga ahli dari Pihak Terkait ini. Ini ahli kita selesaikan seluruhnya. Soalnya kalau ahli itu argonya jalan bahaya. Makanya kita harus selesaikan dulu Ahli ini.

65.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN (…)

66.

Bapak Ketua, apakah saya bisa minta izin karena sebagai rektor

KETUA: ARIEF HIDAYAT Boleh, makanya itu.

21 

67.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Saya minta izin karena ada yang harus saya (…)

68.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, terima kasih, Yang Mulia.

69.

AHLI DARI PEMOHON: MARUARAR SIAHAAN Terima kasih, saya mohon maaf kepada semua pengunjung.

70.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena kalau ahli itu argonya jalan, nanti Pihak Terkait sama Pemohon nanti berat sekali. Supaya bisa dihentikan ini. Silakan, terima kasih, Yang Mulia Pak Maru. Nah, ini sekarang kita dengar Ahli dari Pihak Terkait, ya. Supaya juga argonya bisa cepat selesai ini. Silakan, Pak Jafar.

71.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JAFAR Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak, Ibu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Yang saya hormati Peserta sidang yang hadir pada sore hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa saya diminta oleh Pihak Terkait untuk menjadi Ahli dalam perkara ini dan dalam perkara ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang bersifat umum dan yang bersifat khusus. Yang pertama, hal-hal yang bersifat umum. Barangkali ini bisa menjadi masukan bagi Bapak, Ibu Hakim Yang Mulia, dan peserta sidang pada hari ini. Yang pertama adalah Pilkada Aceh Serentak Tahun 2017 merupakan pilkada serentak terbesar di Indonesia. Yang diikuti oleh gubernur, kemudian juga 16 bupati, dan 4 walikota. Kemudian juga sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa pilkada di Aceh itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Mohon izin, dalam kesempatan ini, saya menyingkat dengan UUPA. Meskipun secara nasional itu UUPA adalah Undang-Undang Pokok Agraria. Kemudian ketentuan pilkada dalam UUPA diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh dan dalam peraturan atau Keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP Aceh). Jadi hal-hal yang tidak diatur dalam UUPA sebagai lex specialis, maka berlaku ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang sudah mengalami beberapa kali perubahan dan peraturan 22 

KPU sebagai lex generalis. Jadi sebenarnya, kedua peraturan, baik yang bersifat khusus, UUPA, maupun yang bersifat nasional, kedua-duanya berlaku dalam pilkada di Aceh dan saling melengkapi. Kemudian juga, sebagaimana kita ketahui bahwa sebelum pilkada berlangsung di Aceh, berbagai pihak menyatakan bahwa pilkada Aceh merupakan pilkada yang sangat rawan konflik. Hal ini juga di berbagai media kita dengar ada penjelasan dari Bapak Kapolri dan juga dari Pihak Bawaslu Pusat. Namun dalam penyelenggaraannya, Pilkada Serentak Aceh Tahun 2017 itu berlangsung secara aman, damai, dan tertib, dan ini juga mendapat pengakuan dari berbagai pihak. Kemudian, secara khusus, Ahli akan menjelaskan empat hal terkait dengan perkara ini dan juga terkait dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Yang pertama, menyangkut dengan pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau pemilih ganda dan pemilih yang belum cukup umur. Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali dan pemilih yang belum cukup umur merupakan pelanggaran administrasi dan juga sekaligus sebagai pelanggaran pidana. Oleh karena itu, terhadap pelanggaran administrasi, itu diselesaikan dengan cara menyampaikan keberatan kepada saksi pasangan calon, KPPS, PPL, dan pengawas pada saat terjadi pelanggaran tersebut untuk dilakukan perbaikan. Kemudian, pelanggaran pidana juga dapat dilaporkan kepada panwaslih untuk diteruskan sampai dengan ke pengadilan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jadi, di sini ke ... pelanggaran tersebut bisa diselesaikan melalui proses hukum pada saat pemilihan itu terjadi. Kemudian, pemilih yang belum cukup umur menggunakan hak pilih karena memang terdaftar dalam DPT atau memiliki identitas kependudukan, sehingga secara prosedural memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Tetapi secara substansial, memang yang bersangkutan tidak memiliki hak. Namun, kenapa ini terjadi? Karena kurangnya kesadaran dari pemilih yang bersangkutan dan juga rendahnya partisipasi masyarakat, termasuk pasangan ... saksi pasangan calon dalam perbaikan DPT dan juga dalam proses pemungutan suara di DPS. Seharusnya, ini bisa dicegah kalau ada partisipasi dari semua pihak. Kemudian, proses pemungutan suara bersifat rahasia, sehingga tidak diketahui siapa yang dipilih oleh pemilih tersebut, kecuali dia memberitahukan. Jadi, menurut Ahli bahwa pemilih ganda dan pemilih yang cukup umur itu tidak dapat diketahui akan menguntungkan siapa, atau siapa yang diuntungkan, dan siapa yang dirugikan, kecuali memang ada penjelasan atau pemberitahuan dari pemilih itu sendiri. Yang ... dengan demikian, proses pemungutan suara ulang ya karena adanya pemilih ganda dan pemilih belum cukup umur, menurut hemat atau menurut pendapat Ahli bahwa itu tidak layak untuk dilakukan karena sudah melampaui dan sudah diberi ruang yang cukup 23 

pada saat pemungutan suara itu sendiri, sehingga tidak dapat dan tidak perlu dilakukan dalam jangka waktu yang lebih lama lagi. Yang kedua, pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap menggunakan kartu keluarga. Ini sebagaimana kita ketahui bahwa Pilkada di Aceh itu diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 atau UUPA dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Dalam hal ini, saya menyingkat dengan Qanun Pilkada. Dalam Pasal 71 dan Pasal 72 UUPA diatur tentang Pemilih dan Hak Pilih. Ketentuan ini kemudian, diatur lebih lanjut dalam Qanun Pilkada. Berdasarkan Pasal 72 ayat (3) Kanun Pilkada, “Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menyerahkan kartu keluarga.” Jadi, Qanun Nomor 12 Tahun 2016 memberikan ruang kepada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT selain menggunakan KTP elektronik, juga dapat menggunakan kartu keluarga. Kemudian, ketentuan Pasal 72 ayat (3) Kanun Pilkada tersebut, juga sesuai atau konsisten dengan ketentuan Pasal 68 ayat (2) UUPA yang menentukan bahwa dukungan bagi calon perseorangan harus disertai dengan identitas bukti diri yang dapat berupa kartu tanda penduduk, Paspor Republik Indonesia, Surat Izin Mengemudi, atau identitas kependudukan lainnya. Jadi, dalam hal secara dukungan terhadap calon perseorangan, ini juga bukti identitas kependudukannya diperluas, sehingga hal seperti ini juga digunakan dalam hal menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara. Kemudian, ketentuan UUPA dan Qanun Aceh merupakan lex specialis yang dapat mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang Pilkada sebagai lex generalis berdasarkan asas lex specialis derogat legi generalis. Kemudian, kartu keluarga merupakan dokumen kependudukan yang dijadikan sebagai dasar pembuatan KTP dan juga digunakan dalam berbagai urusan pemerintahan dan aktivitas lainnya. Oleh karena itu, menurut pendapat Ahli bahwa kartu keluarga itu memiliki kedudukan yang kuat. Yang bahkan, menurut Ahli itu memiliki kedudukan yang sama kuatnya seperti KTP. Ditambah lagi dengan kondisi riil yang terjadi di Aceh bahwa masih banyak penduduk Aceh yang tidak memiliki KTP elektronik. Selain itu, surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh disdukcapil juga boleh digunakan untuk menggunakan hak pilih apabila yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DPT. Dan menurut Ahli, surat keterangan kependudukan dari disdukcapilnya tidak lebih kuat kedudukannya atau keabsahannya dibandingkan dengan kartu keluarga. Kemudian, prinsip pemilihan adalah membuka ruang atau memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Hal ini merupakan kewajiban dari negara. Hak warga negara tersebut, sesuai 24 

dengan prinsip perlindungan hak warga negara dan juga digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PHPU.D-VIII/2010. Kemudian, penggunaan kartu keluarga bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT berlaku untuk semua pemilih dalam Pilkada Aceh, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jadi, tidak ada perbedaan, dimana ada yang digunakan, ada yang tidak gunakan, semua boleh menggunakannya. Kemudian yang ketiga, pasangan calon memiliki tanggungan utang kepada negara. Tidak memiliki tanggungan utang kepada negara merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan calon, bar … baik dalam Undang-Undang Pilkada maupun dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dalam pilkada, dokumen persyaratan dapat berupa surat pernyataan, surat keterangan, dan surat tanda terima, ini diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Pilkada. Dokumen untuk pemenuhan persyaratan tidak memiliki utang kepada negara dibuat dalam bentuk surat keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Ini memang perintah dari undang-undang. Surat keterangan tersebut memuat informasi atau keterangan sesuai data atau dokumen pada saat dikeluarkannya surat tersebut. Kemudian utang kepada negara termasuk dalam perikatan yang bersumber dari undangundang dan perbuatan manusia, ini bisa kita lihat dalam Pasal 1233 KUH Perdata. Timbulnya utang kepada negara karena ditentukan undangundang dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Utang Pasangan Calon Nomor Urut 3 timbul sejak ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 12 Desember 2016. Sedangkan surat keterangan pengadilan dikeluarkan tanggal 8 Desember 2016 dan 19 September 2016, serta penetapan pasangan calon pada tanggal 24 Oktober 2016. Dengan demikian, timbulnya utang tersebut setelah dikeluarkannya surat keterangan dari pengadilan dan ditetapkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon. Dengan demikian, adanya utang tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada keabsahan syarat pasangan calon yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Jadi … bahwa utang itu tidak boleh ada pada saat dikeluarkan surat keterangan dari pengadilan dan ditetapkan sebagai pasangan calon. Sedangkan utang yang timbul setelah itu bukan merupakan persyaratan tidak memiliki utang di dalam salah satu syarat menjadi pasangan calon. Kemudian yang keempat, terjadinya perbedaan suara sah dan tidak sah antara pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati Gayo Lues. Perbedaan suara sah dan tidak sah antara pemilhan gubernur dan pemilihan Bupati merupakan hal yang wajar dalam pilkada. Hal ini dikarenakan yang pertama hak pilih merupakan hak … hak warga

25 

negara, sehingga warga negara dapat menggunakan atau tidak menggunakan haknya. Kemudian, pemilih … pemilihan bersifat bebas dan rahasia sehingga pemilih bebas untuk menentukan pilihan termasuk untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu. Banyaknya jumlah suara sah dan tidak sah dalam pemilihan bupati dibandingkan dengan pemilihan gubernur merupakan suatu hal yang baik karena pemihan bupati tersebut memiliki … memiliki legitimasi politik yang lebih tinggi dibandingkan pemilihan gubernur. Kemudian, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan juga dapat terjadi antara lain karena kekecewaan atau kepercayaan pemilih terhadap perilaku politisi atau ketidakpercayaan ter … pemilih terhadap para kandidat. Dan yang terakhir bahwa secara normatif berapa pun partisipasi pemilih dan jumlah perolehan suara dalam suatu pemilihan, tidak berpengaruh pada legitimasi hukum atau keabsahan pilkada tersebut, apalagi di dalam Undang-Undang Pilkada yang terbaru tidak ada ketentuan batas minimal seseorang dapat dinyatakan sebagai pemenang dalam pilkada. Demikian beberapa penjelasan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada Gayo Lues Tahun 2017 khususnya berkaitan dengan dalil yang diajukan Pemohon dalam Perkara PHPU Nomor 29/PHP.BUP-XV/2017. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb. 72.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Ahli. Dari Pihak Terkait ada yang mau didalami?

73.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Terima kasih, Yang Mulia. Mungkin nanti juga dapat disambung oleh Teman yang lain. Pertanyaan saya kepada Ahli bahwa dalil Pemohon ini ada pengguna hak pilih atas nama Sudiyanto, Sudiyanto tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap, tetapi ketika dilaksanakannya penyelenggaraan pemilu 15 Februari 2017 karena beliau sebelumnya berstatus TNI, beliau telah pensiun pada bulan Januari, sekitar 18 Januari 2017, penyelenggaraan pemilihan pada tanggal 15 Februari 2017. Pertanyaan tentang Sudiyanto ini, apakah beliau dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan penghitungan suara di Kabupaten Gayo Lues 15 Februari 2017? Kemudian, ada pengguna hak pilih atas nama Irmawan, sebagaimana juga dalil dari Pemohon, beliau terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Pascadilakukannya pemungutan suara, terbit surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang menyatakan bahwa 26 

Irmawan ini bukan penduduk Kabupaten Gayo Lues. Jadi, surat dari dukcapil itu setelah dilakukannya pemungutan suara dan setelah adanya DPT. Pertanyaan saya, apakah surat dari dukcapil ini dapat mengesampingkan hak pilih seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap, dimana surat itu terbit setelah dilakukannya pemungutan suara? Kemudian terkait dengan BPK tadi, apakah surat BPK itu dapat berlaku surut untuk menyatakan Pasangan Calon Amru dan Pak Said ini tidak memenuhi syarat calon karena tunggakan hutang? Dihubungkan pula, apakah memang putusan BPK ini serta-merta memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan orang memiliki kerugian negara atau tidak? Karena setahu kita di Republik ini, meskipun BPK telah menerbitkan bahwa seorang ... apa ... telah merugikan negara, ada juga yang mengesampingkan itu. Jadi pertanyaan saya, apakah serta-merta jadi kekuatan hukum keterangan BPK adanya kerugian negara ini? Terakhir saya bertanya, saya tadi belum di ... apa ... menurut saya belum puas dengan ahli tadi, apakah memang tindakan seseorang yang salah dalam hal ini pemilih lebih dari satu kali yang juga di dalikan Pemohon tidak ada kaitannya dengan tindakan Pihak Terkait maupun dari Termohon dapat dipertanggungjawabkan kepada Pihak Terkait dan Termohon sendiri? Demikian, yang ... saksi, Yang Mulia. Terima kasih, ada? Silakan, kalau (...) 74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Ada?

75.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Ada satu, Yang Mulia.

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ringkas, ya!

77.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Baik, Yang Mulia. Ahli, dalam ada di sana pencoblos lebih dari satu kali, sudah ditangani oleh Gakkumdu dan sudah ada putusan. Apakah di sini MK berwenang untuk mengadili lagi pelanggaran tersebut? Terima kasih.

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Cukup, ya? Sekarang Pemohon, saya persilakan. 27 

79.

KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Terima kasih, Yang Mulia. Saya ingin membaca secara utuh tadi apa yang disampaikan oleh Ahli terkait dengan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepada Daerah, Pasal 72 ayat (3), nanti setelah saya baca, saya akan bertanya, Yang Mulia. Pasal 73 ayat (3), “Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung: a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS. b. Jumlah pemilih dari TPS lain. c. Jumlah pemilih yang menggunakan dasar kartu tanda penduduk elektronik, kartu tanda penduduk nasional, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.” Nah, yang saya pahami bahwa apa yang tertulis di sini tidak menjelaskan bahwa di Aceh itu boleh memilih menggunakan kartu keluarga, hanya menggunakan kartu keluarga. Karena bab ini bukanlah mengatur tentang pemilih. Saya akan membacakan ketentuan Pasal 14 yang mengatur tentang pemilih. Pasal 14 ayat (1), “Untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.” Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Ahli, ada dua … ada dua ketentuan yang berbeda dalam qanun ini. Yang pertama, jelas di bab yang ... yang menentukan bab 2 a ... maaf, bab 2. Yang pertama, ada bab V, hak pilih dan penetapan pemilih. Itu jelas di Pasal 14 mengatur untuk dapat menggunakan hak memilih warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Artinya, kalau ... kalau ingin menggunakan kanun ini tidak terdaftar, pakai KTP pun tidak boleh, kalau ingin menggunakan qanun ini, kira-kira begitu yang saya pahami. Nah, terhadap ada dua ... dua hal yang berbeda ini, di Pasal 14 mengatakan hanya ... di Pasal 14 memudahkan … warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Nah, kemudian di Pasal 72 ... Pasal 72 ayat (3) tadi, dimana sesungguhnya pasal ini bukanlah mengatur tentang hak pilih, tapi menjelaskan apa ... apa tugas ... apa ... sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud ayat (1), KPPS menghitung, ini lebih menjelaskan kepada tugas KPPS. Nah, menurut Ahli, apabila terdapat dua aturan dalam undang-undang ini, mana yang harus digunakan? Terima kasih. Ya, masih ada Rekan saya, Pak.

80.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 28 

81.

KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUDIRTA Saya akan menambahkan satu pertanyaan lagi.

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dimatikan itu satunya!

83.

KUASA HUKUM PEMOHON: I WAYAN SUDIRTA Ya. Saudara Ahli, saya ingin bertanya pada Saudara, jika BPK sudah mengeluarkan surat tentang seorang yang berutang kepada negara, lalu kemudian pengadilan mengeluarkan surat tentang orang yang sama berkaitan dengan utang yang sama. Pertanyaannya, jika pengadilan tidak mengecek terlebih dahulu kepada BPK atau tidak mengecek sama sekali kepada pihak manapun, apakah dapat surat pengadilan yang demikian itu dianggap benar, sah, dan berlaku menurut hukum? Kedua, lalu bagaimana akibatnya dan pengaruhnya terhadap surat keterangan yang dikeluarkan oleh BPK menurut Ahli? Terima kasih.

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Termohon?

85.

KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan sesuai isu yang berkembang. Satu, masalah pemilih yang mencoblos dari satu kali, saya menangkap gejala adanya pemilih yang disengaja untuk mencoblos dua kali salah satu pasangan calon sehingga ketika dia kalah, baru diangkat, tapi kalau dia menang, dia diam. Di satu sisi, bagaimana asas keadilan? Karena di satu TPS, DPT itu maksimum 800, taruhlah 400 orang. Ketika ada satu dua orang yang mencoblos dua kali, sehingga di tempat itu harus PSU, bagaimana rasa keadilan bagi pemilih lain 400, 500 orang, yang telah mengorbankan waktunya, tenaganya datang ke TPS menentukan pilihannya? Karena berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu ketika PSU, jumlah pemilihnya berkurang sangat banyak, sangat banyak. Karena banyak pemilih yang sudah pindah tempat atau bekerja, sehingga tidak sempat lagi menggunakan hak pilihnya. Bagaimana tanggapan pemilih terkait dengan hal itu ... apa pandangan Ahli terkait dengan hal itu? Yang kedua, dalam kaitannya tadi yang dipersoalkan masalah ada tanggungan utang atau pada pokoknya tidak memenuhi persyaratan. Dalam pandangan kami, proses pemilu selain adanya masalah kepastian 29 

hukum, juga ditentukan dengan keadilan prosedural, dimana untuk persoalan masalah pencalonan, itu ada mekanisme melalui sengketa pemilihan yang diajukan kepada panwas. Kalau tidak puas, baru kemudian PTUN dan kasasi. Apabila terkait dengan satu persoalan yang tidak diangkat, dalam hal ini misalnya masalah utang tadi, kepada panwas, artinya mekanisme itu tidak ditempuh, apakah itu bisa di ... kemudian bisa dipersoalkan belakangan? Yang ketiga, masalah perbedaan suara sah antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati Gayo Lues. Tadi sudah dijelaskan oleh Ahli bahwa terkait hal itu diserahkan kepada pilihan masyarakat, apakah bisa adanya perbedaan suara ini, lantas diputuskan, bisa merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon? Demikian, Ahli. Terima kasih, Majelis. 86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan Ahli, direspons.

87.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JAFAR Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menanggapi satu per satu dari semua pertanyaan dan tanggapan dari Pihak Terkait, Pemohon, dan Termohon. Yang pertama, menyangkut dengan penggunaan hak pilih atas nama Sudiyanto. Jadi, di dalam ketentuan tentang pilkada disebutkan bahwa warga negara Indonesia memiliki hak pilih apabila sudah terdaftar pada DPT, itu satu. Kemudian, juga dia yang paling prinsipil adalah sudah berusia 17 tahun, atau sudah menikah, atau pernah menikah. Dikatakan berusia 17 tahun, yaitu pada hari pemungutan suara, maka hari pemungutan ... maka dalam sistem penyelenggaraan pemilu, hari pemungutan suara itu sudah ditentukan terlebih dahulu karena semuanya bermuara dari penetapan hari pemungutan suara. Jadi, kalau hari pemungutan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 dan beliau pensiun sebelum tanggal 15 Februari 2017, maka beliau memiliki hak pilih. Sedangkan persoalan apakah sudah terdaftar dalam DPT atau tidak, itu adalah persoalan teknis, tetapi hak pilihnya harus dilindungi. Oleh karena itu, ketentuan yang membuka peluang seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik, surat keterangan dari disdukcapil, kemudian kartu keluarga, saya pikir ini suatu perlindungan yang luar biasa kepada warga negara dan ini sudah ... sudah sangat tepat. Yang kedua, mengenai Pak Irmawan terdaftar dalam DPT. Kemudian, kalau beliau terdaftar dalam DPT, berarti sudah pasti beliau bisa menggunakan hak pilihnya. Dan apabila setelah DPT ditetapkan atau setelah pemungutan suara, beliau diketahui tidak memiliki ... bukan 30 

penduduk sehingga dianggap tidak memiliki hak pilih, menurut saya, itu adalah persoalan personal yang bersangkutan dan itu tidak berpengaruh pada pilkada. Jadi, pilkada itu tetap sah, kenapa? Karena memang pada saat pemungutan suara, beliau terdaftar dalam DPT sehingga memiliki hak untuk menggunakan hak pilih. Persoalan apakah beliau masih penduduk atau tidak, yang pertama yang ... yang mengetahui adalah beliau sendiri. Tidak mungkin orang lain mengetahui atau penyelenggara mengetahui bahwa beliau tidak lagi sebagai penduduk. Kalau kemudian, baru diketahui bahwa beliau itu bukan penduduk, maka juga perlu diketahui sejak kapan beliau tidak penduduk. Apakah sejak penetapan itu atau sebelumnya? Kalau sejak penetapan dari disdukcapil, sejak SK disdukcapil itu beliau dinyatakan bukan sebagai penduduk, maka SK disdukcapil yang dikeluarkan setelah pemungutan suara itu bukan atau tidak meru … tidak berlaku surut, tidak mempengaruhi penggunaan hak pilih Bapak Irmawan ini. Kemudian yang ketiga, apakah surat BPK dapat berlaku surut? Sebagaimana saya sudah jelaskan tadi bahwa pemenuhan syarat itu harus dipenuhi pada saat … paling lambat pada saat penetapan calon. Pada saat penetapan calon, semua persyaratan itu harus dipenuhi. Tetapi kalau kemudian terjadi situasi berbeda antara pada saat penetapan calon atau sebelum penetapan calon dengan setelah penetapan calon, maka situasi yang berbeda itu tidak mempengaruhi penetapan pasangan calon, tidak mempengaruhi persyaratan tersebut. Kenapa? Karena surat keterangan dari BPK itu tidak berlaku surut. Dan saya sudah jelaskan tadi juga bahwa utang kepada negara yang namanya utang itu adalah bagian dari hukum perdata. Ini meskipun itu bagian … katakanlah dari proses publik, tapi ini termasuk hukum perdata, sehingga hukum perdata di sini berlaku umum sepanjang tidak diatur secara khusus. Pasal 12, 33 mengatakan, “Utang adalah suatu perikatan.” Perikatan itu bisa lahir karena undang-undang, bisa lahir karena perjanjian. Yang lahir karena undang-undang juga dibagi 2, ada yang undang-undang saja seperti hak kewajiban anak dan orang tua, suami istri, dan sebagainya, ada yang undang-undang tanpa perbuatan manusia. Ini termasuk perikatan atau utang yang lahir karena undangundang dan perbuatan manusia. Perbuatan manusia di sini adalah perbuatan BPK. Sebelum BPK atau lembaga yang berwenang menetapkan bahwa seseorang itu memiliki utang kepada negara, maka dia tidak memiliki utang kepada negara. Oleh karena itu, surat keterangan dari pengadilan itu menurut saya yang dikeluarkan sebelum penetapan calon, itu tidak berpengaruh, tidak menyebabkan batal atau berubah statusnya dengan dikeluarkannya surat keterangan dari BPK setelah penetapan calon itu berlangsung.

