2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI/SAKSI PEMOHON (VI)

JAKARTA SENIN, 17 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter [Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Pradana Soewondo, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli/Saksi Pemohon (VI) Senin, 17 Juli 2017 Pukul 11.13 – 14.15 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Anwar Usman Aswanto I Dewa Gede Palguna Maria Farida Indrati Manahan MP Sitompul Saldi Isra Suhartoyo Wahiduddin Adams

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Kunto Raharjo 4. Erfen Gustiawan 5. Sudjoko Kuswadi 6. Wahyu Setia Kusumah 7. Wahyuning Ramelan B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Muhammad Asrun C. Ahli dari Pemohon: 1. Ova Emilia 2. Harryadin Mahardika D. Saksi dari Pemohon: 1. Ahmad Djojosugito 2. Frizar Irmansyah E. Pemerintah: 1. Barlian 2. Kirana Pritasari 3. Mulyanto 4. Toni Prayogo 5. Novika F. Pihak Terkait: 1. Abdul Razak 2. Ilham Oetama Marsis 3. Mahesa G. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Zulhaina Tanamas 2. Muhammad Joni

ii

H. DPR: 1. T. Taufiqulhadi

iii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB 1.

KETUA: ANWAR USMAN Sidang Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon dipersilakan untuk memperkenalkan diri siapa saja yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada Prof. Arief atas terpilih kembali untuk masa jabatan kedua. Kemudian pada hari ini hadir Pemohon, Prinsipal. Pertama-tama di sebelah kiri saya adalah Dr. Judilherry, mohon berdiri, Pak. Kemudian di sebelah kanan saya Dr. Nurdadi, kemudian selanjutnya Prof. Wahyuning Ramelan, kemudian selanjutnya adalah Dr. Kunto Raharjo. Kemudian Dr. Erfen Gustiawan, kemudian Dr. Sudjoko Kuswadji, kemudian dr. Wahyu Setia Kusumah, sebelah kiri. Terima kasih. Dan saya sendiri Kuasa Hukum, Muhammad Asrun. Terima kasih, Yang Mulia. Saksi kami bawa juga 2 orang dan ahli 2 orang, sudah siap, terima kasih.

3.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik, terima kasih. Dan ucapan selamatnya nanti akan disampaikan kepada Yang Mulia Ketua. Kebetulan saat ini beliau ada acara kenegaraan juga berkaitan dengan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, terima kasih. Dari DPR, silakan.

4.

DPR: TEUKU TAUFIQULHADI Assalamualaikum wr. wb. Kebetulan yang mewakili DPR, Yang Mulia. Saya hari ini T. Taufiqulhadi. Mungkin itu saja.

5.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, terima kasih.

6.

DPR: TEUKU TAUFIQULHADI Assalamualaikum wr. wb.

1

7.

KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Dari Kuasa Presiden, silakan.

8.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Pemerintah yang hadir dari Kementerian Kesehatan nomor 1, Bapak Barlian, S.H., M.Kes., Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan. Kedua, Ibu dr. Kirana Pritasari, Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan. Ketiga, Ibu Novika Mutiara, kemudian dari Kementerian Hukum dan HAM Pak Mulyanto dan Toni Prayogo. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Dari Pihak Terkait?

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, pertama, kami mengucapkan selamat atas kepemimpinan baru Mahkamah Konstitusi, semoga lebih sukses. Yang kedua, hari ini, Pihak Terkait, Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, saya sendiri selaku Kuasa Hukum, Muhammad Joni S.H., M.H., didampingi juga oleh Kuasa Hukum Zulhaina Tanamas, S.H. Hari ini hadir langsung Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Prof. Dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG. (K)., Kemudian hadir juga Prof. Dr. Razak Abdul Thaha, Sp.OG. (K)., M.Sc., sebagai ketua dewan pakar. Yang ketiga, dr. Mahesa Paranadiva, M.H., selaku Ketua Bidang Keorganisasian. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

11.

KETUA: ANWAR USMAN Baik, acara persidangan hari ini sesuai Berita Acara yang lalu Mendengar Keterangan DPR, kemudian dilanjutkan dengan 2 orang Ahli Pemohon, dan 2 orang Saksi Pemohon. Dipersilakan Pak Taufiq untuk menyampaikan Keterangan DPR di mimbar.

12.

DPR: TEUKU TAUFIQULHADI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Executive Summary, Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang2

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017. Jakarta, 17 Juli 2017, assalamualaikum wr. wb. Ketua Majelis Hakim … Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dengan hormat, berdasarkan keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25 PIM/3/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016 telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI, yaitu H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., (Nomor Anggota 227), Trimedya Panjaitan, S.H., M.H., (Nomor Anggota A127), Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H., (Nomor Anggota A376), Dr. Benny Kabur Harman, S.H., M.H., (Nomor Anggota A444), Mulfachri Harahap, S.H., (Nomor Anggota A459), dan Anggota T. Taufik Mulyadi, M.Si., (Nomor Anggota A19), dan seterusnya. Dalam hal ini, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut DPR RI. Sehubungan dengan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor 128.10/PANMK/2/2017 tanggal 22 Februari 2017 terkait dengan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, selanjutnya disebut Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, selanjutnya disebut Undang-Undang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang diajukan oleh Pemohon I sampai dengan pemohoman … maaf, Pemohon XXXII, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum, yaitu Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan kawan-kawan adalah advokat pada Dr. Muhammad Asrun dan Partners Lawfirm, beralamat di Menteng Square, dan seterusnya. Ketua … Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, keterangan DPR RI terhadap dalil Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, DPR RI dalam penyampaian pemandangan terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Kedudukan Hukum Para Pemohon. Terhadap dalil dalil yang dikemukakan Para Pemohon a quo, DPR RI berpendapat bahwa Para Pemohon dalam permohonan pasal a quo merasa Pasal 1 angka 4, dan Pasal 2 Tahun 2009 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran, serta Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran telah mengakibatkan lulusan baru fakultas kedokteran harus mengikuti uji kompetensi sebanyak dua kali, yaitu uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter, UKM, PPD, dan Uji Dokter Indonesia, sehingga tidak memberikan jaminan kepastian hukum bagi Para Pemohon. Bahwa terhadap hal tersebut, DPR RI berpandangan bahwa tidak ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya pasal a quo. Para Pemohon yang terdiri atas dosen fakultas kedokteran, guru besar fakultas kedokteran, dokter, 3

pegawai negeri sipil, dan konsultan, tidak terkait langsung dengan keberlakuan pasal a quo. Karena yang akan mengalami potensi kerugian dari keberlakuan pasal a quo adalah lulusan baru dari fakultas kedokteran. Oleh karena itu, tidak ada hubungan sebab-akibat antara kerugian yang didalilkan Para Pemohon dengan berlakunya pasal a quo. Berdasarkan pasal ... berdasarkan pada hal yang telah disampaikan tersebut, DPR RI berpandangan bahwa terhadap permohonan-permohonan pasal a quo Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena tidak memenuhi persyaratan kerugian konstitusional yang diputuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo tidak menguraikan secara konkret mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dianggap dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, utamanya dalam mengonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji. Berdasarkan uraian tersebut terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UndangUndang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUUV/2007 mengenai Parameter Kerugian Konstitusional. Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Dua, pengujian materiil pasal a quo Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 1. Bahwa diantara tujuan pemerintah Negara Republik Indo … Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasakan kehidupan bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 … Tahun 1945, maka diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah, dan terpadu, termasuk diantaranya pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Penyelenggaraan praktik kedokteran serta pendidikan kedokteran merupakan bagian dari kegiatan dalam menyelenggara … penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi dalam rangka mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau

4

oleh masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UndangUndang Dasar Tahun 1945. 2. Bahwa pada dasarnya Undang-Undang Praktik Kedokteran merupakan pengaturan penting yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, undang-undang 2 … Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 juga ditujukan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan kesehatan. 3. Bahwa Undang-Undang Pendi … Pendidikan Kedokteran merupakan pengaturan penting terkait penyelenggaraan pendidikan kedokteran dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan khususnya penyediaan profesi kedokteran dengan cara mengembangkan sistem pendidikan kedokteran yang baru. Pendik … pendidikan kedokteran harus diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan agar mampu menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialis/sub spesialis, dan dokter gigi spesialis/sub ses … sub spesialis yang bermutu, kompeten, profesional, bertanggung jawab, serta memiliki etika dan moral. Dengan demikian, lulusan yang dihasilkan dapat memberikan pelayanan kesehatan yang baik kepada publik, serta berorientasi kepada kebutuhan kesehatan masyarakat. 4. Bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtsstaat) untuk berdasarkan kekuasaan belaka … tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat). Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Negara hukum mengandung arti kekuasaan negara dijalankan berdasarkan hukum. Unsur-unsur negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl meliputi perlindungan terhadap hak-hak manusia. Adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu mem … pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan dan adanya peradilan administrasi dalam perselisihan, itu adalah miri … Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Dengan demikian, yang dimaksudkan dengan negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan, yang tersusun dalam konstitusi, dimana semua … semua orang dalam negara hukum harus tunduk dan … pada hukum yang sama. Sehingga, setiap orang yang sama, diperlakukan sama, dan setiap orang berbeda, diperlakukan berbeda, dengan dasar pembedaan yang 5

rasional tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah, dan kepercayaan. 5. Bahwa kepastian hukum merupakan asas penting dalam tindakan hukum dan penegakan hukum. Telah ter … menjadi pengetahuan umum bahwa peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi kepada kebiasaan, hukum adat atau hukum yurisprudensi. Untuk benar-benar menjamin kepastian hukum, peraturan peran … peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain, yaitu: 1. Jelas dalam perumusan … perumusannya. 2. Konsisten dalam perumusannya, baik secara intern maupun eksetrn. Konsisten secara intern mengandung makna bahwa dalam pertautan perundang-undangan yang sama harus me … terpelihara hubungan sistematik antara kaidah-kaidahnya, kabakuan, susunan, dan bahasa. Konsisten secara ekstern adalah adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan. 3. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. 6. Bahwa menjamin mutu lulusan pendidikan kedokteran dilakukan melalui sistem sertifikasi/uji kompetensi untuk menjamin mutu lulusan. Tujuan uji kompetensi adalah untuk memastikan lulusan pendidikan kedokteran telah memiliki kompetensi yang terstandar sehingga dapat melakukan pelayanan kesehatan secara kompeten sesuai dengan keahlian ilmu dan keterampilan yang dikuasai. Penjaminan mutu lulusan pendidikan kedokteran akan dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang optimal dalam rangka pemenuhan hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Uji kompetensi dalam ketentuan Pasal 6 ... 36 dan Pasal 39 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran adalah sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan program profesi dokter atau dokter gigi. Mahasiswa harus lulus uji kompetensi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi (vide Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Pendidikan Kedokteran) dan untuk memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi (vide Pasal 39 ... 36 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran). Adapun Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak mengatur norma terkait penyelenggaraan uji kompetensi, hanya menjelaskan mengenai definisi sertifikat kompetensi, yaitu surat tanda pengakuan terhadap kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan praktik kedokteran di Indonesia setelah lulus uji kompetensi (vide Pasal 1 angka 4). Dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, juga dijelaskan bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran harus 6

memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh kolegium yang bersangkutan (vide penjelasan Pasal 29 ayat (3) huruf d). 7. Bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 122/PUU-XII/2014 uji kompetensi dokter merupakan syarat kelulusan bagi mahasiswa yang hendak menyelesaikan profesi dokter atau dokter gigi yang bersifat nasional sebelum mengangkat sumpah sebagai dokter atau dokter gigi. Uji kompetensi tersebut bertujuan sebagai standarisasi kelulusan dalam bentuk uji kompetensi yang bersifat nasional sebagai upaya untuk menyatukan keberagaman dalam kedokteran. 8. Indonesia mempunyai 75 prodi dokter gi ... dokter dan harus diakui bahwa terdapat berbagai macam keragaman antara institusi, antara lain mencakup proses seleksi mahasiswa, kualitas pembelajaran, proses evaluasi belajar, dan manajemen pendidikan. Uji kompetensi dokter atau dokter gigi dimaksud dilaksanakan oleh fakultas kedokteran bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran atau Kedokteran Gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Fakultas kedokteran sebagai institusi yang mendidik calon dokter mempunyai tanggung jawab untuk memastikan lulusannya menguasai kompetensi yang diisyaratkan dalam standar kompetensi dokter gigi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 122/PUU-XII/2014 ... 1000 ... 191). 9. Bahwa profesi adalah pekerjaan pelayanan yang dilandasi oleh persiapan atau pendidikan khusus yang formal dan landasan kerja yang ideal serta didukung oleh cita-cita etis masyarakat. Salah satu unsur yang seyogianya terdapat dalam profesi adalah adanya organisasi atau asosiasi profesi tersebut yang memiliki etika profesi yang jelas (Muhammad Sadi Etika ... Muhammad Sadi dalam Etika Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasi di Indonesia, halaman 135). Organisasi profesi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran didefinisikan dengan jelas, yaitu Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi (vide Pasal 1 angka 12). Sedangkan dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, organisasi profesi didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kompetensi ... kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah (vide Pasal 1 angka 20). Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran sebagai suatu kesatuan hukum dalam sistem hukum nasional merupakan rangkaian hubungan harmonisasi antara norma undang-undang yang satu dengan lainnya yang saling melengkapi dan tidak bertentangan. Prinsip harmonisasi ini merupakan bagian dari upaya menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 2.000 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, definisi organisasi profesi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan 7

Kedokteran memiliki maksud yang sama, saling melengkapi, dan tidak bertentangan. 10. Bahwa yang dianggap Para Pemohon a quo mendifinisikan pengertian dari sertifikat kompetensi dan tidak mengatur norma terkait penyelenggara ... penyelenggaraan uji kompetensi. Terhadap argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI, uji kompetensi bagi mahasiswa pendidikan kedokteran dilakukan sebagai bukti kompetensi untuk mampu berprofesi sebagai dokter secara profesional, sehingga uji kompetensi profesi dokter yang pertama kali dilakukan merupakan hasil pendidikan yang dialami pada satuan pendidikan fakultas kedokteran/kedokteran gigi melalui kerjasama dengan asosiasi institusi pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi. Mahasiswa yang lulus uji kompetensi, akan memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi (vide Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Pendidikan kedokteran). Adapun sertifikat kompetensi dikeluarkan oleh kolegium dokter dan dokter gigi yang bersangkutan (vide Pasal 29 ayat (3) huruf d Undang-Undang Praktik Kedokteran), digunakan sebagai syarat untuk memperoleh surat tanda registrasi. Dengan demikian, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksudkan pasal a quo mempunyai fungsi dan kegunaan masing-masing secara berbeda dengan sertifikat profesi yang dikeluarkan perguruan tinggi. 11. Bahwa argumentasi Para Pemohon berikutnya, menurut DPR RI, pengaturan mengenai pelaksana uji kompetensi hanya terdapat di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Uji kompetensi dilaksanakan oleh fakultas kedokteran/kedokteran gigi melalui ... Kedokteran Gigi melalui kerja sama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi dan berkoordinasi dengan organisasi profesi (vide Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Pendidikan Kedokteran). Pengaturan yang jelas mengenai uji kompetensi dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dimasud untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, alasan Para Pemohon yang menyatakan sertifikat kompetensi ini tetap harus dimiliki secara terpisah, baik dengan secara baik … dengan cara harus menempuh uji kompetensi lagi yang diselenggarakan oleh kolegium maupun dengan syarat membayar sejumlah biaya, bukan merupakan persoalan konstitusionalitas suatu undang-undang, melainkan persoalan penerapan norma dan pelaksanaan dari suatu undang-undang. Diperlukan sertifikat kompetensi karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perguruan tinggi dan harus dilakukan secara ketat karena berhubungan dengan kesehatan dan nyawa manusia. Dalam hal penerbitan sertifikat kompetensi diterbitkan melalui proses uji kompetensi dan dinyatakan lulus, untuk 8

