2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN DOKTER TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN AHLI/SAKSI PIHAK TERKAIT (X)

JAKARTA SENIN, 4 SEPTEMBER 2017

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 10/PUU-XV/2017 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran [Pasal 1 angka 4, angka 12, angka 13, Pasal 14 ayat (1) huruf a, Pasal 29 ayat (3) huruf d, Pasal 38 ayat (1) huruf c] dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Dokter [Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 39 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Pradana Soewondo, dkk. ACARA Mendengarkan Keterangan Ahli/Saksi Pihak Terkait (X) Senin, 4 September 2017 Pukul 11.21 – 13.28 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)

Arief Hidayat Anwar Usman I Dewa Gede Palguna Manahan MP Sitompul Suhartoyo Wahiduddin Adams Maria Farida Indrati

Ida Ria Tambunan

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Pengganti

i

Pihak yang Hadir: A. Pemohon: 1. Judilherry Justam 2. Nurdadi Saleh 3. Sudjoko Kuswadi 4. Erfen Gustiawan 5. Suryono Slamet 6. Wahyu Setia Kusuma 7. Grace Warqal 8. Arman Adel Abdullah B. Kuasa Hukum Pemohon: 1. Vivi Ayunita 2. Andi Muhammad Asrun 3. Ai Latifah C. Pemerintah: 1. Mulyanto 2. Ninik Hariwanti 3. Sundoyo 4. Kirana Pritasari D. Pihak Terkait: 1. Ilham Oetama Marsis 2. Adib Khumaidi E. Kuasa Hukum Pihak Terkait: 1. Zulhaina Tanamas 2. Muhammad Joni F. Ahli dari Pihak Terkait: 1. Suharizal G. Saksi dari Pihak Terkait: 1. Muhammad Akbar 2. Mahesa Paranadipa Maikel 3. Oktarina

ii

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.21 WIB 1.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sidang dalam Perkara Nomor 10/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Saya cek kehadirannya, Pemohon yang hadir siapa? Silakan.

2.

KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA Terima kasih, Yang Mulia, pada hari ini hadir Kuasa Pemohon, saya Vivi Ayunita, ada Bapak Muhammad Asrun, dan Ai Latifah, beserta Pemohon Prinsipal, dr. Judilherry Justam, kemudian ada dr. Nurdadi Saleh, dr. Kunto Raharjo, selanjutnya ada dr. Wahyu Setia Kusuma, kemudian ada dr. Erfen Gustiawan. Selanjutnya ada dr. Arman Adel Abdullah, kemudian ada dr. Grace Warqal, dan dr. Sudjoko Kuswadi. Terima kasih.

3.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari DPR tidak hadir. Dari Pemerintah yang mewakili Presiden, silakan.

4.

PEMERINTAH: MULYANTO Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

6.

PEMERINTAH: MULYANTO Saya sendiri Pak Mulyanto, kemudian dari Kemenkes, Bapak Sundoyo, S.H., M.Kn., Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Kemudian Ibu Dr. Kirana Pritasari, MQIH., Sekretaris BPPSDM. Kemudian, Ibu Ninik Hariwanti, S.H., Direktur Litigasi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

7.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pihak Terkait, saya persilakan. 1

8.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi untuk kita sekalian.

9.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam.

10.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Atas perkenaan Yang Mulia, hari ini kami hadir, Pihak Terkait, saya sendiri Muhammad Joni, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait, juga Zulhaina Tanamas, S.H., Kuasa Hukum Pihak Terkait. Hadir juga Prinsipal Pihak Terkait, Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Prof. dr. Ilham Oetama Marsis, Sp.OG(K). Hadir juga Sekretaris Jenderal, dr. Adib. Kemudian hadir juga … kami menghadirkan Ahli dan Saksi. Yang pertama, Dr. Suharizal, S.H., M.H. Yang kedua, Dr. Muhammad Akbar, Sp.S(K)., Ph.D., DFM. Kemudian, dr. Mahesa Paranadipa dan Dr. Oktarina. Dan hadir juga sejumlah pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Terima Kasih, Yang Mulia.

11.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Agenda kita pada siang hari ini mendengarkan ahli dan saksi dari Pihak Terkait, sudah ada dua orang ahli dan dua orang saksi. Silakan untuk maju ke depan, Pak Suharizal dan Pak Muhammad Akbar untuk ahli.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

13.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya?

14.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Yang Mulia, tiga saksi fakta dan satu ahli.

15.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha?

2

16.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Kami (…)

17.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Sebentar, ini kok daftarnya datanya (…)

18.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ya, kami koreksi, Yang Mulia.

19.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Dua ahli, dua saksi? Bagaimana? Siapa yang jadi ahli?

20.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ahli, Dr. Suharizal, S.H., M.H.

21.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini ahlinya satu?

22.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ya.

23.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kemudian, yang tiganya saksi?

24.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Saksi.

25.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke.

26.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia.

3

27.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Bagaimana, Pak Asrun?

28.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Pertama-tama, Yang Mulia, kami mendapatkan daftar nama ini ada disebutkan dr. Mahesa Paranadpa Maikel ini sebagai saksi. Kami ketahui bahwa yang bersangkutan ini adalah salah satu ketua dari PB IDI, jadi menjadi Pihak Terkait dan sudah hadir beberapa kali dalam persidangan ini. Jadi, untuk menghindari konflik kepentingan, saya kira, kami mohon agar dr. Mahesa ini didrop atau tidak dijadikan saksi dalam perkara ini. Kemudian yang kedua, Yang Mulia, kami sekali lagi menegaskan bahwa perkara pengujian undang-undang ini adalah terkait dengan norma di Mahkamah Konstitusi, beda dengan persidangan perdata di pengadilan negeri, dimana bisa ditemukan para pihak, bisa dinegonegokan, bisa dirundingkan, sehingga dicabut gugatan. Nah, ini kami tidak ingin dan kami sudah … sebetulnya sudah menolak permohonan IDI untuk bertemu terkait dengan persoalan ini. Kami sudah menolak secara resmi, jadi kami memohon agar para pihak yang bersidang, kita semua bersidang ini menghormati dan menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

29.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Benar dokter Mahesa ini pengurus IDI, ya?

30.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Benar, Yang Mulia.

31.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Pengurus IDI di tataran apa?

32.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ketua bidang.

33.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ketua bidang di pengurus PB IDI?

4

34.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya.

35.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. Sebentar, kita anukan. Baik. Nanti keterangannya bisa tetap kita dengar sebagai saksi, nanti kita yang menilai, Pak Asrun, apakah bisa diterima atau tidak bisa diterima. Baik, kalau begitu, kita akan mendengarkan satu orang ahli dan tiga orang saksi. Silakan untuk maju ke depan untuk kita ambil sumpahnya terlebih dahulu. Prof. Aswanto mohon berkenan untuk mengambil sumpah secara Islam.

36.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Untuk Ahli dulu, ya, mohon mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.”

37.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUHARIZAL Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

38.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih. Selanjutnya, untuk Saksi, mohon mengikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.”

39.

SELURUH SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

40.

HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih.

5

41.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Ya, Pak Asrun, kita sepakat bahwa peradilan ini yang diadili adalah norma. Ya, bukan masalah objek tertentu yang lain selain norma. Jadi, kalau ada hal-hal yang berada di luar, kita juga tidak ... tidak tahu, ya, dan tidak bisa menjangkau ke situ, maka kalau ada deal-deal yang kemudian apakah mau dicabut atau tidak, kita juga tidak tahu. Ya, itu kita tetap. Kalau tidak ada pencabutan dan tidak ada surat resmi, ya, kita berjalan sebagaimana yang harus kita lakukan. Ya, sesuai dengan peraturan apa ... hukum acara di Mahkamah Konstitusi. Ya, kita perlu kita anukan bersama-sama. Baik, kita dengar dulu dari Pihak Terkait. Ahli dulu atau Saksi dulu, Pak Joni?

42.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Berkenan kiranya pertama sekali, Ahli, Yang Mulia.

43.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ahli.

44.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Setelah itu Saksi. Terima kasih.

45.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dr. Suharizal, saya persilakan.

46.

AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUHARIZAL Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pihak Pemohon, Pihak Terkait, Bapak, Ibu dari unsur Pemerintah. Izinkan saya sebagai Ahli pada siang hari ini ingin menyampaikan keterangan Ahli dalam persidangan ini, yang mana Ahli ingin memberi judul, dari keterangan ini berjudul Konstitusionalitas Ikatan Dokter Indonesia. Keterangan Ahli ini khusus menanggapi norma Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dan hal-hal lainnya yang

6

terkait dengan Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi yang disebut dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Yang Mulia, pada bagian awal ini, Ahli ingin mempersoalkan terlebih dahulu penulisan Ikatan Dokter Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dikaitkan dengan praktik pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebutkan, “Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.” Letterlijk Ikatan Dokter Indonesia menggunakan huruf besar huruf I, D, dan I. Dari teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat dikatakan bahwa kemauan awal dari pembentuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 ini menginginkan Ikatan Dokter Indonesia, itu adalah sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, ingin ditegaskan adalah ... adalah bertentangan dengan undang-undang ini, jika penamaan organisasi profesi untuk dokter berikut kewenangan yang dimiliki dan diberikan oleh undang-undang ini tidak bernama Ikatan Dokter Indonesia. Yang Mulia, sebagai perbandingan, hal mana dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, dapat kita bandingkan dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1969 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Dimana tertulis huruf K, T, P, dan K dengan huruf besar. Sehingga dapat dikatakan bahwa Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang ini. Kemudian lagi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi yang mana tertulis huruf K, P, dan K dengan huruf besar adalah subjek hukum. Yang Mulia, di level konstitusi, hal ini juga dapat kita lihat dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Misalnya, Pasal 22 ayat (5) berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.” Penulisan Komisi Pemilihan Umum yang menggunakan huruf kecil untuk K, P, dan U mengisyaratkan bahwa pembentuk Undang-Undang Pemilihan Umum dapat menggunakan nama lain sebagai organ yang menyelenggarakan pemilihan umum yang tidak mesti bernama Komisi Pemilihan Umum seperti apa adanya sekarang. Perbandingan lagi, misalnya Pasal 22E ayat (1) berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri.” Dengan penggunaan 7

huruf besar B, P, dan K. Dapat dikatakan bahwa pembentuk Pasal 20E ayat (1) ini telah menetapkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan adalah untuk organ yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Yang Mulia, pertanyaan berikutnya adalah apakah Ikatan Dokter Indonesia sebagai subjek hukum dapat digolongkan sebagai organ negara? Sebelum pertanyaan ini dijawab, penting untuk ditegaskan bahwa organ negara tidak selalu berbentuk organik. Di samping organ yang berbentuk organik, lebih luas lagi setiap jabatan yang ditentukan oleh hukum dapat pula disebut sebagai organ. Asalkan fungsi-fungsi itu bersifat menciptakan norma dan/atau bersifat menjalankan norma. Singkatnya, siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum, dalam kehidupan ketatanegaraan adalah organ negara. Dalam bahasa yang sederhana mengutip pendapat Hans Kelsen dikatakan bahwa siapa saja yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum adalah suatu organ. Yang Mulia, dengan bahasa lain dapat kami katakan bahwa organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum, dan pejabat publik atau pejabat umum. Sekadar mengulas dalam sistem ketatanegaraan kita, dapat dikelompokkan menjadi tiga lembaga negara itu. Lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar, lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang, dan lembaga negara yang ditentukan dalam peraturan perundangan yang derajatnya di bawah undang-undang. Organ negara yang diatur oleh Undang-Undang Dasar merupakan organ konstitusi yang dibentuk berdasarkan undang-undang adalah organ undang-undang. Sehingga dapat ditegaskan bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah organ negara dalam artian luas yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dengan kalimat lain bisa dikatakan, setelah Undang-Undang Nomor 29 diundangkan, maka terjadi perubahan posisi dimana undangundang itu menegaskan Ikatan Dokter Indonesia adalah organ negara. Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, apabila kita baca dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 88, terdapat 16 norma atau ketentuan yang mengatur tentang profesi, organisasi profesi. Dari organisasi profesi itu, ke-16 norma itu, mulai dari pembinaan, pengawasan, dan hal lainnya itu memberikan kewenangan kepada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 29 tadi itu. Sehingga fungsi-fungsi kenegaraan di atas, membuktikan bahwa Ikatan Dokter Indonesia adalah organ negara dalam artian luas. Yang Mulia, andaikan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berbunyi, “Organisasi Profesi adalah komisi dokter Indonesia untuk dokter,” dan seterusnya, barangkali tidak akan 8

menimbulkan multitafsir yang luas menyangkut Ikatan Dokter Indonesia sebagai sebuah organ negara yang dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004. Lalu, apakah angka 1 … maaf, lalu apakah Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Guna menjawab pertanyaan ini, perlu dipahami bahwa salah satu prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pasal 1 ayat (3) UndangUndang Dasar Tahun 1945 adalah adanya jaminan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum yang berintikan kepada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Kemudian, memang benar terkait dengan hak asasi manusia termasuk hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, menafsirkan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidaklah dapat dilakukan secara mandiri dan terpisah dari ketentuan-ketentuan lain yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya dan keseluruhan pasal-pasal dalam Bab 10A tentang hak asasi manusia. Yang ingin Ahli tegaskan bahwa hak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UndangUndang Dasar Tahun 1945 harus dipahami satu bagian yang tidak terpisahkan dengan norma yang terdapat pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang bunyinya adalah dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, dalam suatu masyarakat demokratis. Menurut Ahli, pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang adalah dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Sehingga, dengan dasar itulah, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, khususnya Pasal 1 angka 12 tidaklah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, sesungguhnya pembatasan hanya satu wadah organisasi bagi dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 diperlukan dalam rangka menjaga ketertiban umum dan hak-hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di depan hukum. Perlu juga dipahami bahwa dengan adanya satu organisasi dokter, otomatis dapat diberlakukan satu standar pelayanan bagi dokter, satu kode etik, serta 9

