2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN AHLI PEMOHON (V)

JAKARTA RABU, 19 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 18/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 40 ayat (1)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Sri Bintang Pamungkas ACARA Mendengarkan Keterangan DPR dan Ahli Pemohon (V) Rabu, 19 Juli 2017 Pukul 13.48 – 15.27 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Arief Hidayat Aswanto Manahan MP Sitompul Maria Farida Indrati I Dewa Gede Palguna Wahiduddin Adams Saldi Isra Suhartoyo

Cholidin Nasir

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Sri Bintang Pamungkas B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Nahrowi 2. Ramli Kamidin C. Ahli dari Pemohon: 1. Achmad Subianto 2. Muchtar Effendi Harahap D. Saksi dari Pemohon: 1. Purwadi 2. Burhan Manurung E. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

Erwin Fauzi Tio Serepina Siahaan Ninik Hariwanti Wiwik Handayani Agung Rubiansyah

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.48 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 18/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon, yang hadir siapa? Silakan.

2.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Konstitusi yang terhormat dan yang kami muliakan. Pada sidang hari ini, kami menghadirkan 2 Ahli dan 2 orang Saksi. Ahli yang ketiga yang kami janjikan rupanya tidak bisa hadir hari ini dan kalau Majelis Hakim berkenan, kami bisa hadirkan pada minggu depan. Kurang-lebih itu saja.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Bintang. Dari DPR tadi sebelumnya sudah hadir, tapi karena ada acara, kemudian persidangannya mundur. Karena ada acara lain, maka enggak hadir. Dari Pemerintah yang hadir, siapa?

4.

PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah yang hadir Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari Kementerian Keuangan. Dari Kementerian Hukum dan HAM, saya sendiri Erwin Fauzi. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti, Direktur Litigasi. Kemudian dari Kementerian Keuangan, Ibu Wiwik Handayani, Direktur Sistem Perbendaharaan. Kemudian, Ibu Tio Serepina, Kepala Biro Bankum Kementerian Keuangan. Kemudian, Bapak Agung Rubiansyah dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Terima kasih, Yang Mulia.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih. 1

Sebelum kita mulai, saya atas nama Majelis menyampaikan permohonan maaf, sidang terpaksa mundur. Karena kita baru saja menyelesaikan sidang sebelumnya berupa pembacaan putusan yang ternyata melonjak waktunya juga panjang. Untuk itu, saya minta maaf. Pada kesempatan siang hari ini, Pemohon mengajukan 2 orang Ahli, Pak Dr. Achmad Subianto, M.B.A. dan Pak Muchtar Effendy Harahap. Kemudian, Saksi Pak Purwadi dan Pak Burhan Manurung. Saya persilakan untuk maju ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Silakan, maju ke depan. Untuk Ahli keduanya beragama Islam, kemudian untuk Saksi Pak Purwadi beragama Katolik, Pak Burhan Manurung beragama Kristen, betul, ya? Oke. Untuk Ahli terlebih dahulu, saya perkenan ... mohon berkenan, Pak Wahiduddin. 6.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Untuk Ahli, ikuti lafal yang saya tuntunkan. "Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

7.

AHLI BERAGAMA ISLAM: Bismillahirrahmaanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

8.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk Saksi Pak Purwadi, beragama Katolik. Mohon berkenan, Prof. Maria.

9.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Mohon membuat tanda salib terlebih dahulu. Ya, ikuti lafal janjinya. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

10.

SAKSI BERAGAMA KATOLIK: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. 2

11.

HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih.

12.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Prof. Maria. Untuk Saksi Pak Burhan Manurung beragama Kristen, saya mohon berkenan, Pak Manahan MP Sitompul.

13.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Saudara Saksi agar mengikuti lafal yang saya tuntunkan. “Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.”

14.

SAKSI BERAGAMA KRISTEN: Saya berjanji sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Yang Mulia, terima kasih. Silakan kembali ke tempat, Para Ahli dan Saksi. Sebelum dimulai, perlu saya sampaikan. Terima kasih kepada Pemerintah yang telah menambahkan keterangan Pemerintah atas dasar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Para Hakim pada persidangan yang lalu. Jadi, Para Hakim ... Pak Pemohon, ada tambahan keterangan dari Pemerintah sudah nerima, Pak Bintang? Belum, ya?

16.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Sudah, Yang Mulia.

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sudah?

3

18.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Sudah, barusan.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Terima kasih. Pemohon, siapa dulu yang akan kita dengar? Ahli atau Saksinya?

20.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Saya mohon supaya Saksi terlebih dahulu.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Saksi, ya.

22.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Dalam hal ini, Pak Manurung bisa menyampaikan kesaksiannya, singkat dan pendek saja.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Silakan, Pak Manurung, di podium.

24.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dengan hormat, Assalamualaikum wr. wb.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb.

26.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Om swastiastu dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami sebagai Saksi memperdengarkan hal-hal sebagai berikut. 1. Saya Dr. Burhan Manurung, M.A. NIP 070003774 seharusnya sudah pensiun sebagai ASN/PNS Kementerian Perdagangan per 1 Maret 2008 sesuai usulan Satuan Kerja Unit Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, tanggal 17 Januari 2008, Keppres Nomor 38/K/2010 tentang Pensiun baru terbit 9 Juni ... kami ulangi, 4

9 Juli 2010. Keppres paling lambat terbit selama 2 tahun 5 bulan. Pengajuan kepada PT Taspen tanggal 16 Maret 2015, SKPP diterbitkan oleh Satuan Kerja Unit Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan disahkan oleh KPPN Jakarta VI, 23 Juni 2015. 2. PT Taspen tidak membayarkan uang pensiun 2 tahun 5 bulan, beserta tiga kali tunjangan ke-13, semua 32 bulan ekuivalen dengan Rp127.270.400,00, yaitu terhitung mulai tanggal 1 bulan 3 tahun 2008 sampai dengan 31 Juli 2010, dengan alasan hak tagih sudah kedaluwarsa. Kriteria time frame kedaluwarsa terhadap uang pensiun belum ada dalam undang-undang. 3. Bahwa apabila Keppres tentang Pensiun dan SKPP yang menjadi hak tagih sejak terbit atau diterima, belum ada yang mencapai lima tahun pada saat pengajuan hak pensiun. Dengan demikian, PT Taspen tidak berwenang menguasai sisa jaminan pensiun dan sisa jaminan hari tua ASN dan PNS adalah mengada-ada dan tidak memiliki dasar hokum, bila PT Taspen masih berdalih menguasai dan menunggu keputusan Yang Mulia Mahkamah Konstitusi. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyatakan bahwa jaminan pensiun dan jaminan hari tua ASN/PNS diberikan sebagai perlindungan dan bukan utang negara. Keterangan DPR RI menyatakan bahwa Pasal 40 tidak berkaitan sama sekali dengan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. 5. Pensiun, keputusan pensiun, SKPP, dan pencairan uang pensiun bukan wewenang ASN/PNS. Keterlambatan atas penyelesaian ini jangan dibebankan kepada ASN/PNS. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas ASN/PNS. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7. Bersama ini, saya sebagai Saksi ikut memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan mengabulkan permohonan agar kedaluwarsa sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tidak diberlakukan terhadap jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Demikian pertanyaan kami, Yang Mulia. Salam hormat dari Saya sebagai Saksi Burhan Manurung. Terima kasih, Yang Mulia. 27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Jadi, Saksi hanya menjelaskan apa yang dialami saja, ya. Jadi, tidak bisa berpendapat, tidak boleh berpendapat, atau juga tidak memohon karena Saksi menjelaskan. Jadi, Pak Burhan Manurung pensiunan dari?

5

28.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Kementerian Perdagangan, Yang Mulia.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kementerian Perdagangan. Kemudian, apakah sudah memperoleh hak pensiun secara penuh?

30.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Yang lima tahun belum, Yang Mulia.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang terakhir lima tahun belum?

32.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Belum.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kemudian Taspennya sudah ... tabungan pensiun juga sudah terima?

34.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Sudah, Yang Mulia.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Berarti ada kekurangan lima tahun, ya?

36.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dua (...)

37.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang belum dibayar?

6

38.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Dua ... dua ... 2 tahun 5 bulan dan 3 bulan tunjangan ke-13, semuanya 32 bulan, Yang Mulia.

39.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 32 bulan. Baik. Alasan dari pensiunan ... tabung ... Taspen tidak mengeluarkan uang pensiun kenapa katanya?

40.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Maaf, Yang Mulia. Percakapan tingkat bawah kurang eloknya, tapi begitu sampai di sana, “Masa Bapak tidak tahu undang-undang?” Itu saja. Saya tanya undang-undang mana? Tidak diberi tahu, sehingga saya pergi ke KPPN Jakarta VI mempertanyakan, “Undang-undang yang berkaitan dengan pensiun apa,” gitu. Dari KPPN Jakarta VI menyatakan uang untuk PNS yang masih aktif dibayarkan oleh negara, sementara uang untuk yang pensiun dibayarkan oleh PT Taspen. Terus saya tanyakan, “Undang-undang mana yang menyatakan bahwa mereka keberatan untuk membayar penuh?” Mereka hanya membayarkan 5 tahun rapel saja. Terus, mereka menunjukkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Nah, saya baca di sana, saya pelajari, memang di Pasal 40 menyatakan ayat (1), hak tagih kedaluwarsa. Begitu, Yang Mulia.

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, baik. Dari teman Hakim, ada? Cukup, ya? Terima kasih, Pak Burhan Manurung.

42.

SAKSI DARI PEMOHON: BURHAN MANURUNG Terima kasih, Yang Mulia.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan duduk kembali. Berikutnya, Pak Purwadi sekarang.

44.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Salam Sejahtera. Ketua yang saya hormati. Saya Purwadi. Sehubungan dengan saya sebagai Saksi, perlu menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut.

