2017

rtin

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK [PASAL 76I] TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)

JAKARTA KAMIS, 6 JULI 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 33/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak [Pasal 76i] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Tajudin bin Tatang Rusmana ACARA Pemeriksaan Pendahuluan (I) Kamis, 6 Juli 2017, Pukul 14.50 – 15.28 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) I Dewa Gede Palguna 2) Saldi Isra 3) Wahiduddin Adams Yunita Ramadhani

(Ketua) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Tajudin bin Tatang Rusmana B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Ahmad Muhibullah Aguslan Daulay Athari Farhani Muhammad Toyib Anto Tuntas Widi Setiawan Andi Wiyanto Rara Tia Sandova

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.50 WIB 1.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sidang dalam rangka pemeriksaan pendahuluan untuk permohonan Nomor 33/PUU-XV/2017 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu siapa yang hadir.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim. Sebelumnya kami akan memperkenalkan, di sebelah kanan kami Bapak Tajudin bin Tatang Rusmana sebagai selaku Pemohon. Sebelah kiri kami atas nama Aguslan Daulay, Athari Farhani, selanjutnya Muhammad Toyib, S.H., selanjutnya Anto Tuntas Widi Setiawan, S.H., M.H., Andi Wiyanto, S.H., selanjutnya Rara Tia Sandova, dan kami sendiri atas nama Ahmad Muhibullah, S.H., selanjutnya kepada rekan saya yang akan membacakan.

3.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang di samping kanan Saudara siapa?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Pak Tajudin.

5.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Tapi enggak Saudara perkenalkan? Sudah, ya? Ini di antara Saudara semuanya advokat nih, di luar Pak Tajudin?

6.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Ada para legal.

7.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ada para legal?

1 iii

8.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Ya.

9.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Yang advokat Saudara yang pakai toga semua ini?

10.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Ya.

11.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, soalnya kalau advokat itu mesti pakai toga. Oh, jadi sebagian para legal ya?

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Ya.

13.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik, kami sudah menerima permohonan para Saudara dan tentu saja kami sudah baca secara tertulis. Oleh karena itu, saya mohon nanti Saudara menyampaikan pokok-pokok permohonannya saja, jadi tidak perlu dibacakan semua. Tapi sebelum itu saya … ya nanti saja ini disampaikan. Ya, barangkali soal kewenangan Mahkamah itu mungkin tidak perlu lagi Saudara bacakan. Nanti langsung ke legal standing bagaimana penjelasan Saudara tentang legal standing dari Pemohon. Terus langsung ke pokok permohonannya, silakan.

14.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Ya, bismillahirrahmaanirrahiim. Izin, Yang Mulia. Bahwa Pemohon memiliki (…)

15.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, sebelum itu karena ini masih dalam rangkaian idul fitri, kita bersidang pertama di ruangan ini. Saya ucapkan selamat hari raya idul fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin. Ya, kita semua berharap semoga semuanya kembali menjadi murni, menjadi suci murni, menjadi fitri. Ya, silakan, Saudara, mulai.

2

16.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Ya, bismillahirramaanirrahiim. Izin, Yang Mulia. Bahwa Pemohon memiliki hak kerugian dan kepentingan konstitusional in casu antara lain sebagai berikut. Bahwa Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” 2 (…)

17.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Sebentar dulu, anunya … apa namanya … tentang legal standing Pemohon dulu. Itu yang Saudara perlu jelaskan apa ini? Apa … apa penjelasan Saudara tentang kedudukan hukum Pemohon ini, sebagai apa? Kan Anda sudah paham itu Pasal 51 undang-undang itu, Mahkamah Konstitusi itu.

18.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Ya, izin, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya dalam hal ini Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya undangundang yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia. Termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama. b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. c. Badan hukum publik atau privat. d. Lembaga negara. Selanjutnya penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/peraturan (…)

19.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya kira sudah, ya.

3

20.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Oh, sudah.

21.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, sudah biasa. Maksudnya sekarang kualifikasi Pemohon ini sebagai apa? Itu saja yang Saudara jelaskan. Di antara uraian Pasal 51 ini Pemohon dalam kualifikasi atau kedudukan sebagai apa, silakan.