pengembangan kualitas, dan pengawasan yang sama antarsemua dokter oleh satu organisasi dalam menjalankan yang namanya praktik kedokteran. Yang Mulia, Ahli ingin menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 sama sekali tidak melarang dokter untuk membentuk organisasi lain, untuk membentuk perhimpunan lain. Hanya saja dalam beberapa kewenangan dan urusan tertentu yang menjadi hak mutlak dari Ikatan Dokter Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam UndangUndang Nomor 29 tadi itu adalah menjadi kewenangan Ikatan Dokter Indonesia. Sehingga, jika ... jika muncul pertanyaan, dapatkah dokter berhimpun dalam organisasi lain selain Ikatan Dokter Indonesia? Penting dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 tegas mengatakan dan mengatur bahwa organisasi kemasyarakatan adalah dibentuk dan menjadi dasar bagi dokter-dokter di luar yang tidak terhimpun dari IDI atau pun terhimpun dalam IDI untuk bisa membentuk yang namanya organisasi profesi lainnya. Hanya saja sekali lagi, kewenangan atau urusan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 26 ... maaf, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tidak dapat menjadi urusan atau kewenangan organisasi lainnya, kecuali Ikatan Dokter Indonesia. Yang Mulia, di bagian terakhir ini, Ahli ingin mengutarakan paling tidak ada dua putusan Mahkamah Konstitusi yang ter ... yang terkait atau barangkali bisa digunakan sebagai pedoman dalam memahami persoalan ini. Pertama, Putusan MK Nomor 9/14/PUU-III/2005 [Sic!] dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Barangkali bisa dibacakan bahwa dalam halaman 126 tertulis bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris tidak melarang bagi setiap orang yang menjalankan profesi jabatan notaris untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Namun, dalam hal melaksanakan hak berserikat, mereka harus berhimpun dalam satu wadah organisasi notaris. Kemudian, yang kedua bisa juga kita lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-II/2004 dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Indonesia. Halaman 22 berbunyi, “Menolak permohonan Pemohon sepanjang menyangkut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987.” Perlu dibacakan bahwa Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tersebut berbunyi, “Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya satu kamar dagang dan industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.” Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, demikian keterangan Ahli ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan nilai-nilai keilmuan yang dimiliki. Mudah-mudahan 10

keterangan Ahli ini bermanfaat dalam mengungkap kebenaran untuk mencari keadilan dan menjauhkan proses peradilan dari ketidakadilan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. 47.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Silakan, Pak Suharizal, duduk kembali. Berikutnya, sekarang Pak Muhammad Akbar (Saksi). Untuk masing-masing Saksi maksimal 10 menit. Ya, silakan.

48.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Mulai slide ... slide ... slide. Oh, saya, ya. Kok enggak jalan? Mohon maaf, Yang Mulia, enggak bisa bergerak. Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan fakta. Bila IDI tidak menentang amar putusan MK, sesungguhnya IDI mengawal putusan MK terkait DLP. DLP yang diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, di dalam implementasinya di lapangan telah dipelintir dan menyimpang dari amar putusan MK. Pengurus besar IDI melakukan rapat pleno diperluas pada tanggal 16 April untuk menyikapi hasil keputusan Majelis Hakim Yang Mulia. Pengurus besar IDI diminta untuk mengawal DLP sebagai profesi baru dan konten kurikulum DLP yang hanya mengintegrasikan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, dan kesehatan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih keilmuan, kompetensi, dengan kompetensi dokter yang telah lama ada dan diakui dalam lingkup IDI. Maaf, kok ... ini adalah capture yang kami ambil, yang menyatakan bahwa DLP itu adalah profesi baru. Kita bisa lihat pada halaman 144 poin c, halaman 153, halaman 178, dan halaman 179, jelas sekali dikatakan di situ bahwa DLP adalah profesi masa depan yang saat ini belum ada. Tentang wujud kurikulum DLP, kita bisa melihat pada halaman 194. Tegas, lugas disampaikan di situ bahwa dilihat dari pendidikan yang harus ditempuh, maka layak ... layak ... dokter layanan primer hanya mengintegrasikan kedokteran keluarga, kedokteran komunitas, serta kesehatan masyarakat. Dari dua poin tersebut, Yang Mulia, IDI … IDI beranggapan bahwa akan lahir suatu program studi DLP yang baru, yang benar-benar kontennya 70% baru. Selain itu (...)

11

49.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tolong, ini bisa kita agak tegas dipisahkan? Ini pendapat Ahli atau pendapat Saksi? Anda diminta untuk menjadi Saksi, ya. Posis … posisi Anda adalah sebagai Saksi (...)

50.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, Saksi fakta, Yang Mulia.

51.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Berarti Saksi, itu menjelaskan rapat yang ada di IDI. Ya, Anda ikutan rapat atau tidak? Kalau ini, kalau yang kita cermati, ini adalah keterangan Ahli, ya, gimana ini, Pak Joni? Supaya jelas, klir! Kalau ini Ahli, ya Ahli, kalau Saksi, Saksi. Ini tadi sumpahnya adalah Saksi, ya. Harus jelas ini!

52.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai dengan sumpahnya Beliau sebagai Saksi fakta, Yang Mulia, terima kasih.

53.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, kalau apa yang dikemukakan ini, Ahli ini, Beliau menafsirkan ini ada pendapat begini, ini jelas sekali.

54.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Kalau begitu ma … mohon maaf, Yang Mulia, ini dua slide ini diabaikan. Saya akan memperlihatkan fakta-fakta (...)

55.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik (...)

56.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terkait itu (...)

57.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik (...)

12

58.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Baik, terima kasih. Tapi, ini kok enggak jalan, ya?

59.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya (...)

60.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ini (...)

61.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya karena bicaranya Ahli (...)

62.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya (...)

63.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya enggak jalan. Kalau Anda bicara Saksi, jalan nanti.

64.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Mohon maaf, Yang Mulia. Mohon maaf. Kok … mohon maaf, mohon … ini (...)

65.

KETUA: ARIEF HIDAYAT jalan.

66.

Nah, jalan kan. Anda Ahli toh ini? Bukan, toh. Sekarang Saksi toh,

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, terima kasih, Yang Mulia. Ya. Jadi, terkait dengan pol … DLP sebagai profesi baru, faktanya, kami me … menumu … menemukan naskah akademik dimana tertulis sejarah panjang tentang DLP. Ini menandakan bahwa DLP sebenarnya adalah bukan profesi baru. Kemudian, dalam hal kurikulum DLP, Saksi menemukan power point yang menuliskan bahwa konten DLP itu 80% diambil dari dokter keluarga. Aduh … nah, ini adalah slide Pokja Nasional DLP yang kita lihat

13

menuliskan bahwa 80% kompetensi dokter layanan primer diambil dari dokter keluarga. Ini adalah sertifikat kompetensi dokter yang dihasilkan oleh fakultas kedokteran, yang dikeluarkan oleh Kolegium Dokter Indonesia. Kita melihat bahwa frasa dokter layanan primer telah dipakai oleh Kolegium Dokter Indonesia sejak tahun 2010. Ini adalah kutipan dari naskah akademis standar kompetensi Dokter Layanan Primer Indonesia. Kita lihat judul babnya adalah Perkembangan Dokter Layanan Primer di Indonesia. Di sana tertulis secara jelas, dimulai dengan pembentukan Kolesa Dokter Keluarga Indonesia, kemudian kita lihat berturut-turut sejarahnya, kawan-kawan dari kelompok dokter keluarga berusaha memasukkan konten kedokteran keluarga di dalam kurikulum Pendidikan Dokter Indonesia. Kita lihat di sini bahwa pada tahun 2006, Konsil Kedokteran Indonesia mensahkan standar kompetensi Dokter Indonesia yang diakui … yang diakui sama dengan karakteristik dokter keluarga. Kemudian, pada tahun 2012, tiga fakultas, Fakultas Kedokteran UI, Fakultas Kedokteran UGM, dan Fakultas Kedokteran Unhas telah mulai menjalankan program Graduate Sertificate in Family Medicine. Kok gini, ya? Ini kami lewati saja. Tidak heran kalau kemudian kita lihat di SKDI 2012, masalah kesehatan masyarakat, masalah kese … kedokteran komunitas, dan masalah kedokteran keluarga, itu telah dicantumkan sebanyak 212 dan 38 topik tentang masalah preventifpromotif. Di dalam Pasal 17 ayat (1) undang … undang … Undang-Undang Dikdok, sangat jelas disebutkan pengelompokkan keilmuan di dalam dunia kedokteran. Ada keilmuan kedokteran klinis, ada keilmuan kedokteran komunitas, dan ada keilmuan kesehatan masyarakat. Hal ini kami tampilkan, Yang Mulia karena di dalam implementasinya, kurikulum DLP disisipi atau ditambahkan dengan muatan kedokteran klinis yang sama sekali bukan amar putusan MK. Ini 2016, slide yang sama mencantumkan lagi bahwa kompentensi dokter keluarga 80% adalah dari kedokteran keluarga. Jadi, kompetensi dokter layanan primer itu. Aduh, ke mana arahnya? 67.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Yang … yang halus, sentuhnya yang halus!

68.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya.

14

69.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Kalau kasar, enggak mau dia itu.

70.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terima kasih, Yang Mulia. Nah, kalau tadi di dalam standar ko … di dalam slide itu 80% tumpang tindih dengan dokter keluarga, maka di dalam buku naskah Akademik Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer Indonesia, yang disusun oleh National Board DLP ada tabel perbandingan kompentensi dokter layanan primer dengan kompetensi dokter umum. Yang mengejutkan kami, Yang Mulia, dari 53 … dari 50 item, 22 itu overlapping. Artinya apa? Kalau kita tetap menjalankan program DLP, kita menghasilkan sarjana DLP dengan model kurikulum seperti ini, yakin dan percayalah, Yang Mulia, akan terjadi konflik horizontal, akan terjadi tumpang tindih kompetensi antara dokter umum, DLP, dan dokter keluarga yang pada gilirannya akan menyusahkan IDI dengan pelanggaran-pelanggaran yang berbau kode etik, berbau malpraktik di lapangan. Yang mana ... ini bukti betapa konten kedokteran klinis ditambahkan masuk ke dalam kurikulum prodi DLP yang sama sekali tidak diamanahkan oleh amar putusan MK. Kita lihat ada undangan yang dimuat oleh ... oleh Pusat SDM Kemenkes yang membuat latihan dokter pendidik klinis untuk program studi dokter layanan primer yang mengundang 7 ... 13 jenis spesialisasi. Kita tahu spesialisasi itu adalah pengampu kedokteran klinis. Patut juga di forum ini, Yang Mulia, kami mengemukakan fakta tentang DLP di luar negeri. DLP sebenarnya adalah sebutan bagi komunitas yang memberi layanan kesehatan di tingkat layanan primer, bukan gelar akademik. Ini tulisan anggota pokja nasional DLP yang merupakan salah satu narasumber terpenting di pokja nasional DLP. Jelas di tulis di sini bahwa dokter layanan primer yang dimaksud adalah (general practitioner, dokter umum dan dokter keluarga). Pada slide berikut, beliau menuliskan lagi bahwa dokter layanan primer sebagai kelompok dokter telah lama dikenal dengan berbagai nama di dunia (...)

71.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

15

72.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Yaitu general practitioner, dokter umum, dan dokter keluarga. Ke mana ini (...)

73.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin. Ini Saksi ini sudah mulai berpendapat, Yang Mulia. Izin.

74.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita nilai, tapi kita sudah peringatkan itu. Yang bernilai sebagai Ahli, kita tidak anu.

75.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, ini adalah fakta tulisan di majalah internasional, rujukan yang diterima oleh spesialis sebagai dokter layanan primer dalam kapasitasnya sebagai dokter umum maupun dokter keluarga. Ini adalah perbandingan di dunia, ada nama departemen dan ada nama sarjananya di belakang, tidak ada sarjana general dokter layanan primer. Yang ada, kalau bukan general practitioner, maka dia adalah family physicians. Di Amerika Serikat, Yang Mulia, ada lima spesialis yang disebut sebagai primary care physician atau dokter layanan primer. Di sana, dokter penyakit dalam pun serta dokter anak pada tahun 2010 disebut dokter layanan primer karena dia memberikan pelayanan kesehatan di tingkat layanan primer. Padahal keilmuannya adalah keilmuan spesialisasi. Yang menarik tahun 2016, Yang Mulia. 2016, kita lihat, ahli kandungan itu ikut-ikutan memberikan layanan di tingkat layanan primer sehingga oleh majelis Amerika Serikat dimasukkan dalam kelompok dokter layanan primer. Di Indonesia, kita lihat seperti ini bahwa dokter layanan primer itu adalah sebutan bagi tamatan dokter umum kita. Kesimpulan. Apa boleh saya bacakan?

76.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tidak, tidak boleh menyimpulkan.

77.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terima kasih, Yang Mulia.

16

78.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

79.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ada satu, ada satu lagi yang ingin kami sampaikan sebagai fakta terkait dengan notulensi rapat tanggal 1 Juni di Hotel Century tentang penjelasan pada amar putusan MK bukanlah norma yang harus dinyatakan secara letterlijk pada RPP atau peraturan pemerintah yang disampaikan oleh staf ahli Menteri Bidang Hukum Kesehatan, dalam hal ini Ibu Tri Taharayanti dan juga Kepala Bagian Hukum Kemenkes Dikti, Pak Amsar, yang menyatakan bahwa amar putusan MK harus diartikan secara keseluruhan, penjelasan pada amar putusan MK bukanlah norma yang harus diikuti secara letterlijk, kami ingin menyampaikan bukti fakta (...)

80.

KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Izin, Yang Mulia.

81.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ini, ini adalah email yang dikirimkan ke PB IDI tentang hasil norma itu. Email ini kami munculkan, Yang Mulia, karena ada kesan seakan-akan notulensi itu dibuat oleh IDI. Kami hanya menerima dari Ibu Aprillia Ekawati sebagai notulensi rapat tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Yang Mulia.