7

Sudah 35 tahun hak-hak saya sebagai prajurit TNI AD yang tercantum di dalam keputusannya berhak atas PP Nomor 176 Tahun 1961 dan PP Nomor 25 Tahun 1965 yang belum pernah saya terima. Mohon maaf, Yang Mulia. Ini saya singkat saja. Setelah saya kirim surat pengaduan kepada Bapak Presiden RI, selaku panglima tertinggi ABRI, baru ada tanggapan dari pangdam … dulu Pangdam VII, maaf, Pak. Sekarang Pangdam IV. Waktu itu saya masih Pangdam VII. Pangdam IV Diponegoro Semarang dengan surat yang diberikan kepada saya Nomor B2991/XII/2015 tentang Hak Pensiun Pesangon dengan nilai besaran 16.800 kali 5 dengan jumlah Rp84.000,00. Itu pun tidak bisa dibayarkan dan tidak dilayani karena diputus oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Pasal Nomor 1 … eh, Pasal 40 Nomor 1. Bahwa ini fakta. Perjuangan saya selama 35 tahun sebagai mantan prajurit TNI AD, diputus oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2004 Nomor 1 Pasal 40 yang sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan di Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28A, Pasal 28D, Pasal 28H yang lebih khusus adalah Pasal 28C dan Pasal 28G, yang memberikan hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya sebagai … secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negara di samping hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda yang ada di bawah kekuasaannya. Dengan berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 40 ayat (1) tentang Perbendaharaan Negara sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melanggar konstitusional, baik Pemohon dan saya Saksi Pemohon. Untuk penjelasan keterangan dari saya sebagai Saksi Pemohon dan ini fakta dikarenakan saya … saya sebagai Saksi … Saksi Pemohon, diperlakukan dan diputus oleh Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 40 yang sangat menderita kerugian materiil selama 35 tahun secara ekonomi, pekerjaan, dan sosial pendidikan. Demikianlah keterangan saya sebagai Saksi dan Fakta. Terima kasih, Yang Mulia. 45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Purwadi. Sebelumnya, saya minta penegasan. Pak Purwadi pada waktu itu sebagai anggota TNI AD, mulai tahun berapa sampai tahun berapa?

8

46.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Saya masuk pendidikan tahun 1976, Pak.

47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tahun 1976. Kemudian pensiun tahun berapa?

48.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Saya mengajukan mengakhiri ikatan dinas tahun 1981, Yang Mulia.

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT 1981?

50.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Siap.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi dinas selama 5 tahun, ya?

52.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI 5 tahun kurang, Pak. Ada 4 tahun sekian bulan itu di dalam itu.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini pensiunnya karena apa? Karena mengajukan mengundurkan diri atau memang karena usia pensiun?

54.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Karena saya mengajukan mengakhiri ikatan dinas.

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Dan pangkat yang terakhir, Pak Purwadi?

9

56.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Kalau saya itu, surat itu sudah … sebenarnya pangkat saya terakhir itu praka, Pak.

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Prajurit kepala?

58.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Prajurit kepala.

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang 3 itu, ya? Strip 3 itu, ya?

60.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Ya, betul sekali.

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terus, kemudian setelah mengajukan pengunduran diri tahun 1981 (…)

62.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Terbitlah surat keputusan itu, Pak. Ada di sini, pernah saya menga (…)

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

64.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Terbit surat itu dengan di luar dinas, mulai tang … terhitung mulai tanggal dan berhak atas hak, yaitu tadi, pasal di (…)

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Selama tahun 1976 sampai 1981 yang kurang-lebih 5 tahun tadi, Bapak memperoleh gaji, ya?

10

66.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Gaji, Pak.

67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Gaji.

68.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Gaji.

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian SK-nya SK pensiun, ya? Bukan mengundurkan diri karena … terus diberi surat pensiun?

70.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Itu, Pak, ya, suratnya (…)

71.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Diberi hak di situ untuk mendapat pensiun?

72.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Ya.

73.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sejumlah per bulan Rp16.000,00 itu? Rp16.000,00 (...)

74.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Nah, itu Rp16.800,00 kok di dalam Keputusan Pangdam itu, Pak, yang baru kemarin tahun 2015, itu 16.800 kali 5, Pak, itu saja yang saya ikuti, Pak. Entah kali 5-nya itu kali 5 gimana atau jenis pesangon atau pensiun, juga enggak jelas itu, Pak, dan diganjal dengan undangundang itu, dijelaskan (...)

75.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, itu tidak bisa dibayarkan karena?

11

76.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Karena Undang-Undang Perbendaharaan (…)

77.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Karena lahir Undang-Undang Perbendaharaan Negara Tahun 2004, khususnya pada Pasal 40 itu?

78.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Pasal 40 ayat (1), (2), dan (3), itu mungkin, Pak, ya.

79.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, baik. Ada yang lain dari Yang Mulia? Cukup. Terima kasih, Pak Purwadi.

80.

SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Terima kasih, Yang Mulia.

81.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pemohon, sekarang Ahli ya, siapa dulu, Ahlinya?

82.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Sebelum sampai kepada Ahli, saya sebagai Pemohon, Yang Mulia, menekankan bahwa memang kasus yang disampaikan oleh kedua Saksi tadi itu berbeda. Berbeda dan berbeda pula dengan kasus yang saya mohonkan. Akan tetapi, semuanya bersumber kepada Pasal 40 Undang-Undang Dasar Nomor ... Undang-Undang Nomor 1 Tahun (...)

83.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Undang-Undang Perbendaharaan Negara, ya?

84.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Tahun (...)

12

85.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

86.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ya, 2004. Baik, mengenai Ahli, saya mohon supaya diperkenankan Bapak Subianto ... Achmad Subianto untuk maju terlebih dahulu.

87.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, atau sebelumnya dari Pemerintah, ada yang mau ditanyakan kepada Saksi? Tidak, cukup, ya? Baik, kalau begitu, sekarang Ahli, Pak Dr. Achmad Subianto, M.B.A., saya persilakan. Waktunya maksimal 15 menit untuk menyampaikan keterangan Ahlinya, nanti kita bisa mendiskusikan.

88.

AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang kami hormati Majelis Hakim Yang Terhormat. Mohon maaf, Pak, saya bukan doktor, tapi Drs, Pak.

89.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke.

90.

AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Terima kasih. Pemohon meminta kami untuk memberikan penjelasan mengenai tabungan hari tua dan pensiun, serta jaminan sosial lain dari pegawai negeri sipil, dan ada 8 butir yang ingin kami sampaikan. Pertama. Pada dasarnya, setiap pegawai negeri sipil atau PNS, ketika menerima gaji dan penghasilan lainnya telah dipotong dengan 10% untuk iuran THT, pensiun, dan jaminan sosial lainnya. Kedua, iuran THT, pensiun, dan jaminan sosial lainnya dari PNS, yang 10% berasal dari gaji dan penghasilan mereka dikelola oleh badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah, yaitu PT Taspen yang mengelola 8%, dan PT Askes yang sekarang BPJS Kesehatan yang mengelola 2%. Iuran yang 10% ... tiga, iuran yang 10% terbagi menjadi 8% merupakan iuran THT dan pensiun, masing-masing 4,75% untuk iuran pensiun, dan 3,25% untuk iuran THT. 2% merupakan iuran untuk jaminan kesehatan. Khusus untuk jaminan kesehatan ini, Pemerintah 13

memberikan iurannya sebesar 2%, sedangkan yang lainnya belum. Selain itu, ada untuk tabungan perumahan yang nilainya ditentukan berdasarkan nilai rupiah, sekarang dikelola oleh Bapertarum atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan PNS. Empat. Iuran untuk THT, pensiun, dan jaminan sosial lain tersebut sudah bukan dana APBN lagi, tetapi merupakan kontribusi PNS untuk program, dan iuran THT, pensiun, dan jaminan sosial lain yang diambilkan dari bagian gaji dan penghasilannya dan dikelola oleh ketiga badan usaha tersebut. Lima. Seharusnya kontribusi iuran THT, pensiun, tidak hanya diberikan oleh PNS saja, tetapi juga oleh pemberi kerja, yaitu pemerintah, seperti halnya yang berlaku untuk jaminan kesehatan. Memang di sini terjadi ketidakadilan, yaitu pemerintah dalam kebijakannya telah menginstruksikan kepada BUMN dan swasta untuk pemberi kerjanya memberikan iuran atas THT dan dana pensiun karyawannya, tetapi untuk aparatur negaranya, pemerintah belum memberikan iuran. Hal ini sekarang lebih jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dan UndangUndang tentang ASN bahwa pemerintah harus memberikan iurannya untuk aparatur negaranya. Hal ini sampai sekarang belum dilakukan oleh pemerintah Indonesia, sedangkan di negara seluruh dunia termasuk negara-negara ASEAN, pemerintahnya telah memberikan iuran untuk program THT, pensiun, dan jaminan sosial aparatur negaranya. Dukungan dari DPR Republik Indonesia ini sangat diperlukan untuk penyelesaian hal ini. Enam. Adalah benar bahwa dana THT, pensiun, dan jaminan sosial di negara-negara maju seperti Amerika Serikat merupakan dana cadangan keuangan nasional atau national reserve fund yang menjadi dana kedua dari penerimaan negara sesudah pajak untuk membiayai pengeluaran negara termasuk program infrastruktur. Apabila ini dilakukan pemerintah Indonesia dari sejak awal adanya kontribusi pemerintah terhadap iuran THT, pensiun, dan jaminan sosial lainnya dari aparatur negaranya, maka akan terkumpul dana yang sangat besar, yang sementara dana tersebut dapat digunakan untuk investasi perubahan infrastruktur pemerintah sehingga pemerintah tidak perlu membiayai program infrastrukturnya dengan pinjaman luar negeri. Sayang sampai sekarang ini belum dilakukan oleh pemerintah. Selain daripada itu, pemerintah sebetulnya bisa membangun jaringan keuangan nasional dengan mengelola dana tabungan haji secara sentralisasi seperti yang dilakukan Malaysia. Tujuh. Jadi seharusnya PT Taspen dapat membayarkan semua THT dan pensiun dari PNS tanpa pemotongan apa pun kecuali pajak. Pengawasan yang intensif dari PWRI (Persatuan Wredatama Republik Indonesia) dan Korpri kepada Taspen sangat diharapkan agar PT Taspen dapat melaksanakan aktivitasnya sesuai visi dan misinya. 14

Delapan. Kami ketika di Taspen mendapat kasus, banyak PNS yang pindah pekerjaan ke swasta, BUMN, serta yang dipecat dengan tidak hormat, tetapi iurannya tidak dibayarkan PT Taspen. Ketika mengajukan klaim melalui pengadilan negeri, para eks PNS ini selalu kalah. Memang mereka tidak menerima pensiun, tetapi iuran pensiunnya harusnya dikembalikan kepada mereka karena iuran THTnya ternyata dikembalikan kepada mereka, sedangkan waktu itu iuran pensiunnya tidak dikembalikan. Hal ini terjadi atas 50.000 orang yang akhirnya dapat diselesaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 tanggal 8 Mei 2008 yang ditandatangani oleh ibu ... waktu itu Ibu Sri Mulyani Indrawati dan akhirnya semua dapat diselesaikan. Demikian, Majelis Hakim, yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 91.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih, Pak Achmad Subianto. Silakan duduk terlebih dahulu. Sekaligus kita dengarkan, sekarang Pak Muchtar Effendi Harahap. Silakan, Pak.