31 

Hal ini juga dalam persyaratan-persyaratan yang lain, misalnya seseorang pada saat dipungut … dilakukan pemeriksaan kesehatan, dia sehat. Ternyata, setelah penetapan calon dia menjadi sakit. Apakah pemeriksaan kesehatan harus diulang? Kan, tidak. Begitu juga kalau di Aceh, ada kemampuan baca Alquran yang diuji. Pada saat diuji dia mampu baca Alquran, kemudian besoknya enggak mampu. Apakah harus diulang? Kan, tidak. Jadi, saya pikir ini tidak ada pengaruh dan dampak apa pun terhadap keterangan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Persoalan apakah pengadilan mengetahui informasi dan data terhadap pasangan calon? Seharusnya pengadilan mengetahui sebelum mengeluarkan keterangan itu. Kemudian, apakah tindakan yang salah yang dilakukan oleh pihak lain itu dapat dibebankan … apakah tindakan yang salah yang bukan dilakukan oleh Pihak Terkait itu dibebankan kepada Pihak Terkait? Menurut saya, itu boleh. Ada prinsip hukum yang mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, tidak boleh merugikan orang, dan sebaliknya juga kesalahan orang lain tidak boleh merugikan seseorang. Oleh karena itu, tindakan dari pihak lain, katakanlah di sini pemilih … pemilih ganda, pemilih tidak terdaftar, dan sebagainya, maka tidak boleh dibebankan atau menjadi beban dan tanggung jawab daripada Pihak Terkait. Kemudian, pertanyaan berikutnya, mencoblos lebih dari 1 kali sudah ditangani oleh Gakkumdu. Dan sebagaimana saya sampaikan tadi, mencoblos lebih dari 1 kali itu adalah persoalan … adalah pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana. Setiap pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada itu ada batas waktunya. Kenapa harus ada batas waktu? Karena tahapan-tahapan pilkada itu ada yang bersifat linier, ada yang bersifat paralel. Jadi, kalau tidak dibatasi waktu, maka pelanggaran atau tahapan yang satu terganggu, itu bisa menyebabkan tahapan yang lain juga terganggu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada indikasi atau bukti awal bahwa seseorang melakukan pelanggaran, maka dalam jangka waktu tertentu harus diproses, baik secara administratif, maupun secara pidana. Apabila sudah melampaui jangka waktu, maka untuk keadilan prosedural, perkara tersebut tidak dapat ditangani lagi. Dan selama ini, yurispridensi juga demikian, pengadilan, panwaslih, dan sampai dengan pengadilan juga tidak akan menangani laporan-laporan pelanggaran yang disampaikan setelah melampaui jangka waktu. Kemudian dari Kuasa Hukum Pemohon, menyangkut dengan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Qanun Nomor 12 Tahun 2016 bahwa memang di sini ada 2 ketentuan, ada 2 bagian yang mengatur tentang hak pilih. Yang pertama adalah dalam bab 4 tadi, kemudian dalam hal pemungutan dan penghitungan suara. Jadi dari Pasal 72 ayat (3) huruf 32 

c, ya, dimana sebelum penghitungan suara KPPS harus menghitung huruf c-nya, “Jumlah pemilih yang menggunakan dasar kartu tanda penduduk elektronik, kartu tanda penduduk nasional, kartu keluarga, paspor, dan sebagainya.” Yang ingin disampaikan di sini adalah menyangkut dengan kewajiban dari KPPS untuk menghitung pemilih yang menggunakan kartu keluarga. Dari ketentuan tersebut, dapat kita pahami bahwa pemilih boleh menggunakan kartu keluarga, ya karena itu harus dihitung oleh KPPS. Kalau tidak boleh menggunakan kartu keluarga, maka pemilih itu dianggap tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Tetapi karena dia memenuhi syarat sebagai pemilih, maka KPPS harus menghitung jumlah pemilih tersebut. Bagaimana kalau misalnya KPPS tidak menghitung? Itu menjadi suatu pelanggaran, dan dari ketentuan ini, juga secara eksplisit dapat kita ketahui bahwa Qanun Nomor 12 Tahun 2016 membolehkan pemilih menggunakan kartu keluarga. Sama halnya juga terhadap syarat dukungan bagi calon perseorangan. Dimana syarat dukungan bagi calon perseorangan itu harus dilengkapi dengan identitas kependudukan dan surat keterangan atau surat pernyataan dukungan. Dan di dalam identitas kependudukan, juga termasuk kartu keluarga, paspor, dan sebagainya. Oleh karena itu, menurut pemahaman saya, berdasarkan Pasal 72 ayat (3) huruf c dimungkinkan atau dibolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan kartu keluarga. Dan ini juga terjadi di seluruh Aceh, dan bukan hanya di Gayo Lues atau TPS tertentu, sehingga sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum. Kemudian, kalau misalnya ada pertentangan antara dua pasal, dalam sebuah qanun, maka yang kita gunakan adalah pasal yang paling dekat yang mengatur tentang penggunaan hak pilih, yaitu pemungutan suara. Dan prinsip yang kedua adalah kita harus menggunakan ketentuan yang menguntungkan si pemilih karena yang digunakan di sini bukan hanya keadilan prosedural, tapi juga keadilan substantif. Jangan karena prosedur itu menyebabkan pemilih kehilangan hak konstitusionalnya, apalagi secara prosedural qanun sudah membolehkan penggunaan kartu keluarga tersebut. Kemudian, mengenai hubungan antara BPK dengan keterangan pengadilan. Kenapa pengadilan tidak mengecek pada BPK, apakah yang bersangkutan memiliki utang atau tidak? Itu menurut saya, itu yurisdiksi atau wilayahnya pengadilan. Tentu pengadilan itu punya SOP tersendiri dan saya yakin, setiap lembaga pemerintah yang mengeluarkan sebuah produk hukum atau sebuah keputusan, tentu sudah melalui sebuah proses, bagaimana mengeluarkan keputusan itu. Yang kedua, dia juga bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut dan yang paling penting adalah semua keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga itu dianggap benar, sebelum ketidakbenarannya dibuktikan. Jadi, keterangan pengadilan, apakah 33 

mengecek pada BPK atau tidak, menurut saya itu bukan menjadi tupoksi atau kewenangan dari penyelenggara, apalagi dari Pihak Pemohon sebagai penerima dokumen tersebut. Kemudian, akibat dari surat keterangan BPK karena surat keterangan itu dikeluarkan setelah penetapan calon, dan setelah surat ... apa namanya ... surat keterangan pengadilan dikeluarkan, maka tidak berdampak pada surat keterangan pengadilan. Karena sebuah surat keterangan BPK ini tidak berlaku surut. Kemudian, dari Pihak Termohon menyangkut dengan pemilih ganda atau dua kali menggunakan hak pilih, menurut saya, ini merupakan sebuah pelanggaran administratif dan sebuah pelanggaran pidana yang ... yang seharusnya ini bisa diantisipasi kalau saksi pasangan calon, baik dari Pemohon maupun dari Pihak Terkait, itu betulbetul bekerja dengan baik. Karena setiap saksi pasangan calon yang merupakan wakil dari pasangan calon, itu memberikan kewenangan untuk mengawas, mengawasi proses pemungutan suara. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan, dapat dilakukan upaya-upaya. Jadi kalau memang ini misalnya terjadi, berarti saksi pasangan calon ini tidak optimal. Oleh karena itu, kelemahan atau kesalahan dari si pemilih dan saksi pasangan calon jangan dibebankan kepada Pihak Terkait, meskipun juga sebagai salah satu pasangan calon. Kemudian, mengenai dengan tanggungan utang, ada proses ke panwas, tidak ... sudah, sudah, di ... sebenarnya, terhadap semua persyaratan yang harus dilengkapi oleh Pemohon itu, oleh penyelenggara sudah dilakukan dua hal. Yang pertama, verifikasi administratif. Yang kedua, verifikasi faktual. Kemudian juga, pihak-pihak yang mengetahui adanya pelanggaran administratif dalam penggunaan syarat calon, juga dapat mengajukan keberatan atau melaporkan kepada panwaslih dan panwaslih juga berwenang melakukan pengawasan terhadap pelanggaran itu. Dan kalau misalnya pelanggaran itu sudah di … apa namanya ... tidak di ... pelanggaran itu boleh diajukan kepada panwas, boleh juga kepada KIP sendiri, tetapi tidak dilakukan, baru dilakukan belakangan. Ini juga sebagaimana saya sampaikan tadi adalah proses waktu ini, mengenai waktu, itu ada batas, ya. Jadi, ada batas waktu untuk dapat mengajukan atau melaporkan pelanggaran dan sebagainya. Ya, saya pikir di luar batas waktu tersebut, kalau kepada panwaslu, Bawaslu, atau di Aceh untuk kabupaten dan provinsi, itu namanya panwaslih yang dibentuk berdasarkan UUPA dan berbeda dengan ketentuan Bawaslu secara nasional. Jadi, menurut SOP yang ada pada panwaslih sendiri ketentuan batas waktu ini berlaku ... menggunakan ketentuan yang bersifat nasional, jadi tidak ada hal yang berbeda untuk Aceh dan kalau memang sudah lewat waktu, tidak bisa dilakukan lagi. 34 

Kemudian, mengenai perbedaan jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah, saya pikir ini juga sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa ini tidak berpengaruh pada legitimasi hukum dari hasil pilkada itu sendiri. Saya pikir demikian yang dapat saya jelaskan menyangkut dari pertanyaan-pertanyaan Pihak Terkait, Pemohon, dan Termohon, mungkin kalau ada yang kurang, mohon diingatkan kembali. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Majelis Yang Mulia. 88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih, Pak Jafar. Dari meja Hakim? Ada dua, Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Yang Mulia Pak Palguna. Saya persilakan.

89.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Prof. Aswanto juga.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Aswanto, masih juga. Silakan.

91.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saya bantu untuk apa ya ... semacam klarifikasi tentang surat utang itu, yang di luar pengadilan. Itu bahwa jangan terlalu banyak berharap dari surat keterangan tidak punya utang dari pengadilan itu. Persoalannya apa? Itu hanya didasarkan pada sepanjang yang tercatat dalam register pengadilan yang bersangkutan itu. Demikian juga kalau surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana, itu juga sepanjang yang tercatat yang ada dalam pengadilan yang bersangkutan itu, itu. Jadi, supaya ini klir, tapi semangatnya barangkali atau yang ingin diangkat daripada pasal itu, Pak ... Pak Ahli, ya, Pak Jafar, ya. Mungkin bukan persoalan ini berlaku surut atau tidak berlaku surut. Mungkin ini menyangkut integritas dan kredibilitas, lho. Artinya bahwa seseorang kalau ketika mendaftar diharapkan tidak punya utang terhadap negara, itu juga ke depannya nanti atau bahkan mungkin sampai saat pemilihan suara itu sangat diharapkan bahwa kredibilitasnya itu akan apa ... akan diukur dari situ juga. Jadi bukan semata-mata untuk keperluan sesaat ketika mendaftar itu. Jadi ada filosofi dan esensi yang lebih mendasar barangkali yang mesti harus dipahami para calon ini. Mungkin BapakBapak yang mencalonkan, kemudian tahun ini tidak berhasil akan mencalonkan yang akan datang, mungkin ada filosofi itu yang mesti harus dipahami. 35 

Jadi, ini kan menyangkut juga rakyat, kenapa kalau utang harus kepada negara, bukan kalau utang sesama warga negara. Seperti yang didalilkan oleh Ahli tadi bahwa ini berlaku wilayah keperdataan, memang benar, tapi kan ini ada kekhususan, Pak, kepada negara itu. Itulah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak yang di situ juga harus dilindungi. Jangan calon kepala daerah, kemudian ada hak-hak warga yang kemudian di ... sudah diwakilkan kepada negara, kemudian masih juga dipakai oleh seorang calon itu. Itu mungkin esensinya di situ. Barangkali itu saya hanya membantu, Pak Ketua. Terima kasih. 92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Yang Mulia Pak Pal. Silakan.

93.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ini Saudara Ahli ini. Saya agak tertarik dengan pernyataan Saudara ini karena Saudara menganggap UUPA atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan kanunnya itu sebagai lex specialis. Sementara Undang-Undang Pilkada itu sebagai lex generalis. Ya, begini. Apa benar hubungannya begitu? Coba, kalau sepengetahuan kita selama ini, kalau yang bisa dihubungkan dengan lex specialis dan lex generalis itu kan begini. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan Kitab-Kitab ... Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu hubungannya lex specialis, lex generalis. Begitu juga, misalnya dulu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ... Tindak Pidana Sub Versi atau Tindak Pidana Ekonomi misalnya, ada KUHP. Ada tindak pidana korupsi, ada KUHP. Ini yang satu, undang-undang mengatur tentang Pemerintahan Aceh, tapi yang satu adalah mengatur tentang pemilihan kepala daerah atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Apa benar hubungannya itu hubungan lex specialis dengan lex generalis? Bahwa Undang-Undang Aceh berlaku, betul, tetapi apakah itu ditimbulkan oleh hubungan lex specialis, lex generalis? Kalau kita lihat sebenarnya bukankah ... bukan karena itu, tapi hubungan itu timbul karena diberlaku ... undang-undang Aceh itu diberlakukan oleh Pasal 199 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatakan bahwa undang-undang tentang pemilihan kepala daerah itu berlaku juga untuk Aceh sepanjang tidak ditentukan lain. Nah, kalau ditentukan lain dalam undang-undang pemerintahan Aceh, nah itu berlaku yang di Aceh, kan begitu. Tetapi hubungan ini bukan hubungan lex specialis atau lex generalis, apalagi kalau qanun dianggap sebagai lex specialis, ternyata itu bukan hubungan itu lagi. Saya kira kalau qanun itu hubungannya sudah antara ... apa namanya ... lex inferior ... lex superiori derogat legi inferiori, itu saya kira kalau itu 36 

karena di bawahnya, kan. Dia kan pelaksana dari ketentuan undangundang pemerintahan Aceh. Ya, itu barangkali hanya ... apa namanya ... klarifikasi saja dari saya, kecuali kalau Ahli mempunyai pendapat sendiri dalam soal itu, mohon itu di ... diinikan, disampaikan. Terima kasih, Pak Ketua. 94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Prof. Aswanto, saya persilakan.

95.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih. Ke Pak Ahli, ya, Pak Dr. M. Jafar. Ini ada kaitannya juga dengan persoalan lex specialis dengan lex generalis. Pak Jafar begini, yang mengatur mengenai boleh KK, boleh ... apa ... kartu identitas lain itu UUPA atau qanun pilkada? Ini dulu supaya kita bisa jalan, gitu.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Ahli respon dulu. Ini Yang Mulia minta direpon dulu.

97.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO UUPA-nya atau kanun pilkadanya yang mengatur bahwa itu boleh Kartu Keluarga?

98.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JAFAR Baik, jadi kalau untuk penggunaan Kartu Keluarga itu saya mengambil dua dasar. Yang pertama, dalam dasar dukungan terhadap calon perseorangan dalam UUPA. Kemudian menyangkut dengan pemungutan suara, pungutan dan penghitungan suara dalam qanun. Jadi dalam UUPA juga mengatur hal tersebut meskipun tidak tegas khusus tentang pemungutan dan penghitungan suara yang tegas dalam qanun. Terima kasih.

99.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini perlu kita klir sekaitan dengan yang Pak Palguna katakan tadi bahwa ya memang sepanjang itu tidak diatur di UUPA yang dipakai kan mestinya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, soal Kartu Keluarga memang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun ... UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 yang kemudian diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2015 itu dulu memang bisa Kartu Keluarga, bisa 37 

Passport, tapi ketika diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 kan harus KTP elektronik atau Suket. Kenapa Suket? Karena Suket juga itu kan ada NIK-nya, gitu. Di Undang-Undang Nomor 10 tidak boleh lagi Kartu Keluarga, tidak boleh lagi Kartu Keluarga di situ, yang boleh di Undang-Undang Nomor 1. Nah, tapi kalau itu misalnya memang ada di qanun, apakah itu Kanun Pilkada atau UUPA, ya mungkin ... apa ... ketentuan bahwa sepanjang itu tidak diatur di ... apa ... di undangundang pilkada bisa dipakai di itu. Sama dengan misalnya persentase dukungan, persentase dukungan kan beda antara yang ada di UndangUndang Nomor 10 dengan yang ada di UUPA, kan. Nah, yang dipakai itu UUPA, gitu. Soal Pasal 158 karena UUPA tidak mengatur, yang dipakai Undang-Undang Nomor 10, kan begitu. Nah, itu yang pertama, penegasan saja. Yang kedua, ada yang menarik tadi yang Ahli sampaikan bahwa penanganan pelanggaran pilkada baik administrasi maupun pidana itu kan diatur dengan waktu yang sangat ketat, itu maknanya supaya tahapan-tahapan tidak terkendala, gitu. Misalnya soal penanganan kasus oleh panwas itu ada tenggang waktu yang sangat ... apa ... sangat ketat, gitu. Nah, pertanyaan saya kalau misalnya ada tindak pidana yang kemudian dilapor ke panwas baik tingkat kecamatan, tingakt kabupaten, tetapi karena alasan waktu sehingga tidak bisa ditangani apakah kita bisa mengatakan bahwa tidak terjadi pelanggaran lagi karena sudah lewat waktu, gitu? Artinya persoalan proseduralnya itu kemudian melegalkan yang tidak legal, gitu? Sehingga tadi Bapak mengatakan, “Ya itu kan sudah dilapor di Gakkumdu. Gakkumdu tidak bisa menangani karena sudah lewat waktu.” Berarti sudah enggak ada pelanggaran atau bagaimana, gitu? Nah, itu yang perlu mungkin penegasan dari Saudara Ahli bahwa apakah dengan persoalan waktu lalu kemudian kalau itu nyata-nyata pelanggaran kemudian dianggap legal karena sudah tidak bisa ditangani hanya karena persoalan waktu yang sangat ketat yang ditentukan dalam penanganan oleh ... apa namanya ... panwas atau Gakkumdu itu? Terima kasih, Yang Mulia. Cukup. 100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Oke, silakan. 101. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Ingin sama, ini dari Pak Prof. Aswanto. Tapi juga saya singgung juga apa yang dikemukakan oleh Termohon tadi Pak Ali Nurdin. Bahwa undang-undang tentang pilkada ini kan berapa kali perubahan, pertama sebetulnya kan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014, kemudian keluar Perpu 1 Tahun 2014, lalu penetapan perpu menjadi 1/2015.

38 

Nah, terkait tulisan Saudara menyebutkan, tadi terkait juga apa yang disampaikan Prof. Aswanto, pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali merupakan pelanggaran administrasi dan pidana pemilu. Lalu disebutkan berapa kali disebutkan, itu tidak bisa diproses kalau lewat waktu. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 di Pasal 122 … 2D, memang lebih dari seorang pemilih melakukan pemilihan di satu TPS atau dua. Nah, sanksinya itu pemungutan suara ulang, dapat dilakukan pemungutan suara ulang. Tidak ada sanksi apa-apa lain, di administrasi, juga di Undang-Undang Nomor 8-nya enggak ada, Undang-Undang Nomor 10 enggak ada. Nah, belum terlaksana Undang-Undang Nomor 115 ini karena itu bulan Maret, sementara pilkada serentak itu kan baru mulai 2015 akhir, nah itu juga undang-undangnya diubah. Undang-undangnya diubah, tidak ada menyebut bahwa pemilih lebih dari sekali merupakan administratif. Yang hanya disebutkan, ya bahwa kalau lebih dari satu pemilih, itu pemungutan suara ulang. Nah, kemudian atas pengalaman-pengalaman itu, banyak kelemahan-kelemahan, lalu banyak putusan-putusan MK, nah sehingga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Penjelasan umumnya, itu mengatakan seluruhnya Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu merupakan akibat dari putusan-putusan MK kalau dibaca di penjelasan umum, disebutkan satu per satu. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 ini, terhadap seorang yang menggunakan hak pilih itu, ada sanksi pidana. Tadinya tidak ada sanksi pidananya, yakni penjara paling singkat 36 bulan, paling lama 108 bulan, denda dan … denda ... pakai dan, kumulatif Rp36.000.000,00 paling sedikit, Rp108.000.000,00 paling banyak. Nah, kalau PSU-nya mungkin bisa lewat waktu. Ketika kejadian telah berakhir, tidak diajukan di sini, lalu di belakang hari ada orang yang melapor dan mengaku bahwa ada orang yang lebih dari satu orang memungut dua kali. Tapi tidak bisa karena sudah putus, gubernurnya sudah dilantik, mungkin ya. Tapi, kalau pidananya, apa bisa lewat waktu? Apa bisa lewat waktu? Dan ini baru di Undang-Undang Nomor 10-nya. Dan sekarang ini mungkin seperti disampaikan oleh Pak Ali Nurdin tadi, ketika dia menang tidak dikasih tahu bahwa ada orang lebih dari satu orang memungut, memilih dua kali. Tapi begitu dia kalah, lalu dia ungkap. Atau bisa saja ... mohon maaf, ini bisa terjadi, orang dibayar. Ketika setelah kalahnya tinggal berapa suara, orang disuruh membayar. Tapi kalau sekarang enggak bisa lagi karena kena pidana. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 dan Nomor 8, tidak kena pidana, tapi kalau sedang kena pidana. Nah, apakah masih relevan Ahli menyatakan bahwa ini kalau lewat waktu enggak bisa lagi. Nah, ketentuan pidana seperti ini. Kalau ketentuan pemungutan suara ulang, bisa saja itu terjadi karena tidak terungkap di pemilihan, di persidangan tidak terungkap, 39 

tapi kemudian setelah itu terungkap dan terbukti, sementara ini ancaman pidananya ada. Nah, apakah itu juga bisa lewat waktu? Ini terkait hal yang disampaikan oleh Prof. Aswanto tadi. Terima kasih. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan direspons. Ini karena yang kita ... apa … kita periksa adalah Perkara Gayo Lues, maka berlaku qanun ini, kita harus istirahat Asar nanti sebentar lagi, ya. Kalau itu daerah lain, saya sampai hampir mendekati Magrib, begitu, ya. Karena ini Aceh, saya akan break dulu nanti untuk Asar, kemudian nanti kita lanjutkan lagi, tapi sebentar. Tadi juga diperingatkan itu handphone-nya enggak boleh bunyi, tapi handphone-nya bunyi, tapi mengingatkan kalau sudah Asar, makanya saya tidak marah. Kalau yang lain, saya marah itu tadi. Karena ini di Aceh saya enggak bisa marah karena itu. Ya, silakan, Ahli, dalam waktu yang singkat saja. 103. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: M. JAFAR Baik, terima kasih, Yang Mulia. Dan ini banyak juga masukan bagi saya selain juga ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Yang Mulia Bapak Suhartoyo menyangkut dengan utang, saya juga sependapat ini adalah masalah integritas, masalah yang lebih luas. Ya, kalau sebelum jadi calon saja sudah tidak jujur, bagaimana setelah terpilih, misalnya. Tetapi yang juga perlu kita kaji bahwa seseorang itu kan ada yang merasa mengetahui punya utang, ada yang tidak merasa mengetahui punya utang. Ada utang yang memang kita ketahui, ada utang yang kadang-kadang kita tidak mengetahui itu. Jadi misalnya, kalau kita tidak bayar PBB, yaitu kita punya utang, tidak bayar PPh kan utang. Banyak sekali, kredit juga utang. Oleh karena itu, itu harus diberitahukan, diinformasikan, dikeluarkan sebuah keputusan atau sebuah keterangan bahwa seseorang itu memiliki utang. Sama seperti misalnya, anggota DPRD beberapa periode yang lalu yang diberikan tunjangan komunikasi. Itu juga sampai sekarang hampir semuanya atau sebagian besar itu belum melunasi utang itu karena perbedaan penafsiran terhadap utang tunjangan komunikasi. Sebelumnya dibolehkan, kemudian dilarang, padahal uang sudah digunakan, misalnya. Jadi, oleh sebab karena itu, menurut hemat Ahli, menurut saya bahwa utang itu memang harus diberitahukan dan kalau memang sudah tahu yang bersangkutan punya utang tapi tidak mau melunasi, berarti itu menyangkut dengan ... terkait dengan integritas masing-masing yang ... yang menurut saya itu ada pada masing-masing orang. Kemudian, Yang Mulia Bapak Dewa Palguna, menyangkut dengan UUPA, memang ini ada dua dasar. Kalau menurut saya bahwa apa yang 40 