82.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sekarang berikutnya, Pak Mahesa. Ya, Ini Saksi ya, Pak Mahesa, ya? Ibu dokter Oktarina juga nanti Ibu dokter Itu juga Saksi, ya, bukan ahli. Silakan, waktunya maksimal 10 menit.

83.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya Muliakan Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya selaku warga negara yang saat ini berprofesi sebagai dokter dan diberi amanah untuk menjadi salah satu dari personalia pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia untuk menyampaikan beberapa fakta yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri berkaitan dengan hal-hal yang diuji dalam persidangan ini. Sebagai pendahuluan ... next. Sebagai pendahuluan, izinkan (...) 17

84.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Anda itu menceritakan fakta yang bersidang ... di sini atau di luar? Kalau yang di sini, kita lebih tahu fakta itu, ya. Anda yang mau menceritakan apa faktanya?

85.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Di luar, yang di luar.

86.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Heh?

87.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Yang di luar.

88.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Tadi di kata sebelumnya, Anda akan menceritakan fakta yang berkembang di persidangan. Semuanya sudah dicatat di dalam risalah. Para Hakim sudah mendengarkan, ya, itu enggak usah menanggapi Anda, itu faktanya fakta yang ada di luar bagaimana? Dibawa masuk ke sini.

89.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya.

90.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Kita diberi tahu. Bukan Anda ... fakta yang ada di sini.

91.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya.

92.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

93.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya. 18

94.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan kayak ini. Apa ... Hanoman Obong (...)

95.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik, Majelis.

96.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Cerita Hanoman Obong itu semuanya, terus jadi kacau itu, ya.

97.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik. Mohon maaf.

98.

KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu fakta yang ada di luar yang Anda tahu, kita tidak tahu, Anda menceritakan di sini, ya. Ya, bukan fakta yang berkembangan di persidangan, Anda mereaksi.

99.

SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 101. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik, Majelis Hakim. 102. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 103. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik. Izinkan Saksi menyampaikan dulu mengenai Ikatan Dokter Indonesia. Ini berdasarkan fakta yang dapat ... Saksi dapatkan sebagai Ketua Bidang Organisasi di pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Dalam sejarahnya, IDI terbentuk dari pembicaraan dua organisasi dokter yang eksis pada tahun 1950, yaitu persatuan Tabib Indonesia dan 19

perkumpulan dokter Indonesia. Mereka menyepakati diselenggarakannya muktamar dokter Indonesia yang bertujuan untuk mendirikan suatu perkumpulan dokter warga negara Indonesia yang merupakan wadah atau representasi dokter Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri. Sejarah lengkapnya bisa di laman atau di situs http://www.idionline.org Next! Next! Saat ini, IDI yang hampir berusia 67 yang terlah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHO-100.AH.01.06 Tahun 2009 tertanggal 2000 ... tertanggal 26 Agustus 2009. Next! Merupakan satu-satunya organisasi profesi dokter yang diakui secara eksplisit dalam undang-undang. Sebagai sebuah organisasi, IDI tentunya diwajibkan menjalankan roda organisasi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang setiap penyelenggaraan muktamar IDI sebagai sebuah forum pengambilan keputusan tertinggi di organisasi telah mengalami beberapa kali perubahan sebagai sebuah dinamika organisasi. Next! Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan, terkait dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga IDI, izinkan saya memperlihatkan susunan struktur rumah besar IDI berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI Tahun 2015 yang telah disahkan berdasarkan akta notaris Arianti Artisari, S.H., M.H. MKn. Di dalam stuktur organisasi, kedudukan pengurus besar PB IDI di wilayah IDI cabang berserta komponen dalam garis perintah merupakan struktur eksekutif IDI. Di tingkat pusat, ketua umum PB IDI bertanggung jawab untuk dan atas organisasi dan tertera pada Pasal 14 ayat (1) huruf d anggaran dasar IDI. Seperti contoh, dalam membuat nota kesepahaman atau MoU maupun perjanjian kerja sama dengan lembaga di luar IDI harus ditandatangani oleh ketua umum. Saat ini yang sudah berjalan seperti MoU antara IDI dengan Kapolri tentang Pelayanan Kesehatan Praktik Kedokteran, MoU IDI dengan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Kerjasama Penilaian Medis dalam Rangka Pendapat Medis Kedua atau Second Opinion terhadap Saksi, Tersangka, Terdakwa yang Perkaranya Ditangani oleh KPK. MoU IDI dengan BPJS Kesehatan tentang Kerjasama Kelembagaan dalam Mendukung Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. MoU dengan Markas Besar TNI tentang Optimalisasi Mutu Pelayanan Dokter di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Dan masih banyak lagi kerjasama yang dibangun oleh IDI dalam menjalan ... menjalani peran dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan masing-masing majelis, memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Majelis kolegium kedokteran Indonesia atau 20

MKKI, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang pendidikan kedokteran. Hal ini tertera pada Pasal 14 ayat (1) huruf e, anggaran dasar IDI. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dalam bidang etik kedokteran. Hal ini tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, anggaran dasar IDI. Dan Majelis Pengembangan Pelayanan Kedokteran, MPPK, memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengatur kegiatan internal organisasi dan bidang dalam bidang pengembangan pelayanan keprofesionalan bermutu. Hal ini tertera pada Pasal 14 ayat (1) huruf g, anggaran dasar IDI. Dalam melaksanakan tugasnya, ketua umum PB IDI mengoordinasikan secara terintegrasi dengan ketua-ketua majelis dalam musyawarah pimpinan pusat atau MPP. Hal ini tertera pada Pasal 14 ayat (1) huruf b, Anggaran Dasar IDI. Berdasarkan ketetapan muktamar IDI Tahun 2015 masing-masing majelis diberikan penguatan atau empowering yang kemudian diejawantahkan ke dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga berupa kewenangan majelis mengeluarkan keputusan dan peraturan majelis, tertera pada Pasal 18 ayat (1) anggaran dasar IDI. Yang pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI sebelumnya tidak ada. Dengan penguatan atau empowering ini menegaskan bahwa masing-masing struktur pimpinan di lingkungan pusat memiliki domain sendiri, namun tetap dalam satu wadah kepentingan profesi. MKKI dalam menjalankan peran dan tanggung jawabnya mengunakan instrumen tata laksana organisasi atau dinamakan kopendium MKKI. Dalam hal koordinasi dan evaluasi terhadap keberadaan kolegium MKKI memiliki forum tersendiri yang tidak pernah diinterfensi oleh PB IDI. Jalannya roda organisasi masing-masing kolegium pun, khususnya kolegium ilmu spesialis, selama ini tidak mendapat interfensi dari PB IDI. Untuk dinamika yang terjadi di kolegium dokter Indonesia atau KDI sebagai badan yang mengampu dokter. Keterlibatan PB IDI juga berdasarkan koordinasi dengan MKKI. Rapat-rapat yang membahas persoalan KDI selalu melibatkan MKKI. Bahkan ketua MKKI diberi wewenang oleh ketua umum dalam memimpin rapat. Lebih jelasnya persoalan ini sebaiknya disampaikan oleh saksi dari MKKI atau kolegium. Begitu pun mengenai MKEK penyusunan dan pembahasan hal-hal terkait etika kedokteran memiliki forum tersendiri yang dipimpin oleh ketua MKEK. Pengeluaran fatwa etik pun tidak pernah diinterfensi oleh PB IDI. Sebagai contoh pengeluaran fatwa etik tentang kebiri kimia atau castrasi (...)

21

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT Maaf, dipersingkat, Pak Mahesa. 105. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Dalam kaitan menjalankan tugas dan perannya, PB IDI sering melibatkan unsur-unsur majelis. Seperti contoh dalam menyusun standar pemeriksaan capres atau cawapres maupun kepala daerah yang merupakan kerja sama IDI dan KPU. PB IDI melibatkan komponen perhimpunan yang memiliki kompetensi dalam disiplin ilmu masingmasing. Dalam penyusunan pandu praktik klinis sebagai dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat I, dalam hal ini Saksi terlibat langsung dalam penyusunannya yang diejawantahkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 005 Tahun 2014, dan direvisi dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 514 Tahun 2015. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Terkait pelaksanaan uji kompetensi berdasarkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2014 tahun ... Pasal 3 ayat (3), “Lulusan hanya mengalami satu kali uji, yaitu uji kompetensi masih dalam program profesi dokter atau UKM PPD.” Hal yang diinformasikan dalam persidangan ini terkait pelaksanaan uji kompetensi oleh PB IDI yang sebenarnya melibatkan MKKI beserta KDI disebabkan status peserta uji yang telah memiliki ijazah dokter, berbeda dengan status peserta UKM PPD. Pelaksana uji kompetensi retaker khusus tahun 2013 pun telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan konsil kedokteran. Bahkan, saat ini telah berjalan uji kompetensi dokter warga negara Indonesia, lulusan fakultas kedokteran di luar negeri yang diselenggarakan oleh KDI, bukan oleh institusi pendidikan. Meski proses adaptasinya tetap dilakukan di institusi pendidikan, untuk hal ini bisa ditanyakan juga kepada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, mengapa dilimpahkan kewenangan tersebut kepada KDI? Hal ini yang dipermasalahkan tentang independensi kolegium dalam menjaga profesionalisme di ranah pendidikan. Sebagai tambahan, pelaksanaan Continue Professional Development atau CPD yang menjadi trias pendidikan sebagai cost penjaga mutu dokter, dilaksanakan melibatkan seluruh kompenen IDI. Bagi dokter, keterlibatan IDI cabang dalam melakukan verifikasi kegiatan CPD, sedangkan bagi dokter-dokter spesialis melibatkan struktur perhimpunannya. Namun proses akhir, tetap berada di masing-masing kolegium dengan output penerbitan sertifikat kompetensi, hal ini tercantum dalam Panduan dan Petunjuk Teknis Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan, yang disusun oleh P2KB atau P2KB PB IDI dengan melibatkan unsur-unsur MPPK dan MKKI. 22

Adanya pernyataan mengenai pemisahan kolegium dari IDI bertujuan untuk membantu IDI supaya lebih berkembang dan sejajar dengan organisasi profesi di dunia. Saat ini IDI telah menjadi anggota atau member dari World Medical Assosiation, linknya dapat dilihat di sini. Bahkan pernah tercatat Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH., Mantan Ketua Umum PB IDI sebagai Presiden World Medical Association yang terpilih pada General Assembly ke-48 di Somerset, Afrika Selatan. Di tingkat ASEAN, IDI menjadi Anggota dari Medical Association of South East Asian Nations atau MASEAN. IDI juga menjadi Anggota aktif di Confederation of Medical Associations in Asia and Oceania atau CMAAO. Di dalam persidangan sebelumnya, Saksi juga membaca risalah persidangan bahwa salah satu Saksi fakta dr. Kiki (...) 106. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah ini menanggapi, sudah enggak anu ini. Nanti di kesimpulan begitu itu ya. 107. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Oh, baik, baik. 108. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, saya kira cukup, waktunya juga sudah anu nanti kita lanjutkan dengan diskusi. 109. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Saya tutup, Majelis Hakim. 110. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 111. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Sekiranya cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan, Saksi dan mungkin banyak dokter di persidangan ini sangat menyayangkan jika rumah besar IDI yang telah dibangun bertahun-tahun lamanya telah banyak berpartisipasi dalam perjalanan bangsa dan negeri ini, harus dibongkar karena persoalan internal organisasi. Jika ada kerusakan di dalam rumah (...)

23

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT Di kesimpulannya enggak ada yang membongkar, ya. 113. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik. 114. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ayo silakan duduklah! 115. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik, terima kasih, Majelis hakim. Wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum wr. wb. 116. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini malah memperkeruh suasana nanti. Ya, enggak ada yang membongkar. Ya, silakan, Ibu Oktarina sekarang. 117. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: OKTARINA Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya muliakan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenankan saya selalu warga negara Indonesia yang saat ini berprofesi sebagai Dokter dan Ahli Pendidikan Profesi Kesehatan, menyampaikan beberapa fakta yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami, terkait dengan hal-hal yang diuji dalam persidangan ini. Perkenankan saya menyampaikan awal keterlibatan saya dalam panitia uji kompetensi retaker khusus atau UKRK yang diselenggarakan oleh PB IDI. Ya, saya mendapat ... mendapatkan informasi pada saat awal tersebut, dimana dijelaskan bahwa penanganan retaker khusus adalah berdasarkan surat dari Kemendikbud tertanggal 5 Juli 2013, kemudian dilanjutkan dengan dan ditindaklanjuti dengan adanya surat Keputusan bersama antara PB IDI dan AIPKI. Ini dalam rangka untuk menyelesaikan fase 1 dari rencana perubahan menuju exit exam, fase 1 tersebut adalah dari UKDI ke uji kompetensi retaker khusus dengan leader IDI atau ... dan KD IDI didukung oleh AIPKI. Kemudian, PB IDI dalam ... maaf, ternyata dalam pelaksanaannya didapati kendala, sehingga PB IDI memutuskan menjalankan perubahan skema yang awalnya adalah skema a, plan a, dimana di situ ada IDI dan AIPKI, kemudian berubah menjadi plan b.

