GUBERNUR JAWA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 83 /KPTS/013/2017 TENTANG TIM KOORDINASI PELANTIKAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2017 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
: a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, maka Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur di ibukota Provinsi; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan untuk kelancaran pelaksanaan Pelantikan dimaksud, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur Tahun 2017 dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);
4. Peraturan
-2-
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Seri A); 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017; 8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 133 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017.
MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU
: : Membentuk Tim Koordinasi Pelantikan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Jawa Timur Tahun 2017, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
KEDUA
: Menugaskan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, untuk : a. mengusulkan Pengesahan Calon Bupati/Walikota terpilih kepada Menteri Dalam Negeri; b. mempersiapkan administrasi pelantikan Bupati/Walikota; c. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Jawa Timur guna persiapan pelantikan Bupati/Walikota; d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait guna kelancaran pelaksanaan pelantikan Bupati/Walikota; e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jawa Timur.
KETIGA
: Membebankan biaya pelaksanaan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2017, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Program (69) Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi, Kegiatan (001) Monitoring dan Evaluasi Pilkada Provinsi, Kabupaten / Kota, Kode Rekening 5.2.1.01.01 dan 5.2.1.02.01. KEEMPAT
-3-
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 8 Pebruari 2017
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd. Dr. H. SOEKARWO
LAMPIRAN
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR : 188/ 83 /KPTS/013/2017 TANGGAL : 8 PEBRUARI 2017
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELANTIKAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DI JAWA TIMUR TAHUN 2017 NO. 1
JABATAN DALAM TIM 2
KETERANGAN JABATAN / INSTANSI 3
1.
Pembina
Gubernur Jawa Timur
2.
Pengarah
Wakil Gubernur Jawa Timur
3.
a. Ketua b. Wakil Ketua
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
4.
Sekretaris
Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
5.
a. Anggota Tetap :
1)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur 3) Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 4) Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 5) Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 6) Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 7) Kepala Bagian Protokol, Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 8) Kepala Bagian Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 9) Kepala Bagian Rumah Tangga, Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 10) Kepala Sub Bagian Aparatur Pemerintah Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 11) Kepala Sub Bagian Fasilitasi Keanggotaan DPRD, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
12) Kepala
-2-
1
2
3 12) Kepala Sub Bagian Pengembangan Otonomi Daerah, Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 13) 10 (sepuluh) orang staf dari Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur
b. Anggota Tidak Tetap
Wakil dari Badan/Dinas/Instansi terkait
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd. Dr. H. SOEKARWO SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 2. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. 3. Sdr. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 4. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo. 5. Sdr. Bupati/Walikota di Jawa Timur. 6. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 7. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 8. Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 9. Sdr. Anggota Tim Koordinasi dimaksud.