diatur dalam Qanun ... apa yang diatur dalam UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh), yaitu menyangkut dengan otonomi khusus di Aceh yang diberikan berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka semua ketentuan yang ada dalam UUPA menurut saya adalah lex specialis (khusus). Sedangkan undang-undang yang lain yang bersifat nasional dan sektoral, itu adalah lex generalis dalam hal berbenturan dengan UUPA. Tetapi kalau misalnya, BW dengan WVK atau KUH Perdata dengan KUH Dagang bahwa KUH Dagang yang lex specialis, begitu juga Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan KUHP. Tetapi kalau khusus untuk UUPA karena ini undang-undang yang berlaku untuk daerah khusus, maka semua ketentuan yang ada di dalamnya adalah lex specialis. Itu pemahaman saya. Mohon ... mohon izin, Yang Mulia. Kemudian juga, hampir semua peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional, itu ada ketentuan khusus yang menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku secara nasional, ini juga berlaku di Aceh sepanjang tidak diatur. Ini ... ini menurut saya, ketentuan penutup itu merupakan penjabaran dari asas lex specialis. Yang kedua, juga memperkuat, kalau pun misalnya terjadi perbedaan pemahaman tentang apakah semua ketentuan UUPA itu lex specialis atau bukan, maka dengan adanya ketentuan Pasal 199 yang Majelis Yang Mulia sampaikan tadi, maka UUPA itu menjadi kuat kedudukannya dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kemudian mengenai Qanun itu sendiri bahwa sepanjang Qanun ... sepanjang diperintahkan langsung dalam UUPA, maka Qanun itu memiliki kekuatan yang sama dengan UUPA. Ini mungkin saya bisa menggunakan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bisa saya mengambil dasarnya di situ, yaitu peraturan pelaksanaan, apakah Permendagri dan sebagainya, kekuatannya sama dengan ketentuan undang-undang yang memerintahkannya. Nah, Qanun juga demikian, sepanjang isinya diperintahkan dalam UUPA. Kalau tidak di ... diperintahkan atau diatur dalam UUPA, apakah dalam Qanun boleh diatur? Boleh, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, undang-undang di luar UUPA. Kalau misalnya bertentangan, tentu yang berlaku adalah peraturan yang lebih tinggi karena ketentuan tersebut bukan perintah UUPA. Kemudian dari Yang Mulia Bapak Aswanto, menyangkut dengan penggunaan kartu keluarga dan ... kartu keluarga bagi yang tidak terdaftar dalam DPT, ini menurut saya karena yang pertama sudah diatur di dalam UUPA, meskipun terhadap syarat dukungan bagi calon persorangan, kemudian juga di ... di ... dalam Qanun juga sudah diatur, kemudian dalam pilkada-pilkada sebelumnya juga dibolehkan, maka menurut saya, ketentuan tentang penggunaan kartu keluarga itu dibolehkan. Apalagi ini berlaku di seluruh Aceh, tanpa diskriminasi. Kalau 41 

misalnya kita harus mengubah atau menganulir keputusan tersebut, maka pilkada seluruh Aceh harus di ... dianulir. Ini dari segi asas manfaat kan dampak negatif lebih besar dari yang positif. Kemudian, penanganan pilkada menyangkut waktu yang tepat ... waktu yang ketat ini. Ini ketentuan tentang penanganan pelanggaran pilkada, di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu sendiri dikatakan bahwa penanganan pelanggaran pidana pilkada itu berlaku KUHP sepanjang tidak diatur secara khusus, tapi menyangkut dengan waktu, prosedur, dan sebagainya, itu diatur secara khusus. Karena sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pilkada, maka berlaku ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pilkada. Cuma kadang-kadang saya melihat ini tidak adil, kadang tidak fair. Kenapa? Gara-gara lewat waktu yang ditentukan, seseorang yang nyata-nyata bersalah, menjadi tidak diproses secara hukum. Tapi ini pengalaman saya pada saat jadi Anggota Panwaslu Aceh Pemilu 2004 yang lalu, itu saya alihkan dari laporan, saya alihkan menjadi temuan karena kalau temuan itu tanpa ... tanpa batas. Jadi, dengan temuan, saya selaku Koordinator Bidang Pengawasan Panwaslu Aceh Pemilu 2004, itu banyak sekali menjerat kasus-kasus pelanggaran yang meskipun sudah lewat waktu. Bahkan pada saat itu, kami bisa menangani sampai dengan 140 kasus dan 120 sampai ke pengadilan. Itu yang ... yang kami tempuh dan secara hukum dibolehkan karena keadilan substantif tentu lebih tinggi dari keadilan prosedural kalau bisa memang dua-duanya dipenuhi, tapi kalau tidak saya secara pribadi mengatakan itu harus ditangani. Kemudian dari Pak Yang Mulia Bapak Wahiduddin menyangkut dengan sanksi tadi memang ada dua sanksi pidana dan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ini ada prosedur dan waktu yang ditentukan, jadi memang ada prosedurnya harus dilaporkan kepada panwas, panwas merekomendasikan kepada KIP, KIP melakukan pemungutan suara ulang, dan itu ada batas waktunya, tapi kalau sudah lewat batas waktu tidak dilaporkan, tidak diajukan keberatan maka pemungutan suara ulang menurut saya tidak bisa dilakukan oleh penyelenggara, apalagi misalnya ada yang mengajukan keberatan setelah penetapan pasangan calon. Ya, ini tentu mengacaukan tahapan-tahapan yang lain karena setiap tahapan yang satu dengan yang lain itu terkait. Oleh karena itu, persoalan prosedur dan waktu memang harus betul-betul dipenuhi, baik dalam pemungutan suara ulang maupun dalam penanganan tindak pidana, tapi untuk tindak pidana tadi ada celah yang bisa kita gunakan, yaitu dengan mengalih dari laporan menjadi temuan. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan assalamualaikum wr. wb.

42 

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Ahli Pak Dr. M. Jafar yang sudah memberikan keterangannya di persidangan Mahkamah. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, ya, ini kan, dari Aceh semua harus tepat waktu untuk salat Ashar, ya. Kalau di Jawa mundur sedikit mendekati Magrib katanya enggak apa-apa, tapi kalau di Aceh harus tepat waktu, maka sidang diskors nanti kita mulai tepat ya, mohon Para Pihak bisa disiplin. Untuk salat bisa disediakan air wudhu banyak, samping sana di dekat tenda itu supaya bisa cepat. Sidang diskors nanti kita mulai lagi pada Pukul 16.00 WIB, sidang diskors. KETUK PALU 1X    

SIDANG DISKORS PUKUL 15.30 WIB

 

SKORS DIBUKA PUKUL 16.00 WIB

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, skorsing dicabut. Sidang terbuka untuk umum. KETUK PALU 1X Ya, kalau begini kan argonya ahli sudah enggak jalan, ya. Untuk Pihak Pemohon dan untuk Pihak Terkait diuntungkan. Baik, kita sekarang mau memeriksa saksi-saksi. Kita mulai dari Saksi Pemohon. Yang pertama urutannya, Pak Usman Ali. 106. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Pak. 107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Pak Usman Ali. Saudara waktu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues sebagai apa? 108. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Saksi mandat, Yang Mulia.

43 

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi mandat di tingkat apa? 110. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Di Desa Tampeng, Yang Mulia. 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di tingkat TPS, ya? 112. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di Desa Tampeng ada berapa TPS di situ? 114. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 3 TPS, Yang Mulia. 115. KETUA: ARIEF HIDAYAT 3 TPS. Anda di TPS berapa? 116. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI TPS 1, Yang Mulia. 117. KETUA: ARIEF HIDAYAT TPS 1. Antara TPS 1 dengan TPS 2, dan TPS 3 dekat atau jauh? 118. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang-lebih 5 meter, Yang Mulia. 119. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi berdekatan itu?

44 

120. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 121. KETUA: ARIEF HIDAYAT TPS 1, TPS 2, TPS 3 berdekatan, ya? Oke. Anda juga sebagai penduduk yang berdomisili di Desa Tampeng itu? 122. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 123. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, Saudara terdaftar juga di DPT di situ? 124. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Terdaftar, Yang Mulia. 125. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Apa yang akan Anda sampaikan keterangannya? 126. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Baik, Yang Mulia, saya akan menyampaikan tentang pemilihan ganda yang dilakukan oleh Saudari Rahmi di TPS (…) 127. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saudari Rahmi atau Darmi? 128. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Maaf, Yang Mulia, Saudari Darmi. 129. KETUA: ARIEF HIDAYAT Darmi? 130. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Darmi, Yang Mulia. 45 

131. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Saudara kenal sama Saudari Darmi? 132. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal, Yang Mulia. 133. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kenal. Saudari Darmi penduduk di mana? 134. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Penduduk Desa Tampeng juga, Yang Mulia. 135. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tampeng juga. Saudari Darmi terdaftar di DPT? 136. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Terdaftar, Yang Mulia. 137. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di TPS 1, 2, atau 3? 138. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI TPS 1, Yang Mulia. 139. KETUA: ARIEF HIDAYAT TPS 1. Kenapa ini dengan Saudara Darmi ini? 140. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Saudari Darmi ini melakukan pemilihan ganda, Yang Mulia. 141. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, menurut Saudara mencoblos 2 kali?

46 

142. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda kok tahu kalau si Darmi mencoblos 2 kali? 144. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Diketahuinya Saudari Darmi ini melakukan pencoblosan 2 kali ini, Yang Mulia, setelah beberapa hari selesai pencoblosan, Yang Mulia. 145. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, gimana tahunya? Dia ngaku-ngaku, “Oh, saya mencoblos 2 kali,” gitu? 146. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Diketahui setelah kabupaten, Yang Mulia.

kami

rekapitulasi

data

di

posko

pusat

147. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, sampai sana? 148. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 149. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi pada waktu penghitungan suara ... saya tanya dulu, di TPS 1 berapa sih DPT-nya? Anda ingat, enggak? 150. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ingat, Yang Mulia. 151. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa DPT-nya?

47 

152. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 226, Yang Mulia. 153. KETUA: ARIEF HIDAYAT 226. DPT, ya? 154. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 155. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang menggunakan hak pilih berapa? Anda tentunya tahu karena saksi mandat. 156. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 157. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa yang menggunakan hak pilih? 158. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 200 (…) 159. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saudara sudah disumpah! 160. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 161. KETUA: ARIEF HIDAYAT Harus menerangkan apa yang betul Saudara ketahui dan yang benar, ya? 162. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 48 

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi isi sumpahnya begitu. Berapa yang memilih? Tadi DPT=226. Tentunya enggak mungkin yang memilih di atas itu, kan enggak mungkin. Ya, berapa? Berapa yang milih? 164. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 220. 165. KETUA: ARIEF HIDAYAT 220, berarti yang enggak milih 6 orang, ya? 166. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 167. KETUA: ARIEF HIDAYAT 6 orang. Pada waktu rekapitulasi … sori. Penghitungan suara di TPS 1, untuk pasangan Pemohon dapat berapa? 168. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 60 suara, Yang Mulia. 169. KETUA: ARIEF HIDAYAT 60 suara. Pasangan Pihak Terkait? 170. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 137, Yang Mulia. 171. KETUA: ARIEF HIDAYAT 137, berarti ada suara yang tidak sah? 172. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ada, Yang Mulia.

49 

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa suara yang tidak sah? 174. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 2, Yang Mulia. 175. KETUA: ARIEF HIDAYAT 2, terus ada suara lagi? Ini baru 199. 176. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Padahal menurut Anda yang menggunakan hak pilih=220? 178. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ke mana yang lain? 180. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Yang lain tidak terpakai, Yang Mulia. 181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, tadi yang menggunakan hak pilih katanya 220? Kalau yang menggunakan hak pilih 220, berarti yang tidak milih 6 orang. Sekarang Pihak Pemohon dapatnya 60, Pihak Terkait dapatnya 137, yang tidak sah 2. 182. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia.

50 

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini baru 199. Berarti ada 21 suara lagi, di mana? Tidak … suara tidak sah atau apa? Nanti kita cross-check ke sana soalnya. Ke Pihak Termohon juga punya datanya atau Pihak Terkait juga punya data. Ini untuk mengetahui Anda itu benar apa enggak keterangannya? 184. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 185. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? 21-nya ke mana? 186. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Itu ke Paslon Nomor 1, Yang Mulia. 187. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, Paslon Nomor 1 itu yang mana? Ada tiga calon di sana? 188. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 189. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Betul? Jadi, pihak paslon nomor berapa? 190. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Yang Paslon Nomor 1 mendapatkan suara sah 21, Yang Mulia. 191. KETUA: ARIEF HIDAYAT 21, Paslon Nomor 1, baik. Kalau gitu, anu ... ini sudah genap, klop, ya. Sekarang, kita lanjutkan dengan apakah Saudara pada waktu setelah penghitungan suara, Anda tanda tangan, enggak, di formulir hasil penghitungan suara? 192. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tanda tangan, Yang Mulia. 51 

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tanda tangan. Anda enggak protes? 194. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Enggak, Yang Mulia. 195. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Baik. Jadi, Anda mengatakan bahwa waktu itu klir? Tapi setelah berikutnya, baru diketahui berapa hari kemudian (...) 196. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 197. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kok Darmi memilih dua kali? Berapa hari kemudian itu? 198. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tiga hari (...) 199. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kapan ... kapan sih rekapnya? Penghitungan suaranya kapan itu di situ? Pemungutan suara langsung dilanjutkan ke penghitungan suara toh? 200. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 201. KETUA: ARIEF HIDAYAT Penghi ... pemungutan suaranya, pukul ... mulai pukul berapa, sampai pukul berapa? 202. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Pemungutan suara dimulai kurang-lebih 08.30 WIB, Yang Mulia.

52 

203. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Enggak pukul 07.00 WIB, ya? 204. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Enggak, Yang Mulia. 205. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, 08.30 WIB. Selesai sampai pukul berapa pemungutan suaranya? 206. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang-lebih sampai 16.30 WIB, Yang Mulia. 207. KETUA: ARIEF HIDAYAT 16.30 WIB? 208. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 209. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ini selesai sampai penghitungan suara berarti? 210. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 211. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kalau anu saja ... nyoblosnya saja ... nyoblosnya saja? 212. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Nyoblosnya sampai pukul 14.00 WIB, Yang Mulia. 213. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pukul 14.00 WIB nyoblos.

53 

214. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 14.00 WIB nyoblos. 215. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, dilanjutkan dengan penghitungan suara? 216. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 217. KETUA: ARIEF HIDAYAT Penghitungan suara kira-kira selesai 16.30 WIB? 218. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 219. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda sebagai saksi mandat tidak penghitungan suara itu, Anda tanda tangan?

berkeberatan.

Hasil

220. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 221. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Anda tahu Pasangan Calon Pihak Terkait, saksi mandatnya? Kenal, enggak? Di sana kan juga ada saksi mandat? 222. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 223. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kenal? 224. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang kenal, Yang Mulia. 54 

225. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kurang kenal. Tapi, pasangan calon sana, saksi mandatnya tanda tangan juga, enggak? 226. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tanda tangan, Yang Mulia. 227. KETUA: ARIEF HIDAYAT juga?

Oh, tanda tangan. Terus, Paslon yang Nomor 1 tanda tangan

228. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tanda tangan, Yang Mulia. 229. KETUA: ARIEF HIDAYAT Semuanya tanda tangan, ya? 230. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 231. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Jadi, ini baru diketahui Darmi memilih dua kali. Tahunya kalau Darmi memilih dua kali, gimana itu? 232. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tiga hari berikutnya, Yang Mulia. 233. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bagaimana kok bisa tahu? 234. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Setelah rekapitulasi data di posko pusat kabupaten, Yang Mulia.

55 

235. KETUA: ARIEF HIDAYAT He eh. Gimana sih? Kok bisa diketahui? 236. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ternyata datanya ada di TPS 1 Soyo juga, Yang Mulia, Desa Soyo. 237. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Jadi, Darmi ini selain memilih di TPS di sini, di Kampung Tampeng, juga dia memilih di mana? 238. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI TPS 1 Desa Soyo, Yang Mulia. 239. KETUA: ARIEF HIDAYAT TPS 1 desa? 240. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Soyo. 241. KETUA: ARIEF HIDAYAT Soyo. Ini jauh, enggak dari Desa Tampeng? 242. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Sekitar 1 jam, Yang Mulia. 243. KETUA: ARIEF HIDAYAT 1 jam perjalanan? 244. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 245. KETUA: ARIEF HIDAYAT Naik sepeda motor?

56 

246. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Sepeda motor, Yang Mulia. 247. KETUA: ARIEF HIDAYAT 1 jam perjalanan, ya. Apakah si Darmi ini juga ada di DPT di TPS 1 Soyo? 248. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Itu Saksinya ada di sini juga, Yang Mulia. 249. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, nanti saksinya, ya. Tapi, Anda tahu kalau dia memilih dan ada di DPT, enggak? Enggak tahu? 250. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 251. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tahu, Anda? Tahunya dari mana? Anda ngecek di DPT Soyo? 252. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kan … DPT kan ada di bagian untuk setiap saksi yang seperti ini, Yang Mulia. 253. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, itu kan waktu Anda tahunya di Tampeng? 254. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 255. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi di Soyonya (…)

57 

256. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tiga hari berikut (…) 257. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda tahu kalau dia juga terdaftar DPT di Soyo di mana? 258. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tiga hari berikutnya, Yang Mulia. 259. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Itu dicek dulu di situ, ada? 260. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 261. KETUA: ARIEF HIDAYAT Darmi juga melakukan pencoblosan di Soyo? 262. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 263. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Jadi, ada perjalanan waktu … kalau Anda tahu, Darmi itu nyoblos di Tampeng pukul berapa? Enggak tahu, ya? 264. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang-lebih 08.30 WIB juga, Yang Mulia. 265. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, 08.30 WIB (…) 266. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya.

58 

267. KETUA: ARIEF HIDAYAT Si Darmi sudah nyoblos di Tampeng? 268. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 269. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, kalau kita urutkan, berarti hanya 1 jam sampai ke Soyo, dia nyoblos lagi di situ? 270. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 271. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ya. Apa lagi yang akan Anda sampaikan? Cukup itu saja? 272. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Cukup itu saja, Yang Mulia. 273. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Nanti akan kita cek kan ke anu … ke Pihak Termohon dan Pihak Terkait, benar, enggak ini? Kemudian, yang kedua, Pak Ranta. Pak Ranta, dihidupkan. 274. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia. 275. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Ranta, Saksi Mandat di Soyo? 276. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia.

59 

277. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kampung 1. Saudara tahu kalau Darmi juga menyoblos di Soyo? 278. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tahu, Yang Mulia. 279. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tahunya di mana? 280. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Karena dia datang dari Tampeng ke Soyo sewaktu pencoblosan suara itu. 281. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Darmi ini laki, apa perempuan toh? 282. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Perempuan, Yang Mulia. 283. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Di … setelah tahu Anda di sana, dia tahu kalau … Anda tahu kalau Darmi sudah nyoblos di Tampeng waktu itu, enggak? 284. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tidak tahu, Yang Mulia. 285. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak tahu. Kemudian, Darmi pasti menyoblos di Soyo juga? 286. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia. 287. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda lihat sendiri? 60 

288. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia. 289. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, kenal sama Darmi? 290. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Kenal. 291. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kenal di mana? 292. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tetangga di situ. 293. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tetangga di Soyo? 294. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 295. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Dan ada di Soyo, di DPT-nya juga ada? 296. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ada, Yang Mulia. 297. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Jadi, Darmi ini Pak Usman juga kenal? 298. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya.

61 

299. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Ranta juga kenal, ya? 300. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 301. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus Anda di situ tanda tangan (...) 302. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia (...) 303. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berita Acara penghitungan acara? 304. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia. 305. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait juga tanda tangan? 306. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 307. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Perolehan suaranya gimana di sana? Berapa tep … anu … DPT-nya? 308. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA DPT-nya 204, Yang Mulia. 309. KETUA: ARIEF HIDAYAT 204, yang menggunakan hak pilih berapa?

62 

310. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Yang menggunakan hak pilih untuk Calon Nomor Urut 1 (...) 311. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak. Yang keseluruhan. Keseluruhan yang menggunakan hak pilih bisa dijumlahkan? Ya, kalau begitu kita uraikan satu-satu. Pihak Pasangan Calon Nomor 1 dapat berapa? 312. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Pihak Calon Nomor 1 mendapat suara 20 suara. 313. KETUA: ARIEF HIDAYAT 20 suara (...) 314. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Calon (...) 315. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Pemohon dapat suara? 316. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Dapat 100 suara. 317. KETUA: ARIEF HIDAYAT 100 suara. Pihak Terkait dapat suara? 318. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Dapat su … dapat suara 63. 319. KETUA: ARIEF HIDAYAT 63. Jadi yang leading Pemohon malah, ya? Yang menang Pemohon ya, di situ, ya? Oke. Tapi Saudara tahu bahwa Darmi juga memilih di situ, ya? Tapi betul antara Kampung Tampeng sampai ke Soyo itu cuma hanya dibutuhkan waktu satu jam?

63 

320. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Kurang lebih begitulah, Yang Mulia (...) 321. KETUA: ARIEF HIDAYAT Perjalanan, naik sepeda motor, naik mobil itu satu jam, ya? 322. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Naik mobil kurang lebih. Kurang lebih satu jam lah. 323. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Apa lagi yang akan Anda sampaikan? 324. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Cukup, Yang Mulia. 325. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Kemudian sekarang yang nomor 3, Pak Sultan. Pak Sultan, siap? Itu dimatikan! Ya, Pak Sultan, Pak Sultan saksi mandat di TPS 1 Kampung Makmur Jaya? Ya. 326. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. 327. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya mau tanya DPT di situ berapa dahulu, Pak Sultan? 328. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN DPT=421, Yang Mulia. 329. KETUA: ARIEF HIDAYAT 461? 330. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN 421. 64 

331. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, 421? 332. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 333. KETUA: ARIEF HIDAYAT 421. perolehan suaranya bagaimana? Pasangan Calon Nomor 1? 334. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Pasangan Calon Nomor 1=27, Yang Mulia. 335. KETUA: ARIEF HIDAYAT 27. Pemohon dapat berapa? 336. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN 262, Yang Mulia. 337. KETUA: ARIEF HIDAYAT 262. Pihak Terkait? 338. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN 104, Yang Mulia. 339. KETUA: ARIEF HIDAYAT 104? 340. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 341. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang enggak pakai hak pilih berarti banyak ini, ya?

65 

342. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 343. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini kan hanya berarti berapa ini? Enggak sampai 300 kan? 344. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN 393. 345. KETUA: ARIEF HIDAYAT 390, ya? Eh, 390? 346. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN 393. 347. KETUA: ARIEF HIDAYAT 393, ya. Ada suara tidak sah di situ? 348. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ada, 6. 349. KETUA: ARIEF HIDAYAT 6 tidak sah. Ya, Anda tanda tangan pada waktu penghitungan suara setelah selesai penghitungan suara, tanda tangan? 350. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Tanda tangan, Yang Mulia. 351. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebagai saksi mandat, tanda tangan, ya? 352. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya.

66 

353. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda juga melihat Pasangan Calon Nomor 1 saksi mandatnya tanda tangan, Pasangan Pihak Terkait juga tanda tangan semua? 354. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 355. KETUA: ARIEF HIDAYAT Menyetujui hasil penghitungan suara itu, ya? 356. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 357. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, terus ada masalah apa? 358. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ada beberapa hari kemudian, Yang Mulia. 359. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 360. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Di posko (...) 361. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sama dengan yang tadi disampaikan, tapi ini yang wilayahnya beda, ya? 362. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Maemunah, namanya.

67 

363. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini Maemunah juga menggunakan hak pilih di Kampung Makmur Jaya, Kecamatan Terangun? 364. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 365. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kemudian juga dia diindikasikan, menurut Saudara, memilih di tempat lain, Kampung Padang? 366. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Kampung Padang, Yang Mulia. 367. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, jah … berapa jauh toh Kampung Padang dari … dengan Kampung Makmur itu? Makmur Jaya? 368. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Tetangga, Yang Mulia. 369. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tetangga? 370. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 371. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dekat? 372. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya.