kemudian digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya Surat Tanda Registrasi (STR). 12. Bahwa uji kompetensi menjadi bagian dari proses pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan hanya diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi, vide Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, selanjutnya di sebut Undang-Undang Sisdiknas. Sehingga tidak dibenarkan adanya penyelenggaraan uji kompetensi di luar satuan pendidikan yang terakreditasi sebagaimana tersebut. Dasar pemberlakuan uji kompetensi ini adalah untuk menjamin mutu lulusan program pendidikan kedokteran agar sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Gigi (SKDI). Di tengah-tengah maraknya pendirian fakultas kedokteran dengan mutu yang beragam. Dengan mutu lulusan yang beragam pula, uji kompetensi berfungsi menyamakan standar lulusan antarsatuan pendidikan, baik negeri maupun swasta. Kemudian untuk melindungi masyarakat dari praktik kedokteran/ kedokteran gigi yang tidak bermutu dan tidak aman, tantangan dan persaingan pasar global mengharuskan setiap negara ... setiap tenaga kesehatan untuk tetap menjamin masyarakat akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman. Secara tidak langsung, uji kompetensi sebagai filter/mencegah munculnya satuan pendidikan yang tidak berkualitas. Ujian kompetensi menjadi suatu kesatuan dengan proses pendidikan kedokteran/kedokteran gigi dan dilakukan setelah mahasiswa kedokteran lulus preklinik dan klinik. Setelah lulus uji kompetensi, akan mendapatkan sertifikat kompetensi yang akan digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya STR sementara, sebelum menjalani internship. Setelah selesai internship, sertifikat kompetensi digunakan sebagai salah satu dasar diterbitkannya STR yang menjadi syarat diperbolehkannya praktik kedokteran, diterbitkannya Surat Izin Praktik yaitu SIP. Terhadap argumen yang ... argumentasi Para Pemohon tersebut, menurut DPR, sangat terkait tafsiran dan kebijakan dari kolegium dokter gigi. 13. Bahwa organisasi profesi merupakan Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi, terhadap argumentasi Para Pemohon dan permohonan menurut DPR RI bahwa ketentuan pasal a quo yang menyatakan dengan jelas dan tegas bahwa organisasi profesi Ikatan Dokter Gigi (IDI) adalah dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk dokter gigi, justru untuk menjamin kepastian hukum yang adil sesuai dengan Pasal 26 … Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Hal ini mengingat peran penting dan krusial dari organisasi profesi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran. Diantaranya membentuk kolegium (vide Pasal 1 angka 13), menetapkan dan menegakkan etika profesi (vide Pasal 8 ayat ... huruf f dan huruf g), 9

ikut dalam menyusun standar pendidikan profesi, vide Pasal 26 ayat (3). Mengadakan pendidikan pelatihan berkelanjutan, vide Pasal 28 ayat (1). Membina dan mengawasi kendali mutu dan kendali biaya, vide Pasal 49 ayat (3). Serta ikut dalam melakukan pembinaan dan pengawasan praktik kedokteran, vide Pasal 71[sic!]. Dengan demikian, diperlukan kejelasan dan kepastian hukum akan organisasi profesi untuk dokter dan dokter gigi sesuai dengan ketentuan pasal a quo, agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi dapat dipertanggungjawabkan. 14. Bahwa pada dasarnya, ketentuan pasal a quo ditujukan bagi ketertiban pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi profesi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Guna menjamin ketertiban umum tersebut, maka Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa organisasi profesi untuk dokter adalah Ikatan Dokter Indonesia dan untuk dokter gigi adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia. Selain itu, Para Pemohon dalam permohonannya juga mengakui bahwa dalam lingkungan organisasi dokter Indonesia terdapat sejumlah perhimpunan dari masing-masing cabang disiplin ilmu yang bersifat independent dan otonom, seperti halnya Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, Ikatan Dokter Bedah Indonesia, Perhimpunan Dokter Mata Indonesia, dan lain sebagainya. 15. Bahwa selain itu, untuk mendapatkan surat izin praktik, maka dokter atau dokter gigi harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya adalah rekomendasi dari organisasi profesi. Untuk menjamin kepastian hukum, organisasi profesi dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran secara jelas telah ditetapkan hanya Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (vide Pasal 1 angka 12.) Keterlibatan organisasi profesi (vide Pasal 24 ayat (1) UndangUndang Pendidikan Kedokteran) dimaksudkan agar dalam penyusunan standar nasional pendidikan kedokteran dapat disusun secara bersama dengan melibatkan setiap pihak yang berkepentingan, salah satunya adalah organisasi profesi yang berwenang membentuk kolegium. Di dalam organisasi profesi, juga terdapat komponen-komponen lain, termasuk kolegium kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi bersangkutan. Bahwa dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, telah menempatkan kolegium sebagai economic body bagi dokter Indonesia dengan kewenangan menyusun standar profesi kedokteran spesialis dan kedokteran gigi spesialis … gigi spesialis (vide Pasal 26 ayat (2) huruf b) setelah ikut berkoordinasi dalam menyusun standar pendidikan profesi kedokteran dalam kedokteran gigi yang disusun oleh Asosiasi Institusi Pendidikan (vide Pasal 26 dan Pasal 26 ayat (3)), kolegium juga berwenang menyusun standar 10

kompetensi (vide Pasal 8 huruf c), dan mengeluarkan sertifikat kompetensi (vide Pasal 29 ayat (3) huruf d). Dengan demikan, berlakunya ketetentuan pasal a quo selama ini tidak merugikan hak konstitusional Para Pemohon untuk tetap dapat berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 16. Bahwa terhadap argumentasi Para Pemohon dalam permohonannya, menurut DPR RI bahwa Konsil Kedokteran Indonesia merupakan suatu badan yang independent yang akan menjalankan fungsi regulator yang terkait dengan peningkatan kemampuan dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran. Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia yang terdiri atas berbagai unsur dan latar belakang sesuai ketentuan pasal a quo adalah untuk menjamin terwakilinya unsur-unsur dari pihak yang terkait dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan, “Terjadinya potensi benturan kepentingan (conflict of interest) dari anggota Konsil Kedokteran Indonesia yang berasal dari organisasi profesi,” tidak beralasan karena Undang-Undang Praktik Kedokteran mengamanatkan bahwa dari 17 orang anggota Konsil Kedokteran Indonesia terdiri atas berbagai unsur dan latar belakang serta telah mengatur secara jelas mengenai tata kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia. Yaitu melalui rapat pleno anggota yang dianggap sah jika dihadiri oleh paling sedikit setengah dari jumlah anggota ditambah 1 (vide Pasal 22). Selain itu, salah satu syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia adalah melepaskan jabatan struktural anggota konsil Indonesia … maaf, melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat, dan selama menjadi Konsil Kedokteran Indonesia, ini vide Pasal 18 huruf h. Oleh karena itu, dua anggota sebagai perwakilan dari organisasi profesi juga harus tunduk pada tata kerja dan persyaratan yang telah diatur dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dengan demikian, pengaturan yang jelas dan tegas mengenai persyaratan dan tata kerja dari Konsil Kedokteran Indonesia dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran adalah untuk menjamin kepastian hukum yang adil, sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada dasarnya, pengaturan mengenai adanya perwakilan dari organisasi profesi dalam keanggotaan konsil, juga terdapat di dalam undang-undang lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, selanjutnya disebut Undang-Undang Keperawatan. Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, selanjutnya disebut Undang-Undang Tenaga Kesehatan. 11

17. Bahwa prinsip dasar dibentuknya Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi adalah untuk melindungi masyarakat dari pelayanan kedokteran yang tidak bermutu. Konsil Kedokteran/Kedokteran Gigi beranggotakan semua unsur yang terkait dengan penjagaan mutu, pelayanan kedokteran/kedokteran gigi, yang salah satunya adalah unsur organisasi profesi. Organisasi profesi, sebagaimana sudah diuraikan di atas, yaitu IDI yang di dalamnya tergabung semua profesi-profesi dokter/dokter gigi yang ada di Indonesia, maka semua kepentingan dapat disalurkan. Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, sering juga disebut Perpres 35 Tahun 2008 menyatakan, “Usulan calon anggota Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan secara tertulis kepada menteri, disertai dengan keterangan mengenai: c. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia, ditujukan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan.” Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, DPR Republik Indonesia memohon agar kiranya Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima. 2. Menyatakan permohonan a quo ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya ... atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima. 3. Menyatakan keterangan DPR Republik Indonesia diterima secara keseluruhan. 4. Menyatakan Pasal 1 angka 4, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 huruf ... ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Menyatakan Pasal 1 angka 1, angka 12, dan angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Pasal 1 angka 20, Pasal 5 ayat (2), Pasal 7 ayat (8), Pasal 8 ayat (4), Pasal 11 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 12

tentang Pendidikan Kedokteran tetap memiliki kekuatan hukum mengikat. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat demikian, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mengambil keputusan. Hormat kami Tim Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua (H. Bambang Soesatyo, S.E.,) dan seterusnya, Teuku Taufiqulhadi (anggota), dan seterusnya. Demikian, Ketua Majelis dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. 13.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih, Pak Taufiq. Kita lanjut untuk mendengarkan keterangan dua orang Ahli dari Pemohon, juga dua orang Saksi. Silakan ke depan dulu untuk diambil sumpah.

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Mohon izin sebentar, Yang Mulia.

15.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, apa?

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Oleh karena pada persidangan sebelumnya ada amanah kepada kami untuk menyampaikan pesan dari Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

17.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, betul (...)

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Berkenaan hari ini, Ketua Umum PB IDI menyampaikan apa-apa yang terkait dengan pesan daripada Ketua MK. Mohon perkenan waktu (...)

13

19.

KETUA: ANWAR USMAN Ya (...)

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Itu, Yang Mulia.

21.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, memang saya juga sambil melihat Berita Acara sidang yang lalu memang betul ada dan kami rencanakan setelah mendengar keterangan Ahli dan Saksi dari Pemohon, ya. Memang rencananya mau ditanyakan itu. Terima kasih. Ya, Ahli Pemohon, silakan ke depan, sama Saksi. Mohon kesediaan, Yang Mulia Pak Wahiduddin. Semuanya beragama Islam, ya? Silakan.

22.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli terlebih dahulu. Prof. Dr. Ova Emilia dan Pak Harryadin Mahardika. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

23.

AHLI DARI MAHARDIKA

PEMOHON:

OVA

EMILIA

DAN

HARRYADIN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya. 24.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Selanjutnya untuk Saksi. Ikuti lafal yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.”

14

25.

SAKSI DARI PEMOHON: AHMAD DJOJOSUGITO DAN FRIZAR IRMANSYAH Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya.

26.

KETUA: ANWAR USMAN Terima kasih. Mohon kembali ke tempat. Ya, Pemohon, siapa lebih dulu? Apa sesuai dengan catatan di sini?

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, sesuai dengan catatan, Yang Mulia.

28.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Silakan, Pak ini ... Prof. Dr. Ova Emilia. Silakan di mimbar.

29.

AHLI DARI PEMOHON: OVA EMILIA Mungkin bisa minta tolong slide-nya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya pada pagi hari ini mengajukan diri sebagai Ahli dari Pemohon, dengan latar belakang saya seorang praktisi, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi, konsultan obstetri sosial, dan saya juga mendalami bidang pendidikan kedokteran untuk magister dan doktoral saya, dan pada saat sekarang ini saya menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada sejak Oktober 2016. Presentasi kali ini adalah berkaitan ... fokusnya berkaitan dengan continuing professional development. Di mana ruang lingkup dari apa yang akan saya sampaikan adalah berkaitan dengan CPD, pengertiannya, ruang lingkupnya, dan bagaimana hubungannya dengan uji kompetensi untuk menjaga kompetensi dokter dan bagaimana penyelenggaraan CPD. Pertama kali, saya sampaikan apa yang disebut dengan CPD. Jadi Continuing Professional Development adalah istilah yang dipakai secara universal untuk menjelaskan kegiatan pembelajaran suatu profesi, termasuk profesi dokter untuk meningkatkan kemampuannya. Dan di dalam profesi dokter, kita sering mendengar adanya CPD dan juga CME atau Continuing Medical Education, dimana dua hal ini sama tidak ... tidak sama persis, ya, dimana CPD mempunyai aspek-aspek juga untuk

15

perbaikan yang berkaitan dengan manajemen, kemampuan sosial, dan juga kemampuan keterampilan personal. Ya, konsep dasar CPD itu sendiri secara umum adalah bahwa CPD dilakukan karena peserta sadar. Jadi dalam hal ini, dokter sadar akan kebutuhan kompetensinya. Kemudian juga sifatnya adalah proaktif, proaktif untuk menjaga kompetensi itu sendiri, kamudian yang ketiga intensif, dan penekanannya memang pada pendekatan kolaboratif multidisiplin. CPD merupakan cara esensial bagi dokter, jadi untuk menjaga kompetensinya, profesionalitasnya, dan juga merupakan sumber informasi yang penting untuk penilaian ulang kompetensinya, sehingga luaran utama dari suatu CPD di bidang kedokteran, ini utamanya adalah pengembangan profesi yang berkelanjutan yang menjamin tentunya keselamatan publik, penyediaan layanan, dan juga profesi, dan juga karier profesional itu sendiri. Paling tidak, ada delapan manfaat dari CPD yang saya kira intinya adalah untuk menjaga agar dokter tetap mampu di bidangnya, juga menjaga bahwa layanan itu tetap dilayani oleh orang yang berkompeten sehingga juga melindungi publik, juga di sini kalau kita lihat juga membuat profesi mendapat kepercayaan dari publik yang saya kira itu sangat penting sekali. Nah, bagaimana prinsip kegiatan dari CPD? Jadi di dunia, CPD ini merupakan suatu kegiatan yang di ... bukan hanya dianjurkan, tapi diharuskan atau diseyogiakan, dan biasanya menggunakan sistem kredit, dimana satu kegiatan pendidikan, itu klinik dengan kredit atau juga menggunakan jumlah jam dan juga bobot kegiatan. Dan kegiatannya bisa dibagi menjadi tiga, jadi bisa berupa hal yang sifatnya kegiatan eksternal, yaitu kursus atau internal yang bekaitan dengan praktik sehari-hari, ya, atau juga dalam bentuk penyediaan bahan-bahan materi burupa materi cetak yang dapat dipelajari sendiri, termasuk juga CDROM ataupun juga berbasis website. Kegiatan CPD sendiri pendekatannya juga bermacam-macam, di sini yang bisa saya sampaikan bahwa bisa berupa konsultasi, berupa coaching, ataupun sebagai community of practice, bisa juga berupa kursus, mentoring, bimbingan, dan refleksi yang juga technical assitance dengan metode pembelajaran yang berbagai macam, mulai dari pelatihan, konferensi, kursus. Jadi saya kira kalau dilihat di Indonesia, ini banyak menggunakan dengan model seminar, konferensi, dan juga kursus. Dan CPD dapat berupa kursus yang singkat yang hanya mungkin beberapa jam atau bisa juga dalam kursus yang memerlukan beberapa bulan. Dan kalau kita lihat bagaimana kaitannya keterkaitan antara uji kompetensi dengan CPD itu sendiri untuk sertifikasi. Jadi, dua-duanya memang suatu kontinum untuk menjaga kompetensi profesi, dimana pelaku-pelaku di dalam fase-fase itu tentunya berbeda. Kalau kita lihat untuk uji kompetensi, memang yang menjadi aktor atau mungkin yang utama adalah Fakultas Kedokteran, dan di situ harus berkoordinasi 16

dengan kolegium, dan situ juga harus juga berkoordinasi dengan organisasi profesi. Sedangkan pada CPD dan juga sertifikasi, ini aktor utamanya bukan lagi dari institusi pendidikan, dan tentunya di sini kolegium dan organisasi profesi ini menjadi aktor utama untuk penyelenggara CPD dan sertifikasi. Dua-duanya penting untuk menjaga pelayanan yang baik dan kompeten. Di Indonesia, uji kompetensi saya kira ini merupakan praktik baik di dalam literatur Pendidikan Kedokteran Indonesia tercatat sebagai pelaksana uji kompetensi yang luar biasa, ya, sejak tahun 2007 dan kita sudah mempunyai bukti-bukti untuk validitas, reliabilitas, transparansi, kemudian juga komparabilitas, fairness, dampak pendidikan, kemudian juga bagaimana dampaknya untuk memicu refleksi bagi institusi pendidikan, juga mampu laksana dan dapat diterima oleh institusi pendidikan. Bagaimana fakta tentang CPD di dunia? Ini sebagai perbandingan. Jadi, CPD ternyata di dunia tidak selalu berkaitan dengan sertifikasi. Di Amerika, memang absolut sebagai bagian dari sertifikasi (keharusan). Di Eropa, hanya Belanda yang mengharuskan adanya sertifikasi melalui CPD. Semua menyatakan ... semua negara menyatakan perlu. Dan CPD dikaitkan dengan insentif, baik positif ataupun negatif. Yang positif contohnya adalah dengan re-sertifikasi. Di Belgia misalnya, bisa memperoleh 4% bonus kenaikan gaji apabila melakukan CPD dan lulus. Sebaliknya, insentif negatif misalnya di Norwegia, kalau misalnya kita tidak melakukan, maka dokter akan dikenakan sanksi berupa jasa medisnya dikurangi sampai 20%. Jadi, ini saya kira kebijakan-kebijakan di masing-masing negara berbeda-beda. Sedangkan di negara, misalnya di Italia, Luxembourg, dan Portugal, ini mengharuskan bahwa perusahaan asuransi dan juga rumah sakit-rumah sakit hanya menerima dokter yang memang sudah menjalankan kewajiban CPD. Dan biasanya, yang lain mengumumkan dokter yang telah lulus atau memenuhi syarat CPD itu di dalam suatu website yang terbuka untuk publik, ya. Jadi, saya kira ini sangat penting sekali bagaimana CPD diperlakukan. Ini, kalau kita lihat Eropa sudah muncul suatu gerakan, dimana CPD itu berlaku umum antarnegara yang dimana di sini ada suatu badan terpisah sendiri yang disebut dengan European Union of Medical Specialties. Nah, ini badan akreditasi ini yang ... yang kemudian akan membuat aturan tentang bagaimana bahwa CPD yang dilakukan di suatu negara itu juga comparable atau dapat diterima oleh negara yang lain. Nah, tentunya dalam hal ini di Eropa, ini dikembangkan adanya suatu kesepakatan agar kualitas kegiatan CPD, penilaiannya, kemudian tata caranya, ini dapat diterima secara umum. Di Kanada, demikian juga. Bahwa kegiatan CPD ini harus dilaporkan oleh dokter setiap lima tahun dengan batas ... ini kalau di 17