22.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Izin, Yang Mulia, lanjut. Perorangan warga negara Indonesia yang … ya, sebagai perorangan warga negara Indonesia.

23.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terus. Jadi, hak-haknya yang Saudara dianggap dirugikan itu seperti yang Saudara tulis dalam permohonan halaman 5 sampai dengan halaman 6?

24.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Ya.

25.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, silakan langsung ke pokok permohonannya kalau begitu.

26.

KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSLAN DAULAY Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

27.

KUASA HUKUM PEMOHON: ATHARI FARHANI Izin untuk melanjutkan, Yang Mulia. Pokok permohonan uji materiil. Dalam doktrin ilmu hukum dikenal adanya unsur atau perbuatan melawan hukum atau Wederrechtelijkheid atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah unlawfulness. Menurut Pompe, Roeslan Saleh, sifat melawan hukum dari perbuatan pidana halaman 17 menyatakan bahwa sifat melawan hukum berarti bermakna bertentangan dengan hukum. Hukum pidana mengklarifikasikan sifat melawan hukum menjadi dua, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. 4

Sifat melawan hukum formil berarti bahwa semua unsur atau bagian dari rumusan delik telah dipenuhi apabila unsur atau bagiannya telah terpenuhi, maka tidak perlu lagi diselidiki apakah menurut masyarakat perbuatan itu betul-betul dirasakan patut atau tidaknya. Intinya, menurut ajaran ini bahwa sifat melawan hukum terjadi apabila ada perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang karena ajaran formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang tertulis saja. Sedangkan sifat melawan hukum materiil menyatakan bahwa melawan hukum bukanlah hanya sekadar bertentangan dengan hukum yang tertulis atau ius scriptum, tetapi bertentangan pula dengan hukum yang tidak tertulis atau ius non scriptum. Pada intinya bahwa ajaran materiil menyatakan bahwa selain memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, perbuatan tersebut juga harus betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tidak boleh dilakukan. Apabila dilihat dari sudut pandang sumber hukumnya, sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi 2, yaitu sifat melawan hukum materiil, fungsinya yang negatif dan sifat melawan hukum materiil fungsinya yang positif. Sifat melawan hukum fungsi negatif menyatakan bahwa suatu perbuatan yang dilarang undangundang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis atau hukum yang berlaku di masyarakat bukanlah merupakan perbuatan yang tercela, sedangkan sifat melawan hukum fungsi positif menyatakan bahwa walaupun tidak dilarang oleh undang-undang, tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap tercela dan dengan itu perlu dijadikan ... menjadikannya perbuatan pidana. Tetapi hal ini tidak mungkin dilakukan menurut sistem hukum di Indonesia karena ada asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Penjelasan tersebut tentunya dapat menggambarkan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya dilihat dari perspektif formil, tetapi idealnya juga harus dilihat dari perspektif materiil. Hal ini apabila dikaitkan dengan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya eksploitasi ekonomi juga idealnya harus dilihat dari 2 perspektif tersebut. Lebih jauh dari itu, Satjipto Rahardjo pernah mengingatkan bahwa baik faktor peranan manusia maupun masyarakat ditampilkan ke depan sehingga hukum lebih tampil sebagai medan pergulatan dan perjuangan manusia. Hukum dan bekerja seyogianya dilihat dalam konteks hukum itu sendiri. “Hukum tidak ada untuk diri dan keperluannya sendiri melainkan untuk manusia khususnya kebahagiaan manusia.” Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir.

5

Sejumlah pihak pernah menyampaikan terkait pidana yang dikenakan Pemohon dan dapat dianggap mewakili perasaan umum masyarakat mengenai kasus anak-anak yang bekerja di Indonesia. Petitum. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat berkenaan memberikan putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Menyatakan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D, Pasal 28H ayat (1), dan (2), dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa eksploitasi ekonomi dalam perkara a quo tidak

3.

dimaknai dengan adanya perbuatan melawan hukum materiil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan yang dilarang undangundang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis atau hukum yang berlaku di masyarakat sehingga bukanlah merupakan perbuatan yang tercela. Menyatakan Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa eksplotasi ekonomi dalam perkara a quo

tidak dimaknai dengan adanya perbuatan melawan hukum meteriil yang berfungsi negatif, yaitu suatu perbuatan yang dilarang undangundang dapat dikecualikan oleh aturan hukum tidak tertulis atau hukum yang berlaku di masyarakat sehingga bukanlah merupakan perbuatan yang tercela.