68 

373. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berdekatan persis? 374. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Persis. 375. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau berdekatan itu kan, sudah ada yang tahu, “Lho, ini Maemunah nyoblos di sini, kok ini … mau nyoblos di sini?” Enggak terdeteksi? 376. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Rumahnya dua di situ, Yang Mulia. 377. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, rumahnya dua. Baik, dia punya rumah juga di Kampung Padang? 378. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, ya. 379. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terdaftar di Kampung Padang? Nanti si Abdul Kari juga, ya? Untuk menjelaskan, ya, nanti. Baik. Kalau begitu apa lagi? 380. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Cukup, Yang Mulia. 381. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Sultan cukup, ya. Sekarang giliran Pak Abdul Kari. Pak Abdul Kari ini Saksi mandat di Kampung Padang, ya? 382. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya. Betul, Yang Mulia. 69 

383. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, betul kalau yang namanya Maemunah itu juga nyoblos di Kampung Padang? 384. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Betul, Yang Mulia. 385. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dia masuk di DPT? 386. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Masuk, Yang Mulia. 387. KETUA: ARIEF HIDAYAT Masuk DPT. Karena dia punya rumah dua sehingga terdaftar di dua kampung gitu … dua TPS gitu, ya? 388. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya, Yang Mulia. 389. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi pada waktu penghitungan suara, pada waktu nyoblos duluan itu Anda enggak tahu kalau dia pernah nyoblos di kampung sebelahnya? 390. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Enggak pernah tahu, Yang Mulia. 391. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak pernah tahu. Karena kalau tahu kan, bisa dicegah dahulu itu, ya? 392. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya.

70 

393. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lho, ini sudah nyoblos di sini, terus diketahui kalau mau nyoblos lagi kan bisa ditangkap dia, ya kan? 394. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya, sebelumnya (...) 395. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi ini enggak tahu, ya? 396. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya, enggak tahu, Yang Mulia. 397. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak tahu, begitu. Jadi, terus Maemunah mencoblos lagi di Kampung Padang, Kecamatan Terangun, gitu ya? Betul, Pak Abdul Kari di … saksi mandat di Kampung Padang? 398. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Saya saksi mandat di TPS 1 Kampung Padang, Yang Mulia. 399. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kampung Padang kan? 400. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya, Yang Mulia. 401. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau yang tadi, Pak Sultan di Kampung Makmur Jaya. 402. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Makmur Jaya, Yang Mulia.

71 

403. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi Maemunah juga nyoblos di sana, nyoblos di sini, ya. Ini cewek-cewek kok suka nyoblos ini, ya? 404. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Perempuan, Yang Mulia. 405. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anu … terus dicek, enggak? Ini kan pakai tinta, itu? 406. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Begini, Yang Mulia, sebenarnya dia nu … duluan nyoblos di TPS yang saya sebagai saksi. 407. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi duluan nyoblosnya di Kampung Padang, ya? 408. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Ya, ya, Yang Mulia. 409. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi mestinya saksi mandat atau petugas KPPS, TPS di situ mestinya tahu kan sudah ... kan ada tanda tinta, kan? Gimana, kok bisa lolos itu? Enggak diketahui kalau sudah nyoblos? 410. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Itu kan ini begini, Yang Mulia. Dia duluan (...) 411. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pada waktu di tempat Anda, tangannya masih bersih? 412. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Tangannya masih bersih. Ya, betul, Yang Mulia.

72 

413. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau di waktu di TPS-nya Pak Sultan, pastinya tangannya sudah kotor, kan? Ya, ini sekarang Pak Sultan. Pak Sultan waktu itu enggak lihat kalau sudah pernah nyoblos di jarinya ada tanda tintanya, enggak lihat? 414. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Enggak lihat. 415. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak lihat, ya? 416. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Enggak. 417. KETUA: ARIEF HIDAYAT (...)

KPPS di situ atau anu ... anu anggota KPPS di situ juga, enggak

418. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ada, ada 5 orang. 419. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi juga enggak lihat kalau sudah pernah nyoblos? Langsung saja dikasih kartu suara atau surat suara langsung suruh nyoblos (...) 420. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 421. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, dia nyelupkan ke tinta lagi, enggak? Enggak tahu juga? 422. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Enggak tahu juga, Yang Mulia.

73 

423. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Ya, ini tadi, makanya ini ibu-ibu, cewek-cewek kok suka nyoblos ini. Biasanya kan bapak yang suka nyoblos. Karena bapak itu biasanya kan nakal nyoblos sana, nyoblos sini, gitu. Kalau ini, ibu-ibu kok begini ini. Baik, terus kemudian sekarang Pak 1, 2, 3, 4, Pak Ihsan? 424. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 425. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Ihsan. Pak Ihsan ini di data sini, enggak ada ini, Pak Ihsan. Tapi, Pak Ihsan baru, ya, Pak Ihsan apa, jadi sebagai apa, Pak Ihsan? 426. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Saya sebagai saksi mandat di TPS 1 Reje Pudung, Yang Mulia. Dari Paslon Nomor 2. 427. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Oke, Pak Ihsan? 428. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 429. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Tadi sebetul anu ... sebelum saya anukan ... saya lanjutkan. 430. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 431. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Sultan tadi juga tanda tangan, ya, pada waktu selesai penghitungan suara semua dianggap enggak ada masalah, ya?

74 

432. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. Ya. 433. KETUA: ARIEF HIDAYAT Diketahui setelah dicocokkan di posko itu, ya? 434. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. 435. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Sekarang ke Pak Ihsan. 436. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 437. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Ihsan saksi mandat di TPS 1 Kampung Reje Pudung? 438. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Reje Pudung, Yang Mulia. 439. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ini juga kecamatannya masih satu kecamatan, ya, Terangun semua, ya? 440. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 441. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saudara menerangkan apa? Mau menyampaikan apa ini? 442. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Benar bahwa saya melihat Saudara Sudiyanto datang ke TPS 1 Kampung Reje Pudung sekitar pukul 12.30 WIB, Yang Mulia. 75 

443. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Pak Sudiyanto. 444. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Melakukan registrasi dan pencoblosan dengan membawa form A-5 dari Kampung Jawa. 445. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 446. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tapi (...) 447. KETUA: ARIEF HIDAYAT Form A-5 itu form apa sih? 448. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Form A-5, surat pengganti, Yang Mulia. 449. KETUA: ARIEF HIDAYAT Surat? 450. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Pengganti tempat pemilihan. 451. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, dia berarti anu pindah? 452. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 453. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pindah mencoblos, pindah, ya?

76 

454. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 455. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em, terus gimana? 456. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tapi, setelah 3 hari, kemudian kami dan tim kabupaten mengetahui bahwa saudara Sudiyanto tidak terdapat di DPT Kampung Jawa, Yang Mulia. 457. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Oh, jadi dia itu mencoblos pindah keterangannya dari Kampung Jawa, tapi dia ternyata setelah dicek bukan warga Kampung Jaya? Kampung Jawa? 458. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Kampung Jawa. Ya, Yang Mulia. 459. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 460. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Dia tidak terdaftar di DPT Kampung Jawa, Yang Mulia. 461. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi dia anu ... sebetulnya Anda kenal, enggak sih? 462. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tidak, Yang Mulia. 463. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak kenal?

77 

464. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tidak, Yang Mulia. 465. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini diketahuinya setelah di posko, ya? 466. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. Di posko kabupaten. 467. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Jadi, Sudiyanto itu sebetulnya, ya, DPT-nya, DPTh, ya? Pindah, ya? 468. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, Yang Mulia. 469. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Ada lagi yang akan disampaikan? 470. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Cukup, Yang Mulia. 471. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Saya persilakan Hakim Yang Mulia dulu untuk mendalami, nanti setelah berikutnya Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait. Hakim dulu, Prof. Saldi. Silakan, Prof. Saldi. 472. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya, ini tadi Pak Usman Ali, Pak Ranta itu kan menerangkan ada 2 orang ... 1 orang menggunakan hak pilih di 2 TPS yang berbeda, ya? Itu diketahui, enggak dia memilih siapa? 473. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak tahu, Yang Mulia.

78 

474. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Oh, jadi tidak tahu, ya? Jadi hanya keberatan dia memilih di 2 ... di 2 tempat, tapi tidak tahu siapa yang dia pilih? 475. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 476. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Oke, terima kasih, Yang Mulia. 477. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof. 478. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sedikit, Pak Ketua. 479. KETUA: ARIEF HIDAYAT Prof. Suhartoyo, saya persilakan. 480. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak Usman Ali. Yang tahu 3 hari kemudian tadi Usman Ali, ya? 481. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Bukan, Yang Mulia. 482. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lho, tadi kan Anda menjelaskan bahwa tahunya itu baru 3 hari kemudian? 483. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kan setelah pencocokan data, Yang Mulia. 484. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Bukan pada saat pencoblosan kan? 79 

485. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 486. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, kalau si Ranta juga 3 hari kemudian? 487. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia. 488. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, tadi mengatakan pada saat nyoblos tahu. Pertanyaan saya adalah apakah ketika Bu Darmi ini ... Darmi tho namanya? 489. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 490. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Mencoblos itu atau datang ke TPS, Usman Ali lihat, tidak? 491. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Lihat, Yang Mulia. 492. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Lihat? Betul? 493. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Betul, Yang Mulia. 494. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena sudah kenal? 495. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal sebagai masyarakat Desa Tampeng, Yang Mulia.

80 

496. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Sudah kenal? 497. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 498. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dia sebenarnya orang mana? Yang benar, domisili yang ... yang sebenarnya di mana? 499. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Dia menikah ke Desa Tampeng, Yang Mulia. 500. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO dia?

Terus domisili dia yang sebenarnya di mana berdasarkan identitas

501. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang tahu juga, Yang Mulia. 502. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO tahu?

Kurang tahu. Apakah di Soyo atau yang di Tampeng, enggak

503. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kurang tahu juga, Yang Mulia. 504. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak tahu. Nah, kalau DPT-nya dia masuk di mana? 505. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Desa Tampeng juga masuk, Yang Mulia.

81 

506. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saudara baca DPT? 507. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 508. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baca DPT, ada Bu Darmi? 509. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ada, Yang Mulia. 510. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada. Nomor urut berapa? Bukan. Pada saat itu, Anda tidak tahu nomor urutnya berapa? 511. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Pada saat pencoblosan, Yang Mulia? 512. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Kan pada ... ini ada kejadiaannya kan tiga hari kemudian? 513. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 514. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah pada saat pencoblosan Anda punya fokus pikiran bahwa ini Bu Darmi, saya lihat di daftar DPT-nya ada tidak? Apa ketika itu Anda konsen ke situ? Ada perhatian ke Bu Darmi itu? 515. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Enggak ada, Yang Mulia.

82 

516. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Enggak ada. Jadi, lihat DPT-nya pun ketika sudah tiga hari kemudian itu? 517. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 518. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. Ada, memang ada? 519. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Memang ada, Yang Mulia. 520. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apakah Bu Darmi, benar Bu Darmi yang itu atau Bu Darmi nama yang sama? 521. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Cuma satu Bu Darmi, Yang Mulia. 522. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Saudara yakin di Soyo enggak ada nama Bu Darmi yang lain? 523. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Saya Desa Tambeng, Yang Mulia. Desa Soyo Bapak Ranta. 524. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Ini kan persoalannya kan memilih dobel di ... di ... ganda di ... mana? Soyo ... apakah Bu Darmi di Tampeng itu Bu Darmi yang di Soyo? 525. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia, sudah pencocokan.

83 

526. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pencocokan apa? 527. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Datanya, Yang Mulia. 528. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Data, yang ditanya pencocokan orang. Enggak. Bahwa benar, enggak, yang di Soyo itu juga yang di Tampeng itu? 529. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Benar, Yang Mulia. 530. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dari data apa yang dicocokkan? 531. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI DPT, Yang Mulia. 532. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, DPT-DPT kan tidak ... di situ melekat identitas yang lain. Kalau hanya DPT, daftar DPT doang, kan pasti dimungkinkan nama orang sama, tapi orangnya berbeda. 533. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal juga semua orang, Yang Mulia. 534. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Siapa? 535. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Sama Saudari Darmi.

84 

536. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bu Darmi yang di mana? 537. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Yang di Tampeng. 538. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yang di Soyo, kenal, tidak? 539. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal, Yang Mulia. 540. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ha? 541. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal, Yang Mulia. 542. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, kalau anggapan Saudara, Bu Darmi hanya satu. Ini persoalannya kan benar, tidak, Bu Darmi yang di Soyo ini berbeda? Ada identitas yang sama, enggak, di DPT yang ada di Soyo itu? 543. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Memang satu orangnya, Yang Mulia. 544. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Satu. Yakin Saudara, ya? Sudah disumpah, ya? Karena kalau Pak Ranta ketika Bu Darmi menggunakan hak pilih itu datang ke TPS juga melihat? 545. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, ya, Yang Mulia.

85 

546. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di sana kan ada 100 ... 204 orang, Saudara bisa fokus ke Bu Darmi, gimana ketika itu? 547. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Orangnya, orang kampung situ, Pak. 548. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ha? 549. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Orang kampung situ, Yang Mulia. 550. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Orang kampung mana? 551. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Orang Kampung Soyo. 552. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan orang Kampung Tampeng? 553. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, kawin ke Tampeng baru-baru. 554. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, gitu. Ini yang ... soalnya ini kan kejadian tiga hari kemudian. Kok, kemudian Anda meyakinkan bahwa sudah dilihat di DPT, di daftar DPT, kemudian ketika itu melihat orangnya. Orangnya kan ratusan, Mas. Itu loh yang Hakim ingin tahu supaya hakim punya keyakinan bahwa keterangan Anda itu bisa diterima, begitu secara logis, logika. Tahu persis bahwa Darmi itu ketika nyoblos Saudara melihat? 555. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Melihat, Yang Mulia. 86 

556. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Melihat? 557. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Melihat. 558. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Dia pakai apa ketika datang? Bawa apa? Bawa surat suara undangan? 559. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 560. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Atau KTP? Atau surat keterangan? 561. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia, bawa undangan dia. 562. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, undangannya dobel dia? 563. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Sewaktu itu kita tidak tahu, Yang Mulia. 564. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh. 565. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Karena dia terdaftar dalam DPT. 566. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Yalah, nanti KPU juga bisa menjelaskan. Pak Ketua, Terima kasih. 87 

567. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Yang Mulia. Prof. anu ... Pak Palguna dulu, nanti ... silakan. 568. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia. Pak Usman Ali, Pak Ranta, ya, mereka berdua. Apa sih yang Anda maksud dengan pencocokan data itu? Maksudnya apa itu? 569. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia? 570. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pencocokan data itu maksudnya apa? Yang Anda lakukan berapa hari kemudian itu? 571. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang di posko itu loh? 572. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kan data dibawa ke posko pusat, Yang Mulia. Setelah ada namanya yang dobel, ditelusuri, ternyata orang yang sama, Yang Mulia. 573. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, begitu? 574. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 575. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ini, ini artinya di posko ... posko apa, posko pemenangan? 576. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia.

88 

577. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Gitu? 578. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Posko pemenangan pusat. 579. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, semua DPT dikumpulkan? 580. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 581. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terus dicocokkan? 582. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 583. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ketemu nama-nama ini? 584. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 585. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh. Ketemu nama-nama itu dan Anda kenal nama-nama itu? 586. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kenal, Yang Mulia. 587. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, itu yang tadi saya kaitkan dengan pertanyaan Yang Mulia Pak Suhartoyo. Anda bisa ingat dengan wajah orang yang ratusan itu bagaimana itu? Kan itu yang jadi pertanyaan. Karena ... apa karena 89 

setelah ... setelah di posko itu, terus ketemu dengan nama yang sama, “Oh, ini Darmi,” gitu kan? 588. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 589. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Darmi yang ... ini yang di Soyo sama Darmi yang di Tampeng, orangnya sama? 590. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, Yang Mulia. 591. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, Anda co ... lihat ... anunya ... DPT-nya? DPT di Tampeng maupun yang di Soyo itu dua-duanya ada nama itu? 592. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ada, Yang Mulia. 593. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan orangnya sama? 594. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Sama, Yang Mulia. 595. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yakin, ya? 596. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Yakin. 597. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, di DPT di Soyo, Bu Darmi ini di nomor berapa di DPT-nya?

90 

598. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Sudah lupa, Yang Mulia. 599. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Kalau di Tampeng, masih ingat, enggak? Itu bawa, enggak? 600. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Bawa, Yang Mulia. 601. KETUA: ARIEF HIDAYAT Bawa berapa itu? Di Tampeng, nomor urut berapa? Nanti tolong Termohon itu disiapkan itu. Ada, enggak itu? 602. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI 208, Yang Mulia. 603. KETUA: ARIEF HIDAYAT 208. Di Soyo enggak tahu ya, Pak Ranta? 604. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Sudah lupa, Yang Mulia. 605. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lupa, ya. Ya, 208 itu ada NIK-nya. Nanti kalau NIK-nya sama dengan yang di … anu, nanti kan bisa dilihat itu. Ya, silakan, Yang Mulia. 606. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara Saksi ya, dan mungkin juga ke Kuasa Pemohon. Ini ada 2 orang, ya. Darmi dan Maemunah yang mencoblos 2 kali. Itu sudah dilapor ke panwas, enggak? 607. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Sudah, Yang Mulia.

91 

608. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bagaimana tindak lanjutnya? 609. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Yang dilaporin ini kan banyak, Yang Mulia. 610. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Khusus untuk ini, khusus untuk kasus yang Darmi sama Maemunah ini. 611. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Tidak ditindaklanjuti, Yang Mulia. 612. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa alasannya tidak ditindaklanjuti? 613. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Tidak cukup bukti. 614. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Bukti apa … kembali ke Saksi, kalau begitu. Bukti apa yang bisa kita dapat bahwa Darmi ini memang memilih 2 kali, gitu? 615. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Kita melihat sendiri orangnya mencoblos di TPS kita. 616. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Enggak! Tadi kan Saudara Saksi … semua Saksi mengatakan itu ketahuan setelah ada rekap. Setelah ada rekap, Saudara tahu bahwa oh, ini Darmi ternyata ada di DPT Soyo, DPT Tampeng. Itu kan setelah dilakukan rekap. 617. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Yang Mulia.

92 

618. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Tapi pada waktu hari H, kan Saudara tidak melihat mencoblos di 2 tempat? 619. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Betul, Yang Mulia. Kita cuma yang melihat di TPS kita. 620. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terus? 621. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Terus, kawan ini pun bilangnya (…) 622. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dia lihat juga di TPS-nya? 623. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Memilih di TPS-nya. 624. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oh, gitu. Setelah mencocokkan data tadi itu? 625. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Setelah mencocokkan data, ternyata orangnya sama. 626. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Di daftar pemilih itu, urut ke berapa dia datang memilih itu di TPS Saudara? 627. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Itu ada (…) 628. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Daftarnya Anda punya? 93 

629. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Itu kita sudah lupa nomornya, urutnya. 630. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ada bukti diberikan ke Kuasa Hukum? Kuasa Hukum, bukti berapa yang bisa kita (…) 631. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Eh, ini bukti … kalau memilih di Kampung Tampeng ini bukti P-12, Yang Mulia. 632. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO P-12. 633. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Sementara kalau memilih di Kampung Soyo, itu ada P-12.1. 634. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO P-12.1? 635. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ada P-12.2 dan P-12.13. 636. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Oke, baik. Bahwa memang si Darmi dan si Maemunah ini memilih di 2 TPS itu, ya? Betul, ya? 637. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya, ya, betul. 638. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Betul, ya. Oke, nanti kita cermati kembali. Ini, Yang Mulia, bisa saya langsung klarifikasi ke panwasnya? Panwas, ini (…)

94 

639. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan Panwas, ya. 640. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Menurut Pemohon bahwa ini sudah dilapor ke Panwas soal sudah Maemunah dan Darmi yang menurut dalil Pemohon itu menggunakan hak pilih 2 kali, gitu, dan sudah dilapor ke panwas. Di permohonan ini menurut Pemohon itu dilapor dengan Nomor Laporan Nomor 13/LP/GL/Panwaslih/II/2017 Tanggal 19 Februari. Bagaimana tindak lanjutnya terhadap kasus ini? 641. PANWAS: RAMADHANSYAH Terima kasih, Yang Mulia. Benar bahwa atas nama Saudari Darmi sudah dilaporkan Nomor Laporan 14, Yang Mulia, Bukan 13. 14/LP/Panwaslih/GL/II/2017 tanggal 19 Februari 2017 berdasarkan hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues tanggal 26 Februari 2017 bahwa laporan tersebut dihentikan karena pemilih atas nama Darmi tidak terbukti melakukan pemilihan sebanyak 2 kali di TPS 1 Kampung Soyo dan Kecamatan Terangun, Kabupaten Gayo Lues dan TPS 1 Kampung Tampeng, Kecamatan Kuta Panjang, Kabupaten Gayo Lues. Dan satu lagi, Yang Mulia, atas nama Maemunah. Maemunah bahwa Panwaslih Kabupaten Gayo Lues tidak pernah menerima laporan dari Pemohon atau pihak lain serta laporan dari Pengawas TPS 1 Padang dan TPS 1 Makmur Jaya Kecamatan Terangun terkait atas nama Maemunah, tempat tanggal lahir, Pantan Lues, 11 Februari 1957 menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut. 642. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dasar pencermatan Saudara apa sehingga Saudara berkesimpulan bahwa tidak terbukti? Berdasarkan data apa yang ada cermati sehingga Saudara menyimpulkan bahwa itu tidak terbukti? 643. PANWAS: RAMADHANSYAH Begini, Yang Mulia. Berdasarkan pembahasan Sentra Gakkumdu, Yang Mulia. 644. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dokumen yang dicermati, apa? 95 

645. PANWAS: RAMADHANSYAH Itu sudah menjadi tugas Sentra Gakkumdu divisi hukum dari panwaslih, Yang Mulia. 646. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Dokumen apa yang Anda periksa, lalu kemudian Saudara menyimpulkan bahwa ini tidak terbukti? Kan ketika orang menggunakan hak suara itu kan ada daftarnya itu. ini nama-nama yang menggunakan hak suara, gitu. Apakah itu dicermati juga dan ternyata Maemunah tidak dobel, tidak ada di dua-dua, mungkin ada di salah satu, tapi dua-duanya enggak ada, gitu ya? Maksudnya bukan tidak dobel dia. Apa yang Saudara cermati, sehingga Saudara menyimpulkan bahwa ini tidak terbukti? 647. PANWAS: RAMADHANSYAH Saya, Yang Mulia. Saya Ketua yang ... khusus yang menanggani pelanggaran adalah divisi hukum, Yang Mulia. 648. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, gimana? Menurut divisi hukum, gimana? 649. PANWAS: RAMADHANSYAH Kalau menurut divisi hukum, tidak terbukti, Yang Mulia. 650. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak terbuktinya, Darmi itu sebetulnya memilihnya di mana? 651. PANWAS: RAMADHANSYAH Di Tampeng, Yang Mulia. 652. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tampeng? 653. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya.

96 

654. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di Soyo enggak terbukti? Enggak ada? 655. PANWAS: RAMADHANSYAH Berdasarkan klarifikasi dari divisi hukum, tidak terbukti bahwa Darmi menggunakan hak pilihnya dua kali, Yang Mulia. 656. KETUA: ARIEF HIDAYAT Soyo?

Tapi di DPT, Anda cermati, enggak? Ada, enggak nama Darmi di

657. PANWAS: RAMADHANSYAH Saya tidak mencermati, Yang Mulia. Karena khusus ke divisi hukum, Yang Mulia. 658. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini divisi hukumnya ada, enggak? 659. PANWAS: RAMADHANSYAH Divisi hukumnya tidak hadir, Yang Mulia. 660. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya kan, tidak bisa ... tidak bisa hanya langsung mengatakan tidak terbukti. Nah kalau tidak terbukti, dokumen apa yang Anda cermati, lalu menyimpulkan tidak terbukti? Nah, ini harus jelas. 661. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia. Yang menyimpulkan langsung di Sentra Gakkumdu Divisi Hukum. 662. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ya, mestinya yang dibawa yang tahu. Untuk apa Saudara datang kalau tidak tahu? Kalau cuma datang saja enggak tahu, ya, enggak ada gunanya, gitu kan. Justru yang tahu itu, yang perlu dibawa datang.

97 

663. PANWAS: RAMADHANSYAH Karena divisi hukum juga ada investigasi dari provinsi ke Panwaslih Gayo Lues, Yang Mulia. 664. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Cukup, Yang Mulia. 665. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya mau anu, kembali menelusuri. Bukti yang diajukan oleh Pemohon, P-12.1, P-12.2, dan P-12 itu, itu apa sih? Berupa apa? Coba kita lihat. 666. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Kalau P-12, ini surat pernyataan dari Zainudin (Anggota KPPS 1 Kampung Tampeng). 667. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pernyataan? 668. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya. 669. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, sebentar kita lihat! Surat pernyataan Zainudin (Anggota KPPS). Benar nama tersebut terdaftar dalam DPT Kampung Tampeng. Oke, terus sekarang kalau terdaftar di situ, kemudian juga memilih di situ, ya, enggak? 670. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya, ya, di surat pernyataannya begitu, Yang Mulia. 671. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jadi dia terdaftar dalam DPT, serta ikut menggunakan hak pilih, memilih?