sana, 400 kredit. Nah, kolegium yang menetapkan standar dan kriteria. Dokter yang memenuhi akan menerima sertifikat dan namanya akan dipublish dalam website kolegium. Nah, sekarang, Kanada ini juga mengembangkan diary elektronik. Yang saya dengar, IDI di sini juga mulai tahun ini, ini ada elektronik, ya, diary elektronik untuk kegiatan ... merekam kegiatan-kegiatan CPD ini. Di Amerika, ini yang saya sebutkan bahwa CPD dianggap sebagai syarat untuk re-sertifikasi. Ini diorganis ... diorganisir secara lebih ... lebih ... apa ... rigid lagi. Jadi, kalau kita lihat di sana, kolegium memang yang menetapkan standar untuk sertifikasi. Jadi, berapa KUM-nya, dan apa saja yang bisa dimasukkan. Tetapi untuk proses penjaminan kualitas CPD itu sendiri, ini dipisah. Jadi, penyedia kegiatan CPD, ini dilakukan sua ... oleh suatu badan akreditasi. Jadi, penyelenggara CPD ini dilakukan oleh accreditation council for continuing medical education. Jadi, ini terpisah. Kemudian, dia juga sudah menetapkan beberapa jenis kegiatan CPD yang bisa memperoleh kredit. Dan ini bukan dilakukan oleh ICCME tapi oleh badan tersendiri. Jadi, tidak saling me ... apa namanya ... berhubungan, ya. Nah, di Australia dan New Zealand, ini dikelola oleh kolegium. Jadi, CPD dikelola oleh kolegium dan kita perlu semacam melakukan pelaporan antara enam bulan sampai lima tahun, tergantung dari kolegiumnya. Jadi, tidak semuanya lima tahun ... per lima tahun, tapi ada yang setiap enam bulan, dia harus juga melakukan pelaporan. Nah, di sini saya kira juga bervariasi bagaimana sanksi dan juga insentifnya bagi Australia dan New Zealand. Nah, di Indonesia, ini CPD ini kalau saya lihat sebagai sebuah syarat yang ... syarat untuk mendapatkan re-sertifikasi yang dikelola organisasi IDI melalui BP2KB, ya. Dimana di dalam Pasal 32, itu memiliki enam tugas dan wewenang, yang kalau kita lihat di sini mulai dari pelaksanaan kebijakan, menyusun standar, verifikasi terhadap dokter asing, melakukan penilaian dan akreditasi. Jadi, sampai melakukan penilaian. Melaksanakan penilaian dan akreditasi kegiatan, dan juga mengkoordinir lembaga lain dalam melaksanakan kegiatan pendidikan. Jadi, ini cukup banyak, ya. Dan CPD ini diajukan untuk resertifikasi untuk kelayakan praktis/praktik, sehingga saya kira di Indonesia perlu membuat suatu sistem mekanisme yang menjadikan CPD ini bukan hanya sekadar untuk mengumpulkan SKP atau sejumlah SKP. Nah, kegiatan CPD ini dikoordinir mestinya oleh kolegium yang kalau kita lihat di sini kolegium suatu profesi dan kemudian kolegium itu yang mengatur standar dan kriteria bebannya seberapa, misalnya yang saya tahu di obsgyn ini 50 SKP setiap tahun. Sedangkan pelaksanaan CPD, ini bisa dilakukan oleh berbagai pihak yang tentunya harus diakreditasi dan oleh organisasi profesi, yaitu dalam hal ini kolegium. Nah, kolegium akan mengumumkan mestinya secara luas daftar kegiatan 18

CPD yang sudah diakreditasi, sehingga dapat diikuti oleh anggota dari profesi tersebut. Nah, ini saya kira dua hal ini yang perlu diperkuat pelaksanaannya di Indonesia. Saya kira sebagai kesimpulan, ada 3 hal, dimana yang pertama dokter berkewajiban memelihara kompetensi profesi, yang kedua bahwa uji kompetensi yang berkualitas dan CPD yang terstandar, transparan merupakan usaha profesi untuk menjamin keselamatan pasien untuk pelayanan yang berkualitas. Dan yang terakhir, CPD yang telah ada perlu dipantau dan terus menerus diperbaiki agar dapat memperoleh manfaat terbesar bagi memelihara kompetensi dokter. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan dapat memberikan pertimbangan pada Yang Mulia Majelis Konstitusi yang untuk mewujudkan pelayanan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 30.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Prof. Lanjut, Pak Harryadin Mahardika, Ph.D.

31.

AHLI DARI PEMOHON: HARRYADIN MAHARDIKA Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Ketua Majelis dan juga Majelis Hakim Konstitusi. Perkenalkan, nama saya Harryadin Mahardika dan saya dalam kapasitas pada saat ini membacakan keterangan saya sebagai Ahli, terkait dengan kompetensi saya sebagai praktisi, sebagai peneliti, dan juga akademisi di bidang manajemen. Pada saat ini, saya menjadi Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia dan juga sebagai Ketua Aliansi Pengelola Magister Manajemen di Indonesia, juga memiliki beberapa aktivitas sebagai komisaris maupun pengawas di beberapa organisasi dan perusahaan. Pada keterangan ini, saya akan memfokuskan bahasanya pada topik conflict of interest dalam organisasi profesi sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan pengetahuan yang saya dapatkan dalam pendidikan formal saya dari S1, S2, dan S3 di bidang manajemen dan juga pengetahuan saya dalam praktik-praktik organisasi yang saya ikuti. Organisasi profesi selama ini menjadi tumpuan banyak pihak dalam menjaga profesionalisme dan kualitas di bidang pekerjaan tertentu, sehingga tinggi atau rendahnya trust masyarakat atas suatu profesi, seringkali dipengaruhi oleh reputasi dan integritas dari organisasi profesi yang menaunginya. Salah satu profesi yang dituntut untuk senantiasa memberikan rasa trust oleh masyarakat ini atau oleh pemangku kepentingannya adalah profesi dokter. Hal ini karena profesi ini berkaitan dengan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, 19

yaitu kesehatan. Kompetensi, integritas, dan kualitas seorang dokter senantiasa diawasi oleh masyarakat karena dokterlah yang akan menjadi tumpuan harapan di saat jiwa mereka sedang terancam, misalnya karena sakit, karena kecelakaan, dan sebagainya. Besarnya tuntutan masyarakat pada profesi dokter ini, secara tidak langsung turut menjadi tanggung jawab organisasi profesi yang menaunginya, dalam hal ini kita memiliki Ikatan Dokter Indonesia yang selanjutnya akan disebut IDI. Kredibilitas dan integritas IDI menjadi referensi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam menilai profesi dokter, terutama karena IDI merupakan satu-satunya organisasi yang tidak hanya menaungi, tapi juga turut membina profesionalisme dan standar-standar profesi dokter di seluruh Indonesia. Beberapa waktu ini, timbul pertanyaan di masyarakat perihal adanya dugaan conflict of interest di dalam organisasi inti, dimana terdapat pengurus yang memiliki rangkap jabatan. Pengurus besar IDI periode tahun 2014-2019 memang diketahui pada publik merangkap juga sebagai anggota Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) periode tahun 2014-2015. Padahal telah disebutkan dalam Pasal 18 huruf f UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa syarat untuk mendapat … untuk dapat diangkat menjadi anggota KKI ialah melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota Konsil Kedokteran Indonesia. Namun, ternyata hal tersebut tidak dipatuhi oleh Pengurus Besar IDI dengan tetap merangkap sebagai anggota KKI. Conflict of interest per definisi adalah sebuah situasi dimana seseorang di dalam organisasi atau organisasi itu sendiri memiliki lebih dari 1 wewenang. Dimana masing-masing wewenang tersebut memiliki motivasi kepentingan yang berbeda, sehingga perbedaan motivasi kepentingan wewenang tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang oleh orang atau pengurus organisasi tersebut. Sudah lazim bagi suatu organisasi untuk menjaga dirinya dari conflict of interest oleh para pengurusnya dalam bentuk proteksiproteksi. Bentuk proteksi yang umum dari conflict of interest adalah diwujudkan dengan menyusun bagan organisasi yang memastikan adanya check and balances antarwewenang. Mengapa memastikan tidak adanya conflict of interest ini penting bagi suatu organisasi termasuk organisasi profesi? Karena terjadinya conflict of interest ini menghasilkan suatu risiko bagi organisasi. Risiko yang terjadi salah satunya adalah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang karena motivasi kepentingan … karena motivasi maupun kepentingan pengurus yang tidak sama dengan tujuan berdirinya organisasi tersebut atau adanya penyalahgunaan wewenang akibat adanya satu kepentingan yang tidak baik. Jika ini terjadi, maka kredibilitas organisasi bisa mengalami penurunan di mata para 20

pemangku kepentingannya, termasuk dalam hal kasus IDI ini adalah di mata masyarakat yang memerlukan trust yang tinggi terhadap profesi dokter. Conflict of interest ini berbahaya jika diteruskan karena bisa mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi dokter secara umum dan kekhawatiran ini juga dirasakan oleh pemerintah. Dimana melalui Menteri Kesehatan, Prof. Dr. Nila Farid Moeloek, telah mengirimkan surat pada tanggal 22 Februari 2017 kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia untuk beberapa hal. Pertama, memperhatikan yang bersangkutan sesuai informasi, rangkap jabatan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yakni Pasal 18 huruf f Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kedua, dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Keanggotaan Konsil Kedokteran Indonesia, “Calon anggota KKI harus membuat surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota KKI. Namun apabila surat pernyataan dilanggar, maka secara otomatis syarat menjadi anggota KKI tidak terpenuhi lagi.” Ketiga, perwakilan dari IDI yang telah ditetapkan menjadi anggota KKI namun dalam proses selanjutnya menjadi Ketua Umum PB IDI dan Anggota Dewan Pakar PB IDI sehingga berdasarkan Pasal 18 huruf h yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi anggota KKI. Dan keempat, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk memilih tetap menjadi anggota KKI dengan melepas jabatannya di PB IDI atau tetap di PB IDI dengan melepas keanggotaannya sebagai anggota KKI. Keempat poin tersebut, menurut analisis saya memiliki … mewakili kekhawatiran kita semua, para pemangku kepentingan, tentang bahaya conflict of interest dalam pengelolaan sebuah organisasi profesi. Terutama dalam hal ini jabatan publik diisi oleh figur yang merangkap dengan jabatan organisasi profesi. Selain melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, konsekuensi rangkap jabatan ini dapat dikaitkan dengan dua hal. Yang pertama, Ketua Umum PB IDI merupakan ketua dari organisasi profesi, dimana anggota-anggotanya wajib mematuhi berbagai regulasi yang dibuat oleh KKI. Sebagai regulator, KKI bersifat mengatur standar Pendidikan profesi kedokteran dan kedokteran gigi, meliputi perihal mempunyai fungsi pengaturan, pengesahan, penetapan, serta pembinaan dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan medis.

21

Bagaimana mungkin seorang ketua umum yang para dokter anggotanya menjadi objek regulasi KKI sekaligus menjadi komisioner KKI yang berfungsi sebagai regulator. Kedua, kepentingan kelompok atau golongan harus tunduk kepada kepentingan masyarakat luas, yaitu apabila dalam pengawasan dan penyelenggaraan KKI, ada yang melanggar prinsipnya, maka yang bersangkutan lebih elok mendahulukan kepentingan publik. Tidak wajar jika terdapat suatu saling pengertian antara KKI dengan IDI bahwa rangkap jabatan tersebut menjadi sebuah rintangan bagi pencapaian kepentingan masyarakat luas dalam praktik kedokteran. Kemudian, IDI menganggap bahwa organisasi profesi dapat mengatur dirinya sendiri dalam hal ini terkait dengan suatu pendekatan yang dinamakan dalam profesi, yaitu safe regulation ... organisasi yang safe regulation. Berdasarkan apa yang saya amati dan juga pengetahuan yang saya dapatkan mengenai industry safe regulation atau organization of safe regulation ini adalah sebuah proses dimana suatu organisasi mengawasi kepatuhannya sendiri terhadap hukum, terhadap etika, dan standar-standar, seperti misalnya standar safety dan lain-lain secara mandiri tanpa adanya pihak luar yang membantu pengawasan dan penegakannya. Pada organisasi profesi, pendekatan safe regulating ini atau safe regulation ini memiliki beberapa catatan yang harus diperhatikan. Pertama, organisasi profesi bertugas menjaga standar-standar keprofesian, sehingga perlu memberikan jaminan kepada publik bahwa memang benar organisasi profesi tersebut telah menjalankan tugasnya dengan benar. Keterbukaan informasi menjadi kunci dalam memberikan jaminan ini, terutama pada safe regulating organization. Banyak kasus organisasi profesi yang melakukan safe regulating ... pendekatan safe regulation menyimpan informasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, safe organization yang safe regulating memiliki kecenderungan menimbulkan conflict of interest. Karena ini merupakan hal yang inheren akibat tidak adanya pengawasan dari luar atau dari pihak eksternal. Kita bisa ... apa namanya ... menyebutkan dan juga mencari berbagai macam contoh mengenai terjadinya conflict of interest di organisasi profesi yang safe regulating, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah karena ini merupakan hal yang inheren, perlu disadari atau perlu adanya kesadaran dari pengurus organisasi profesi untuk menjaga hal yang inheren ini supaya tidak terjadi di masa depan dengan cara yang ketiga, yaitu mencoba untuk menyusun bagan struktur organisasi dengan melengkapi bagan tersebut dengan wewenang-wewenang yang ... yang bisa menjamin tidak terjadinya conflict of interest, di antaranya misalnya dengan menunjuk sebuah badan pengawas internal. Itu salah satu contoh. 22

Kemudian, safe regulating organization tidak berarti tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai badan hukum. Karena pendaftaran badan hukum ini merupakan bagian dari jaminan kepada publik bahwa safe regulating organization tidak berpotensi melakukan conflict of interest. Kemudian yang terakhir, safe regulating organization yang anggotanya sebagian menjadi public servant (pegawai publik), dalam hal ini PNS misalnya, memiliki kebutuhan untuk bisa menjalin koordinasi dan jalur hubungan yang kuat dengan pemerintah itu sendiri atau masyarakat itu sendiri. Ini berbeda dengan safe regulating organization, dimana anggotanya adalah murni ber … apa namanya … berprofesi di bidang swasta misalnya, seperti pengacara atau akuntan misalnya. Nah, untuk kasus IDI ini sendiri, ada sebagian anggota dari profesi tersebut yang juga merupakan public servant, dimana mereka memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang di situ perlu adanya kepatuhan juga terhadap institusi publik. Sebagai organisasi yang mengatur profesi yang membutuhkan trust yang tinggi dari publik, yaitu profesi dokter, maka pendekatan safe regulating yang dilakukan oleh IDI harus disertai dengan iktikad untuk memenuhi hal-hal yang menjamin tidak terjadinya conflict of interest yang inheren dalam safe regulatory organization itu. Hal-hal yang mungkin bisa dipikirkan untuk meminimalkan kemungkinan terjadi conflict of interest itu sesuai dengan yang dipraktikkan saat ini adalah misalnya dengan membuat badan hukum yang selalu di-update dan selalu terkini. Kemudian, menjalankan keterbukaan informasi kepada publik dan juga memiliki pengawasan internal. Karena itu sebagai kesimpulan, saya melihat IDI memerlukan upaya revitalisasi kredibilitas organisasi agar melahirkan praktik yang terukur bagi pengembangan profesi dokter. Rangkap jabatan Ketua IDI dengan anggota KKI, sikap tersebut menge … termasuk mengenai beberapa hal yang lain, termasuk DLP dan tidak adanya kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pihak Terkait dalam permohonan pengujian materi undang-undang di Mahkamah Konstitusi RI merupakan variabel-variabel penting untuk dirundingkan kembali oleh kita semua. Masyarakat akan menilai bahwa IDI mempertanggungjawabkan kinerja organisasinya untuk kepentingan organisasi profesi dokter dan dokter gigi, dimana kesehatan sebagai ranah publik yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus terus dijaga hal-hal yang … dari hal-hal yang bersifat conflict of interest dan bersifat tidak baik bagi kelangsungan organisasi profesi tersebut. Demikian keterangan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb.