92.

AHLI DARI PEMOHON: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang terhormat dan yang saya muliakan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Saya diminta sebagai Ahli kelembagaan dengan SDM. Saya mencoba membuat judul pikiran saya adalah kekurangan penerimaan jaminan pensiun dapat menimbulkan dampak negatif terhadap PNS aktif dan juga pensiunan PNS. Pada prinsipnya PNS ini dilindungi dengan regulasi, undangundangnya juga sudah ada, terakhir Undang-Undang Nomor 5 dengan definisi. Nah, saya ingin langsung masuk pada persoalan manajemen SDM dan kelembagaan pemerintahan. PNS pada prinsipnya memiliki atau memperoleh pensiun dan jaminan hari tua sesuai peraturan perundangan, hal ini ditegaskan pada Pasal 21 dan Pasal 91 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS. Pensiun dan jaminan hari tua adalah salah satu upaya untuk meningkatkan prestasi sumber daya manusia PNS. Prestasi PNS akan meningkat diikuti dengan kenaikan pangkat, dan gaji, dan iuran untuk simpanan hari tua juga meningkat. Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial, memungkinkan pengembangan diri secara utuh sebagai 15

manusia bermartabat. Dalam hal ini juga termasuk bagi kalangan pensiunan PNS harus terbebas dari kesulitan kehidupan karena itu tidak boleh ada ketentuan berupa pengurangan pembayaran uang pensiun yang bisa menambah kesulitan hidup pensiun ... pensiunan PNS. Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak warga negara Indonesia berminat untuk menjadi PNS karena memberikan jaminan di masa tua, yaitu adanya dana pensiun. Sistem pensiun dipandang bagus karena dapat memberikan rasa aman dan nyaman di hari tua. Tanpa bekerja seseorang telah pensiun, telah menerima gaji atau penghasilan setiap bulan sampai menjelang akhir hidupnya. Selain itu, nominal pensiun dapat bertambah mengikuti kebijakan kenaikan gaji PNS. Bagi seorang PNS uang pensiun diterima setiap bulan menjadi harapannya. Menikmati masa tua dalam kondisi sejahtera merupakan tahapan semua ... merupakan harapan semua PNS. Hal ini menjadi salah satu motivasi ketika mereka melamar kerja, yakni untuk memperoleh pensiun. Setiap individu mengharapkan di usia tua atau masa ... merupakan balas jasa terhadap PNS karena telah sekian lama mengabdi kepada negara sebagai pegawai pemerintah. Nah, saya ingin menjelaskan di sini bahwa orang bekerja jadi PNS itu pada prinsipnya ingin mengabdi pada negara karena gajinya rendah. Kalau dia tidak mau rendah, dia pilih ke swasta. Penerimaan perlu memberi perhatian ... Pemerintah perlu memberi perhatian terhadap pensiun dan jaminan hari tua karena kedua hal ini menjadi kunci guna mendorong semangat bagi PNS telah memasuki masa pensiun atau purnabakti. Keyakinan adanya kesinambungan penghasilan bagi pensiunan PNS akan menimbulkan ketenteraman dalam bekerja bagi para PNS masih aktif, serta dapat membangun iklim kondusif bagi peningkatan produktivitas mereka. Kekurangan penerimaan jaminan pensiun selama waktu tertentu, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap para PNS masih aktif dan pensiun PNS, yakni satu, Pemerintah menilai kurang memberi perhatian terhadap pensiun dan jaminan hari tua mereka. Persepsi negatif dan kekecewaan berkepanjangan terhadap pemerintah dalam urusan pengelolaan dana pensiun. Menguatnya anggapan bahwa pensiun itu adalah masa menakutkan, menyakitkan, tidak enak, dan akan mengalami gejala kejiwaan atau emosi kurang stabil, apa yang disebut dalam ilmu politik, post power syndrome. Demikian, Majelis Hakim, pemikiran saya sebagai pengantar. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 93.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Pak Muchtar. Silakan duduk. 16

Pemohon, apakah ada pertanyaan atau pendalaman terhadap apa yang sudah disampaikan oleh kedua Ahli? 94.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ada, Yang Mulia.

95.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan.

96.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Tetapi sebelum menyampaikan itu, perlu dicatat bahwa Bapak Achmad (...)

97.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Subianto.

98.

PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Subianto, itu adalah pernah menjadi direktur utama PT Taspen, jadi saya menganggap beliau ahli keuangan, ahli asuransi, dan ahli dalam soal kepensiunan. Sedang Ahli Muchtar Effendi Harahap, sesuai dengan pengalaman dan pendidikannya, Beliau adalah ahli kebijakan publik, di samping hubungan antarkelembagaan. Jadi, saya kira itu yang penting disampaikan. Mengenai pendapat dari para Ahli tadi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Achmad Subianto. Pertama adalah tentang apa yang menjadi dasar dari pegawai-pegawai PNS tadi itu yang kemudian memutuskan untuk keluar dan berpindah ke swasta? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dalam hal PNS tadi itu keluar, ada motivasi yang lain, disebabkan antara lain misalnya Pasal 40 Undang-Undang Pembendaharaan Negara atau disebabkan karena keinginan karena gaji di swasta lebih tinggi? Sementara dua pertanyaan itu.

99.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dikumpulkan terlebih dahulu, Ahli. Dari Pemerintah, ada? Cukup, ya. Dari meja Hakim? Mulai dari Prof. Saldi dulu, kemudian Pak Wahid. Silakan. 17

100. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia. Ahli ini saya alamatkan kepada ... apa ... Pak Drs. Achmad Subianto. Di keterangan Bapak halaman 2, poin 8, itu disebutkan pernah terjadi ... jadi ... apa namanya ... pernah ada 50.000 orang yang akhirnya diselesaikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 71 bla, bla, bla, dan seterusnya tahun 2008. Bisa, enggak, Bapak menceritakan apa model penyelesaiannya? Kalau bisa ini nanti kita bisa diberikan ... apanya ... keputusan ini, mungkin Pemohon atau Pemerintah. Yang kedua, apakah model penyelesaian yang diambil melalui keputusan negeri ini bisa digunakan, enggak, untuk menyelesaikan apa yang dialami oleh Pemohon dan mungkin juga dua orang saksi tadi? Mirip, enggak, yang 50.000 orang itu dengan apa yang dihadapi oleh Pemohon dan saksi-saksi tadi? Itu saja. Terima kasih. 101. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Yang Mulia Pak Wahid, silakan. 102. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Saya tidak melanjutkan pertanyaan, pertanyaan saya persis oleh Prof. Saldi tadi karena terkait ... apa ... pernah ada penyelesaian terhadap masalah yang dialami oleh PNS melalui Keputusan Menteri Keuangan Tahun 2008. Mungkin ini kalau tidak salah Pak Achmad Subianto tidak lagi Dirut waktu itu, ya? 2008. Masih Dirut PT Taspen? Ya, mungkin saya kira banyak bercerita dan termasuk apakah model ini juga dapat menjadi solusi dalam hal-hal yang dihadapi pihak-pihak yang seperti yang dialami oleh Pemohon dan Saksi-Saksi tadi? Terima kasih. 103. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih. Dari sisi kiri, Yang Mulia Pak Manahan. Silakan. 104. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL Ya, terima kasih, Yang Mulia. Kepada Bapak Achmad Subianto juga, ya. Achmad Subianto, maaf. Tadi dijelaskan oleh Pemohon bahwa Bapak adalah mantan pejabat di Taspen. Seperti keterangan Bapak di halaman pertama, poin 2 itu dan poin 3, sebenarnya setiap PNS itu sudah menyetorkan 10%, 18

terus ada pembagiannya 8%, dan termaktub di sini adalah 4,75% untuk iuran pensiun. Berarti setiap PNS itu sebenarnya sudah mempunyai simpanan, yang itulah yang menjadi jaminan dia nanti kalau dia sudah pensiun yang notabene ini menurut hukumnya harus menjadi haknya kalau dia sudah pensiun. Nah, pertanyaannya adalah apa masalahnya di internal ataupun kinerja dari PT Taspen, sehingga hal ini tidak bisa menjamin ataupun tidak bisa mengolah uang ataupun dana yang telah diterimanya itu, sehingga pada saat setiap para pegawai ini pensiun, bagi mereka yang sudah memberikan atau memberi potongan setiap bulan bahkan, itu tidak bisa dikembalikan dengan yang sebagaimana hak dari setiap pegawai pensiun itu? Apa kira-kira masalahnya, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi Para Pemohon, kemudian juga Para Saksi-Saksi yang telah kita dengar? Sedangkan mereka adalah benar-benar sudah menjadi pegawai negeri sipil, dan punya NIK, dan segala macam itu, dan tentunya dia adalah mempunyai alasan hak yang kuat untuk memperoleh itu. Ah, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih, Yang Mulia. 105. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, Yang Mulia. Ada lagi? Pak Aswanto, saya persilakan. 106. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Baik. Terima kasih. Saya tujukan untuk Pak Achmad Subianto, ya, sebagai mantan Pimpinan Taspen. Kasus yang dialami oleh Pemohon ini adalah bahwa SK pensiun itu adalah sebenarnya terbit tahun 2010, ya. Tahun 2010. Tapi kemudian, untuk pengurusan pensiun itu kan ada dokumendokumen lain yang merupakan kelengkapan. Antara lain, dokumen itu adalah SKPP yang harus diterbitkan oleh unit kerja. Kebetulan Pemohon unit kerjanya Universitas Indonesia. Nah, SKPP itu terbit atau dikeluarkan oleh unit kerja tahun 2016. Sehingga dianggap ada ... apa namanya ... lewat waktu untuk melakukan hak tagih, gitu. Nah, menurut pengalaman Ahli sebagai orang Taspen, kalau terjadi seperti itu, apakah kesalahan dibebankan kepada yang bersangkutan atau itu bisa dimaklumi karena bukan kesalahan? Itu bukan kesalahan pensiunan, tapi kesalahan terjadi karena ada keterlambatan dokumen yang terbit. Bagaimana kalau terjadi kasus seperti itu, sebagai orang Taspen? Apakah tetap beban kesalahan itu dibebankan kepada PNS yang bersangkutan? Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