24

Nah, dalam plan b ini, saya baru mulai terlibat karena latar belakang saya dalam bidang medical education. Pada saat saya terlibat dalam UKRK I oleh IDI, saya bukan pengurus PB IDI, saya ditanya bagaimana pendapat saya apabila ada uji kompetensi dengan peserta ujian lebih dari 1.000 orang dari berbagai institusi pendidikan kedokteran di Indonesia, yang lulus hanya empat orang. Saat itu saya menjawab bisa kemungkinan masalah ada pada soal dan koreksi jawaban. Alasan saya, tidak mungkin dengan kondisi tersebut menyalahkan pendidiknya karena peserta berasal dari banyak institusi pendidikan kedokteran di Indonesia yang berarti pendidiknya tidak hanya satu atau bahkan sekelompok orang. Kemudian, saya ditawari untuk ikut membantu IDI mengatasi masalah tersebut. Ya. Kemudian, saya diundang dalam pertemuan PB IDI membahas penyelesaian masalah ini. Saya mengusulkan agar berupaya mengevaluasi soal, sehingga tidak perlu dilakukan ujian kembali. Dalam pertemuan itu, usulan ditindaklanjuti oleh PB IDI untuk berusaha memfasilitasi evaluasi soal. Selang beberapa saat kemudian, selang beberapa waktu, saya menerima surat keputusan pengurus PB IDI ... eh, maaf, surat keputusan PB IDI tentang tim uji kompetensi retile khusus yang ada di dalamnya terdapat unsur KDI, MKKI, serta saya sebagai salah satu anggota kepanitiaan tersebut. Dalam pertemuan panitia selanjutnya, saya mendapatkan informasi bahwa data peserta, data soal tidak bisa diperoleh, sehingga saya diminta untuk membantu mempersiapkan mekanisme UKRK. Oleh karena itu, saya dan beberapa anggota panitia lainnya, antara lain Dokter Mahesa, Dokter Trista Prawita Sari, Dokter Andi Alvian, membahas mekanisme pelaksanaan tersebut. Hasil pembahasan adalah sebagai berikut. Tahapan persiapan ... tahapan kegiatan UKRK, terdiri atas tiga tahapan besar, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan pasca-UKRK. Pada tahap persiapan, saya tidak terlibat dalam pendaftaran dan pengiriman modul bimbingan, keterlibatan saya banyak pada persiapan bank soal dan naskah ujian. Blueprint soal tetap merujuk pada standar kompetensi Dokter Indonesia dengan pemilihan substansi soal berdasar pada panduan praktik klinik. Dalam pembuatan soal dan review soal, penyusun soal dan reviewer soal, seluruhnya adalah unsur IDI yang berasal dari Kolegium Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer dan Perhimpunan Dokter Spesialis yang kemudian dikumpulkan dalam satu bank soal. Setelah soal terkumpul, review dilakukan pada substansi soal dan struktur soal. Dan setelah review dan perbaikan yang diperlukan, maka dilakukan pemilihan soal. Ya. Kemudian, ini saya tampilkan dalam slide powerpoint, ini adalah standar kompetensi ... maaf, area kompetensi dalam standar kompetensi dokter yang berisi tujuh area dan ini nampak pada hasil item 25

analisis soal. Jadi, di sini nampak bahwa pada area kompetensi itu ada tujuh area kompetensi yang sudah masuk ditanyakan dalam soal. Kemudian penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan UKRK, saya tidak banyak terlibat kecuali di Jakarta dan pasca-UKRK dilakukan koreksi lembar jawaban komputer dan saya melakukan item analisis atas hasil naskah soal tersebut. Sebagai tambahan untuk standar setting. Pertama, dilakukan penentuan metode standar setting atau penentuan nilai batas lulus dan disepakati menggunakan metode modified angoff. Metode ini adalah metode yang sama yang digunakan oleh uji kompetensi Dokter Indonesia dalam penentuan nilai batas lulusnya. Setelah metode disepakati, maka menentukan panel juri dan panel juri berasal dari Kolegium Perhimpunan Dokter Spesialis dan Perhimpunan Dokter Pelayanan Primer. Para juri diminta menentukan penilaian proporsi peserta border line, menjawab benar pada setiap item soal. Kemudian, kami melakukan, menghitung, dan menentukan cut of score. Menghitung rerata penilaian proporsi dari semua juri pada setiap item. Kemudian, menghitung total rerata penilaian proporsi tiap soal sebagai cut of score. Hasil dari item analisis dan hasil dari standar setting. Pada ujian tanggal 17 November 2013, didapati hasil sebagai berikut. Tingkat kesulitan rerata soal adalah 0,54, reliabilitas 0,82, artinya lebih dari 0,6 dimana ini bisa dinyatakan reliable. Nilai tertinggi 89, nilai terendah 32, min 62,1 dan standar deviasi 9,3. Pada ujian tanggal 22 Desember, tingkat kesulitan rerata 0,67, reliabilitas 0,84, masih di atas 0,6. Nilai tertinggi 91, nilai terendah 21, min 67,1, standar deviasi 10,5. Dari item analysis dan standar setting, maka didapat cut score 55,33 dari hasil standar setting untuk ujian tanggal ... maaf, tanggal 17. Dan hasil cut score untuk ujian tanggal 22 adalah 55,93. Dari cut score tersebut diperoleh 974 atau 78,8% peserta pada UKRK yang pertama, lulus, dan 262 atau 21,2% tidak lulus. Sedangkan untuk UKRK yang kedua, 541 atau 83,1% lulus dan 110 atau 16,8% tidak lulus. Keseluruhan rangkaian UKRK tersebut di atas telah dipaparkan di depan Konsil Kedokteran Indonesia dan saat itu saya hadir dalam pertemuan, dan mendengar bahwa UKRK yang dilakukan ini tidak ada masalah dan tidak ada alasan untuk tidak menerbitkan surat tanda registrasi. Berikut adalah saya tayangkan notulen ... surat dari Konsil Kedokteran Indonesia yang disimpulkan bahwa poin pertama, KKI dapat menerima hasil UKRK. Yang kedua, disepakati bahwa UKRK dilaksanakan maksimal hanya dua kali. Dan tiga, sertifikat kompetensi diterbitkan oleh Kolegium Dokter Indonesia. Kemudian, saya diinformasikan bahwa dalam kegiatan ... kegiatan UKRK ini juga dilaporkan ke Komisi IX DPR RI.

26

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, kiranya cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan sebagai Saksi. Saya dan banyak dokter di luar persidangan ini, terutama yang sudah lulus dari UKRK, bahkan yang sudah berpraktik tentunya sangat kecewa apabila ada anggapan bahwa teman sejawat tersebut lulus di bawah standar. Karena upaya keras IDI memperjuangkan hal itu dengan cara yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hati saya sangat berharap dokter-dokter sejawat yang lulus dari UKRK yang berpolemik ini, kemudian menunjukkan prestasi dan pengabdian ... maaf, dan pengabdiannya, sehingga semua dari kita dan masyarakat Indonesia menyadari bahwa tidak benar anggapan mereka lulus di bawah standar. Semoga Allah SWT yang Maha Adil selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum wr. wb. 118. KETUA: ARIEF HIDAYAT Waalaikumsalam wr. wb. Silakan duduk dr. Oktarina. Ya, sekarang kita diskusikan, Pak Joni ada yang akan ditanyakan lebih lanjut pada Ahli atau Saksi? 119. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Pendalaman, Yang Mulia. Mohon izin. 120. KETUA: ARIEF HIDAYAT Supaya dikumpulkan terlebih dahulu, ya, Para Ahli dan Saksi. 121. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Saya pertanyaan ringkas saja, Yang Mulia. Kepada ... pertama kepada Ahli, dr. Suharizal. Tadi sudah dijelaskan tentang kedudukan Ikatan Dokter Indonesia. Kalau dilihat dari paparan Saudara Ahli, menyitir juga Pasal 28 ayat (1) bahwa setiap dokter yang berpraktik wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan kedokteran berkelanjutan. Jadi sebagai sebuah bagian yang harus dilakukan oleh dokter dan hal itu adalah terkait dengan organisasi profesi. Pertanyaan saya adalah apa artinya atau tafsirnya pendidikan dan latihan berkelanjutan itu bagi dokter yang sudah menjalankan praktiknya dikaitkan dengan penjelasan Ahli tentang Ikatan Dokter Indonesia sebagaimana yang tadi dipaparkan dengan huruf I, D, dan ... I? Apakah ini urusan yang inheren dengan IDI atau menjadi bagian ... bisa menjadi bagian dari luar itu? 27

Yang kedua, uji materiil ini kan terhadap dua undang-undang, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang kami membangun tesis ada korelasinya, gitu kan. Di dalam Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, disebutkan bahwa organisasi disebutkan dan diakui organisasi profesi dan walaupun tidak disebut dengan Ikatan Dokter Indonesia, tapi di Undang-Undang Dikdok ... Undang-Undang Prakdok disebutkan organisasi profesi itu adalah Ikatan Dokter Indonesia. Menurut pendapat Ahli, apa tafsirnya di dalam Undang-Undang Dikdok ... Undang-Undang Praktik … Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, siapa yang dimaksud dengan organisasi profesi itu dalam konteks Undang-Undang Pendidikan Kedokteran dikaitkan dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran? Yang ketiga, yang terakhir, kalau di dalam hal organisasi profesi, itu sesuai dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran Pasal 1 angka 2 dokter itu adalah dokter dan dokter spesialis, apakah artinya dokter spesialis itu di dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia? Terima kasih. Yang kedua untuk dr. Akbar. Saya ingin bertanya soal … karena Saudara juga dosen pada Fakultas Kedokteran Unhas. Pertanyaan saya, ingin informasi lebih lanjut, dan fakta, dan hal-hal yang terkait dengan fakta, bagaimana tata cara dan kewenangan siapa sebenarnya pembentukan prodi baru bagi bidang kedokteran? Katakanlah misalnya kedokteran keluarga atau pun kedokteran yang lain, begitu ya, termasuk DLP, misalnya. Apakah itu otoritas dari kewenangan dari fakultas kedokteran? Kalau fakultas kedokteran itu siapa dan apa? Apakah itu IDI atau KKI? Jadi, ini kewenangan prodi itu bertumpu di siapa kewenangannya? Dan bisa dijelaskan nanti bagaimana sebenarnya peran masing-masing? Untuk dr. Mahesa, saya pertanyaan satu saja yang terkait. Di dalam sejarah perkembangan dan fakta-fakta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI atau katakanlah secara historis dari IDI, sebenarnya di mana dan bagaimana posisi dari kolegium dan perhimpunan dokter spesialis di dalam tubuh Ikatan Dokter Indonesia? Untuk dr. Oktarina, pertanyaan saya satu saja mungkin bisa di penegasan. Apa dan mengapa hasil UKRK itu disampaikan kepada atau dilaporkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia? Apa alasannya dan faktanya seperti apa? Terima kasih, Yang Mulia. 122. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemerintah? 123. PEMERINTAH: MULYANTO Ada, Yang Mulia. 28

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan. 125. PEMERINTAH: SUNDOYO Terima kasih, Yang Mulia. Atas izin Yang Mulia, kami ingin mengklarifikasi dan menanyakan beberapa hal kepada Saudara Ahli. Yang pertama, seperti Saudara Ahli sampaikan bahwa bagaimana teori atau fungsi-fungsi negara, termasuk juga Saudara tadi juga menyitir terkait dengan pendapat Hans Kelsen terkait dengan suatu organ negara. Dan di akhir makalah Saudara, Saudara sampaikan bahwa organisasi profesi dalam hal ini adalah IDI adalah merupakan organisasi negara dalam arti luas. Yang kami ingin tanyakan adalah sejauh mana organisasi profesi IDI ini sebagai organ negara dalam kewenangannya di dalam membuat kebijakan? Bolehkah di dalam membuat kebijakan ini adalah tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah atau ekstremnya adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh IDI bertentangan dengan kebijakan pemerintah? Yang kedua, tadi juga Saudara sampaikan bahwa terkait dengan bagaimana IDI yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, lalu mengaitkan dengan Undang-Undang 17 Tahun 2013 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pada prinsipnya Saudara di sini menyatakan bahwa itu boleh saja. Tetapi, halhal yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, itu adalah merupakan kewenangan organisasi IDI, bukan merupakan organisasi lain. Kami ingin mempertajam apa yang ditanyakan oleh Saudara Pihak Terkait. Kalau hal tersebut adalah dikaitkan dengan antara UndangUndang Nomor 29 … dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013, khususnya adalah Pasal 1 angka 20, di sini dikatakan bahwa organisasi profesi adalah organisasi yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah. Pertanyaan saya adalah ketika ada organisasi diakui oleh pemerintah, bagaimana menurut pendapat Saudara, apakah dia tidak boleh atau bolehkah melaksanakan berbagai ketentuan yang ada di dalam UndangUndang Nomor 29? Yang terakhir, Saudara Ahli tadi menyampaikan bahwa standar pelayanan harusnya terhimpun dalam satu standar. Yang pertama, kami ingin sampaikan bahwa setiap tenaga kesehatan, termasuk juga dokter bahwa di dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan standar. Kita tahu dari definisi yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 29 maupun yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20, dokter itu adalah terdiri dari ada dokter layanan primer, kalau di sini adalah UndangUndang Nomor 20, lalu di sini juga ada dokter, ada dokter spesialis, ada 29

dokter gigi spesialis. Kita tahu bahwa masing-masing dokter tadi adalah memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda. Pertanyaan saya adalah apakah betul standar pelayanan tadi itu dihimpun dalam satu? Sementara antara dokter yang satu dengan dokter yang lain, contoh misalnya dokter dengan dokter gigi atau dokter dengan dokter spesialis, itu tentu memiliki kompetensi dan kewenangan yang berbeda dan juga standarnya harusnya juga berbeda pula. Kami ingin mendapat klarifikasi terkait dengan hal ini. Terima kasih, Yang Mulia. 126. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Dari Pemohon, Asrun? 127. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ya, Yang Mulia. Karena ini pertanyaan sangat teknis sekali, menyangkut kedokteran. Saya persilakan, mohon izin. Singkat saja, Pak, ya. Supaya tanya kepadanya. 128. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 129. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kepada Ahli. Ahli ... cuma satu Ahli, kan? Ahli cuma satu. Pak Suharizal. IDI adalah organisasi yang tumbuh dari masyarakat. Oleh karena itu, ada society organ, bukan state organ. Pada masa Orde Baru memang ada sejumlah organisasi mendapat semacam previllage posisi monopoli, misalkan KNPI. Setiap anggota pemuda Indonesia dianggap anggota KNPI. Bila organisasi pemuda yang lain ingin melakukan kegiatan, mutlak diperlukan rekomendasi KNPI. Begitu PGRI untuk guru, FBSI untuk buruh. PWI juga memegang monopoli dalam memberikan rekomendasi penerbitan pers. Nah, tapi sekarang Era Reformasi. Hal ini tentu tidak perlu terjadi lagi. Dengan demikian menurut saya, menurut kami, tidak wajarlah kalau IDI diberikan wewenang monopoli, dalam hal ini rekomendasi izin praktik dan sertifikat kolegium ... sori, sertifikat kompetensi. Karena apa? Ini kan memaksa dokter untuk menjadi anggota organisasi profesi. Kalau dia enggak ... enggak ... tidak masuk, dia enggak bisa dapat rekomendasi izin praktik, tidak bisa mendapat sertifikat kompetensi. Nah, untuk itulah, dalam hal ini sebetulnya kami ingin kolegium itu harus terpisah dari ... dari organisasi profesi. Nah, bagaimana pendapat Ahli dalam hal ini? Satu. 30