23

32.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, terima kasih. Lanjut ke Saksi, silakan, Prof. Dr. Ahmad Djojosugito.

33.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Hadirin sekalian yang kami hormati. Assalamualaikum wr. wb. Pada hari ini saya telah diminta oleh Pihak Pemohon untuk menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan … yang terkait dengan apa-apa yang telah saya lakukan sejak saya menjadi dokter sampai sekarang. Saya juga pada saat ini masih duduk sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia, sehingga saya mengikuti perkembangan, yang saya katakan perbedaan pendapat ini, baik dari sudut Ikatan Dokter Indonesia maupun dari sudut Pemohon. Saya berusaha agar supaya saya dapat ikut berperan dalam menyelesaikan. Saya kebetulan pernah menjadi Ketua IKBI, Ketua PABOI, dan Ketua IDI, sehingga saya me … dapat menggait … menghayati bagaimana pekerjaan satu organisasi profesi. Disamping itu saya masih tetap berpraktik sampai sekarang sebagai ahli bedah ortopedi dan juga saya mengalami juga pengalaman sebagai birokrat, mulai dari kepala bagian di satu rumah sakit pendidikan sampai yang terakhir jabatan saya sebagai … sebelum pensiun, Direktur Jendral Pelayanan Medik Departemen Kesehatan. Juga saya pernah atau masih bertugas sebagai pendidik maupun peneliti. Saat ini saya sebagai Guru Besar di Universitas Islam Bandung. Saya ingin jadi … sebetulnya saya agak sedikit prihatin juga atas adanya perbedaan pendapat diantara anggota-anggota IDI, itulah sebabnya judul yang saya … saya buat di dalam kesaksian saya ini adalah Persatuan Dalam Kolegialitas di Dalam Ikatan Dokter Indonesia sebagai Organisasi Profesi di Bidang Ilmu Kedokteran. Oleh karena itu, saya berusaha untuk senetral mungkin, sekomprensi … komprehensi mungkin, dan saya mengharapkan saya bisa menjelaskan berbasis evident sehingga saya bisa diartikan saya tidak berdiri baik di Pihak Pemohon maupun di Pihak Terkait Pemohon, yaitu IDI. Tapi bisa juga disebutkan bahwa saya berdiri … saya berdiri di Pihak Pemohon maupun di pihak yang terkait dengan Pemohon. Kemudian pada kesempatan ini juga saya ingin mengajak semua teman-teman dokter seluruh Indonesia, baik apakah itu Pemohon, apakah itu Pihak Terkait ... Pemohon … untuk mengingat kembali semangat Bhineka Tunggal Ika yang tetap bersatu dalam perbedaan pendapat. Dan juga oleh karena pekerjaan kedokteran itu dasarnya 24

adalah perikemanusiaan yang perikemanusiaan itu adalah universalise sifatnya, kami juga tetap menganggap bahwa di atas itu atau di dasar daripada universialisme profesi kedokteran masih tetap ada nasionalisme, dimana kepentingan negara juga harus kita pertimbangkan. Pertama-tama, saya ingin menyamakan istilah dahulu, yaitu mengenai apa yang disebut organisasi profesi untuk dapat di … untuk dapat dibedakan dengan organisasi okupasi atau yang disebut thread union. Definisi yang saya ambil adalah profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pendidikan dalam salah satu cabang ilmu. Jadi ada body of knowledge yang umumnya bersifat altruistis. Dimana seseorang yang telah mendapat pendidikan dan menguasai pekerjaan dalam cabang ilmu tersebut, akan bergabung dalam satu kumpulan yang disebut organisasi profesi yang bersifat kolegial, yang berkembang secara mandiri, mengatur secara mandiri, mendisiplinkan anggota secara mandiri, seperti tadi juga disebutkan self developing, self governing, self disciplining dan itu semua melalui suatu pengawasan etika dan profesionalisme anggota di dalam penyelenggaraan profesi. Berbeda dengan organisasi profesi, ada yang disebut sebagai organisasi okupasi. Di dalam organisasi okupasi tadi, kemauan ... kemauan orang-orang untuk bersatu disebabkan oleh karena persamaan pekerjaannya, bisa dalam satu cabang ilmu, bisa dalam berbagai cabang ilmu, bisa berbagai tujuan. Sehingga, bisa ada organisasi, misalnya Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama, Perhimpunan Dokter Muhammadiyah, itu sudah ada. Juga ada Organisasi Himpunan Dokter Pelukis, dokter-dokter yang mempunyai hobi yang sama. 34.

KETUA: ANWAR USMAN Maaf, Prof. Jadi, yang diterangkan adalah yang ... bukan, bukan pendapat, ya, jadi apa yang dialami, diketahui, dirasakan (...)

35.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Ya.

36.

KETUA: ANWAR USMAN Gitu, sebagai Saksi. Jadi, kedudukannya sebagai Saksi, bukan sebagai ahli, ya.

37.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Baik. 25

38.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau seperti tadi, itu kan pendapat. Silakan.

39.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Baik. Jadi, sebetulnya, saya mohon maaf, Yang Mulia. Saya ingin menjelaskan kenapa saya ... apa namanya ... kenapa terjadi kejadiankejadian yang terjadi di antara tahun 2003 sampai 2015 ... 2017 saat ini. Dari situ, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah Organisasi Profesi. Untuk itu, saya juga ingin menyamakan pendapat dengan hadirin sekalian, mengenai beda atau perkembangan sistem pendidikan dan pelayanan dokter di Indonesia dibandingkan dengan di luar negeri. Di luar negeri, awal pendidikan ada di pusat-pusat pendidikan yang sifatnya seperti perguruan silat, yang merupakan organisasi semacam gilde pada masa revolusi industri. Persatuan perguruan sifat ini sifatnya kemudian berkembang menjadi suatu college yang bisa di universitas, bisa di rumah sakit pendidikan. Dan oleh karena itu, mereka di Amerika bersatu sebagai American College of Surgeons. Dan kemudian, ahli bedah yang sudah lulusan itu kemudian berpraktik, mereka bersatu di dalam American Surgeons Association. Dari sejarah tersebut, maka American College of Surgeons lebih bersifat sebagai organisasi profesi yang memikirkan pendidikan, sedangkan American Statistical[sic!] Association merupakan organisasi yang bersifat sebagai suatu thread union. Untuk itu, mungkin apa yang ada di Indonesia sekarang, ada suatu perkembangan bagaimana seorang mahasiswa kedokteran sampai menjadi dokter dan mengambil kariernya. Dia bisa sebagai ilmuwan, peneliti, dia bisa sebagai pendidik, dia sebagai ... bisa sebagai yang bekerja di klinik, dimana itu disebutkan atau dinamakan dokter spesialis ... dan dokter spesialis dan dokter sub spesialis. Nah, di dalam gambar ini, maka yang ada di sini, itu adalah yang disebut kolegium dokter spesialis dari Ikatan Dokter Indonesia, sedangkan yang ada di gambar di sini adalah apa yang disebut Kolegium Dokter Indonesia. Sedangkan yang tidak ... yang bekerja sebagai peneliti, kita sebutkan sebagai dokter pakar ilmu biomedis. Di Indonesia himpunan dokter awalnya lebih bersifat perhimpunan se-okupasi atau thread union. Karena pendidikanya 100% dilakukan oleh pemerintah dengan memakai aturan pendidikan di negeri Belanda. Pada perkembangannya, dokter-dokter spesialis yang ada di Indonesia merasa perlu untuk menjaga mutu, sehingga ini kemudian membentuk majelis dokter ahli, yang kemudian juga menjadi majelis dokter spesialis yang mengurusi mutu pendidikan.

26

Dalam perkembangan kedokteran yang bercabang-cabang, maka lahirlah perhimpunan dokter-dokter sebidang ilmu, misalnya Ikatan Ahli Bedah Indonesia dan pendidikanya sebelumnya adalah berbasis guru, ada ahli bedah yang disebut saya muridnya Prof. Soekarjo, saya muridnya Prof. Koestedjo. Nah, kemudian para guru ini membuat suatu sistem pendidikan dan untuk ilmu bedah lahirlah kemudian kolegium ilmu bedah. Jadi, di sini ada suatu perkembangan, dimana terjadi suatu pendidikan yang mula-mula berbasis guru menjadi berbasis universitas dan itu di pemerintah juga telah berusaha untuk menstandarkan itu melalui apa yang dulu disebut sebagai Konsorsium Ilmu Kedokteran. Kemudian dengan adanya majelis dokter spesialis yang disebutkan tadi, Ikatan Dokter Indonesia merasa perlu ada suatu ... ada suatu aturan yang bisa memayungi … bisa memayungi apa yang dilakukan, baik pelayanan, pendidikan, maupun penelitian dokter tersebut dan itu dimulai tahun 1997, dimana pada waktu itu saya sebagai Ketua terpilih atau President Elect dari Ikatan Dokter Indonesia dan sebelumnya saya menjabat IKBI dan Ketua Ortopedi. Dan pada waktu itu dirasakan perlunya menyatukan, sehingga para dokter kemudian yang ... Ikatan Dokter Indonesia, Majelis Dokter Spesialis, dan kemudian dokter-dokter yang dosen yang sebagai dosen-dosen di fakultas, dan juga dokterdokter di rumah sakit pendidikan yang di bawah otoritas Departemen Kesehatan, kemudian juga bersama-sama dengan dokter-dokter yang ada di DPR, baik dari semua fraksi. Sehingga dalam salah satu rapat di Ikatan Dokter Indonesia pada waktu itu, secara bersenda gurau dokterdokter yang ada di DPR yang ikut dalam rapat tersebut menyatakan ini semuanya dari fraksi IDI. Dengan ada ... dengan adanya persatuan dari semuanya tadi dan merasakan perlu adanya standarisasi dalam ... dalam pemerintahan ... eh, di dalam pelayanan pendidikan dan penelitian kedokteran, maka secara bersama meng ... mengusahakan adanya suatu undang-undang yang mengaturnya dan dari situ lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dan oleh karena Ikatan Dokter Indonesia mengusahakan undang-undang tersebut, sehingga pada tahun sebelum 2003, struktur organisasi dan standarisasi dari istilah-istilah telah dilakukan. Sebelumnya tidak ada istilah kolegium di dalam Ikatan Dokter Indonesia, tapi misalnya bagian Perhimpunan Dokter Penyakit Dalam menyebut sebagai bagian pendidikan, di tempat lain ada lagi seksi pendidikan. Sehingga pada waktu itu disatukan, semua yang mengurus pendidikan disebut sebagai satu kolegium. Secara skematis ... jadi, di sini saya ingin menggambarkan kondisi pada waktu sebelum dan setelah lahirnya Undang-Undang Praktik Kedokteran, dimana pada waktu itu di dalam Ikatan Dokter Indonesia ada unsur PB IDI. Jadi pengurus besar IDI tadi adalah yang mengatasi atau yang ... yang mengoordinasikan semua IDI yang ada di cabang. Di 27

dalamnya juga ada yang disebut sebagai MKKI (Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia), Majelis Kedok ... Majelis Kehormatan Etika Kedokteran, dan ada Majelis Pengembangan Profesi Kedokteran. Ini untuk dokter ... perhimpunan daripada dokter-dokter spesialis, ini adalah perhimbungan ... perhimpunan daripada kolegium-kolegium setelah distandarisasi namanya adalah kolegium dan ini yang mengurus etik. Di sinilah keempat … empat badan inilah yang menjadi satu yang memastikan bahwa yang diberikan kepada masyarakat, itu berstandar benar, baik di pelayanan maupun pendidikannya, dan oleh ... dan harus bekerja sama dengan pemerintah yang ada di sini. Oleh karena di situ terkait dengan pendidikannya ada Asosiasi Fakultas Kedokteran, ada Asosiasi Rumah Sakit Pendidikan, ada Fakultas Kedokteran, ada Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran. Kalau rumah ... Fakultas Kedokteran ada di Bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Sedangkan Rumah Sakit Pendidikan ada yang di bawah Kementerian Kesehatan, ada yang di bawah Departemen Kesehatan, ada yang di bawah Kementerian BUMN. Sedangkan yang di swasta ada di bawah yayasan. Jadi bermacam-macam bentuk tersebut. Semuanya dikoordinasikan di dalam satu Konsil Kedokteran Indonesia yang diharapkan dapat memberikan keluaran dokter-dokter Indonesia yang sesuai dengan mutu yang seharusnya. 40.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, mungkin bisa dipercepat, Prof.

41.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Ya.

42.

KETUA: ANWAR USMAN Melihat ini halamannya masih panjang. Dan toh, kami juga sudah membaca ini. Silakan. Intinya saja.

43.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Jadi (...)

44.

KETUA: ANWAR USMAN Pengalaman yang dialami oleh, Prof.

28

45.

SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Ya. Ini pengalaman saya tahun 2003, bagaimana kita mengusahakan Undang-Undang Praktik Kedokteran itu berjalan dan dilaksanakan oleh Ikatan Dokter Indonesia. Jadi pada waktu itu diatur di dalam anggaran ... maaf ... bahwa di situ ada empat, ada empat komponen ... maaf sekali ... ada pimpinan yaitu PB IDI, MKEK, MPPK, dan MKKI. Di mana MPPK membawahi perhimpunan spesialis, MKKI membawahi kolegium-kolegium. Ini adalah anggaran dasar rumah tangga tahun 2003 yang disesuaikan dengan undang-undang yang kita perjuangkan pada waktu itu. Dan pendidikan pun juga demikian. Kalau pendidikan dokter spesialis kelihatannya tidak ada masalah karena dokter-dokter pendidik dan … dokter-dokter pendidik dan institusinya fakultas kedokteran dan rumah sakit pendidikan ada di dalam satu insta … ada di dalam satu institusi. Jadi misalnya ini di kedokteran, di pendidikan dokter spesialis, ortopedi, di sini contohnya, dimana ada konsil kedokteran … ada kolegium ortopedi dan ada ujian nasional. Untuk pendidikan dokter spesialis, pada waktu itu tidak ada masalah yang berarti oleh karena mereka sudah biasa menjadi satu, sehingga ujian pun juga ujian dilaksanakan bersama oleh universitas maupun kolegium, dan oleh karena itu kedua-duanya mendapat ijazah maupun dapat sertifikat kompetensi. Sedangkan pendidikan dokter juga … apa … eh, dokter umum … sebentar, sampai tahun 2012, dilakukan juga dengan … oleh unsur kolegium dokter dan unsur fakultas kedokteran, dan kemudian di … yang terakhir adalah undang … yang tadi sudah disebutkan juga, undangundang untuk ujian … eh, pada mahasiswa. Jadi exit dan entry examnya menjadi satu. Kemudian inilah yang terakhir, dimana fakultas kedokteran yang berperan. Jadi, dalam perkembangannya, terjadi perubahan struktur daripada Ikatan Dokter Indonesia. Tahun 2003, pada waktu saya menjabat Ketua Ikatan Dokter Indonesia, kondisinya adalah … ini perkembangannya … kondisinya adalah yang tadi sudah disebutkan. Jadi ada satu kesetaraan … aduh, maaf, jadi unsur pimpinannya adalah PB IDI, MKEK, MPPK, dan MKKI. Masing-masing mempunyai bawaan yang berbeda, ini tahun 2003. Setelah saya mempelajari 2005, maka strukturnya menjadi berubah. Dimana PB IDI, itu menjadi atasan daripada MKEK, MPPK, dan MKKI. Kelihatannya inilah yang menimbulkan permasalahan, khususnya pada pendidikan dokter umum. Kalau dokter spesialis tidak terlalu menjadi masalah. Jadi kesimpulan dan saran saya, ada satu ketidakjelasan definisi organisasi profesi yang terkait dengan undang-undang tahun 2004 dan 2013. Pada waktu 2003, terdapat satu persamaan persepsi, sehingga 29

sampai tahun 2012, itu tidak menimbulkan masalah. Setelah itu, agaknya terjadi perbedaan pendapat mengenai persamaan … mengenai organisasi profesi ini, sehingga terjadilah masalah ini. Demikian juga yang terjadi dengan ketidakjelasan definisi kolegium. Khususnya Kolegium Dokter Indonesia, yaitu yang pendidikan dokter umum tadi, ya. Sekalipun demikian, saya kira dengan niat baik, kedua perbedaan ini bisa kita selesaikan bersama, apakah dengan penjelasan undangundang, apakah dengan undang-undang, apakah dengan … apa pun namanya, sehingga kita tetap bersatu. Jadi ini, ini yang gambaran mengenai universalisme dan nasionalisme. Saya kira mungkin tidak perlu saya … artinya persatuan kita tetap bisa di antara dokter itu tetap bisa berdasarkan filsafat Bhinneka Tunggal Ika. Demikian Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Wassalamualaikum wr. wb. 46.

KETUA: ANWAR USMAN Ya. Terima kasih, Prof. Terakhir, Pak Frizar Irmansyah. Mohon ini Saksi di ... menerangkan apa yang dilihat, diketahui, dirasakan. Ya, silakan. Waktunya tolong diperhatikan.