Atau, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono. Terima kasih, Yang Mulia. 28.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, terima kasih. Ini sebelum Yang Mulia yang lain menyampaikan nasihatnya karena sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami wajib untuk memberikan nasihat dalam rangka untuk lebih memperjelas dan atau melengkapi permohonan ini. Pertama, saya ingin menyampaikan kesan saya terlebih dahulu karena kemarin, kami juga kebetulan dua orang di antara Hakim Panel yang sekarang adalah juga menjadi Panel Hakim untuk pemeriksaan penda … perkara pendahuluan yang diajukan oleh Pemohon yang sama ya, Pak Tajuddin bin Tatang Rusmana. Ini bukan hanya sama Pemohon dan kuasanya, tapi juga sama bahasa permohonannya. Termasuk di dalamnya nanti hal-hal yang kemarin sudah dikoreksi dalil Saudara 6

tentang pajak, misalnya. Apakah Pak Tajuddin, NPWP enggak … punya NPWP, enggak? Masih ada di permohonan ini. Berarti Anda sendiri sudah enggak yakin, gitu kan. Nah, tapi sebelum itu, begini, Saudara. Sama seperti … karena saya … kuasa hukumnya juga sama kan, dengan permohonan yang kemarin ini. Sama persis saya lihat. Temasuk yang menandatangani kurang satu juga di permohonan ini juga sama, pak siapa itu namanya itu, Saudara Muhammad Toyib itu. Yang di permohonan kemarin juga ndak ikut tanda tangan di permohonan walaupun di kuasa ada, ya. Itu. Tapi, mumpung saya ingat, apakah dia masih tetap sebagai kuasa atau dia begini? Masih? Ya, ikut ya? Baik. Jadi, nasihat kami sama. Pertama, saya ingin menggunakan kesempatan ini sebelum Yang Mulia yang lain. Soal legal standing terlebih dahulu. Seperti kemarin saya sampaikan juga kepada Saudara Pemohon bahwa kalau konteks menguraikan legal standing ini harus jelas hubungannya. Saudara sebagai perorangan warga negara Indonesia, hak apa kira-kira yang menurut anggapan Saudara terlanggar dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujiannya itu? Itu yang mesti Saudara jelaskan. Seperti kemarin juga saya sampaikan ya, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Apa logikanya sehingga Pemohon ini menjadi terlanggar hak itu? Kan tidak jelas karena Saudara tidak menjelaskan di sini pekerjaan Pemohon ini apa? Kemudian yang kedua juga, ya jaminan pengakuan perlindungan dan kepastian hukum. Oke, itu mungkin. Yang ketiga, hak hidup sejahtera lahir batin, apa relevansinya dengan pasal yang dimohonkan pengujian ini? Apa yang terganggu dari hak ini pada Saudara Pemohon ini? Demikian juga yang berikutnya. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus. Itu kan, ketentuan sebenarnya ketentuan afirmasi. Seperti kemarin juga saya sampaikan, apakah Pemohon ini mempunyai kebutuhan khusus untuk soal ini sehingga merasa terlanggar dengan pasal ini? Itu harus Saudara jelaskan, bukan sekadar menderetkan hak-hak yang tidak ada relevansinya dengan … dengan substansi dari yang permohonan yang Saudara mohonkan. Kemudian sebagai tax payers, itu kemarin juga sudah kami sampaikan. Hanya sebagai tax payers sendiri, itu kalau tidak ada kaitan kerugian konstitusional, tidak dengan sendirinya kemudian bisa menjadi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Apalagi di sini Saudara masih pertanyakan pula, punya NPWP, enggak? Jadi, Saudara sendiri enggak yakin, Pak Tajuddin ini punya NPWP apa ndak. Jadi, tolonglah lebih cermat lagi kalau membuat permohonan, ya. Kemudian yang berikutnya, sama juga seperti yang kami sampaikan kemarin. Kalau sendiri mengartikan, kalau ini kan 7