Kedua ... kedua. Begini, dalam persidangan MK ini, IDI selalu membantah fungsinya sebagai trade union, serikat pekerja. Padahal, di samping sebagai organisasi profesi, IDI juga memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan anggota. Itu tercantum AD/ART itu Pasal 8, yang menyebutkan bahwa usaha IDI antara lain adalah memperjuangkan dan memelihara kepentingan serta kedudukan dokter di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi kedokteran, serta melaksanakan usaha-usaha untuk kesejahteraan anggota. Bukankah ini merupakan ... merupakan karakter dari trade union atau serikat pekerja? Di Inggris sendiri, British Medical Association menyebut dirinya sebagai British Medical Association is a trade union and professional body for doctors in the UK. Apakah memang sama sekali IDI ini bukan trade ... bahwa punya karakter trade union? Itu untuk Ahli. Kemudian kepada Saksi ... Saksi dr. Muhammad Akbar. Ini nampaknya ada kerancuan berpikir sedikit, mengatakan seolah-olah dokter keluarga itu bukan klinis. Dokter keluarga itu adalah klinis. Saya ketua umum ... pendiri dokter keluarga di Indonesia ini, salah seorang. Saya Ketua Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Dokter keluarga itu adalah klinis. Ini ada kerancuan berpikir. Dan kemudian, dikatakan bahwa ini overlap menjadi konflik horizontal antara DLP dan dokter keluarga. Saya baru menyelesaikan dokter baru tahun lalu. Kami malah tidak akan ada konflik demikian. Malah justru dokter keluarga ini dimarginalkan oleh ... oleh Ikatan Dokter Indonesia selama ini. Buktinya apa? Kami baru mendapat pengakuan sebagai kolegium, 21 Februari 2017. Baru dapat diakui sebagai kolegium. Sedangkan sebagai spesialisasi belum ada. Jadi, tidak ada dasarnya untuk mengatakan akan kompetisi dengan dokter keluarga 80% sudah diambil. Spesialisasi dokter keluarga sampai sekarang belum diakui oleh IDI. Inilah MKKI sudah mengakui kolegium. Ini salah satu bentuk intervensi, Yang Mulia. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia sudah mengakui sebagai kolegium dan sebagai spesialiasi, tapi IDI sampai sekarang belum mengakui, sampai saat ini. Itu 2016 ... 16 Agustus 2016 diakui dalam sidang pleno MKKI. Ketiga. Untuk Saudara Saksi Mahesa. Begini, Saksi mengatakan tidak ada intervensi. Itu masing-masing kolegium MKKI itu ... itu … apa, nih ... independent dalam ... dalam menjalankan tugasnya. Saya membawa di sini, AD/ART IDI sejak tahun 2000 sampai 2015, saya punya buktinya semua di sini. Pada 2003-2006, jelas disebutkan, “PB IDI adalah salah satu unsur pimpinan organisasi di tingkat pusat.” Salah satu unsur. Dia ada tiga unsur lain, MKKI kolegium, MKEK untuk etik, MPPK untuk spesialis. Itu menyusun suatu kepemimpinan kolektif. Jadi, ada mekanisme check and balances. 31

Tetapi, pada AD/ART 2012 dan 2015, itu tidak ada. Tidak disebutsebut lagi mengenai kepemimpinan kolektif. Malah kalau tadinya majelismajelis tersebut bertanggung jawab langsung kepada muktamar, dalam anggaran dasar 2012 dan 2015, bertanggung jawab kepada ketua PB IDI. Ini berbeda. Jadi, 2003, 2006, bertanggung jawab langsung kepada muktamar. Di 2012 dan 2015 diubah, bertanggung jawab kepada ketua PB IDI dan melaporkan secara berkala kepada ketua PB IDI. Ada di dalam AD/ART 2012-2015, saya bawa semua di sini. Itu yang pertama untuk Saudara Mahesa. Dan kedua, ini masalah retaker yang tidak … tidak lulus-lulus, lalu dilakukan ujian kembali, UKMPPD berjalan. Dikatakan bahwa retaker ini adalah untuk mereka yang enggak lulus-lulus pada masa-masa yang lalu, tetapi itu 2014 yang tidak lulus sebelum itu, tapi sampai sekarang masih ada ujian itu, masih dilaksanakan oleh IDI. Setahun itu bisa 3, 4 kali. Anehnya kan berapa kalikah harus mengikuti ujian atau berapa puluh kalikah harus ikut ujian supaya sehingga diluluskan? Sampai sekarang masih ada ujian tersebut, ya. Dan kedua … dan kedua. Pelaksanaannya adalah KDI, ini yang … yang kami kritisi. Karena Kolegium Dokter Indonesia itu sama sekali dibentuk oleh IDI tanpa melibatkan institusi pendidikan. Berbeda di AD/ART tahun 2003, disebutkan Kolegium Dokter Indonesia itu adalah melibatkan profesi, melibatkan asosiasi ilmu pendidikan dan kedokteran, melibatkan rumah sakit pendidikan. Sekarang, sama sekali ditangani IDI. Bahkan yang terjadi pernah menjadi ketua KDI yang ditunjuk oleh IDI adalah seorang guru besar kesehatan masyarakat. Sedangkan apakah kolegium? Kolegium itu adalah untuk mengampu ilmu kedokteran, bukan ilmu kesehatan masyarakat. Di UI itu dua fakultas yang berbeda. Tetapi ditunjuklah guru besar kesehatan masyarakat menjadi ketua, direkrut. Saya memprotes di dalam rapat sidang itu, tapi tidak dipedulikan. Satu lagi, kalau dikatakan ujian itu untuk retaker adalah orang yang tidak … tidak lulus, bukan dokter yang baru. Kami mempunyai bukti bahwa ada. Kalau mengikuti ujian pemerintah UKMPPD, itu adalah mereka yang belum lulus, belum mendapat ijazah. Jadi ada seorang calon dokter, ikut ujian, lalu melakukan kecurangan sehingga diskors, belum mengikuti ujian lagi, tahu-tahu kami mempunyai bukti, dia sudah mempunyai surat tanda registrasi. Artinya apa? Dia sudah ikut uji kompetensi di IDI … di KDI. Nah, bagaimana terjadi? Masih mahasiswa UKMPPD, tahu-tahu sudah mendapat surat tanda registrasi, kami mempunyai bukti itu. Mungkin bisa dijelaskan oleh … oleh Saksi. Kepada dr. Mahesa. Nah, untuk dr. Oktarina mengenai yang tidak lulus. Dari informasi yang kami dapat, sejak tahun 2007 itu 45.000 dokter ikut uji kompetensi. Yang tidak lulus, itu sekitar 2.500. Kalau kita hitung secara statistik, itu 5%, rasanya masih dalam jumlah yang wajar. Jumlah inilah 32

yang dipaksakan lulus oleh PB IDI yang berakibat pemecatan dr. Pak Nuryono sebagai Ketua KDI karena beliau tidak mau berkompromi dengan nilai-nilai akademis. Terima kasih. 130. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, dari meja Hakim? Cukup? Ya, silakan. 131. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Ada lanjut, Yang Mulia, dari … masih dari Pemohon. 132. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ha? 133. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Masih ada lanjut dari Pemohon. 134. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, singkat, singkat! 135. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Singkat saja, Pak, ya. 136. PEMOHON: NURDADI SALEH Singkat sekali, Yang Mulia. 137. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Singkat. Setelah itu dr. Erfen, ya. 138. PEMOHON: NURDADI SALEH Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan kepada Saksi … eh, kepada Ahli. Yaitu bahwa Ahli menyatakan IDI yang satu itu memberikan sebuah kepastian hukum dalam hal standar pelayanan medik, kodeki, dan sebagainya. Saya ingin bertanya dan mohon pendapat Ahli. Pada beberapa saat sidang yang lalu, Saksi Fakta dari dr. Frizar menyatakan bahwa dia sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kandungan tidak 33

memberikan rekomendasi kepada seorang dokter kandungan untuk berpraktik di Jakarta, mengingat kondisi Jakarta yang sudah sangat padat dengan dokter spesialis kandungan. Dan negara kita yang luas, dan masih banyak daerah yang belum ada dokter spesialisnya. Akan tetapi, yang bersangkutan segera pergi kepada IDI dan mendapatkan rekomendasi untuk izin praktik. Apakah ini menurut Ahli sebuah kepastian hukum? Pertanyaan kedua kepada dr. Mahesa. Tadi bahwa MKKI adalah salah satu badan yang ada di dalam Ikatan Dokter Indonesia. Pada sidang yang lalu-lalu, Saksi/Ahli Prof. Syamsu Hidayat mengatakan bahwa pada Undang-Undang Pendidikan Tahun 2003, disebutkan bahwa kolegium haruslah berbadan hukum pendidikan. Kenapa? Karena dia melakukan rekrutmen, menyusun kurikulum, melakukan evaluasi, dan mengeluarkan sertifikasi. Oleh karena itu, dia harus sebuah badan yang legal. Nah, kita tahu bahwa MKKI itu bukan badan yang memiliki sebuah badan hukum pendidikan. Dia berupa badan di bawah IDI yang nyatanya adalah sebuah badan hukum organisasi massa. Jadi saya mohon tanggapan dr. Mahesa tentang ini. Apakah MKKI dalam hal ini sebuah badan yang legal untuk disebut sebuah kolegium? Terima kasih, Yang Mulia. 139. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, yang terakhir singkat saja, ya. 140. PEMOHON: ERFEN GUSTIAWAN Ya, terima kasih, Yang Mulia, saya singkat saja. Kepada Saudara Ahli, Bapak Suharizal. Mungkin hanya mengingatkan saja bahwa yang kami permasalahkan bukan Pasal 1 poin 12 tentang IDI sebagai organisasi profesi, bukan itu. Mungkin Bapak bisa membaca risalah kami lebih lengkap tentang detail apa yang kami gugat, sebenarnya bukan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya juga menanyakan juga kepada Pak ... Bapak Suharizal terkait dengan mungkin kesaksian dari dr. Muhammad Akbar. Bahwa kita tahu tadi dr. Muhammad Akbar seakan-akan menafsirkan sendiri putusan MK. Padahal, kita tahu putusannya itu intinya adalah menolak semua gugatan dari PDUI waktu itu. Menolak semua gugatan sebenarnya berarti kembali lagi ke norma semula, bukan menafsirkan sesuatu yang baru. Karena apa yang di ... apa ... di risalah Mahkamah Konstitusi yang sebanyak itu sebenarnya hanya bersifat background. Kira-kira menurut Bapak, apakah penafsiran seperti dr. Muhammad Akbar itu dapat dibenarkan dalam hukum ketatanegaraan? Terima kasih. 34

141. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Dari Hakim enggak ada. Silakan, Para Ahli, Saksi, untuk merespons. Silakan, Ahli dulu. 142. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUHARIZAL Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan kami untuk menjawab sesingkat mungkin dan akan ditanggapi dari pertanyaan Pemohon. Fakta-fakta di persidangan tidak kami komentari karena bukan pada bagian kami untuk menjelaskan itu. Pertama, penting ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 29 itu menyebut, “Ikatan Dokter Indonesia.” Jadi, IDI adalah subjek hukum yang disebut. Kita bongkar Pasal 2 sampai dengan Pasal 88, itu ketemu 16 ... 16 kewenangan yang diberikan kepada yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Dalam pemahaman kami sebagai Ahli dengan background hukum tata negara, transformasi seperti itu adalah pemberian kewenangan atau transformasi dari authority. Sehingga, dapat dikatakan 16 itu adalah fungsi-fungsi kenegaraan yang dijalankan oleh IDI. Dikunci bahwa sejak Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 berlaku, IDI adalah organ negara. Satu. Kemudian, pertanyaan yang berikutnya, Undang-Undang Nomor 29 dilihat dari bahasa peraturan perundangan-undangan, itu mendefinisikan apa itu dokter, apa itu dokter gigi, apa itu dokter spesialis, apa itu dokter gigi spesialis. Tetapi, Undang-Undang Nomor 29 itu menyebut organisasi profesi yang disebut di sana adalah Ikatan Dokter Indonesia, bukan Ikatan Dokter Spesialis Indonesia, atau apalah begitu. Nah, Yang Mulia, ingin kami tegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 29 itu tidak sama sekali mengatakan IDI organisasi tunggal, satu. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 29 tidak sama sekali menyebutkan atau melarang dokter membuat perhimpunan yang lain. Tetapi yang penting digarisbawahi adalah 16 urusan tadi yang hanya dipersoalkan lima urusan oleh Pemohon, itu adalah kewenangan yang namanya Ikatan Dokter Indonesia. Yang dalam bahasa saya, saya sebut bahwa IDI adalah organ negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Yang Mulia, sekali lagi, jika terjadi problem internal IDI, terjadi problem kebijakan, itu adalah hal-hal persoalan dimana norma undangundang diterapkan. Ahli berpendapat, bukanlah kompetensi dari Mahkamah Konstitusi untuk menguji itu. Kemudian, Yang Mulia, perlu juga ditegaskan bahwa UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 yang ditanyakan oleh Saudara Termohon tadi, memang tegas mengatakan tidak ada kata-kata IDI di sana. Sekali 35

lagi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 memang tidak sama sekali satu kata pun menyebut Ikatan Dokter Indonesia. Tetapi, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013, pendapat kami selaku Ahli tidak bisa dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Barangkali, jika dulunya pembentuk Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 menyebut tidak nama IDI, barangkali problemnya tidak akan serumit ini. Nah, jika kemudian organisasi profesi ditafsirkan dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2013 yang diakui oleh pemerintah, problemnya adalah di level undang-undang ke bawah, bukan di level norma. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Kemudian, Yang Mulia, menanggapi tentang dokter spesialis yang ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004. Dari aturan-aturan yang ada dalam undang-undang itu, memang tidak memberikan ruang sama sekali terhadap yang namanya dokter spesialis. Karena organisasi profesi yang disebut di sana adalah Ikatan Dokter Indonesia, bukanlah organisasi spesialis. Bagaimana kemudian mengatur organisasi spesialis dan sebagainya? Barangkali itulah problem di ... di bawah ... di level undang-undang. Kemudian, tadi dari Pihak Pemerintah mengatakan tentang standar. Dalam pemahaman praktik yang terjadi hari ini, kita patut berkaca kepada beberapa organisasi profesi yang tegas-tegas disebut dalam undang-undang, tapi kemudian terjadi pemekaran dan sebagainya. Publik barangkali amat khawatir, bagaimana kemudian organisasi advokat? Bayangkan, demikian banyaknya kode etik. Dalam hemat Ahli, problem-problem yang terjadi di masyarakat itu menjadi hal perhatian besar bagi pemerintah, khususnya DPR, ketika menyusun Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 untuk kemudian memberikan 16 urusan itu hanya kepada IDI, tidak kepada organisasi yang … yang … yang disebut sebagai … sebagai yang ada hari ini. Nah, jadi … jadi, undang-undang sendiri yang kemudian memberikan amanat itu kepada IDI. Nah, Bapak, Ibu sekalian, Majelis Hakim yang saya hormati, sekali lagi bahwa problem yang terjadi hari ini adalah problem di level undang-undang ke bawah, bukan di level kemudian undang-undang berbenturan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Barangkali demikian, terima kasih, Yang Mulia. 143. KETUA: ARIEF HIDAYAT Silakan, Pak, Akbar.