19

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Ada lagi? Cukup. Saya tambahkan, Ahli. Pada Pak Subianto. Jadi, dana yang dikumpulkan oleh Taspen, itu kan sebenarnya dana dari para pegawai. Apakah itu PNS, termasuk dari TNI, dan Polri, ya? Ya, betul, Pak? Termasuk dari TNI/Polri, ya, sebetulnya. Kemudian di dalam rangka pengelolaannya, apakah dana yang masuk itu mengendap ataukah diinvestasikan ke berbagai bidang? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ini harta atau uang yang terkumpul, yang dihimpun oleh Taspen, itu kan berarti di luar dana ABPN dan APBD, ya kan? Ini kan di luar. Lah, kalau begitu, apakah juga berkenaan dengan Pasal 40 ayat (1) ini? Karena Pasal 40 ayat (1) Hak Tagih mengenai Utang atas Beban Negara, Daerah. Ini kan kalau begitu sebetulnya asetnya bukan aset negara yang masuk di APBN atau APBD. Kenapa kok kasus yang terjadi di Pemohon atau Para Saksi tadi, kok enggak bisa dibayarkan, padahal ini kan harta-hartanya atau asetnya adalah aset yang terpisah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Apakah dana yang terkumpul dari iuran wajib, simpanan wajib dari PNS atau TNI/Polri, itu jumlahnya kemudian dipakai untuk membayar setelah PNS itu pensiun atau TNI/Polri pensiun, itu sampai berapa tahunnya kan sampai meninggal, pensiun janda juga masih dapat, terus apakah ini ada kerugian antara jumlah? Misalnya saya, saya mulai menjadi PNS di tahun 80, sampai terakhir saya punya pangkat IVE, jadi gaji saya mulai dari awal menjadi PNS sampai saya selesai IVE, itu kan sudah terkumpul banyak. Kemudian, saya sekarang menjadi statusnya cuti di luar tanggungan negara, saya menjadi pejabat negara, itu kan juga dipotong masuk ke Taspen juga. Lah, ini apakah mencukupi untuk membayar kalau saya pensiun? Dan apakah ada defisit ini? Sehingga Taspen memberlakukan Pasal 40 ayat (1) sehingga kalau itu sudah daliwarso ... ada kedaluwarsa, tidak bisa dibayar lagi. Jadi, apakah aset yang terkumpul, dana yang terkumpul untuk membayar itu defisit? Akhirnya, membebani APBN atau membebani APBD. Ya atau tidak itu? Ini mohon penjelasan, ya. Silakan, sudah terkumpul semua kebanyakan kepada Pak Achmad Subianto, nanti silakan Pak Muchtar Effendi Harahap kalau mau menambahkan, silakan. 108. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Baik, terima kasih, Majelis Hakim. Pertanyaan banyak kepada saya dan saya coba rangkum yang sama itu dari ... apa ... Bapak Saldi Isra, Bapak Wahiduddin Adams, Bapak Manahan Sitompul, Bapak Aswanto, Bapak Arief Hidayat sendiri. 20

Jadi ... sebentar, kami mulai dari mana. Baik, kami mulai dari yang Rp50.000,00 dulu, Pak, yang tadi Pemohon menyampaikan. Jadi, sebagaimana tadi kami sampaikan, waktu kami di Taspen, itu ada PNS pensiunan yang selalu ke pengadilan negeri menuntut ... apa ... iuran pensiunnya dan itu selalu gagal, di Kolaka, di beberapa tempat. Terus waktu itu saya lihat kenapa kok selalu gagal, gitu. Nah, kemudian sudah saya lihat kembali, ternyata saya tanya, mereka THT-nya dibayar, enggak, tabungan hari tua? “Dibayar, Pak.” “Kemudian pensiunnya?” Tidak karena mereka itu berhenti. Jadi, alasan tadi mengapa mereka berhenti, ini banyak, Pak. Antara lain, satu, misalnya pindah ke swasta, kemudian pindah ke BUMN, kemudian keluar, kemudian dipecat. Jadi, selama di ... karena ada masalah, kemudian dipecat. Nah, tetapi mereka iuran. Jadi, oke mereka tidak dapat pensiun karena tidak memenuhi syarat, tetapi iurannya kan ada. Nah, itulah yang dikembalikan. Dan alhamdulillah waktu kami ke Ibu Sri Mulyani, ini dialog saja dengan Ibu Sri Mulyani, waktu itu kami … waktu itu Dirjen Anggarannya Pak Ahmad Royadi, Pak, terus akhirnya ke Ibu Sri Mulyani. Bu Sri Mulyani tanya, “Pak Ahmad, ini uangnya di mana di APBN?” “Bukan, Ibu. Uangnya di Taspen.” “Kalau saya tidak teken SK, saya zalim?” “Ya, Ibu zalim.” Karena apa? Karena ini haknya mereka. Terus kemudian beliau mengatakan, “Oke, kalau gitu, minta rekomendasi dari Menpan.” Waktu itu Pak Sofyan Effendi kalau enggak salah, Menpannya yang polisi itu. Nah, kemudian ... Taufiq Effendi, ya, maaf Pak. Kemudian, saya sampaikan kepada Ibu Menteri, Ibu Sri Mulyani waktu itu, “Ibu, ini kan sudah 37 tahun enggak pernah di ... apa ... selesaikan, kenapa, kenapa enggak dikasih bunga?” Akhirnya dikasih bunga 9%, Pak, untuk itungan itu yang pernah enggak dibayar. Akhirnya, itu diselesaikan dengan SK yang tadi kami sebutkan, saya tidak bawa keputusan ini, nanti bisa menyusul. Jadi, itulah yang dari Pemohon terjadi bahwa itu akhirnya bisa diselesaikan yang sebetulnya itu hak mereka karena mereka sudah iuran, baik tunjangan hari tua, kemudian pensiunnya yang 4,75 sama 3,25, itu bisa diselesaikan. Apakah model penyelesaian ini bisa? Ya, moga-mogalah, Pak. Begitu, Pak, moga-moga ini. Karena ... apa ... itu kalau sudah memang haknya, ya, diselesaikan, kan begitu? Kemudian, ya, soal saksi. Saya lihat ada yang bisa diselesaikan dengan sistem itu, ada yang tidak mungkin. Karena yang dari TNI ini kan ke Asabri, Pak. Jadi, ini mungkin agak lain atau ... apa ... tapi, itu ke Asabri. Jadi, saya tidak tahu persis. Tapi, dua ... seminggu ... dua 21

minggu yang lalu kami ke Asabri mereka mengatakan, “Yang desersi pun itu dibayarkan.” Karena mereka mengatakan, “Kenapa dibayarkan, Pak? Kan istrinya harus makan, haru hidup. Anaknya kan harus sekolah.” Jadi, itu manusiawi, Pak. Saya enggak tahu, mestinya bisa diselesaikan itu ... itu dengan mereka. Kemudian, persoalan mengelola dana. Jadi, Pak, kami disampaikan bahwa sebetulnya yang dirasakan kita waktu kami di Taspen, itu adalah pemerintah tidak iur itu, Pak. Harusnya pemerintah iur. Karena di Malaysia, untuk pegawai negeri itu iur 10%, pemerintahnya iur 10%. Jadi, selalu begitu. Kalau di Malaysia, LTAT atau TNI mereka, pemerintah lebih ... bayar lebih tinggi. Waktu itu, saya lihat kalau TNI-nya Malaysia itu 10%, Malaysia bayarnya 12% atau lebih. Jadi, ini yang sampai sekarang belum selesai, Pak. Dan sebagaimana yang kami sampaikan, di seluruh dunia pemerintah itu iur. Bahkan di Uni Soviet, itu PNS-nya enggak perlu iur karena yang iur negara, Pak. Itu, Bapak, Ibu. Dan itu yang ... kami punya datanya semua yang terjadi. Jadi, inilah akibat ini, makanya negeri ini selalu ngutang terus, Pak. Karena sebenarnya dana itu bisa dikumpulkan. Saya selalu menyebut inilah yang disebut nationaries reserve fund (dana cadangan nasional). Pada waktu menyusun SJSN, kami kemudian dilibatkan. Bu Mega itu mengatakan, “Kita sudah membangun sekian, kok enggak pernah nabung.” Gitu lho. Itu keluar dari mulut beliau. Saya waktu itu ikuti SJSN ini. Tapi, masa ... sebetulnya pernah kami datang ke MK ini untuk persoalan SJSN. Waktu itu ada Pak Harjono apa ya kalau enggak salah. Nah, itu, Pak. Mempersoalkan soal pemerintah enggak iur itu. Tapi belum ... belum sempat, Pak, kami selesaikan. Jadi ... jadi, itu. Jadi, harusnya pemerintah iur. Dari dana yang iur inilah kemudian digunakan untuk membangun tol dan sebagainya. Kemudian ... apa ... infrastruktur yang sebagai ... jadi, enggak perlu pinjaman luar negeri, termasuk tadi saya sampaikan. Dana haji itu, Pak, dari ... Ibu ... Bapak, Ibu, dari 16.000.000 pendudukan Malaysia, itu bisa mengumpulkan Rp100 triliun. Lah, kalau kita 100.000.000 orang Indonesia, insya Allah Rp1.000 triliun bisa. Ini bahkan mereka waktu kami ke Tabung Haji Malaysia mereka mengatakan, “Pak Achmad, Tabung Haji Malaysia ini didirikan oleh ... didirikan dengan konsultan dari ITB.” “Apa itu ITB?” “Itu yang di Bandung.” Jadi, ITB, Pak. Konsultannya Malaysia itu ITB. Nah, saya lihat, kenapa ITB itu? Karena waktu itu ITB punya fakultas aktuaria, Pak, di matematika. UI belum ada, Gama belum ada, ITB sudah punya. Itu ... itu yang terjadi, Pak. Jadi, waktu kami pulang, mereka menawarkan, Pak. “Pak Achmad, i give you technical assistance.” Saya datang ke Depag, Pak, 22