menyangkut pidana, kan. Ya, kan? Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan … apa namanya … untuk … dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan … menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi, dan/atau seksual terhadap anak. Yang menjadi soal di sini, Saudara kemudian mengaitkan dengan persoalan perbuatan melawan hukum. Ini larangannya. Nanti kan, ada sanksinya di belakangnya. Kalau soal larangan ini kemudian Saudara berikan catatan, bolehkah … apakah kami juga bisa menafsirkan bahwa surat … Saudara setuju sebenarnya dengan eksploitasi ekonomi itu? Karena tidak jelas dalam permohonan ini. Tidak … di mana Saudara menjelaskan ada eksploitasi ekonomi itu bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Saya tidak melihat di dalam permohonan ini. Tidak ada argumentasi. Kecuali tentang sifat melawan hukum yang Saudara angkat yang itu sebenarnya kaitannya dengan sanksi pidananya. Dan itu pun seperti kami sampaikan kemarin, Saudara mesti ingat kalau kita berbicara tentang hukum pidana, itu ada prinsip legalitas, asas legalitas yang isinya 4. Penjabaran dari … atau sebelum diringkas menjadi prinsip nullum delictum noella poena sine praevia lege poenali itu, kan kemarin sudah saya sampaikan juga ada … apa … nulla poena, sine lege praevia, nulla poena sine lege scripta, nulla poena sine lege certa, nulla poena sine lege scripta. Itu kan, ya. Nah, kalau sudah kemudian memberikan penafsiran seperti ini, justru menjadi makin tidak jelas asas legalitas itu. Lalu atas dasar apa nanti orang kemudian dianggap bersalah karena di tempat yang satu dianggap bersalah, di tempat lain dianggap tidak bersalah karena Saudara menggunakan keyakinan masyarakat. Sekali lagi saya ingin menyampaikan sebagai Ketua dan Anggota Panel yang diwajibkan untuk memberikan nasihat, prinsip perbuatan melawan hukum atau doktrin perbuatan melawan hukum itu yang kemudian juga sudah diterima dalam hukum positif antara cabangcabang hukum itu atau antara lapangan hukum itu berbeda-beda. Prinsip melawan hukum dalam hukum perdata itu berbeda dengan ajaran melawan hukum dalam hukum pidana dan berbeda pula dengan ajaran melawan hukum dalam hukum administrasi atau tata usaha negara. Kalau Saudara persamakan semua, kacau nanti sistem hukum kita karena itu masing-masing mempunyai karakteristiknya sendiri. Lebihlebih dalam bidang hukum pidana yang mempunyai sanksi yang keras, bahkan bisa mencabut nyawa seseorang. Nah, itu. Jadi, pertama soal legal standing mesti Saudara uraikan secara lebih jelas. Apa relevansinya dengan hak-hak yang Saudara dalilkan dimiliki oleh Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia itu, dengan ketentuan yang Saudara mohonkan pengujian? Jadi, bukan hanya sekadar menginikan. Jadi kan, sudah diberikan syarat di situ. Ada 8