47.

SAKSI DARI PEMOHON: FRIZAR IRMANSYAH Terima kasih, Yang Mulia. Ketua Majelis Hakim dan Anggota Mahkamah Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan saya. Nama, Frizar Irmansyah, Spesialis Obstetri Ginekologi Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, mantan Ketua POGI Cabang Jakarta Tahun 2013 sampai 2016. Sebagai Saksi Fakta yang menceritakan bagaimana pengalaman kepengurusan mengurus rekomendasi organisasi profesi. POGI Jaya pada tahun 2015 menerbitkan regulasi penerimaan anggota dengan membatasi jumlah anggota baru berdasarkan pertimbangan rasio jumlah penduduk dan dokter spesialis kandungan yang telah melampaui kewajaran. Seyogianya, setiap 100.000 penduduk dilayani oleh 6 dokter spesialis kandungan. Tetapi untuk kota Jakarta, rasionya telah melebihi 7,5 dokter kandungan untuk setiap 100.000 jumlah penduduk. Jumlah anggota POGI Jaya, tercatat kurang-lebih 800 orang dengan total jumlah dokter spesialis kandungan di Indonesia sekitar 3.300 orang. Jadi hampir 30% dokter spesialis kandungan berada di Jakarta. Berdasarkan ketentuan regulasi ini, POGI Jaya hanya menerima dokter spesialis kandungan yang merupakan pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dosen purnawaktu FK di Jakarta, atau dokter spesialis kandungan yang bekerja di fasilitas milik pemerintah pusat atau daerah. 30

Regulasi ini segera disosialisasikan kepada seluruh instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ikatan Dokter Indonesia wilayah DKI Jakarta, perhimpunan rumah sakit, Perkumpulan Obstetri Ginekologi Pusat, dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai wahana pendidikan calon dokter spesialis kandungan. Tanggapan positif pada umumnya disampaikan oleh semua mitra bestari, kecuali IDI wilayah DKI Jakarta yang memiliki pandangan berbeda mengenai regulasi penerimaan anggota POGI Jaya. IDI wilayah DKI Jakarta beranggapan, “Perhimpunan dokter spesialis tidak berhak membatasi jumlah dokter spesialis yang akan berpraktik di suatu wilayah, mengingat hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah.” Tetapi, POGI Jaya tetap konsisten menjelaskan ... menjalankan regulasi ini dengan mengacu pada prinsip ketidakseimbangan distribusi dokter spesialis kandungan di Indonesia sambil akan terus melakukan advokasi kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan distribusi dokter spesialis. Kekuatan POGI Jaya untuk mengawal regulasi ini terletak pada kewenangan organisasi profesi untuk memberikan rekomendasi kepada setiap dokter atau dokter gigi yang akan berpraktik, sesuai Pasal 38 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. POGI Jaya hanya memberikan surat rekomendasi praktik kepada dokter spesialis kandungan yang sudah menjadi anggota POGI Jaya. Berdasarkan kewenangan ini, POGI Jaya dapat mengontrol jumlah penambahan anggotanya setiap saat. Permasalahan di lapangan kemudian timbul ketika dokter spesialis kandungan yang mendapatkan surat izin praktik tanpa menjadi anggota POGI Jaya, hal ini dilakukan oleh IDI wilayah Jakarta yang langsung memberikan surat rekomendasi kepada dokter yang bersangkutan tanpa berkoordinasi dengan POGI Jaya. IDI wilayah DKI Jakarta beranggapan bahwa yang dimaksud dengan kata-kata organisasi profesi pada Pasal 38 Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 hanyalah IDI. Perhimpunan dokter spesialis tidak berhak mengeluarkan surat rekomendasi karena satu-satunya organisasi profesi yang diakui di Indonesia adalah IDI. Tentu hal ini tidak menguntungkan bagi perhimpunan dokter spesialis dalam hal ini POGI Jaya yang bermaksud untuk berperan serta membantu pemerintah dalam hal distribusi dokter. Tidak dapat menjalankan programnya dengan baik, hanya karena perbedaan persepsi dan pemahaman mengenai arti organisasi profesi, seperti yang tercantum pada Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004. Di samping itu, peran perhimpunan dokter spesialis yang sangat besar dalam melakukan pembinaan dan pengawasan para dokter spesialis dalam memelihara dan menjaga mutu kualitas layanan

31

kesehatan kepada masyarakat menjadi tidak terakomodasi dan sangat merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Demikian, Yang Mulia, pengalaman yang saya alami selama menjabat menjadi Ketua POGI Jaya. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 48.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, terima kasih. Pemohon, kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya, atau didalami, silakan melalui Kuasa Hukumnya, siapa yang akan bicara?

49.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Yang Mulia, ini karena terkait dengan substansi yang tidak terlalu saya kuasai secara teknis, mohon diizinkan Prinsipal bertanya untuk itu, ya.

50.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. Ya, dimohon nanti dicatat dulu pertanyaannya, baik untuk Ahli maupun Saksi. Silakan.

51.

pertanyaan-

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan pertama, kami ajukan kepada Ahli Prof. Dr. Ova Emilia. Prof. Ova tadi setelah menggambarkan secara gamblang pelaksanaan continuing professional development yang universal yang berlaku di banyak negara, memang ada nuansa perbedaan, tetapi yang pokok ada di sini. Disebutkan bahwa yang memberikan standar, akreditasi, kriteria beban kegiatan dalam pelaksanaan seperti itu adalah kolegium. Dan kolegium ini adalah terpisah dari Medical Association. Tetapi apa yang terjadi di kita? Di kita di ... tadi disampaikan Oleh Prof. Ova, dilaksanakan oleh badan yang dibentuk oleh IDI, yang namanya Badan Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (BP2KB), yang menyusun standar keprofesian, membuat pelaksana kebijakan, dan memberikan akreditasi. Saya harus mengatakan bahwa pelaksanaan CPD perencana ... standar pengembangan CPD bukanlah domain daripada organisasi profesi. Di sini adalah domain dari kolegium. Organisasi profesi tidak punya kompetensi kapasitas dalam merancang suatu CPD. Oleh karena itulah, di IDI dibentuk BP2KB juga tidak ada satu ... tidak ada satu badan pun yang mengakreditasi BP2KB itu yang dibentuk IDI. Jadi akan terjadi (...) 32

52.

KETUA: ANWAR USMAN Enggak. Yang mau ditanyakan apa? Langsung saja!

53.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Pertanyaannya adalah Kepada Prof. Ova. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana kualitas CPD yang dilakukan ... tanpa melibatkan ... apa ... institusi pendidikan? Itu satu. Pertanyaan kedua adalah mengenai ini. Memberikan sertifikasi. CPD di Indonesia diberikan khusus untuk dokter umum, satu kredit profesi diberikan oleh itu tadi, Badan BP2KB yang dibentuk oleh IDI. Nah, saya harus mengatakan, di sini terjadi berbagai keganjilankeganjilan. Sebagai contoh, BP2KB memberikan ... memberikan SKP dimana ... kepada dokter yang demo, DLP. Sedangkan tulisan ilmiah hanya dua sampai empat SKP, lebih sulit mana demo dibandingkan membuat penulisan ilmiah? Dan juga ada kesan bahwa SKP karena diselenggarakan oleh profesi sendiri, itu cenderung hanya untuk membuat pertemuan yang besar dengan SKP yang tinggi sampai 50, tanpa ada kriteria-kriteria yang jelas. Oleh karena itulah, ini saya ingin mengatakan bahwa ... ya, kepada Prof. Ova, bagaimana pendapat Prof. Ova, praktik-praktik penyelenggaraan CPD seperti semacam obral SKP, ya, dengan SKP yang tinggi, lalu membayar yang besar. Suatu ... suatu seminar yang diisi oleh 2.000-3.000 orang dengan Rp3.000.000,00, misalkan. Nah, selanjutnya BP2KB juga memberikan akreditasi penerbitan majalah ilmiah. Kalau kita membuat majalah, diberikan ... harus membayar bisa Rp10.000.000,00, untuk mendapatkan akreditasiakreditasi. Nah, ini diperlukan agar penulis bisa memperoleh ... apa ... satuan kredit profesi. Apakah demikian praktik yang ada di negara lain? Ya. Bahwa harus diberikan akreditasi oleh ... oleh Medical Association dulu supaya mendapat sertifikasi. Selanjutnya kepada Ahli kedua, Saudara Harryadin Mahardika, mengenai jabatan rangkap konflik kepentingan. Saya ingin menyampaikan, ini minta pendapat nanti. Dokter Pandu Riyono di sini sudah menjelaskan telah melaporkan 2.620 baru yang berkali-kali tidak lulus uji kompetensi, ternyata dipaksakan lulus oleh IDI, tapi sama sekali tidak ada reaksi dari kolegium ... dari Konsil Kedokteran Indonesia, yang IDI ada di tempatnya. Ini menurut kami salah satu bentuk konflik kepentingan. Kedua. Konsil Kedokteran ... Konsil Kedokteran Indonesia secara khusus membuat surat imbauan yang ditujukan pada Dirjen Kemenristek Dikti agar masalah DLP dikeluarkan dalam pembahasan rancangan peraturan pemerintah. Padahal kita tahu bahwa IDI menolak DLP. Jadi keputusan KKI ini seolah-olah merupakan ... merupakan keinginan dari 33

IDI yang dikeluarkan mereka. Nah ... bagaimana dalam hal ini Saudara Ahli, komitmen seperti apa yang terjadi dalam jabatan-jabatan publik seperti ini? Selanjutnya, Ahli adalah Ph.D. dalam bidang manajemen. Saya ingin mengatakan dari segi organisasi, perilaku organisasi. Bagaimana Ahli menjelaskan suatu organisasi, misalkan IDI hanya mendaftar kembali (suara tidak terdengar jelas) pada tahun 2009, sudah dua kali pergantian kepemimpinan tidak mempedulikan adanya pendaftaran demikian. Lalu kedua. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 menetapkan adanya struktur pengawas di dalam organisasi profesi dan ini ditaati oleh dokter gigi. Dokter gigi punya struktur pengawas, tapi IDI sama sekali tidak punya struktur pengawas. Struktur pengawas pernah diusulkan di Muktamar IDI, tapi selalu ditolak. Kemudian yang ketiga adalah IDI jelas menabrak Putusan Mahkamah Konstitusi, dengan menolak DLP. Nah, bagaimana Saudara Ahli menilai perilaku organisasi yang ... yang ... yang dapat dikatakan mengabaikan hukum? Pertanyaan selanjutnya kepada Prof. Ahmad, sebagai Saksi. Nah, ini agak penting. Prof. Ahmad, tadi menjelaskan bahwa sejak kepemimpinan beliau, itu IDI itu ada kolektif kolegial, antara kolegium spesialis dan IDI. Tapi secara bertahap berubah, berubah pada AD/ART 2002 dan 2015. Dimana kolegium majelis semua itu disubordinasikan kepada Ketua PB IDI. Kalau tadinya, Majelis, melapor kepada muktamar, sekarang melapor kepada Ketua Umum PB IDI, ini terjadi dalam perubahan AD/ART ini. Akhirnya, kekuasaan bertumpu pada satu tangan. Ini dalam paper-nya Saksi mengatakan bahwa kewenangankewenangan yang terjadi apabila kekuasaan berada pada satu pihak sehingga ada adegium menyebut bahwa power tend to corrupt. Nah, tadi juga disebut bahwa ini diperlukan perubahan dalam level undangundang karena tidak semata-mata pada tataran internal organisasi, ya. Antara lain mencakup tadi seperti masalah jabatan rangkap. Dan kedua juga, misalnya sebagai contoh Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 20 disebutkan bahwa organisasi profesi adalah organisasi yang kompeten di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui pemerintah. Nah, kami berpendapat karena ini Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, pengertian kompeten haruslah dimaknai sebagai kompeten di bidang pendidikan. Nah ini, dalam arti inilah maka kita menganggap perlu adanya perubahan di dalam memberi makna kepada undang-undang. Untuk itu apakah Ahli sependapat bahwa ini bukan hanya masalah ... internal organisasi (...)

34

54.

KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, Saksi atau Ahli itu yang ditanya?

55.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Saksi.

56.

KETUA: ANWAR USMAN Jangan pendapat, kalau Saksi, ya, jangan pendapat.

57.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Dari pengalaman dia apakah itu bisa cuman sekadar perubahan AD/ART karena setiap muktamar AD/ART bisa diubah? Saya kira itu sementara cukup. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

58.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Lanjut ke Kuasa Presiden.

59.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia. Masih ada satu pertanyaan dari Pemohon.

60.

KETUA: ANWAR USMAN Masih ada?

61.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Satu saja.

62.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan.

63.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Singkat saja, Pak.

35

64.

PEMOHON: NURDADI SALEH Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Saya hanya bertanya kepada Saksi Frizar, dr. Frizar sebagai Saksi fakta. Apakah keputusan IDI wilayah dalam memberikan rekomendasi yang berbeda dengan keputusan POGI Jaya melakukan koordinasi ... itu telah melakukan koordinasi dengan POGI Jaya, artinya memanggil, bertanya, ataupun mencoba menjadi penjelasan? Pertanyaan yang kedua adalah apakah juga dr. Frizar pernah mendengar ada kasus yang hampir serupa dengan kasus di POGI Jaya tentang masalah rekomendasi yang terjadi di Medan, yang kebetulan terbalik, keputusan Persatuan Ahli Penyakit Dalamnya tidak ... sudah memberikan rekomendasi, tapi keputusan IDI cabangnya tidak memberikan rekomendasi? Apakah itu juga dr. Frizar mendengarnya yang sekarang telah masuk ke ranah hukum? Terima kasih, Yang Mulia.

65.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Lanjut ke Kuasa Presiden, silakan kalau ada?

66.

PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia.

67.

KETUA: ANWAR USMAN Cukup, baik. Ya, dari meja Hakim? Ya, silakan Yang Mulia Pak Palguna dulu, dari sebelah. Ya, Yang Mulia Pak Suhartoyo dulu, silakan.

68.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Baik, terima kasih, Pak Ketua. Saya yang pertama ke Prof. Ova, ya. Tapi mumpung saya ingat, saya minta dulu dari keterangan Ahli yang kedua Pak Harryam, Harryam, ya, Pak namanya? Takut salah saya. Data tentang siapa yang dari IDI menjadi anggota konsil yang tidak berhenti tadi dari jabatan struktural? Mungkin Pemohon bisa berkoordinasi diberikan masukkan ke Mahkamah, ya. Ini persidangan pengadilan ini, Mahkamah. Jadi harus … nanti, harus ada data dan anu. Jadi ... kemudian yang kedua, saya sampaikan juga kepada Pihak IDI yang minggu kemarin kami minta kehadiran itu sebenarnya dari itu adanya pengembangan keterangan dari ibu salah satu saksi dari Pemohon, saksi ... ahli, ya? Yang waktu itu menjelaskan bahwa oleh karena beliau itu sangat aktif di LDP itu, kemudian sampai berakibat diberhentikannya sebagai pengurus IDI Jawa Barat, yang salah satu alasannya karena Pihak IDI tidak sependapat dengan ... apa ... tentang 36

aktivitas LDP itu yang notabene sebenarnya itu adalah pendirian Mahkamah ... putusan Mahkamah yang siapa pun mestinya harus melaksanakan. Artinya, ketika pengujian itu meskipun ditolak, berarti norma itu eksis. Kemudian berkembang lagi pada hari ini, ada informasi dari ahli tadi, ada salah satu anggota KKI yang ternyata berasal dari IDI yang tidak melepaskan jabatan strukturalnya yang itu bisa kita persoalkan nanti. Apakah kemudian KKI-nya yang bermasalah produk-produknya, regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh KKI, ataukah hanya khusus yang bersangkutan ini yang kemudian karena memang independensi, imparsialitas lembaga, itu kan memang menjadi dasar yang esensial di dalam KKI itu karena pertanggungjawaban saja hanya kepada presiden di situ? Jadi jangan kemudian KKI ketika itu oleh putusan Mahkamah dalam permohonan sebelumnya ini kita perkuat di Undang-Undang 2004 Ini, tapi kemudian di situ ada persoalan-persoalan juga. Jadi, nanti juga berpotensi akan ada persoalan-persoalan di kemudian hari, mungkin yang dipersoalkan oleh pihak yang lain lagi atau pihak yang kemarin. Itu saja. Jadi, supaya eksistensi daripada ... apa ... KKI, ya, betul-betul sesuai dengan amanat undang-undang. Itu kan sebenarnya di perubahan kemarin, di undang-undang yang baru ini sudah kritis, di Undang-Undang Kesehatan itu. Artinya, apakah kemudian dibuat cluster-cluster ataukah kemudian itu yang ... artinya, supaya menjadi bahan introspeksi sedikit bagi KKI. Tapi, kalau ... siapa pun yang ada unsur KKI di sini, supaya bisa mendengar. Kemudian, ke Prof. Ova, ya. Yang ingin saya tanyakan, Ibu, sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang baru lulus, Ibu kan dekan ini? Praktisi, juga pendidik. Untuk uji kompetensi, secara substansial, sebenarnya bedanya apa dengan substansi yang ada di sertifikasi kompetensi? Yang sebenarnya, ketika uji kompetensi, di situ juga sudah dilaksanakan oleh unsur perguruan tinggi, fakultas, kemudian juga oleh kolegium, dan juga oleh organisasi profesi. Ya, kan? Ibu tadi mengatakan koordinasi-koordinasi itu apa? Tapi, kalau saya baca undang-undangnya adalah dilaksanakan oleh ini dan ini, dengan koordinasi organisasi profesi. Apakah di situ ada beda kewenangan apa tidak, saya tidak tahu. Tapi, yang ingin saya tanyakan soal substansinya, Ibu. Jangan kemudian, mahasiswa ini juga menjadi korban. Untuk apa ada ujian berulang-ulang yang dilaksanakan oleh ujian kompetensi ... sertifikasi kompetensi pun dilakukan oleh pihak yang sama juga, minus perguruan tinggi, kan? Ah, secara substansinya begitu. Kalau memang, ini ... ini juga berkaitan dengan permohonan Pemohon, saya ingin argumentasi itu yang ingin saya dapatkan, kenapa