36

144. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terima kasih, Yang Mulia. Tentang kewenangan pembentukan program studi profesi di bidang kedokteran ada dua, Yang Mulia. Kalau dia Perguruan Tinggi, BHMN, itu kewenangan itu ada pada rektor. Sementara kalau dia non-BHMN, kewenangan itu ada pada Direktorat Kelembagaan Dikti. Namun demikian, syaratnya tetap harus dipenuhi, Yang Mulia, hanya kewenangan menerbitkan izin prodi itu yang bergeser, yang tadinya di kelembagaan itu menjadi … diberikan kepada rektor kalau dia PTNBH. Untuk program profesi dokter, ada perintah undang-undang bahwa profesi prodi yang akan dibuka itu haruslah punya kurikulum dan kurikulum ini diperintahkan oleh undang-undang, disusun bersama-sama dengan organisasi profesi, lalu disahkan oleh KKI. Lalu, ada juga pembatasan masa studi. Kalau dia levelnya spesialis, sekarang ini spesialis itu paling sedikit 3 tahun, Yang Mulia, kalau organisasi profesi. Lalu, di dalam Undang-Undang Dikdok ada lagi persyaratannya. Sebelum dia diwisuda, harus ada uji kompetensi dalam bentuk exit exam. Nah, kalau yang dibentuk adalah program studi DLP, maka ada lagi bunyi Undang-Undang Dikdok yang menyatakan bahwa prodi DLP adalah kelanjutan daripada program studi dokter dan internship. Artinya apa? Kalau ada mahasiswa yang belum pernah menjalani internship lantas mengambil program studi LDP, itu menurut kami melanggar undang-undang karena tidak begitu bunyi undang-undang. Nah, mungkin yang dimaksudkan tadi itu tentang kasus di Bandung. Kalau kita lihat kasus di Bandung, ya kami juga agak bingung, Yang Mulia. Dibuka Prodi DLP, masa studi 6 bulan, kemudian sudah diwisuda tanpa ada uji kompetensi. Jadi, berapa banyak undang-undang yang kemudian ditabrak. 145. KETUA: ARIEF HIDAYAT Itu pendapat itu, Pak Akbar. 146. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya. 147. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya.

37

148. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Maaf, Yang Mulia. 149. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau pendapatannya sudah banyak, jangan berpendapat, Pak. 150. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terima kasih. Tentang pertanyaan dokter keluarga tidak punya kewenangan klinis. Kami tidak pernah menyatakan bahwa dokter keluarga tidak punya kedokteran klinis. Yang kami sampaikan adalah 80% kompetensi dokter keluarga akan diambil oleh dokter layanan primer. Kalau memang dokter keluarga ingin memberikan kedokteran klinisnya, silakan saja. Tapi, tidak boleh lebih 30%. Jadi, kami tidak pernah menyatakan. Kalau tadi ada pertanyaan kepada kami bahwa kedokteran keluarga tidak eksis diakui. Mohon maaf, Yang Mulia, dokter keluarga, sebelum Muktamar Medan, itu bersamasama dengan Perhimpunan Dokter Umum Indonesia membentuk … membentuk sebuah wadah … wadah … wadah yang namanya perhimpunan dokter layanan primer, Yang Mulia. Jadi, ada Perhimpunan Dokter Layanan Primer, ada du … penghuninya itu dua rumah. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia dan Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia. Mereka mempunyai satu kolegium, namanya Kolegium Dokter Indonesia. Tetapi di dalam Muktamar Medan tahun 2015, Dokter Judilherry dengan Dokter Abraham sebagai ketua masing-masing organisasi profesi, membuat gentlemen agreement dimana masing-masing akan membentuk kolegium dan mengurus organisasinya masing-masing. Itu sebabnya, Kolegium Dokter Keluarga baru terbit setelah Muktamar Medan karena sebelumnya dia punya kolegium sama-sama dengan dokter umum, namanya Kolegium Dokter Indonesia. Saya kira itu yang terkait pertanyaan ke arah saya tentang kolegium dibentuk … kolegium sebenarnya bukan dibentuk oleh IDI, Yang Mulia. Dalam hal ini pengertian IDI itu, kolegium itu dibentuk oleh organisa … dibentuk oleh Organisasi Profesi Pengampu Cabang Ilmu. Jadi, kalau misalnya saya ahli saraf, ingin membentuk Kolegium Neurologi Indonesia, maka Kolegium Neurologi Indonesia itu harus dibentuk dari Perhimpunan Dokter Spesialis Syaraf Indonesia. Itulah yang terjadi. Bukan IDI yang membentuk, IDI hanya mengesahkan usulan pembentukan kolegium oleh organisasi profesi pengampu cabang ilmu, itu bunyi Undang-Undang Pradok, Yang Mulia. Dan memang tugas

38

kolegium adalah mengeluarkan sertifikat kompetensi. Saya kira itu, Yang Mulia. 151. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Pak Pal, tadi ada? Oh, nanti? Ya, silakan jawab dulu sekarang, Pak Mahesa. 152. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Terima kasih, Yang Mulia. Menanggapi pertanyaan mengenai sejarah dan fakta, posisi perhimpunan kolegium di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IDI. Berdasarkan dokumen AD/RT IDI yang dimiliki oleh kami sejak tahun … karena itu AD/ART perubahannya tiga tahun sekali, Yang Mulia. Jadi yang terakhir itu 2015, sebelumnya itu adalah 2012, sebelumnya lagi adalah 2009, sebelumnya lagi 2006. Dan empat dokumen yang kami miliki itu tidak ada perubahan mengenai posisi perhimpunan dan kolegium. Sebagaimana yang kami paparkan dalam struktur tadi, posisi perhimpunan dan kolegium itu, perhimpunan ada di bahwa koordinasi MPPK, sedangkan kolegium berada di bawah koordinasi daripada MKKI, posisinya seperti itu. Jadi semuanya dalam rumah besar IDI. Kemudian, kami menanggap ... pertanyaan mengenai adanya perubahan anggaran dasar/anggaran rumah tangga adanya intervensi? Sekadar informasi, Yang Mulia bahwa pembahasan anggaran dasar/anggaran rumah tangga IDI itu dilakukan di Muktamar IDI, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi IDI. Yang melakukan perubahan bukan pengurus besar IDI. Yang melakukan perubahan adalah semua utusan-utusan apa ... dokter Indonesia diwakilkan oleh Ikatan IDI cabangnya di dalam Forum Muktamar IDI. Jadi ini usulannya dari bawah mengenai perubahan-perubahan yang ada di anggaran dasar/anggaran rumah tangga. Mengenai (...) 153. KETUA: ARIEF HIDAYAT Begini, tadi juga ada pertanyaan dari Pihak Pemerintah. 154. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya.

39

155. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau itu memang ada perubahan, apakah perubahan pengaturan atau perubahan AD/ART bisa menyimpang enggak dari peraturan yang lebih tinggi? Itu tadi ditanyakan. Gimana kalau gitu? Apakah memang … meskipun itu dari bawah, tapi kalau dari bawah pun apakah boleh kemudian itu bertentangan dengan tadi yang juga disinggung oleh Pemohon itu? 156. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik, Yang Mulia. Di dalam anggaran dasar rumah tangga IDI disebutkan di pasal ... mohon maaf, Yang Mulia. Di dalam aturan tambahan Pasal 28 anggaran dasar IDI tahun 2015 disebutkan dalam ayat (1) bahwa pengurus besar berwenang menyesuaikan anggaran dasar, ketetapan muktamar, dan ketetapan organisasi lainnya yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi semua keputusan atau AD/ART dan lain-lain tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, Yang Mulia. 157. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, tadi sebetulnya ditanyakan ke Ahli, tapi Ahli enggak merespons. 158. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya. 159. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, jelas. 160. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ada di dalam anggaran dasar. 161. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tetap enggak boleh kan, ya? 162. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Enggak boleh.

40

163. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, baik. Teruskan, silakan. 164. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik. Tadi ditanyakan juga mengenai ada di dalam anggaran dasar tahun 2015 penyebutan kata majelis melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum IDI. Hal ini sebenarnya secara teknis ini dilakukan dalam musyawarah MPP tadi, Yang Mulia. Jadi musyawarah pimpinan itu secara terintegrasi, masing-masing ketua majelis dengan ketua umum berkomunikasi melaporkan apa yang sudah dikerjakan oleh masingmasing majelis, sehingga ketua umum pun mengetahui apa yang di apa ... diambil kebijakan di masing-masing majelis. Jadi konteksnya adalah bukan pelaporan apa ... atas-bawah, tapi pelaporannya dalam konteks MPP tadi. Izinkan juga kami menyam ... menanggapi yang ditanyakan oleh dr. Nurdadi. Mengenai badan hukum, mungkin kami enggak bisa menjawab, Dok, tapi kami juga berada di Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia. Bahwa persoalan tentang badan hukum kolegium ini terus dibahas di internal MKKI, Dok. Terus dibahas apakah MKKI harus berbadan hukum pendidikan? Tetapi seingat kami pada pertemuan beberapa bulan yang lalu, saya lupa tanggalnya, disebutkan di dalam forum rapat pernah ada keputusan Mahkamah Konstitusi, mohon kami dikoreksi, mengenai dibatalkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan. Nah, ini juga menjadi bahasan di internal MKKI mengenai aturan organisasi lebih lanjutnya, seperti itu. Mungkin itu, Yang Mulia. Terima kasih. 165. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 166. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Interupsi sebentar. Izin, maaf, Yang Mulia. 167. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. Silakan.

41

168. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Saya harus mengatakan Saksi memberikan keterangan yang tidak benar bahwa tidak ada perubahan posisi MKKI, MPPK sejak tahun 2000 sampai sekarang. Saya punya bukti (...) 169. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, nanti di anukan … catat. 170. PEMOHON: JUDILHERRY JUSTAM Lengkap untuk menyatakan bahwa itu tidak benar. Terima kasih. 171. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dicatat nanti. Di dalam kesimpulan direaksi, ya, Pak Asrun, ya. Supaya ada catatan itu. Silakan, dr. Oktarina. 172. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Mohon izin, Yang Mulia. Tadi saya tidak menyatakan tidak ada perubahan majelis, tapi saya menyatakan posisi kolegium dan perhimpunan tetap di bawah koordinasi masing-masing majelis. 173. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, cukup, ya. Silakan, dr. Oktarina, sekarang. 174. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: OKTARINA Terima kasih, Yang Mulia. Menjawab pertanyaan apa dan mengapa hasil UKRK dilaporkan atau disampaikan ke KKI? Sebenarnya alasan yang ... yang alasannya sebenarnya sebaiknya ditanyakan ke pimpinan IDI. Tapi yang sejauh yang saya tahu, itu karena dari hasil UKRK tentunya akan diterbitkan sertifikat kompetensi dan setelah sertifikat kompetensi akan dikeluarkan surat tanda registrasi dan surat tanda registrasi ini ada di dalam kewenangan KKI. Jadi, sejauh yang saya tahu adalah seperti itu. Alasan sebenarnya saya tidak tahu dari mengapa dilaporkan ke KKI. Kemudian untuk yang tentang mahasiswa apa ... peserta UKM, uji kompetensi yang skorsing tadi kemudian mendapat STR, saya juga tidak tahu. Karena saya tidak terlibat di situ dan informasi ini juga baru saya dapatkan.