hak atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu Saudara uraikan dulu hak ini. Kemudian hak atau kewenangan konstitusional itu Saudara menganggap itu dirugikan, mengapa? Harus ada penjelasannya. Kemudian kerugian atau hak konstitusional tersebut itu terjadi secara aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Berikutnya, ada hubungan kausalitas antara kerugian yang Saudara derita itu dengan berlakunya ketentuan undang-undang yang Saudara mohonkan pengujian. Dan yang terakhir apabila permohonan dikabulkan, maka kerugian itu tidak terjadi atau tidak lagi terjadi. Itu yang harus Saudara jawab semua persyaratan itu, bukan hanya sumir begini. Itu mesti ... mesti Saudara terangkan. Saya ingin menyampaikan juga soal legal standing ini, jangan dianggap performa, ini bukan sekadar persyaratan formal sebab kalau ... kalau nanti kami berpendapat atau Mahkamah nanti RPH, Panel tidak mempunyai kewenangan untuk memutus, ya, kami nanti akan menyampaikan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Kalau nanti Rapat Permusyawaratan Hakim menyatakan permohonan Saudara tentang legal standing itu kabur sehingga Saudara tidak dianggap mempunyai legal standing, maka pokok permohonan tidak akan diterima, tidak akan diperiksa, dan permohonan akan dinyatakan tidak dapat diterima karena obscuur. Saudara tidak mampu menjelaskan kerugian konstitusional yang diderita oleh Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia seperti yang Saudara dalilkan. Jadi, itu adalah pintu masuk pertama yang harus Saudara penuhi sebelum masuk ke pokok permohonan. Nah, sekarang saya masuk ke soal substansi. Yang belum terjawab di sini, Saudara justru menjelaskan perbuatan ... selalu perbuatan melawan hukum itu. Yang belum terjawab itu mengapa kata atau terminologi eksploitasi secara ekonomi itu Saudara anggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, belum ada uraian Saudara di sini, mengapa itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, kata itu. Sehingga akan nanti timbul kesan kalau begitu berarti Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membolehkan orang untuk melakukan eksploitasi secara ekonomi walaupun secara terbatas misalnya dengan argumentasi Saudara. Apakah itu yang Saudara maksud? Belum jelas juga. Itu nanti tolong diperbaiki dalam permohonannya. Nah, itu hal-hal yang saya sampaikan karena permohonan ini relatif sama, bukan relatif lagi, hampir semuanya sama kecuali pasal yang Saudara mohonkan berbeda, itu kayaknya Saudara mengkopi saja dari permohonan yang kemarin itu sehingga hampir semuanya sama termasuk soal yang kemarin saya masih ingat, diingatkan oleh Anggota Panel Yang Mulia Prof. Saldi. Misalnya Prof. Muzakir ini benar sudah profesor apa belum? Karena itu kan ... ini ... ini soal ... soal ketelitian dan soal akurasi argumentasi Saudara. Kalau argumentasi Saudara tidak 9

bisa dipercaya, bagaimana Saudara bisa meyakinkan Majelis Hakim? Kalau itu sejarah validitasnya saja belum bisa dipertanggungjawabkan misalnya. Ya, coba dicek lagi itu betul apa belum karena baru beberapa dalam persidangan yang lalu, seingat kami beliau ... beliau sendiri yang menyatakan maaf ketika kami ... Yang Mulia Pak Ketua mengatakan Prof. Muzakir karena ditulis begitu, beliau sendiri yang mengatakan, “Maaf, kami belum, saya belum,” gitu katanya. Nanti Saudara cek. Kalau benar sudah guru besar, ya, tentu tidak salah Saudara. Ya, itu satu hal. Nah, kemudian di dalam petitum permohonan mungkin, ya, sebenarnya bisa diringkas yang petitum dua dan tiga ini, yaitu bahwa misalnya kalau Saudara masih tetap bertahan sepanjang frasa eksploitasi ekonomi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak diartikan begini, misalnya itu digabung saja jadi satu, tidak ... tidak ... tidak ada ... sehingga bisa menjadi lebih ringkas. Nah, itu yang terpenting Saudara soal legal standing tadi sudah saya sampaikan. Kemudian yang kedua argumentasinya mengapa ada pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, itu hampir tidak ada dalam permohonan ini. Itu ... padahal Saudara akan membuktikan itu, kan? Kan Saudara mau meyakinkan kami bahwa norma yang Saudara mohonkan pengujian ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Tapi kalau dalam permohonan sendiri tidak ada argumentasi itu, bagaimana terus kemudian kami bisa meyakini apa Saudara dalilkan itu? Itu. Dari saya mungkin sekian, Yang Mulia. Prof. Saldi silakan. 29.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Saudara Pemohon, saya mau cek yang belakang yang pakai … di belakang Pak … apa … apa … Prinsipal siapa namanya ini? Di belakang Pak Tajudin? Kemarin Anda yang hadir, kan? Tapi kemarin pakai baju … apa … saya lihat, pakai toga? Advokat juga? Tapi tadi ditanya tidak pakai advokat dibilang para legal. Ya, kan? Enggak ini saya … saya ini … apa saja … mengecek saja. Apakah daya ingat saya cukup kuat menangkap peristiwa kemarin atau tidak karena Anda malu-malu saja tadi kan, sekalian nutup-nutup, setiap dikritik sama Pak Ketua menutup wajahnya dengan apa itu? Satu. Yang kedua, mengapa tidak digabungkan saja menjadi satu permohonan karena basis argumentasinya kan, sama dengan perkara kemarin? Bukan tidak boleh 2 undang-undang berbeda digabungkan satu permohonan. Ini karena sudah diregistrasi ya, enggak mungkin lagi. Nah, ke depan kalau mau memecah seperti ini ya, paling tidak kalimatisasinya dibedakanlah. Jadi, jangan sama. Jadi, saya begitu melihat ini kok, mirip sekali dengan yang kemarin kecuali pasal-pasalnya, begitu. Kan enggak boleh begitu. Jadi … apa namanya … supaya 10