37

harus satu kali saja yang dimaui Pemohon, tidak perlu lagi ada sertifikat kompetensi, cukup uji kompetensi? Kemudian yang kedua, Ibu. Ibu tadi, ada di penutup keterangan tadi, Ibu mengatakan bahwa CPD ini sebenarnya masih perlu dipantau dan diperbaiki. Saya ingin kejujuran Ibu. Ibu juga dokter, di dalamnya juga berkecimpung terlibat di dalam hiruk-pikuk tentang organisasiorganisasi yang seabrek-abrek ini. Saya juga memahami organisasi yang ada di kedokteran ini bingung saya. Kolegium ini, kemudian ... ya, Ibu. Sebenarnya ada persoalan apa, Ibu? Mohon kami dijelaskan. Diperbaiki itu oleh karena apa? Kemudian, dipantau itu karena apa? Jadi, memang perlu kejujuran Ibu dan apa yang terjadi di situ? Kalau Ibu menjadi Pihak Ahli dari Pemohon, rasanya Ibu mestinya bisa terbuka karena Ibu bukan bagian dari IDI ... bukan dari posisi IDI pada persidangan ini, semestinya. Kemudian, Ibu barangkali tahu, ya, saya ingin ... karena Ahli, jadi barangkali juga bisa saya ingin mendapatkan ... kenapa ikatan dokter ... profesi ... organisasi profesi ini tidak melibatkan dokter spesialis? Apa reasoning yang dibangun oleh organisasi profesi ini? Benar, ya, Ibu? Benar dulu bahwa memang tidak ada persatuan spesialis yang masuk di organisasi profesi? Jangan nanti saya salah. Saya malu nanti. 69.

AHLI DARI PEMOHON: OVA EMILIA Saya kira itu ... IDI itu adalah rumah besarnya.

70.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, rumah besar.

71.

AHLI DARI PEMOHON: OVA EMILIA juga.

72.

Terus di dalamnya itu ada organisasi-organisasi profesi spesialis

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Juga termasuk bagian dari itu?

73.

AHLI DARI PEMOHON: OVA EMILIA Ya.

38

74.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya. Ini Pemohon ini permohonannya. Saya mengikuti permohonannya. Jadi, argumentatif apa tidak. Kenapa, Pak? Saya mau penjelasan dulu, Pak Pemohon. Supaya klir ini. Kenapa Bapak minta supaya organisasi profesi juga termasuk di dalamnya adalah para spesialis?

75.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Oh, mungkin ... maaf, Yang Mulia. Mungkin salah pemahaman. Maksudnya adalah dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang memberi rekomendasi izin praktik adalah organisasi profesi (...)

76.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, tidak Pasal 1 angka 12, permohonan Bapak di angka 2.3 bahwa organisasi profesi supaya dimasukkan juga perhimpunan dokter spesialis.

77.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Ya karena di dalam kalangan dokter, kalangan IDI, dokter penyakit dalam, dokter (suara tidak terdengar jelas) itu juga adalah profesi. Jadi, jangan hanya dibatasi pada IDI. Tapi juga mencakup juga (...)

78.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oh, ya, sudah. Kalau begitu (...)

79.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Yang (...)

80.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu lebih ada di dalamnya lagi, ya?

81.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Tetap di dalam.

39

82.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Oke.

83.

PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Mencakup juga.

84.

HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau gitu, kami jelas. Yang pertanyaan ketiga, enggak jadi, Ibu. Mungkin itu dulu. Terima kasih, Pak Ketua.

85.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, Yang Mulia Pak Palguna?

86.

HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya tidak bertanya. Saya hanya meminta ini, kete ... pertanyaan yang agak aneh dari Pemohon itu supaya dilengkapi dengan data. Masa sih, benar ada SKP untuk demo lima, untuk buat karya ilmiah cuma dua? Saya mohon ditunjukkan faktanya, ya. Karena ini Pemohon yang melontarkan, saya minta Pemohon yang menghadirkan fakta itu, kalau mengenai soal itu. Agak aneh juga ini negeri kita jadi terbalik-balik kalau begini ini, kan lucu itu, masa SKP ... padahal itu bagian yang akan digunakan untuk menilai, kan? Ini dalam persidangan terbuka lho, ini bukan pernyataan yang main-main menurut kami ini, ini hal yang sangat penting untuk disampaikan. Kepada Pak Frizar Irmansyah juga, saya mohon ini juga pernyataan yang menarik di dalam Bapak dan apalagi tadi dipertegas oleh salah seorang Pemohon kasus di Medan yang terjadi sebaliknya. Karena di satu pihak, kemudian akan tercermin dan ini buruk sebenarnya dampaknya untuk masyarakat kalau sampai masyarakat melihat bahwa “cermin” ada perpecahan, seolah-olah ada rebutan, apa sesungguhnya di IDI ini dengan di katakanlah yang diorganisasi profesi di spesialis dalam hal ini POGI, ya, ahli kandungan ini. Karena begini, yang saya maksud itu mohon nanti juga melalui Pemohon dilengkapi datanya, berapa orang dokter spesialis di Jakarta yang diberikan … apa namanya ... memperoleh izin praktik tanpa ada koordinasi atau tanpa ada rekomendasi dari POGI Jaya yang langsung dari … yang mendapatkan langsung dari ini ... langsung dari IDI berarti, ya, dalam hal ini IDI DKI, ya, yang memberikan itu? Sehingga akhirnya ini akan menjadi rangkaian fakta yang kemudian oleh Mahkamah sangat penting dikaitkan dengan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Apakah 40

ini memang hanya persoalan praktik sajakah atau memang ada sesuatu yang keliru dalam undang-undang ini? Kami Mahkamah sangat memerlukan data-data itu dan sebaliknya atau yang dalam pengalaman Pak Frizar selaku Ketua POGI Jaya 2013-2016 mengalami sendiri, bukan karena dengar-dengar, ya, mengalami sendiri atau mengetahui betul adanya fakta itu mohon juga disampaikan melalui Pemohon, fakta-fakta lain yang berkenaan dengan ini. Saya hanya ingin menegaskan itu Pak Ketua, saya tidak bertanya. Cukup, terima kasih. 87.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Yang Mulia Pak Saldi.

88.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Pak Ketua. Pertanyaan pertama saya kepada Prof. Ova. Tolong di dalam persidangan ini dikemukakan kepada Majelis apa saja sebetulnya yang tidak tepat dalam sudut pandang Ahli di antara pertikaian yang ada di ... kritik-kritik terhadap IDI tadi, apanya yang sebetulnya yang salah terkait dengan topik yang disampaikan di … apa namanya ... di dalam persidangan ini? Dan apa bahayanya kalau yang ini tidak diselesaikan? Artinya tarik-menarik diantara IDI dan lain-lain itu masih tetap terjadi, apa bahayanya untuk … apa namanya ... pembangunan kesehatan kita? Itu satu. Yang kedua, ini kepada Pemohon. Saya ingin atau kami ingin dapatkan juga, ya, data, kira-kira kewajiban-kewajiban apa sih yang harus dipenuhi oleh pihak yang memohon sertifikasi? Lalu dari kewajiban-kewajiban itu, implikasi-implikasi biaya apa saja yang ditimbulkan dari kewajiban itu? Kami ingin tahu juga, jangan-jangan ribut-ributnya ada hubungan dengan uang sebetulnya. Jadi kita mohon dijelaskan juga implikasi uang yang ditimbulkan dari proses sertifikasi seperti ini? Biasanya kalau ada izin ribut-ribut salah satu di belakangnya pasti uang. Nah, kami mohon diuraikan IDI boleh juga mengedepankan kalau orang minta sertifikasi dan segala macamnya atau disertifikasi ulang, kewajiban-kewajiban apa saja yang harus diapa ... dipenuhi lalu beban biaya apa yang harus dikeluarkan? Itu saja, terima kasih.

89.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Silakan Ahli dan Saksi untuk menanggapi apa yang ditanyakan.

41

90.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Yang Mulia, apakah Pihak Terkait diizinkan bertanya?

91.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebenarnya Pihak Terkait kan hanya berkewajiban untuk memberikan keterangan. Baik, ya, poin-poinnya saja, ya, yang singkatsingkat saja. Silakan.

92.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Pertama, kepada dr. Ova, pertanyaan saya terkait dengan paparan CPD itu adalah domain profesi, seperti benang merah dari paparannya. Kalau CPD yang notabene adalah domain profesi yang itu sudah explicitly di Undang-Undang Praktik Kedokteran. Pertanyaan saya adalah apakah CPD yang merupakan domain profesi sebagaimana profesi juga mempunyai body of knowledge, mempunyai etika, mempunyai disiplin, tunduk kepada standar-standar kompetensi. Pertanyaannya adalah apakah itu berarti CPD yang dilakukan oleh organisasi profesi, itu adalah inheren dalam lingkup organisasi profesi? Kongkritnya apakah CPD itu yang dilaksanakan oleh kolegium IDI, itu inheren, tidak, dengan posisinya sebagai organisasi profesi? Itu yang pertama untuk penajaman. Yang kedua, dalam paparan Ahli dikatakan CPD di Indonesia disebutkan Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini menyebutkan 6 tugas wewenang. Pertanyaan saya adalah apakah paparan atau penjelasan ini confirm, tidak, dengan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan adanya pendidikan berkelanjutan bagi profesi? Jadi, tentu Ahli paham betul bahwa CPD itu bukan pendidikan tinggi di fakultas kedokteran, tapi post university yang berbasis kepada praktik. Apakah CPD yang dimaksudkan dalam paparan Saudara Ahli itu confirm sebenarnya, atau rujukannya adalah Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Praktik Kedokteran yang notabene sudah diperdebatkan dalam proses pembuatan undang-undang ini sejak tahun 2000 sekian sampai dengan undang-undang tersebut lahir tahun 2004? Kemudian untuk … maaf, Ahli Haryyadin Mahardika. Saya ingin bertanya soal terminologi conflict of interest. Apakah Ahli mengerti bahwa ada 3 norma yang harus diikuti oleh dokter dan itu adalah rujukannya Putusan Mahkamah Konstitusi? Apakah ahli juga mempertimbangkan pendapatnya dengan adanya MKEK (Majelis Kehormatan Etika Kedokteran) bagi dokter yang salah etika atau tidak bersapa dengan sejawat misalnya, itu masalah etika? Soal adab saja, itu

42

sudah ada di MKEK, kemudian soal disiplin ada di MKDKI. Kemudian, ada mekanisme pengambilan keputusan. Ahli, saya mau memberi informasi bahwa KKI dengan IDI adalah dua organisasi yang berbeda. Mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda, dengan mekanisme pengambilan keputusan sesuai dengan rapat pleno yang berbeda. Saya agak ingin bertanya, mengapa … apa pendapat Ahli bahwa ketiga komponen ini adalah indikator untuk menjaga adab, menjaga etika, menjaga disiplin, menjaga hukum sebagai tiga norma? Sehingga tiba-tiba ahli jumping conclusion dan tidak jernih menganggap adanya conflict of interest. Saya ingin memberi referensi kepada Ahli bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XIII/2015 dalam angka 3.12 itu menyebutkan, “Profesi dokter dan dokter gigi memperoleh otonomi untuk melakukan safe regulation berdasarkan kepercayaan publik.” Jadi mungkin ini bisa menjadi referensi tambahan bagi Ahli, sehingga lebih jernih tidak (…) 93.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

94.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Lebih jernih dalam memeriksa tanggapan ini (…)

95.

KETUA: ANWAR USMAN Ya, sebentar, nanti dulu. Biar (suara tidak terdengar jelas).

96.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Yang kedua, saya ingin lanjutkan kepada Saksi, Prof. Dr. Ahmad Djodjosugito. Yang tadi mengatakan bahwa organisasi IDI dengan skemanya yang sudah dipaparkan dan saya mengambil kesimpulan dari paparan Ahli bahwa ada … ada perbedaan antara pendidikan yang dilakukan pada tingkat universitas sebagai pendidikan tinggi kedokteran dilakukan oleh FK atau FKG. Dengan pendidikan post university ketika masuk ke dunia praktik yang itu disebut sebagai CPD oleh Dokter Saksi Ahli yang pertama tadi. Nah, saya ingin bertanya. Apakah memang dalam perkembangannya saat ini, CPD itu sebagai bagian daripada kolegium dan kolegium itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari IDI, itu adalah bukan sebenarnya pada ranah pendidikan tinggi atau fakultas kedokteran yang notabene tunduk kepada Undang-Undang Pendidikan

43

Tinggi, pun demikian mungkin tunduk kepada Undang-Undang Praktik Kedokteran? Nah, yang terakhir, saya ingin bertanya soal status daripada majelis-majelis yang disebutkan oleh Ahli. Bahwa saya ingin memberikan informasi, berdasarkan Pasal 14 ayat (1) anggaran dasar yang paling akhir, disebutkan adalah bahwa pimpinan organisasi IDI itu terdiri atas satu pengurus besar. Yang kedua, Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI), yang kedua adalah Majelis Etika Kedokteran (MKEK), dan MBPK. Jadi antara PB-IDI dengan MKKI, MKEK, dan MBPK, itu adalah setara, tidak ada saling bawah-membawahi dan itu adalah perumusan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Anggaran Dasar Ikatan Dokter Indonesia. Terus yang terakhir bagi Ahli (…) 97.

KETUA: ANWAR USMAN Kalau ke Saksi, pertanyaan jangan dimintakan pendapat, ya, atau pendapat dari Kuasa Hukum. Silakan.

98.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ya, Saksi, kepada Saksi. Apakah Saudara juga mempertimbangkan sebenarnya mengetahui ada Pasal 14 ayat (1) ini dalam anggaran dasar? Karena ada yang bias, tidak jernih, dan keliru memahami IDI, PB-IDI seakan-akan membawahi tiga majelis. Padahal antara PB IDI mempunyai PB IDI kemudian ada tiga majelis itu adalah tiga komponen yang berbeda dan satu dengan yang lainnya adalah otonom, tidak mempunyai hierarki organisasi yang saling memengaruhi. Terakhir, yang ingin saya tanyakan adalah kepada Saksi Frizar. Apakah itu adalah mekanisme antara POGI dengan IDI Jaya mempunyai mekanisme yang bagaimana? Dan siapa sebenarnya yang menentukan? Karena kalau surat izin praktik, itu adalah domain administrasi izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Terima kasih.

99.

KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ini pertanyaan dan tanggapan, mungkin banyak sekali, termasuk masalah data dan sebagainya. Oh, ya, tadi Kuasa Hukum Pemohon, apa (...)

100. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ndak, kami minta Majelis menegur ini Penasihat Hukum dari Pihak Terkait, jangan menilai orang, membuat konklusi bahwa jumping

44

conclusion, dan sebagainya. Itu bukan ranah dia untuk berkomentar seperti itu. 101. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Ya, bahan pertimbangan Majelis. Ya, terima kasih. Untuk Ahli dan Saksi karena banyak yang harus ditanggapi, yang harus dijawab, ya, mungkin nanti bisa disampaikan secara tertulis. Kalau ... jadi, sekarang kalaupun bisa sekarang, ya. Kalau yang menyangkut data, dan sebagainya, atau hal-hal yang perlu dipertegas secara tertulis, ya, bisa pada sidang berikutnya disampaikan melalui Kuasa Hukum. Silakan. 102. AHLI DARI PEMOHON: OVA EMILIA Terima kasih, Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia. Jadi, ada beberapa pertanyaan. Kalau tadi yang disampaikan yang pertama adalah bagaimana kualitasnya kalau CPD tidak dilakukan oleh kolegium, ya, atau karena di sini oleh BP2KB. Nah, kalau saya lihat di sini, di Indonesia, kalau di dalam AD/ART IDI Pasal 32, saya melihat bahwa BP2KB ini sebetulnya merupakan suatu badan yang membantu IDI, yang seharusnya batasnya adalah jelas antara mana yang menjadi wewenang organisasi profesi, dalam hal ini BP2KB, dan mana yang seharusnya kolegium, ya. Jadi, kalau di dalam AD/ART ini, mungkin untuk penetapan kebijakan ini adalah di organisasi profesi. Untuk penyusunan standar pengembangan keprofesian seperti apa? Ini adalah organisasi profesi. Tetapi, kalau misalnya untuk bentuk kompetensi apa dari standar itu yang harus dicapai? Ini mestinya adalah ranahnya kolegium. Sehingga, di dalam CPD tersebut karena berkaitan dengan konten, kompetensi, tentunya kolegium lebih tepat. Hanya memang tadi … yang disampaikan tadi selalu di sini adalah kolegium yang bermasalah atau yang kita sebutkan … berdebatkan di sini adalah Kolegium Dokter Indonesia. Sedangkan untuk kolegium yang untuk spesialis, ini lebih smooth. Jadi, tidak ada sejauh ini konflik yang dikaitkan terkait dengan CPD. Karena untuk pendidikan profesi spesialis, ini CPD sudah dikelola oleh kolegium. Jadi, ini khusus untuk dokter, ya, dokter umum, ya, yang langsung oleh BP2KB. Yang saya melihat ini mestinya tidak … apa … streamline, tidak … tidak analog dengan kebijakan. Kenapa kok organisasi profesi, dalam hal ini IDI, memberlakukan kalau untuk kolegium spesialis diserahkan, tapi kalau kolegium dokter tidak demikian? Jadi, langsung dikelola oleh BP2KB. Yang di sini, saya melihat bahwa akan banyak adanya konflik … konflik kepentingan. Yang dalam hal ini, misalnya kalau BP2KB ini berfungsi sebagai kolegium, jadi dia mengakreditasi penyedia atau penyelenggara suatu CPD, maka tentunya akan konflik. Karena pada 45

saat dokter-dokter ini minta pengakuan, “Saya sudah memenuhi atau belum … apa … kreditnya … kreditnya atau KUM-nya?” Maka ini kembali lagi kepada organisasi profesi. Kan jadi dia yang menentukan kebijakan, dan dia mengakreditasi penyelenggara, tetapi dia juga menilai capaiancapaian tersebut. Saya kira agar elegan, fungsi ini mestinya dipisahkan. Jadi, antara pembuat kebijakan, dengan penilai, atau pun pelaksana, ya. Jadi, ini dipisahkan seperti yang kita lihat di beberapa negara yang lain. Nah, terus kalau misalnya terjadi konflik demikian, maka tadi yang disebutkan oleh penanya bahwa kemungkinan organisasi profesi karena kolegiumnya atau BP2KB yang membuat … apa … SKP-SKP tersebut, maka apabila ada suatu kegiatan yang berkepentingan langsung dengan organisasi profesi, maka akan dipermudah atau mungkin diberikan nilai angka SKP yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Tadi juga ditanyakan tentang jurnal, saya juga ini suatu hal yang … yang baru mestinya, kalau suatu terbitan jurnal, kalau di dalam Kemristek Dikti, ini sudah ada tim sendiri yang menilai dan misalnya dari dosen. Dosen, dia menulis di suatu jurnal, maka yang mengakreditasi jurnal ini bukan dari … apa namanya … Kemristek Dikti, bukan dari institusi pendidikan, tapi dari badan akreditasi sendiri. Jadi, memang berbeda antara yang mengakreditasi jurnal, yang mengakreditasi penyelenggara pendidikan dengan yang menilai capaian dari masing-masing anggota profesi. Jadi karena adanya kesimpangsiuran tersebut, menjadi … terjadi adanya konflik kepentingan yang terjadi sekarang ini. Nah, sebagai contoh, tadi karena Anggota Majelis Hakim ada yang bertanya, sebetulnya apa sih yang kurang tepat dari CPD yang sekarang ini ada? Ya, yang saya lihat di sini, kalau misalnya CPD ini tidak diatur, tidak dipisah antara kewenangan profesi dengan kewenangan kolegium, maka ini akan terjadi jeruk menilai jeruk, gitu ya. Jadi, artinya bahwa saya yang mengakreditasi kegiatan tersebut dan kemudian saya juga yang akan menerima atau menilai mengakses bahwa dokter … seorang dokter sudah mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, ini konflik of interest-nya menjadi sangat kental di sini. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi bahwa si CPD ini menjadi hanya sebagai formalitas mengumpulkan … apa namanya … SKP, ya karena tadi kecenderungannya memang SKP-nya tinggi. Nah, ini supaya kalau misalnya ini dibiarkan na … maka akan muncul adanya CPD-CPD-an yang har … yang seolah-olah hanya formalitas. Nah, khawatirnya nanti akhirnya akan muncul bahwa kita melakukan resertifikasi terhadap dokter-dokter yang sebetulnya belum mengikuti suatu proses CPD yang seharusnya. Jadi, artinya ini menjadi suatu … terciptanya suatu pelayanan yang substandar di masyarakat. Sehingga, kemungkinan potensi adanya malapraktik (penyimpangan) tentunya akan semakin tinggi dan secara tidak langsung akhirnya juga akan mengimbas kepada organisasi profesi, 46

yaitu mengurangi kepercayaan publik terhadap profesi itu sendiri, seperti yang saya kira terjadi akhir-akhir ini karena ini sudah merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan kita bersama. Jadi, saya kira, itu yang berkaitan dengan CPD. Jadi, saya memahami tadi pertanyaan bahwa CPD adalah sesuatu hal pendidikan setelah universitas. Jadi, domainnya memang dari profesi, namun harus mestinya dipisahkan mana yang menjadi perannya profesi, yaitu menetapkan kebijakan dan mana yang perannya kolegium yang sifatnya lebih dalam hal teknis, ya, dalam hal teknis. Kemudian tadi pertanyaan berkaitan dengan UKM PPD, ya. Bahwa menurut saya selaku Dekan bahwa di sini ada suatu perubahan yang sangat besar. Dimana sejak tahun 2007 adanya suatu ujian nasional yang sebetulnya awalnya itu diinisiasi oleh asosiasi institusi pendidikan dokter. Karena dengan adanya jumlah FK yang banyak, ini kalau dulu … zaman dulu, ini yang dari ruk … FK-FK swasta ataupun yang baru, ini harus ujian nasional ke FK yang sudah lebih dulu ada, misalnya ke FK UI atau ke FK UGM, Unair. Nah, kita melihat bahwa itu bukan suatu proses ujian yang objektif. Sehingga itu merupakan assessment dari kita bersama dari asosiasi. Sehingga, diinisiasi suatu ujian nasional bersama, ya. Ujian nasional ini dikenakan bukan hanya kepada FK swasta ataupun FK yang baru, tapi semua. Termasuk juga FK-FK yang senior atau lama. Nah, di situ diharapkan agar lulusan yang dihasilkan itu adalah comparable. Nah, pada waktu itu, kemudian diusulkan agar ujian itu karena memang betul-betul highstate dengan persyaratan dan juga persiapan yang bukan hanya sulit, tapi juga mahal, ya, sehingga diharapkan itu menjadi suatu ujian yang bisa diterima baik oleh seluruh asosiasi fakultas kedokteran dan kolegium dokter. Nah, pada waktu itu, kolegium dokter yang ada di situ seperti kolegium profesi beranggotakan dari fakultas-fakultas kedokteran. Jadi, perwakilan fakultas-fakultas kedokteran dan juga dari organisasi profesi. Sehingga, ujian yang highstate itu diangkat menjadi exit exam. Exit exam ini mempunyai dua makna. Jadi, yang pertama bahwa dia lulus kompeten dari perguruan tinggi. Yang kedua, dia juga lulus dan berhak untuk masuk mendapatkan sertifikat sebagai dok ... dokter, untuk berpraktik sebagai dokter. Sehingga yang disebut pertama tadi adalah sertifikat profesi yang merupakan lulus dari universitas. Sedangkan yang kedua adalah lulus sebagai untuk berhak menjadi praktik ... mendapat praktik adalah sertifikat kompetensi. Jadi, memang desainnya adalah satu kali ujian. Jadi ini yang terjadi. Mungkin tadi yang disebutkan adanya dua kali ujian adalah pada masa transisi di tahun 2014, dimana pada waktu itu ada perubahan dari uji kompetensi dokter Indonesia, kemudian diubah menjadi UKM PPD, ya. Jadi, artinya ini dalam transisi.

47

Kalau sekarang, semua yang lulus yang sudah mengikuti, ini akan mendapatkan dua sertifikat langsung. Jadi sudah dilaksanakan seperti itu. Saya kira sementara itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 103. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Lanjut ke Pak Harryadin. 104. AHLI DARI PEMOHON: HARRYADIN MAHARDIKA Terima kasih. Saya akan mungkin menjawab dengan singkat, mungkin nanti jawab lengkapnya karena terkait dengan beberapa data yang saat ini belum saya miliki akan saya tulis. Mengenai pertanyaan dari Pemohon, mengenai … apa namanya tadi ... terminologi ... ada contoh yang dilakukan oleh IDI, yaitu pada contoh yang disebutkan oleh Pemohon adalah yang dilakukan oleh dr. Pandu Riono mengenai … apa namanya ... dokter yang dipaksakan lulus, tapi kemudian tidak ada reaksi dari KKI. Ini kami melihat bahwa salah satu dari literatur mengenai conflict of interest, di situ disebutkan ada bentuk-bentuk dari conflict of interest yang disebabkan oleh rangkap jabatan. Salah satu bentuknya disebut dalam literatur, dinamakan dengan self dealing atau self dealing ini artinya terjadinya satu mekanisme pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dua wewenang yang berbeda sebenarnya, tapi dalam wewenang yang berbeda tersebut, jika terjadi rangkap jabatan perbedaan wewenang tersebut bisa menjadi satu kesamaan. Karena tadi ... karena dijabat oleh dua individu yang sama, ya. Nah, kemungkinan jika benar data yang disebutkan oleh Pemohon tersebut, yang terjadi demikian, maka kami juga bisa ... bisa mengatakan bahwa mungkin yang terjadi dalam hal ini terjadinya self dealing ini. Artinya IDI sebagai organisasi yang seharusnya bisa menjaga kualitas, itu tidak melakukannya, tapi KKI di satu sisi sebagai lembaga yang juga perlu dan punya wewenang untuk memonitor profesi dokter juga tidak memberikan … apa namanya ... reaksi dan tanggapanya terhadap apa yang dilakukan oleh IDI. Jadi kami melihat mungkin di situlah terjadi yang dinamakan dengan konflik kepentingan karena adanya rangkap jabatan itu, khususnya dalam bentuk self dealing tersebut. Kemudian mengenai pertanyaan mengenai yang lain dari Pemohon, mengenai adanya ... dari IDI yang kemudian menabrak … apa namanya ... menabrak adanya sebuah keputusan yang sudah diputuskan, misalnya mengenai Dokter Layanan Primer (DLP). Kami melihat sesuai dengan tadi yang disebutkan mengenai self regulation institution atau self regulation organization, kami melihat hal ini mungkin 48

memang perlu dijadikan sebagai dasar bagi pertimbangan kita semua mengenai self regulation organization di bidang kesehatan ini. Karena memang alamiahnya atau nature-nya agak berbeda dengan self regulation organization untuk profesi yang lain. Saya mungkin bisa menyebutkan contoh, misalnya profesi pariwara atau profesi periklanan di Indonesia, mereka juga self regulation organization. Dimana ketika terjadi iklan atau pariwara yang diprotes oleh masyarakat, kemudian dilakukan penindakan dalam organisasi tersebut. Tapi dalam hal ini mungkin yang tadi sudah disampaikan bahwa khusus untuk IDI sendiri karena di sini tidak murni profesi tersebut itu seluruhnya swasta atau di luar kepentingan publik, jadi dimana sebagian ada kepentingan publik, saya rasa seharusnya IDI juga melihat bahwa keputusan-keputusan hukum yang sudah dibakukan itu selayaknya ditaati, tapi tidak dilawan, demikian. Kalaupun tidak setuju, mungkin perlu melakukan ketidaksetujuan tersebut dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kemudian mengenai pertanyaan dari Termohon, mengenai ada ... mengapa langsung KUM (CUM) itu conclusion mengenai conflict on interest ini. Karena ada 3 norma dalam ... dalam organisasi ini sendiri ada MPPK, MKEK, dan MKKI, itu sendiri kami melihatnya bahwa yang dimaksud atau yang dimaksud dengan conflict of interest yang terjadi adalah karena kita melihat bahwa KKI sendiri tidak hanya mewakili ... apa namanya ... kepentingan di luar ... di luar kepentingan yang ada di MKKI, MKEK, dan MPPK itu sendiri. Jadi, yang diatur oleh etika di MKEK misalnya, itu adalah untuk anggota organisasi profesinya. Sementara yang saya maksudkan adalah karena memang sebuah ... apa namanya ... struktur atau bangunan organisasi memerlukan adanya check and balance adalah karena di sinilah check and balance-nya di mana IDI seharusnya memiliki atau diberikan satu check dan balance yang harusnya dilakukan oleh KKI pada saat ... ini adalah pemahaman yang saya miliki, mengenai struktur yang ada. Dan di mana jika apabila check tersebut dilakukan di mana terdapat unsur IDI juga di dalam KKI tersebut, kami melihat bahwa ada potensi terjadinya conflict of interest. Sehingga diperlukan adanya ... apa namanya ... sesuatu yang steril antara IDI dengan KKI itu sendiri. Meskipun pada kenyataannya, di dalam IDI, di dalam IDI ada tiga norma tersebut yang memang secara rutin mengatur hal-hal yang telah saya sebutkan di atas. Demikian. 105. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Berikut Prof. Dr. Ahmad. 106. SAKSI DARI PEMOHON: M. AHMAD DJOJOSUGITO Terima kasih, Yang Mulia. Saya melihat pertanyaan dari pihak Pemohon maupun yang Pihak Terkait ini. Mungkin jawabannya dalam 49

kesimpulan saya tadi. Jadi, ini sebetulnya karena pemahamannya berbeda, pemaknaannya berbeda mengenai organisasi profesi, mengenai kolegium, yang di mana di dalam kenyataannya organi ... organisasi profesi dan kolegium di tingkat pendidikan dokter spesialis, itu sudah berjalan dengan baik. Hanya yang ... yang pengaturannya tidak begitu jelas, sehingga terjadi perbedaan makna, khususnya pada kolegium dokter Indonesia yang untuk umum tadi. Jadi, saya kira kalau pemaknaan Kolegium Dokter Indonesia ini bisa disatukan, baik dari pihak Pemohon maupun yang terkait, saya kira tidak akan ada masalah lagi. Terima kasih. 107. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terakhir, Pak Frizar Irmansyah. 108. SAKSI DARI PEMOHON: FRIZAR IRMANSYAH Terima kasih, Yang Mulia. Izin untuk menjawab pertanyaan. Yang pertama, tentang koordinasi bahwa sangat disayangkan pada kepengurusan IDI wilayah yang sekarang yang terjadinya kasus ini, memang tidak ada koordinasi sebelum memutuskan untuk memberikan rekomendasi. Padahal pada kepengurusan IDI yang ... wilayah yang sebelumnya antara POGI Jakarta dan IDI wilayah Jakarta, itu sangat berhubungan sangat erat dan mereka berkomitmen hanya memberikan pengantar rekomendasi untuk SIP kalau mendapat pengantar dari POGI Jakarta. Jadi, ini memang hanya oknum ini yang IDI yang wilayah ini. Yang kedua, pertanyaan Yang Mulia bahwa berapa jumlah dokter Sp.OG. yang tanpa rekomendasi dari POGI Jaya. Terus terang saya tidak secara pasti, saya tidak tahu. Karena mereka bisa langsung berhubungan ke ... sekarang kebijakannya ke IDI cabang. Jadi, saya tidak memantaunya, tetapi yang saya tahu persis karena kebetulan duaduanya sebelumnya mencoba untuk mengurus ke POGI Jaya, namun karena adanya regulasi itu, saya tidak izinkan, mereka akhirnya langsung mengurus ke IDI wilayah dan diberikan surat rekomendasi tanpa melalui pengantar dari POGI cabang Jakarta. Yang ketiga, dari pertanyaan dari IDI. Bagaimana mekanismenya? Ada dua. Kalau yang belum pernah menjadi anggota POGI Jakarta, mereka harus menjadi POGI cabang Jakarta dulu, baru kemudian kita memberikan pengantar ke IDI wilayah atau IDI cabang untuk mengurus surat izin praktiknya. Hal ini dimaksudkan kita dapat memantau attitude kualitas dan kompetensi dari yang bersangkutan. Sehingga kita bisa melakukan pembinaan atau pun pengawasan terhadap yang bersangkutan. Yang kedua, kalau dia ingin memperpanjang SIP-nya, maka jalurnya adalah dia harus menunjukkan kegiatannya selama lima tahun, 50

yang tadi SKP tadi. Kalau setelah itu akan dinilai oleh kolegium, apakah dia sudah kompeten untuk menjalankan dokter kandungan. Kalau sudah kompeten, maka akan diterbitkanlah surat kompetensi yang kemudian akan disampaikan ke Konsil Kedokteran Indonesia yang akan diterbitkan surat tanda registrasi yang menandakan bahwa yang bersangkutan kompeten untuk menjalankan profesi kedokter ... dokter kebidanan. Dari situ kita memberikan pengantar kepada IDI cabang atau IDI wilayah untuk mengurus surat izin pratiknya. Demikian, terima kasih. 109. KETUA: ANWAR USMAN Baik. Terakhir Pihak Terkait, apa tanggapannya yang terkait kemarin itu? Sidang sebelumnya. Silakan. 110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan waktu sedikit. Bahwa tentunya kami sangat setuju mendukung tugas daripada Mahkamah Konstitusi dan tentunya Mahkamah Konstitusi juga menganut prinsip mendengar keterangan semua pihak. Dan oleh karena itu, untuk memberikan informasi yang utuh, kami berharap Ketua Umum PB IDI akan memberikan semacam keterangan, sesuai yang disampaikan oleh Ketua pada persidangan sebelumnya. 111. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 112. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS Baik. Assalamualaikum wr. wb. 113. KETUA: ANWAR USMAN Waalaikumsalam wr. wb. Jadi saya garis bawahi dulu, mengapa IDI tidak mau melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan dokter pelayanan primer? Silakan. 114. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS Baik. Salam sejahtera untuk kita semua.