42

Kemudian untuk kenapa UKRK diselenggarakan hingga saat ini, padahal sudah ada UKM PPD? Kebetulan saya adalah bagian dari Kolegium Dokter Indonesia tepatnya pada defisi ujian kompetensi dan apa yang dilakukan oleh KDI saat ini, itu bukan untuk menye ... untuk mengambil alih itu. Tapi karena ada perubahan peta jalan uji kompetensi dokter yang sebelum 8 Juli 2014, itu uji kompetensi dokter dilakukan setelah dinyatakan lulus dari FK, dulu. Jadi, setelah lulus dari FK baru dilakukan uji kompetensi. Nah, di sini ada kemungkinan peserta tersebut, dokter tersebut lulus dan tidak lulus. Sedangkan setelah 8 Juli 2014, itu disepakati bahwa yang mengikuti ujian kompetensi mahasiswa pendidikan profesi dokter, itu adalah yang hanya belum memiliki bukti lulus dari ... hingga tanggal tersebut. Jadi, bila ada mahasiswa yang dinyatakan sudah selesai, bukan lulus. Sudah selesai dari FK, tanggal 10 Juli, maka dia tidak bisa ikut uji kompetensi lainnya, hanya ikut uji kompetensi UKM PPD. Nah, dari proses perubahan ini, tadi makanya saya tayangkan ada fase 1, 2, 3, perubahan dari UKDI sebelumnya menjadi UKDI sebagai exit exam, artinya sekali lulus FK, juga sekali dinyatakan berhak mendapatkan sertifikat kompetensi. Nah, ada dokter-dokter yang sudah dinyatakan lulus dari fakultas kedokteran, tapi belum diuji kompetensinya. Siapa yang akan menyelesaikan ini? Karena dia statusnya sudah bukan lagi mahasiswa. Jadi, sudah bukan tanggung jawab fakultas kedokteran. Nah, di sini peran IDI itu membantu menyelesaikan masalah ini. Kemudian, yang sampai saat ini juga dirasakan kesulitan oleh Kolegium Dokter Indonesia adalah tidak ... belum ada ... belum dapat data, sebenarnya berapa yang tersisa untuk retaker ini. Karena seharusnya kalau kita mendapat data tersebut, kita bisa memprediksi berapa kali ujian tersebut selesai. Berarti tidak ada dokter-dokter yang “gentayangan” karena belum diuji kompetensinya, padahal sudah dinyatakan lulus dari fakultas kedokteran. Jadi, kesimpulan saya yang tadi adalah UKRK yang diselenggarakan ... apa ... UKRK dilakukan terus-menerus oleh IDI hingga saat ini, tidak benar, Yang Mulia. Kemudian untuk 2.500 orang ini dipaksakan lulus, saya merasa ini tidak tepat karena kalau memang mau dipaksakan lulus, harusnya yang tidak lulus nol, ini tidak. Tetap ... tetap ada yang tidak lulus dan bahkan ada yang tidak mendaftar untuk ujian tersebut. Jadi, dari 2.500 kalau saya tidak salah sekitar 1.700-an itu yang mengikuti ujian. Jadi, sisanya los, kita tidak tahu ke mana. Kemudian tersisa barapa ... ya ... dalam ratus, saya kurang ... saya tidak ingat berapa jumlah akhirnya, begitu. Terima kasih, Yang Mulia.

43

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT Pak Pal ... Pak Palguna dulu, silakan. 176. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Ya, saya cuma ingin klarifikasi untuk Ahli saja. Supaya tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda nanti karena ini sidang terbuka. Sebab yang dijadikan rujukan oleh Ahli dalam ... dalam memberikan status kepada IDI itu adalah landasan teori Kelsen, mengenai organ negara (staatsorganen), itu ... itu kan ada dua kelompok, Saudara Ahli, ya? Norm creating organ dan norm a playing organ. Nah, norm yang dirujuk oleh Kelsen dalam konteks itu, dalam konteks yang kalau buku yang digunakan adalah General Theory of Law and State (...) 177. KETUA: ARIEF HIDAYAT Law and State. 178. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Itu adalah norm dalam pengertian norma undang-undang. Jadi, yang dimaksud di situ adalah organ negara yang menciptakan norma undang-undang dan organ negara yang melaksanakan norma undangundang. IDI dalam konteks ini adalah kalau yang Saudara terangkan tadi, dia adalah sebagai norm a playing organ, norm a playing organ. Dalam teori ini norma undang-undang pendidikan kedokteran dan praktik kedokteran. Artinya, IDI tidak boleh membuat ... menjadikan dirinya sebagai norm creating organ yang mengatasi dua undang-undang yang mengakui dirinya sebagai norm a playing organ itu. saya hanya ingin menegaskan itu saja, sehingga konteks dari ... apa ... perdebatan tadi bisa ditempatkan di ... anunya. Atau Saudara Ahli punya pendapat yang berbeda dengan yang saya pahami itu, bagaimana? Itu, Pak Ketua. Terima kasih. 179. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jangan direaksi dulu. Prof. Aswanto dulu, silakan. 180. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO Terima kasih, Yang Mulia. Ini saya agak terganggu sedikit dengan keterangan Saksi dr. Akbar. Menurut dr. Akbar, ada fakta bahwa sampai saat ini belum ada program pendidikan DLP. Pada sidang tanggal 28 ... 23 Agustus, salah 44

satu ahli yang diajukan oleh Ahli Pemerintah, ya. Itu Prof. Dr. Med Tri Hanggono, Rektor Unpad. Menurut Rektor, dia punya kewenangan untuk … sebagai PTN PH. Dia punya kewenangan membentuk program studi dan menurut dia di sana sudah jalan. Nah, apa yang ... fakta apa yang mendasari, pandangan Saksi bahwa sampai sekarang faktanya belum ada program DLP itu? Terima kasih, Yang Mulia. 181. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan, Prof. Maria terlebih dahulu. 182. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI Terima kasih, Pak Ketua. Sedikit tambahan dari untuk Ahli, dari Prof. ... dari Bapak Palguna, tadi dikatakan, “IDI sebagai bukan noncreating ya, bukan staatsorgan yang membuat peraturan, tapi sebagai applying.” Dalam hukum administrasi negara, saya rasa orang biasanya menyebut dengan regeringsorgaan atau organ pemerintah. Ya, tapi Anda tadi mengatakan, “Organ negara yang lain.” Tapi saya membaca dari anggaran dasar IDI, dia tidak pernah mengatakan sebagai organ negara, tapi di sini dalam Pasal 6 disebutkan dengan, “IDI adalah organisasi profesi doktor … dokter yang nonprofit bersifat nasional, independent, dan nirlaba.” Jadi, ini tentu sangat berbeda dengan apa yang disebutkan tadi dengan state organ atau organ negara. Nah, apakah yang benar yang mana? Karena beda sekali, kalau ini organ profesi, dan state organ atau organ negara? Terima kasih. 183. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik, terima kasih, Prof. Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan. 184. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Ya, saya ke Saksi saja. Bahwa ke Pak Muhammad Akbar, bagian dari IDI, bukan, Bapak? 185. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Maaf, Yang Mulia, saya Ketua Bidang Pendidikan di IDI.

45

186. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Di IDI. Ya, tadi Bapak kan mengatakan bahwa IDI tidak menentang DLP, kemudian meskipun di sisi lain, Bapak mengatakan DLP overlapping-lah, banyak malpraktik ketika itu dilaksanakan tanpa … mungkin seperti yang Anda maksudkan. Tapi saya ingin merujuk kepada argumen Pemohon saja, Pak. Ke sekalian ke Pak Mahesa bagian dari IDI juga ya? Kalau Ibu Oktarina? IDI juga? Nah, ada beberapa fakta begini, ada surat tertanggal 25 Agustus 2016. Yang pertama ditujukan kepada segenap Ketua kolegium yang isinya karena ada undangan dari BPSDM untuk menghadiri adanya pelatihan teknis kesehatan, ini mungkin Ibu Oktarina katanya di situ ya, di bagian itu ya? Enggak? Tapi kemudian, IDI mengeluarkan surat perintah kepada semua kolegium untuk tidak menghadiri hal-hal yang berkaitan dengan DLP. Itu tanggal 25 Agustus. Untuk ketiga Saksi ya, itu tahu, enggak, tentang ini? Karena Bapak-Bapak kan, di dalam rumah besar IDI itu. Kemudian surat 28 September 2016 yang ditujukan kepada Ketua IDI wilayah dan IDI cabang, perintahnya adalah pengurus dan anggota IDI di wilayah sejawat untuk tidak mengikuti, menghadiri, setiap kegiatan yang terkait dengan program DLP, dalam bentuk apa pun. Bahkan ini ada penegasan kembali bahwa IDI juga memohon kepada Ketua IDI wilayah dan IDI cabang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam konteks tersebut di atas. Artinya, seperti kemudian ada pekerjaan-pekerjaan intel di sana. Kemudian yang ketiga, tanggal 23 Maret 2016 ditujukan kepada Direktur Jenderal Kementerian Riset, Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan yang intinya bahwa IDI menarik dari pembahasan itu, RPP itu. Ini mesti tahu kalau Bapak ada di dalam dan selalu dilibatkan atau ini permainan-permainan yang kalau Anda tidak tahu, tentunya apakah ini diputuskan oleh segelintir pengurus yang ada di dalam ataukah memang ketua-ketua bidang, semua organ yang ada di dalam dilibatkan. Saya lanjutkan dulu. Terus, tanggal 1 Juni 2016 ditujukan kepada para Ketua IDI wilayah dan IDI cabang untuk tidak menghadiri segala bentuk kegiatan yang terkait dengan DLP, demi menjaga soliditas IDI. Di surat, yaitu yang di atas adalah sesuai dengan muktamar itu, hasil muktamar. Jadi, muktamar ini menjadi barang yang sangat sakral, jadi monster, gitu. Selalu dirujuk ke sana. Kemudian yang terakhir, ini baru sebagian yang saya sampaikan, Bapak tahu, tidak? Karena kami juga, Mahkamah ingin tahu bagaimana sistem yang berjalan yang ada di rumah besar IDI itu. Yang terakhir mengenai buku putih itu, Pak. Bahwa IDI menolak program studi dokter layanan primer yang dikeluarkan pengurus besar, itu nanti supaya ditanggapi. Tahu, tidak? Kalau tahu, seperti apa? Kalau 46

tidak, kenapa bisa tidak tahu? Karena tadi kan Bapak mengatakan terutama Pak Akbar, mengatakan banyak bahwa IDI mendukung adanya DLP itu, meskipun di dalam keterangannya banyak yang kemudian ada bentuk-bentuk pengingkaran juga dengan DLP itu, artinya saling bertentangan. Mohon dijelaskan saja, Pak. Terima kasih. 187. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, yang terakhir untuk Pak Akbar dari saya. Ada satu yang menurut saya sangat kritis ini. Kenapa tadi bisa sampai pada satu statement ini bisa menyebabkan konflik horizontal? Apakah yang dimaksud dengan konflik horizontal itu menurut pengamatan Saksi atau yang diketahui Saksi, apa indikasinya kok bisa sampai terjadi konflik horizontal? Apakah memang sudah begitu? Kok kayak di pilkada saja konflik horizontal. Apakah para dokter intelektual gitu, ya, sampai konflik horizontal, itu disebabkan apa mati-hidup, atau karena apa, itu apa indikasi, kok bisa sampai ke statement yang kayak demikian? Ya, silakan. Dari Ahli dulu, kemudian Pak Akbar, dan Pak Mahesa yang belum merespons. 188. AHLI DARI PIHAK TERKAIT: SUHARIZAL Terima kasih, Yang Mulia. Anggaran dasar IDI itu dalam pengetahuan yang apa ... yang kami ketahui sudah ada sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran dibentuk, jadi sebelum UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004. Jadi, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 kemudian menyebut Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi profesi yang kemudian organisasi profesi itu diberikan apa ... beberapa kewenangan yang kami tabulasi ada 16 kewenangan. Pembinaan, pengawasan, rekomendasi, dan segala macamnya. Jadi, pendapat Ahli adalah harus dipisahkan posisi anggaran dasar IDI yang sudah lama ada dengan kemudian IDI disebut dalam UndangUndang Nomor 29 Tahun 2004. Kemudian yang kedua, Yang Mulia. Hans Kelsen dalam bukunya General Theory of Law and State itu memang menyebut dua hal tadi itu. Izinkan saya menyampaikan pemahaman saya atas karya yang bersangkutan. Hans Kelsen sesungguhnya juga ingin mengatakan bahwa ada organ negara yang fungsinya menjalankan norma. Jadi ada yang menciptakan norma dan ada juga yang menjalankan norma. Kemudian, Hans Kelsen mengunci pendapat beliau itu bahwa sepanjang ... sepanjang organ itu dia menjalankan tatanan hukum, fungsi-fungsi itu ada, subjek itu ada dia menjalankan legal order itu, maka kemudian dia dapat disimpulkan sebagai organ. Nah, dalam pandangan kami, dengan adanya 16 urusan kenegaraan yang kemudian diserahkan kepada IDI, maka dapat 47

disimpulkan dalam pemahaman pendapat Kelsen tadi bahwa IDI dapat terkategori. Pandangan Ahli dapat dikategorikan sebagai organ negara yang kemudian dia dapat menjalankan norma yang telah ada. Jadi, IDI menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 adalah organ negara yang fungsinya menjalankan 16 norma ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tadi. Mohon maaf, barangkali demikian pendapat kami. Terima kasih, Yang Mulia. 189. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, Pak Akbar. Silakan. 190. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Terima kasih, Yang Mulia. Terhadap pertanyaan, Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto. Bahwa tidak ada prodi DLP yang sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam Putusan MK maupun undang-undang, itu memang benar, Yang Mulia. Karena untuk membentuk sebuah program studi baru, menjalankan program studi baru, harus jelas dulu kurikulumnya, Yang Mulia. Dan kurikulum itu harus disusun bersama oleh organisasi profesi. Lalu dimintakan pengesahannya kepada Konsil Kedokteran Indonesia. Di sana, kita akan melihat apakah kurikulum itu tidak overlapping dengan program studi yang sudah ada? Apakah waktu pendidikannya sudah memenuhi waktu yang ditentukan untuk level pendidikan? Kalau level pendidikannya spesialis, kalau di kedokteran empat tahun, Yang Mulia. Kalau dia ingin setara spesialis. Nah, dalam hal yang terjadi di Unpad, kelihatannya hal ini tidak berjalan, Yang Mulia, program studinya enam bulan sudah mau wisuda, wisuda tanpa uji kompetensi, kurikulum tidak pernah kita lihat sebagai organisasi profesi pengampu yang akan melihat. Sehingga ada kekhawatiran jangan-jangan ini nanti akan overlapping dengan profesi yang sudah ada. Demikian penjelasannya, Yang Mulia. Tentang pertanyaan Hakim Konstitusi Yang Mulia Suhartoyo. Terkait beberapa surat-surat yang melarang dalam tanda kutip anggota IDI untuk terlibat di dalam prodi-prodi DLP, sebenarnya didasari karena permennya belum keluar, Yang Mulia. Bagaimana kawan-kawan kami, anggota kami sebagai anggota IDI diberikan sosialisasi untuk sesuatu barang yang wujudnya kita belum sepakati bersama. Kita khawatir terjadi informasi yang kurang pas. Karena di dalam perjalanan kita mengawal putusan MK, kelihatan bahwa yang ingin dikembangkan terhadap program studi DLP adalah program studi DLP yang sarat dengan konten kedokteran klinis.