98 

672. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya. 673. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus sekarang yang di Soyonya? 674. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Di Soyonya, surat pernyataan juga, oleh ketua KPPS, Yang Mulia. 675. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oleh ketua KPPS. Tapi buktinya C6-nya, dua atau anu … dilampirkan enggak ini? Ini kan hanya pernyataan, kan mestinya juga bisa kita cocokkan, pada waktu nyoblosnya di Soyo menggunakan apa, di Tampeng menggunakan apa? 676. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Dua-dua menggunakan undangan, Yang Mulia. 677. KETUA: ARIEF HIDAYAT Menggunakan undangan? 678. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya. 679. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, nanti kita cross-check. Baik, ini subbuktinya hanya surat pernyataan. Ini surat pernyataan ini kalau palsu kan juga bisa bermasalah ini. Ya, Zainudin Anggota KPPS ini. Nanti kita cocokkan betul ada yang namanya Zainudin atau enggak, atau satunya namanya Basan ini. Bener, enggak di Soyo, nanti itu. Pihak Termohon itu cross-check. Ini kalau pernyataan kan bukan bukti anu … bukti sekunder itu. Ya, baik kalau begitu, dari Hakim sudah selesai. Sekarang dari Pihak Pemohon, ada yang mau didalami keterangan dari Para Saksinya? 680. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Oke, ada, Yang Mulia. 99 

681. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 682. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ini yang pertama untuk Usman Ali dan Ranta. Apakah Saudara Saksi memang mengenal baik dengan Darmi ini? 683. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, mengenal. 684. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dinyalakan, biar masuk direkam. Ini semuanya direkam. 685. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Mengenal, ya? 686. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Kami mengenal. 687. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Dia tinggalnya di mana sekarang? 688. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tinggalnya di Desa Tampeng. 689. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang sudah jelas, tidak perlu ditanyakan lagi, ya! Tadi sudah anu. 690. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya, oke, cukup, Yang Mulia. 691. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ada tambahan?

100 

692. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Tambahan sedikit, Yang Mulia. 693. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 694. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Untuk Saksi Sultan, tadi Saudara sebutkan bahwa Maemunah juga memilih di TPS Saudara. Ketika dilakukan pencoblosan, itu Maemunah pencoblosannya di TPS atau di tempat yang lain? 695. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Di rumahnya. 696. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Di rumahnya? Ha? Kok bisa di rumahnya? 697. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Bilangnya dia sakit. 698. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Oh, Saudara Maemunah bilangnya sakit? 699. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 700. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Oh, terus selanjutnya? 701. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Selanjutnya, datang kami sekitar 7 orang ke rumahnya.

101 

702. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT 7 orang itu siapa-siapa saja? Saudara masih ingat 7 orang itu yang datang ke rumah Ibu Maemunah? 703. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Linmas, Saksi Nomor 1, Urut Kedua, Urut Ketiga. 704. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Oh, jadi Bu Maemunah dalam kondisi sakit? 705. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 706. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Saudara tahu dari mana kalau dia sakit? 707. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Anaknya mengantarkan apanya ... ke TPS. 708. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Anaknya mengantarkan apanya? 709. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Surat undangannya. 710. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Surat undangan ke TPS. 711. KETUA: ARIEF HIDAYAT C-6, ya? C-6 nya toh, undangan itu? 712. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, undangan.

102 

713. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, itu waktu yang di Kampung Makmur, ya? 714. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, di Makmur. 715. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi Bu Maemunah tidak nyoblos ke TPS, tapi Bu Maemunah di Kampung Makmur, didatangi oleh petugas KPPS, diikuti saksi, dan panitia pengawas lapangan untuk nyoblos di rumah karena sakit? 716. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. 717. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Jadi Anda tahu persis kalau itu nyoblosnya di sana, ya? 718. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. 719. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda ikut ngawal, kan? 720. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 721. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kotak suaranya dibawa, kartu suaranya dibawa gitu, kan? 722. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya, Yang Mulia. 723. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Ya, terus! Silakan, diteruskan! 103 

724. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Satu lagi, Majelis. Jam berapa ketika tujuh orang itu datang ke rumah Maemunah? 725. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Jam 12.00 WIB lewat. 726. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT 12.00 WIB lewat? 727. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 728. KUASA HUKUM PEMOHON: BENNY HUTABARAT Cukup, Yang Mulia. 729. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Dari Termohon, saya persilakan. 730. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis. Untuk Saksi Usman Ali. Ini, kami ingatkan kembali, Bapak perlu berhati-hati, Pak karena jangan sampai ada penyesatan informasi, ya. Dalam catatan kami, Darmi ini adalah dua orang yang berbeda karena tanggal lahirnya pun beda, NIK-nya beda. Yang satu tanggal 1 Juli lahirnya, satu lagi tanggal 7 Januari 1978. Pertanyaan saya adalah ketika Bapak berada di TPS, Bapak kan saksi mandat, ya? 731. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 732. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tentunya kan Bapak mencermati satu per satu para pemilih yang datang, kan begitu, ya?

104 

733. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 734. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Bapak melihat, enggak, ada pemilih siapa pun itulah, yang tangannya itu ada tintanya misalnya, ada, enggak? 735. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Enggak ada. 736. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Enggak lihat, ya? 737. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Enggak. 738. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tapi Bapak melaksanakan tugasnya, betul? 739. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Betul. 740. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Mengecek satu per satu, betul? 741. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 742. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dan tidak ada yang apa ... kena tinta jarinya? 743. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak ada.

105 

744. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Enggak ada, ya. Baik, yang kedua untuk Ranta. Saudara juga saksi mandat di tingkat TPS kan, betul? 745. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Pak. 746. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda melaksanakan tugasnya dengan baik, enggak, waktu itu? 747. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Pak. 748. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda berada di TPS? 749. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, Pak. 750. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Anda melihat satu per satu pemilih yang datang? 751. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 752. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ada, enggak, pemilih yang dalam jarinya itu ada tintanya? 753. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA dia.

Kita jauh dari apa itu, Pak ... kalau saksi enggak ... enggak ke situ

106 

754. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Lho, Bapak kan ... TPS kan dekat, Pak, enggak pakai apa ... lokasi TPS kan berdekatan, Pak, antara pemilih yang datang, tempat Bapak jadi saksi, begitu? Pertanyaan saya, Bapak melaksanakan tugasnya, enggak sih, waktu itu? 755. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 756. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Melaksanakan, ya? 757. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 758. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Pertanyaan saya, apakah Bapak pernah melihat pemilih yang di dalam jarinya ada tanda tinta, ada pernah melihat, tidak? 759. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Kita tidak melihat jari-jari (...) 760. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak melihat. Baik, terima kasih. Jadi, nanti kami ajukan, Majelis, terkait hal ini (...) 761. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, menurut Termohon, Bu Darmi itu nama yang beda, ya? 762. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Nama yang berbeda, NIK-nya berbeda (...) 763. KETUA: ARIEF HIDAYAT NIK-nya beda juga, ya (...)

107 

764. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tanggal lahirnya berbeda, KK-nya pun berbeda, Majelis, begitu. Dan tadi pun keterangan Saksi tidak pernah menunjuk itu pada orang yang sama. Ada fotonya, enggak? Bapak, bawa foto Darmi, enggak? 765. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tidak. 766. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak. Usman Ali pernah melihat bersama-sama, enggak, berdua orang yang Darmi itu? Pernah, enggak, bareng-bareng melihat pada waktu bersamaan Darmi? 767. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Waktu bersamaan yang (...) 768. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN He eh. Pernah, enggak, bareng-bareng? Karena ini ... ,”Oh, Darmi ini bermasalah.” Pernah, enggak, Bapak berdua ketemu Darmi begitu? 769. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Memang kami kenal sama orangnya, Pak. 770. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, Bapak kan kenal, begitu juga Pak Ranta, kenal. 771. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 772. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tapi kan belum tentu pada orang yang sama, kan? Karena Bapak berdua belum pernah bareng-bareng ketemu dengan Darmi. Pernah, enggak, berdua bareng-bareng ketemu Darmi?

108 

773. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ditelusuri setelah di posko, Pak. 774. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Di posko kan Bapak lihat namanya saja? 775. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya, kan (...) 776. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tadi ketika ditanya oleh Majelis NIK-nya, kan Bapak tidak tahu? 777. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Kan dijelaskan sama Pak Ranta. Habis itu, saya kenal juga orangnya kan, jadi sama satu orang ... satu orang juga dia. 778. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, Bapak kan bisa kenal namanya Darmi, tapi kan ketika diperlihatkan, apakah pernah diperlihatkan fotonya oleh Pak Ranta? 779. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Orangnya ditunjuk. 780. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kapan waktu ditunjuk itu? Waktu di mana? Namanya yang ditunjuk atau ketemu orangnya? 781. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Waktu di apa kan ... diceritakan ciri-cirinya, suaminya ini apa ... anaknya ini, kan kenal juga sama saya. 782. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tapi, Bapak belum pernah lihat orang yang sama? Secara bersama-sama, begitu melihat fotonya atau apa?

109 

783. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak. 784. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Belum pernah, baik. Berikutnya, kepada Saudara Abdul Kari ... eh, sori. Kepada Saudara Saksi Ranta, tadi di TPS itu sebagaimana penjelasan Bapak tadi, Pemohon yang menang, ya? 785. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya. 786. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, cuma kami ada koreksi, Pak. Dalam catatan kami, berdasarkan C-1 itu perolehan suara Pihak Terkait 65. Tadi Bapak bilang 63. Yang benar 63 atau 65, Pak? 787. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Suara Nomor 3? 788. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya. 789. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA 65. 790. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN 65. Jadi, Bapak koreksi, ya? Karena tadi catatan kami, itu 63, Bapak sebutkan. 791. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Bukan. 65. 792. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN 65. Ya, sudah.

110 

793. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA 65. 794. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tapi, tadi yang kami dengar Bapak menyebut 63. Kita bisa cek nanti di dalam risalah. Untuk Maemunah. Saya barusan coba cek, Pak (...) 795. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, yang dicatat pertama kali tadi 63. 796. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, terima kasih, Majelis. Ini kita bisa buka SITaP nih, barangbarang di sini. Saya sudah buka nih yang Gayo Lues, termasuk juga untuk yang Terangun. Itu di Kuta Panjang itu memang ada nama Darmi dengan NIK-nya. Begitu juga di ... tadi untuk yang Kampung Makmur Jaya dan Kampung Padang. Dalam catatan kami, untuk yang Kampung Padang itu saja, di Kampung Padang, itu ada dua nama Maemunah, NIKnya pun berbeda. Bagaimana Saksi Sultan dan Saksi Ihsan bisa menyatakan ... sori, Abdul Kari dan Sultan bisa menyatakan bahwa Maemunah yang dimaksud menunjuk pada orang yang sama. Ini SITaPnya ada ini, saya masih online, saya buka NIK-nya beda. 797. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Orangnya sama itu, Pak. 798. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dari mana Bapak yakin orangnya sama? Pernah bareng-bareng Bapak dengan Sultan ketemu Maemunah, begitu? 799. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Kita tetangga itu, Pak. 800. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, tetangga Bapak. Saya yakin Bapak kenal dengan Maemunah yang satu, saya juga yakin Pak Sultan ketemu dengan ... apa ... Pak

111 

Abdul Kari ketemu Maemunah yang satu, tapi apakah Maemunah dimaksud itu orang yang sama atau berbeda? 801. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Sama. 802. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tahunya dari mana, Bapak, sama? Bapak pernah bareng-bareng dengan Sultan ketemu Maemunah? 803. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Kenal orangnya. 804. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Bukan. Bapak kenal, paham. Bapak pernah, enggak pertanyaannya dengan Pak Abdul Kari menunjukkan fotonya Maemunah dan itu sama orangnya? Pernah, enggak? 805. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Pernah. 806. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kapan? Bapak jangan bohong loh, Pak. Disumpah, Pak. Kapan Pak Kari menunjukkan fotonya? Coba Saksi Pak Kari, betul Bapak pernah menunjukkan fotonya? 807. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Begini Pak, ya. 808. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Enggak, pertanyaan saya sederhana saja, Pak. Bapak pernah menunjukkan foto Maemunah ke Pak Sultan? 809. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Kalau foto enggak pernah. Tapi begini, Yang Mulia (...)

112 

810. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tidak pernah, terima kasih. 811. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Bisa saya jelaskan? 812. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Enggak usah, cukup, Pak. Berikutnya ... oh, ya, ke Pak Abdul Kari di situ kalau tidak salah penyampaikan Bapak tadi Pemohon menang, ya? 813. SAKSI DARI PEMOHON: ABDUL KARI Pemohon menang. 814. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik. Kemudian ke Pak Sultan juga Pemohon menang, ya? Menang. Oke, terakhir Saksi Ihsan. 815. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya. 816. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Untuk saksi Ihsan, di situ tadi Bapak sebutkan bahwa Nomor 2 itu Pemohon memperoleh 219 dan Nomor 3=138. Berarti memang Pemohon yang memang di situ, ya? 817. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Di mana? 818. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Di TPS (...) 819. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Maaf, tadi saya tidak ada menyebutkan.

113 

820. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, pertanyaannya sederhana begini saja. Di TPS, Saudara sebagai saksi mandat TPS 1 Raje Pudung? 821. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya. 822. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Yang menang siapa? Pemohon atau Pihak Terkait? 823. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Pemohon. 824. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Pemohon? 825. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya. 826. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, yang kedua, apakah Bapak yakin Pak Sudiyanto itu menggunakan A5? 827. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Yakin sekali. 828. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Yakin. Apakah Bapak tahu Pak Sudiyanto ini memilih siapa? 829. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tahu. 830. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Darimana Bapak tahu? 114 

831. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Karena dia datang ke TPS membawa badge nama Nomor 3 sebagai tanda pengenalnya, “Dari tim pengawasan,” katanya. 832. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Oh karena dia menggunakan badge nama Nomor 3? 833. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya. 834. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Tapi Bapak kan, enggak tahu dia nyoblos yang mana? 835. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya kan, logisnya sajalah, Pak. Kalau dia sudah (...) 836. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya berbeda, Pak. Belum tentu. Dalam persidangan ini ditemukan beberapa saksi mandat ternyata tidak mencoblos mandatnya, ya. Berbeda, Pak, walaupun dia pakai itu, tapi Bapak tidak lihat kan, dia mencoblos siapa? 837. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tidak. 838. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik. Terima kasih, Majelis. 839. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Cukup, ya. Silakan, Yang Mulia. 840. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar untuk Saudara Termohon. Saudara mempunyai data tentang nama Maemunah ini yang berbeda, ya?

115 

841. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Barusan kami coba browser dari SITaP KPU. 842. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Betul. 843. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Di situ bisa masuk ke Provinsi Aceh, dari Aceh masuk ke Gayo Lues, dari Gayo Lues masuk ke kecamatan, dari kecamatan masuk ke kampungnya, dari situ ada TPS-nya, dan kita bisa klik namanya siapa nanti muncul. 844. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. 845. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Nama Maemunah muncul dua kali (...) 846. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dan berbeda? 847. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dan berbeda, dalam catatan kami NIK-nya pun berbeda, Mejelis. 848. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Bisa dianukan NIK yang di mana saja itu yang namanya ... supaya enggak ini karena kita enggak ... saya belum dapat jawaban yang meyakinkan juga dia apakah dia orang yang sama? 849. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Di sini ada 4 huruf ... 6 digit pertama itu muncul, di tengahnya itu pakai bintang, 4 digit terakhir muncul, Majelis. Saya bisa bacakan. 850. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya. 116 

851. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Untuk yang Maemunah di Kelurahan Padang itu ada 2 orang. Yang pertama angka depannya itu 111304*** kemudian 0087. Kemudian yang kedua, 111304***0120, itu Padang. Nah, kemudian untuk yang di ... mana (...) 852. KETUA: ARIEF HIDAYAT Makmur, Kampung Makmur? 853. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Kampung ... Makmur Jaya itu NIK-nya itu 111304***0001. Jadi NIK-nya yang tiga orang ini berbeda, sama-sama nama Maemunah. 854. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, semuanya bernama Maemunah? 855. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Semuanya bernama Maemunah. 856. KETUA: ARIEF HIDAYAT NIK-nya berbeda? 857. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Betul, dan tidak salah kalau nama orang itu banyak yang sama. 858. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih. 859. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terima kasih, Majelis. 860. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada fotonya enggak itu? Ada fotonya?

117 

861. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Sayangnya tidak ada karena tidak bisa buka KTP-nya. Demikian, Majelis. 862. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih. 863. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ada lagi, Termohon? Cukup? Dari Pihak Terkait, saya persilakan sekarang. 864. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saudara Usman Ali, apakah Saudara saksi ikut rekap di kecamatan? 865. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Rekap di kecamatan? 866. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Ya. 867. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak, tidak. 868. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak ikut. Saudara Ranta ikut, enggak? 869. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Tidak. 870. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak. Apakah Saudara mengajukan keberatan langsung di panwas mengenai Bu Darmi tadi?

118 

871. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak, Yang Mulia. 872. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak. Tim sukses yang mengajukan? 873. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 874. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Saudara tidak merasa dipanggil di panwas? 875. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak. 876. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Apakah Saudara pernah mendatangi Bu Darmi menanyakan pernah nyoblos dua kali atau berapa, gitu? 877. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak. 878. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak. Apakah Saudara mempunyai bukti lain misalnya foto, video, mengenai keberadaan Bu Darmi di dua TPS itu? 879. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Tidak. 880. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak. Baik, cukup, Yang Mulia. 881. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Izin, Yang Mulia? 119 

882. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ya. Silakan, satu dua saja, jangan anu, ya. 883. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Baik. Tadi Saudara M. Ihsan menyatakan Sudiyanto bawa kartu atau bawa surat mandat, yang mana benarnya? Saya mau (…) 884. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Bawa A5. 885. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dia katanya tugas di TPS, ya? Tadi, ya? 886. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Siapa? 887. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Sudiyanto katanya A5 milih karena ada tugas di TPS tadi? 888. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Tidak. Dia datang ke TPS 1 Kampung Reje Pudung dengan membawa A5. 889. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ya, Saudara mengenal dia sebagai tim dari mana? Tim Nomor 3? 890. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Karena dia memakai badge. 891. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Oh, bukan surat mandat, ya? Saya mau tegaskan apakah ada (…) 892. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya, ya, ada surat mandatnya. 120 

893. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ada surat mandat saksi? 894. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ada. 895. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dia saksi di TPS? 896. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Oh, tidak, tidak. 897. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dia bukan saksi di TPS, ya? 898. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Siapa? 899. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Sudiyanto tadi? 900. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Bukan. 901. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Bukan saksi di TPS, ya? 902. SAKSI DARI PEMOHON: M. IHSAN Ya. 903. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Oke. Kemudian, saya bertanya untuk lima saksi ini, Pak Usman Ali, Pak Ranta, Pak Abdul Kari, Pak Sultan, dan Pak M. Ihsan ini. Kan

121 

saksi punya surat mandat, ketika pemungutan suara di TPS Anda kan punya daftar pemilih tetap, ya, bawa DPT, ya? 904. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 905. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Itu DPT-nya diberikan oleh KPPS atau oleh tim Saudara? 906. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI KPPS. 907. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG KPPS yang memberikan daftar pemilih tetap? 908. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ya. 909. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Di TPS itu? Saya ulangi. Bawa DPT, enggak kemarin itu? Daftar pemilih tetap ketika pemungutan suara? Untuk kelima Saksi, Pak Usman Ali pertama. Bawa DPT? 910. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Ke mana? 911. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Pada saat pemungutan suara kan ada DPT TPS. DPT TPS itu Anda peroleh dari mana? 912. SAKSI DARI PEMOHON: USMAN ALI Dari KPPS. 913. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Dari KPPS. Begitu juga Pak … ini Pak Ranta? 122 

914. SAKSI DARI PEMOHON: RANTA Ya, dari KPPS. 915. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Oke, kemudian Pak Sultan tadi Saudara Saksi menyatakan Pak ... Ibu Maemunah ini di rumah sakit, ya? 916. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 917. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Anda lihat memang dia dalam keadaan sakit? 918. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Ya. 919. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Enggak bisa berjalan ke TPS? 920. SAKSI DARI PEMOHON: SULTAN Enggak. 921. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Enggak, ya, Pak, ya? Jadi, saya juga bingung kenapa bisa dia memilih di dua TPS kalau begitu. Oke. Cukup, Yang Mulia. Terima kasih. 922. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, kita sudah selesai memeriksa saksi dari Pihak Pemohon, kita lanjutkan dari Termohon. Kita berhenti di Azan Magrib, ya, nanti saya dimarahi nanti. Silakan. 923. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Majelis, sebelum dimulai, perkenankan kami menyampaikan bahwa di dalam daftar saksi kami mengajukan lampiran terkait dengan

123 

tabulasi perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait di TPS-TPS yang diduga ada pemilih yang mencoblos dua kali. 924. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 925. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dimana di TPS tersebut pada umumnya Pemohon yang unggul. Demikian, Majelis. 926. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Ya, secara singkat saja kita mulai dari Pak Rasidin. Pak Rasidin ini Ketua PPK, ya? 927. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 928. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Apa yang akan Anda sampaikan? 929. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya selaku Ketua PPK Blang Kejeren, Kabupaten Gayo Lues akan menerangkan dan membantah dalil Pemohon melalui halaman 8 sampai 11 mengenai adanya pemilihan yang mencoblos lebih dari satu kali. Perbedaan suara sah dan tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues halaman 14, serta pemilih yang menggunakan kartu keluarga, halaman 19 sampai 20 sebagai berikut. 1. Bahwa tidak benar dalil Pemohon pada halaman 8 sampai 11 yang menyatakan rendahnya perolehan suara Pemohon disebabkan amburadulnya penyelenggara pemilihan dengan adanya fakta pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau berbeda dengan alasan sebagai berikut. a. Adanya pemilih atas nama Muhara Miko Jaya dan Lina Marlina, istri dari Muhara Miko Jaya, yang dimana mereka terdaftar pada TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blang Kejeren dan telah mencoblos di TPS tersebut. Namun, kemudian mencoblos juga di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib berdasarkan surat 124 

pernyataan dari yang bersangkutan tidaklah merugikan suara Pemohon karena dari surat pernyataan tersebut mereka mencoblos Pemohon, bukti TF.009. Dan memperoleh suara Pemohon di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blang Kejeren lebih unggul dengan memperoleh suara sebanyak 125 suara dan Pihak Terkait memperoleh 79 suara. Di TPS 1 Kampung Tungel Baru, Kecamatan Rikit Gaib, memperoleh suara Pemohon lebih unggul sebanyak 77 suara dan Pihak Terkait memperoleh 60 suara, bukti TD2.001. Dengan demikian, di kedua TPS tersebut Pemohon unggul, sehingga tidak dirugikan. b. Adanya pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali atas nama Abdi Armaya yang masih berstatus sebagai narapidana yang terdaftar dan mencoblos di TPS 7 Kota Blang Kejeren Lembaga Permasyarakatan. Dan di TPS 1 Kampung Bacan, Kecamatan Blang Kejeren adalah tidak benar karena yang bersangkutan hanya mencoblos di TPS 1 Kampung Bacang saja dan dibuktikan dengan surat pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Kota Blang Kejeren atas nama Kamisin serta surat pernyataan dari bersangkutan, bukti (…) 930. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, Pak Rasidin! Pak Rasidin bisa membaca yang pokokpokok saja, tidak usah dibacakan keseluruhan, ya. Dan enggak usah berapi-api, Pak, tenang saja! Ya. Jangan anu, enggak usah terlalu intonasinya terlalu anu, ya, kita di sini sesama saudara tidak bermusuhan, ya, yang tenang saja! 931. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Terima kasih, Yang Mulia. 932. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, bisa diringkas, ya? 933. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Dengan kejadian tersebut, tidaklah merugikan suara Pemohon karena memperoleh suara Pemohon di TPS 7 Kota Blang Kejeren lebih unggul sebanyak 41 suara dan Pihak Terkait sebanyak 26 suara. Jadi, di TPS 1 Kampung Bacang, Blang Kejeren, perolehan suara Pemohon unggul sebanyak 112 dan Pihak Terkait=82 suara, bukti TD 2.001. Dengan demikian, Pemohon tetap unggul dan tidak dirugikan.