mereka menawarkan asisten. Bukan ... harusnya bukan saya, saya orang Taspen, Pak, tapi tidak dipedulikan oleh Departemen Agama, Pak. Jadi, ini maaf kacau .. agak kacau itu, Pak, Departemen Agama. Maaf, Pak. Kemudian, tadi ... dana yang ada di Taspen, di Asabri, ini harusnya dikelola dengan sebaik-baiknya, Pak, dikelola. Dan ... dan memang banyak cara untuk meningkatkan itu. Kalau nanti kehabisan, itu memang tanggung jawab pemerintah karena di aturannya begitu. Dan oleh karena itulah, itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, diinvestasikan, atau ... dan harus hati-hati. Dan yang duduk di situ harusnya, Pak, maaf, Pak, kalau ... kalau yang ahli betul. Jangan orang bank ditaruh di Taspen, Pak. Dirut bank sekarang itu Taspen ... eh, Dirut Taspen itu sekarang bank. Ya, akhirnya diinvestasi ke manamana. Kasihan PNS-nya, Pak. Saya sudah protes kepada Korpri mbok jangan ... jangan ... seperti Asabri kan ... itu kan dirutnya selalu jenderal, Pak. Jadi, dia paham apa yang dilakukan oleh ... di dalamnya. Nah, kemudian, berikutnya ... ya, tadi sudah kami sampaikan. Dana yang ada harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar nanti PNS pada saat pensiun itu ... apa ... memperoleh dana pensiun dan sebagainya. Dan dana ini terus terang karena sudah dipisahkan dari APBN, itu di luar APBN, Pak. Karena itu dari uang 100% yang ... uang ... uang gaji dan penghasilan PNS, 10%-nya itu dikeluarkan, ditaruh ke ... di Taspen. Jadi, itu selalu begitu setiap tahun. Kemudian terkait dengan Pasal 40. Saya terus terang agak bingung, Pak, dengan ini karena mestinya tidak ada hubungannya karena ini kan, ini APBN, Pak, sedangkan yang di Taspen itu sudah dikeluarkan dan itu harus … harus dibayarkan kepada yang … yang tadi, yang harus … yang sudah uangnya ada di situ. Nah, soal kerugian dan itu … terus terang, Pak, dulu pernah dana Taspen ini di … diperintahkan untuk di … apa … diinvestasi di swasta, Barito Pasific dan sebagainya. Saya ke … waktu itu kebagian menarik kembali, Pak, menarik kembali, itu waktu saya itu, habis waktu saya untuk menarik kembali dana-dana itu yang ada di swasta, di … apa itu … di Pasar Raya dan sebagainya. Dan it … itu pun belum selesai. Apakah ada kerugian? Ya, kalau itu diinvestasi pada yang tempat yang enggak benar, yang enggak benar, salah, ya rugi, Pak, begitu. Tapi, diharapkan Taspen itu enggak boleh rugi. Dan tadi khusus untuk Bapak Ketua selaku PNS, itu ada pensiunnya PNS, Pak. Tapi selaku pejabat negara, itu ada pensiunnya sendiri. Itu pun anunya sendiri … apa … aturan manfaatnya. Jadi, tadi selain iuran, ada manfaat dan faat … manfaat seperti PNS, itu iuran 8%, itu nanti ada manfaatnya yang itu nanti diterima setiap bulan dalam bentuk pensiun, dan untuk pejabat negara sendiri. Untuk presiden pun ada aturannya sendiri.

23

Mungkin itu yang barangkali (...) 109. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, per bulannya kan harus bayar pensiun? Apakah defisit, apa enggak, itu? Dari dana yang terkumpul sama dan yang harus disalurkan (...) 110. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya, sampai sekarang sih belum defisit, Pak. 111. KETUA: ARIEF HIDAYAT Defisit? 112. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Sampai sekarang belum defisit. 113. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, belum defisit. 114. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Menurut saya, ya. Jadi, itu terus harus di … apa … dimonitor, dikelola. Kalau defisit, harusnya Taspen lapor ke pemerintah, “Ini mau defisit, apa yang harus dilakukan?” Ya, kan, Pak. Karena di dalam sistem pensiun, itu ada dua pola, manfaat pasti, iuran pasti. Apa … difis … ya, manfaat pasti, iuran pasti. Nah, itu apakah sekarang harus pakai manfaat pasti, apakah iuran … itu saling … apa … melengkapi, mana yang harus dipakai untuk mengamankan agar pengelolaan dana pensiun itu bisa langgeng. Itu, Pak. 115. KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang Mulia. 116. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Pak Achmad Subianto, ya, saya melanjutkan apa disampaikan Pak Ketua tadi. Ini kan ada potongan dari gaji, itu tiap bulan kan 10%. Bapak, mohon diperhatikan! Ya, kan? 4,75% dialokasikan untuk dana 24

pensiun, yang akhirnya diterima yang bersangkutan tiap bulan itu, ini tolong nanti diklari … diklarifikasi atau diklirkan kalau saya keliru. Kemudian, 3,25% untuk tunjangan hari tua, ya kan? Yang 2%, itu kemudian memang dikelola oleh BPJS untuk kesehatan. Jadi, yang 8% ada di PT Taspen, yang 2% ada di BPJS, ya kan? 117. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya. 118. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Nah, saya minta penjelasan dari Bapak, yang dituntut Pemohon itu sekarang yang segmen yang mana ini? Apakah yang tunjangan hari tua? Yang pure itu adalah diambil dari gaji tiap bulan sebesar 3,25 … 3,25% atau yang 4,75 yang dana pensiun, ya kan? Yang memang kalau yang 4,75, saya minta penjelasan Bapak juga ini karena penjelasan dari PT Taspen, dari Pemerintah, ini yang 4,75 ini kemudian dikembalikan lagi ke kas negara yang kemudian notabene adalah dikelola oleh negara. Yang PT Taspen hanya sebagai pengadmin … pengadministrasi saja, secara administratif dia yang pegang, tapi barangnya adalah dikelola oleh negara. Kalau demikian halnya, kan … kalau dikelola oleh negara, kemudian sulit terpisahkan di sana karena akan menyatu dengan kekayaan negara di situ, kas negara. Di sini ada pembelokan fungsi kalau … kalau benar seperti ini adanya. Saya minta penjelasan pengalaman Pak Achmad Subianto ketika di PT Taspen seperti apa ini? Kalau 3,25 itu benar adalah tunjangan hari tua yang dituntut Pemohon dan teman-teman lain yang maksimal 5 tahun selebihnya adalah kedaluwarsa, itu semestinya uang milik pegawai yang bersangkutan, yang mestinya tidak terkurangi sedikit pun. Nah, kalau kemudian yang melebur kepada kas negara yang sering kemarin dijawab oleh pemerintah bahwa itu adalah di … kemudian harus diambilkan dari APBN, ya otomatis karena sudah ada percampuran di sana. Nah, saya ... Bapak kan punya pengalaman di PT Taspen ini. Nah, kemudian pemerintah versinya seperti itu. Benar tidak, sama tidak dengan pengalaman Bapak ketika di PT Taspen? Terima kasih, Pak Ketua. 119. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak.

25

120. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Baik, Pak Suhartoyo. Saya kira apa yang kami sampaikan sebagaimana yang saya ... yang kami tulis, Pak. Bahwa yang 10% itu, itu dipotong dari gaji, masuk ke PT Taspen. Enggak ada dikembalikan lagi, rasanya enggak ada, Pak. Menurut saya, enggak. Sepanjang saya di sana enggak ada yang dikembalikan ke sana. Memang kalau pemerintah memakai, itu pernah, itu sebelum saya masuk situ, pernah, dan kami tagih, Pak, itu. Jadi (...) 121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan, kembali, Pak. Memang oleh PT Taspen diadministrasikan, ini jawaban pemerintah ini, dari jawaban tambahan dari Yang Mulia Pak Palguna. Bahwa itulah kemudian kembali ke kas negara karena yang mengelola akhirnya negara lagi, sedangkan kalau PT Taspen itu adalah badan hukum tersendiri, ya, kan? Perseroan terbatas, Pak, ya kan? Mestinya sudah terpisah dengan kekayaan yang dimiliki oleh negara. Meskipun itu sumbernya dari negara kan hukum perseroan kan berakibat hukum bahwa itu harus dipisahkan dari kekayaan asalnya. Pure menjadi kekayaan perseroan. Nah, ini kalau ... itu tadi yang saya bilang ada sedikit pembelokan kalau demikian dan terjadi percampuran. Karena pemerintah kemarin kok membawa kepada ... ini tergantung APBN. Nah, itu lho, Pak Achmad Subianto yang keterangan pemerintah sebelumnya. 122. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya. 123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Terima kasih. 124. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Baik, Pak. Saya balik kepada ini, Pak, untuk pensiun dan THT, seharusnya yang benar peserta dan pemberi kerja, iur Pak. Peserta pemberi kerja iur. Jadi peserta itu PNS, pemberi kerjanya itu pemerintah. Dulu saya ... apa ... menyiapkan, pemerintah itu harus iur, di seluruh dunia itu pemerintah iur, kecuali Indonesia, Malaysia iur, dan sebagainya. Ini belum berhasil, Pak. Makanya sekarang pensiun ... itu hanya terima Rp 4.000.000 ... Rp 4.200.000, memelas, Pak, hanya

26

terima segitu. Kalau pemerintah iur kan Rp10.000.000, Pak. Ini akibatnya, Pak. Jadi yang, yang 10% itu sudah diserahkan ke Taspen. Enggak ada dibalikan ke APBN, menurut saya sih enggak ada, Pak, tidak ada dikembalikan ke APBN. Jadi, sesuai dengan yang kami sampaikan, itulah yang terjadi, Pak. Jadi, yang sekarang yang dituntut oleh beberapa termasuk PWRI bahwa pemerintah iur, gitu, iur. Di samping yang ... yang 10%. Karena di Malaysia khusus untuk PNS, PNS Malaysia itu iur 10, pemerintahnya iur 10, Pak, jadi ada 20%. Itulah yang menyebabkan pensiun di Malaysia lebih besar, lebih besar. Di semua negara begitu termasuk di Vietnam dan sebagainya. Kita mohon maaf, Pak, ini kita jauh ketinggalan dengan negara-negara tersebut dan ini yang kami sampaikan, itu sebetulnya bagian dari national reserve fund (cadangan keuangan nasional) yang Bu Mega selalu mengatakan, “Kok, kita membangun sekian lama kok enggak pernah nabung,” gitu. Itulah yang terjadi. Jadi pengalaman kami, Pak, selama di Taspen, tidak ada uang yang dikembalikan ke APBN, Pak, semua dikelola oleh Taspen. Nah, kalau Taspen tidak benar, ya, diganti saja direksinya. Ya, atau menurut saya sih simpel begitu, Pak. Jadi sudah PNS itu sudah iur, itu jadi ini menjadi persoalan, Pak. 125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Tidak usah membawa-bawa pemerintah harus iur di negara lain ini ... sekarang yang riil faktual ini. 126. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya. 127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kan pengalaman Para Pemohon dan ... Pemohon dan para pelaku yang dirugikan kan faktanya bahwa itu uang-uang sendiri yang dipotong (...) 128. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya.