48

Saya mendengar bahwa salah satu keterampilan klinis yang akan diberikan kepada Dokter Layanan Primer dalam kurikulumnya adalah kemampuan operasi usus buntu. Menurut kami, apa memang tenaga anestesi kita sudah cukup banyak untuk mendampingi para dokter DLP melakukan usus buntu di Puskesmas? Jadi, masih banyak hal yang harus kita pikirkan bersama sebelum kita mensosialisasikan. Jadi menurut pendapat kami, kalau mau mensosialisasikan, jelas dulu barangnya dan kita sepakati bersama. Olehnya itu, kita mengimbau kepada teman-teman dengan berbagai surat, ya, tolonglah kita ikuti aturan bahwa nanti kalau permennya sudah jadi, dengan sendirinya IDI akan (...) 191. KETUA: ARIEF HIDAYAT Permen siapa itu? 192. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR PP ... PP. 193. KETUA: ARIEF HIDAYAT Oke. 194. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR PP tentang (...) 195. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, ya. PP, kalau PP kita tahu. Tapi kalau permen itu (...) 196. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Maaf, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia. Ya PP maksudnya. Jadi kita belum sepakat di sana. Tentang buku putih yang menolak prodi DLP, lagi-lagi karena kajian akademik yang kita lakukan terhadap segala dokumen yang ada, itu kami mendapati bahwa ternyata prodi DLP itu tidak ada di belahan dunia manapun. Karena DLP itu Dokter Layanan Primer adalah istilah komunitas, bukan gelar akademik, bukan gelar akademik. Lalu kalau kita menolak program studi DLP, ya yang kita tolak (...)

49

197. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Bukan pendapat, Pak, yang saya harapkan. Itu Bapak tahu, tidak? Kalau itu perintah undang-undang, Pak, sudah. Itu komitmen pemerintah dan presiden kok, masih Bapak bantah di sini. Persoalannya surat-surat yang melarang itu benar, tidak? Bapak tahu ... Bapak dilibatkan apa tidak? Itu saja. 198. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Sebagian surat itu di Rapat Pleno Pengurus Besar IDI, itu kita bahas, Yang Mulia. Jadi, sebagai salah satu pengurus PB IDI, sebagian daripada surat yang saya menghadiri rapat plenonya, saya ketahui. Terakhir, pertanyaan dari Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia tentang (...) 199. KETUA: ARIEF HIDAYAT Kalau Anda pada waktu mengatakan tumpang tindih, kita bisa melihat karena Anda mengatakan ada sekian persen begini, begini, begini, kan tadi. 200. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, ya. 201. KETUA: ARIEF HIDAYAT Tapi yang konflik horizontal itu apa (...) 202. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, jadi konflik horizontal yang kami maksudkan seperti ini, Yang Mulia. Dokter itu bekerja memberikan pelayanan kompetensi berdasarkan kompetensi kurikulum yang dia pelajari. Kalau dibentuk program studi DLP, kemudian 80% kontennya diambil dari kedokteran keluarga, maka di dalam pelayanan kesehatan akan terjadi rebut-rebutan antara dokter keluarga dengan DLP yang akan kita hasilkan, itu 80%. Sementara dengan dokter umum, 44% akan rebut-rebutan pasien. Masyarakat akan bingung, “Saya akan ke dokter umum atau akan ke DLP?” Nah, inilah peran organisasi mencoba agar supaya tidak terjadi kekacauan di dalam pelayanan, tidak terjadi konflik horizontal ini, semuanya diatur. Berdasarkan panduan pembentukan prodi baru yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, hanya 30% yang diperkenankan untuk overlap. 50

Saya kira, Yang Mulia (...) 203. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya. 204. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Sudah tahu bahwa untuk urusan operasi tumor leher saja, itu ahli kanker merasa bisa mengerjakan, ahli THT merasa bisa mengerjakan, kemudian ahli THT ... ahli ... ya, jadi kelihatan bahwa masing-masing kompetensinya merasa bisa memiliki, tetapi itu masih dalam tahapan yang bisa ditoleransi karena antara kolegium-kolegium ini, profesi ini tidak lebih dari 30% yang sangat overlap. 205. KETUA: ARIEF HIDAYAT Saya tambahkan begini, pada waktu kita memeriksa dan mengadili, akhirnya sudah memutus perkara konstitusional atau tidak konstitusionalnya Dokter Layanan Primer, itu ada di dalam persidangan muncul begini, kalau tidak salah keterangan dari pihak Pemerintah. Bahwa dimunculkannya Dokter Layanan Primer itu dalam rangka begini, landasan filosofisnya supaya rakyat itu yang kita tahu basis ekonominya masih belum ... tidak setinggi yang di tengah ... apa ... yang di posisi menengah ke atas, maka kemudian pendidikan kedokteran yang di basisnya adalah melalui BPJS, jaminan kesehatan yang nasional itu, supaya negara juga menjadi efisien dan hemat, maka sebetulnya rakyat biasa dapat diselesaikan … kalau sakit bisa diselesaikan oleh dokter layanan primer. Tapi untuk bagi yang seperti hakim, enggak mungkin pilih Dokter Layanan Primer kan, nanti malah kalau keliru, bagaimana gitu, kan takut kita, kita kan aset negara harus cari spesialis yang super spesialis, kan gitu. Nah, ini dia akhirnya ke situ, larinya ke situ dan yang lain-lain kan larinya ke situ sehingga sebetulnya enggak nampak filosofi dari keberadaannya ini menyebabkan konflik sosial itu enggak nampak, begitu karena memang filosofinya beda. Untuk rakyat yang di tengah, di bawah ini, kalau sakit, kalau ke spesialis enggak mampu, jaminan kesehatannya dia juga enggak mampu me-cover ke situ, maka negara me-create melalui undang-undang ini ada dokter layanan primer. Sedangkan orang-orang yang sudah di posisi mampu itu pasti larinya ke situ, akan mendapat pelayanan yang luar biasa. Sebetulnya maksud dan filosofi undang-undang ini sebetulnya kan ada sisi yang kita harus dukung bersama, sehingga Pak Hartoyo tadi mengatakan ini perintah undang-undang, ini political will dari pemerintah, gitu, ya.

51

Jadi, enggak mungkin memunculkan satu konflik … apa namanya … horizontal, tapi kalau itu masih diragukan, misalnya ini apa ya betul nanti dokter layanan primer mampu untuk mengatasi ini? Lah, itu akademik, tugas IDI dan lembaga pendidikan mengolah itu menjadi untuk rakyat di situ juga bisa memperoleh pelayanan yang sebaikbaiknya, untuk orang yang mampu juga mendapat pelayanan yang sebaik-baiknya dari dokter yang dokter spesialis atau yang super spesialis. Sebetulnya filosofinya begitu. Jadi, keragu-raguan konflik horizontal juga saya kira masih jauh itu, itu masih di dalam pikiran praksis saja bukan filosofis. 206. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, maaf, Yang Mulia, di strata layanan primer selama ini untuk mengobati rakyat kita, itu telah ditangani oleh dokter umum yang jumlahnya lebih dari 100.000. Mereka sebenarnya adalah dokter layanan primer. 207. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ini kalau juga tidak salah waktu itu ada … jadi kita enggak usah diskusi, ada penjelasan dari pemerintah. Jadi, banyak dokter umum, tidak menyelesaikan, ini harus ke spesialis itu, ini harus ke spesialis itu. Nah, diharapkan dengan adanya dokter layanan primer, ini bisa diselesaikan di sini. Filosofinya begitu. Nanti anulah tolong dilihat, ya pada waktu risalah kita memeriksa mengadili itu, ya. 208. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD AKBAR Ya, baik, Yang Mulia. Cuma kalau kita melihat konten kurikulum yang dibunyikan oleh (…) 209. KETUA: ARIEF HIDAYAT Nah, itu nanti diperbaiki Anda yang berada di IDI dengan lembaga pendidikan. Itu. Jadi, itu yang kayak itu kalau Anda masih meragukan itu, duduk Bersama, dibicarakan, supaya dokter layanan primer juga mempunyai potensi yang (…) 210. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Pak Ketua, boleh saya menjelaskan sedikit?

52

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, silakan. 212. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA Saya mohon begini, ya, Pemohon dan juga ini karena sidang terbuka, sekali lagi. Mohon dibedakan antara persoalan konstitusionalitas dokter layanan primer yang sudah dinilai oleh Mahkamah Konstitusi adalah konstitusional dengan bagaimana seharusnya isi dari dokter layanan primer itu. Itu dua hal yang berbeda. Dan hanya karena tidak ada kesepakatan mengenai isi dokter layanan primer, tidak menjadikan bahwa norma tentang dokter layanan primer itu inkonstitusional dan tidak kemudian dijadikan landasan untuk menolak putusan Mahkamah Konstitusi. Tolong dipahami itu. Mahkamah ingin menegaskan itu saja bahwa isi dari dokter layanan primer belum terdapat kesepakatan di kalangan IDI atau dengan organisasi terkait, itu satu soal. Tapi bahwa norma itu konstitusional, itu soal yang lain karena itu bagian dari tugas negara untuk melakukan pelayanan kesehatan. Tolong dipahami itu sebagai dua hal yang berbeda. Terima kasih, Pak Ketua. 213. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, terima kasih, Yang Mulia. Sekarang, Pak Mahesa, silakan. 214. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Baik, terima kasih, Ketua. Mohon izin menanggapi pertanyaan dari Hakim Pak Suhartoyo. Tadi sudah disinggung oleh Pak Akbar bahwa mekanisme pengambilan keputusan di IDI, kita ada rapat pleno yang dilakukan satu kali minimal satu bulan. Selain itu, kami juga ada rapat pleno diperluas, yaitu mengundang seluruh IDI seluruh wilayah provinsi untuk hal-hal yang sifatnya lebih urgent, kami membutuhkan tanggapantanggapan dari wilayah. Selain ada mekanisme rapat-rapat untuk pengambilan keputusan, kami juga membuka ruang komunikasi antara PB IDI dengan (…) 215. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Jadi, Bapak tahu ya, surat-surat itu tadi benar, ya? 216. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Ya.

53

217. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO Itu saja sebenarnya yang saya tanya. 218. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: MAHESA PARANADIPA MAIKEL Demikian, Hakim. 219. KETUA: ARIEF HIDAYAT Ya, sudah. Kemudian, Ibu, silakan, Ibu. 220. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: OKTARINA Terima kasih, Yang Mulia. Jadi, tentang surat kalau bentuknya surat saya tidak tahu, tapi yang saya tahu saya mendengar memang ada seperti itu karena pada saat itu saya di P2KB PB IDI, jadi konsentrasinya pada … apa namanya … kegiatan ilmiah dan resertifikasi. Dan yang biasa mengikuti pleno memang hanya ketua dan sekretaris. 221. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sudah kita dengar, terima kasih, Pak Suharizal, Pak Muhammad Akbar, Pak Mahesa, dan Ibu Okto yang sudah memberikan keterangan di sidang ini. Pak Muhammad Joni, masih ada saksi/ahli lagi? 222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia, atas perkenaan Yang Mulia, kami akan menghadirkan lagi saksi dan ahli untuk sidang berikutnya, Yang Mulia. 223. KETUA: ARIEF HIDAYAT Anu, ya, tidak dengan substansi yang sama, kalau sudah sama, sudah kita anu, ya … berbeda, ya? 224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ya, Yang Mulia. Berbeda, Yang Mulia. 225. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Sudah kita anulah.

54

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Ya, Yang Mulia. 227. KETUA: ARIEF HIDAYAT Berbeda, ya? 228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Berbeda, Yang Mulia, kami perhatikan. 229. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. 230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. 231. KETUA: ARIEF HIDAYAT Jadi, Ahli yang berbeda. Berapa ahli? 232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Kami menghadirkan total empat sementara dari 12 yang direncanakan. 233. KETUA: ARIEF HIDAYAT Untuk persidangan besok? 234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Untuk persidangan besok, empat (…) 235. KETUA: ARIEF HIDAYAT Empat ahli? Kalau empat ahli terlalu banyak nanti. 236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Dua ahli, dua saksi, Yang Mulia.

55

237. KETUA: ARIEF HIDAYAT Dua ahli, dua saksi, seperti sekarang bisa. 238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: MUHAMMAD JONI Terima kasih, Yang Mulia. 239. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. sidang yang akan datang, Selasa, 12 September 2017 pada pukul 11.00 dengan agenda mendengarkan keterangan dua ahli dan dua saksi dari Pihak Terkait. Ya, Pak Asrun, Pemohon, cukup, ya? 240. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN Cukup. Terima kasih. 241. KETUA: ARIEF HIDAYAT Terima kasih. Dari Pemerintah cukup, Pak Mul? 242. PEMERINTAH: MULYANTO Cukup, Yang Mulia. 243. KETUA: ARIEF HIDAYAT Baik. Jadi, sidang akan datang, Selasa, 12 September 2017, pada pukul 11.00 dengan agenda mendengarkan dua ahli dan dua saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 13.28 WIB Jakarta, 4 September 2017 Kepala Sub Bagian Risalah, t.t.d. Yohana Citra Permatasari NIP. 19820529 200604 2 004 Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

56