125 

934. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 935. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Kemudian, ada pencoblosan atas nama Kamarudin, terdaftar di TPS 3 Kampung Bustanussalam, Kecamatan Blang Kejeren, dan mencoblos juga di dua kecamatan ... di dua Kampung Akul, Kecamatan Blang Jerango. Ini diakibatkan muncul di dua tempat karena berbeda tempat lahir dan alamat dalam DPT. 936. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, orangnya berbeda, ya? Ha? 937. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Walaupun orangnya sama, Yang Mulia (...) 938. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 939. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Menurut Sidalih, apabila berbeda alamat dan tanggal lahir, tetap muncul, maka anggota KPPS ini tetap memberikan undangan kepada yang bersangkutan karena dianggap berbeda. 940. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? Jadi, orangnya sama, tapi karena datanya beda, terus menyebabkan dia bisa nyoblos dua kali? 941. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Anggota KPPS kami tidak mengetahui apakah orangnya satu atau dua. Yang jelas, di anggota KPPS, di Kampung Akul dan Bustanussalam, mereka ada datanya. 942. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kemudian diproses, enggak ini?

126 

943. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Diproses, Yang Mulia. 944. KETUA: ARIEF HIDAYAT Gakkumdu, ya? 945. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 946. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, kemudian dia sudah divonis, ya? 947. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Sudah, Yang Mulia. 948. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Pihak berikutnya? 949. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Berikutnya, ada atas nama Rohani di TPS 2 Kuta Lintang, dituduhkan mencoblos lebih dari dua kali dengan nomor urut DPT 144. Ternyata setelah ditelusuri anggota KPPS kami, pada saat itu (...) 950. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak terbukti dia mencoblos satu kali? 951. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tidak terbukti untuk mencoblos dua kali. 952. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

127 

953. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tetapi hanya saja pada saat penulisan formulir C-6, itu anggotanya itu mempunyai kekhilafan, terselip, dan tercampur yang sudah dipanggil, dengan yang belum dipanggil. 954. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi ternyata tidak nyoblos dua kali? 955. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tidak, Yang Mulia. 956. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu yang di DPT Nomor 144, enggak dua kali berarti? 957. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tidak, Yang Mulia. 958. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Saya mau tanya dulu, KPU dari Gayo Lues. Mana KPU-nya? Saudara melakukan aktualisasi dan verifikasi DPT, enggak? Kok masih terjadi yang semacam ini? 959. TERMOHON: ALFIN ANHAR Ada, Yang Mulia. 960. KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana? Coba ceritakan dulu ini masalah DPT supaya klir! 961. TERMOHON: ALFIN ANHAR Ya, DPT. Sejak (suara tidak terdengar jelas) DP-4 sampai ke DPS, sampai ke DPT, ini berkali-kali kami sebagai penyelenggara bersama panwas, bersama tim pemenangan semua paslon mengikuti perjalanan DPT ini, Pak.

128 

962. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 963. TERMOHON: ALFIN ANHAR Ya. 964. KETUA: ARIEF HIDAYAT Akhirnya, DPT final sudah disetujui semua pihak? 965. TERMOHON: ALFIN ANHAR Sudah semua, Pak. 966. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. 967. TERMOHON: ALFIN ANHAR Terima kasih. 968. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, dilanjutkan, Pak Rasidin. 969. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kemudian, atas nama Rabuniah, juga TPS 2, Kampung Kuta Lintang, Kecamatan Blangkejeren, tidak pernah memilih dua kali karena di TPS tersebut ada dua nama dengan nomor urut DPT 111 ... 111 dan Rabunia satu lagi nomor urut DPT-nya 122. 970. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini NIK-nya juga berbeda, ya? 971. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Berbeda, Yang Mulia.

129 

972. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena namanya juga beda kan ini? 973. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 974. KETUA: ARIEF HIDAYAT Rabuniah dan Rabunia. 975. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 976. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Terus berikutnya? 977. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Kemudian bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan rendahnya perolehan suara Pemohon diakibatkan oleh pelanggaran berupa perbedaan suara sah dan suara tidak sah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Pilgub dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gayo Lues Pilbup dimana untuk Kecamatan Blangkejeren suara sah=15.491 dan suara tidak sah=491 dalam pilbup, dan suara sah=15.727 dan suara tidak sah=255 (...) 978. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kita (...) 979. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Dalam pilgub. 980. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dianggap anu, ya. Baik. 981. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Kemudian (...) 130 

982. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu perbedaan suara antara dalam pemilihan gubernur dan bupati memang beda, ya? 983. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 984. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu wajar itu. Yang nomor 3, yang terakhir? 985. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Bahwa tidak ada kejadian khusus selama perekapan perolehan suara, baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK dengan berdasarkan tidak adanya surat keberatan saksi-saksi pasangan calon dan rekomendasi dari Panwas Pemilihan Lapangan (PPL) dan panwascam. 986. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, waktu itu semua saksi juga tanda tangan? 987. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tanda tangan, Yang Mulia. 988. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi Pemohon tanda tangan? 989. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 990. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait tanda tangan? 991. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tanda tangan, Yang Mulia.

131 

992. KETUA: ARIEF HIDAYAT Paslon 1 juga tanda tangan? 993. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tanda tangan, Yang Mulia. 994. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada keberatan sama sekali? 995. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tidak ada keberatan, Yang Mulia. 996. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Wuh, berarti Saudara waktu jadi ketua PPK, tegas gitu, ya? Wah, baguslah. Yang 1-A itu? Ini yang 1-A itu gimana itu? Adanya pemilih nama Muharamiko Jaya dan Lina Marlina terdaftar di TPS 3 Penampakan Toa. 997. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 998. KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana itu? Apasih yang Anda maksud ini? 999. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ini atas nama Muharamiko di Penampaan Toa, Kecamatan Blang Kejeren, juga ternyata memilih juga di Kampung Tungel Baru, Yang Mulia. 1000. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nyoblos dua kali ini berarti dia? 1001. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia.

132 

1002. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, tapi memang diakui ini nyoblos dua kali ini? 1003. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 1004. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 1005. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Tapi, Yang Mulia, ini mencoblos Pemohon, Yang Mulia. 1006. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jangan begitu! Jangan begitu! Jadi, betul Muharamiko Jaya dan Lina Marlina itu nyoblos dua kali mereka terdaftar di TPS 3 Penampaan Toa, Kecamatan Blang Kejeren, dan nyoblos di TPS tersebut? Namun kemudian nyoblos lagi di TPS 1 Kampung Tungel Baru, betul? 1007. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Ya, Yang Mulia. 1008. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini diproses, enggak ini? 1009. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Diproses, Yang Mulia. 1010. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus dapat sanksi, enggak? Di Gakkumdu sudah diproses? 1011. SAKSI DARI TERMOHON: RASIDIN Sudah, Yang Mulia.

133 

1012. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini ada coblos dua kali berarti ini, ya. Kamaruddin juga, ada vonis malah yang angka C ini, ya. 1013. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ya, Majelis. Tadi yang disampaikan ada yang sudah vonis pengadilan 7 orang, Majelis. Divonis selama 36 bulan (3 tahun). 1014. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini dia anu ... di PPK Blang Kejeren? 1015. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Di wilayah … apa ... di wilayah Gayo Luwes di beberapa kecamatan memang diketemukan ada pemilih yang mencoblos dua kali, itu 7 orang dan itu sudah dihukum 3 tahun. Dan mereka membuat pernyataan bahwa mereka mencoblos Pemohon. Itu kami lampirkan juga, Majelis. Demikian. 1016. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Nanti kita nilai ini, gimana ini, aduh. Ya, sekarang yang kedua Pak Nazaruddin. 1017. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Terima kasih, Yang Mulia. Saya selaku Anggota PPK Kecamatan Terangon, Kabupaten Gayo Luwes. Akan menerangkan dan membantah dalil Pemohon halaman 9 sampai dengan 12 mengenai adanya pemilih yang mencoblos lebih dari 1 kali. 1018. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tadi sudah dianu, ya. Untuk Maemunah enggak benar berarti? 1019. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Untuk Maemunah tidak benar, Yang Mulia.

134 

1020. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak benar. Kemudian untuk yang satunya tadi? Ini termasuk Anda enggak, yang Darmi? 1021. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Saudari Darmi juga menurut kami tidak benar, Yang Mulia. 1022. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak benar, ya. Terus kemudian ada pemilih cukup umur itu benar itu? 1023. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Benar, Yang Mulia. 1024. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kardin yang lahir 2 … tahun 2000 belum berkeluarga mencoblos di kampung ini? Gimana data kelahiran itu (…) 1025. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Benar, Yang Mulia. 1026. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini jadi begini, ya. Belum tentu memang itu mencoblosnya mencoblos Pemohon, itu bukan berarti terus kemudian tidak mengurangi arti coblos gandanya, kita harus hati-hati ini. Ya, jadi yang berkaitan dengan Sudiyanto bagaimana? Betul menggunakan A5-KWK? 1027. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Betul, Yang Mulia. 1028. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi dia enggak nyoblos di mana-mana lagi? 1029. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Itu saya kurang tahu, Yang Mulia. 135 

1030. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Terus kemudian yang berhubungan dengan Darmi betul, ya, tidak ... ini orangnya beda, ya? 1031. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Menurut kami beda, Yang Mulia. 1032. KETUA: ARIEF HIDAYAT NIK-nya beda, ya? 1033. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Karenya beda data, Yang Mulia. 1034. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus anak yang di bawah umur itu gimana, nyoblos betul? 1035. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Betul, Yang Mulia. 1036. KETUA: ARIEF HIDAYAT Setelah dicermati anak itu memang di bawah umur? 1037. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Memang di bawah umur. 1038. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anak di bawah umur nyoblos berarti itu? Di kampung mana, Telege Jernih? 1039. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Telege Jernih, Yang Mulia. 1040. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ini betul anak di bawah umur, ya? 136 

1041. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Betul. 1042. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saudara akui itu memang anak di bawah umur setelah dicermati? 1043. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Memang diakui, Yang Mulia. 1044. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Ada tindakan enggak anak di bawah umur kok nyoblos? 1045. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Saya kurang tahu kalau tindakan, Yang Mulia. 1046. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Akhirnya diproses enggak itu? 1047. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Tidak diproses, Yang Mulia. 1048. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena Anda di tingkat PPK enggak tahu, ya, di tingkat bawah, tapi semua saksi tanda tangan di situ? Di tingkat PPK? 1049. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Di tingkat PPK tidak semua saksi, Yang Mulia. 1050. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waktu rekapitulasi selesai ada yang enggak tanda tangan? 1051. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ada.

137 

1052. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Saksi Mandat Pihak Pemohon? 1053. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Pemohon. 1054. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak tanda tangan, ya. Ada keberatan? 1055. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ada. 1056. KETUA: ARIEF HIDAYAT Keberatannya apa katanya? 1057. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Keberatan saksi yang pertama atas nama Kardin yang memilih di bawah umur, Yang Mulia. 1058. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, itu yang dipersoalkan? 1059. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1060. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang anak di bawah umur. Terus yang lain? 1061. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Kemudian atas nama Sudiyanto, Yang Mulia. 1062. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, atas nama Sudiyanto itu tadi, itu keberatannya itu di tingkat PPK, ya. 138 

1063. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya, Yang Mulia. 1064. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi pada waktu di tingkat TPS enggak ada masalah, tapi kemudian di tingkat PPK jadi masalah, ya? 1065. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya, Yang Mulia. Tapi terkait yang dua ini, Yang Mulia, tidak ada rekomendasi dari panwas. 1066. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ya. Jadi yang persoalkan oleh saksi mandat di tingkat PPK dari Pasangan Pemohon itu anak di bawah umur dan Sudiyanto tadi, ya? 1067. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Benar, Yang Mulia. 1068. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sehingga dia tidak tanda tangan, ya? 1069. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya, Yang Mulia. 1070. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang menang siapa di situ, Pemohon atau Pihak Terkait? 1071. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Di mana, Ketua? 1072. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di PPK Saudara?

139 

1073. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Di Kecamatan Terangun yang menang Pemohon, Yang Mulia. 1074. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon yang menang malah? Oke, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? 1075. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Cukup, Yang Mulia. 1076. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang Sahansyah. 1077. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1078. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sahansyah itu Ketua PPK Kuta Panjang? 1079. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Betul, Yang Mulia. 1080. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini gimana, ada masalah apa di sana? Pada waktu rekap semua tanda tangan? 1081. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Semua tanda tangan, Yang Mulia. 1082. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada keberatan, enggak? 1083. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 140 

1084. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus ada dugaan-dugaan apa di sana, masalah? 1085. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Yang pertama, Yang Mulia, atas nama pemilih, atas nama Jaelani A. R. dan Rukiyati, dimana keduanya menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 kali, yaitu di TPS 3 Kampung Kerukunan, Kuta Panjang, dan TPS 1 Kampung Rikit Dekat bukanlah menjadi rendahnya perolehan suara Pemohon. Karena fakta … faktanya mereka mencoblos Pemohon berdasarkan surat pernyataan dari yang bersangkutan. 1086. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tapi ini fakta melakukan coblos lebih dari 1 kali, ya? 1087. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1088. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, atas nama Jaelani A. R. dan Rukiyati, ya? 1089. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1090. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, apa lagi? 1091. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Yang … adanya pemilih atas nama Darmi, Yang Mulia. 1092. KETUA: ARIEF HIDAYAT He eh, Darmi gimana, Darmi? 1093. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Yang terdaf (…)

141 

1094. KETUA: ARIEF HIDAYAT Beda Darmi, beda, ya, menurut Anda, ya? 1095. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, beda, Yang Mulia. 1096. KETUA: ARIEF HIDAYAT Antara Darmi yang dari Soyo sama yang di Tampeng beda, ya? 1097. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Beda, Yang Mulia. 1098. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 1099. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Beda nomor KK, NIK, dan tempat lahir, Yang Mulia. 1100. KETUA: ARIEF HIDAYAT He eh. Terus kemudian yang lain apa? Anu … perbedaan suara antara pilgub dan pilbup, ya? 1101. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, itu tidak ada masalah. Kemudian apa lagi? 1103. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ada, Yang Mulia. Bahwa tidak ada kejadian khusus selama perekapan perolehan suara, baik di tingkat KPPS, PPS, dan PPK, dengan berdasarkan tidak adanya surat keberatan saksi-saksi pasangan calon (…)

142 

1104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lha itu pada waktu ditemukan Jaelani dan Rukiyati enggak ada yang protes itu? 1105. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Enggak ada, Yang Mulia. 1106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini diketahui kapan? Kok ada Jaelani dan Rukiyati nyoblos sampai 2 kali enggak diprotes ini? 1107. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Setelah perekapan, Yang Mulia. 1108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Setelah perekapan. Kemudian setelah dicek, Jaelani A. R. dan Rukiyati memang mencoblos di 2 kali, ya? 1109. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di TPS 3 Kampung Kerukunan, Kuta Panjang, dan Kampung Rikit Dekat itu? 1111. SAKSI DARI TERMOHON: SAHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Apa lagi? Sudah, ya? Cukup, ya? Yang terakhir kan Anda hanya mengatakan bahwa tidak ada rekomendasi apa-apa. Sekarang Irwansyah. 1113. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Ya, Yang Mulia. 143 

1114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ketua PPK Putri Betung, betul? 1115. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Betul, Yang Mulia. 1116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini yang pertama dalilnya enggak masalah, ya. Pilbup dan pilgub itu beda, enggak ada masalah itu, wajar. Kemudian ada yang coblos 2 kali di situ? 1117. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada. Ada yang anak di bawah umur nyoblos? 1119. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Semua saksi tanda tangan di situ? 1121. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tanda tangan, Yang Mulia. 1122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada kejadian protes, macam-macam? 1123. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia.

144 

1124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak ada, ya, enggak ada yang spesifik, enggak ada yang khusus, ya? 1125. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Ya, Yang Mulia. 1126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Mencoblos menggunakan ... apa … kartu keluarga atau apa-apa yang lain, enggak ada di sini? 1127. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Ada, Yang Mulia. 1128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa? 1129. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Mencoblos dengan kartu keluarga maksudnya. 1130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, itu di mana itu? 1131. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Bahwa tidak benar dalil Pemohon halaman 16 sampai 19 mengenai pemilih yang menggunakan kartu keluarga akan merugikan Pemohon dan menguntungkan Pihak Terkait. 1132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya, baik. Tapi ada yang menggunakan kartu keluarga? 1133. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Ada, Yang Mulia.

145 

1134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, berapa orang yang menggunakan kartu keluarga? 1135. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak tahu, Yang Mulia. 1136. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak tahu. Ada keberatan, ada protes di situ? 1137. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1138. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak ada. Jadi sampai di tingkat PPK, enggak ada yang protes, ya? 1139. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak ada yang keberatan? 1141. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1142. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang unggul siapa di situ, PPK Putri Betung? 1143. SAKSI DARI TERMOHON: IRWANSYAH Yang unggul Pihak Terkait, Yang Mulia. 1144. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pihak Terkait, baik. Sekarang Ridwansyah.

146 

1145. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ya, Yang Mulia. 1146. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ridwansyah, Ketua PPK Blang Jerango, ya? 1147. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ya, Yang Mulia. 1148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada pemilih yang mencoblos 2 kali? 1149. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ada, Yang Mulia. 1150. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di mana itu? 1151. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Desa Kulit TPS 2, Yang Mulia. 1152. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berapa orang? 1153. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH 1 orang atas nama Komarudin yang sudah di (…) 1154. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang sudah diproses di Gakkumdu? 1155. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ya, sudah, Yang Mulia.

147 

1156. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Terus apa lagi? Anak di bawah umur nyoblos? 1157. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Enggak ada, Yang Mulia. 1158. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak ada. Itu tadi sudah diproses berarti, ya, yang mencoblos 2 kali? 1159. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Sudah, Yang Mulia. 1160. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah dapat pidana, ya, divonis 36 bulan itu, ya? 1161. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ya, Yang Mulia. 1162. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Ada lagi? 1163. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ada sedikit lagi, Yang Mulia. 1164. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa? Silakan. 1165. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH (…)

Adanya selisih suara sah dan tidak sah dalam pilgub dan pilbup

1166. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, begitu, ya. Itu sudah kita ketahui, ya. 148 

1167. SAKSI DARI TERMOHON: RIDWANSYAH Ya. 1168. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu bisa saja terjadi perbedaan, ya. Waktu pilpres itu kemarin juga … atau bup … gubernur dan bupati di wilayah lain juga pasti beda itu, ya. Kemudian … sudah cukup. Sekarang Termohon, ada yang akan dipersoalkan? 1169. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Pertama, kami menyampaikan ini dulu, Majelis, untuk saksi yang tidak bisa menyampaikan keterangannya secara lisan (…) 1170. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti di anu (…) 1171. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Nanti disampaikan secara tertulis oleh Panitera. 1172. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tolong, Petugas! Tolong diambil! 1173. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Dari kami cukup, Majelis. 1174. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dari Pihak Terkait? 1175. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Baik. PPK Kecamatan Terangon, ya, mohon … apa … penjelasannya. Anda tadi katanya mengetahui ada pemilih di bawah umur memilih, ya, atas nama Kardin, ya? 1176. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Benar. 149 

1177. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Apakah Anda ketahui itu sebelum pemungutan suara pada saat pemungutan suara atau setelah pemungutan suara? Tepatnya berapa hari? 1178. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Setelah pemungutan suara pada saat rekapitulasi di kecamatan. 1179. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Pada saat rekapitulasi kecamatan, ya? 1180. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Benar. 1181. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Pertanyaan saya selanjutnya, apakah pada saat itu saksi dari Pasangan Nomor 2, ada menyatakan telah melaporkan ke panwaslih terhadap … panwaslih kecamatan, ya? Karena berdasarkan peraturan itu, disampaikan melalui panwaslih kecamatan, keberatan itu? Atau apakah ada panwaslih kecamatan meminta kepada Saudara untuk melakukan pemungutan suara ulang karena adanya pemilih di bawah umur atas nama Kardin itu? 1182. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Untuk rekomendasi dari panwas kepada kami, PPK, tidak ada. 1183. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Tidak ada, ya? 1184. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Tidak ada. 1185. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Hanya keberatan dari?

150 

1186. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Hanyan keberatan dari saksi Pemohon. 1187. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Baik. Kemudian, saya bertanya, apakah Anda telah melakukan klarifikasi atau verifi … terhadap kebenaran informasi Kardin ini adalah di bawah umur terhadap yang bersangkutan, terhadap Kardin sendiri? 1188. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Sudah. 1189. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Sudah langsung, ya? 1190. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Sudah. 1191. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ketemu Kardin, ya? 1192. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Sudah. 1193. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Sudah, ya? 1194. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1195. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Kami menghadirkan bukti, Yang Mulia. Bahwa Kardin ini berbeda antara tempat tanggal lahirnya dengan ijazahnya, Yang Mulia. Jadi, kami ada bukti surat pernyataan dari Kardin.

151 

1196. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 1197. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Saksi Nazaruddin, apakah Saudara Saksi sudah menanyakan ke pencoblos yang di bawah itu, dia sudah kawin atau belum? 1198. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Saya menanyakan hal ini kepada KPPS desa setempat. Bahwasanya atas nama Kardin belum menikah, belum berkeluarga. 1199. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Belum menikah. 1200. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1201. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Terus, yang mengenai pencoblosan dua kali, apakah Saudara Saksi tahu sendiri ada pencoblos dua kali atau hanya laporan? 1202. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Saya mengetahui adanya pemilih dua kali setelah adanya gugatan ke MK. 1203. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Ke MK? 1204. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1205. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Jadi, Saudara Saksi tidak mengetahui sendiri, ya, ada pencoblos dua kali di (…) 152 

1206. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Sebelumnya, saya tidak tahu. 1207. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Tidak tahu. 1208. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1209. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Apakah ada keberatan di tingkat panwas? Apa di tingkat PPK? 1210. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Mengenai apa? 1211. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Pencoblos dua kali itu, sama yang di bawah umur? 1212. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Mengenai pencoblos dua kali, tidak ada keberatan saksi. Hanya untuk di bawah umur dan atas nama Rudianto ada keberatan saksi. 1213. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Hanya di bawah umur? 1214. SAKSI DARI TERMOHON: NAZARUDDIN Ya. 1215. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDIN Cukup, Yang Mulia. 1216. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Pihak Pemohon, ada? Cukup? Oke. Terima kasih kalau begitu, kita sudah selesai memeriksa Saksi dari Termohon. Sekarang, 153 

Pihak Terkait, kita periksa. Ya, Saudara Ali Husin. Ya, Ali Husin terlebih dahulu. 1217. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1218. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, saya cari datanya dulu. Ali Husin ini Ketua Tim Kampanye Paslon Nomor 3 atau Pihak Terkait, ya? 1219. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Nomor 3, Pak. 1220. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tim pemenangan? 1221. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Pak. 1222. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda hadir di mana? Untuk menjelaskan apa? 1223. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Saya, Yang Mulia, ingin menjelaskan mulai semenjak dari pendaftaran, sampai penetapan calon, sampai pemilihan di 250 TPS. Bahwa sesuai data yang kami terima dari saksi yang kami tugaskan, semua Saksi Paslon 1, 2, dan 3 (…) 1224. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi, Anda enggak anu ya … enggak … waktu di tingkat kabupaten juga enggak hadir? Hanya mendapat laporan-laporan? 1225. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Hadir, Pak.

154 

1226. KETUA: ARIEF HIDAYAT Hadir di mana? 1227. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Di beberapa kecamatan, saya hadir juga. Di Terangun, saya hadir. Jadi, intinya (…) 1228. KETUA: ARIEF HIDAYAT Hasilnya sebagai peninjau, sebagai ketua tim kampanye, atau Anda memang terlibat di situ secara langsung? 1229. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, saya ketua tim sukses, Pak. Saya terlibat di lapangan. 1230. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Tapi, kan berarti Anda mendapat laporan, kan? 1231. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya. 1232. KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena tim sukses itu kan enggak bisa … misalnya, beda dengan saksi mandat? 1233. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, benar. 1234. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau saksi mandat, baik di tingkat TPS sampai di kabupaten, itu kan secara langsung dia, ya? 1235. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya.