kelihatan lebih profesional begitu, membuat permohonan kalau mau dipecah-pecah. Tapi kalau digabung kan, juga tidak ada masalah, gitu. Itu … itu … apa … untuk ke depan bagi … apa … kuasa hukum bisa melihat seperti itu. Yang ketiga, saya tidak mau lagi … apa … tidak mau memberi catatan di … apa … di legal standing karena sama dengan catatan saya kemarin soal tax payer dan semacamnya itu. Itu kan, Anda sendiri kan, tidak yakin juga, gitu. Lalu yang penting dijelaskan itu adalah alasan legal standing yang lain yang relevan. Kan, ada jelas bahwa Pak Tajudin pernah begini, begini, dan segala macam, itu. Yang terakhir dari saya. Saya mohon ini … apa … untuk dipikirkan kembali. Ini kan kalau kemarin itu kan yang diajukan pemohon itu kan, tindak pidana apa kemarin? Perdagangan orang. Nah, hari ini undangundang tentang perlindungan anak. Kalau asumsi yang Pemohon gunakan, lalu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi apakah Anda tidak khawatir nanti anak dengan sangat mudah dieksploitasi? Itu harus dipikirkan. Sebab ini kalau … apa … kalau permohonan ini tersiar dengan luas jangan-jangan Komisi Perlindungan Anak nanti minta jadi Pihak Terkait. Dan mungkin saja kalau ini lanjut ke … apa … tahapan berikutnya, kami akan minta Komisi Perlindungan Anak memberikan penjelasan argumentasi yang terkait dengan ini karena kan, kita semua concern melindungi anak. Nah, itu. Jadi, itu yang perlu Saudara Pemohon pikirkan. Implikasinya terhadap perlindungan anak kalau pasal ini dikabulkan sesuai dengan permintaan Saudara, gitu. Jadi, saya malah berpikir ya, cukup satu permohonan kemarin saja saya berpikir karena ini punya risiko yang … apa … serius kalau dimaknai lain seperti yang Saudara minta. Coba bayangkan sudah diberikan perlindungan sekalipun dengan ada ancaman pidana itu masih banyak kok, terjadi eksploitasi terhadap anak, apalagi tidak ada perlindungan? Nah, itu. Jadi, saya mohon itu ditimbang dengan baik oleh Pemohon. Lalu yang terakhir ini di petitum. Sekarang itu kan, dipisah. Kalau Anda minta ini di … apa … dinyatakan tidak memiliki … apa namanya … konstitusional atau inkonstitusional bersyarat, atau konstitusional bersyarat, lalu disambung dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bla, bla, bla. Jadi, tidak dipisah seperti itu. Nah, ini poin 2 dan poin 3 itu bisa digabung saja sebetulnya di petitum itu. Itu saja, Pak Ketua, terima kasih. 30.

HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS Terima kasih, Pak Ketua. Membaca permohonan pertama ini dan juga saya lihat juga ada bukti P-4 nya ini ada Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Tangerang, ya. Saya enggak tahu yang waktu kemarin ya. Nah, di sini ya Pemohon pernah didakwa dengan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak. Itu yang didakwakan dan ini ada di 11

dalam Salinan putusan karena Saudara didakwa dulu oleh penuntut umum secara alternatif ya, melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberatan Tindak Pidana Perdagangan Orang kemudian melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini tentang Perlindungan Anak. Nah, kemudian ... lalu yang muncul yang dipersoalkan Pasal 76I, jadi saya mencoba melihat apakah ini pintu masuknya karena penerapan pasal, tapi kan, di sini dinyatakan Saudara tidak terbukti oleh pengadilan, kalaupun dakwaan Pasal 88, ya, bukan Pasal 76I. Nah, ini saya pikir tadinya ini pintu masuk Saudara, gitu, ya, dengan ini, tapi ternyata ini bukan pintu masuknya yang lain lagi, gitu, ya. Nah, ini coba supaya lebih baik, ya. Kemudian, di permohonan ini pasal ... halaman 7, lalu pasti ini copy-paste terkait dengan yang tentang kemarin karena setelah Saudara menyebut Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 disebutkan semua orang ... lalu bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dijelaskan mendetail perekrutan pengumuman, ini Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Tindak Pidana perdagangan orang ini, kok masuk ke sini, ya, kok tibatiba masuk ke sini, gitu, ya. Nah, coba itu supaya cermatlah selain hal-hal pokok yang disampaikan oleh Pak Prof. Saldi dan Pak Dr. Palguna tadi, tapi kok tibatiba muncul Pasal 2 ayat (1), saya cari-cari, Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 35, ya, enggak ini bunyinya. Nah, saya lihat karena kemarin dan hari ini Saudara masuk koran kan, ya, pedagang cobek, pembuat cobek merasa didiskriminasi, ya, saya lihat tadi, ya. Jadi, rupanya ini Pasal 2 ayat (1) dari undang-undang yang kemarin diuji, ya, 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini tolong supaya cermat betul, ya, tadi saya pikir pintu masuknya, tapi ternyata yang didakwakan Saudara kan Pasal 88 oleh jaksa yang oleh hakim dinyatakan, ya, Saudara tidak berbukti meskipun, ya, saya melihat juga kok dakwaan dari jaksa kok Pasal 88, itu kan, ketentuan pidana bukan larangannya, kok ketentuan pidananya yang didakwakan? Mestinya Pasal 76I-nya itu kalau memang jaksanya dakwaan melanggar larangan kan, ya. Nah, kemudian Saudara harus cermat betul, ini kan, UndangUndang Nomor 35 ini tentang perubahan. Nah, Pasal 76 tadi harusnya hanya 76 sekarang ditambah a, b, c, d sampai e, nah, itu kenapa? Karena di dalam … apa ... undang-undang perubahan itu dikatakan di penjelasan umumnya ini untuk betul-betul memperberat pidana membuat efek jera karena banyak pelaku eksploitasi ekonomi itu, ya, tidak jera, gitu, ya, tidak jelas mana yang dituduhkan mereka sebagai eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak. Nah, ini kan penjelasan. Nah, Pasal 88 kemudian pidananya juga ditentukan, tidak ada bab larangan tadinya langsung pidana. Nah, ini kemudian ada bab larangan, bab XIA, bab XIA, ya, tadinya XI kantung XII hanya 12