27

129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Pak.

Dari gaji tiap bulan tanpa sedikit pun iur dari pemerintah. Itu lho,

130. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya, betul, Pak. 131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Kalau benar keterangan pemerintah di sini, Pak. Bahwa ternyata 4,75% itu dikelola kembali oleh pemerintah dan menjadi keuangan negara di sini, tegas-tegas ini pemerintah menerangkan seperti itu. Taspen itu hanya mengadiministrasikan. Itu, Pak, confuse-nya di situ, percampurannya di situ. Masa uang pegawai yang sudah diserahkan kepada yang bersangkutan, kemudian dipotong kembali lagi kepada kekayaan negara, keuangan negara? Kan itu. Terima kasih, Pak Ketua. 132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 133. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Enggak, ini mungkin konfirmasi, Pak Ketua. 134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak. 135. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya perlu konfirmasi ke Pemerintah. Karena kan ini kan yang ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo itu dari pertanyaan saya dulu. Ini di jawaban Pemerintah memang ada di halaman 2 ini. Saya bacakan saja, tidak terlalu panjang. “Penyelenggaraan program jaminan sosial sampai dengan saat ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda, Duda, Pegawai. Pada Pasal 2 undangundang tersebut diatur bahwa sumber pembiayaan program pensiun berasal dari dana pensiun ... sebuah dana pensiun. Sebelum dana pensiun terbentuk, negara membiayai program pensiun berikut biaya penyenggaraannya. Dalam rangka mempersiapkan pembentukan dana 28

pensiun, pemerintah mengeluarkan Kepres Nomor 56 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Asuransi Sosial, Pegawai Negeri Sipil. Dalam peraturan tersebut, pegawai negeri wajib melakukan iuran 10% dari gaji pokok,” yang sama diterangkan dengan Bapak tadi, “Dan tunjangan keluarga yang diterima setiap bulan dengan rincian,” ini, Pak. “4,75% untuk iuran pensiun, 3,25% untuk program tabungan hari tua,” sama keterangan sampai di situ, “Dan 2% untuk program jaminan kesehatan,” sama masih dengan ini. “Adapun iuran 3,25% untuk tabungan hari tua, akan dibayarkan sekaligus pada saat yang bersangkutan pensiun. Sedangkan program jaminan kesehatan, dikelola oleh BPJS Kesehatan,” ini sama. Nah, yang jadi soal tadi, ini alinea berikutnya di halaman 2, “Iuran sebesar 4,75% yang dipungut oleh pemerintah disimpan dalam rekening kas negara. Pada 1985, pemerintah menugaskan kepada PT Taspen Persero sebagai wakil pemerintah untuk mengadministrasikan,” itu tadi yang disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo. “Iuran pensiun pegawai dan melakukan pembayaran pensiun. Oleh karena sifatnya administratif, atas dana tersebut tetap dikuasai oleh pemerintah dan merupakan bagian dari keuangan negara. PT Taspen Persero wajib menyampaikan laporan akumulasi iuran pensiun kepada pemerintah untuk kemudian disajikan dalam laporan keuangan pemerintah pusat pada bagi ... pada bagian anggaran bendahara umum negara,” itu. Jadi, saya kira apa yang diterangkan oleh Ahli ini perlu diklarifikasi oleh Pemerintah. Jadi, kami ingin mendapatkan mana yang ... yang benar ini dari dua karena tadi di ... ditanyakan oleh, Yang Mulia Pak Suhartoyo, jawaban Ahli adalah seperti itu. Bagaimana ini? Pemerintah mungkin. 136. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, Pemerintah bisa merespons? 137. PEMERINTAH: TIO SEREPINA SIAHAAN Mohon izin, Yang Mulia. Kami akan menjawab secara tertulis nanti. 138. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke, baik. Ya, jadi kalau begitu kan, sebetulnya kalau menurut Ahli harus terus kemudian dipisahkan, dikelola oleh Taspen. Tapi ternyata, 4,75% masuk kembali ke pemerintah dan menjadi bagian dari kekayaan negara. Sehingga kalau itu menjadi kekayaan negara, tunduk kepada Pasal 40 ayat (1). Kalau menurut Ahli, sebetulnya itu 29

sudah enggak tunduk. Karena itu aset yang sudah dikeluarkan dari APBN, kan gitu, ya. Nanti tolong direspons ini. Kalau begitu, pemerintahnya urik ini, urik itu bahasa Jawanya nakalan malahan ini pemerintah ini. 139. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena ini perlu direspons ... maaf. 140. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 141. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Karena kan itu memang empat ... pembagian 4,75% itu, baik yang diterangkan oleh Ahli maupun yang sudah diterangkan juga oleh Pemerintah, kan. Itu kan di ... di ... dipotong dari ... dan memang dari iuran dari PNS, kan? Ya, tapi menurut Pak Achmad Subianto, itu dikeluarkan PT Taspen. Tapi di keterangan Pemerintah 4,75% itu dikelola kembali lagi kas negara dan masuk di dalam ... apa namanya ... pada bagian anggaran bendahara umum negara, sedangkan PT Taspen itu cuma pengadministrasi. Agak aneh juga karena ini PT, kan? PT Persero. Ya, ini saya kira memang memerlukan klarifikasi ini. Sehingga apa yang diminta oleh Pemohon, kemudian menjadi klir, tadi itu ditanyakan oleh Yang Mulia Pak Suhartoyo. Posisi permohonan Pemohon ini yang diminta oleh Pemohon ini pada bagian yang mana? Kan ada klasifikasi itu, kan begitu. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. 142. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Kalau begitu, begini Pemerintah, tolong dijawab apa yang tadi dipersoalkan. Kelihatannya kita juga perlu memanggil PT Taspen sebagai Pihak Terkait. Ada bagian dari Pemerintah PT Taspen? Tidak, ya? Kita kalau begitu, kita panggil PT Taspen, ya, supaya lebih jelas. Mestinya tidak tunduk pada Pasal 40 ayat (1), kalau keterangannya Pak Achmad Subianto. Tapi karena memang kalau keterangannya Pemerintah, ada 4,75% yang masuk ke sana, masuk ke APBN menjadi aset negara, ya tunduk pada ini. Ya, ini masalahnya dipotong dari anu ... nah, ini mungkin anu ... nanti, ya. Baik. Pak anu ... Pak Harahap ada yang mau disampaikan? Cukup, ya?

30

143. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Dari saya ada beberapa pertanyaan atau ada satu pertanyaan dari Yang Mulia Hakim, belum dijawab. Sebetulnya kalau ada masalah seperti ini, apa kendalanya? Tadi ditanyakan. Apa kendala dari PT Taspen, kok sampai terjadi keadaan tidak bisa bayar atau tidak mau membayar? Ada lagi dari saya sebagai Pemohon. Tadi disebut-sebut mengenai dana Taspen itu, yang sangat besar, nomor 2 di bawah pajak, itu perlu dikelola. Tapi pada saat yang sama, Ahli mengatakan bahwa makna daripada pengelola tadi ... pengelolaan tadi, antara lain adalah diinvestasikan, bisa membeli saham, bisa membeli surat tanda utang, bisa diinvestasikan ke fisik, segala yang bisa yang menguntungkan PT Taspen. Tapi tadi juga disebutkan bahwa ada investasi di Barito yang kemudian ditarik kembali. Apakah dalam hal ini kemudian investasi di Barito itu dinilai kembali sebagai kerugian, sehingga terpaksa harus ditarik kembali? Yang berikutnya, ini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim tadi, soal urik tadi itu. Bahwa memang pada masa lalu, itu sering terjadi Pemerintah kekurangan uang, lalu minta uang kepada BUMN. Sehingga ada istilah cash call. Jadi BUMN itu menjadi sapi perah dari keuangan negara. Nah, pertanyaan saya adalah apakah PT Taspen sepanjang Bapak menjadi … Bapak Ahli menjadi direktur utama, mengalami peristiwa itu, dimana pemerintah memaksa BUMN PT Taspen untuk menyerahkan sejumlah dana? Terima kasih. 144. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak. 145. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHROWI Sebelum dijawab, Yang Mulia. 146. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 147. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHROWI Tambahan dari kami.