155 

1236. KETUA: ARIEF HIDAYAT Hadir di situ, ikut rapat di situ, tanda tangan, dan sebagainya. 1237. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1238. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau ini, tim kampanye itu kan berarti Anda yang mengkoordinir seluruhnya, kan? 1239. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1240. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda menerima laporan, kan? 1241. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1242. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu yang Anda ceritakan. Jadi, Anda tidak menyaksikan sendiri, tapi Anda menerima laporan-laporan kan, gitu toh? 1243. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1244. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, laporannya gimana? 1245. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Laporan yang kami terima sebagai Tim Pemenangan Paslon Nomor 3, H. Muhammad Amru dan Said Sani, dari semua seluruh TPS, saksi TPS paslon … Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 3 semua menandatangani. Oleh sebab itu (...)

156 

1246. KETUA: ARIEF HIDAYAT tadi?

Tapi, tadi ada keberatan, tadi yang disebutkan oleh PPK mana

1247. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Saksi TPS yang kami maksud, Yang Mulia. 1248. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, kalau TPS tidak ada, ya? 1249. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya karena itu yang ditangani C-1. 1250. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, C-1. 1251. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, artinya semua saksi TPS, baik dari pasangan (...) 1252. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi, Anda dapat laporan, enggak? Setelah ada rekapitulasi di tingkat PPK ada keberatan tadi? 1253. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Itu setelah beberapa hari kami mendapat laporan. 1254. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 1255. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Artinya setelah ambang batas laporan ke panwas itu baru kami dapat laporan sebagai ketua tim.

157 

1256. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terus? 1257. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Oleh sebab itu, kami mengambil kesimpulan bahwa (...) 1258. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini … anu … jadi, kalau Saksi tidak ada kesimpulan. 1259. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ndak, maksudnya begini, Yang Mulia, bahwa kami berpendapat bahwa pelaksanaan (...) 1260. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau pendapat itu Ahli, Pak. Jadi, tidak bisa berpendapat, tidak bisa berkesimpulan, ini Saksi … anu aja … dapat … Anda mendapat laporan apa? 1261. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, C-1, Yang Mulia. 1262. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak … jadi, semua TPS-TPS C-1 nya ditandatangani oleh semua saksi mandat? 1263. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ya, Yang Mulia. 1264. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik Pasangan Nomor 1, 2 maupun 3? 1265. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Nomor 3.

158 

1266. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, kemudian pada waktu laporan di tingkat kecamatan, semuanya klir juga? Ndak ada masalah? 1267. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Ada beberapa masalah, tap (...) 1268. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa, di mana kalau Anda dapat laporannya? 1269. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN C-1 di Terangun tadi tidak semua saksi menandatangani. 1270. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Terus apa lagi? 1271. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Itu, Yang Mulia. 1272. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, ada lagi? 1273. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Cukup, Yang Mulia. 1274. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, baik. Ini bedanya kalua tim kampanye kan hanya dapat laporan. Sekarang nomor 2 Pak Said Muchtar. Pak Said Muchtar ini waktu pemilihan bupati-wakil bupati jadi apa ini, Pak Said? 1275. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Saya sebagai Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 3 di TPS 2, Desa Kuta Lintang, Kecamatan Blang Kerejen.

159 

1276. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, ini saksi mandat. Di TPS, ya? 1277. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Ya. 1278. KETUA: ARIEF HIDAYAT Gimana ceritanya di TPS itu? 1279. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Kami mendengar adanya laporan terhadap namanya Ruhani memilih lebih dari dua kali, yaitu di … di absen nomor 144. Kami meyakini bahwa yang bersangkutan tidak lebih dari satu kali. 1280. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, jadi tadi yang disampaikan oleh Termohon betul, ya? 1281. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Betul. 1282. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang namanya Ruhaniah itu beda, ya? 1283. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Rabuniah. 1284. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, itu Ruhani sama Rabuniah itu namanya beda, ya? 1285. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Beda, beda, Yang Mulia. 1286. KETUA: ARIEF HIDAYAT NIK-nya beda, ya? 160 

1287. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Beda, Yang Mulia. 1288. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Terus apalagi? 1289. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Jadi, dari dalil Pemohon yang disampaikan terhadap hal tersebut, saya selaku Saksi di TPS 2, Desa Kuta Lintang, menyaksikan secara langsung, mulai dari tahap pencoblosan … pencoblosan sampai penghitungan selesai, saya di situ Ketua … Yang Mulia. 1290. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 1291. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Bahwa tidak ada masalah karena saksi dari ketiga paslon menandatangani C-1 nya dan tidak ada formulir keberatan yang diisi oleh mereka. 1292. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Itu di TPS yang Anda jadi saksi mandat, ya? 1293. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Ya, Yang Mulia. 1294. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, jadi berkesesuaian antara yang Termohon dan Saudara mengenai Ruhaniah itu, ya? 1295. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Ya, Yang Mulia. 1296. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, sekarang mau … ada lagi? Cukup kan itu? 161 

1297. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SAID MUCHTAR Cukup, Yang Mulia. 1298. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekarang nomor 3, Pak Hamsani. Pak Hamsani ini waktu pemilihan bupati/wakil bupati, jadi apa ini? 1299. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Ya, Yang Mulia. 1300. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi apa, Pak Hamsani? 1301. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Saya di sini ingin memperjelas mengenai pemilihan ganda yang saya (...) 1302. KETUA: ARIEF HIDAYAT Loh, jadi … jadi apa dulu Anda? 1303. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Pers … pers, Yang Mulia. 1304. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? 1305. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Pers, wartawan. 1306. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pers? 1307. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Ya. 162 

1308. KETUA: ARIEF HIDAYAT Loh? Pers kok jadi Saksi di sini? Dapat anu … dari mana Saudara? Yang mau diterangkan persnya terbit, gitu? 1309. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Bukan, Yang Mulia. 1310. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa yang mau dijelaskan? 1311. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Sesuai hasil liputan saya, selaku Koordinator Wartawan Baranews Aceh (...) 1312. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, meliput di mana? 1313. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Di rutan, Yang Mulia. Di Rutan Blang Kejeren. 1314. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, gimana? 1315. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Yang … yang tertanggal … yang tertanggal 3 April 2017, Pukul 13.30 WIB, hari Senin. Kami melakukan konfirmasi kepada 7 narapidana tersebut, mereka meng … mengaku memilih seb … lebih dari satu kali atau ganda di beberapa tempat pemungutan suara dan pengakuan dari terpidana tersebut mereka memilih Pasangan Nomor Urut 2, yaitu Bapak H. Abdul Rasad dan H. Rajab Marwan atas kemauan sendiri. Seperti, Saudara Kamaruddin dengan inisial KR yang juga PNS atau pegawai negeri sipil, Yang Mulia, takut untuk dimutasikan dari jabatannya karena itu dia memilih Paslon Nomor Urut 2. 1316. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, itu memilih dua kali karena dia diperintahkan? 163 

1317. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Itu tidak tahu, Yang Mulia. 1318. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. 1319. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu di rutan itu ada berapa TPS? Sehingga bisa melebihi 2 tempat? Sudah selesai, ya? Oh sebelumnya? Oke. 1320. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Jadi, menurut Saudara yang memilih ganda itu ada masalah, enggak sih? Ada pilih ganda atau enggak menurut Anda? 1321. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Sesuai dengan hasil konfirmasi saya ini, Yang Mulia, ada. 1322. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada? 1323. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Ya, Yang Mulia. 1324. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, terus karena kemudian dia dipidana itu? 1325. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: HAMSANI Ya, Yang Mulia. 1326. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Oke, ya, ini kalau wartawan jadi Saksi gini, ya, keterangannya itu saja, ya. Kemudian nomor 3 sudah, sekarang nomor 4, Pak Muhammad Ali, S.T. Mana Pak Muhammad Ali?

164 

1327. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya, Majelis Ketua. 1328. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, pojok sana. Ya karena kalau dari sini saya lihat, enggak kelihatan. Kalau di monitor malah lebih kelihatan ganteng, kayak di Tv, gitu kan. Pak Muhammad, silakan. Pada waktu pemilihan bupati jadi apa ini? 1329. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Saya sebagai Sekretaris Tim Paslon Nomor 1. 1330. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, sekretarisnya Pak tadi, ya? 1331. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Sekretaris Pasangan Calon Nomor 1. 1332. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, Nomor 1? 1333. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya, Pak. 1334. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Apa yang akan sampaikan? 1335. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Saya akan menyampaikan berkenaan dengan kronologis proses kegiatan ... proses pilkada di Gayo Lues sampai kemudian ke MK ini, Yang Mulia. Berdasarkan dari penilaian saya sebagai sekretaris di Paslon Nomor 1.

165 

1336. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini tidak bisa menilai, nanti yang menilai Hakim kok. 1337. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Maksudnya berdasarkan yang saya ketahui, Yang Mulia. 1338. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, di mana? Anda mendapat laporan kan? 1339. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1340. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sekretaris tim kampanye itu mendapat laporan? 1341. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Saya mendapat laporan, sekaligus sebagai pelaku langsung ke lapangan, Yang Mulia. 1342. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ngapain ke lapangan? 1343. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Dalam hal misalnya dalam hal (...) 1344. KETUA: ARIEF HIDAYAT Monitoring, gitu? 1345. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Penetapan pasangan calon, penetapan (...) 1346. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lah, ya, monitoring, gitu kan, ya?

166 

1347. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya, Yang Mulia. 1348. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa yang anu ... Anda temukan di situ? 1349. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Bahwa dalam selama proses pencalonan hingga penetapan pasangan calon tidak ada satu pun persoalan yang terjadi di proses pemilihan kepala daerah dan semuanya ... dalam hal ini saya hanya menanggapi tentang keberatan soal utang dan lain gitu, Yang Mulia. Bahwa tidak ada keberatan selama pencalonan tersebut. Kemudian, pascapenetapan dan pencatatan nomor urut, tanggal 28 sampai tanggal 11 Februari 2017 dilakukannya masa kampanye pemilihan kepala daerah. Dalam masa kampanye ini semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Namun demikian, saya sebagai Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor 1, juga menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa tanggal 11 Februari 2017 telah dilakukannya kampanye akbar yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2, Sarama di lapangan parkir Seribu Bukit yang terindikasi melakukan politik uang. Yang kemudian kami dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 melaporkan hal tersebut pada tanggal 13 Februari 2017 dan hal ini telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih dan Gakkumdu. Panwaslih telah melakukan verifikasi atau meminta keterangan kepada pelapor, dalam hal ini kami dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan juga dari terlapor Pasangan Calon Nomor 2. Hal ini kemudian dikonfirmasi ke staf ahli atau tenaga ahli di Banda Aceh berkenaan dengan unsur pelanggaran money politics ini, maka Gakkumdu menyimpulkan bahwa ada unsur pidana pemilu pada money politics yang dilakukan Tim Paslon Nomor Urut 2 di kampanye akbarnya. Kemudian, kasus ini menjadi masuk ke ranah penyidikan. Di ranah penyidikan kami kembali dipanggil Gakkumdu untuk memberikan keterangan berkenaan dengan status tersangka Paslon Nomor Urut 2 yang kemudian hal ini juga dikonfirmasi ... kami sebagai Paslon Nomor 1 mengonfirmasi kepada Gakkumdu tentang proses penyidikan dari penyelidikan ke penyidikan bahwa Gakkumdu dalam hal ini reskrim telah melakukan pemanggilan kepada Paslon Nomor Urut 2 untuk dimintai keterangannya terhadap tersangka dalam hal money politics yang telah dilakukan pada waktu kampanye akbar. Berdasarkan konfirmasi yang kami peroleh dari Reskrim Gayo Lues, telah dilakukan pemanggilan satu kali, dua kali, tiga kali, namun

167 

Paslon Nomor Urut 2 tidak ditemukan atau tidak bisa dihadirkan untuk dimintai keterangan berkenaan dengan dia sebagai tersangka pada (...) 1350. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kasus money politics itu, ya? 1351. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Kasus money politics. 1352. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 1353. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Namun demikian, Yang Mulia, mabe ... kapolres kemudian mengeluarkan sebuah surat dengan Nomor B/44/3/2/2017/Reskrim tertanggal tanggal 4 Maret 2017 yang ditujukan kepada reskrim untuk dikeluarkannya surat DPO. Kemudian surat DPO ini dikeluarkan oleh reskrim, yang ditandatangani langsung oleh reskrim, yaitu Nomor DPO/02/3/2017/Reskrim/pemilihan, tertanggal 2 ... tertanggal 04 Maret 2017. 1354. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 1355. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Hal yang lain, perlu saya tegaskan juga, Yang Mulia. Bahwa di sini ada fakta-fakta hokum, dimana ada 7 orang tersangka ... tersangka pemilihan ganda yang kooperatif melakukan ... yang kooperatif, dia sebagai tersangka, melakukan pemilihan ganda, dia kooperatif periksa. Yang kemudian, pada hari ini kita ketahui bersama mereka telah diputuskan. Putusannya bahwa mereka telah terhukum 3 tahun plus denda Rp36.000.000,00. 1356. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Terima kasih, Pak Muhammad Ali.

168 

1357. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1358. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang terakhir, sekarang Pak Yusuf. 1359. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Siap, Pak. 1360. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Yusuf ini Anggota DPRK, ya? 1361. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Betul, Yang Mulia. 1362. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa yang akan disampaikan Anggota DPR ini? 1363. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Saya Anggota DPRK, sekaligus Tim Advokasi daripada ... daripada Pasangan Calon Nomor 3. 1364. KETUA: ARIEF HIDAYAT He em. Apa yang akan Anda (...) 1365. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Yang ingin kami sampaikan adalah sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, “Paslon Nomor 3 dianggap melakukan perbuatan sistematis, terstruktur, dan massif.” Yang sebenarnya Paslon Nomor 2lah atau Pemohon lah yang bisa dituduhkan melakukan sistematis. 1366. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini bukan keterangan Saksi kalau begini ini. Pak Yusuf, tahunya apa? Enggak. Kejadian di sana apa? Kok, anu ... kok malah berkesimpulan. 169 

1367. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Kejadian di sana, adanya perbuatan-perbuatan dari Pemohon yang notabene adalah bupati abang iparnya Pemohon yang melakukan tindakan-tindakan sistematis, terstruktur, dan masif dalam rangka pemenangan Nomor 2 yang dituduhkan kepada Nomor 3. 1368. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Itu yang dia melakukan itu mutasi kan? 1369. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. 1370. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terus, apa lagi? 1371. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Pengangkatan tenaga honor yang mendekati hari pemilihan. 1372. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Pengangkatan tenaga-tenaga honorer mendekati pemilihan. Terus apa lagi? 1373. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Mengangkat kepala desa menjadi camat. 1374. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Itu … kapan itu? 1375. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Yang mana kita tahu dalam desa (...) 1376. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kapan itu? Dalam waktu mendekati pemilihan ... anu ... pencoblosan?

170 

1377. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. Tiga hari terhitung sebelum pencoblosan. 1378. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di mana saja itu, di satu tempat? 1379. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Di satu tempat, di Desa Kute Lintang yang memang jumlah pemilihnya sama dengan satu kecamatan, Pak. 1380. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, oke. Terus, apa lagi? 1381. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Terus lagi, Sekretariat Posko Nomor 2 (Pemohon) itu di rumah Saudara Bupati H. Ibnu Hasim, yang memang ipar kandungnya Saudara Pemohon. Jadi, inilah (...) 1382. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau ... kalau rumahnya Saudara dipakai untuk tim sukses kan ndak apa-apa sebetulnya? 1383. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Karena beliau bupati, Pak. 1384. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu rumah dinas? 1385. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Bukan. Karena beliau bupati, Pak. Artinya, perbuatan sistematis, terstruktur, dan masif ini identik dengan kekuasaan. 1386. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Itu penilaiannya.

171 

1387. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Jadi, tuduhan Pemohon kepada terkait itu tidak tepat. Bahkan sebenarnya (...) 1388. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ya. Itu analisa Saudara, kan? 1389. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. 1390. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira itu sudah cukup itu, ya. Jadi, intinya menurut Saudara, Saudara melihat di sana ada mutasi? 1391. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. 1392. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kan? Kemudian, pengangkatan tenaga honorer, gitu kan? 1393. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Bahkan ... bahkan, Yang Mulia, kami dari DPRD menyikapi dengan dua kali hak interpelasi karena memang mutasi tersebut dalam UndangUndang Nomor 10, sudah dilarang. 1394. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 1395. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. calon.

Sebelum enam bulan penetapan calon ... calon ... penetapan

1396. KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul. Ya, baik. Terus, kepala desa jadi camat?

172 

1397. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. 1398. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kan? Itu kan mutasi juga, kan? 1399. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya. 1400. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup, ya. Pak Yusuf, ya? 1401. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Saya kira cukup, Yang Mulia. 1402. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 1403. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Itu tadi ada pernyataan kepala desa diangkat jadi camat? 1404. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Betul. Rangkap jabatan, Yang Mulia. 1405. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Lurah mungkin, ya? 1406. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Kepala desa. 1407. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Kepala desa kan tidak pegawai negeri. Camat itu harus pegawai negeri.

173 

1408. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Dalam artian menurut reverensi Kabupaten Gayo Lues bahwa kepala desa boleh calon kepala desa, apabila ada izin atasan. Dalam hal ini, atasannya bupati. Sampai sekarang, masih merangkap kepala desanya dengan camatnya. 1409. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dia jadi camat dulu, baru kepala desa, atau kepala desa jadi camat? 1410. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Kepala desa jadi camat. 1411. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Dia bukan PNS? 1412. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. PNS. 1413. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh. Oke. Sekarang kita mulai dulu saja dari Pihak Terkait, ada yang akan ditanyakan pada Saksi-Saksinya? 1414. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kepada Pak Ali Husin. Pak Ali Husin, apakah Saudara tahu (...) 1415. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Sedang izin keluar, Yang Mulia. 1416. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Oh, enggak tahu, Yang Mulia, di belakang ini Saksinya. Oke, kepada Pak Muhammad Ali.

174 

1417. KETUA: ARIEF HIDAYAT Mau tanya, supaya agak face to face, lihatnya di monitor saja, jangan ke belakang. 1418. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Oh, ya, Yang Mulia. 1419. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Enggak canggih itu. 1420. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Jauh, Yang Mulia. Oke. Saudara Muhammad Ali? 1421. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1422. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Apakah Saudara diundang oleh KIP pada saat penetapan DPT? 1423. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya, diundang. 1424. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Apakah ketika pasangan calon, juga diundang? 1425. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Semua diundang. 1426. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Diundang. Apakah seluruh … ketiga pasangan calon tanda tangan, setuju? 1427. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Setuju. 175 

1428. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Berapa DPT di Kabupaten Gayo Lues? 1429. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI 63.529. 1430. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Itu yang disetujui? 1431. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1432. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Baik. Cukup, Yang Mulia. 1433. KETUA: ARIEF HIDAYAT Seluruhnya sudah? 1434. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Oh, belum. Untuk Pak Muhammad Yusuf (…) 1435. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, ini kok cukup. Jangan cukup dulu. 1436. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Untuk Muhammad Ali, Yang Mulia. Untuk Pak M. Yusuf. 1437. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF Ya. 1438. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Ada berapa satpol PP yang diangkat menjelang pilkada, Pak Yusuf?

176 

1439. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF Kumpulan satpol PP, ada lebih kurang sekitar 200-an. Dari dinas pendidikan, tenaga honorer ada sekitar ribuan. Bahkan dari dinas Kesehatan pun demikian. Sehingga menjelang hari H lebih kurang seminggu dalam data kami 13 Februari malah diangkat tenaga honorer lebih kurang 2.000 orang. 1440. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Ada 2.000 orang? 1441. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF Yang mana padahal sebenarnya Kabupaten Gayo Lues untuk tenaga honorer sudah melimpah-ruah, berlebih-lebih, begitu. 1442. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Kapan itu dilakukan? 1443. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF Sekitar bulan Februari, datanya sudah kami serahkan kepada Pengacara. 1444. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Oke. Baik, Yang Mulia. Cukup. 1445. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Pihak Terkait cukup, ya? Ayo, silakan. 1446. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Satu, Yang Mulia. 1447. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 1448. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Saudara Muhammad Ali. 177 

1449. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Saya ingin bertanya. Kita kebetulan … kebetulan memang kita menghadirkan bukti PT-294, Yang Mulia. 1451. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 1452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Buat kami ini penting. Kami konfirmasi kebenarannya. Itu ada kesepakatan antara KIP Kabupaten Gayo Lues, Panwaslih Gayo Lues, tim kampanye pasangan calon untuk bersama-sama mengawasi daftar pemilih tetap. Di sini ada nama Saudara menandatangani. Benar, enggak? 1453. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Benar. 1454. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Benar, ya? 1455. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Ya. 1456. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Apakah surat kesepakatan bersama ini ditandatangani seluruh saksi pasangan calon? 1457. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Semuanya.

178 

1458. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Semuanya. Kalau boleh kami … apa … disampaikan, apa-apa saja poin-poin dalam kesepakatan bersama yang juga ditandatangani oleh Pemohon Nomor 2? Boleh dijelaskan, Saksi? 1459. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Tentang DPT? 1460. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Ya. Tentang kesepakatan pengawas DPT, mengawasi. 1461. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Secara … secara … mungkin secara … tidak secara poin per poin. Bahwa bersama-sama mengawasi proses pendistribusian, termasuk pendistribusian surat suara. Dalam hal DPT ini disesuaikan dengan DPT dalam menyampaikan undangan. Pada pemilihan juga ini dilibatkan pada saksi, disesuaikan dengan DPT yang tertera di DPT. Bahwa saksi di tiap TPS juga bersama-sama mengawasi apabila terdapat pemilihan ganda … pemilih ganda, juga diawasi secara bersama-sama. Mungkin secara garis besar itu. 1462. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Baik. Kemudian saya pada poin akhir dalam kesepakatan bersama ini, ada kesepakatan tentang DPT ini antara KIP, panwaslih, dan tim kampanye pasangan calon, tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Benar ada pernyataan seperti itu? 1463. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Benar. 1464. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Benar, ya. Kemudian tadi Saudara mengatakan terlibat aktif dalam penyusunan DPT. Ketika DPT ini disusun, bagaimana reaksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam penyusunan daftar pemilih tetap yang Saudara Saksi alami sendiri? Silakan.

179 

1465. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Selama proses penyusunan DPT, mulai dari DP-4, DPS, hingga DPT, kemudian ada hasil-hasil disepakati. Pada prinsipnya, Paslon Nomor Urut 2 tidak pernah memberikan sebuah masukan atau keberatan apa pun berkenaan dengan proses pemutaran DPT ini. Namun demikian, perlu juga saya selaku sekretaris dari Paslon Nomor Urut 1 menyampaikan bahwa kami sangat intens sekali terhadap DPT sehingga kami 2 kali … ada 2 kali kami menyurati panwaslih dalam hal ini untuk mengkoreksi tentang DPT ini berkenaan orang-orang yang belum terdaftar dalam DPT dengan by name … by name, by NIK, by address itu lengkap, itu kita sampaikan. Kemudian Paslon Nomor Urut 2 … Nomor Urut 1 juga pernah menyurati panwaslih dan ditembuskan kepada KPU berkenaan dengan pemilih ganda, pemilih ganda yang namanya berdasar dengan … dengan dikasih NIK yang sama. Itu juga sudah pernah kita sampaikan kepada panwaslih untuk direkomendasikan kepada KIP agar dilakukan perbaikan. Terima kasih. 1466. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Pertanyaan saya selanjutnya, ada 2, Yang Mulia, terakhir. 1467. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, disesuaikan. 1468. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Di dalam Berita Acara Kesepakatan di poin a, saya bacakan, ya. Saya mohon konfirmasi atau klarifikasi, “Agar PPK, PPS, KPPS, dan panwaslih kecamatan, PPL, serta pengawas PPS, serta saksi-saksi di TPS dari pasangan calon bersama-sama mengawal, mengawasi dengan tidak mengundang pemilih yang sudah meninggal, pindah, tidak dikenal, ganda, TNI/Polri, dan yang tidak memenuhi syarat.” Benar, enggak ada pernyataan seperti ini? 1469. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Benar. 1470. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: IKHWALUDDIN SIMATUPANG Benar, ya. Kemudian yang terakhir, tadi Saudara menyinggang … menyinggung tentang adanya kasus oleh Pasangan Calon Nomor urut 2, 180 

Pemohon dalam perkara ini. Sampai di mana sekarang perkara yang Saudara laporkan itu? Apakah sudah diproses oleh pengadilan atau telah dilimpahkan kejaksaan ke pengadilan? Silakan. 1471. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD ALI Proses itu sampai hari ini kita ketahui masih di Gakkumdu. Hal ini terbentur dengan kami pernah mengonfirmasi ke Gakkumdu, dalam hal ini reskrim, Reskrim Gayo Lues kenapa proses terindikasinya money politics ini tidak bisa diteruskan ke pengadilan. Reskrim menjelaskan kepada kami bahwa ada kebuntuan hukum yang mereka dapatkan, yaitu terdapat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 146 di sana disebutkan, “Proses penyidikan terhadap tersangka ... tersangka pada pemilu itu ... tersangka pada pilkada itu ada 14 hari.” Dikarenakan 14 hari ini telah terlampaui, sehingga reskrim berpendapat proses penyidikan terhadap tersangka Paslon Nomor Urut 2 ini tidak bisa diteruskan. Namun demikian, reskrim juga menjelaskan kepada kami bahwa DPO-nya juga tidak bisa dicabut, sehingga berdasarkan penjelasan dari reskrim ini, maka statusnya tersangkanya Paslon Nomor Urut 2 ini, tergantung gitu, Pak, tidak bisa … kalau dicabut enggak bisa, diteruskan enggak bisa. Kira-kira begitu penjelasan dari Reskrim Gayo Lues, akibat Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 itu. 1472. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, cukup, ya? Dari Pihak Pemohon, ada? 1473. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Cukup, Yang Mulia. 1474. KETUA: ARIEF HIDAYAT Cukup. Termohon? 1475. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Ada satu, Majelis. 1476. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

181 

1477. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Terhadap Bapak M. Yusuf. Apakah Saksi sempat bertemu dengan terpidana yang menyoblos lebih dari satu kali? Yaitu Zailani, Rukiyati, Rusmiyati, dan jika bertemu bisa disampaikan apa yang dibicarakan? Demikian, silakan. 1478. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Sempat, kami menya ... kami waktu itu mendapat kabar bahwa kawan-kawan kita yang dipidana karena pemilihan ganda, ingin bertemu dengan saya sebagai Anggota DPRK. 1479. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Maaf, tadi bagaimana itu?

disebutkan

kawan-kawan.