51

Yang Mulia Hakim Konstitusi. Mungkin saya perlu meluruskan. Pertama ketidakhadiran saya pada tanggal 14 yang lalu, saya sudah meminta izin pada waktu itu karena saya dipanggil ke Inggris untuk melihat dan kemudian mengikuti pengobatan anak saya. Anak saya kebetulan mendapatkan beasiswa dari negara untuk program doktoral untuk bidang ekonomi. Satu tahun berlangsung, berjalan baik. Tahun kedua, dia menderita sakit yang sangat fatal yaitu satu leukimia akut (leukemia limfositik kronik) dan pada waktu itu saya diminta hadir, sehingga saya berhalangan pada sidang tersebut. Bukan saya tidak menghargai … apa namanya … dari … apa namanya … Mahkamah Konstitusi. Nah, tentunya saya wajib hadir karena anak saya berhadapan dengan hidup dan matinya, kira-kira seperti begitu. Nah, kemudian saya perlu menjelaskan bahwa tidak benar IDI menentang Amar Keputusan Nomor 122 Tahun 2014 yang lalu tentang Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Karena salah satu amar keputusan itu menyebutkan bahwa DLP adalah satu profesi baru dengan konten ilmu kedokteran keluarga, ilmu kedokteran komunitas, dan ilmu kesehatan masyarakat. Kita menerimanya dengan sepenuhnya. Tetapi yang menjadi masalah adalah begitu kita mulai menyusun yang namanya standar kompetensi yang harusnya dituangkan dalam suatu desain untuk RPP kepada presiden, di sana menjadi masalah. Karena ternyata konten kompetensi yang diajukan oleh kawan-kawan saya yang dari pihak seberang bahwa hampir 80% kompetensi yang diajukan adalah milik kedokteran keluarga. Sedangkan syarat untuk program studi baru adalah tidak lebih dari 30%. Itu menjadi masalah sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana kita coba menyusun suatu RPP berdasarkan amar keputusan yang ditetapkan oleh MK? Nah, pada waktu itu, kita ikut serta dalam suatu tim untuk penyusunan RPP, ada tujuh konten yang dibicarakan. Salah satu konten adalah tentang DLP, tentang … konten tentang pembukaan program studi, tentang program internship itu, kami duduk dan berjalan dengan lancar. Hanya yang tersandera adalah mengenai masalah DLP. Sebagai contoh, dalam pertemuan-pertemuan yang berjumlah hampir 13 kali, kami hadir, Yang Mulia. Pada waktu itu kami minta mana standar kompetensi, standar pendidikan yang akan kita terapkan dalam pendidikan dan sisi pelayanan. Itu tidak bisa dimunculkan dengan baik oleh kawan-kawan dari … saya katakan pihak seberang. Bukan kami tidak mau melaksanakan amar putusan, tetapi kalau kita bicara tentang keilmuan, tentu harus dengan pertimbangan akademis. Masalahnya di sana yang tidak bisa dilakukan dan kesaksian dari Dekan Fakultas Kedokteran Padjajaran. Nah, kalau kita ingin melaksanakan suatu program studi pendidikan, tentunya yang harus dipatuhi adalah harus disahkan dulu RPP-nya oleh presiden. Sampai 3,5 tahun yang namanya RPP, terutama 52

mengenai DLP itu tidak bisa ejawantahkan dengan baik karena ketidaksepakatan. Nah, kemudian saya terangkan juga bahwa ternyata sebelum RPP ditandatangani ibu dekan, yang kemudian dia menjabat juga sebagai Ketua IDI dari cabang Bandung, itu membuka satu program studi. Kami mengatakan, pembukaan program studi tanpa tanda tangan dari presiden, itu merupakan pelanggaran dalam tata negara. Nah, pada saat itu kami memanggil yang bersangkutan, “Anda sebagai dekan, tentu juga harus mematuhi ketentuan-ketentuan. Tapi Anda membuka.” Sedangkan kami mengatakan sebaiknya kita tunggu dulu RPP ini ditandatangani oleh presiden. Di sini masalahnya bukan kesewenang-wenangan. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan tentang masalah yang ditanyakan pada … apa namanya … tanggal 14 yang lalu. Saya mendengar apa yang dikemukakan oleh Para Pemohon, saya mendengar apa jawaban-jawaban yang diajukan, bukti-bukti fakta oleh ahli, tetapi saya nanti akan menjawabnya dalam waktu kita mengajukan Saksi dan Ahli, saya hanya mengatakan, mengimbau semuanya, “Kalau kita menjadi seorang akademikus, kita juga seorang praktisi, utamakan kejujuran dalam berpendapat, hilangkan ketidakjujuran dalam kita memaparkan fakta-fakta yang ada. Karena kalau Anda tidak jujur, tentu Anda bukan seorang akademis atau seorang dokter.” Mungkin itu yang saya sampaikan, terima kasih. 115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Begini, Bapak. Artinya bahwa ... sedikit ya, Pak. Ini Bapak ini Ketua IDI ya? Ketua umum, Pak, ya? Ya. Ya, artinya bahwa ini toh, kalau toh sampai kemudian ke persoalan-persoalan teknis implementasi sebenarnya karena DLP ini kan hal yang baru, justru kemudian barangkali apakah tidak IDI kemudian memberikan sumbangan pikiran, bagaimana mencari jalan keluarnya? Kalau kemudian karena tidak ada izin presiden, soal Ibu tadi kan, membuka ... apa ... cabang dan kemudian serta-merta secara ketatanegaraan dipersoalkan, kemudian akhirnya Ibu itu diberhentikan sebagai ... itu kan paling tidak, satu rangkaian yang tidak terputuskan dengan persoalan bahwa yang bersangkutan kebetulan Ketua IDI, dan kebetulan juga ada ditengarai melanggar sistem yang ada, kan. Sebenarnya kan soal presiden tidak ... belum ada izin pun, sebenarnya kan presiden itu bagian yang mengeluarkan undang-undang itu. Ini bukan putusan Mahkamah Konstitusi, lho Bapak, ini putusan ... ini adalah undang-undang yang diperkuat oleh Mahkamah Konstitusi, sah keberadaanya, sehingga ketika ada permohonan itu supaya dicoret, Mahkamah tidak setuju.

53

Nah, sebenarnya kan soal komunikasi barangkali di sini, Bapak, jadi bagaimana memang membangun, ya, kalau persidangan yang lalu, memang kami agak ... agak mengkritisi bahwa di dalam organisasi IDI dan termasuk pilar-pilar yang ada di bawahnya ini kan, mau-tidak mau kalau mau jujur terjadi egosentris-egosentris sebenarnya. Itu sebenarnya komunikasi yang harus dibangun, ya, Bapak, Ibu sekalian sudah dokter senior, masa kami harus secara detail harus memberi pendapat seperti ini ... seperti ini yang sebenarnya Ibu, Bapak sendiri yang paling tahu sebenarnya ... anu sebenarnya di dalamnya itu. Itu, Pak, bangun komunikasi barangkali. Kalau kata Bu Dekan tadi kan, IDI itu kan rumah besar, tapi ketika rumah besar itu kalau kemudian tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya, kan bisa merobohkan ... merobohi orang yang ada di dalamnya. Bukan kemudian menjadi perlindungan ... anu pelindung. Itu Bapak barangkali yang perlu di ... jadi, Mahkamah bukan ada ... apa ... statement yang kemudian keberpihakan atau ... tapi, itulah barangkali dengan kehadiran Bapak ini kan kami mengerti. Jadi soal komunikasi, soal ... dan kemudian memang benar pihak Pemerintah ... wah, saya sudah capek, enggak ada suaranya tadi? Memang betul, Pak Ketua melalui Pak Ketua barangkali Pihak Pemerintah di forum ini mestinya dapat dihadirkan, mungkin perwakilan dari kementerian terkait yang bisa memberikan pandangan-pandangan juga kepada Mahkamah, supaya kami dapat informasi yang tidak sebelah saja. Ini DPR saja yang sibuk, yang biasanya juga berhalangan untuk hadir hari ini disempatkan karena betapa pentingnya tema hari ini, Pak. Barangkali tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM. Kalaupun dari ada Kementerian Kesehatan, mungkin yang betul-betul menguasai persoalan ini. Kami ingin pandangan-pandangan yang bisa langsung incharge di dalam yang muncul ... hal yang muncul di persidangan ini. Bahkan kemarin rekan saya, Pak Palguna karena saking semangatnya untuk menggali persoalan ini, mohon yang dihadirkan adalah menteri langsung. Tapi kalaupun tidak, mbok ya menghargai Mahkamah, dengan mendatangkan yang paling kompeten di sana, yang bisa kemudian memberikan penjelasan-penjelasan, khususnya menengahi persoalan ini. Jangan kemudian ada dua pihak itu yang saling adu argumentasi, yang Mahkamah sendiri sebenarnya juga ... barangkali itu, Pak Ketua, terima kasih. 116. KETUA: ANWAR USMAN Sebentar, masih ada dari Yang Mulia Pak Palguna.

54

117. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Oh, ya, sebentar. Saya sedikit dari Pak Ketua, maaf saya menyela, sebelum diakhiri ini. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada IDI atas penjelasannya. Tetapi yang kedua, saya ingin menegaskan bahwa kalau memang duduk persoalannya seperti itu, kami mengerti. Tetapi, yang tidak bisa diterima, ini ada kesaksian di hadapan persidangan yang disampaikan oleh ... kalau ndak salah, dr. Joni, ya? Dan itu dijadikan alasan menimbang dalam surat pemberhentian sementara terhadap yang bersangkutan. Menimbang karena IDI menolak putusan Mahkamah Konstitusi, itu tidak ... kalimat itu, jelas Bapak kalau itu memang benar terjadi, makanya kami minta kepada Pemohon melalui Pemohon agar ... apa namanya ... keputusan yang pemberhentian itu dihadirkan, diberikan kepada kami, sehingga kami bisa benar menilai. Andai kata memang posisi IDI seperti itu, tentu tidaklah layak menggunakan istilah menolak putusan Mahkamah Konstitusi karena itu konotasinya adalah pembangkangan terhadap putusan. Nah, itu ... itu yang kami ini. Mengapa kami perlu menegaskan itu? Karena itu disampaikan di hadapan persidangan. Jadi yang kami ... yang dia sampaikan di hadapan persidangan tentu kami akan menganggap itu sebagai sesuatu yang benar sampai terbukti itu salah. Makanya kami meminta bukti tertulis dari ini. Nah, kalau itu memang posisinya, tentu akan lain apa ... masalahnya, tapi ini akan tergantung kepada bukti yang disampaikan oleh Pemohon, nanti kita konfirmasi dan andai kata pun misalnya masalahnya adalah seperti itu, maka mungkin terminologi yang digunakan di dalam memberikan pertimbangan misalnya untuk memberhentikan seseorang, saya kira tidak tepat menggunakan itu, menggunakan istilah itu karena itu menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda dengan penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, tentu saja begitu. Terima kasih, Pak Ketua. 118. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Pak Ketua, satu. 119. KETUA: ANWAR USMAN Ya. Masih ada dari Yang Mulia.

55

120. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Ya, kemarin di sidang sebelumnya kami juga mendengar di forum ini salah satu alasan penolakan pembukaan dokter ... program dokter layanan prima di apa ... di Unpad itu, itu karena ... coba dicek lagi. Dikatakan bahwa ini belum bisa dibuka karena undang-undangnya sedang dalam proses untuk direvisi dan itu juga kemarin yang kita dengar, makanya kita mengatakan bahwa tidak ada alasan dalam proses direvisi tidak melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi, nah itu. Jadi poin-poin yang seperti itu harus diklarifikasi kepada ... kepada kami. Karena kemarin itu dibacakan, lho, kalau saya tidak salah, alasan penolakan pembukaan program DLP di Padjadjaran tersebut. Terima kasih. 121. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Ya, silakan tanggapi. 122. PIHAK TERKAIT: ILHAM OETAMA MARSIS Tentu saya akan menyampaikan suatu ... beberapa ketentuan yang kami sampaikan tadi dengan beberapa bukti. Sebagai contoh kami menghormati kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan amar keputusan. Dan begitu juga untuk menghormati amar putusan, kita mengadakan satu rapat pleno diperluas, kemudian juga kita buat siaran berita, itu terekam dalam bukti-bukti yang akan kami sampaikan. Kalau memang ada sesuatu statement-statement yang kurang jelas atau menyimpang di luar apa yang ditetapkan dalam suatu keputusan PB IDI, tentu kami akan coba meluruskan. Kira-kira seperti itu dan saya akan sampaikan kepada Bapak Ketua dengan Majelis Yang Terhormat untuk dibaca dan menjadi dokumen untuk pertimbangan. Kira-kira mohon berkenan untuk menyerahkan kepada Bapak Ketua. 123. KETUA: ANWAR USMAN Baik, sudah cukup. Jadi, terima kasih. Memang seharusnya begitu, Pak Ketua. Jadi semua warga negara itu harus tunduk pada Putusan Mahkamah Konstitusi. Presiden dan DPR saja begitu ada putusan Mahkamah Konstitusi, itu langsung ditindaklanjuti dengan undang-undang baru kalau memang ada pertimbangan atau pun putusan MK. Jadi begitu, terima kasih. Pemohon, apakah masih ada ahli atau saksi yang ingin diajukan?

56

124. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Oh, masih. Satu ahli, tiga saksi. 125. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Masih ada satu ahli, tiga saksi, Yang Mulia. 126. KETUA: ANWAR USMAN Satu ahli? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Satu ahli, tiga saksi, ya. 128. KETUA: ANWAR USMAN Tiga saksi? 129. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN He eh. Kemudian, ada data yang tadi dimintakan, kami bisa jawab langsung, Yang Mulia, terkait dengan pertanyaan Hakim Palguna. Terima kasih. 130. KETUA: ANWAR USMAN Ya, silakan. 131. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Mengenai pertanyaan (...) 132. KETUA: ANWAR USMAN Apa itu? Data, ya? Kalau data tertulis saja. 133. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Oh, gitu.

57

134. KETUA: ANWAR USMAN Nanti saja. Ya, kalau memang begitu, maka persidangan selanjutnya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, waktu jam 11.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan ahli dan saksi Pemohon, ya. 135. PEMERINTAH: MULYANTO Izin, Yang Mulia 136. KETUA: ANWAR USMAN Ya. 137. PEMERINTAH: MULYANTO Dari Pemerintah. Kita akan mengajukan dua ahli, dua saksi ahli dari kementerian terkait. Ya, terima kasih, Yang Mulia. 138. KETUA: ANWAR USMAN Ya, baik. Kalau gitu untuk sidang berikutnya lagi, ya. Karena ini ada tiga saksi soalnya. Jadi begitu untuk Pemohon. Ahlinya supaya menyerahkan keterangan tertulis minimal dua hari sebelum hari sidang, ya. Sudah jelas, ya? Ya, Kuasa Presiden dan Pihak Terkait, termasuk DPR tentunya. Terima kasih. Untuk Ahli dan Saksi, juga Mahkamah menyampaikan ucapan terima kasih atas keterangannya. Sudah jelas, ya? Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 14.15 WIB Jakarta, 17 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

58