31

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 149. KUASA HUKUM PEMOHON: NAHROWI Kepada Ahli Subianto. Dalam kasus yang dialami oleh Pemohon, itu kan memang ada peristiwa keterlambatan menyer … apa … menyampaikan SKPP, sehingga Pemohon ada kehilangan 16 bulan hak pensiunnya. Kemudian dalam kasus Saksi Pak Burhan tadi, beliau pensiun di 2008, tapi SKPP-nya baru terbit 2010. Itu ada kehilangan hak konstitusional 2 tahun lebih. Nah, tadi belum jelas, saksi yang anggota TNI ini karena pengelolaannya melalui Asabri. Nah, kaitan dengan norma yang sedang dimohonkan oleh Pemohon, sejauh … apa … pengalaman atau ahli mungkin bisa menerangkan di sini waktu menjabat sebagai Dirut PT Taspen karena undang-undang ini berlaku tahun 2004 dan sesuai kurikulum PT pada saat itu, ahli masih menjabat sebagai Direktur Utama PT Taspen sebagai pengadministrasi atau pengelola dan pembayar uang pensiun. Artinya, pada tanggal itu, Pasal 40 yang dimohonkan Pemohon ini sudah berlaku. Nah, yang ingin kami tanyakan, apakah keberlakuan norma ini terkait dengan hak tagihnya atau dipahami sebagai sederhana bahwa maksimum yang dibayarkan oleh pemerintah melalui PT Taspen itu adalah maksimal 5 tahun? Karena dalam kasus Pemohon itu kan hanya 5 tahun yang dia bayar, Saksi Burhan itu juga hanya 5 tahun yang dibayar. Itu apakah pensiun dibayar hanya 5 tahun atau hak tagihnya lahir justru sebagai … dalam pengalaman Bapak melaksanakan ketentuan Pasal 40 ketika di … apa … di Taspen, Pak? Demikian, Yang Mulia. 150. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, Ahli. 151. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Baik. Tadi soal kendala yang dihadapi Taspen. Kalau saya melihat, itu kendalanya adalah memahami aturan, Pak. Memahami … apa itu … memahami aturan ketentuan yang ada. Itu dari 10 lawyer, itu bisa 11, 12 pemahaman, Pak. Nah, itu yang saya dapati di Taspen. “Kenapa enggak dibayarkan? Kan THT-nya dibayarkan?” Kemudian, “Pak, enggak ada aturannya.” 32

“Kenapa enggak dibikin?” Itu … itu jawaban saya, Pak. Saya komentar saja. Saya bukan ahli banget, gitu. Tapi, kok ini dibayar, mereka iur, terus yang ini kok enggak dibayar? Gitu. Itu terkait dengan iuran yang Rp50.000,00, Pak. Itu kasus yang saya hadapi waktu itu. Jadi, ini karena tidak memahami. Memang di dalam peraturan, saya lupa itu PP berapa, itu tricky sekali, holding-nya. Tapi di situ seolah-olah bahwa … bahwa harus menyubsidi PNS. Saya bilang, “Enggak benar ini. Enggak ada pemerintah harus subsidi PNS! Justru sekarang PNS menyubsidi market. Yang menerima itu yang konglomerat-konglomerat itu. PNS-nya digaji Rp10.000.000,00, tapi hanya diberi Rp5.000.000,00.” Itu yang terjadi, Pak. Jadi saya waktu itu mengatakan, ada semacam … apa … kekurangan dana yang besar, itu akibat PNS ditekan gajinya supaya ini … sehingga gajinya kecil, maka pensiunnya kecil, dan sebagainya. Ini ada persoalan yang memang harus diberesi. Biasanya ketakutannya itu tadi, dananya enggak cukup. Sebetulnya kan itu bergulir, bergulir. Jadi kalau pemerintah iur, itu dananya itu cukup besar, nanti balik lagi, terus begitu. Itu yang disebut circle. Oh, untuk itu … dan itu memang ndak mudah dipahami, Pak. Saya memahami juga agak lama, terus saya … oh, inilah yang disebut national reserve fund dan itu tidak dipahami semua orang … ekonom maupun … apa … yang lain. Jadi ini persoalan yang memang cukup mengganggu, gitu. Nah, kemudian kenapa dana Taspen kurang? Ya, selama ini sih tidak kurang, Pak. Kalau kurang, akhirnya kembali ke Pemerintah karena yang menanggung semuanya kan Pemerintah. Nah, kalau sekarang ketakutan kurang, menurut saya, berhenti saja itu pimpinannya, gantilah, banyak yang bisa, gitu. Jadi, ini jangan ketakutan itu ditonjolkan, tapi kerja keraslah dulu, kerja dulu, kerja dulu, persoalan ini. Kalau sudah kerja, kemudian mentok, nah baru itu ada caranya, ada rumusnya yang perlu diubah dan sebagainya. Kemudian, soal yang investasi yang dulu, Pak. Itu kerjaan yang cukup berat, Pak, bagi saya untuk menarik. Bapak enggak tanya untung atau enggaklah gitu. Jangan, tapi itu pekerjaan yang cukup berat. Tapi sekali lagi, dana PNS itu sebenarnya luas biasa, PNS sama Asabri itulah. Bapak Hakim ... Bapak, Ibu Hakim yang kami hormati, suatu ketika saya ditelepon sama BTN, Pak. Yaitu Pak Kodradi, Pak, Dirut BTN. “Pak Bianto, punya, enggak, dana?” “Kenapa?” “Karena saya jeblok.” Terus, “Bapak, perlu berapa?” “Rp2,5 triliun.” “Oke. Dua kali, ya.”

33

Saya drop, Pak, dua kali. Sejak itu BTN enggak pernah collapse lagi, Pak, sampai sekarang, gitu. Itu dulu Pak Kodradi, dia sangat berterima kasih dengan dana itu, dan itu bisa. Tadi saya sampaikan soal apa ... Sun, Pak. Jadi suatu ketika (...) 152. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Maaf, BTN-nya membayar kembali kepada? 153. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Membayar kembali, membayar kembali. 154. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Oh, oke. 155. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Jangan takut, Pak, bayar kembali. Jadi, Sun, Pak. Jadi suatu ketika, kami dipanggil oleh Pak Darmin karena pemerintah mengeluarkan Sun. Waktu kami dipanggil, “Wah, kemarin Sun-nya enggak laku.” “Lho, Bapak enggak panggil saya?” Gitu. “Terus, gimana?” “Nanti dua bulan lagi saya akan anu … Sun.” “Berapa, Pak?” “Rp2,5 triliun.” “Kalau gitu, saya ambil semua.” “Jangan! Tender!” “Lho, kemarin enggak laku kok tender?” Gitu. Akhirnya saya perintahkan, ambil. Begitu diambil, saya dapat Rp2 triliun. Sejak itu Sun enggak pernah turun, Pak, sampai lama sekali. Jadi yang dulu jeblok, akhirnya ... jadi, dana pensiun PNS, Asabri ini luar biasa, Pak. Kalau ... apa ... dikelola dengan baik dan diamanahi dengan baik. Jadi, itu, Pak Bintang. Jadi, itulah pengalaman yang saya hadapi waktu itu dan alhamdulillah semua selesai dengan baik. Kalau sekarang ketakutan akan ... apa ... kurang, itu kan salah mereka sendiri. Cari yang orang yang bias ... apa ... bisa amanah untuk menyelesaikan itu, seharusnya, gitu. Pemerintah ... kepada BUMN Taspen. Yang terakhir apa tadi, Pak? Mohon maaf.

34

156. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Soal ... soal daluwarsa itu, Pak. Apakah daluwarsa itu suatu rekareka untuk menutup kerugian atau bagaimana? 157. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Enggak, itu kembali tadi, Pak. Jadi, itu dana itu enggak dikembalikan ke sana. Itu sudah ada di situ, menurut saya, sih, yang ... apa … selama itu dikelola di situ. Kalau ada di situ kan ada ... apa ... ada transfer, selama ini enggak ada transfer dari Taspen ke APBN lagi, tidak ada, Pak. 158. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Sebentar, Pak, saya mau mempertegas kembali. 159. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Ya, Pak. 160. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Ini supaya, ya ini kan Pemerintah juga hadir. Kita ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Selama Bapak jadi Direktur Taspen, apakah 4,75% itu betul dikelola Pemerintah atau dikelola Taspen? 161. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Dikelola Taspen, Pak. 162. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Pak. 163. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Sama 375 dikelola. 164. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik.

35

165. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Kalau yang 2%, Askes, BPJS Kesehatan. 166. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, saya minta nanti tambahan keterangan dari Pemerintah, ya. Nanti kita juga akan menghadirkan PT Taspen, sekarang, nanti. Masih ada? 167. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Satu lagi untuk Pak Subianto, menegaskan. Jadi soal daluwarsa itu sebetulnya tidak ... tidak perlu ada, suatu ... suatu argumen yang disisipkan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara hanya sekadar untuk menutup atau mengurangi pengeluaran-pengeluaran dari APBN, apakah begitu? Itu satu pertanyaan. Kemudian juga pertanyaan untuk Pak Muchtar, sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Majelis tentang siapa atau yang menerbitkan surat-surat dokumen? Nah, saya ingin mengoreksi sedikit bahwa beberapa bulan sebelum saya pensiun, khususnya saya, itu Rektor Universitas Indonesia sudah memberitahu baik kepada Menteri Keuangan ataupun BKN bahwa saya bulan Juli 2010 akan pensiun. Jadi, mereka sudah tahu. Nah, harapan saya sebagai Pemohon adalah bahwa dengan demikian, Menteri Keuangan menerbitkan SKPP, lalu BKN juga menerbitkan surat pensiun. Ternyata, BKN baru menerbitkan surat pensiunnya itu bulan Desember. Jadi, antara bulan Juli sampai Desember itu saya sudah disetop gajinya, keluarga saya tidak menerima apa pun. Bahkan karena SKPP-nya juga tidak atau terlambat, mestinya kan Menteri Keuangan tahu karena sudah diberitahu, sehingga terlambat 6 tahun lebih, sehingga selama 6 tahun lebih kami sekeluarga juga tidak mendapat apa-apa, hanya saya saja yang tidak tahu bahwa itu telah terjadi. Karena istri saya, saya tanya, “Berapa pensiun saya?” Dia tidak bisa jawab. Jadi pertanyaan saya kepada Pak Muchtar yang saya anggap sebagai Ahli hubungan antarlembaga, bagaimana SOP-nya supaya masalah ini menjadi klir dan tidak perlu ada Pasal 40? Karena rektor sudah memberitahu kepada Menteri Keuangan, sudah memberitahu juga kepada BKN bahwa saya akan pensiun. Lah, mereka yang menerbitkan itu kan mesti otomatis tidak perlu wara-wiri ke sana kemari untuk minta dokumen. Terima kasih.