Teman

Anda

atau

1480. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Karena masyarakat ini semua kawan saya, Pak, saya wakil rakyat. 1481. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN He em. Supaya tidak salah tafsir, ya. Itu hati-hati menggunakan istilah kawan-kawan. 1482. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Oh, ya. Jadi, termasuk Nomor 2 kawan saya ini, Pak. Termasuk Nomor 1 kawan saya juga. Jadi kita hanya berbeda pilihan dan dukungan, cuma kami masih tetap berkawan dengan siapa pun, itu bahasa kami, Pak. Jadi, kami ulangi, saya mendapat kabar bahwa Saudara-Saudara yang di dalam penjara itu, ingin bertemu dengan saya. Saya ndak tanya banyak-banyak karena saya orang … Anggota DPR. Siapa pun bertemu, saya akan siap. 1483. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

182 

1484. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Kami ke sana, kami dititipi, dititipi ada tujuh lembar pernyataan, Pak. Jadi pernyataannya, “Kami sangat menyesal karena kami setelah bermasalah dengan hukum, kami ditinggal. Sementara yang lebih besar kasusnya, masuk DPO-pun money politics-nya, jadi bebas.” “Kami hanya milih ganda dihukum karena komunikatif, termasuk koperatif dengan aparat hukum, dihukum hanya memilih ganda. Sementara yang money politics, lebih berat hukumannya, bebas merdeka. Kami menyampaikan penyesalan yang sebesar-besarnya, dan mohon pernyataan kami disampaikan kepada Hakim ... kepada siapa yang bisa, baik ke Hakim Mahkamah Konstitusi, baik kepada Pengacara, bahkan yang menyesal memilih Nomor 2.” Demikian disampaikan, Pak. 1485. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Baik, satu lagi tadi ditinggal. Ditinggal oleh siapa maksudnya? 1486. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ditinggal oleh kawan-kawan yang dari Pemohon. 1487. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Oke, terima kasih, Majelis. 1488. KETUA: ARIEF HIDAYAT Wakil rakyat itu temannya semuanya. Tapi wakil rakyat mestinya gajinya lebih sedikit dari rakyatnya. 1489. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: M. YUSUF H. S. Ya, Pak. Sudah dibagi, Pak Arief. 1490. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya karena kan wakil, wakil itu harus lebih sedikt daripada yang di atasnya, kan? 1491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Yang Mulia?

183 

1492. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari Hakim cukup? 1493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Terkait. 1494. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, Pihak Terkait sudah tadi. 1495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Karena Saksi yang nomor 1 tadi baru masuk. 1496. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? 1497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Yang tadi kan keluar ke toilet, Yang Mulia. Sekarang sudah ada di persidangan. Kalau diperbolehkan, Yang Mulia. 1498. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waduh, ya, ya! Kalau begitu satu … satu saja, silakan. 1499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Baik, Saudara Saksi. Apakah Saudara Saksi ... Saudara Sudiyanto itu Tim Nomor 3 apa bukan Saudara Saksi? 1500. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Bukan. 1501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Bukan, ya. Apakah dari Tim Sukses Nomor 3 pernah meminta Pak Sudiyanto untuk membagi-bagi kartu pendidikan?

184 

1502. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ALI HUSIN Tidak. Perlu saya jelaskan kepada Yang Mulia. Bahwa saya Ketua Tim Pemenangan Haji Amru dan Said Sani Paslon Nomor 3, tidak pernah membuat surat keputusan tentang SK Tim Sukses atas nama Sudiyanto. Dan tidak pernah memerintahkan untuk mencari suara untuk Pasangan Nomor Urut 3. 1503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: SAMSUDDIN Baik, cukup, Yang Mulia. 1504. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima sekitar 10 menit rekomendasi, ada ditindaklanjuti atau baca, ya. Silakan.

kasih. Yang terakhir dari Panwas masih ada waktu maksimal, ya, yang penting-penting saja! Ada pelanggaran, ada rekomendasi, rekomendasinya tidak? Itu saja yang penting. Yang tertulis sudah kita

1505. PANWAS: RAMADHANSYAH Terima kasih, Yang Mulia. Bahwa dalam pengawasan pemilihan di Kabupaten Gayo Lues, Panwas di Kabupaten Gayo Lues telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan sebanyak 20 laporan. Hasil tindak lanjut dari laporan tersebut, dimana empat di antaranya diteruskan ke tingkat penyidikan Polres Gayo Lues dan 16 laporan dihentikan karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran. Adapun laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang diteruskan ke penyidik Kepolisian Resor Gayo Lues adalah. 1. Terhadap satu laporan mengenai politik uang, yaitu laporan Nomor 07/LP-Panwaslih/GL/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, atas nama H. Abdurrasad dan H. Rajab Marwan. Hasil pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Gayo Lues telah memenuhi unsur pidana pemilihan dan pada tanggal 20 Februari 2017, laporan tersebut ditingkatkan ke penyidikan Kepolisian Resor Gayo Lues. 2. Terhadap tiga laporan mengenai pemilih lebih dari satu kali dengan TPS yang berbeda telah diputus di Pengadilan Negeri Blangkejeren, dengan putusan pidana penjara 36 bulan dan denda Rp36.000.000,00. Yaitu. a. Laporan Nomor 08 dan seterusnya atas nama Suwardi Apon, dan Rusmiati, dan juga atas nama Muharam Miko Jaya, dan Lina Marlina, dan laporan Nomor 13 dan seterusnya, yaitu atas nama Jailani AR dan Rukiati, dan seterusnya. c. Nomor laporan 16, atas nama terpidana Kamarudin. 185 

Rekomendasi, Yang Mulia, hanya tentang perbaikan DPT, itu sudah ditindaklanjuti oleh KIP, bagaimana tadi sudah banyak disampaikan oleh Saksi-Saksi bahwa ada kesepakatan bersama tentang pengawalan DPT tersebut, Yang Mulia. Sekian, Yang Mulia. 1506. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. Dari Hakim ada yang akan di dalami? Silakan, Yang Mulia. Ada dua. Silakan, Yang Mulia. Pak Wakil terlebih dahulu. 1507. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, hanya ingin … apa namanya ... mendapat kepastian, ya, walaupun tadi sudah dijelaskan rekomendasi itu hanya terkait dengan DPT. Dari kasus-kasus yang terungkap, baik dari Saksi Pemohon, Termohon, maupun Terkait, bagaimana sikap Panwas? Berapa hal tadi kan (suara tidak terdengar jelas) itu, ada yang diakui coblos ulang, coblos apa ... coblos dobel, dan lain-lain itu. Silakan. 1508. PANWAS: RAMADHANSYAH Terima kasih, Yang Mulia. Masalah coblos yang dua kali, itu langsung pidana, sudah diputus juga, Yang Mulia, dan rekomendasi untuk PSU tidak ada, Yang Mulia. Karena berdasarkan PKPU Nomor 10 Tahun 2015, itu batas pemilihan suara ulang maksimal empat hari setelah pemungutan suara. Demikian, Yang Mulia. 1509. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi, Yang Mulia Pak Suhartoyo. 1510. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, satu saja, Pak Ketua. Ketua Panwas, ya. Kalau yang kasusnya Bu Darmi, itu sebenarnya kalau laporan Anda, ini kan tidak ditemukan bukti pelanggaran. 1511. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia.

186 

1512. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tapi di bukti yang Saudara lampirkan dari hasil pemeriksaan, itu yang benar seperti apa? Dari hasil pemeriksaan sentra Gakkumdunya? Gakkumdu. Ini saya random saja ini. 1513. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Pak, ya, Pak. 1514. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ada, tidak? 1515. PANWAS: RAMADHANSYAH Ada, Yang Mulia. 1516. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Apa? 1517. PANWAS: RAMADHANSYAH Mulia.

Bahwa rekomendasinya bahwa laporan tersebut dihentikan, Yang

1518. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Karena apa? 1519. PANWAS: RAMADHANSYAH Karena terlapor hingga saat ini belum ada dilakukan verifikasi, namun sudah dilakukan pemanggilan (...) 1520. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, dipanggil, enggak hadir kan? 1521. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia.

187 

1522. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kenapa laporan Anda mengatakan tidak cukup bukti? Ya, dilaporkan di Mahkamah hari ini. Ini random lho, ini. Bahaya ini keterangan Saudara ... memberi keterangan ini kalau ternyata tidak sesuai dengan fakta. Jadi, dari sentra Gakkumdu itu mengatakan bahwa si Darmi sudah dipanggil, tapi tidak hadir. 1523. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1524. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Karena laporan Anda hari ini, di Angka 14, tidak terbukti melakukan pemilihan sebanyak dua kali. Belum diperiksa satu per satu lagi argumentasi yang lain Anda ini. Cukup, Pak Ketua. 1525. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Mulia, ada lagi? Silakan. 1526. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara ini ... batas waktu untuk PSU itu berapa hari? 1527. PANWAS: RAMADHANSYAH Empat hari setelah pemungutan suara, Yang Mulia. 1528. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, sekarang ini kan, terbukti ada yang dipidana, kan? 1529. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1530. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Artinya ada laporan kepada Saudara?

188 

1531. PANWAS: RAMADHANSYAH Ada, Yang Mulia. 1532. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kenapa tidak ditindaklanjuti sampai lewat empat hari itu? Kapan laporannya muncul? 1533. PANWAS: RAMADHANSYAH Laporannya yang pertama tanggal 17, Yang Mulia. 1534. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Tanggal 17 itu berapa hari setelah ini? 1535. PANWAS: RAMADHANSYAH Laporannya dua hari, Yang Mulia. 1536. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dua hari setelah (...) 1537. PANWAS: RAMADHANSYAH Setelah pemungutan suara, tapi terbuktinya baru tanggal 20, Yang Mulia. 1538. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, bagaimana Saudara mengartikan ininya itu, mengartikan bunyi undang-undang itu? Saudara menunggu dulu putusan pengadilan baru kemudian PSU begitu? Apa berdasarkan hasil kesimpulan Saudara yang kemudian setelah mendengarkan para pihak kalau jangka waktunya belum lewat di situ diputuskan untuk PSU? Bagaimana Anda memahami ketentuan undang-undang? 1539. PANWAS: RAMADHANSYAH Ketentuan undang-undangnya, Yang Mulia, itu berdasarkan hasil penelitian panwascam, Yang Mulia.

189 

1540. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terus? 1541. PANWAS: RAMADHANSYAH Nah karena ini langsung ke kabupaten, di tingkat kabupaten setelah dilaksanakan kalrifikasi baru tanggal 20-nya baru dinyatakan bahwa ada pemilihan ulang ... pemilih dobel. 1542. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Klarifikasi dari siapa? 1543. PANWAS: RAMADHANSYAH Dari Sentra Gakkumdu, Yang Mulia. 1544. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Dari Sentra Gakkumdu, itu tanggal berapa? 20? 1545. PANWAS: RAMADHANSYAH Sebentar, Yang Mulia. Lupa saya, Yang Mulia. 1546. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, saya cuma khawatir Anda keliru mengartikan ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan ... karena ini agak aneh, ini ada orang yang sudah ... berarti kan, sudah terbukti orangnya melakukan ini, kan? Sampai dipidana. 1547. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1548. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pertanyaannya kemudian kalau orang yang sudah sampai dipidana berarti ada perbuatan yang diakui tentang mencoblos lebih dari satu kali.

190 

1549. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1550. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Persoalannya padahal kalau menurut ketentuan undang-undang kalau terjadi hal yang seperti itu di satu atau lebih ... oleh satu atau ... lebih dari satu orang di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda itu dapat dilakukan PSU. 1551. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1552. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Nah, terus bagaimana penjelasan Anda mengenai soal itu? 1553. PANWAS: RAMADHANSYAH Karena, Yang Mulia, pemilihan kita tanggal 15, laporan diterima baru tanggal 17 atas nama Saudari ... Saudara Suardi Arfon. 1554. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang dipidana itu? 1555. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1556. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Terus? 1557. PANWAS: RAMADHANSYAH Berdasarkan pembahasan di Sentra Gakkumdu itu baru tanggal 20, Yang Mulia, tanggal 20 baru diklarifikasi. Setelah tanggal 20 baru ditetapkan ... ditingkatkan di tingkat penyidikan. Baru di tanggal 20 itu baru terbukti bahwa dia sudah memilih lebih dari satu kali, Yang Mulia.

191 

1558. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Waktu ... apa namanya ... ya inilah jadi ... enggak, waktu ketahuan ada pemilih ganda itu ada laporan dari TPS, enggak? 1559. PANWAS: RAMADHANSYAH Tidak ada, Yang Mulia. 1560. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi, itu terjadi di laporannya seperti yang disampaikan tadi itu, jadi setelah di mana itu? 1561. PANWAS: RAMADHANSYAH Setelah di ... setelah selesai perhitungan di tingkat (...) 1562. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Kecamatan? PPK? 1563. PANWAS: RAMADHANSYAH Di tingkat PPK, Yang Mulia. Tanggal 17. 1564. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Ya, supaya lebih jelas lagi menyambung dari Yang Mulia Pak Palguna. Yang tanggal 17 itu laporan berapa? Satu atau lebih dari satu? 1565. PANWAS: RAMADHANSYAH Tanggal 17 lebih dari 1, Yang Mulia. 1566. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Oh, terima kasih, Yang Mulia. 1567. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya juga meneruskan sedikit. Ini anu … ada yang aneh. Saudara mengetahui itu, ada pemilih ganda yang lebih dari 1. Itu menurut undang-undang sudah lewat batas waktu sehingga tidak merekomendasikan untuk PSU? 192 

1568. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1569. KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah lewat waktu? 1570. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1571. KETUA: ARIEF HIDAYAT Lha, kok keterangan Anda tadi di situ kok, tidak ditemukan buktibukti? Kan lain itu, ya? 1572. PANWAS: RAMADHANSYAH Itu lain kasus, Yang Mulia. 1573. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, lho ini kenapa ditemukan lebih dari 1, kenapa tidak ada rekomendasi di PSU? 1574. PANWAS: RAMADHANSYAH (…)

Karena sudah lebih dari 4 hari, Yang Mulia. Kan PSU paling lambat

1575. KETUA: ARIEF HIDAYAT 4 hari? 1576. PANWAS: RAMADHANSYAH 4 hari setelah pemungutan suara. 1577. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dalam laporan Anda bahwa itu ada … tidak direkomendasikan PSU karena sudah lewat waktu, ada begitu ya? Begitu?

193 

1578. PANWAS: RAMADHANSYAH Oh, tidak ada di rekomendasi dari sentra Gakkumdu, Yang Mulia. 1579. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, mestinya kalau dari panwas, ini ditemukan begini. Karena lewat waktu maka tidak direkomendasikan untuk PSU. Kan begitu mestinya, panwas ada anu begitu. Tapi Anda menganggap itu tidak masalah karena sudah lewat waktu begitu saja? 1580. PANWAS: RAMADHANSYAH Karena pembuktiannya sudah lewat waktu, Yang Mulia. 1581. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, ya terima kasih. Ya, silakan. 1582. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saudara dari panwas, ya? 1583. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1584. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Diklarifikasi. Apakah rekomendasi untuk melakukan PSU itu hanya bisa dilakukan setelah ditangani oleh penyidik? 1585. PANWAS: RAMADHANSYAH Tidak, Yang Mulia. Karena PSU yang di PKPU 10 itu hasil penelitian di panwascam. 1586. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Panwas. 1587. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya.

194 

1588. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Jadi belum perlu, enggak perlu ke Gakkumdu kan? Jadi kalau panwas kecamatan misalnya. 1589. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1590. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Panwas kecamatan mendapat laporan, lalu dianalisis oleh panwas kecamatan, ternyata terbukti ada lebih dari satu yang memilih dua kali begitu di TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Kan mestinya panwas kecamatan bisa langsung merekomendasikan? 1591. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia, di tingkat panwascam tidak ada yang ditemukan Yang Mulia, laporan pemilihan lebih dari dua kali, laporan dari pihakpihak langsung ke panwaslih kabupaten, Yang Mulia. 1592. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Panwas kabupaten. Tidak melapor ke panwas kecamatan? 1593. PANWAS: RAMADHANSYAH Tidak ada melapor ke panwascam, Yang Mulia. 1594. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, kalau misalnya laporannya langsung ke panwas kabupaten, itu kan panwas kabupaten dulu menganalisis. Kalau ini ada dugaan pidana, dibawa ke Gakkumdu. Tapi kalau itu administrasi, itu kan enggak perlu dibawa ke Gakkumdu, langsung diputus oleh panwas sendiri. Betul begitu? 1595. PANWAS: RAMADHANSYAH Administrasi di panwaslih, betul, Yang Mulia.

195 

1596. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Nah, ya, maksudnya kalau ada yang memilih dua kali, itu kan ada dua pelanggaran di sana, pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Kalau misalnya ... apa namanya ... panwas menemukan, sudah yakin bahwa ada dua atau lebih yang memilih dua kali, mestinya kan panwas langsung merekomendasikan tanpa menunggu proses pidana. Apa seperti itu? 1597. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia karena kita dari awal, dari penerimaan laporan sudah didampingi oleh kejaksaan dan kepolisian di Lembaga Sentra Gakkumudu. Walaupun klarifikasi itu terbukti pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari dua kali karena waktu PSU itu adalah 4 hari setelah pemungutan suara, Yang Mulia. Karena hasil pembahasan di panwas dan Sentra Gakkumdu sudah telah melebihi waktu itu, Yang Mulia. 1598. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Saya paham itu, tapi maksudnya kan begini, untuk pelanggaran administrasi, Gakkumudu kan tidak perlu terlibat. Yang Gakkumdu itu kalau dugaan pidana, kalau pelanggaran administrasi seperti memilih dua kali, itu kan administrasi, tetapi juga ada pidana di dalamnya. Nah, yang pidana baru ada kewenangannya Gakkumdu, kalau administrasi itu kan kewenangan mutlaknya panwas, ya? 1599. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1600. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Apa tidak seperti itu? 1601. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1602. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Seperti itu, ya?

196 

1603. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1604. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik, cukup. 1605. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Prof. Saldi dulu, silakan, Prof. 1606. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia. Ini kalau ada perbedaanya, ya soal identitas antara nomor KK dengan nomor NIK. Itu bagaimana caranya menyelesaikan karena apa? Saya melihat di sini Darmi, kita kembali ke Darmi, itu KK-nya beda, tapi NIK-nya sama. Coba-coba saya bacakan, ya, Darmi TPS 1 Kampung Tampeng, Nomor KK 111301270706003, NIK=113044107780187. Darmi juga di tempat lain itu NIK-nya sama. Nah, apa yang dilakukan oleh Panwas kalau bertemu dengan soal-soal yang begini? Silakan. 1607. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia. Karena ini tidak ada dilaporkan masalah NIK kalau menurut Panwas, hal seperti ini kita ke catatan sipil, Yang Mulia, karena kan pengolahan data di catatan sipil, tapi hal tersebut masalah Darmi, masalah NIK-nya ... masalah Darmi hanya boleh memilih, tapi tidak terbukti, Yang Mulia. 1608. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saudara tadi sudah dicek itu, maaf saya menanyakan langsung. Tadi sudah dicek ... justru itu yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo mengatakan Saudara tidak terbukti, tapi hasil dipemeriksaan di Gakkumdu itu karena dia belum sempat dia datang. 1609. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia.

197 

1610. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Jadi Saudara menyimpulkan sendiri karena enggak datang dianggap tidak terbukti, begitu? Bagaimana? 1611. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia. Karena ini kan penanganannya di Sentra Gakkumdu langsung, Yang Mulia, karena tidak hadir, maka dihentikan gitu, Yang Mulia. Si Termohon sudah dipanggil, Yang Mulia. 1612. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Justru itu yang jadi pertanyaan. Sentra Gakkumdu kan ngomongnya begitu, tapi kenapa laporan Saudara kepada Mahkamah mengatakan itu tidak terbukti? Itu kan dua hal yang berbeda. 1613. PANWAS: RAMADHANSYAH Izin, Yang Mulia. Kesalahan penulisan redaksi, Yang Mulia. 1614. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudahlah. Saya kira cukup, ya, nanti kita yang menilai. Ya, terima kasih, Pak siapa ini? 1615. PANWAS: RAMADHANSYAH Ramadhansyah, Yang Mulia. 1616. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Ramadhansyah. Ketua Panwas, ya? 1617. PANWAS: RAMADHANSYAH Ya, Yang Mulia. 1618. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, sudah memberikan keterangan di persidangan Mahkamah. Untuk lain kali, Pak Ramadhansyah kalau jadi Panwas yang teliti, yang tegas, gitu, ya, supaya bisa melakukan kewenangannya dengan sebaik-baiknya. Tadi itu Pak itu tegas sekali itu, senang saya.

198 

Sebelum saya akhiri, saya akan mengesahkan bukti. Panwas ada Bukti PK-1 sampai dengan PK-42, ya? Baik. Kemudian Pemohon ada tambahan Bukti P-11.1? 1619. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Izin, Yang Mulia. 1620. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 1621. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Pemohon, ada yang mau dikoreksi, Yang Mulia. Ada kesalahan penulisan di daftar bukti P-3. Kemarin, kita sudah sampaikan daftarnya yang ... yang sudah kita koreksi itu. Daf ... buktinya benar, tapi daftarnya yang keliru. 1622. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti kita koreksi, ya. 1623. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Ya. 1624. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nanti anu. 1625. KUASA HUKUM PEMOHON: IMRAN MAHFUDI Oke. Terima kasih, Yang Mulia. 1626. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, Panwas PK-1 sampai dengan PK-48. Kemudian, ini nanti P11.1, nanti dibetulkan. Termohon, TD-1.002 sampai dengan TF-024 dan TF-025? 1627. KUASA HUKUM TERMOHON: ALI NURDIN Betul, Majelis.

199 

1628. KETUA: ARIEF HIDAYAT Betul. Kemudian, Pihak Terkait PT-29 sampai dengan PT-57 dan PT-29 sampai dengan PT-29255 betul, ya? Kemudian, masih ada yang belum ada tanda nomor buktinya, nanti diperbaiki, ya, setelah selesai sidang ini. Baik, disahkan. KETUK PALU 1X

Kemudian, kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, paling lambat disampaikan pada hari Kamis, 13 April 2017. Tidak ada persidangan, langsung di Kepaniteraan, pada pukul 10.00 WIB paling lambat, ya. Saya ulangi, kesimpulan, hari Kamis, 13 April 2017 pada pukul 10.00 WIB langsung di Kepaniteraan, ya. Terima kasih pada Pemohon dan Para Saksinya, Pihak Terkait dan Para Saksinya, dan Termohon dengan Para Saksinya. Terima kasih juga Panwas, ya. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 18.15 WIB Jakarta, 11 April 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

200