menyangkut Komisi Perlindungan Anak lalu ditambah kemudian Pasal 76 a, b, c, d itu untuk supaya larangan itu jelas, tegas, lalu ini diuji dimana kalaupun dianggap tidak jelas lalu harus dimaknai, harus secara melawan hukum, ya. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. 31.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Jadi, memang kalau diperhatikan sesungguhnya, ini tambahan sedikit lagi dari saya. Argumentasi yang Saudara sampaikan itu di samping Saudara mengkopi permohonan kemarin di halaman 7 yang tadi disampaikan itu. Itu kan, tentang sifat melawan hukumnya itu yang … yang Saudara ini kan, itu sebenarnya akan lebih tepat ditujukan untuk mempersoalkan sanksi pidananya ataukah soal norma yang mengatur tentang larangan itu? Itu kan … apa ... logikanya kan agar berbeda, mengapa ini dilarang? Itu kan, bagian yang disebut criminal policy, mengapa ini dilarang, itu ada pertimbangan-pertimbangannya tadi sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Wahid kenapa ada larangan itu karena eksploitasi anak dan sebagainya, itu kan memang ... nah, yang kemarin yang sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Yang Mulia Prof. Saldi di permohonan Saudara yang lain ini karena Pemohonnya sama, jadi saya anggap ini penting untuk disampaikan lagi. Mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi itu, jangan Saudara berpikir itu untuk menyelesaikan kasus konkret. Pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi itu norma itu adalah erga omnes sifatnya nanti putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya walaupun yang mengajukan itu perorangan atau badan hukum atau masyarakat hukum adat, kalau normanya dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terpengaruh itu seluruh warga negara Indonesia. Dan orang … dan setiap orang yang kena … yang terkena oleh larangan ini, termasuk orang asing. Jadi, anggapan Saudara karena saya secara implisit menangkap anggapan itu bahwa dengan menguji undang-undang ini, kemudian kalau misalnya permohonan dikabulkan, kasus yang Saudara Pemohon ini akan selesai? Tidak. Apalagi kalau itu cuma menyangkut soal penerapan hukum. Kalau penerapan hukum seperti kemarin saya sampaikan kan soal pembuktian. Oleh karena itu, tolong dipikirikan baik-baik. Apakah memang Saudara perlu untuk mengajukan permohonan ini atau tidak? Bukan kami menakut-nakuti sekali lagi, cuma ini adalah demi kepentingan justicia balance juga, pencari keadilan. Itu adalah kami wajib untuk memberikan nasihat ini.

13

Kalau Saudara tidak akan mendapatkan keuntungan apapun misalnya dengan mengajukan permohonan ini, untuk apa Saudara repotrepot, gitu? Nah, itu. Tetapi, terlepas dari semua itu, terlepas dari semua itu, sesuai dengan hukum acara, maka kepada Saudara itu kalau masih akan melakukan perbaikan permohonan, Saudara diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan perbaikannya juga harus kami terima paling lambat 19 Juli … hari Rabu, 19 Juli 2017, pada pukul 10.00 WIB, ya. Paling lambat hari Rabu, 19 Juli 2017, pukul 10.00 WIB. Itu kalau Saudara mau melakukan perbaikan permohonan. Tapi kalau Saudara seperti nasihat kami kemarin, kalau Saudara berpikir-pikir, “Oh ya, ini bukan untuk menyelesaikan kasus kongkret karena putusan Mahkamah Konstitusi kan erga omnes.” Kalau Saudara berpikir-pikir ternyata tidak ada gunanya permohonan ini dan karena ini menyangkut penerapan undang-undang misalnya, dan tidak akan membawa keuntungan apa pun misalnya kepada Pemohon, katakanlah … katakanlah kalau umpamanya permohonan dikabulkan, itu ya, kemudian Saudara berpikir lalu untuk menarik permohonan, ya itu adalah hak Saudara. Setiap saat bisa Saudara lakukan. Tapi sekali lagi kalau Saudara masih bersikukuh hendak mengajukan permohonan ini dengan segala argumentasi yang mungkin Saudara miliki, itu tadi batas waktu perbaikan permohonannya paling lambat 19 Juli 2017 harus sudah kami terima pada pukul 10.00 WIB. Nah, kalau tidak diperbaiki, maka permohonan ini yang akan kami laporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang selanjutnya … Rapat Permusyawaratan Hakim atau RPH itulah yang akan memutuskan, apakah permohonan ini nanti akan layak untuk diteruskan ke tahap berikutnya ataukah cukup diputus di dalam RPH. Itu bukan kewenangan dari Panel, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan menentukan. Ya, kira-kira demikian Saudara. Ada pertanyaan? 32.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Tidak ada, Yang Mulia.

33.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Cukup, ya?

34.

KUASA HUKUM PEMOHON: AHMAD MUHIBULLAH Cukup.

14

35.

KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA Baik. Kalau begitu, pemeriksaan untuk hari ini untuk permohonan ini hari ini sudah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 15.28 WIB Jakarta, 6 Juli 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

15