36

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ini terakhir. Silakan, Pak Achmad. 169. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Jadi (...) 170. KETUA: ARIEF HIDAYAT Respons lagi. Kemudian nanti, Pak Harahap. 171. AHLI DARI PEMOHON: ACHMAD SUBIANTO Saya menambahi ini, Pak. Waktu saya pensiun, Pak, itu keputusan kami adalah dari presiden, Pak, waktu itu. Dan dari keputusan presiden itu ditembuskan kepada BPK, menteri yang bersangkutan, kepala BKN, dirjen anggaran, kepala kantor perbendaharaan kas negara, kepala cabang Taspen. Itu di surat yang ditandatangani oleh presiden. Lalu oleh kepala ... personel setneg, itu salinan ... kemudian dibikin salinan, diserahkan kepada bendahara gaji yang minta SKPP itu sifatnya sementara. Kemudian ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) setempat untuk menerbitkan SKPP aslinya dan PT Taspen setempat. Itu proses yang terjadi. Dan selama itu waktu saya pensiun tidak ada persoalan yang terjadi. Itu saya menambahkan soal itu. Nah, kemudian masalah Undang-Undang Nomor 40 ... mohon maaf, apa ... ada, enggak kaitannya dengan pensiun? Saya belum memahami secara detail, rasanya sih tidak, begitu. Itu kan terkait dengan APBN. Jadi mohon maaf mungkin, Pak Bintang, UndangUndang Nomor 40 Perbendaharaan yang menyangkut kedaluwarsa itu mestinya tidak berlaku untuk pensiun sama THT menurut saya, sih. Itu saja, Pak. 172. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Saya ingin tegaskan lagi bahwa di dalam Pasal 40 ayat (1), itu disebutkan, “Kecuali ada undang-undang.” Nah, undang-undang ini menurut penafsiran saya antara lain adalah Undang-Undang Kepegawaian, Undang-Undang PNS. Jadi memang betul bahwa itu tidak termasuk undang-undang ... tidak termasuk pensiunan, tetapi apakah itu termasuk juga partner-partner pemerintah yang menyelenggarakan sub kontrak terhadap berbagai macam proyek pemerintah, saya tidak berhak untuk menyampaikannya. 37

Bagi saya utang itu bukan kewajiban pemerintah. Utang negara itu bukan ... tidak sama dengan kewajiban pemerintah. Kalau kewajiban itu adalah segala yang belum dibayar harus dibayar. Kalau utang pemerintah atau utang negara itu, itu harus dibeli dengan ... dengan obligasi negara, dengan bon, surat tanda utang. Terima kasih. 173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya (...) 174. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Pak Muchtar, saya harapkan (...) 175. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ada direspons, Pak? Enggak, ya. Saya kira ini ada ... enggak ada kaitannya dengan itu. Pak Harahap, tadi ada pertanyaan terakhir dari Pak Pemohon. 176. AHLI DARI PEMOHON: MUCHTAR EFFENDI HARAHAP Terima kasih. Saya untuk menjawab pertanyaan Pak Pemohon ini kan studi kasus, ya. Masalahnya Pemohon ini dianggap terlambat mengajukan administrasi, sehingga mendapat sanksi tidak dibayar pensiunnya, itu kasusnya. Ada semacam kewajiban bagi pensiun untuk mengajukan permintaan. Jadi kalau tender ... kalau pengadaan barang/jasa itu perusahaan mengajukan invoice, gitu kira-kira. Nah, saya melihat kasus ini sebenarnya adalah kasus dari segi kelembagaan pemerintahan. Ini adalah sebuah mentalitas feodal sebenarnya ini, SDM pemerintah yang menganggap dia itu dilayani, bukan melayani, bukan public service. Jadi mungkin Pak Bintang ini suatu gambaran bahwa mentalitas kultur kerjanya SDM pemerintah itu masih seperti dulu, yaitu belum berhasil direform, reformasi birokrasi. Akibatnya kesalahan diberikan kepada pihak lain. Pertanyaannya, mengapa kok harus Pemohon yang sibuk mengurus administrasinya? Itu kan tugasnya negara. Karena negara kan tahu yang namanya Sri Bintang Pamungkas pensiun tahun sekian dan itu sudah diberitahu oleh rektor UI, kenapa harus lagi mengajukan itu? Jadi, saya melihat ini persoalan kultur politik SDM birokrasi. Nah sepanjang ini belum dipecahkan, sekalipun dihilangkan Pasal 41 ... Pasal 40 itu, tetap saja akan terjadi kalau mereka masih punya persepsi bahwa mereka dilayani bukan melayani, apalagi sudah pensiun, mereka anggap saja sudah sepele itu. 38

Lalu bagaimana solusinya? Pengalaman saya sih di pemerintahan sebagai konsultan kelembagaan, saya sudah puluhan SOP. Jadi memang untuk mengatasi itu harus membuat SOP yang ditandatangani menteri, kalau ada dua menteri, dua menteri tanda tangani dan di SOP itu diharuskan pegawai-pegawai itu melaksanakan. Jadi, harusnya Menteri Keuangan dengan mungkin Menpan juga atau BKNT ya bikin SOP, setiap PNS pensiun, paling lama sebulan sudah selesai urusan semua dan bulan kedua dibayar. Nah, saya belum melihat adanya SOP untuk melayani pensiunan itu, jadi hanya berfokus pada undang-undang. Jadi saya mengusulkan dari kasusnya Pemohon ini, Pemerintah harus bikin SOP, memaksa SDM itu bekerja berdasarkan jadwal dan kalau perlu diberi sanksi dan SK menteri langsung, jangan SK direktur, menteri. Itu pengalaman saya ketika saya bikin SOP di kementerian. Saya pikir itu comment saya dan saya enggak tahu bagaimana memecahkannya kalau mengubah kultur birokrasi, kultur SDM untuk supaya Pak Bintang dilayani, tapi paling tidak rekomendasi saya itu dibuatkan SOP untuk prosedur bagi mereka yang sudah pensiun mendapatkan haknya, itu. Tentang apakah perlu ... saya mau komentar. Jadi di dunia akademis itu, Pak, Pak Hakim, ada perdebatan dari kalangan reformis ilmiawan ekonomi atau ilmiawan kelembagaan menuntut supaya pensiun itu jangan lagi pay on you go. Jadi sekarang ini kan dia diambil iurannya, kemudian negara di ... karena uangnya iurannya itu enggak cukup, hanya 4%, 4 koma sekian, lalu diambil dari APBN dan dibayar per bulan. Nah, banyak kritikan juga, harusnya katanya ada yang disebut dengan fully funded, ini dari teori, Pak, ya. Jadi tadi pegawai itu kasih iuran, negara kasih iuran, pemerintah kasih iuran, lalu nanti uangnya diinvestasikan, tadi belum terjawab juga apakah Taspen itu menginvestasikan, enggak uang itu? Hanya cuma disimpan saja. Nah, kalau yang paradigma baru mintanya diinvestasikan, lalu dia bertambah, otomatis si PNS tadi dengan profesional itu karena persepsi mereka itu PNS itu kan profesional, bukan lagi kayak dulu, jadi dia bekerja berdasarkan remuneration, ada kinerja, ada kompetensi, honornya tinggi, maka dia akan bisa bayar lebih tinggi. Kalau dia bisa bayar lebih tinggi, nanti maka uang yang dia peroleh bisa lebih tinggi, itu paradigma yang baru. Kemudian ada cara bayarnya dua, Pak. Ada yang minta separuh diterima langsung sama yang pensiunan, kemudian tiap bulan dia kebagian. Ada yang kedua, langsung dikasih saja biar dia investasi, biar dia usaha, gitu. Nah, ini ada paradigma baru yang berkembang yang sekarang ini yang terjadi kan masih paradigma lama. Artinya, ada iuran PNS 4 koma sekian persen. Karena itu kemudian pensiun itu harus 75% dari gaji pokok, uang iuran enggak cukup, APBN dimasukkan. 39

Perlu Bapak ketahui sampai bulan ini, saya perkirakan dana APBN yang keluar untuk pensiun itu sekitar Rp90 triliun, mungkin sekarang sudah Rp100 triliun per bulan. Jadi para ekonom ini, para ahli kelembagaan itu resah soal pensiun ini. Jadi saya pikir, kita masih dalam paradigma lama, yaitu sistem pensiun dengan cara pay on you go, bayar setelah Anda pensiun karena setiap bulan. Ini mungkin sementara pikiran saya. Terima kasih banyak, Pak Pimpinan atau Pak Hakim. 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Terima kasih, Pak Achmad Subianto dan Pak Muchtar Effendi Harahap yang sudah memberikan keterangan sebagai Ahli. Terima kasih juga kepada Pak Purwadi dan Pak Manurung yang sudah memberikan keterangan sebagai Saksi. Berikutnya Pemohon masih satu ahli, ya? 178. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ya, kalau berkenan, saya akan menghadirkan satu ahli hukum tata negara atau hukum administrasi negara. 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah mengajukan ahli? 180. PEMERINTAH: ERWIN FAUZI Dari Pemerintah mengajukan tiga ahli, Yang Mulia. 181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tiga ahli, baik. Kalau begitu, dua ahli dari Pemerintah, satu ahli dari Pak Pemohon, dari Pak Bintang. Nanti kita juga akan mengundang Taspen yang sekarang untuk memberikan keterangan, ya. 182. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ada (...) 183. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sidang (...)

40

184. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ada hal yang (...) 185. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa lagi, Pak? 186. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS (...)

Jadi, saya ... saya menyampaikan tanggapan terhadap jawaban

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oh, enggak, enggak. Anu ... nanti di kesimpulan, Pak. 188. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Ya, ya, sudah. Oke. 189. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 190. PEMOHON: SRI BINTANG PAMUNGKAS Terima kasih. 191. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, agenda berikutnya nanti sidang Senin, 31 Juli 2017, pada pukul 11.00 WIB, mendengarkan keterangan dari DPR, kemudian Pihak Terkait PT Taspen akan kita undang untuk memberikan keterangan, dan satu ahli dari Pemohon, dua ahli dari Pemerintah. Ya, saya ulangi. Senin, 31 Juli 2017, pukul 11.00 WIB. Apa Saksi sudah selesai? 192. SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Mau ini, Pak. 193. KETUA: ARIEF HIDAYAT Apa? 41

194. SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Dari Asabri. 195. KETUA: ARIEF HIDAYAT Enggak. Kita nanti lihat satu-satu, ya, kaitannya. 196. SAKSI DARI PEMOHON: PURWADI Terima kasih. 197. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Asabri diundang sebagai Pihak Terkait. Ya, nanti perkembangannya gimana, nanti. Ya, baik. Baik, sidang berikutnya saya ulangi. Senin, 31 Juli 2017, pada pukul 11.00 WIB. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.27 WIB Jakarta, 19 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

42